Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Ketua Komisi II DPRD Natuna Bersama Anggota DPRD Natuna Memimpin Rapat.

Utusan dari Pertamina dan Pemerintah Daerah saat hearing bersama DPRD bahas BBM satu harga.

Suasana hearing bersama DPRD Natuna, Pertamina dan Pemerintah Daerah bahas BBM satu harga.

Adapun agenda rapat ini adalah untuk mempertanyakan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) Satu Harga yang telah digalakkan pemerintah nasional.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki dan diikuti sejumlah anggota Komisi II yang meliputi, Hendry FN, Syaifullah dan Azi. Pada Rapat itu DPRD juga menghadirkan Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 Kepri Pertamina, Reiza Pradipta Makruf.

Dihadirkan juga Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari Asisten 1 Pemkab Natuna, Basri, Dinas Perhubungan dan Bagian Ekonomi Setdakab Natuna.

Pada kesempatan itu, DPRD mempertanyakan beberapa hal yang meliputi harga BBM 1 Harga, kuota BBM 1 harga, dasar hukum peralihan BBM dari jenis Premium ke Pertalite dan sistem ditribusinya yang belum merata di Natuna.

Menurut Marzuki Harga BBM 1 harga di Natuna belum merata karena masih terdapat disparitas harga di satu tempat dan di tempat lainnya.

"Yang satu harga hanya berlaku di Pulau Bunguran Besar, sedangkan di pulau-pulau lain ada yang harga 9 ribu, 10 ribu dan bahkan ada yang harganya 11 ribu lima ratus," terang Marzuki.

Begitu juga dengan kuota, meskipun kuota BBM 1 harga cukup berdasarkan ketetapan BPH Migas tapi pada faktanya di lapangan masih ada keperluan masyarakat terhadap BBM yang belum tercukupi baik berdasarkan jumlah maupun jenis BBM itu sendiri.

"Misal di Pulau Laut itu, BBM 1 harga baru BBM jenis solar saja, lainnya tidak ada stok di penyalur," ungkapnya. 

Di samping itu, ia juga mempertanyakan meknisme dan biaya transportasi distribusi ke penyalur terutama sekali penyalur yang ada di pulau sehingga berpengaruh pada harga BBM.

"Dan terakhir kami masih terkaget-kaget dengan adanya peralihan dari BBM Premium ke Pertalite. Ini dasar hukumnya apa, mohon kepada Pertamina dan Pemerintah dijelaskan kepada kami. Atas alasan-alasan ini kami manggil bapak-bapak semua. Mungkin dimulai dari Pertamina dulu," kata Marzuki mempersilahkan.

Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 Kepri Pertamina, Reiza Pradipta Makruf mengaku, dalam upaya distribusi BBM 1 harga ini Pertamina hanya berstatus sebagai operator, yang mana regulasi dan rekomendasi berada di pemerintah dalam hal ini BPH Migas.

"Namun begitu kami menyadari Natuna ini cukup unik secara kontur wilayah dan berakibat pada terjadinya disparitas harga. Dan ini saya rasa bisa kita diskusiakan bersama di waktu berikutnya," kata Rieza.

Terkait perpindahan dari Premium ke Pertalite, Rieza menegaskan bahwa perpindahan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Meskipun Skema harga belum ditentukan tapi kita upayakan agar ini bisa didistribusikan di Natuna secara keseluruhan. Maka kami berharap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 tahun tahun 2016 itu dapat diperbaharui agar distribusi dapat dilakukan merata," ujar Rieza.

Kabag Ekonomi Setda Natuna, Wan Syazali menegaskan, faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas harga BBM 1 harga di Natuna karena terdapat biaya distribusi tambahan sebab Pertamina hanya menyalurkannya ke lembaga penyalur.

Sampai saat ini di Natuna baru terdapat 13 lembaga penyalur yang sudah beroperasi. Pemerintah tengah mengupayakan agar lembaga ini dapat ditambah.

"Kondisi ini juga yang menyebabkan terkendalanya distribusi BBM sehingga di sebagain pulau baru BBM 1 harga jenis solar yang bisa didistribusikan," terangnya.

Target utama ke depan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah menyelesaikan regulasi yang mengatur biaya transportasi dari penyalur ke sub penyalur.

