Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan

Selasa, Maret 04, 2025 , ,
Wakil Kepala BP Batam Hadiri Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: BP Batam menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, pada Selasa (4/3/2025). 

Waki Kepala BP Batam Li Claudia Chandra hadir langsung dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK per Semester II Tahun 2024 dan Pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan DJPKN V.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat dipimpin oleh Anggota V Badan Pemerika Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi.

Entry Meeting Pemeriksaan berlangsung bagi para entitas yang berada di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan BPKH Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agama, Nasarrudin Umar. 

Li Claudia menjelaskan bahwa BPK RI mengumumkan jika seluruh Kementerian dan Lembaga di lingkungan Ditjen PKN V sampai dengan batas waktu 28 Februari 2025, telah menyampaikan laporan keuangan unaudited Tahun 2024. 

Oleh karenanya, BPK memberikan apresiasi kepada Para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang telah berkomitmen dan serius dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di masing-masing institusinya, khususnya melalui penyampaian laporan secara tepat waktu.

Ia mengungkapkan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi dalam melaksanakan bagian integral untuk menciptakan transformasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih tentu kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif sekaligus memberikan asistensi kepada para K/L khususnya kami di BP Batam. Hal ini menjadi upaya fundamental dan menjadi bagian penting dari integrasi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam.” Ungkap Li Claudia. 

Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Li Claudia menuturkan ia beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat kembali menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 bagi BP Batam.

Wakil Kepala BP Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam pun berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK RI untuk menjadi perbaikan di tahun ini.

Hal ini sebagai wujud komitmen kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola dengan lebih baik.

“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendesiminasikan permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran, sehingga ke depan kita dapat memitigasi untuk pencegahan permasalahan terulang. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK dan segera kami akan sinkronkan dengan jajaran.” Kata Li Caludia.

Red

Baca selengkapnya »


Jumat, Februari 28, 2025 , ,
Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sehari setelah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (26/02) lalu, animo masyarakat terhadap layanan Bank Emas Pegadaian semakin meningkat, khususnya untuk layanan Deposito Emas. 

Tidak tanggung-tanggung, saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak naik hingga tembus lebih dari 400 Kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar 300 kg.
 
Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan, “Dalam waktu dua minggu saja  Deposito Emas berhasil mencapai 300 kg atau 500 milyar. Itu belum diresmikan, apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya kedepan masyarakat semakin tertarik dalam berinvestasi melalui deposito emas.

Disamping mendapatkan gain, mereka akan mendapatkan imbal hasil dari deposito tersebut,” ungkap Damar damar konferensi pers (26/02).
 
Deposito Emas merupakan salah satu produk andalan Bank Emas Pegadaian yang dapat menjadi salah satu pilihan berinvestasi yang menjanjikan bagi masyarakat. 

Pasalnya, fitur penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi, dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggaraan kegiatan usaha bulion berdasarkan kesepakatan antara para pihak, dalam hal ini Pegadaian dan Nasabah. 
 
Adapun keunggulan dari Deposito Emas, selain emas aman karena diasuransikan, tenor deposito juga flexibel dengan imbal hasil. Syarat dan ketentuan Deposito Emas, nasabah tentu harus memiliki rekening Tabungan Emas Pegadaian, melakukan upgrade menjadi akun premium pada Aplikasi Pegadaian Digital vers 6.1.0 dan bertransaksi minimal 5 gram. 
 
Sementara itu, DIrektur Utama BRI yang merupakan induk usaha Pegadaian mengaku optimis, keberadaan Bank Emas Pegadaian dapat semakin dekat dengan masyarakat untuk mengatasi masalah tanpa masalah. 
 
“Sekarang sudah ada Bank Emas. Sebenarnya dari dulu Pegadaian sudah menjalankan ini, jika anda punya emas, silahkan di transaksikan, di simpan di Bank Emas ini (Pegadaian), tentang keamanan, dijamin aman lahir dan batin,” jelas Sunarso.
 
Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Dengan bangga, Presiden menyambut lahirnya Bank Emas pertama di Indonesia.
 
“Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Presiden dalam sambutannya pada saat peresmian Bank Emas Pegadaian.
 
Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri, sehingga dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, meningkatkan cadangan emas negara, dan mengurangi ketergantungan pada penyimpanan emas di luar negeri. 

Disamping itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga Rp 245 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
 
Pegadaian adalah perusahaan jasa keuangan pertama yang mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024 lalu, yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. 

Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Fay
Baca selengkapnya »


Kamis, Februari 27, 2025 ,

Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani.

Hadir juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

“Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Presiden dalam sambutannya, Rabu (26/02/2025).

Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri.

Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

“Saya ucapkan terimakasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Presiden Prabowo.
 
Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.
 
“Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar (26/02).
 
Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia.

Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.
 
Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.
 
Setelah  resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram.
 
Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

Fay

Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 31, 2023 , ,

Terdakwa Irjen Teddy Minahasa (Foto:Net).

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.


Sumber: Detik.com

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 08, 2023 ,
Rakernas SMSI. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Semua perusahaan pers media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan menolak rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Media Berkelanjutan "Publisher Right" atau hak penerbit.

Demikian keputusan sidang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI yang dibacakan oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus pada Hari Ulang Tahun SMSI ke-6 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (7/3/2023) malam.

