Tampilkan postingan dengan label Batam. Tampilkan semua postingan

Jumat, Oktober 30, 2026 ,

Foto Pengungkapan Penyeludupan Mesin Pesawat.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Perkara kasus penyeludupan mesin pesawat disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (27/10-2026). Persidangan agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum membongkar modus impor 3 unit mesin pesawat / turbo engine dalam keadaan tidak baru dari Singapura ke Jakarta melalui Batam.

Dalam amar dakwaan JPU, kasus ini menyeret Terdakwa Lukman Hakim Alias Lukman bersama 4 orang lainnya yakni Andika Eka Saputra Alias Andika, Ari Sodri Alias Ari, Diansyah Jaya Bukit Alias Dian dan Fiber Mulyadi Alias Fiber yang berkasnya disidang terpisah.

Perbuatan tersebut terjadi pada Jumat, 14 Agustus 2026 sekira pukul 13.30 WIB di tepi Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam.

Terdakwa didakwa turut serta melakukan tindak pidana sebagai importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 46 angka 15.

Berawal Tawaran dari Singapura

Kasus bermula awal Desember 2025, Terdakwa Lukman dihubungi Yusuf yang berada di Singapura. Yusuf menawarkan 3 unit mesin pesawat bekas yang ada di Singapura untuk dibawa ke Jakarta.

Kesepakatannya, mesin tersebut akan diambil part yang masih bisa dijual terpisah melalui platform online. Hasil penjualan dibagi dua antara Lukman dan Yusuf setelah dikurangi biaya pengiriman yang ditanggung Lukman dan biaya teknisi pembongkaran yang ditanggung Yusuf.

Lukman kemudian menghubungi Andika Eka Saputra di Batam pada 26 Desember 2025 untuk mencari jalur membawa 3 mesin tersebut dari Singapura ke Jakarta. Andika menyetujui dan menghubungi mertuanya, Ari Sodri. Pada 27 Desember 2025, Ari menghubungi Diansyah Jaya Bukit untuk mencarikan jalur masuknya.

Karena belum ada kepastian, pada 29 Desember 2025 Ari kembali menghubungi Dian. Dian kemudian memutuskan jalur pemasukan melalui Batam. Untuk itu, Dian menghubungi Fiber Mulyadi, staf PT Cakra Samudera Abadi yang merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), untuk mencarikan jalur.

Titip di Galangan Kapal

Pada 5 Januari 2026, Dian kembali menanyakan jalur ke Fiber. Fiber kemudian menghubungi Kanan yang mengaku bekerja sebagai agen pelayaran di SNL LOGISTIC PTE LTD, agen pelayaran Kapal ASL TRANSPORTER 3 yang biasa mengangkut material galangan milik Group PT ASL Shipyard Indonesia.

Kanan menyampaikan bisa dititipkan apabila masih ada space di kapal ASL TRANSPORTER 3. Atas informasi itu, Fiber memberitahu Dian bahwa jalur sudah dapat dengan meminta biaya pengiriman Rp180 juta.

Dian kemudian menghitung ulang biaya total:

- Rp180 juta untuk jalur Singapura–Batam
- Rp250 juta perkiraan jalur Batam–Jakarta
- Rp245 juta keuntungan dan operasional   untuk Dian.
- Total Rp675 juta yang disampaikan ke Ari.

Ari kemudian menyampaikan ke Andika dengan harga Rp850 juta. Andika meneruskan ke Lukman dengan harga Rp1,03 miliar dengan kesepakatan uang muka Rp500 juta sebelum barang dikirim dan pelunasan Rp530 juta setelah barang sampai Batam. Lukman menyetujui.

Aliran Uang Muka Rp500 Juta

Pada 7 Januari 2026, Lukman tiba di Batam dan dijemput Andika. Dalam perjalanan dari bandara menuju Batam Center, Lukman menyerahkan uang muka Rp500 juta secara tunai di dalam mobil kepada Andika.

Andika kemudian menemui Ari di PT Jasatama Puspin Jaya Bengkong Nusantara II Blok C Nomor 37 dan menyerahkan Rp400 juta tunai. Pada 8 Januari 2026, Ari memanggil Dian ke kantor yang sama dan menyerahkan uang muka Rp300 juta kepada Dian.

Pada 9 Januari 2026, Fiber mendapat tugas dari Direktur PT Cakra Samudera Abadi, Reza Sempana, untuk berkoordinasi dengan agen pelayaran SNL LOGISTIC PTE LTD terkait rencana PT ASL SHIPYARD INDONESIA akan mengimpor material galangan pada 10 Januari 2026 dengan menggunakan Kapal ASL TRANSPORTER 3.

Dakwaan menyebutkan, pada saat itu Reza menyerahkan 2 Invoice Packing List berisi detail barang material kebutuhan galangan yang akan dibawa kapal tersebut.

Editor: Redaksi

Baca selengkapnya »


Jumat, Oktober 30, 2026
Foto: ilustrasi.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Menikmati Tempat Hiburan Malam, empat anggota Polsek Batam Kota diciduk oleh Paminal Polda Kepri dari Tempat Hiburan Malam (THM) Shark Club Lantai 2 Gedung One Batam Mall, Batam Center, Kota Batam, Kamis (29/10/2026).

Informasi tersebut beredar dikalangan masyarakat, empat personil polisi itu diduga pesta Narkoba di club Malam tersebut.

Ke empat anggota Polsek Batam Kota tersebut adalah Kanit Reskrim, RS dan 3 anggota penyidik.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Suhendri menegaskan terhadap 4 personil Polsek Batam Kota itu kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Paminal Bidpropam Polda Kepri. 

“Yang jelas mereka lagi diperiksa Propam nanti akan disidangkan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik,” ujar Suhendri, Jumat (30/10/2026).

Saat ditangkap, Suhendri mengatakan Tim Paminal mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi.  “ada barang buktinya, ada etomidate itu,” tegasnya. (Red)
Baca selengkapnya »


Kamis, Oktober 29, 2026
Kapolresta Barelang Dalam siaran Pers Pengungkapan Kasus Pembunuhan.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial SA (24) yang ditemukan tewas dengan luka tusuk di kamar kosnya, Perumahan Puri Agung 4 Tahap 2, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, berhasil diungkap Polresta Barelang.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial A (20) yang diduga sebagai pelaku. Tersangka ditangkap di kawasan Kavling Senjulung, Kecamatan Nongsa, Rabu (28/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

Pengungkapan disampaikan Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono dalam konferensi pers di Mapolresta Barelang, Kamis (29/10/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, Anggoro didampingi Kasat Reskrim Kompol Agung Tri Poerbowo, Kapolsek Sei Beduk Iptu Ady Satrio Gustian, Wakasat Reskrim AKP M. Ridho Lubis, serta Kasi Humas AKP Budi Santosa.

Tercium Bau Tak Sedap, Wajah Korban Tertutup Kain

Terungkapnya kasus ini bermula dari kecurigaan pemilik kos yang mencium aroma tidak sedap dari kamar yang ditempati korban.

Merasa ada yang tidak beres, ibu kos menghubungi ketua RT. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Polsek Sei Beduk.

Petugas bersama Tim Inafis dan Unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang mendatangi lokasi. Saat pintu dibuka menggunakan kunci cadangan milik ibu kos, petugas menemukan SA sudah meninggal dunia.

Korban ditemukan tergeletak terlentang di lantai kamar dengan wajah tertutup kain. Pemeriksaan awal menemukan sejumlah luka tusuk pada tubuh korban. Penemuan jasad tersebut terjadi pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Kurang dari 24 Jam, Pelaku Ditangkap

Polisi kemudian melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, dan meminta keterangan saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi A (20) sebagai terduga pelaku. Tim gabungan Unit Jatanras Polresta Barelang dan Unit Reskrim Polsek Sei Beduk melakukan pencarian hingga mengendus keberadaan tersangka di wilayah Nongsa.

Kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, pelaku berhasil diamankan. Berdasarkan keterangan awal, tersangka mengakui telah menusuk korban menggunakan sebilah pisau.

Diduga Sakit Hati Perkataan Korban

Polisi menduga aksi tersebut dilatarbelakangi rasa sakit hati dan dendam. Persoalan disebut bermula pada Sabtu (24/10/2026), ketika tersangka merasa tersinggung dengan perkataan dan tindakan korban saat melintas di dekatnya.

Peristiwa itu diduga memicu kemarahan hingga berujung aksi kekerasan. Menurut penyelidikan sementara, tersangka diduga masuk ke kamar kos korban melalui jendela sebelum melakukan penyerangan. Motif dan rangkaian kejadian masih didalami penyidik.

Barang Bukti dan Pasal yang Dijerat

Dalam perkara ini, penyidik menyita sebilah pisau berwarna cokelat, satu unit HP merek Tecno warna biru, serta sepeda motor Honda Beat warna putih berikut kuncinya. Sejumlah barang milik korban juga diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas kasus ini, tersangka dijerat Pasal 459 dan/atau Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 459 mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sementara Pasal 458 ayat (1) mengatur tindak pidana pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun.

