Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Wabup dan anggota DPRD Karimun Tinjau Sekolah yg mulai rusak.

Dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole saat di Kompirmasi media ini mengatakan, kunjungan yang dilakukannya dalam Rangka Apel bersama serta ingin melihat lansung kondisi bangunan sekolah yang sempat di laporkan terkait kondisi bangunan yang sudah mulai rusak.

Saat kunjungan, Wakil Bupati karimun Rocky Marciano didampingi anggota DPRD Karimun Muhammad Firdaus dan PLT Kadis pendidikan di awali dengan apel bersama para guru - guru dan seluruh siswa SDN 016 kundur.

Usai apel bersama Wakil Bupati lansung melakukan peninjauan di beberapa ruang kelas satu persatu untuk memastikan kondisi bangunan yang sudah mulai rusak.

Setelah melihat kondisi di beberapa ruang kelas, menurut Wabub Karimun bangunan sekolah yang sempat di dilaporkan ini memang mengalami kerusakan dan sudah sewajarnya harus di perbaiki dan wajib ditangani secepat mungkin mengingat bangunan tua tersebut sudah sangat menghawatirkan. 

"Selain bangunan sekolah juga terdapat pagar di pekarangan sekolah SD Negeri 016 Kundur ini mengunakan seng di sekeliling sekolah, yang mana hal ini sungguh sangat memperihatinkan serta berbagai fasilitas sekolah yang juga sudah usang dan tidak memadai lagi untuk di gunakan. Dan dalam hal ini akan segera saya sampaikan lansung kepada Bupati Karimun dan insyaallah di tahun 2027 akan segera kita kondisikan," ujar Wabub Karimun Rocky Marciano Bawole.

Lanjut Wabub Karimun, ia meminta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan  untuk segera melakukan langkah perencanaan revitalisasi bangunan sekolah.

“Kita akan usahakan agar sekolah ini bisa segera diperbaiki agar anak-anak nantinya dapat belajar dengan aman dan nyaman," ungkap Wabub Karimun Rocky Marciano Bawole dihadapan para guru- guru sekolah SD Negeri 016 kundur," ujarnya.
 
Di tempat yang sama Anggota DPRD Karimun Muhammad Firdaus mengatakan, ucapan terimkasih atas kesempatan ini karena datang bersama Wabub Karimun dan juga kadis pendidikan dan kebudayaan terutama atas sambutan yang luar biasa dilakukan oleh guru- guru dan siswa sekolah SD Negeri 016 kundur.

"Kunjungan kami ini ingin merasakan apa yang guru- guru rasakan tentunya ketika kami turun kami akan tau permasalahan nya di mana melihat kondisi bangunan sekolah yang sudah mulai rusak ini akan menjadi atensi kami bersama dan kami dari DPRD insyaallah akan mensuport apa yang menjadi program pemerintah daerah khususnya terhadap dunia pendidikan dan sesuai amanat Presiden Prabowo bahwa dunia pendidikan itu menjadi salah satu yang terpenting dalam meningkatkan sumberdaya manusia sehingga di harapkan kedepan generasi kita mampu merangkai bangsa ini untuk lebih baik lagi di masa mendatang," tuturnya.

Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan karimun meminta proses pendidikan bisa berjalan dengan baik, kualitas pendidikannya di tingkatkan sebagai langkah kita menuju Kabupaten Karimun yang maju sejahtera dan berbudaya sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun.

Kemudian dari itu  Plt Kepala Sekolah SD Negeri 016 Kundur Nurseha S.pd  mengucapkan ucapan terimkasih kepada Kepada Wakil Buapti, Anggota DPRD dan Plt Kadis karimun yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan lansung meninjau beberapa ruang kelas bangunan dan melihat lansung pagar pekarangan sekolah dan kami berharap dengan kunjungan ini sekolah kami dapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten karimun maupun dari DPRD kabupaten karimun.

"Semoga apa yang menjadi kendala, kluh kesah kami dalam proses belajar mengajar di sekolah khususnya di SD 016 kundur ini dapat segera pemerintah realisasikan," pungaks Kepsek 016 kundur mengahirinya.