Sidang pembahasan tentang publisher right dalam Rakernas SMSI diketuai oleh Sihono HT (SMSI Yogyakarta), Sekretaris Bustam (SMSI Papua Barat), anggota HM Syukur (SMSI Nusa Tenggara Barat), Aldin Nainggolan (SMSI Aceh), Fajar Arifin (SMSI Lampung). 

Dalam keputusan sidang menetapkan, pertama peserta Rakernas SMSI dengan tegas menolak Perpres Publisher Right yang mempersempit hak perusahaan pers kecil untuk hidup. 
Kedua, Perpres Publisher Right memperkuat hegemoni media main stream dan menutup media start up. 

Ketiga, Perpres Publisher Right menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat, dan bertentangan dengan semangat  undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 

Keempat, SMSI sebagai konstituen Dewan Pers mendesak Dewan Pers untuk tidak mengusulkan draft Perpres kepada presiden untuk mengatur tentang pers. 

Kelima, meminta Dewan Pers menjaga keberlangsungan hidup perusahaan pers kecil di Indonesia. 

Keenam, memohon Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani draft Perpres Publisher Right yang diserahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau dari siapapun. 

Ketujuh, mengimbau kepada seluruh perangkat pemerintah RI untuk tidak ikut campur dalam menelurkan regulasi terkait perusahaan pers selain yang termaktub dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 

Kedelapan, anggota SMSI dengan tegas berkomitmen menegakkan kode etik jurnalistik dan undang-undang tentang pers, serta pedoman pemberitaan media siber. 

Dengan tegas SMSI menyatakan menolak rancangan Perpres Media Berkelanjutan Publisher Right. Keputusan ini merupakan hasil Rakernas SMSI yang dihadiri seluruh perwakilan 34 provinsi di Indonesia.


Bertentangan dengan Semangat Presiden RI

Hal yang memicu kegelisahan anggota SMSI seluruh Indonesia, sehingga merasa terganggu, dengan munculnya pasal 8 bab V ayat 1 dan 2, dalam rancangan perpres tersebut. 

Rancangan Perpres itupun bertentangan dengan semangat Presiden RI Joko Widodo yang ingin menghidupkan Usaha Mikro Kecil Menengah/ Usaha Kecil dan Menengah (UMKM/UKM) melalui usaha media sturt up yang diinisiasi oleh anak-anak muda di seluruh wilayah Tanah Air.

Berkali-kali Presiden menyampaikan komitmen tersebut, bahkan dalam event G-20 di Bali November 2022 lalu, komitmen ini ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong tumbuh berkembangnya UMKM dan usaha rintisan atau start up di Tanah Air.

Sementara pasal 8 tersebut justru akan membunuh semangat itu. Dalam pandangan  SMSI, Pasal 8 Draft Perpers jelas-jelas tidak memberi ruang untuk sebagian terbesar media-media online di daerah, media-media kecil yang notabene UMKM. 

Pada Pasal 8 bab V tentang Perusahaan Pers dalam rancangan Perpres yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut berbunyi: 
(1) Perusahaan Pers yang berhak mengajukan permohonan
kepada Dewan Pers atas pelaksanaan Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital adalah Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
(2) Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan
Pers dapat mengajukan permohonan verifikasi kepada Dewan Pers.

Adapun verifikasi  media oleh Dewan Pers dikhawatirkan mengganggu kemerdekaan pers di Tanah Air yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang seharusnya menjadi pedoman bersama.

Hadir dalam acara HUT SMSI tersebut antara lain Ketua Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua PWI Pusat Atal S Depari, Dewan Pembina SMSI Mayjen TNI (Purn.) Joko Warsito, Sri Datuk Panglima Tjut Erwin Suparjo, Penasehat SMSI Ervik Ari Susanto, Ketua Umum Perkumpulan Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia Iman Handiman, Ketua Badan Siber Nasional SMSI Laksdya TNI Purn. Agus Setiadji, Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 Hendry Ch Bangun, serta Dewan Pertimbangan SMSI KH. M. Ma’shum Hidayatullah, Theodorus Dar Edi Yoga, dan GS Ashok Kumar. (*)
Baca selengkapnya »


Kamis, Oktober 06, 2022 , , ,
Kepala BP Batam saat Berkunjung ke Inggris. 

KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menyampaikan keunggulan Batam sebagai tujuan investasi saat berkunjung ke Inggris. Kunjungan pertamanya dilaksanakan pada Selasa, 4 Oktober 2022 di University of Nottingham.

Juru bicara Delegasi Indonesia, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit menyampaikan bahwa maksud kunjungan tersebut merupakan rangkaian promosi investasi dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. BP Batam dijadwalkan akan mengunjungi beberapa Universitas di Inggris.

 “BP Batam akan mengundang beberapa Universitas di Inggris termasuk Nottingham University, untuk mendirikan Universitas di Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Satya.

Sementara, Muhammad Rudi menerangkan, "Batam sedang dikembangkan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri light and valuable, industri digital dan kreatif, international trade and finance center dan integrated health tourism," terang Muhammad Rudi di Park Campus - Nottingham University, Inggris, Selasa (4/10/2022).

"Batam kota industri dan jasa yang lokasinya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, untuk meningkatkan daya saing Batam, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Untuk itu mereka harus mempunyai akses ke pendidikan internasional yang berkualitas juga", jelasnya.

Untuk itu pihaknya mengundang Universitas-universitas Internasional untuk membuka Universitas di Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, yang pasarnya tidak hanya Batam, tapi seluruh Indonesia dan kawasan regional ASEAN.