Penerapan pasal tersebut akan diuji melalui proses hukum. Tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengajak masyarakat aktif menjaga keamanan lingkungan.

"Ayo kita sama-sama terus menjaga Batam ini untuk terus kondusif, aman, nyaman untuk kita semuanya. Semua persoalan di dalam masyarakat silakan dilaporkan kepada kami," ujar Anggoro.

Ia juga mengingatkan masyarakat memanfaatkan layanan kepolisian 110.

"Layanan kepolisian 110, silakan masyarakat memanfaatkannya. Insya Allah, kami dari jajaran kepolisian Polresta Barelang dan jajaran akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena polisi akan terus bersama masyarakat," katanya.

Editor: Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Oktober 24, 2026
Foto: Batamtoday.com

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Deklarasi puluhan pengelola tempat hiburan malam (THM) bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memerangi narkoba tercoreng oleh pengungkapan kasus ekstasi di dua THM elit di Batam.

Ironisnya, komitmen bebas narkoba itu baru ditegaskan pada September 2026, namun pada 18-19 Oktober 2026 polisi justru mengamankan 16 orang dari dua THM yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Dua THM yang dimaksud adalah "D" dan "D'V" yang berada di kawasan Penuin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Identitas kedua lokasi itu mengarah ke Dragon dan D’Vibes Cafe & KTV, berdasarkan keterangan sumber yang lama berkecimpung di industri hiburan malam Batam, setelah Kabid Humas Polda Kepri membagi lokasi penangkapan.

17 Orang Diamankan, 66 Butir Ekstasi Disita

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri mengamankan total 17 orang dalam rangkaian pengungkapan dugaan peredaran dan penyalahgunaan ekstasi pada Minggu malam hingga Senin pagi, 18–19 Oktober 2026.

Rinciannya, 10 orang diamankan di THM "D", enam orang di THM "D’V", dan satu orang lainnya ditangkap di rumahnya.

Dari operasi tersebut, polisi menyita 66 butir ekstasi, 15 telepon genggam, dan satu sepeda motor. Hasil pemeriksaan urine menunjukkan 13 dari 17 orang positif menggunakan ekstasi, dua orang negatif, sedangkan dua lainnya belum menjalani pemeriksaan.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah THM. Polisi kemudian melakukan penindakan sekitar pukul 22.00 WIB dan menemukan 12 butir ekstasi dari seorang pengunjung di ruang VIP.

Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara.

"Dari hasil pengembangan, polisi menduga seorang berinisial IR menjual ekstasi kepada EN dan MO. Adapun KE diduga berperan sebagai pemasok," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei.

Penyidik juga mendalami dugaan jalur pasokan yang melibatkan MA, yang disebut berada di lembaga pemasyarakatan, serta AN, seorang warga negara Malaysia.

"Dari 17 orang yang diamankan, 10 orang di THM D, 6 orang diamankan di THM DV dan 1 orang ditangkap di rumahnya," ucap Nona melalui pesan singkat, Jumat (23/10/2026) malam.

Informasi mengenai identitas kedua THM tersebut diperoleh dari seorang pria yang mengaku telah lama berkecimpung di industri hiburan malam Batam.

"Kalau yang dibilang Ibu Kabid Humas Polda Kepri itu ‘D’, itu Dragon lah. Kalau ‘DV’, itu D’Vibes Cafe & KTV," ujar pria yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Jumat (23/10/2026) malam.

Meski demikian, kepolisian belum merinci status hukum setiap orang yang diamankan maupun peran masing-masing. Hasil urine positif juga tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran.

Nona menegaskan, penyidik masih mendalami peran setiap orang berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan terhadap 15 handphone yang disita.

Deklarasi 41 THM Jadi Pertanyaan

Pengungkapan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas komitmen antinarkoba yang sebelumnya digaungkan.

Pada 1 September 2026, sebanyak 41 pengelola THM di Kepri mendeklarasikan komitmen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum.

Deklarasi tersebut disaksikan dan ditandatangani sejumlah pejabat, di antaranya Kabareskrim Polri yang saat itu dijabat Komjen Pol Syahar Diantono, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, serta Kapolda Kepri yang saat itu dijabat Irjen Pol Asep Safrudin.

Saat itu, Syahar menegaskan deklarasi tidak dimaksudkan untuk mematikan industri hiburan malam. Sebaliknya, komitmen bebas narkoba diharapkan menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memberikan rasa aman bagi wisatawan.

Para pengelola THM menyatakan dukungan terhadap Polri dan BNN RI, serta berkomitmen menjamin seluruh area usaha bebas dari produksi, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan, dan transaksi narkotika. Mereka juga wajib menerapkan pengawasan internal dan pengamanan swakarsa.

Namun, pengungkapan kasus di dua THM elit di Batam kembali menempatkan komitmen tersebut pada pertanyaan: apakah hanya deklarasi seremonial atau pola pelaku industri hiburan malam dalam meninabobokan APH.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya menegaskan pemerintah mendukung investasi selama tidak bertentangan dengan peraturan.

"Kalau melanggar peraturan, seperti peredaran narkoba dan penyelundupan barang ilegal, kami secara tegas wajib menggagalkan dan menindak itu," ujar Ansar.

Pernyataan tersebut kini relevan untuk kembali diuji melalui tindak lanjut pengungkapan kasus ini. Publik menunggu sejauh mana deklarasi itu benar-benar diterapkan, bukan hanya berhenti sebagai seremoni.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Oktober 23, 2026 ,
Terdakwa Youke Dwi Oktora Neteskan Air Mata Usai Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman 8 Bulan Penjara.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Vonis 8 bulan kurungan penjara terhadap terdakwa Youke Dwi Oktora kasus perkara dugaan penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan sebesar Rp 105.906.000, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rachmah Chaisari langsung menyatakan 'Banding'.

Putusan tersebut, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, dimana Jaksa menuntut terdakwa 4 tahun dalam kurungan penjara.

Dalam amar putusan majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan Youke dinilai merugikan perusahaan, terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, dan belum tercapai perdamaian dengan pihak hotel.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam yang diketuai Yuanne Marietta, dengan hakim anggota Irpan Lubis dan Tri Lestari, menyatakan Youke terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, Pasal 488 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Youke Dwi Oktora dan menetapkan dalam penjara selama 8 bulan," kata Hakim Yuanne Marietta, Kamis (22/10-2026).

Terhadap putusan tersebut, terdakwa Youke Dwi Oktora melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan menerima putusan. "Kami terima yang mulia," kata PH terdakwa.

Sementara itu, JPU Rachmah Chaisari menyampaikan Banding. "Kami Banding," ujarnya.

Jaksa Menuntut Terdakwa Youke Dwi Oktora

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Rachmah Chaisari menuntut Youke dengan hukuman empat tahun penjara dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan melalui pengalihan tamu Hotel Asialink ke agen perjalanan MyTrip Indonesia.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menyatakan Youke terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 488 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Rachmah yang akrab disapa Ayi saat membacakan tuntutan beberapa waktu lalu.

Perkara tersebut mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian pencatatan transaksi antara Asialink Hotel dan MyTrip Indonesia. Jaksa menduga Youke mengalihkan sejumlah tamu umum menjadi tamu MyTrip selama 2024 hingga 2025.

Dalam surat dakwaannya, Rachmah menyebut sejumlah tamu diduga telah membayar biaya penginapan kepada terdakwa, termasuk melalui rekening Bank BCA atas nama Youke. Namun, pembayaran tersebut diduga tidak disetorkan kepada pihak hotel.

"Terdakwa memasukkan dan mengalihkan beberapa nama tamu yang seharusnya masuk dalam daftar tamu umum ke dalam tamu MyTrip Indonesia tanpa sepengetahuan pihak MyTrip Indonesia guna mendapatkan keuntungan," ujar Rachmah saat membacakan dakwaan.

Akibatnya, tamu yang disebut telah membayar penginapan justru tercatat sebagai pelanggan MyTrip yang masih memiliki tunggakan kepada hotel.

Berdasarkan sistem internal Asialink, piutang MyTrip per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp244.092.500 dari total penjualan Rp264.845.000. Sementara itu, per 31 Desember 2025, piutang yang tercatat mencapai Rp118.560.500 dari total penjualan Rp157.790.000.

Persoalan tersebut mulai terungkap setelah audit internal pada Juni 2025. Tim hotel menemukan sejumlah pelanggan MyTrip yang masih tercatat memiliki tunggakan.

Ketika konfirmasi dikirim melalui alamat email yang disebut diberikan oleh Youke, balasan yang diterima menyatakan MyTrip memiliki utang Rp244.092.500.

Namun, saat konfirmasi dikirim ke alamat email resmi MyTrip, perusahaan agen perjalanan tersebut menyatakan tidak memiliki utang kepada Asialink per 31 Desember 2024.

Pemeriksaan terhadap sistem APICAL milik Asialink kemudian menemukan perbedaan antara catatan transaksi hotel dan data yang diakui MyTrip.

