Tampilkan postingan dengan label Batam. Tampilkan semua postingan

Giat Publik Hearing PLN Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: PT PLN Batam bersama Direktorat Jendral (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementrian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan Public Hearing tentang Usulan Penyesuaian Tarif Listrik Industri di Hotel Aston pada Jumat, (30/9-2022). 

Konsultasi Publik ini turut dihadiri beberapa narasumber dan pemangku kepentingan utama lainnya seperti Kadin Kepri, Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB), Himpunan Kawasan Industri (HKI), PT Sat Nusa Persada Tbk dan pelanggan industri lainnya.

Turut hadir secara online, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan, Ir. Jisman P. Hutajulu  yang dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini sebagai salah satu agenda PT PLN Batam untuk memperoleh tanggapan, tidak hanya dari pemerintah dan pemerintah daerah, namun juga dari pelaku usaha, pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, pelanggan dan elemen lainnya terkait usulan permohonan penetapan tarif listrik industri di PT PLN Batam.

“Pertumbuhan penjualan tenaga listrik di PLN Batam hingga Agustus 2022 menunjukkan trend yang sangat positif. Konsumsi listrik melonjak jika dibandingkan year on year dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan konsumsi PLN Batam listrik naik 15.46 % jika dibandingkan terhadap tahun sebelumnya yang hanya 4.08 %. Dari trend tersebut dapat kita artikan kondisi listrik di PLN Batam sudah mulai kembali normal. Pemerintah berharap kedepannya semakin postif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi pelanggan industri dan bisnis,” ujar Jisman.

Jisman juga menambahkan, sebagai anak perusahaan dari PT PLN (Persero), PT PLN Batam tidak memperoleh subsidi dan kompensasi seperti pelanggan nasional. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa tarif listik Batam berbeda dengan tarif listrik nasional.  

“Dengan diresmikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disusul dengan terbitnya Permen Nomor 10 Tahun 2022 sehingga penetapan tarif listrik PT PLN Batam yang sebelumnya di Pemerintah Provinsi kembali ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan Dirjen Ketenagalisitrikan,” tambahnya lagi.

Jisman menegaskan dalam penetapan tarif listrik, pemerintah selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, daerah, konsumen, pelaku usaha dan utilitas. Keseimbangan yang berlaku ibarat neraca, harus berimbang kepentingan konsumen dengan pelaku bisninsnya dengan prinsip 5K, kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjadwalan dan keadilan.

“Dengan adanya public hearing ini kita mengedepankan transparasi dan akuntabilitas dalam penetapan tarif listrik di Batam. Pada PLN Batam diharapkan dapat memberikan informasi yang sebenarnya kepada pelanggan termasuk stakeholders lainnya. Sehingga dari stakeholders akan membantu memberikan respon dan feed back dalam hal pengajuan permohonan tarif tenaga listrik kepada Menteri ESDM,” harap Jisman.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengungkapkan saat ini PT PLN Batam masih menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2017  menyediakan kontinuitas layanan ketenagalistrikan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup, bermutu dan andal.

“Dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyarakan bahwa Sektor Ketenagalistrikan yang semula kewenangannya berada di Pemerintah Daerah, berubah menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM R.I, yang kemudian disusul dengan terbitnya Juklak berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik,” beber Irwansyah.

Menurut Irwansyah, terbitnya peraturan baru tersebut membuat beberapa substansi dan ketentuan di Permen itu yang perlu disesuaikan. Dalam aturan terbaru ini, khususnya pada Pasal 13 disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya.

“Pada pasal 20 juga disebutkan bahwa: Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment). Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan dari salah satu atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi BPP Tenaga Listrik diantaranya nilai tukar mata uang dollar Amerika terhadap mata uang rupiah (kurs), harga energi primer, inflasi, dan/atau faktor lain yang ditetapkan oleh Menteri,” ungkap Irwansyah.

“Adanya Penyesuain dan tariff adjustment  akan terus dapat meningkatkan kepastian dan sustainability bagi pelanggan dalam menjaga kontinuitas pasokan, pengembangan kapasitas serta meningkatkan layanan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan,” tutupnya.

PLN Batam


Kepala BP Batam Tinjau Perbaikan Plafon Mesjid Tanjak. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam Muhammad Rudi meninjau pengerjaan renovasi Plafon Masjid Tanjak di kawasan Bandara Hang Nadim, Rabu, (28/9/2022).

Muhammad Rudi ingin melihat dan memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk merenovasi plafon yang jatuh beberapa waktu lalu tersebut. 

Disebutkannya, pengerjaan renovasi struktur plafon yang sebelumnya banyak menggunakan puring akan ditambah konstruksi berbahan besi hollow dan besi siku. 

"Puring yang di pake untuk plafon kemarin ditambah dengan besi hollow dan besi siku," kata Muhammad Rudi. 

Penambahan konstruksi dengan besi jenis tersebut, menurutnya akan menambah kualitas mutu pada rangka plafon untuk menyesuaikan terhadap desain masjid yang terbuka dan menjadikan lebih kuat dari faktor angin dan kelembapan. 

"Tadi ada konsultannya disampaikan bahwa nanti besi yang ditambah ini supaya tidak bergerak lagi dan memperkuat konstruksi plafon secara keseluruhan ya, mereka ahlinya yang bisa mastikan," ujarnya. 