"Kita akan membuat Perda tentang itu agar nanti ongkos pengiriman BBM dari penyalur ke sub penyalur dapat disesuaikan. Kalau dari Pertamina ke penyalur itu sudah jelas Pertamina yang tanggung. Mudah-mudahan perdanya bisa cepat selesai, sudah mulai kita godok," tutup Syazali

(IK)

Hering DPRD Natuna Bersama BKSPDM Tentang Penerimaan CPNS dan PPPK.

Pimpinan Rapat Hering DPRD Natuna.

BKSPDM saat Hering Bersama DPRD Natuna.

Acara Hering tersebut di pimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah di dampingi Wakil Ketua II Jarmin Sidik dan juga Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar bersama sejumlah Anggota DPRD lainnya.

Dalam hal tersebut, dikarenakan adanya pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar.

Ketua Komisi I DPRD Natuna mengharapkan, BKSPDM Natuna sebagai panitia penerimaan seleksi administrasi CPNS dan PPPK, dapat mendominasi anak daerah sebagai peserta CPNS maupun calon PPPK.

Hal ini disampaikan Wan Arismunandar saat melaksanakan Hering bersama pihak BKPSDM Di ruang Banggar, DPRD Natuna. Rabu, (30/6/2021) siang.

Menurut Wan Aris, masukan pihaknya terkait hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya tidak sedikit PNS yang tidak betah ditempatkan di luar Pulau Bunguran Natuna, padahal penempatan PNS tersebut sudah dengan formasi awal pada saat seleksi CPNS.

"Ketika orang luar datang kesini untuk mengikuti tes CPNS hingga mereka lulus tes sesuai dengan formasi awal seperti di Pulau Laut atau di kecamatan luar lainnya, mereka malah minta pindah ke Pulau Besar," ujar Wan Aris.

Wan Aris menyarankan, Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh BKPSDM terhadap KTP luar Natuna yang ingin melakukan tes CPNS, bisa menerapkan tes PCR pada saat seleksi sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19.

"Bukan berarti yang KTP luar Natuna tidak boleh mengikuti tes CPNS di sini, namun ini juga sebagai upaya kita memutus penyebaran Covid-19 pada saat seleksi CPNS," pungkas Wan Aris.

Sebagai informasi tambahan penetapan rincian kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 berdasarkan KepmenpanRB nomor 527 tahun 2021 diketahui berjumlah 562 formasi dengan rincian diantaranya :

1. CPNS formasi tenaga Guru nihil, sementara untuk PPPK sebanyak 306.

2. CPNS formasi tenaga kesehatan sebanyak 153, sementara untuk PPPK sebanyak 29.

3. CPNS formasi tenaga teknis sebanyak 74, sementara untuk PPPK nihil.

(IK)

Wakil Bupati Natuna Saat Menyampaikan Kata Sambutan

Tepung Tawar Sebelum Dimulainya Acara.

Anggota DPRD Natuna Saat Rapat Paripurna.

Adapun acara sidang Paripurna ini berlangsung khidmat dan akrab di antara pemerintah daerah Kabupaten Natuna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berlangsung acaranya di ruang rapat paripurna.

Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar didampingi dua wakilinya masing-masing Wakil Ketua I, Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan dihadiri oleh seluruh anggota.

Paripurna ini juga dihadiri oleh Bupati Natuna, Wan Siswansi, Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda, Sekda Natuna, Boy Wijanarko, seluruh unsur FKPD dan OPD Kabupaten Natuna serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pengusaha.

Dalam pengantarnya, Daeng Amhar menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Natuna. Ia menilai pembangunan di Natuna sudah cukup berhasil memajukan daerah dan meningkatkan kesejehateraan masyarakat.

“Dan kalaupun ada kekurangan, kita evaluasi bersama supaya kekurangan itu dapat dilengkapi ataupun diperbaiki. Dan ke depan masih banyak yang mesti kita lakukan untuk kemajuan Natuna,” kata Amhar seraya mempersilahkan Bupati Natuna menyampaikan pidato HUT Kabupaten Natuna ke 22.

Siswandi dalam pidatonya menyampaikan beberapa hal, di antaranya capaian pembangunan daerah yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan jumlah infarstruktur serta sasaran pembangunan lainnya.

Menurutnya hampir di seluruh sektor pembangunan telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin pada tingginya nilai yang diraih Natuna pada bidang pembangunan.