Pada 2024, MyTrip hanya mengakui pemesanan resmi senilai Rp30.478.000, jauh di bawah catatan penjualan Asialink yang mencapai Rp264.845.000.

Perbedaan serupa ditemukan pada 2025. MyTrip mengakui pemesanan resmi sebesar Rp17.454.000, sedangkan sistem hotel mencatat penjualan Rp157.790.000.

Sementara itu, berdasarkan catatan MyTrip, sisa utang pada akhir 2025 hanya Rp12.654.000. Adapun sistem Asialink masih mencatat piutang Rp118.560.500.

"Ditemukan perbedaan antara data terhutang di sistem APICAL Asialink Hotel dengan data yang diberikan oleh pihak Agen Travel MyTrip Indonesia," kata Rachmah.

Jaksa mendalilkan rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan Youke menyebabkan PT Fantastik Asia Internasional selaku pengelola Asialink Hotel by Prasanthi mengalami kerugian material sebesar Rp105.906.000.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Oktober 21, 2026 ,
Ilustrasi.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Perkara dugaan peredaran narkotika yang melibatkan A Ling dan Muhammad Iskandar, kini menanti tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Kedua terdakwa tercatat dalam perkara terpisah, yakni A Ling dengan Nomor Perkara 757/Pid.Sus/2026/PN Btm dan Muhammad Iskandar dengan Nomor Perkara 758/Pid.Sus/2026/PN Btm. Persidangan kedua perkara tersebut dijadwalkan kembali agenda mendengarkan tuntutan dari JPU. 

Dalam perkara terkait, A Ling didakwa terlibat dalam percobaan atau permufakatan jahat terkait peredaran narkotika. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguraikan barang bukti berupa sabu, ratusan butir ekstasi, serta ribuan kemasan cairan cartridge vape yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium mengandung etomidate.

Ancaman pidana dalam dakwaan tersebut tergolong berat. Untuk dakwaan terkait peredaran narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram, JPU menggunakan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang memuat ancaman pidana hingga hukuman mati.

Sementara itu, perkara Ika Elisabeth dengan Nomor Perkara 803/Pid.Sus/2026/PN Btm dijadwalkan menjalani sidang pada hari yang sama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

A Ling Didakwa Terlibat Peredaran Ekstasi

Dalam dakwaan, perkara A Ling bermula dari dugaan pengantaran ekstasi kepada pembeli di kawasan Indomaret Pasir Putih, Batam Centre. Pada 24 Mei 2026, saksi Rianto alias Rian disebut memesan ekstasi melalui Ika. Setelah pesanan dikonfirmasi, Ika disebut meminta A Ling mengantarkan 10 butir ekstasi.

A Ling kemudian disebut datang ke lokasi dan menyerahkan 10 butir ekstasi kepada Rianto dan Dewi Kartika. Sehari berikutnya, 25 Mei 2026, Rianto disebut kembali menghubungi Ika untuk mengambil barang. Ika kemudian disebut kembali meminta A Ling mengantarkan 10 butir ekstasi ke lokasi yang sama.

Dalam surat dakwaan, A Ling disebut datang menggunakan sepeda motor Beat Street berwarna abu-abu dan menyerahkan bungkusan rokok kepada saksi Aji.

Polisi Sita 315 Butir Ekstasi dan 6,85 Gram Sabu

Perkara tersebut kemudian berkembang setelah A Ling ditangkap pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 WIB di kamar mess 777 Home Furniture, Jalan Raja H Fisabilillah, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan lima paket sabu dengan berat netto 6,85 gram.

Petugas juga menemukan 315 butir ekstasi dengan total berat 132,7 gram. Barang bukti tersebut terdiri atas:

  • 104 butir ekstasi warna kuning dengan berat netto 41,79 gram;
  • 105 butir ekstasi warna biru dengan berat netto 41,76 gram;
  • 57 butir ekstasi warna kuning berbentuk minion dengan berat netto 22,91 gram; dan
  • 49 butir ekstasi warna merah muda dengan berat netto 19,39 gram.

Berdasarkan pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam dakwaan, sampel narkotika tersebut positif mengandung metamfetamin dan MDMA, yang disebut sebagai narkotika Golongan I.

Ribuan Cartridge Vape Mengandung 7,1 Kilogram Etomidate

Selain sabu dan ekstasi, polisi juga menyita ribuan kemasan cairan cartridge vape yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium mengandung etomidate. Barang bukti tersebut terdiri atas 88 kemasan SUPER POWER dengan berat netto 224,4 gram, 626 kemasan bertuliskan huruf China dengan berat 1.690,2 gram, 1.455 kemasan THUGS dengan berat 3.913,95 gram, 403 kemasan bergambar segitiga dengan berat 1.059,89 gram, serta 100 kemasan WORLD BROTHERS dengan berat 261 gram.

Total berat cairan tersebut mencapai 7.149,44 gram atau sekitar 7,1 kilogram. Dalam surat dakwaan disebutkan, hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan cairan tersebut mengandung etomidate, yang tercantum sebagai narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Atas dugaan tersebut, A Ling juga didakwa menggunakan Pasal 119 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

A Ling Disebut Mengetahui Isi Tas

JPU juga menguraikan peristiwa pada 29 Mei 2026. Saat itu, A Ling disebut membuka pintu 777 Home Furniture setelah mendapat perintah Ika karena ada seseorang yang datang membawa barang. Orang tersebut disebut membawa tiga tas berukuran besar ke dalam toko. Tas kemudian dipindahkan ke kamar.

Dalam dakwaan, A Ling disebut sempat mempertanyakan isi tas kepada Ika. “Barang apa ini, Ka? Narkoba, kan?” kata A Ling sebagaimana dikutip dalam surat dakwaan.

Ika disebut menjawab, “Iya.”

Setelah itu, A Ling diduga membantu Ika memindahkan sejumlah barang ke dalam tas, termasuk ekstasi dan cairan cartridge vape yang disebut mengandung etomidate. Namun, uraian tersebut merupakan konstruksi dakwaan JPU yang masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Didakwa dengan Sejumlah Pasal Narkotika

Untuk dugaan peredaran narkotika Golongan I, A Ling didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU juga menyusun dakwaan alternatif terkait dugaan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram.

Sementara untuk dugaan peredaran etomidate, JPU menggunakan Pasal 119 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dakwaan alternatifnya menggunakan Pasal 609 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Muhammad Iskandar dan Ika Elisabeth Jalani Perkara Terpisah

Selain A Ling, perkara ini juga mencatat Muhammad Iskandar sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 758/Pid.Sus/2026/PN Btm. Persidangan Muhammad Iskandar dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan.

Sementara itu, Ika Elisabeth tercatat sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 803/Pid.Sus/2026/PN Btm. Ia dijadwalkan menjalani sidang pada hari yang sama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Catatan penting: materi yang diberikan memuat uraian dakwaan A Ling secara rinci, tetapi tidak memuat konstruksi dakwaan atau peran spesifik Muhammad Iskandar. Karena itu, keterlibatan Muhammad Iskandar dalam peredaran barang bukti tersebut belum dapat diuraikan secara faktual berdasarkan materi ini.

Perkara A Ling sendiri masih berada dalam proses persidangan. Seluruh tuduhan dalam surat dakwaan harus dibuktikan oleh JPU di hadapan majelis hakim, dan A Ling maupun terdakwa lainnya tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Rabu, Oktober 21, 2026 ,
Foto: ilustrasi.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Subiartono bin Parmin Warga Negara Asing (WNA), terdakwa kasus 1.000 cartridge pod mengandung etomidate seberat 2,37 kilogram dari Johor dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam, dengan hukuman kurungan penjara selama 12 tahun, dan denda 1.000.000.000.

"Dan apabila denda tidak dibayarkan maka kekayaan atau pendapatan terdakwa di sita dan di lelang oleh Jaksa, jika penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka di ganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190  hari," kata Jaksa Rachman Chaisari dan Gustirio Kurniawan, dihadapan Majelis Hakim, Selasa (20/10-2026).

Kemudian, kata Jaksa  Rachman Chaisari, terdakwa Subiartono bin Parmin terbukti bersalah melanggar Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Diberitakan sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Subiartono bin Parmin, warga negara asing (WNA) yang didakwa membawa 1.000 cartridge pod mengandung etomidate seberat 2,37 kilogram dari Johor, Malaysia, ke Batam, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (29/9/2026).

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro. Perkara ini menjadi perhatian karena jumlah barang bukti mencapai 1.000 cartridge pod dengan kandungan etomidate yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dikategorikan sebagai Narkotika Golongan II.

Agenda tuntutan tersebut menjadi tahapan penting dalam perkara yang bermula dari penyelundupan narkotika melalui jalur laut dari Johor menuju Batam. Jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Subiartono sebelumnya didakwa membawa narkotika Golongan II dengan berat netto 2.370 gram. Barang tersebut disamarkan di dalam dua panci pressure cooker sebelum dibawa menggunakan kapal feri dari Johor menuju Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay, Batam.