(A.Yahya)

Foto Bersama PAC PP Pulau Kundur.

Kegitan penggalangan dana yang dilakukan merupakan intruksi atau arahan dari Majelis Perwakilan Cabang  (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Karimun.

Aksi penggalangan dana tersebut berlansung tepatnya di sepanjang jalan umum Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, yang di pimpin oleh Ketua PAC PP Pulau Kundur, dengan tujuan untuk membantu korban banjir dan lonsor di wilayah provinsi Sumut, Sumbar dan Aceh, pada Rabu, (10/12/2025).

Di sela- sela Kesibukan dalam melakukan aksi penggalangan dana Ketua PAC PP Pulau Kundur, Nofi Arman saat di kompirmasi media ini mengatakan, pengaglangan dana untuk korban banjir longsor yang kita lakukan merupakan intrusi dan arahan dari Ketua MPC PP Kabupaten Karimun yang insyaallah akan kita laksanakan dalam beberapa hari kedepan dan alhamdulillah untuk hari ini dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan.

"Untuk masyarakat yang telah menyisihkan sedikit rejkinya dalam membantu korban banjir lonsor yang menimpa saudara - saudara kita, mudah - mudahan rejkinya akan di ganti lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan semoga apa yang bapk, ibuk berikan menjadi ladang amal buat kita semua serta di harapkan dapat membantu merimgankan sedikit beban yang sedang di alami oleh saudara-saudara kita," ungkap Nofi Arman mengamini nya 

Selain itu Nofi Arman juga menjelaskan untuk aksi yang di lakukan hari ini sangat luarbiasa responsif dari masyarakat dan pengusaha sehingga nominal yang di dapatkan mencapai Rp. 5.372.500 (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan lansung di transfer ke Rekening bencana. pungkas nya

Untuk korban banjir longsor yang terdata saat ini di Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 969 jiwa per Rabu, 10 Desember 2025 dengan Jumlah pengungsi akibat bencana tersebut juga bertambah, kini tercatat sebanyak 894.501 orang yang terdampak dan Data korban hilang direkapitulasi ulang oleh posko tiga provinsi, menunjukkan penurunan menjadi 252 jiwa saat ini 

Data korban banjir-longsor ini masih fluktuatif dan terus berubah menyesuaikan penemuan korban hingga validasi data. Korban jiwa diperkirakan terus bertambah dengan masih banyaknya yang belum ditemukan.

(A.Yahya)

K

Penahanan Kades Sugi

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM : Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi ( tipikor ) atas penerbitan Sporadik terkait lahan tanah mangrove yang ada di wilayah Desa sugi,  Kabupaten karimun, Provinsi Kepri

Penahanan kedua tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: PRINT-03/L.10.12/Fd.2/09/2025 tanggal 24 September 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Dr. Denny Wicaksono, mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup.

“Tersangka M dan tersangka Dj sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan telah cukup bukti untuk meningkatkan status keduanya menjadi tersangka,” ungkap Denny Kajarikarimun, dam konfrensi pers, Rabu (29/10-2025)

Menurutnya, dua orang tersangka ini melakukan aksinya sejak tahun 2023 lalu yang mana seorang investor membutuhkan lahan untuk kegiatan usaha di Desa Sugie. Mengetahui hal itu, tersangka Dj berinisiatif mengajak masyarakat yang tergabung dalam kelompoknya untuk mengurus Sporadik atas nama mereka.

Namun, karena tersangka M, yang menjabat sebagai Kepala Desa, tidak merespons permohonan tersebut akibat adanya permasalahan pribadi antara keduanya, Dj kemudian memanfaatkan perantara bernama Salim untuk menemui M.

“Melalui perantara itu, Dj menjanjikan keuntungan agar M mau menerbitkan Sporadik tanpa prosedur yang benar,” ucap Denny.

Tanpa melakukan verifikasi di lapangan, pengukuran sesuai ketentuan, maupun pencatatan resmi, tersangka M menerbitkan sebanyak 44 Sporadik. Ironisnya, nama-nama yang tercantum di dokumen tersebut ternyata tidak pernah menguasai lahan maupun mengetahui titik lokasinya.

