Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Bupati Natuna Buka Mubes  Natuna-Anambas Menuju Pemekaran.

Gagasan dan pemikiran akan kita bahas pada kesempatan ini, itu dikatakan Umar Natuna pada Selasa  (14/12/2021) pagi.

Lanjut Umar, asensi dari pertemuan ini adalah silaturahmi dalam memeperkokoh tali persatuan. Dengan harapan,  pada kesempatan ini  dapat menyatukan tujuan dalam menyepakati Natuna menjadi Provinsi.

"Khusus untuk wadah perjuangan Mubes ini, semoga dapat meneruskan perjuangan agar Natuna menuju ke arah yang lebih baik," pintanya.

"Peserta dari Anambas berjumlah 75 orang. Dari Natun 300 orang, sesaui prokes. Dengan biaya  lebih kurang 34juta 400 ribu rupiah," kata Umar, saat menyampaikan sikapur sirih, di Gedung Sri Serindit Ranai, Jalan Yos Soedarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Sementara Bupati Natuna, Wan Siswandi, saat menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan Mubes itu mengatakan, dirinya menyambut baik apa yang telah dilaksanakan panitia Mubes.

Ia  berharap, kepada selurah yang hadir dalam Mubes, supaya dapat menerima apapun hasilnya. Sehingga kita terus mengkokohkan tali silaturahmi antara Natuna dan Anambas.

"Saya selalu mendukung apapun itu kegiatan hal yang bersifat fositip," ujar Siswandi.

Pada kesempatan itu Wan Siswandi menyampaikan kembali bahwa Natuna, telah mencapai 99 persen vaksinasi.

"Oleh sebab itu kegiatan berlangsung harus menerapkan protokol kesehatan," pintanya.

Acara pembukaan Musawarah Besar (Mubes) masyarakat Natuna-Anambas menuju pemekaran Provinsi berjalan dengan aman dan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

(IK)

Ketua DPD Partai Golkar Natuna, Hadi Candra Bagikan Sembako Kepada Masyarakat.

Sebanyak 50 paket sembako dibagikan secara bergantian oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Natuna, Hadi Candra, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Natuna, Eri Marka.

Hadi Candra selaku Ketua DPD Golkar mengatakan, pembagian sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Dengan pembagian sembako bagi para lansia yang membutuhkan tersebut, Hadi Candra berharap dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat.

"Semoga sembako yang kami bagikan dapat bermanfaat dan mengurangi sedikit beban ekonomi di tengah pandemi Covit-19 ini," pungkasnya.

(IK)

Lanal Ranai Gelar Gaktib.

Operasi penegakan ketertiban maupun Tata Tertib Disiplin dalam rangka Penertiban kelengkapan personel Lanal Ranai (KTA, Kerapian rambut & kelengkapan tenu) serta kelengkapan Kendaraan (stiker TNI, Plat Nopol, Spion, Lamp sains) maupun surat - surat kelengkapan kendaraan Prajurit Lanal Ranai.

Kegiatan operasi Penegakan Disiplin terhadap prajurit Lanal Ranai akhir tahun 2021 dipimpin oleh Dandenpomal Lanal Ranai Mayor Laut (PM) Efendi Samosir  beserta anggota Denpom Lanal Ranai sebagai tim pemeriksa, senin (13/12/2021).

Sebelum apel pagi dimulai seluruh Personel Denpomal Lanal Ranai menempati di Lokasi jalan masuk Lapangan Apel Mako Lanal Ranai sesuai tugas yang sudah dibagi oleh Dandenpomal.

Dalam sasaran  operasi yang dilaksanakan meliputi surat kelengkapan kendaraan, kelengkapan penggunaan seragam TNI yang di gunakan saat bertugas serta kerapihan prajurit.

Dalam kesempatan yang sama, Mayor Laut (PM) Efendi Samosir selaku Dandenpom Lanal Ranai menyampaikan Operasi Gaktib ini dalam rangka HUT Armada  ke 76 Tahun 2021 sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap seluruh Prajurit Lanal Ranai baik Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Lanal Ranai. 