Kasus tersebut terungkap pada Rabu, 15 April 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat tiba di Harbour Bay, Subiartono disebut tidak memasukkan dua kardus bawaannya ke mesin X-Ray dan langsung bergerak menuju pintu keluar.

Petugas Bea Cukai kemudian mengejar dan menghadangnya. Setelah barang diperiksa menggunakan mesin X-Ray, petugas menemukan indikasi barang mencurigakan.
Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap isi dua kardus tersebut. Di dalamnya terdapat 1.000 liquid atau cartridge pod yang mengandung etomidate dengan berat netto 2.370 gram.

Dalam dakwaan jaksa, perkara tersebut bermula ketika Subiartono diperkenalkan kepada seseorang bernama TEOH yang kini berstatus DPO di Malaysia. Pertemuan berlangsung pada 4 April 2026 di sebuah restoran di kawasan Skudai, Johor. TEOH kemudian menawarkan pekerjaan kepada Subiartono untuk membawa cartridge vape ke Batam.

Subiartono akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Pada 14 April 2026, TEOH menyerahkan satu kardus berisi 1.000 cartridge pod yang mengandung etomidate.
Barang tersebut dikemas dalam plastik berwarna hijau dengan berat netto 2.370 gram. Subiartono kemudian diminta membawa barang itu ke Batam.

Untuk menyamarkan barang, Subiartono diperintahkan membeli dua panci pressure cooker. Ribuan cartridge pod tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kedua panci dan dikemas kembali menggunakan kardus, lakban, serta plastik wrapping.

Dalam dakwaan disebutkan, Subiartono dijanjikan keuntungan sebesar RM5.000 apabila berhasil mengantarkan barang tersebut ke Batam. Ia juga telah menerima RM1.000 sebagai uang tanda jadi dan biaya operasional.

Barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut meliputi 1.000 cartridge pod mengandung etomidate, dua unit pressure cooker merek Butterfly, paspor atas nama Subiartono, satu unit iPhone 14 Pro Max, serta sejumlah uang Ringgit Malaysia.
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 153/10221/2026 tertanggal 16 April 2026, berat netto barang tersebut mencapai 2.370 gram.

Sementara itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1526/NNF/2026 tertanggal 21 April 2026, hasil pengujian menyatakan 1.000 liquid atau cartridge pod tersebut positif mengandung etomidate. Dalam dakwaan disebutkan, etomidate tercantum sebagai Narkotika Golongan II Nomor 90 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

"Barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung etomidate," demikian uraian dalam dokumen perkara yang menjadi dasar dakwaan jaksa.

Dengan jumlah barang bukti mencapai 2,37 kilogram dan modus penyamaran menggunakan dua pressure cooker, tuntutan jaksa dalam perkara tersebut menjadi salah satu tahapan yang dinanti dalam proses persidangan.

Jaksa sebelumnya mendakwa Subiartono dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dengan berat melebihi 5 gram.

Jaksa juga menyusun dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 609 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Besarnya barang bukti dan dugaan peran terdakwa dalam membawa narkotika lintas negara menjadi bagian yang akan dinilai jaksa dalam menentukan tuntutan pidana.
Tuntutan yang dibacakan jaksa nantinya menjadi bagian dari proses pembuktian dan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Putusan akhir tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Perkara ini juga menjadi momentum penting dalam melihat konsistensi penegakan hukum terhadap peredaran narkotika lintas negara melalui jalur pelabuhan Batam. Terlebih, barang yang dibawa terdakwa mencapai 1.000 cartridge pod dengan total berat 2,37 kilogram.

Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap Subiartono dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026 di Ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro.

REDAKSI
Baca selengkapnya »


Rabu, Oktober 21, 2026
Penangkapan Lobster yang Mau Diseludupkan ke Vietnam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan pengangkutan ilegal benih bening lobster (BBL) yang diduga akan diselundupkan ke Vietnam.

Pengungkapan dilakukan pada Senin (19/10/2026), setelah penyidik menindaklanjuti informasi masyarakat terkait pengangkutan BBL dari Pangandaran, Jawa Barat, menuju wilayah Tangerang.

Konferensi pers digelar di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Selasa (20/10/2026). Hadir Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP Dr. Sahono Budianto, Kepala Pangkalan PSDKP Batam Semuel Sandi Rundupadang, perwakilan Badan Karantina Kepri, serta para penyidik Dittipidter.

Modus Putus Komunikasi, Sudah Operasi ke-10

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menjelaskan, jaringan tersebut diduga menggunakan jalur darat menuju Sumatera dan Jambi, kemudian melalui Malaysia, Singapura, dan Kamboja hingga Vietnam.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua tersangka berinisial RVJ dan FAS yang diduga berperan dalam pengangkutan BBL.

Modusnya, komunikasi antarpelaku diputus agar masing-masing tidak saling mengenal. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pengiriman ini diduga merupakan operasi ke-10 jaringan tersebut.

Barang Bukti 13 Kotak BBL

Barang bukti yang diamankan meliputi 13 kotak styrofoam berisi BBL, satu unit mobil Daihatsu Gran Max hitam bernomor polisi B 1617 SIF, serta empat unit telepon genggam, yakni Vivo 2007, Redmi 13, iPhone 13, dan iPhone 14.

Penyidik terus mendalami asal benih, pengendali pengiriman, jaringan yang terlibat, kemungkinan tersangka lain, serta menelusuri hasil kejahatan melalui tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan unsur-unsurnya.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

73.477 Ekor BBL Diselamatkan dan Dibudidayakan di BPBL Batam

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP Dr. Sahono Budianto menyampaikan bahwa sebanyak 73.477 ekor BBL yang masih hidup akan dibudidayakan di BPBL Batam, setelah 400 ekor disisihkan sebagai sampel untuk kepentingan persidangan.

BPBL Batam merupakan salah satu lokasi percontohan pembesaran BBL hingga menjadi lobster konsumsi. Langkah ini diharapkan meningkatkan nilai ekonomi sumber daya perikanan serta memberikan manfaat bagi pembudi daya, nelayan, dan masyarakat pesisir.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Dr. Nona Pricillia Ohei mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam pengangkutan maupun perdagangan BBL ilegal karena dapat merugikan sumber daya laut dan berujung pada proses hukum.

Ia mengajak masyarakat yang mengetahui dugaan penyelundupan untuk melapor melalui Layanan Kepolisian 110 yang aktif 24 jam dan bebas pulsa.

Editor: Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Oktober 21, 2026
Foto Bersama saat konfrence pers Penetapan Tersangka, Pascal Blackout PLN Batam - Bintan.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara gangguan jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman total (blackout) di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 25 saksi, mengumpulkan barang bukti, dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

Perkembangan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Selasa (20/10/2026). Hadir Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri, Dirtipidter Bareskrim Brigjen Pol Mohammad Irhamni, Dirut PT PLN Batam Kwin Fo, serta jajaran pejabat utama Polda Kepri.

4 Petugas PLN Batam dan 1 Kontraktor Jadi Tersangka

Lima tersangka terdiri dari empat petugas PT PLN Batam berinisial RB, ZR, DA, dan AWD, serta seorang kontraktor berinisial AEP.

Penyidik mendalami dugaan kelalaian dalam pengawasan dan pemeliharaan sistem pengamanan instalasi ketenagalistrikan, termasuk fungsi pagar pengaman di sekitar gardu induk. Kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau sabotase juga masih didalami.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi Bareskrim dan Polda Kepri untuk mengungkap penyebab gangguan secara menyeluruh. Menurutnya, pasokan listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat sekaligus faktor pendukung investasi di Batam dan Tanjungpinang.

Kronologi: Dentuman di Gardu Induk Sei Harapan

Peristiwa blackout terjadi pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 06.28 WIB, saat terdengar dentuman di Gardu Induk Sei Harapan, Sekupang, Batam. Pemeriksaan awal mengarah pada dugaan gangguan hubungan singkat pada Transformator 1.

Sekitar pukul 06.36 WIB, gangguan tersebut berdampak luas ke wilayah Batam dan Bintan, sebelum pemulihan dilakukan secara bertahap.

Penyidik bersama Puslabfor melakukan pemeriksaan TKP pada 14 Oktober 2026. Pemeriksaan meliputi kondisi transformator, sistem proteksi, fasilitas pengamanan, serta rekaman CCTV.

Dari pemeriksaan ditemukan indikasi titik leleh pada bagian _bushing_ 150 kV Transformator 1. Seekor kera dengan kondisi luka bakar juga ditemukan di dekat transformator. Keterkaitan temuan tersebut dengan gangguan listrik masih didalami.

Barang Bukti dan Kerugian

Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain DVR CCTV, potongan konduktor, lempengan busbar, potongan pipa Buchholz, perangkat tripping lockout relay, serta dokumen pendukung.

Perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/121/X/2026/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI tanggal 16 Oktober 2026.

Dalam konferensi pers juga disampaikan estimasi kompensasi pelanggan akibat gangguan pasokan listrik sebesar Rp57.315.057.160.