"Saya hanya berharap bahwa kejadian yang lalu tidak boleh terjadi kedepan, maka kita akan bantu dan jaga supaya semuanya selesai," harapnya. 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait saat mendampingi peninjauan menambahkan secara teknis pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh kontraktor adalah memasang modul awal dan pola pada rangka plafon. 

Ia pun memastikan pengerjaan membutuhkan waktu agar kondisi struktur plafon kembali maksimal. Pihaknya juga menargetkan pengerjaan akan selesai pada akhir Oktober mendatang. 

"Renovasi bukan saja struktur plafon, namun juga mengganti penutup plafon yang tadinya gypsum diganti dengan plafon berbahan PVC serta membuat ventilasi pada ruang plafon, target pengerjaan hingga akhir Oktober ini" pungkasnya.

BP Batam/Redaksi



Ketua PKN Kota Batam, Jhon Ronal Simaremare. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Di Hari Ulang Tahun organisasi Pemuda Karya Nasional (HUT PKN) ke-3, tepatnya di Hari PANCASILA. Organisasi DPC PKN Kota Batam akan melakukan Bakti Sosial Pengobatan Gratis untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Barelang.

Ketua DPC PKN Kota Batam, Jhon Ronal Simaremare mengatakan, setiap tahun HUT PKN, DPC PKN Kota Batam selalu melakukan Bakti Sosial. Karena tanggal 1 Oktober 2022 hari PANCASILA, maka acara bakti sosial kita gelar. 

"Bakti Sosial ini sudah tiga kali kami lakukan di Kota Batam. Dan HUT PKN kali ini, kita melakukan pengobatan gratis untuk warga binaan. Mudah-mudahan kedepan nya organisasi PKN semakin maju, dan bisa melakukan bakti sosial untuk masyarakat Kota Batam," kata Ronal MM, Jumat (30/9-2022).

Kata Jhon Ronal, di HUT PKN sebelumnya, PKN Kota Batam sudah melakukan bakti sosial di pondok pesantren dua kali. 

"Bakti Sosial pengobatan gratis ini, Kepala Rutan Kepala Rutan Kelas IIA Batam sudah menyetujui," tuturnya.

Ditempat yang sama, sponsor utama, founder Tim R, Ahmad Rosano mengatakan, bakti sosial yang dilakukan PKN Kota Batam, pengobatan gratis di Rutan Batam, ia sangat mendukung. 

"HUT PKN ke-3 ini kita dukung. Semoga kedepan nya PKN Kota Batam semakin jaya. Sehingga bakti sosial ini bisa dilakukan setiap tahun nya," kata Rosano.

Sekali lagi, lanjutnya, ia mengucapkan selamat dan sukses HUT PKN ke-3. "PKN Kota Batam semoga tetap solid dan kompak. Lakukanlah berbakti sosial untuk kepentingan masyarakat Kota Batam," tutupnya.

Alfred


Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad bersama advokat Norayanti Simaremare dan undangan lainnya.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kantor Firma Hukum Norayanti Simaremare S.H & Partners kini telah resmi beroperasi di kota Batam. Peresmian kantor tersebut dilaksanakan di Vanilla Hotel Batam pada, Kamis (29/9/2022) malam..

Tampak hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Advokat Norayanti Simaremare, Rektor Unrika Batam, Owner Hotel Vanilla Batam, Dato' Amat Tantoso, para advokat dan tamu undangan lainnya. 

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad atas nama Pemerintah Kota Batam mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas diresmikannya Kantor Hukum Norayanti Simaremare S.H & Partners.

Dia mengatakan dengan kehadiran kantor hukum di kota Batam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kota Batam.

"Semoga kantor hukum ini bisa tetap eksis dan terus berkembang. Kita berharap Kantor Firma Hukum ini dapat memberikan berkontribusi yang besar untuk kota Batam," ucap Amsakar Achmad.

Dikatakannya, dengan berkembangnya firma hukum tersebut, Amsakar mengungkapkan harapan agar dalam praktiknya membawa manfaat bagi perbantuan hukum, khususnya bagi masyarakat di Kota Batam.

"Sejatinya ketika memperbincangkan ranah hukum adalah perihal rasa keadilan. Saya yakin firma hukum Norayanti Simaremare, S.H & Partners dapat mewujudkan ini," harapnya.

Sebagai salah satu pihak yang diamanahkan untuk mewujudkan rasa keadilan ini, kantor hukum hendaknya bersikap profesional atau berdiri tegak lurus sehingga rasa keadilan dapat tercipta.

Di samping itu, Amsakar berharap firma hukum Norayanti Simaremare, S.H & Partners juga dapat mengambil bagian hadir memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat tak mampu.

"Mudah-mudahan kantor Firma Hukum Norayanti bisa menjadi bagian membantu menyelesaikan persoalan yang di hadapi warga," harap dia.

Ia menambahkan, seiring pesatnya perkembangan Batam, kebutuhan akan rasa keadilan dan persoalan tetap saja ada. Tentu saja kehadiran kantor hukum sangat diharapkan.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Firma Hukum Norayanti dan Partners," ucap Amsakar.