Associate Director of Global Engagement, University of Nottingham David Ouchterlonie menyambut baik atas kunjungan pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Keberadaan Universitas Nottingham banyak memberi manfaat ekonomi dan lapangan kerja bagi Inggris. 

Disebutkan, University of Nottingham adalah penyumbang terbesar ke enam penciptaan lapangan kerja di Kota Nottingham. Menyumbang 838 juta pounsterling terhadap PDB Inggris dimana 700 juta pounsterling diantaranya untuk PDRB Kota Nottingham.

Nottingham University juga menciptakan 18.417 pekerjaan di seluruh Inggris dan 8.000 diantaranya untuk Kota Nottingham. Setiap tahun Nottingham University juga menarik 31.500 pengunjung untuk datang ke Nottingham setiap tahun.

“Kehadiran mahasiswa Internasional yang kuliah di Nottingham University setiap tahunnya menyumbang 106.3 juta poundsterling per tahun untuk PDRB Inggris,” sebut David.

Dalam kesempatan itu juga, Muhammad Rudi sempat mempromosikan Batik Batam Marlin sebagai cinderamata dari daerah Kepulauan Riau.

Namun uniknya, David Ouchterlonie yang juga selaku pimpinan pertemuan ternyata juga mengenakan dasi bermotif batik Indonesia. Hal itu menurut Muhammad Rudi menunjukkan, bahwa batik sudah cukup familiar di Nottingham.

“Semoga kehadiran kami di sini akan memberi dampak pada ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan transfer knowledge terhadap pendidikan tinggi di Batam,” harap Muhammad Rudi.

BP Batam/Redaksi
Baca selengkapnya »


Selasa, Oktober 05, 2021 ,
Foto:Ist

KEPRIAKTUAL.COM: Partai berkuasa Singapura, Partai Aksi Rakyatnya pada Senin (4/10) malam mengesahkan undang-undang yang bertujuan mencegah campur tangan asing dalam politik domestik.

Partai yang telah memerintah Singapura selama lebih dari enam dekade, meloloskan ruu itu dengan 75 suara “setuju”. Perolehan mengalahkan suara yang menolak sebanyak 11 dan abstain 2.

UU itu sempat dikritik oleh oposisi dan aktivis sebagai alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat.

Maklum, undang-undang itu memungkinkan pihak berwenang untuk memaksa penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk memberikan informasi pengguna, memblokir konten, dan menghapus aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan konten yang mereka anggap bermusuhan.

Tak hanya itu, uu juga berpotensi membuat kelompok dan individu yang terlibat dalam politik lokal dapat ditetapkan sebagai orang penting secara politik. Dengan penetapan itu, mereka diharuskan untuk mengungkapkan sumber pendanaan asing.

Bagi pelanggar, mereka berisiko mendapatkan hukuman penjara dan denda yang besar.

Para aktivis mengatakan uu baru itu akan mengekang kebebasan sipil. Namun, kekhawatiran itu dibantah oleh Menteri Hukum dan Dalam Negeri K. Shanmugam.

Dalam pidatonya di hadapan parlemen, ia mengatakan aturan dibuat karena Singapura rentan terhadap kampanye informasi menyesatkan dari luar negeri dan melalui proxy lokal.

“Internet telah menciptakan media baru yang kuat untuk subversi,” katanya seperti dikutip dari AFP, Selasa (5/10).

Sementara itu, Oposisi utama Partai Buruh telah menyerukan agar dilakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Seruan revisi disampaikannya karena uu tersebut telah meningkatkan kekhawatiran atas kebebasan sipil.

Pengawas media Reporters Without Borders (RSF) memperingatkan pengesahan uu itu berpotensi membawa benih-benih kecenderungan totaliter terburuk di Singapura.

“Uu ini melembagakan penganiayaan terhadap entitas domestik mana pun yang tidak mengikuti garis yang ditetapkan oleh pemerintah dan partai yang berkuasa, dimulai dengan media independen,” katanya.

(CNN Infonesia/AFP/agt)
Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021 ,



Jakarta, KepriAktual.Com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memodernisasi jaringan pengawasan dan penegakan hukum. KKP bahkan telah menggunakan Jaringan Interpol I-24/7 untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penegakan hukum.

 

Upaya modernisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memang terus didorong oleh Menteri Trenggono sebagai salah satu strategi pemberantasan IUU Fishing dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

 

“Jaringan I-24/7 ini akan membantu kami untuk mengungkap kejahatan di bidang kelautan dan perikanan khususnya yang bersifat transnasional,” terang Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan.

 

Antam menuturkan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong operasional jaringan untuk mendukung pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dia juga menjelaskan bahwa selain telah memiliki jaringan pada sejumlah Processing Unit yang telah terkonfigurasi dengan jaringan I-24/7, Ditjen PSDKP juga melakukan pelatihan kepada para operator agar dapat mengakses data base yang ada, diantaranya notices, stolen vessel, travel document, dan e-learning.

 

“Ada 6 operator dan 1 koordinator operator jaringan yang akan dilatih langsung dari NCB Interpol Indonesia mulai tanggal 5 – 7 Mei 2021,” jelas Antam.

Sementara itu, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji menyampaikan bahwa pemanfaatan Jaringan Interpol I-24/7 ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama  antara Ditjen PSDKP dan Divisi Hubinter POLRI Nomor 05/PKS-DJPSDKP/XII/2020 dan Nomor PKS/82/XII/2020 tentang Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I24/7 dalam Pertukaran Data dan/atau Informasi, yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2020.