Kabareskrim menyebut penanganan ini merupakan penerapan Quick Wins Kapolri Program 8 Kegiatan 4, Olah TKP Ilmiah, dan Program 5 Kegiatan 2, Layanan Informasi Perkara.

Penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti gangguan dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.

Editor: Redaksi
Baca selengkapnya »


Senin, Oktober 12, 2026
Pegawai PLN Cek Area, Pascal Padamnya Listrik.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: PT PLN Batam bergerak cepat menangani gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman meluas di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada Senin (12/10) pagi.

Merespons kondisi tersebut, PLN Batam segera mengerahkan seluruh tim teknis dan operasional untuk melakukan penanganan secara terpadu, mengidentifikasi titik gangguan, serta melaksanakan langkah-langkah pemulihan sistem kelistrikan. Secara paralel, investigasi terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama gangguan.

Manager Komunikasi PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas terganggunya pasokan listrik pada pagi hari ini. Saat ini, seluruh tim PLN Batam tengah bekerja secara maksimal untuk mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan. Penormalan dilakukan secara aman, terukur, dan bertahap, sembari terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab gangguan," ujar Yoga.

Lebih lanjut, Yoga menjelaskan bahwa proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan. PLN Batam juga memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan pasokan listrik pada fasilitas vital, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan publik, dengan tetap mempertimbangkan kondisi teknis sistem.

PLN Batam akan terus menyampaikan informasi perkembangan penanganan dan pemulihan sistem kelistrikan secara berkala melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengutamakan keselamatan, serta mengikuti perkembangan informasi terkini melalui kanal komunikasi resmi PLN Batam, yakni Instagram (@ptplnbatam), Facebook (PT PLN Batam), maupun Contact Center PLN Batam (0778 5702 123).

PLN Batam menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta dukungan seluruh pelanggan selama proses pemulihan berlangsung.

Ril
Baca selengkapnya »


Senin, Oktober 12, 2026
Proyek Reklamasi di Belakang Kantor MPP Batam Center.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Aktivitas reklamasi laut di kawasan Batam Center, tepatnya di belakang Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, menjadi sorotan. Kini publik menanti tindakan dari pejabat berwenang.

Kawasan yang sebelumnya merupakan pesisir laut dengan vegetasi mangrove itu kini berubah menjadi hamparan lahan timbunan yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 hektare.

Pantauan di lokasi, Senin (12/10/2026), memperlihatkan perubahan bentang alam pesisir yang kini telah dipenuhi material timbunan. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status lahan, peruntukan kawasan, hingga kelengkapan perizinan reklamasi yang dilakukan.

Sumber internal Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan, kawasan tersebut saat ini telah masuk dalam Pengalokasian Lahan (PL) yang disebut-sebut dialokasikan kepada PT Batam Merine dan PT Pulau Jaya dengan luas gabungan lebih dari 10 hektare.

“Lokasi ini masuk PT Batam Merine dan PT Pulau Jaya. Untuk luasannya berkisar 10 hektare lebih,” ujar sumber tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, lahan itu direncanakan untuk pembangunan kawasan perumahan. Salah satu perusahaan pemegang alokasi lahan tersebut disebut akan mengembangkan perumahan mewah di lokasi yang sebelumnya merupakan kawasan pesisir.

Jika informasi tersebut benar, perubahan kawasan pesisir menjadi lahan timbunan untuk kepentingan properti ini perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir.

Kontraktor Disebut PT Maju Pesat 
Sembilantiga

Di tengah aktivitas penimbunan tersebut, nama PT Maju Pesat Sembilantiga turut mencuat. Perusahaan itu disebut sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek reklamasi berdasarkan keterangan seorang pekerja di lokasi.

“Pekerjaan penimbunan ini dari PT Maju Pesat. Untuk asal tanah timbunan dari wilayah Kabil,” ungkap pekerja tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Namun, pekerja itu mengaku tidak mengetahui secara pasti kelengkapan dokumen perizinan maupun legalitas kegiatan penimbunan yang berlangsung.

Informasi lainnya menyebutkan, aktivitas penimbunan berlangsung pada malam hingga dini hari, mulai sekitar pukul 18.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Pola operasional tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk mengenai pengawasan kegiatan, volume material yang digunakan, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perizinan yang berlaku.

Status PL Bukan Satu-satunya Persoalan

Adanya Pengalokasian Lahan (PL) tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan terkait kegiatan reklamasi laut. Legalitas pemanfaatan ruang laut, persetujuan lingkungan, serta izin pelaksanaan reklamasi merupakan aspek yang perlu dipastikan sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan reklamasi laut harus memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), persetujuan lingkungan, serta perizinan reklamasi sesuai kewenangan instansi terkait.

Artinya, status lahan yang telah dialokasikan untuk suatu perusahaan perlu dibedakan dari pemenuhan persyaratan untuk melakukan penimbunan atau mengubah kawasan perairan menjadi daratan.

Karena itu, penjelasan BP Batam dan instansi berwenang lainnya diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas di belakang Gedung MPP Batam tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Terlebih, kawasan yang sebelumnya berupa pesisir dan ditumbuhi mangrove kini disebut telah berubah menjadi hamparan timbunan dengan luasan lebih dari 10 hektare.

Temuan 41 Lokasi Laut Dikavling di Batam Jadi Sorotan

Sorotan terhadap reklamasi di Batam Center ini muncul di tengah persoalan pengavelingan kawasan laut di Kota Batam.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap temuan 41 lokasi laut di Batam yang disebut telah dikavling-kavling.

Kawasan perairan tersebut disorot karena diduga akan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun industri, bukan untuk kegiatan perikanan.

Mantan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebelumnya juga menyoroti praktik pengavelingan laut di sejumlah daerah. Menurutnya, laporan mengenai praktik tersebut paling banyak ditemukan di Kota Batam.

"Kami mendapatkan keluhan di kawasan Kota Batam, (dilaporkan) BP Batam dan juga di kota-kota lain. Pada saat ini tuh banyak sekali laut sudah dikaveling-kaveling bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga," ujar Nusron di Kementerian ATR/BPN, Senin (3/8/2026) lalu.

Nusron menyatakan praktik pengavelingan kawasan laut tersebut bermasalah apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan adanya tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberian hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi.

Temuan tersebut menambah urgensi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut di Batam, termasuk kegiatan reklamasi yang berpotensi mengubah kawasan perairan menjadi daratan untuk kepentingan bisnis.

Meski demikian, status dan legalitas proyek reklamasi di belakang Gedung MPP Batam tetap perlu dipastikan berdasarkan dokumen resmi dan keterangan instansi berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan , wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada BP Batam terkait status alokasi lahan, perizinan reklamasi, serta pengawasan terhadap aktivitas penimbunan tersebut.

Konfirmasi juga masih diupayakan kepada PT Batam Merine, PT Pulau Jaya, dan PT Maju Pesat Sembilantiga mengenai peruntukan lahan, legalitas pekerjaan, serta dokumen perizinan yang dimiliki.

Keterangan dari seluruh pihak terkait diperlukan agar persoalan reklamasi tersebut dapat diketahui secara utuh dan berimbang.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Oktober 10, 2026
Lokasi Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pematangan atau pembukaan lahan (land clearing) di dalam kawasan hutan lindung pada dasarnya dilarang keras dan merupakan tindak pidana jika dilakukan tanpa izin resmi pemerintah.

Namun faktanya, aktivitas cut and fill puluhan hektare oleh PT Sinar Indonesia Barelang (SIB) di Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa, terus berjalan. Padahal di lokasi tersebut sebelum pematangan lahan, terpasang dua plang larangan: plang "Lahan Ini Milik BP Batam" dan plang merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertuliskan "Kawasan Hutan Lindung".

Pantauan di lapangan, proyek pematangan lahan tersebut terus digempur hingga meratakan kawasan dan mencapai bibir pantai. Akibatnya, pantai desa setempat tercemar lumpur kuning.

Sorotan Publik: Diduga Tanpa AMDAL

Sorotan tajam publik mengarah pada legalitas perizinan. Pematangan lahan puluhan hektare itu diduga kuat tidak mengantongi izin AMDAL maupun UKL-UPL.

Menanggapi hal itu, Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam, Sthefani Barlian, menyebut lokasi tersebut merupakan kawasan percepatan pembangunan dan investasi.

Sementara itu, Humas BP Batam, Ridho Pelani, mengklaim bahwa Direktorat Pengawasan Infrastruktur telah melakukan pengawasan intensif.

"Direktorat Pengawasan Infrastruktur telah melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan di lokasi dimaksud, termasuk menerbitkan beberapa rekomendasi teknis terkait pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan untuk pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan jalan umum," ujar Ridho via WhatsApp, Kamis (1/10/2026).

"Seluruh pelaksanaan pembangunan di lokasi tersebut tetap berada dalam pengawasan Direktorat Pengawasan Infrastruktur guna memastikan kesesuaian terhadap standar teknis dan ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku," sambungnya.