Sementara, Advokat Norayanti Simaremare mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para tamu undangan di acara peresmian Kantor Firma Hukum Norayanti Simaremare S.H & Partners ini.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para mitra, relasi dan pemerintah dalam peresmian kantor kami ini," ucap Nora panggilan akrabnya.

Sejatinya, kalau membicarakan persoalan hukum hendaknya dapat berdiri tegak diatas semuanya. Dia berharap, dengan hadirnya kantor firma hukum ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum.

"Semoga kita bisa membantu masyarakat kota Batam untuk mendapatkan keadilan," harapnya.

Tak lupa, dalam kesempatan itu juga dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Ketua Umum Assosiasi Money Changer Seluruh Indonesia, Dato' Amat Tantoso, atas seluruh bantuan yang telah diberikan dari awal hingga kantor firma hukum ini berdiri sampai saat inim

"Terima kasih dan apresiasi kepada orang tua kami Dato' Amat Tantoso yang telah mensupport kantor ini dari awal hingga saat ini. Sekali lagi terima kasih," ungkapnya. 

Dilokasi yang sama, Dato' Amat Tantoso memberikan apresiasinya kepada Advokat Norayanti Simaremare atas pencapaian yang telah diraih hingga saat ini.

Dia mengatakan bahwasannya sudah lama mengenal lama dengan Advokat Norayanti Simaremare. Dan, dia juga mengatakan kalau Nora ini sudah seperti anak baginya.

"Saya sudah lama mengenal Nora. Dan dia sudah saya anggap seperti anak sendiri," ungkap Dato' Amat usai kegiatan.

Lanjutnya, sebagai Ketua Umum Assosiasi Money Changer Seluruh Indonesia, tentunya tidak terlepas dengan permasalahan hukum. Dan dia berharap, kantor firma hukum Norayanti ini bisa memberikan pendampingan hukum, apabila ada anggotanya yang berurusan dengan hukum.

"Saya harap Kantor Firma Hukum Norayanti Simaremare S.H & Partners bisa mendampingi kami apabila tersandung dengan permasalahan hukum," pungkasnya.

Fay/Redaksi


Ketua LSM Kodat86 Ta'in Komari SS.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Ta'in Komari SS mengingatkan Gubernur Kepri untuk lebih fokus pada program kerja yang lebih realistis. Penggodokan Kepri sebagai daerah ujung Tombak Pengembangan investasi itu dianggap hanya sebuah bangunan retorika dan 'pepesan kosong'. 

"Gubernur lebih baik fokus pada program yang realistis bisa mengangkat ekonomi masyarakat, bukan beretorika tinggi tapi sulit direalisasi," kata Cak Ta'in kepada media ini,  Jumat (30/9-2022). 

Menurut Cak Ta'in, proyek-proyek prestisius yang selama ini digaungkan Gubernur seperti sebuah halusinasi semata. Seperti proyek pembangunan Jembatan Batam - Bintan ataupun Pembangunan Sirkuit Formula One. Belakangan memunculkan wancana dari pemerintah pusat akan menjadikan Kepri sebagai Daerah Ujung Tombak Pengembangan Investasi. Semua seolah membangun mimpi yang entah kapan bakal diwujudkan.

"Menjadikan Kepri sebagai tujuan investasi apakah itu tidak baik? Tentu sangat baik dan perlu disambut dengan antusias. Persoalannya realistis tidak program itu, atau sekedar beretorika," ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, Kepri sudah ada yang namanya Kawasan Bebas FTZ dengan wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK). PP 46, 47 dan 48 merupakan kebijakan pusat untuk pengembangan kawasan tujuan investasi di Kepri, namun seperti jalan di tempat.

"Satu setengah tahun yang lalu Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2021 yang mengatur integrasi kawasan BBK hingga saat ini belum ada realisasi dan tidak dijalankan," jelasnya.

PP 41 Tahun 2021 yang mengatur dan mengintegrasi kawasan BBK terbit sekitar bulan Februari 2021, enam bulan berikutnya seharusnya sudah keluar aturan Juklak dan Juknisnya, dan efektif dijalankan paling lama setahun setelah aturan tersebut dibuat. "Faktanya hingga saat ini belum ada wujud apapun dari PP tersebut," kilah Cak Ta'in.

Untuk itu Cak Ta'in kembali mempertanyakan maksud pemerintah pusat dengan menyusun master plan Kepri sebagai ujung tombak pengembangan investasi itu seperti apa. 

"Aturan dan rencana yang sudah ada saja tidak jalan dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. ini sudah mau buat program baru lagi. Dan kalau mau menyiapkan master plan justru jadi tanda tanya, BBK itu selama ini apa?" tanyanya.

Cak Ta'in menegaskan, yang diperlukan saat ini buat Kepri itu komitmen dan konsistensi menjalankan semua kebijakan yang sudah ada. "Menurut saya rencana untuk Kepri itu sudah ada tinggal menjalankan, gak perlu dengan rencana-rencana baru yang entah bisa direalisasi atau tidak," papar Cak Ta'in.