 

“Ini merupakan bentuk sinergi dengan Polri dalam kaitannya dengan dukungan data dan informasi bagi aparat penegak hukum,” ujar Nugroho.

 

Untuk diketahui, Jaringan Interpol I-24/7 merupakan jaringan komunikasi global Interpol yang disebut sebagai Interpol Global Police Communication System (IGCS) yang bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota Interpol. Penggunaan Jaringan Interpol I-24/7 ini sendiri diharapkan dapat mendukung pengawasan perikanan karena dilengkapi sejumlah fitur seperti notice terkait modus operandi IUU Fishing, status kapal perikanan maupun program pelatihan online. *Red/KKP*




Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 06, 2021

Presiden Jokowi  didampingi Seskab Pramono Anung dan pejabat lainnya meninjau area lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, NTT.  (Foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas pada September tahun lalu.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program pengembangan ini harus ditangani secara extraordinary, salah satunya lewat pendampingan yang intensif.

Syahrul menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan yang diberikan terhadap petani di kawasan lumbung pangan di tiga provinsi tersebut bisa berjalan maksimal, salah satunya lewat pembentukan Tim Pendamping/Detasering Pengembangan Kawasan Food Estate.

“Petugas perlu disiapkan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat optimal bekerja, dengan kompetensi ini, para pendamping dapat memiliki kemampuan mendampingi dan mengawal para petani di food estate dalam melakukan budidaya, penggunaan alsintan [alat dan mesin pertanian] dan penanganan panen serta pascapanen,” ujarnya saat memberikan pembekalan dan pelepasan tim pendamping tersebut, di Jakarta, Kamis (04/03/2021).

Mentan menegaskan, tim ini menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas lumbung pangan dari hulu ke hilir. Kehadiran pendamping bagi petani diharapkan membantu percepatan pengembangan lumbung pangan dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani.

“Di pertanian itu yang terpenting adalah bagaimana kemauan kita bekerja, kuncinya harus fokus dan paham secara jelas dan detail apa yang kita kerjakan, apa target kita, pahami medannya, pahami siapa orang-orang yang harus kita kenal di lapangan, dan tentu harus diikuti juga dengan disiplin dan kerja sama yang baik” paparnya.

Untuk kesuksesan program food estate ini Mentan berkomitmen akan mendukung penuh upaya pendampingan bagi para petani, sebagai langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate.

“Ini langkah yang bagus, jangan ada kata mundur ataupun berhenti, kita harus fight, saya dukung penuh pendampingan ini, secara teknis semua unit kerja di Kementan harus ikut bekerja dan mendukung,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk tahap awal tim pendamping akan bekerja secara intensif selama tiga bulan ke depan, tim ini terdiri dari 70 orang tenaga fungsional yang meliputi para peneliti, penyuluh pusat, widyaiswara, dosen, pengawas benih tanaman, litkayasa, pengamat organisme pengganggu tanaman dan fungsional umum lainnya.

(Redaksi/Setkab/HUMAS KEMENTAN/UN)

Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 04, 2021
Foto: Istimewa. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Untuk mencapai target prioritas nasional reformasi birokrasi, khususnya program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN (CASN) tahun 2021, Kementerian PANRB akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah, pada Kamis (04/03). Diharapkan para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga, dan para Sekretaris Daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dapat hadir dalam rakor ini. 

Dalam mendukung pencegahan penularan Covid-19, maka rakor yang akan dibuka oleh Wakil Presiden RI ini akan dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Mengingat masih dalam masa pandemi, rakor ini akan dilaksanakan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Rabu (03/03).

Rapat Koordinasi ini bertujuan membahas bersama kemajuan yang telah dicapai dalam proses penyederhanaan birokrasi dan memperoleh masukan mengenai kebijakan pengadaan Calon ASN 2021 di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah. Melalui rakor ini diharapkan dapat dirumuskan bersama suatu langkah strategis yang terpadu, terarah, dan sistematis dalam mendorong percepatan proses penyederhaan birokrasi dan pengadaaan CASN yang semakin adil, transparan, dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam rakor tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo akan melaporkan progres penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN 2021. Selain itu, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Teguh Widjinarko, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akan menjelaskan mengenai kemajuan kebijakan dan perkembangan Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, Kebijakan Pengadaan CASN 2021, dan Teknis Pelaksanaan Seleksi CASN 2021. 

Penyederhanaan birokrasi yang saat ini terus berlangsung merupakan suatu terobosan yang bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas birokrasi, dan kualitas output birokrasi. Kebijakan ini berdampak nyata pada pelayanan publik yang semakin cepat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar dan proses perizinan dalam waktu singkat, termasuk melalui sistem pelayanan dari instansi pemerintah yang kini beradaptasi dengan sistem daring atau online. “Kuncinya adalah seberapa cepat negara dapat melayani, aparat pemerintah sigap dan cepat melayani masyarakatnya, mengejar ketertinggalan, dan mengadopsi hal-hal baru yang inovatif,” jelas Atmaji.

Penyederhaan birokrasi sebagai bagian dari akselerasi reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor pendorong perbaikan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang baik, dan penghapusan pungutan liar. Selain itu, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan publik, dan peningkatan daya saing bangsa melalui pembentukan ASN yang semakin berkompeten.