“Alhamdulillah kita di Kepri tertinggi ke empat, nilainya sama dengan kota Batam. Ini raihan yang hebat, berkat dukungan dari semua pihak dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan apresiapi kepada seluruh pimpinan daerah sebelumnya atas kerja keras dan perjuangannya membangun Natuna.

“Dan ke depan capaian dari pendahulu-pendahulu kita ini harus dapat ditingkatkan,” tegasnya.

Dengan pencapaian tersebut, kata Wan Siswandi, Kabupaten Natuna juga telah menerima beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta organisasi atau lembaga, diantaranya penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penerima Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020, dan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2020.

Penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pemda dengan penyaluran Dana Desa tercepat lingkup Provinsi Kepulauan Riau 2 kali berturut-turut untuk tahun 2020 s/d 2021.

Inovasi “Pesona Gelas Natuna” (Peduli Persoalan Hari Tua Nanti dengan Gerakan Lansia Sehat di Natuna) masuk sebagai Top 15 inovasi pelayanan publik tahun 2021.

Penghargaan dari Gubernur Kepri kepada Puskesmas Bunguran Selatan Kabupaten Natuna sebagai peserta kompetisi inovasi pelayanan publik “Kepak Santri” (Kelas Bapak Sayang Anak dan Istri) tahun 2021 dan inovasi “Resi Poskilat” (Skirining dan Edukasi Hipertensi di Posbindu Keliling RT) tahun 2021.

Penghargaan dari Gubernur Kepri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai peserta kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 inovasi “Si-Tikar Pandan” (Sistem Teknologi, Informasi, Komunikasi Akurat pada Pelayanan Kependudukan).

Penghargaan dari Gubernur Kepri kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai peserta kompetisi pelayanan publik tahun 2021 inovasi “Kancah Opini Pagi Hari (Kopi Pagi).

Penghargaan dari Gubernur Kepri kepada Altaf Haidar Ridwan dan Sandi Pamungkas (Juara II Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2021).

Penghargaan dari Gubernur Kepri kepada Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur sebagai desa terbaik 1 lomba Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepri tahun 2021.

Penghargaan dari Kantor Regional XII BKN Pekan Baru atas pencapaian peringkat II implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka BKN Award.

Namun demikian, kata Wan Siswandi, seiring perubahan paradigma dan dinamika yang ada, tentunya kita akan menghadapi tantangan baru dalam pembangunan dan pelayanan yang semakin kompleks.

Salah satunya pelaksanaan pembangunan skala nasional mengalami kendala akibat wabah global Covid-19 yang merebak hampir semua penjuru dunia.

“Hal tersebut juga berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Natuna, dimana fokus penyelenggaraan dan pemerintahan beralih pada upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas dan  pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, saya mengimbau seluruh aparatur pemerintah maupun semua unsur pembangunan daerah agar sama-sama berusaha menjadi agen perubahan, menjadi penutan dalam penerapan protokol kesehatan ditengah masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintah dan segenap masyarakat unsur pembangunan, kami berharap agar terus dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitas kewenangan yang dimiliki.

Tentunya upaya kita bersama untuk memahami, menguasai sekaligus mengendalikan segala kemudahan dan kemajuan yang diciptakan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan.

Namun demikian, ditengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini, satu hal yang harus kita jaga adalah jati diri sebagai putra putri Melayu untuk tetap menjaga akidah, moral dan menjunjung tinggi nilai luhur budaya sebagai masyarakat timur.

“Mensyukuri adanya kebersamaan, menghargai segala perbedaan dan tetap fokus pada satu tujuan yakni membawa Kabupaten Natuna sebagai wilayah perbatasan yang lebih maju, sebagai miniatur pembangunan nasional yang maju, sejahtera, dan berwibawa,” tuturnya.

Mengakhiri Peringatan Hari Jadi Kabupaten Natuna Ke-22, Bupati Natuna Wan Siswandi didampingi Wakil Bupati Natuna dan segenap Forkopimda Natuna berkesempatan memberikan secara simbolis Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Kabupaten Natuna Tahap III, dan pemberian secara simbolis 300 paket sembako kepada penerima.

Rapat paripurna ini juga di isi dengan prosesi tepung tawar dan doa yang dipimpin oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Natuna dan tokoh agama.

(IK)