Wilayah Kepri yang benar-benar siap untuk tujuan investasi itu baru Batam, yang secara infrastruktur sudah cukup memadai. Pelabuhannya, listriknya, air bersihnya, akses transportasi nya, termasuk kawasan industrinya. Sementara daerah seperti Bintan dan Karimun belum siap. Seharusnya benahi saja kekurangan yang ada, rencana dan aturan sudah lebih dari cukup. Tinggal jalankan dengan serius dan baik. Jadi sesungguhnya gak perlu lagi itu ada perencanaan baru, kalau yang sudah ada saja tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

"Kita siap mendiskusikan soal ini kalau diperlukan tapi di forum terbuka supaya publik terbuka juga menilai kinerja pemerintah selama ini," tambah Cak Ta'in mengakhiri.

Alfred


Foto Bersama usai Pelantikan dan Serah Terima Jajaran Direksi Baru PT PLN Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: PT PLN Batam mengumumkan penunjukkan Jajaran Direksi baru yaitu, Muhammad Irwansyah Putra menggantikan Nyoman Suwarjoni Astawa sebagai Direktur Utama, Khairullah menggantikan Buyung Abdul Zalal sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha dan Pardamean Matondang menggantikan Khairul Amri sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Serah Terima Jabatan dan pengukuhan dilaksanakan pada Selasa, 27 September 2022, yang digelar secara offline dan online di Kantor Korporat PT PLN Batam. Turut hadir secara virtual Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), Hartanto Wibowo selaku perwakilan induk perusahaan PT PLN Batam.

Dalam sambutannya Hartanto Wibowo mengungkapkan bahwa pergantian kepemimpinan dalam korporasi merupakan sebuah keniscayaan. Perjalanan kepemimpinan ibarat tongkat estafet dari satu priode kepemimpinan ke periode lainya.

“Hari ini kita akan melepaskan Jajaran Direksi yang lama dan menerima Direksi baru, bukan berarti kita melupakan jasa, karya dan pengabdian direksi yang lama. Oleh karena itu, saya berharap kepada Direksi baru agar tetap meneruskan pondasi yang telah dibagun oleh Direksi lama supaya menjadi bangunan untuk terus kita tingkatkan, sehinga kesinabungan dan keberlanjutan pembangunan PLN Batam dapat kita jaga bersama-sama,” ungkap Hartanto.

Hartanto juga menekankan bahwa kedepannya Batam memiliki tantangan yang cukup berat. Pertama peningkatan reserve margin agar mampu menyediakan listrik yang handal dan berkecukupan bagi Masyarakat Batam. Kemudian tantangan kedua adalah revenue model yang harus konsisten, agar financial sustainability dapat dijaga secara berkelanjutan. Dua poin tersebut akan menjadi fokus dan tugas yang diemban oleh Direksi baru.

“Atas nama Pemegang Saham saya mengucapkan terimakasih atas pengabdian, dedikasi loyalitas, kerja keras dan capaian-capaian prestasi luar biasa yang telah diraih oleh Pak Nyoman, Pak Amri dan Pak Buyung. Selamat datang dan selamat betugas mengemban amanat baru kepada Pak Irwansyah, Pak Khairullah dan Pak Pardamen bersama Bapak Edyansyah sebagai Direktur Operasi. Bentangan sejarah didepan Bapak seperti kain putih kosong yang akan ditulisakn dengan tinta emas tentang prestasi capaian baru PT PLN Batam,” pungkas Hartanto.

Sementara itu, Muhammad Irwansyah Putra sebagai Direktur Utama PT PLN Batam yang baru dilantik, mengutarakan rasa terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan pemegang saham kepadanya.

“Seperti yang disampaikan Hartanto selaku perwakilan pemegang saham PT PLN Batam, dan juga arahan dari Komisaris Utama, banyak hal-hal yg diharapkan kepada PT PLN Batam. Semoga kami dapat menjalankan apa saja yang telah dirintis oleh pendahulu kami, Jajaran Direksi yang sebelumnya, serta menjalin sinergi bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar transformasi dapat berlari kencang sehingga kita bisa menggapai visi dan misi PLN Batam,” tutup Irwansyah.

PLN Batam


Manajemen Restoran Garuda foto bersama tamu undangan di Kawasan Kuliner Ekslusif Terpadu Fanindo Sanctuary Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Restoran Garuda, salah satu brand Rumah Makan terkemuka di Indonesia yang bergerak dibidang mengelolah sajian makanan khas Minang dan Melayu, kini resmi melebarkan sayap bisnisnya di kota Batam.

Menempati bangunan tiga lantai yang berlokasi di kawasan kuliner eksklusif terpadu Fanindo Sanctuary Garden Batam Centre, Restoran Garuda hadir dengan mengusung konsep terbarunya yakni Drive Thru. 

Direktur PT Fanindo Properti, Terrence Fan mengatakan Restoran Garuda ini mengusung konsep Drive Thru, yang memungkinkan para pelanggan untuk membeli nasi padang dengan cepat tanpa perlu turun dari kendaraan. 

"Konsep Drive Thru ini diklaim satu-satunya di kota Batam dan juga Indonesia," ungkap Terrence Fan saat ditemui disela-sela kegiatan pada, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan layanan drive thru nantinya para pengunjung tidak perlu lagi repot-repot untuk turun dari kendaraan hanya sekedar memesan nasi padang, cukup memesannya dari dalam mobil dan langsung membayarnya ditempat pembayaran yang telah disediakan.