Sementara itu, sistem pengadaan CASN yang kini telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sejak 2013, mejadikan proses rekrutmen menjadi lebih adil, transparan, dan mampu menjaring CPNS dengan kualitas dasar yang baik serta berhasil menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dan praktik KKN dalam rekrutmen CPNS. “Namun demikian, keberhasilan dan kemajuan dalam penerimaan CASN ini tidak menghentikan proses continuous improvement dalam proses rekrutmen CASN, misalnya dengan memulai proses talent scouting atau pengembangan proses penerimaan berbasis kebutuhan yang bukan dilakukan setahun sekali pada waktu tertentu,” tutur Atmaji.

Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses rekrutmen CASN yang masih perlu disempurnakan, antara lain perluasan cakupan pengadaan ASN dari kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Disamping itu, perlu penyempurnaan muatan subtansi dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang harus memuat soal terkait teknologi informasi.

Kementerian PANRB sesuai tugas dan fungsinya diharapkan mampu melaksanakan perumusan dan koordinasi kebijakan dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah. Kebijakan Kementerian PANRB tentunya akan sejalan dan selaras dengan Nawacita dan visi misi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Penulis: (HUMAS MENPANRB)
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021 ,

Ketibaan 10 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 do Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (02/03/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak sepuluh juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 kembali tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (02/03/2021), sekitar pukul 12.05 WIB, melalui penjemputan khusus Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sepuluh juta bulk vaccine. Bulk vaccine ini adalah materi dasar vaksin yang nanti akan dibuat Bio Farma menjadi vaksin (siap pakai),” ujar Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono yang menyaksikan ketibaan bahan baku vaksin tersebut.

Kedatangan sepuluh juta dosis bahan baku vaksin ini merupakan kedatangan kelima setelah pada kedatangan sebelumnya Pemerintah juga telah mendatangkan baik vaksin siap pakai maupun bahan baku vaksin. Pada kedatangan pertama dan kedua, Pemerintah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta dosis vaksin siap pakai. Adapun untuk kedatangan ketiga dan keempat masing-masing sebanyak 15 juta dan 10 juta dosis bahan baku vaksin telah didatangkan.

Dengan demikian, Pemerintah telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac. Vaksin-vaksin tersebut akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi massal secara gratis yang menargetkan 181,5 juta masyarakat.

“Bertahap nanti kemudian akan datang 185 juta vaksin yang berasal dari Sinovac,” imbuh Dante.

Bahan baku tersebut, sebagaimana bahan baku pada kedatangan ketiga dan keempat, selanjutnya akan diolah dan diproduksi lebih jauh oleh BUMN farmasi PT Bio Farma yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin COVID-19 produksi Sinovac tersebut sebelumnya juga telah menerima izin penggunaan darurat dari BPOM. Vaksin tersebut juga telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk diketahui, Dante melanjutkan, selain mengadakan vaksin COVID-19 yang berasal dari Sinovac, {emerintah juga telah memperoleh komitmen pengadaan vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi lainnya, yakni AstraZeneca dari Inggris, Pfizer-BioNTech dari Jerman dan Amerika, serta Novavax dari Amerika yang kesemuanya akan digunakan dalam program vaksinasi Pemerintah.

“Kesemua vaksin tersebut akan memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya. 

(Setkab/BPMI/UN)

Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021 ,

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras). Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (02/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Presiden.

Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Disampaikan Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkapnya.

(Setkab/TGH/UN)

Baca selengkapnya »


Senin, Februari 22, 2021

Foto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana Tugas (Plt.) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap pemerintahan Presiden Joko Widodo masih utang uang penghargaan Pemilu 2014 untuk para komisioner. Baik komisioner KPU tingkat pusat mau pun daerah.

Uang penghargaan itu, kata Ilham, seharusnya diterima seluruh komisioner KPU di Indonesia usai gelaran pemilu. Namun, meski Pemilu 2019 sudah selesai digelar, uang penghargaan untuk 2014 belum juga cair.

"Uang penghargaan ini seharusnya diberikan setelah penyelenggaraan pemilu 2014," kata Ilham lewat keterangan tertulis, Senin (22/2).

Ilham tak menyebut nominal uang penghargaan yang harusnya diterima oleh komisioner KPU. Namun, besaran uang penghargaan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tidak berubah.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menyebut uang penghargaan Pemilu 2009 untuk Ketua KPU RI sebesar Rp51.750.000. Lalu nominal uang penghargaan untuk Anggota KPU RI Rp45 juta.

Kemudian, uang penghargaan Rp21,6 juta diberikan kepada Ketua KPU Provinsi. Masing-masing Anggota KPU Provinsi menerima Rp10,8 juta. Di tingkat kabupaten/kota, nominal yang diterima mencapai Rp14,5 juta untuk ketua dam Rp10,8 juta untuk anggota.

Ilham menyampaikan para Komisioner KPU RI periode 2012-2017 telah memperjuangkan uang tersebut. Komisioner periode ini juga telah mengupayakan agar pemerintah melunasi utang tersebut.

"Dari awal bertugas sudah mengusulkan pembahasan dan proses usulan pembayaran dan hingga saat ini masih belum juga terealisir," ucap Ilham.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah segera membayarkan uang tersebut karena negara telah berhutang jasa kepada seluruh anggota KPU yang telah menyukseskan proses pergantian kepemimpinan nasional dan daerah selama ini.

"Saya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti kepada Ketua dan Anggota KPU Pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia periode 2012-2017," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/2).