Lebih parah lagi, sebagian dokumen bahkan menggunakan KTP dan KK milik warga luar Desa Sugie, sedangkan lahan yang dimaksud merupakan kawasan mangrove Desa sugi yang sebagian besarnya adalah hutan lindung. 

"Dua tersangka saat ini ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun selama 20 hari ke depan.  Penahanan dilakukan karena penyidik memiliki alat bukti yang cukup dan memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP*

“Penahanan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Karimun dalam menegakkan hukum dan mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkas kajari Karimun mengahirinya.

(A.Yahya)

Rumah Warga yang terjang angin kencang

Akibat terjangan angin kencang tersebut, dua rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah terutama di Bagian atap rumah beterbangan, bahkan sebagian ada yang tertimpa pohon tumbang. 

Kepala Desa Sawang Selatan Suyatno mengatakan, Pemerintah desa bersama warga bergotong royong membersihkan reruntuhan dan menyingkirkan batang pohon yang menimpa rumah warga 

Situasi di lokasi kini sudah mulai kondusif, meski warga masih waspada mengingat cuaca ke depan kemungkinan saja masih cukup ekstrem. ujarnya 

Rumah warga yang mengalami kerusakan cukup parah ada dua rumah di antaranya rumah Mulyadi yang beralamat di Dusun III Batu Tumbang Rt.015/Rw.006 dan Rumah Waringin yang beralamat di Rt.017/Rw.007 Desa Sawang Selatan.

Dalam hal ini kami pemerintah desa akan segera memberikan bantuan kepada dua orang warga yang terkena musibah, masing-masing akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp.1000.000  (satu juta rupiah) "semoga dengan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban yang di alami sehingga di harapkan dapat di manfaat kan dengan baik oleh warga," ucap kades Sawang Selatan 

Selain itu kades Sawang Selatan Yatno juga meminta kepada warganya untuk tetap bersabar atas apa terjadi, ini sudah ketentuan allah subhanhu wata'ala kita hanya berlindung dan berserah kepada nya semoga dengan kejadian ini ada hikmahnya untuk kita semua. ungkap Yatno sembari berdo'a

Di tempat terpisah Camat Kundur Barat Yusufian saat di hubungi media ini mengemukakan, secara keseluruhan itu ada tiga rumah warga yang rusak parah di sebabkan hujan dan angin yang cukup kencang sehingga meluluh lantakkan rumah warga 

Dua Rumah Warga masuk wilayah Desa Sawang Selatan sedangkan satu rumah nya lagi masuk wilayah Kelurahan Sawang kota. ujar Camat Kundur Barat 

Kemudian dari pada itu Menurutnya, meski kerusakan cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, tiga rumah warga yang terdampak parah sementara tidak bisa ditempati karena bagian atapnya rusak berat.

"Untuk sementara, warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah saudara dan kerabat terdekat," ungkapnya

Lebih lanjut Yusufian  mengatakan, kejadian tersebut sudah kita laporkan kepada Wakil Bupati Karimun dan insyaallah Kami akan memastikan keperluan dasar mereka akan tetap terpenuhi," pungkasnya

(A.Yahya)

Pengungkapan Kasus TPPO.

Kedua kasus tersebut diungkap oleh dua satuan berbeda, yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Karimun, di lokasi dan waktu yang terpisah.

Bagian I – Satreskrim Polres Karimun Ungkap Kasus Penyelundupan CPMI di Kundur Utara

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karimun berhasil mengungkap kasus penyelundupan empat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia. Selasa (30/09/2025)

Kasus ini terungkap berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa terjadi di Jl. Ujung Baru, Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun.

Pelaku menampung CPMI di rumah sewa sebelum diberangkatkan melalui pelabuhan tikus menggunakan speedboat menuju Malaysia tanpa dokumen resmi.
Dalam penggerebekan, petugas mengamankan empat calon PMI serta satu orang pelaku yang berperan sebagai penjemput dan pengantar korban.