Masih menurut Terrence, adapun alasan pihaknya memilih brand Restoran Garuda dikarenakan rumah makan ini sangat mendominasi pasar di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta dan lainnya.

Atas dasar itulah lanjutnya, pihaknya kemudian berencana untuk menghadirkan brand Restoran Garuda di kota Batam, supaya dapat bersaing dengan brand-brand yang sudah lebih dahulu hadir di kota industri ini.

"Saya sudah survey brand-brand rumah makan padang di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan dan Jakarta, ternyata Restoran Garuda sangat mendominasi pasar," sebut putra dari pengusaha properti di Batam, Usman Fan.

Senada, Manajemen Restoran Garuda, Andre Kusuma Atmaja mengatakan Restoran Garuda yang ada di kota Batam ini merupakan cabang yang ke 24 di Indonesia.

Restoran ini didirikan pada tanggal 9 oktober 1976 berlokasi di jalan Pemuda No. 20 Medan, yang kemudian ditetapkan sebagai Rumah Makan Garuda I sekaligus sebagai kantor pusat dan administrasinya. 

"Pada awalnya restoran ini hanya berupa rumah makan yang diberi nama Rumah Makan dan Buffet Garuda. Seiring berjalan waktu rumah makan ini terus berbenah dan menjadi Restoran Garuda," jelasnya.

Lanjutnya, Rumah Makan Garuda bergerak dibidang mengelolah makanan yang spesifik yaitu Minang dan Melayu, dimana alasan untuk mendirikan rumah makan ini adalah merupakan hasil survey bahwa masih kurangnya sarana rumah makan terutama yang menyediakan makanan spesifik Minang dan Melayu dikota Medan. 

"Dengan melihat kesempatan inilah, maka didirikanlah Rumah Makan Garuda. Bidang usaha ini terus berkembang hingga saat ini, dimana terdapat beberapa usaha sejenis yang dikelola oleh pihak lain," ujarnya.

Asisten Pemerintahan Setdako Batam, Yusfa Hendri menyambut baik dengan telah diresmikannya Restoran Garuda di kota Batam.

"Mewakili Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan selamat dan sukses atas diresmikannya Restoran Garuda ini. Semoga dengan kehadiran rumah makan ini, menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk mencari masakan padang yang enak dan lezat," ucapnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Dewan Pembina APINDO Kepri Abidin Hasibuan dan Owner PT Fanindo Usman Fan, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, Dandim 0316/Batam Letkol Inf Galih Bramantyo, Wakil Ketua lll DPRD Batam Ahmad Surya dan tamu undangan lainnya.

Fay/Redaksi


Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady memberikan penjelasan kepada awak media saat gathering bersama insan press Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka menyebarluaskan informasi terkini seputar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Batam melaksanakan kegiatan Media Gathering bersama Forum Media BPJS Kesehatan di Bengkong Laut, Batam pada, Rabu (28/9/2022).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady mengatakan, bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan Cabang Batam melakukan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan kepada peserta JKN.

“Beberapa kemudahan yang kami lakukan adalah dengan menyediakan kanal layanan non tatap muka. Melalui layanan ini, peserta JKN dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor cabang,” kata Iwan.

Dikatakannya, kanal layanan non tatap muka tersebut antara lain melalui PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp), Mobile JKN, CHIKA (Chat Assistant JKN), VIKA (Voice Interactive JKN), BPJS Kesehatan Care Center 165, dan Mobile Customer Service. 

Melalui PANDAWA, peserta JKN dapat mengakses layanan administrasi seperti pendaftaran baru, perubahan data peserta, penambahan anggota keluarga, penonaktifan peserta meninggal dan lainnya. Layanan ini dapat diakses setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 waktu setempat di nomor 08118165165.

“Selain itu peserta JKN juga dapat mengakses layanan melalui Mobile JKN dengan 18 fitur yang disediakan untuk membantu peserta memperoleh informasi dan mengakses layanan. Peserta juga dapat menghubungi Care Center 165, VIKA dan CIKA di nomor whatsapp 08118750400,” kata Iwan. 

Bagi peserta yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital. BPJS Kesehatan menyediakan Mobile Customer Service yang merupakan layanan jemput bola ke lokasi tertentu di Kota Batam. Iwan mengatakan, MCS biasa dilakukan di hari Jum’at sesuai lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. 

“Dengan berbagai kemudahan yang disediakan melalui layanan non tatap muka, kami berharap tidak ada lagi peserta JKN di Kota Batam yang merasa sulit dalam memperoleh layanan BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses layanan, BPJS Kesehatan juga menyediakan program bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki tunggakan. Program ini adalah Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) yang dapat menjadi solusi untuk keringanan pembayaran tunggakan iuran. 

“REHAB ini ditujukan kepada peserta PBPU yang memiliki tunggakan minimal 3 bulan. Tunggakan ini nantinya dapat dicicil maksimal dalam 12 tahapan. Peserta yang ingin mengikuti program REHAB dapat melakukan pendaftaran melalui Mobile JKN atau Care Center BPJS Kesehatan 165,” kata Iwan.

Seluruh kemudahan dan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka mempermudah akses layanan peserta JKN diharapkan dapat diinformasikan kepada seluruh masyarakat dan peserta JKN di Kota Batam.