Luqman berkata bahwa temuan ini memprihatinkan dan menyedihkan karena pemerintah pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti seluruh anggota KPU selama empat tahun.

Ia pun meminta agar pemerintah tidak menggunakan ketiadaan anggaran sebagai alasan tak kunjung membayarkan uang purnabakti anggota KPU tersebut.

"Sudah terlalu lama ini, semoga bukan karena pemerintah lupa. Jangan juga beralasan negara tidak punya anggaran," katanya.

"Saya minta Plt. Ketua KPU, Menpan RB, Menkeu, dan Mensesneg segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purna bakti ini segera dibayarkan," imbuh Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sumber: CNN Indonesia


Baca selengkapnya »


Sabtu, Februari 20, 2021

Mekanisme Pendaftaran dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan dua mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas, yaitu pertama vaksinasi yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan yang kedua vaksinasi massal di tempat.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (19/02/2021).

Nadia menjelaskan, untuk mekanisme pertama sasaran peserta vaksinasi lansia dapat mendaftar langsung pada website Kemenkes www.kemkes.go.id dan juga website Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) covid19.go.id.

Pada kedua website tersebut, imbuhnya, akan disediakan tautan yang dapat diklik oleh sasaran penerima vaksinasi lansia untuk mengisi sejumlah pertanyaan yang diajukan.

“Dalam mengisi data tersebut, sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui ketua RT/RW setempat,” ujarnya. Nadia pun mengingatkan agar sasaran vaksinasi mengisi data yang diminta dengan benar.

Tautan yang tersedia di website Kemenkes dan KPCPEN ini, imbuhnya, sekaligus menggantikan tautan yang sebelumnya beredar di masyarakat dan tautan yang telah beredar tersebut dinyatakan sudah tidak dapat dipergunakan kembali.

“Bagi peserta atau sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia yang sudah sempat mengisi tautan tersebut tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa data Bapak/Ibu sekalian dijamin aman dan tersimpan di dalam data yang ada di dinas kesehatan provinsi di mana peserta tinggal,” tegas Nadia.

Ditambahkannya, peserta vaksinasi lansia yang sudah mendaftar sebelumnya, tidak perlu mengisi kembali tautan yang ada di website KPCPEN atau Kemenkes.

Selanjutnya, data yang telah diisi oleh sasaran vaksinasi akan masuk ke dinkes provinsi tempat peserta vaksinasi tinggal. Dinkes kemudian akan menentukan jadwal meliputi hari, jam, dan waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi bagi sasaran vaksinasi lansia. Vaksinasi akan diselenggarakan di fasilitas kesehatan masyarakat, baik itu di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dan swasta.

“Kami harapkan tentunya Bapak/Ibu sekalian bisa menunggu dengan sabar informasi berikutnya yang akan disampaikan dinas kesehatan, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, juga melalui puskesmas atau rumah sakit setempat, terkait waktu pelaksanaan vaksinasi bagi Bapak/Ibu sekalian masyarakat lanjut usia,” terangnya.

Sementara untuk mekanisme kedua, Nadia menyampaikan, dilakukan melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organisasi atau institusi yang bekerja sama dengan Kemenkes dan juga dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Nadia mencontohkan, organisasi atau institusi seperti organisasi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI/Polri (PEPABRI), dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dapat melakukan vaksinasi massal dengan bekerja sama dengan Kemenkes atau dinkes provinsi maupun kabupaten/kota.

“Organisasi lain juga dapat menyelenggarakan vaksinasi secara massal, misalnya organisasi keagamaan ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Syaratnya, organisasi tersebut harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan vaksinasi massal,” tegas Nadia.

Dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, maka organisasi atau institusi tersebut akan melakukan pendataan dan pendaftaran untuk masyarakat sasaran lanjut usia yang berada di daerah mereka masing-masing.

“Setelah melakukan pendaftaran, organisasi dan institusi tersebut akan bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan pelaksanaan, termasuk waktu dari vaksinasi massal. Organisasi tersebut akan memberitahukan jadwal dan tempat pelaksanaan vaksinasi massal kepada para peserta yang tentunya sudah mendaftar,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, Nadia menegaskan, Kemenkes juga telah menyiapkan langkah dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Untuk mengantisipasi munculnya KIPI, di setiap pelaksanaan vaksinasi akan memiliki contact person perwakilan dari komisi daerah ataupun focal point KIPI yang berasal dari kabupaten/kota atau provinsi tersebut yang tentunya dapat dihubungi oleh panitia penyelenggara ataupun fasyankes pelaksana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nadia juga menegaskan Kemenkes bersama dinkes akan memastikan bahwa proses vaksinasi yang akan dilaksanakan di fasyankes maupun vaksinasi massal tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Peserta harus senantiasa menggunakan masker saat menunggu hingga setelah vaksinasi. Kami akan memastikan bahwa dalam pelaksanaan tidak akan terjadi kerumunan. Dan juga kami akan pastikan seluruh tenaga vaksinator yang terlibat telah mendapatkan pelatihan,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Nadia kembali mengingatkan pentingnya disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) saat pandemi ini, termasuk bagi yang telah mendapatkan vaksinasi.

“Meskipun kita telah divaksinasi kemungkinan kita untuk terpapar oleh virus COVID-19 akan tetap ada namun kemungkinan untuk menderita gejala parah akan semakin kecil. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, kita akan mencegah penularan virus COVID-19 kepada orang lain,” tandasnya.