BP Batam Sebut Tak Pernah Keluarkan Izin Cut and Fill

Anehnya, menurut informasi lain yang diperoleh media ini dari konfirmasi ke BP Batam, pihak BP Batam justru menyatakan, tidak pernah mengeluarkan izin aktivitas cut and fill di kawasan Teluk Mata Ikan.

Pernyataan yang kontradiktif ini semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dan permainan dalam proyek pematangan lahan di kawasan hutan lindung Teluk Mata Ikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sinar Indonesia Barelang belum memberikan klarifikasi resmi.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Senin, Oktober 05, 2026
Pendeta Ressort HKBP Palmarum Saor L. Hutagaol, M.Th saat meresmikan Pos Pelayanan HKBP Getsemani, Minggu (4/10/2026).

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pos Pelayanan (Pospel) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Getsemani berkedudukan di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Batam, hari ini telah diresmikan oleh Pendeta HKBP Ressort Palmarum, Saor L. Hutagaol, M.Th, Minggu (4/10/2026).

Sehingga dengan telah diresmikannya Pospel ini, maka saat ini Pos Pelayanan HKBP Getsemani secara administrasi maupun secara De jure HKBP, Pospel HKBP Getsemani telah di bawah naungan Gereja HKBP Ressort Palmarum, Sekupang, Batam

Saat peresmian, selain dihadiri Pendeta Saor L. Hutagaol, peresmian Pospel ini juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2024-2029 Jumaga Nadeak, Bendahara Distrik XX Kepulauan Riau, para Penatua (Parhalado) Palmarum dan Jemaat HKBP Palmarum.

Prosesi peresmian Pos Pelayanan HKBP Getsemani ini dilakukan dengan diawali bernyanyi pujian-pujjian, doa bersama, membacakan Surat Keputusan (SK) dan kemudian membuka papan nama Pospel dilakukan oleh Pendeta HKBP Ressort Palmarum, Pendeta Saor L. Hutagaol.

Didukug cuaca yang cerah, peresmian Pospel ini terpantau berjalan dengan aman, tertib dan hikmat hingga acara selesai.

Kemudian setelah acara peresmian dan acara ibadah selesai, kepada jemaat Pos Pelayanan HKBP Getsemani, di sela-sela waktunya, Jumaga Nadeak yang juga jemaat dari HKBP Ressort Palmarum mengatakan, kalau dirinya optimis jika di kemudian hari Pos Pelayanan HKBP Getsemani akan menjadi Gereja yang besar sama halnya seperti Gerjea HKBP Palmarum.

Kata dia, untuk mencapai semua itu harus dilakukan dengan cara bertahap, kemudian harus saling mendukung dan bekerjasama semua jemaat dalam menjalankan perannya masing-masing.

Ia juga mengatakan, kalau di dalam Gereja tidak ada istilah pejabat dan orang kaya, semua sama di hadapan Tuhan.

"Tidak ada istilah seperti itu, di dalam Gereja kita semua ini sama di hadapan Tuhan, Saya juga kalau sudah merasa tidak mampu, saya berdoa mengadu kepada Tuhan," ungkap Jumaga.

Kemudian, mengingat bagaimana perjuangan atau ikut peran serta Jumaga Nadeak dalam membesarkan HKBP Palmarum, para jemaat juga optimis jika di kemudian hari Pos Pelayanan HKBP Getsemani ini akan menjadi Gereja yang besar dan mandiri.

Jemaat berharap, Jumaga Nadeak yang masih aktif sebagai anggota DPRD Kepri, dapat membantu atau memfasilitasi terkait lahan dengan BP Batam, agar lahan tempat Pospel berdiri, urusan birokrasinya bisa segera terealisasi dan jelas legalitasnya. (*)
Baca selengkapnya »


Jumat, Oktober 02, 2026 ,
Terdakwa Masri Usai Mendengarkan Tuntutan nya.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bandar Narkoba, terdakwa Masri diadili perkara TPPU Aset Miliaran, dituntut pidana penjara selama 5 Tahun. Amar tuntutan terdakwa dibacakan langsung Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gustirio Kurnian dan Susanto Martua dihadapan Majelis Hakim Vabiannes Stuart Watimena serta Hakim Anggota, di ruangan sidang PN Batam, Kamis (1/10-2026).

"Menuntut terdakwa Masri, dengan pidana hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Serta merampas aset bergerak yang terlampir dalam amar tuntutan, dan merampas uang di dalam rekening terdakwa," kata Gustirio Kurnian.

Usai pembacaan amar tuntutan terdakwa, terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH) nya, mengajukan pembelaan (Pledoi) pada persidangan berikutnya. Serta meminta kembali uang kes saksi yang dirampas.

Diberitakan sebelumnya, Masri bin Syamaun kembali Disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU),  dimana terdakwa yang sebelumnya divonis 15 tahun penjara dalam perkara kepemilikan 40 kilogram sabu. Kali ini, jaksa menduga terdakwa menyamarkan hasil bisnis narkotika melalui transaksi keuangan dan pembelian berbagai aset bernilai miliaran rupiah.

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 269/Pid.Sus/2026/PN Btm dan diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Vabiannes Stuart Wattimena. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Masri melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan sejumlah rekening perbankan, perusahaan, serta aset bergerak maupun tidak bergerak untuk menyamarkan asal-usul dana yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Masri diduga menjalankan praktik pencucian uang bersama Fakhri alias Heri alias Panjang, yang hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO). Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak 2013 hingga 2024 dengan modus menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menginvestasikan, hingga menyamarkan hasil kejahatan melalui berbagai rekening dan aset.

Kasus TPPU tersebut merupakan pengembangan dari perkara narkotika yang menjerat Masri pada 2024. Dalam perkara itu, terdakwa didakwa menguasai 40 kilogram sabu dan sempat dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan primair dan menuntut pidana mati terhadap terdakwa," demikian isi dokumen dakwaan perkara sebelumnya.

Meski demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara disertai denda Rp2 miliar. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding, sebelum akhirnya Mahkamah Agung mengurangi hukuman menjadi 15 tahun penjara melalui putusan kasasi.

Dalam perkara TPPU yang kini bergulir, jaksa mengungkap dugaan penggunaan sejumlah rekening bank atas nama terdakwa, perusahaan, maupun pihak lain sebagai sarana menerima, menyimpan, mentransfer, dan mengalirkan dana yang diduga berasal dari transaksi narkotika.

Menurut JPU, pola tersebut dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan sekaligus menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Berbagai transaksi keuangan diduga melibatkan sejumlah rekening pribadi, rekening perusahaan, hingga rekening milik orang lain yang dikendalikan oleh terdakwa.

Selain menelusuri aliran dana, penyidik juga menyita berbagai barang bukti berupa dokumen transaksi keuangan, rekening koran, dokumen pembelian apartemen, serta sejumlah dokumen lain yang diduga berkaitan dengan pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.

Jaksa juga menguraikan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai miliaran rupiah yang diduga berasal dari hasil bisnis narkotika. Aset tersebut meliputi rumah, ruko, apartemen, puluhan bidang lahan perkebunan sawit di Aceh Utara dan Pidie Jaya, serta sejumlah kendaraan mewah yang dibeli dalam rentang beberapa tahun.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terdakwa diduga menggunakan rekening atas nama pribadi maupun pihak lain untuk menerima, menempatkan, mentransfer, dan menyamarkan uang yang berasal dari tindak pidana narkotika," demikian pokok dakwaan JPU.

Proses pembuktian atas seluruh dakwaan kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Batam melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan para saksi. Persidangan lanjutkan akan digelar pada Selasa (21/7/2026).

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, September 30, 2026
Lokasi Pematangan Lahan Yang dikerjakan PT Sri Indah Barelang. Di Teluk Mata Ikan, Nongsa.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Proyek pematangan lahan (cut and fill) di Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Nongsa, Batam, yang dikerjakan PT Sri Indah Barelang (SIB) diduga kuat tidak mengantongi izin AMDAL dan UKL-UPL.

Faktanya, di lokasi proyek terpampang plang bertuliskan "Milik Negara", namun aktivitas alat berat dan truk pengangkut tanah terus berlangsung. Luas lahan yang digarap ditaksir puluhan hektare dan kini sudah mencapai bibir pantai. Akibatnya, bibir pantai Desa setempat tercemar lumpur kuning.

"Sudah dua tahun berjalan. Warga di sini memang sudah diganti rugi, tapi anehnya timbunan sudah sampai bibir pantai," kata seorang warga, Selasa (29/9/2026).

Saat dikonfirmasi soal perizinan, BP Batam bungkam. Direktur Lahan, Ilhamsah dan Deputi Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait enggan berkomentar dan melempar ke Humas.

"Cek ke Pak Ridho ya," kata Ariastuty.

Humas BP Batam, Ridho, berdalih masih akan mengecek. "Saya konfirmasi dahulu ke unit terkait, nanti kita info kembali," ujarnya via WhatsApp.