Fay/Redaksi


Foto Bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

TANJUNGPINANG|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menjadi keynote Speaker dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjung Pinang di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (28/9/2022). 

Membawa materi "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjung Pinang", Muhammad Rudi yang juga Walikota Batam menginginkan perekonomian Tanjung Pinang, agar bisa tumbuh seperti Batam.

"Saya hanya ingin membagi pengalaman saya menjadi Wali Kota dan Kepala BP Batam, sebetulnya ingin mengetuk hati kecil kita masing-masing bahwa kita harus bersama membangun kota yang kita cintai," kata Muhammad Rudi.

Pesatnya pembangunan Batam, menggerakkan hati Muhammad Rudi untuk kelak memberikan daya dan upayanya membangun kota kelahirannya, Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjung Pinang.

Ia berharap apa yang sudah dibangun di Batam dapat juga memberikan dampak positif bagi Tanjung Pinang dan kabupaten lain yang berada di Provinsi Kepri. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Batam dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan kehadiran saya dapat memberikan makna bagi Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, para Forkopimda dan masyarakat di sini," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mendapat perhatian atas paparan program yang tengah dilakukan pihaknya. Ada empat prioritas pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. 

Empat prioritas tersebut kini sedang dikejar untuk segera terealisasi karena diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam kedepannya.

Pertama adalah pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Kedua, revitalisasi Bandara Internasional Hang Nadim. “Bandara ini nanti bisa mampu menampung 40 juta orang setahun datang ke Batam, bayangkan bisa 2 juta orang saja ke Tanjung Pinang sudah hidup ekonominya,” ucapnya. 

Ketiga, peningkatan jaringan jalan. Keempat, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang. 

Sementara Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam tersebut atas undangan yang diberikan. Menurutnya Muhammad Rudi merupakan sosok tokoh inspiratif baginya dalam menjalankan pembangunan.

“Hari ini kami mendengarkan capaian pembangunan dan saran dari Pak Rudi yang sudah dinanti-nantikan, ini penting sebagai motivasi, mudah-mudahan apa yang menjadi atensi kami di Tanjung Pinang diberikan kemudahan, supaya kami juga bisa membangun kota yang kami cintai ini,” ucap Rahma.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menjelaskan alasan Kepala BP Batam diundang untuk menjadi pembicara utama dalam forum tersebut karena pembangunan insfrastruktur di kota Batam dinilai jauh lebih masif.

“Kami mengundang Pak Rudi sebagai keynote speaker untuk sharing pengalaman selama memimpin BP Batam, serta berbagi strategi dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang,” kata Zulhidayat, Selasa (27/9/2022).

Diketahui, forum tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang sampena 4 (empat) tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Hj. Rahma dan Endang Abdullah. Forum dihadiri lebih dari 150 peserta terdiri dari Forkopimda Tanjung Pinang, Forum RT/RW, Paguyuban, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Insan Pers.

Turut mendampingi Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranaon dan Kepala Biro Umum BP Batam Budi Susilo.

BP Batam/Redaksi


Pengacara Ir. Hambali Hutasuhut SH Bersama Pengacara Hotman Paris. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Inilah mungkin nasib kurang baik yang dialami karyawan NS, setelah bekerja lebih kurang 3 tahun di PT. Pro-Pack Industries Batam, sudah jatuh tertimpa tangga. Natalie dipaksa mundur oleh HRD perusahaan tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesalahan selama bekerja. Sekarang pihak perusahaan justru menyodorkan surat perjanjian antar pihak yang intinya diminta membayar sisa kontrak.

"Padahal klien kami tidak pernah diberikan surat perjanjian kontrak kerja disetiap perpanjangan kontrak kerja sebelumnya," kata Ir. Hambali Hutasuhut SH, kuasa hukum NS, Rabu (28/9-2022).

Menurut Hambali, seharusnya pihak perusahaan yang membayar sisa kontrak NS karena yang bersangkutan dipaksa mundur, bukan keinginan sendiri mau mengundurkan diri. 

"Ini aneh saja, padahal sebelumnya NS bakal mengalah dengan hanya meminta surat keterangan pengalaman kerja dan hak hak yg sepatutnya didapatkan dari selama suadara ns bekerja di perusahan tersebut ,Ada indikasi yang tidak beres di perusahaan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Hambali menjelaskan, sebenarnya pihaknya tidak pengen mencari tahu apa pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan terkait peraturan perundangan, baik ketenagakerjaan atau bahkan lainnya. 

"Informasi sudah cukup banyak yang sampai ke saya, tapi kita tidak mau mengusik ke arah sana. Tapi kalau sudah urusan kepentingan umum dan negara ya terpaksa juga nanti," jelasnya.

NS dipaksa untuk mengajukan surat pengunduran diri sehingga terpaksa ditulis dengan tangan, namun pihak perusahaan tidak mau mengeluarkan surat keterangan pengalaman kerja. Masalah pun bergulir yang dikembangkan LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) bulan lalu. Namun sepertinya pihak perusahaan tidak berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang baik, tapi justru memancing masalah baru.

Ditambahkan Hambali, pihaknya tentu tidak menerima konsep perjanjian yang disodorkan oleh pihak perusahaan yang justru akan merugikan kliennya. 