(Setkab/UN)

Baca selengkapnya »


Selasa, Februari 16, 2021

MenPANRB, Tjahjo Kumolo (Foto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Libur Imlek telah usai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) kembali melaksanakan tugas kedinasan pada hari Senin (15/02).

Menurut Menteri Tjahjo, ASN wajib mematuhi pengaturan jam kerja dan sistem kerja yang telah dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing. “ASN tetap masuk kerja dengan melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) ataupun di kantor (WFO), dan mematuhi sistem shift yang telah diatur oleh PPK kementerian/lembaga di pusat ataupun pemerintah daerah,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/02). 

PPK dapat mengatur sistem kerja ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB yang telah dikeluarkan sebelumnya. Selain itu, PPK juga perlu memperhatikan kebijakan satgas penanganan Covid-19 dan kepala daerah di wilayahnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sistem kerja ASN dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja di kantor berdasarkan kategori zonasi risiko wilayah. Untuk daerah yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang bekerja di kantor (work from office/WFO) paling banyak 25 persen.

Menteri Tjahjo terus mengingatkan agar ASN tetap menjadi teladan dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Jika terpaksa menerima tamu di kantor, penerimaan tamu perlu dibatasi. Ingat selalu 5M,” tegasnya.

Menteri PANRB menambahkan bahwa dengan melihat situasi Covid-19 di tanah air, pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang sudah ada terkait hari libur dan cuti bersama di tahun 2021. “Meski tingkat kesembuhan pasien Covid-19 meningkat dan program vaksinasi dipacu lebih cepat, kami juga perlu untuk selalu waspada,” pungkasnya.

Selain itu, PPK di instansi pusat dan daerah diminta untuk melaporkan pengawasan dari pelaksanaan SE Menteri PANRB No. 4/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19. 

Penulis: (rr/ald/HUMAS MENPANRB)

Baca selengkapnya »


Kamis, Januari 14, 2021

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A


Deiyai KepriAktual.com -- Usai melakukan kunjungan kerja pertama ke Kabupaten Nabire, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Deiyai untuk meresmikan Kodim baru 1703/Deiyai yang berada di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Selasa 12 Januari 2020.


Dalam acara peresmian, Pangdam didampingi Ketua Persit KCK PD XVII/Cenderawasih, Ny Natalia Yogo Triyono, Danrem 173/PVB, sejumlah pejabat Kodam Cenderawasih dan Korem 173 PVB, Bupati Deiyai serta Forkompimda Kabupaten Deiyai.


Dalam rilis tertulis Pendam XVII/Cenderawasih, Pangdam menegaskan, TNI Angkatan Darat tidak pernah lelah untuk terus bersinergi dan melibatkan diri dalam membangun situasi yang aman dan kondusif serta menyejahterakan masyarakat di wilayahnya.


“Untuk itu, Kodam Cenderawasih senantiasa berkomitmen mendukung seluruh program yang dijalankan Pemerintah untuk selalu melayani, mengamankan dan menyejahterakan kehidupan rakyat di wilayah Papua,”ujar Pangdam


Menurut Jenderal bintang dua tersebut, pembentukan Kodim 1703/Deiyai diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Deiyai, dalam melakukan percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat.


“Terkait hal itu, saya berharap kepada Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Deiyai, agar dapat mendukung Tugas Pokok Kodim 1703/Deiyai,” harapnya.


Dikesempatan itu juga, Pangdam berpesan kepada para prajurit yang berdinas di Kodim 1703/Deiyai, agar senantiasa memelihara fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dan laksanakan tugas dengan semaksimal mungkin.


“Tumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga bangunan tersebut memiliki masa pakai yang panjang dan indah dipandang, karena secanggih apapun fasilitas yang kita miliki, tidak akan memberikan nilai tambah kalau tidak dirawat dengan baik,”pesan Pangdam


“Buatlah terobosan inovatif dan kreatif serta laksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik dan perintahkan kepada para Prajurit Kodim 1703/Deiyai untuk melaksanakan Pembinaan Teritorial yang tepat dan efektif, dengan selalu melibatkan peran seluruh komponen masyarakat serta jadilah Ksatria Pelindung Rakyat sejati, yang selalu menghormati adat istiadat dan kearifan lokal Papua,” tutup Pangdam. *Red*



Sumber    : Dispenad

 


Baca selengkapnya »


Senin, Januari 11, 2021

Jakarta KepriAktual.com -- 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac akan tiba di Indonesia pada besok hari, Selasa (12/01/2021). Bahan baku tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut oleh perusahaan BUMN Bio Farma menjadi vaksin COVID-19 siap pakai. Ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri Rapat Terbatas, Senin (11/01/2021), di Kantor Presiden, Jakarta.

“Ada sedikit berita baik, 15 juta bahan baku vaksin akan datang insyaallah besok, dari Sinovac. Ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan, sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku ini,” ujarnya.

Selain itu, Menkes menyampaikan, Pemerintah juga akan mendapatkan suplai vaksin COVID-19 melalui kerja sama multilateral dengan GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation)

“Ada berita baik juga disampaikan oleh Ibu Menlu. Kerja sama multilateral kita dengan GAVI juga kelihatannya akan menghasilkan keputusan yang baik. Diharapkan minimal 54 juta dosis, maksimal bisa menjadi 108 juta dosis vaksin gratis kita bisa dapatkan dari GAVI,” tuturnya.