Adapun identitas pelaku dengan inisial DL (48 tahun), warga  Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Pelaku berperan menjemput CPMI dari pelabuhan, menyediakan rumah penampungan, serta mengantar korban ke titik keberangkatan dan MZ (DPO), berperan sebagai penyedia kapal dan pengatur keberangkatan menuju Malaysia.

Adapun empat korban CPMI, MW (41) asal Lombok Timur NTB, IMN (25) asal Lombok Timur NTB, AS (21) asal Belu  NTT dan YT (17) asal Belu NTT.

Seluruh korban kini berada dalam pendampingan Unit PPA Satreskrim Polres Karimun.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya unit handphone berbagai merek, 1 kartu ATM BNI
1 lembar screenshot tiket pesawat Batik Air rute Lombok–Jakarta–Tanjung Pinang.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 81 jo Pasal 69 dan Pasal 83 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.

Bagian II – Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Pengiriman Ilegal PMI di Perairan Selat Malarko

Pada hari yang sama, Selasa (30/9/2025) sekitar pukul 11.30 WIB, Satpolairud Polres Karimun juga menggagalkan upaya pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Selat Malarko, Dusun Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Petugas menerima informasi dari masyarakat terkait adanya speedboat yang mengalami kerusakan mesin dan diduga membawa calon PMI menuju Malaysia.
Personel Satpolairud segera menuju lokasi dan menemukan dua unit speedboat di Pelabuhan Malarko. Dari hasil pemeriksaan, satu kapal digunakan untuk mengangkut PMI, sedangkan kapal lainnya membantu memperbaiki mesin.

Petugas berhasil menemukan 6 (enam) orang calon PMI, terdiri dari tiga pria dan tiga wanita. Para korban mengaku telah membayar Rp12 juta per orang kepada agen untuk diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal.

Petugas berhasil mengamankan tiga pelaku diantaranya AG (52), AM (34)dan I (31). Ketiganya berperan sebagai pengemudi, pengatur keberangkatan, dan penyedia fasilitas transportasi laut.

Adapun barang bukti, 1 unit speedboat, 2 unit mesin 40 PK merk Yamaha, 1 terpal plastik biru ukuran 6 meter, 1 jaring panjang ±10 meter, 1 galon berisi pertalite ±30 liter, 1 tong fiber ikan dan 4 unit handphone berbagai merek

Adapun pasal yang diterapkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 81 jo Pasal 69 dan Pasal 83 jo Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.

Selain itu, penyidik juga mendalami unsur TPPO berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 apabila ditemukan ind

Yahya

Foto Bersama.

Kegiatan pelatihan menejmen yang di ikuti dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Kundur, Kec.Kundur Barat, Kec. Kundur Utara, kec.Ungar dan Kecamatan Belat dan di ikuti peserta dari kelurahan maupun Desa se pulau kundur 

Kegiatan pelatihan menejmen bagi KMP tersebut di laksanakan tepatnya di Gedung serbaguna wisma PT Timah Prayun Kecamatan kundur Barat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepri pada, Kamis (14/8/2025)

Pada kesempatan itu Yori sekretaris wilayah mengatakan,  PT Timah dalam hal ini mendukung penuh pada penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kelembagaan dan Pengembangan Usaha bagi pengurus Koperasi Merah Putih khususnya di wilayah Pulau kundur.

Melalui bimtek ini, diharapkan pengurus mampu mengelola kelembagaan secara profesional dan mengembangkan usaha yang berdaya saing.   

Kehadiran kami melalui PT Timah tentu sekali memberikan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yori

Yori juga menegaskan, peran PT Timah selama ini tidak hanya sebatas pembinaan KMP, tetapi juga mendukung pemberdayaan UMKM dan dari berbagai bidang supaya apa yang di laksanakan dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Pulau Kundur 

“Kolaborasi yang terjalin sudah baik, dan kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas pelaku koperasi dan UMKM di tiap tiap daerah,” ujarnya

Salah satu pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Gading Sari, Sulton mengatakan, melalui kegaitan bimtek ini semoga menjadi dorongan positif bagi koperasi untuk berkembang lebih sehat dan mandiri.