"Kalau seperti itu solusi yang ditawarkan perusahaan, klien kami memilih untuk proses hukum saja biar publik semakin terbuka terhadap perusahaan asing yang seolah memperlakukan karyawannya dengan seenaknya," tuturnya. 

Namun demikian Hambali masih memberikan toleransi waktu kepada pihak perusahaan untuk mengkoreksi usulan tersebut. Karena pihaknya juga telah menyodorkan konsep dan tuntutan kami yang harus dipenuhi pihak perusahaan. 

"Kita lihat perkembangannya, kalau tidak ada etikat baik, ya terpaksa kita bongkar-bongkaran lah sampai tuntas," tegas Hambali. 

***/Redaksi


Tim Kuasa Hukum PT Sentral Leejaya Costpati.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Tim Kuasa Hukum PT Sentral Leejaya Costpati (PT. SLC) dengan tegas menyampaikan, bahwa upaya hukum banding yang ditempuh PT Millenium Investment dan PT Winner Nusantara Jaya, terkait polemik kepemilikan lahan seluas 31.232 meter persegi di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam 'Ditolak' majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

"Amar surat putusan banding itu dikeluarkan dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, pada Kamis, 1 September 2022 lalu. Menolak permohonan banding para pembanding (Semula Penggugat Konpensi) serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam Nomor 334/PDT.G/2021/PN.BTM pada tanggal 24 Juni 2022 lalu," kata Tim Kuasa Hukum PT Sentral Leejaya Costpati, Ade Trini Hartaty, Edward Sihotang, Sylvana Wagyu serta Rendy Wagyu saat menggelar konferensi pers di di bilangan Nagoya, Kota Batam, Selasa (27/9/2022).

Kata Edward Sihotang, status kepemilikan lahan PT SLC di perkuat dengan surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Surat Perjanjian pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengelolaan BP Batam atas nama PT Tri Karsa Ekualita (Pemilik Lama).

"Surat izin Prinsip nomor B/227/3/KA/2/2013 serta gambar penetapan lokasi (PL) nomor 213030209 tanggal 6 Maret 2013 yang telah dibalik nama dari PT Tri Karsa Ekualita menjadi PT Sentral Leejaya Costpati berdasarkan persetujuan BP Batam tahun 2015 lalu," tambah Edward.

Jika di lihat dari materi gugatan, lanjut Edward, kedua perusahaan tersebut, sudah tidak berhak atas lahan seluas 31.232 meter persegi di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong atau dikenal dengan komplek perumahan Winner Millenium Mansion.

Dimana, Penggugat I dan penggugat II telah mengalihkan atau menjual tanah atau bangunan rumah ke para pembeli unit-unit di perumahan Winner Millenium Mansion serta telah diterbitkan gambar penetapan lokasi (PL) dan Sertifikat HGB atas nama para pembeli.

Ditambahkan Kuasa Hukum, Ade Trini Hartaty. Ia mengatakan, upaya hukum banding yang ditempuh oleh pihak pembanding (PT Millenium Investment dan PT Winner Nusantara Jaya) baru-baru ini jelas di tolak majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Disebutkan Ade, dengan di ditolaknya upaya banding dari pihak pembanding (PT Millenium Investment dan PT Winner Nusantara Jaya) di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Maka secara keseluruhan pihak PT Sentral Leejaya Costpati telah memenangi 5 kali proses hukum terkait kepemilikan lahan seluas 31.232 meter persegi di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam.

"Dalam perkara ini, kami (Pihak PT Sentral Leejaya Costpati) telah memenangi seluruh gugatan yang di layangkan pihak PT Millenium Investment dan PT Winner Nusantara Jaya," ujarnya.

Lanjut Ade, pihak PT Sentral Leejaya Costpati bukan baru pertama kali digugat oleh pihak pihak PT Millenium Investment dan PT Winner Nusantara Jaya. Pihaknya (PT Sentral Leejaya Costpati) sudah pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang sebagai Tergugat Intervensi.

"Namun dalam prosesnya. Semua gugatan yang dilayangkan penggugat ditolak oleh PTUN Tanjungpinang. Tidak hanya sampai disitu, di tingkat banding PTUN Medan serta di tingkat Kasasi Mahkamah Agung pun ditolak juga. Dan gugatan yang dilayang pihak PT Millenium Investment dan PT Winner Nusantara Jaya di Pengadilan Negeri (PN) Batam dan di tingkat banding pun semuanya di tolak," tutur Ade. 

Jadi secara keseluruhan, dalam perkara ini, kata Ade, gugatan yang diajukan oleh kedua perusahan itu, ia mengatakan sudah menang telak (5-0). Gimana mau menang, upaya bandingnya saja sudah salah alamat. Dimana, alamat yang ditujukan dalam memori banding bukannya ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, namun ditujuhkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau.

"Menurut sepengetahuan kami, Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau belum terbentuk. Sehingga semua perkara banding di PN Batam masih berada dalam kewenangan PT Pekanbaru. Jadi seharusnya, memori banding yang diajukan pihak pembanding dianggap tidak pernah ada," kata Ade Trini.

Di tempat yang sama, Sylvana Wagyu mengatakan, dalam amar putusan majelis hakim sebelumnya, lokasi milik tergugat II intervensi (PT Sentral Leejaya Costpati) tidak terjadi tumpang tindih, maka tidak ada cacat secara substansi.