Bungkamnya BP Batam memunculkan dugaan adanya mafia lahan. Pasalnya proyek besar bisa berjalan tanpa AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Diketahui, Direktur PT SIB, Dju Seng, saat ini juga tengah terjerat kasus hukum perusakan Hutan Lindung Tanjung Gundap IV, Tembesi, Sagulung. Ia dituntut 2 tahun penjara oleh JPU karena melanggar UU Kehutanan jo UU Cipta Kerja.

Hingga kini, pihak PT SIB belum memberikan keterangan resmi.

[Redaksi]
Baca selengkapnya »


Selasa, September 29, 2026 ,
Tersangka Penyeludupan Serbuk Emas

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai Batam menggagalkan upaya pengeluaran 43 bungkusan bubuk padat mengandung emas dengan total berat bruto sekitar 11.310 gram melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay, Senin (28/9-2026).

Penindakan dilakukan dalam dua rangkaian kegiatan pada 22 dan 24 September 2026 terhadap delapan penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Singapura.

Penindakan pertama dilakukan pada Selasa (22/9) di Terminal Keberangkatan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Berawal dari hasil pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, petugas menemukan tujuh bungkusan bubuk padat mencurigakan dengan berat bruto sekitar 1.875 gram yang dibawa oleh seorang penumpang berinisial SQ.

Atas temuan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mengamankan barang untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Bea dan Cukai Batam. Berdasarkan hasil pengujian, barang tersebut positif mengandung unsur emas (Au) dengan kadar 99,530 persen.

Temuan tersebut kemudian dikembangkan melalui analisis risiko terhadap pola perjalanan penumpang. Dua hari berselang, Kamis (24/9), Bea Cukai Batam kembali melakukan pengawasan terhadap sejumlah penumpang yang akan berangkat menuju Singapura melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay.

Dalam rangkaian penindakan tersebut, petugas mengamankan tujuh penumpang berinisial TLK, CYA, LJ, CYO, CM, PC, dan YM. Dari pemeriksaan barang bawaan dan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan total 36 bungkusan bubuk padat dengan berat bruto sekitar 9.435 gram. 

Barang tersebut ditemukan dengan berbagai modus, antara lain disimpan di dalam tas, disembunyikan pada pakaian dalam, serta dibawa secara tersembunyi di dalam tubuh penumpang (inserter).

Seluruh barang hasil penindakan kemudian dilakukan pengujian oleh Laboratorium Bea dan Cukai Batam. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel positif mengandung emas (Au) dengan kadar berkisar antara 99,115 persen hingga 99,219 persen. Dengan demikian, dari dua rangkaian penindakan tersebut Bea Cukai Batam mengamankan sebanyak 43 bungkusan bubuk padat mengandung emas dengan total berat bruto sekitar 11.310 gram. Barang tersebut berasal dari delapan penumpang yang seluruhnya akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Singapura.

Pada penindakan pertama, barang hasil penindakan memiliki estimasi nilai sebesar Rp4,77 miliar, dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp595 juta. Sementara itu, pada rangkaian penindakan kedua, barang hasil penindakan memiliki estimasi nilai sebesar Rp24,46 miliar, dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp3,06 miliar. Secara keseluruhan, estimasi nilai barang dari kedua rangkaian penindakan mencapai Rp29,23 miliar, dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp3,65 miliar.

Penindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kepabeanan terhadap barang yang dibawa keluar dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Perkara tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan penelitian untuk menentukan arah tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perkara tersebut, terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Bea Cukai Batam menegaskan bahwa pengawasan terhadap pergerakan barang melalui terminal penumpang internasional dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan analisis risiko dan pemeriksaan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak hanya ditujukan terhadap barang yang masuk ke wilayah Batam, tetapi juga terhadap barang yang dibawa keluar dari Kawasan Bebas untuk memastikan seluruh kewajiban kepabeanan dipenuhi.

Ril
Baca selengkapnya »


Selasa, September 29, 2026 ,
Foto: Ilustrasi.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Subiartono bin Parmin, warga negara asing (WNA) yang didakwa membawa 1.000 cartridge pod mengandung etomidate seberat 2,37 kilogram dari Johor, Malaysia, ke Batam, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (29/9/2026).

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro. Perkara ini menjadi perhatian karena jumlah barang bukti mencapai 1.000 cartridge pod dengan kandungan etomidate yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dikategorikan sebagai Narkotika Golongan II.

Agenda tuntutan tersebut menjadi tahapan penting dalam perkara yang bermula dari penyelundupan narkotika melalui jalur laut dari Johor menuju Batam. Jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Subiartono sebelumnya didakwa membawa narkotika Golongan II dengan berat netto 2.370 gram. Barang tersebut disamarkan di dalam dua panci pressure cooker sebelum dibawa menggunakan kapal feri dari Johor menuju Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay, Batam.

Kasus tersebut terungkap pada Rabu, 15 April 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat tiba di Harbour Bay, Subiartono disebut tidak memasukkan dua kardus bawaannya ke mesin X-Ray dan langsung bergerak menuju pintu keluar.

Petugas Bea Cukai kemudian mengejar dan menghadangnya. Setelah barang diperiksa menggunakan mesin X-Ray, petugas menemukan indikasi barang mencurigakan.
Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap isi dua kardus tersebut. Di dalamnya terdapat 1.000 liquid atau cartridge pod yang mengandung etomidate dengan berat netto 2.370 gram.

Dalam dakwaan jaksa, perkara tersebut bermula ketika Subiartono diperkenalkan kepada seseorang bernama TEOH yang kini berstatus DPO di Malaysia. Pertemuan berlangsung pada 4 April 2026 di sebuah restoran di kawasan Skudai, Johor. TEOH kemudian menawarkan pekerjaan kepada Subiartono untuk membawa cartridge vape ke Batam.

Subiartono akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Pada 14 April 2026, TEOH menyerahkan satu kardus berisi 1.000 cartridge pod yang mengandung etomidate.
Barang tersebut dikemas dalam plastik berwarna hijau dengan berat netto 2.370 gram. Subiartono kemudian diminta membawa barang itu ke Batam.

Untuk menyamarkan barang, Subiartono diperintahkan membeli dua panci pressure cooker. Ribuan cartridge pod tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kedua panci dan dikemas kembali menggunakan kardus, lakban, serta plastik wrapping.

Dalam dakwaan disebutkan, Subiartono dijanjikan keuntungan sebesar RM5.000 apabila berhasil mengantarkan barang tersebut ke Batam. Ia juga telah menerima RM1.000 sebagai uang tanda jadi dan biaya operasional.

Barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut meliputi 1.000 cartridge pod mengandung etomidate, dua unit pressure cooker merek Butterfly, paspor atas nama Subiartono, satu unit iPhone 14 Pro Max, serta sejumlah uang Ringgit Malaysia.
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 153/10221/2026 tertanggal 16 April 2026, berat netto barang tersebut mencapai 2.370 gram.

Sementara itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1526/NNF/2026 tertanggal 21 April 2026, hasil pengujian menyatakan 1.000 liquid atau cartridge pod tersebut positif mengandung etomidate. Dalam dakwaan disebutkan, etomidate tercantum sebagai Narkotika Golongan II Nomor 90 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

"Barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung etomidate," demikian uraian dalam dokumen perkara yang menjadi dasar dakwaan jaksa.

Dengan jumlah barang bukti mencapai 2,37 kilogram dan modus penyamaran menggunakan dua pressure cooker, tuntutan jaksa dalam perkara tersebut menjadi salah satu tahapan yang dinanti dalam proses persidangan.

Jaksa sebelumnya mendakwa Subiartono dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dengan berat melebihi 5 gram.

Jaksa juga menyusun dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 609 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Besarnya barang bukti dan dugaan peran terdakwa dalam membawa narkotika lintas negara menjadi bagian yang akan dinilai jaksa dalam menentukan tuntutan pidana.
Tuntutan yang dibacakan jaksa nantinya menjadi bagian dari proses pembuktian dan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Putusan akhir tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Perkara ini juga menjadi momentum penting dalam melihat konsistensi penegakan hukum terhadap peredaran narkotika lintas negara melalui jalur pelabuhan Batam. Terlebih, barang yang dibawa terdakwa mencapai 1.000 cartridge pod dengan total berat 2,37 kilogram.

Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap Subiartono dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026 di Ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro.

REDAKSI
Baca selengkapnya »


Senin, September 28, 2026
Foto Rokok Menchester dan PSG Tanpa Pita Cukai.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Peredaran rokok ilegal merek Manchester dan PSG tanpa pita cukai di Kota Batam masih marak. Distribusi rokok ilegal tersebut diduga memanfaatkan pelabuhan tikus atau Pelabuhan Rakyat (Pelra) untuk diselundupkan ke berbagai daerah dan pulau-pulau di Kepulauan Riau.

Produk tanpa pita cukai ini diduga kuat merugikan negara karena menurunkan pendapatan dari sektor cukai dan pajak hasil tembakau, serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan produsen rokok legal yang taat aturan.

Ancam Pidana 5 Tahun

Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyediakan rokok tanpa pita cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan/atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pembeli atau penyimpan rokok ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 56.