“Kehadiran PT Timah yang merupakan bagian dari keuangan negara sangat membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap peran PT Timah semakin besar dalam mendukung pelaksanaan dan penguatan koperasi untuk di masa akan datang,” pungkas Sulton

(A.Yahya)

Wakapolres Karimun Tabur Bunga di Makam Pahlawan.

Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, hingga penaburan bunga di atas pusara para pahlawan. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib dan penuh rasa hormat.

Wakapolres Karimun dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghargaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara.

“Ziarah ini bukan hanya sebuah tradisi tahunan, melainkan juga menjadi momen penting untuk mengenang dan meneladani semangat juang para pahlawan untuk raih kemerdekaan. Semoga semangat pengabdian mereka terus menginspirasi seluruh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang diperingati setiap 1 Juli, sebagai hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia.

(A.Yahya)

Tambang Pasir di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun.

Selain merusak ekosistem laut, adapun dampak dari aktivitas ilegal ini dinilai mengganggu mata pencarian masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai.

Informasi yang diperoleh wartawan, 23 kilometer persegi luasan Pulau kecil ini diduga di exploitasi sejak tahun 2018 silam hingga sekarang. Dilaporkan, sedikitnya ada tiga perusahaan melakukan aktivitas tambang di Pulau tersebut. Salah satunya adalah PT. JPS yang dikelolah oleh seorang pria berinisial JK.

Berdasarkan sumber wartawan, adapun aktivitas penambangan bukit ini menghasilkan material berupa Pasir setelah melewati proses beberapa tahap.

"Proses awalnya, dinding perbukitan itu dimulai dengan pengeprasan. Ketika tahap pengeprasan dinding bukit bakal rontok dan selanjutnya masuk proses screening atau penyaringan untuk proses pemisahan batu dan pasir. Setelah itu material Pasir siap dijual," ungkap sumber wartawan, Senin (23/6-2025).

Untuk lokasi yang dikelolah PT. JPS sendiri, ia menyebut dalam kurun waktu  1 bulan dapat mengeluarkan material pasir sebanyak 20-40 ribu kubik pasir dengan harga jual per kubil senilai Rp260 ribu.

Tak main-main, tentu dengan puluhan ribu kubik yang dihasilkan  dari aktivitas tambang itu, perbulannya perusahaan tersebut dapat meraup omset milyaran rupiah.

Untuk mencapai target itu, PT. JPS sendiri  mengoperasikan armada alat beratnya di lokasi sebanyak 8 unit dan 20 unit mobil Dum Truk. Sementara market pemasaran material pasir hasil tambang dari pulau itu dikomersilkan ke Anambas, Bintan hingga keluar ke beberapa daerah.

Hasil Sidak KKP,  Ditemukan Kerusakan Ekosistem dan Tidak Kantongi Izin KKPRL

Dikutip dari siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 kilometer persegi.

“Kegiatan yang sifatnya eksploitatif dan mengubah bentang alam tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada ekosistem laut disekitarnya,” ungkap Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris pasca sidak ke lokasi.

Saat sidak di Pulau Citlim, kata dia, tim menemukan satu perusahaan pemilik IUP yang masih aktif melakukan penambangan pasir sementara dua perusahaan lain sudah tidak beroperasi karena habis masa IUP-nya.

KKP juga menemukan kerusakan yang masif pada lokasi penerbitan IUP, yang berpotensi mengganggu ekosistem pesisir Pulau Citlim mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai.

Namun demikian, perusahaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh kewajiban perizinan. KKP mengungkapkan bahwa perusahaan itu ternyata belum mengantongi rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari KKP, yang merupakan syarat wajib bagi setiap pelaku usaha tambang yang beroperasi di wilayah pesisir, terlebih lagi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Citlim.

“Sampai saat ini, pelaku usaha belum pernah melakukan pengurusan perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap KKP,” tegas Ahmad Aris, Direktur Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Dengan belum adanya rekomendasi KKPRL, maka secara hukum, perusahaan tersebut belum memenuhi kelengkapan perizinan secara menyeluruh. Hal ini membuka potensi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan sanksi administrasi hingga pencabutan izin jika terbukti melakukan kegiatan tanpa izin lengkap dan merusak lingkungan.

Redaksi