"Saya berharap semoga dengan kegiatan ini dapat mencegah pelanggaran dan memperkecil jumlah laka lalin yang dapat menimbulkan kerugian Personel dan Material TNI AL, sekaligus menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan," harap Dandenpomal Lanal Ranai.

(IK)

Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (09/12/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (09/12/2021) pagi.

“Diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” ujar Presiden dalam acara yang mengusung tema “Bersatu Padu Membangun Budaya Antikorupsi” ini.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum termasuk luar biasa. Beberapa kasus korupsi besar berhasil ditangani secara serius, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi, sementara Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap 1.486 perkara korupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan dalam laporannya, sejak awal didirikan hingga sekarang, KPK telah menangani sebanyak 1.291 kasus tindak pidana korupsi.

“Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup, dan aset sitaan mencapai Rp18 triliun dirampas untuk negara,” ungkap Presiden.

Sementara dalam kasus Asabri, sebanyak tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati dan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

“Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp110 triliun dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil dari sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

“Di urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan, ini yang diinginkan oleh masyarakat, mencapai 37,3 persen. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen. Dan, urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen,” ungkapnya.

Namun, Presiden menambahkan, tindak pidana korupsi dapat menjadi pangkal dari permasalahan yang lain, termasuk mengganggu penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan harga kebutuhan pokok.

Kepala Negara juga menyoroti indeks persepsi korupsi tahun 2020 Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dari 180 negara Indonesia berada di posisi ke-102

“Singapura sekali lagi ranking ke-3, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden menekankan perlunya upaya keras untuk memperbaiki hal tersebut. “Aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini,” tegasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Y. Laoly, dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean, dan sejumlah gubernur. (Setkap/TGH/UN)

Sambutan Presiden Jokowi pada Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12/2021). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021, di Istana Negara, Jumat (10/12/2021).

“Pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua Tahun 2014,” tuturnya.

Kepala Negara menuturkan, perkembangan revolusi industri 4.0. juga menuntut untuk dapat mengantisipasi beberapa isu HAM, termasuk kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Presiden pun telah menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE.

“Namun, saya juga ingatkan, bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan pembahasan regulasi mengenai hal tersebut.

“Saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR, agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin,” tutur Kepala Negara.

Presiden menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus diikuti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak berkeadilan dalam dunia yang penuh disrupsi seperti sekarang.

“Kita harus selalu berinovasi dalam upaya melindungi hak asasi warga negara Indonesia, terutama kelompok warga yang marjinal. Kita harus membangun Indonesia Maju, dan sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Setkab/FID/UN)

Gotong Royong TNI-Polri.

Kegiatan di pimpin langsung oleh Kapolsek Bunguran Timur AKP Firuddin, Sabtu pagi (11/12/2021).

Kegiatan turut di hadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Kasipenanggulanganbencana damkar, Elkadar, Personil Polsek Bunguran Timur, Personil Babinsa, Personil Damkar dan Personil Dinas PU.

Kapolres Natuna AKBP Iwan Ariyandhy, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Bunguran Timur mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk sinergitas antara TNI-Polri dan Pemerintah setempat serta masyarakat Sual Kelurahan Ranai dalam menciptakan kebersihan lingkungan.

"Pelaksanaan Gotong royong yang di lakukan di Jl. HR Soebrantas (Sual) dilaksanakan guna antisipasi Banjir yang kemungkinan terjadi mengingat situasi cuaca saat ini sering hujan," ujar Kapolsek Bunguran Timur.

Gotong Royong di Jl. HR Soebrantas di lakukan di sekitar parit yang tersumbat oleh penumpukan sampah dan batang batang ranting yang berjatuhan di dalam parit.

Ia juga menghimbau serta mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu kelancaran aliran air di dalam parit. Selain itu, dengan kegiatan ini juga akan mencegah terjadinya banjir, karena dengan tidak adanya sampah yang menumpuk di aliran parit lancar serta tidak terhambat.

(IK)