"Terkait hal tersebut, BC Batam terus melakukan operasi dan patroli yang berkesinambungan, seperti sudah kami sampaikan dalam siaran pers beberapa hari lalu," ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam,  Setiawan Rosidi kepada media ini, Sabtu (26/9/2026).
 
Namun publik mempertanyakan, jika sanksi hukum sudah jelas, mengapa peredaran rokok ilegal masih bebas beredar? Mengapa hanya pedagang kecil yang terdampak penindakan, sementara pemain besar atau 'Big Bos' terkesan kebal hukum?

Amankan Setengah Juta Batang

Bea Cukai Batam kembali memperkuat pengawasan melalui patroli laut dan Operasi Cukai sepanjang September 2026. Total 506.477 batang rokok ilegal diamankan dengan estimasi nilai barang Rp753,2 juta dan potensi kerugian negara Rp493,6 juta.

Penindakan bermula Selasa (8/9) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, saat Satgas Patroli Laut BC-15026 menggelar ronda rutin di perairan Batam. Petugas mencurigai sebuah speedboat tanpa nama yang bergerak dari arah Sungai Lekop, Perairan Pulau Bulan.

Speedboat tersebut mencoba kabur ke perairan dangkal, namun berhasil dihentikan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan dua kru dan muatan rokok ilegal.

Tak berhenti di situ, petugas kemudian menyisir area dan menemukan speedboat kedua tanpa awak di titik pantai tak jauh dari lokasi pertama. Setelah pencarian, pemilik kapal tidak ditemukan.

Kedua speedboat beserta muatan langsung disegel dan dibawa ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang.

Rinciannya:
- Speedboat pertama: 79.640 batang, nilai Rp118,2 juta, potensi kerugian negara Rp77 juta.
- Speedboat kedua: 384.360 batang, nilai Rp570,7 juta, potensi kerugian negara Rp371,9 juta.

Merek yang diamankan antara lain OFO Bold, HMILD, dan T3 Bold.

Secara keseluruhan dari patroli laut, diamankan 464.000 batang dengan nilai Rp689 juta dan potensi kerugian negara Rp448,9 juta.

Selain patroli laut, dari Operasi Cukai, Bea Cukai Batam menerbitkan *31 Surat Bukti Penindakan (SBP)* dengan total 42.477 batang rokok ilegal. Nilai barang Rp64,1 juta dengan potensi kerugian negara Rp44,6 juta.

Merek yang diamankan dalam operasi ini lebih beragam: OFO, UFO, HD, HMIND, HMILD, T3 BOLD, R7 BOLD, PSG, MANCHESTER, FUSION, LENOX, SEVIOS, dan RAVE.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Pengawasan tidak hanya kami lakukan di laut, tetapi juga melalui Operasi Cukai untuk menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal. Kami akan terus memperkuat pengawasan guna melindungi masyarakat, mendukung iklim usaha yang sehat, serta menjaga penerimaan negara,” jelas Agung.

Bea Cukai Batam mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan peredaran, penyimpanan, atau distribusi rokok ilegal, serta mengimbau untuk tidak menjual, membeli, maupun mengonsumsi rokok ilegal karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, September 26, 2026
Kapal Pengangkut Barang yang diduga Menyeludupkan.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan di wilayah Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam yang disebut-sebut milik HS kembali jadi sorotan. Pasalnya, pelabuhan tersebut diduga transit penyeludupan barang ilegal.

Pasca digerebek Tim Intel Kodim 0316 Batam dan Bea Cukai Batam pada akhir November 2025 lalu, pelabuhan tersebut disegel hingga akhirnya berhenti total melakukan aktivitas.

Namun belakangan ini, Pelabuhan tersebut mulai  beroperasi bahkan gila-gilaan melakukan pengiriman barang-barang sembako, barang paket atau kerap disebut Jastip hingga Rokok non cukai skala besar ke wilayah Riau dan Tanjung Balai Karimun.

“Pelabuhan itu sekarang lagi maraknya melakukan pengiriman barang-barang mulai dari sembako, barang jastip (paket) dan Rokok non Cukai,” ujar sumber Wartawan, Jumat (25/9/2026).

Sejumlah kapal Kayu seperti KM. HW dan Speed Ferry digunakan  sebagai aramada laut untuk mengangkut barang-barang ilegal tersebut. Benar atau tidaknya, barang yang diangkut kapal, mempunyai dokumen kepabeanan yang dikeluarkan BC Batam

Lantas, sejak kapan aktivitas pelabuhan kembali berjalan dan siapa pihak yang memberikan izin atau kewenangan atas kegiatan tersebut? sebagaimana diketahui sebelumnya, lokasi tersebut sudah di segel tanpa berlanjut ke meja persidangan?

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelabuhan tersebut sebelumnya dikelola oleh HS yang disebut sebagai pemilik lokasi. Namun, belakangan muncul sejumlah nama lain yang disebut ikut mengelola aktivitas di pelabuhan tersebut, di antaranya ALM, PTA, dan HDR.

Pertanyaan lain yang kini mencuat adalah siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan aktivitas pengiriman barang ilegal dari lokasi tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap pelabuhan yang sebelumnya pernah disegel itu.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak pengelola pelabuhan maupun Bea Cukai Batam terkait status lokasi, izin operasional, serta aktivitas bongkar muat yang kembali berlangsung.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, September 25, 2026
Rokok Tangkapan BC Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai Batam kembali memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah Batam melalui kegiatan patroli laut dan pelaksanaan operasi cukai pada bulan September. Total sejumlah 506.477 batang rokok ilegal, dengan estimasi nilai barang mencapai Rp753,2 juta, dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan adalah sebesar Rp493,6 juta, (24/9-2026).

Penindakan bermula pada Selasa (8/9) dini hari ketika Satgas Patroli Laut BC-15026 melaksanakan ronda laut rutin di perairan Batam. Sekitar pukul 00.30 WIB, petugas mendapati sebuah speedboat tanpa nama yang bergerak dari arah Sungai Lekop di sekitar Perairan Pulau Bulan. 

Mencurigai pergerakan sarana pengangkut tersebut, petugas berupaya melakukan penghentian untuk pemeriksaan. Petugas berhasil melakukan penghentian setelah speedboat mencoba bergerak menuju perairan dangkal.

Atas pemeriksaan awal, petugas mendapati speedboat dengan dua orang kru dan muatan berupa rokok atau BKC (Barang Kena Cukai) hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai. 

Selanjutnya petugas memperoleh indikasi adanya speedboat lain yang akan bergerak pada jalur yang sama. Tim kemudian melakukan penyisiran dan menemukan satu unit speedboat tanpa nama di sekitar titik pantai yang tidak jauh dari lokasi penindakan pertama. 

Kapal tersebut ditemukan tanpa awak. Petugas melakukan pencarian terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kapal, namun tidak ditemukan. Atas pemeriksaan, speedboat kedua juga kedapatan membawa muatan BKC hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai.

Petugas selanjutnya melakukan penegahan dan penyegelan terhadap kedua speedboat beserta seluruh muatannya, mengamankan kedua kru dan membawa ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari speedboat pertama, petugas mengamankan 79.640 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang Rp118,2 juta dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp77 juta. 

Sementara itu, dari speedboat kedua ditemukan 384.360 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang Rp570,7 juta dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp371,9 juta. Rokok ditemukan terdiri atas beberapa merek, antara lain OFO Bold, HMILD, dan T3 Bold. 

Secara keseluruhan, Bea Cukai Batam berhasil mengamankan 464.000 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang sebesar Rp689 juta dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp448,9 juta. Atas temuan tersebut, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Selain pengawasan melalui patroli laut, Bea Cukai Batam secara konsisten melakukan pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal melalui Operasi Cukai. Dari kegiatan tersebut, Bea Cukai Batam menerbitkan 31 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan total barang hasil penindakan sebanyak 42.477 batang rokok ilegal. 

Barang hasil penindakan tersebut memiliki estimasi nilai barang sebesar Rp64,1 juta dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp44,6 juta. Rokok ilegal yang diamankan terdiri atas berbagai merek, antara lain OFO, UFO, HD, HMIND, HMILD, T3 BOLD, R7 BOLD, PSG, MANCHESTER, FUSION, LENOX, SEVIOS, dan RAVE, dengan vairan-variannya.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengawasan jalur distribusi maupun peredarannya di masyarakat.

“Pengawasan tidak hanya kami lakukan di laut, tetapi juga melalui Operasi Cukai untuk menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal. Kami akan terus memperkuat pengawasan guna melindungi masyarakat, mendukung iklim usaha yang sehat, serta menjaga penerimaan negara,” jelas Agung.

Bea Cukai Batam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal dengan menyampaikan laporan maupun informasi terkait dugaan peredaran, penyimpanan, atau distribusi rokok ilegal kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

Masyarakat juga diimbau untuk tidak menjual, membeli, maupun mengonsumsi rokok ilegal serta tidak terlibat dalam rantai peredarannya karena dapat merugikan penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Ril
Baca selengkapnya »


Langganan: Postingan (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.