Vaksin tersebut, imbuh Menkes, kemungkinan akan sampai di Tanah Air lebih cepat, sekitar akhir Februari atau awal Maret. Adapun pilihan vaksinnya adalah produksi Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna yang sudah dapat izin persetujuan dari negara asalnya, serta Novavax.

“Kami sekarang lagi berdiskusi, juga berdiskusi dengan Pak Menko, jenis apa yang kita mau ambil. Karena vaksin-vaksin ini, Bapak-Ibu, ini bisa diberikan di atas usia 60 tahun,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Menkes juga menyampaikan bahwa pendistribusian vaksin COVID-19 memerlukan jalur logistik dengan sistem rantai dingin (cold chain) yang memberikan kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bekerjasama dalam proses distribusi tersebut.

“Saya kemungkinan akan butuh bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu kami kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin,” tuturnya. *Red*

 

 

Sumber          : Setkab/Fid/UN

Foto                  : Biro Pers Setpres/Muchlis Jr


Baca selengkapnya »


Senin, Januari 11, 2021



JAKARTA KepriAktual.com  – Dikutip dari laman resmi Polri disampaikan bahwa, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah menerima 16 kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain itu, tim DVI juga menerima 3 kantong yang berisi properti.

 

“Kemudian sampai jam 9 ini juga tim DVI telah menerima 16 kantong jenazah dan juga 3 kantong properti,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat jumpa pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/1/2021).

 

Rusdi mengatakan tim postmortem akan melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah tersebut. Sementara tim antemortem tetap mengumpulkan data yang dibutuhkan dari keluarga korban.

 

“Tentunya tugas-tugas ke depan dari anggota postmortem akan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap kantong jenazah ini, kemudian juga petugas-petugas dari antemortem akan tetap mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari keluarga korban,” kata dia.

 

Rusdi menjelaskan, data antemortem itu didapat dari data umum korban. Seperti usia, berat badan hingga rekam medis korban sebelum meninggal dunia.

 

“Untuk data antemortem itu bisa didapat dari data-data umum dari korban. Seperti umur, berat badan, tinggi badan, warna kulit. Hal ini bisa menjadi bagian bagaimana nanti tim DVI bekerja. Ada juga rekam medis dari korban sebelum korban meninggal dunia,” tutur dia.

 

Rusdi mengatakan data antemortem sangat membantu dalam proses identifikasi. Data antemortem ini kemudian akan dicocokkan dengan data postmortem.

 

“Kalau ada dokumen atau ijazah itu pasti ada sidik jari dari korban, itu akan digunakan oleh tim untuk mencocokkan sidik jari yang ada pada antemortem dengan sidik jari yang ditemukan contohnya pada postmortem, itu akan sangat membantu,” kata dia. *red*





Sumber    : Humas Polri

Baca selengkapnya »


Senin, Desember 07, 2020

Presiden RI, Joko Widodo. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah telah menerima sejumlah 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang diuji secara klinis di Kota Bandung sejak Agustus lalu. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan penanganan pandemi di Indonesia.

"Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin pencegah Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus lalu," ujar Presiden Joko Widodo pada Minggu, 6 Desember 2020, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden .

Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat.

Selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah juga akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada bulan ini. Sementara Januari mendatang, sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku yang akan datang lebih lanjut oleh Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.

"Kita amat bersyukur alhamdulillah vaksin sudah tersedia. Artinya, kita bisa mencegah meluasnya wabah Covid-19. Tapi, untuk memulai vaksinasi masih dalam tahapan tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata Presiden.

Kepala negara, seluruh prosedur ilmiah dalam rangka persiapan vaksinasi harus dilalui dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas vaksin Covid-19 tersebut. Nantinya, pertimbangan ilmiah dan hasil akhir dari uji klinis yang akan menentukan kapan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan.

Selain itu, Presiden mengingatkan jajaran terkait persiapan distribusi vaksin-vaksin tersebut ke daerah. Hal-hal pendukung seperti peralatan, sumber daya manusia, hingga tata kelola vaksinasi sangat penting untuk segera dipersiapkan.

"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi. Saya yakin, setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap," tuturnya.

Namun, kondisi geografis Indonesia yang begitu besar dan terbentang luas tak memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara serempak. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pihak untuk tetap mematuhi dan mengikuti petunjuk serta informasi yang akan diberikan pemerintah.

"Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Tetap disiplin dalam 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Semoga Tuhan Yang Maha Esa anggotakahi kita untuk bisa melewati ujian wabah ini," tandasnya.


Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Baca selengkapnya »


Minggu, November 29, 2020

Presiden Jokowi dalam sambutannya secara virtual pada Peringatan HUT ke-49 KORPRI, (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas semangat anggota Korpri yang di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara. Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi, Kepala Negara berharap agar hal itu tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat.

“Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada peringatan HUT ke-49 Korpri, Minggu (29/11/2020)

Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Pandemi yang melanda saat ini memberi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.

Para birokrat kini harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah (work from home), mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

“Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan,” imbuhnya.

Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.

Selain itu, Presiden melanjutkan, aparatur sipil negara juga harus tetap menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa merupakan simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga nilai-nilai bhinneka tunggal ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

“Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,” ucap Presiden.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sekaligus mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang pemerintah jalankan dan memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. 

(Setkab/BPMI/FID/UN)


Baca selengkapnya »


Langganan: Postingan (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.