Kata Sylvana, lahan yang kini menjadi obyek sengketa, didapatkan atau dimiliki PT Sentral Leejaya Costpati dengan cara membeli dari PT Tri Karsa Ekualita. Hal itu dibuktikan dengan Akta Jual Beli nomor 321/2018, Hak Guna Bangunan nomor 07573 seluas 10.835 meter persegi yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam.

"Dengan ini saya tegaskan, berdasarkan amar putusan hakim, lahan miliki klien kami tidak ada tumpang tindih dengan pihak manapun," kata Sylvana dengan tegas.

Sementara itu, kuasa hukum PT Sentral Leejaya Costpati yang lain, Rendy Wagyu mengatakan bahwa dalam perkara ini para penggugat (kedua Perusahaan) telah mengetahui dan mengakui bahwa lahan yang kini menjadi obyek sengketa merupakan milik PT Sentral Leejaya Costpati.

Hal itu, lanjutnya, bisa dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari PT Millenium Investment yang ditanda tangani oleh Yusmen Liu alias Liu Yut Men selaku kuasa dari Direksi yang menyatakan bahwa, PT Millenium Investment bersedia untuk tunduk dan melakukan pemindahan tembok pembatas perumahan Winner Millenium Mansion yang berada didalam bidang lahan milik PT Tri Karsa Ekualita (Saat ini menjadi lahan milik PT Sentral Leejaya Costpati).

"Dalam perkara ini, para penggugat sudah kalah telak. Kalau di bilang 5-0 lah. Di PN Batam gugatan mereka di tolak. Di PTUN Tanjungpinang, bahkan di PTUN Medan hingga ke Mahkamah Agung pun gugatan mereka di tolak. Dan terbaru, upaya banding di PT Pekanbaru lagi-lagi ditolak juga," pungkas Rendy.

Alfred


Cak Ta'in Kimari. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Selain meminta dukungan kepada tokoh-tokoh nasional melalui ormas PBNU dan PP Muhammadiyah, Aliansi LSM Kota Batam yang telah melaporkan dugaan korupsi Proyek Masjid Tanjak Bandara Hang Nadim Batam ke KPK pada 22 September 2022 lalu, juga meminta dukungan dari MenkoPolhukam, Prof. Mahfud MD.

"Selain ke PBNU dan PP Muhammadiyah, kemarin kami juga meminta dukungan ke Menkopolhukam," kata koordinator Aliansi, Cak Ta'in Komari SS, Rabu (28/9-2022).

Menurut Cak Ta'in, Menkopolhukam Prof. Mahfud MD menjadi sosok yang sangat penting terbukanya kasus Ferdi Sambo di Kepolisian. Alur informasi yang sampai ke Menkopolhukam itulah yang memberikan tekanan kepada Polri untuk bertindak lebih transparan dan serius dalam kasus Ferdi Sambo itu. 

"Menkopolhukam seolah menjadi sentral dalam kasus Ferdi Sambo, dengan posisi Beliau itu kami harapkan bisa mendorong KPK agar memberikan atensi dan perhatian khusus untuk memproses laporan dugaan korupsi Proyek Pembangunan Masjid Tanjak Batam itu," ujarnya.

Cak Ta'in menjelaskan, bagaimanapun MenkoPolhukam yang juga seorang muslim yang taat itu diharapkan tersentuh hatinya untuk memperjuangkan bahkan  marah kalau pembangunan masjid dijadikan ajang korupsi bersama. 

"Meskipun kasus Masjid Tanjak itu tidak sebesar kasus Ferdi Sambo, tapi peristiwa runtuhnya plafon Masjid itu sudah sangat viral dan akan menjadi perhatian publik jika masuk proses hukum, bahwa ada korupsi cukup besar dal proyek tersebut..!" terangnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, dirinya sempat berdiskusi dengan tim Saber Pungli dan staf ahli kementerian yang kebetulan markasnya di Kementerian Polhukam.

"Ada banyak hal yang kami sampaikan, terutama dalam alokasi lahan yang sudah jadi rahasia umum kalau selalu diikuti isu penerimaan fee atau suap - itu masuk kategori pungli juga, tapi kami tetap minta penekanan fokus pada kasus Masjid Tanjak karena itu persoalan marwah umat muslim." paparnya.

Ditambahkan Cak Ta'in, persoalan laporan dugaan korupsi Proyek Pembangunan Masjid Tanjak itu bisa dibawa Menkopolhukam saat rapat koordinasi penegakan hukum maupun di momentum khusus lainnya, sehingga KPK akan memproses secepatnya sebab kasusnya sudah menjadi perhatian publik secara luas. 

"Kita lihat saja bagaimana kasus korupsi Masjid Tanjak ini akan bergulir, ada hal-hal khusus yang sudah kami sampaikan ke tenaga ahli Menkopolhukam itu sehingga kasus ini memang benar-benar harus berjalan prosesnya. Ada banyak segmen yang terkoreksi dan terperbaiki kalau dugaan korupsi Proyek Masjid Tanjak itu tuntas proses hukumnya," kilah Cak Ta'in mengakhiri.

***/Redaksi


Cak Ta'in Komari Rot Show ke PBNU dan PP Muhammadiyah.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Gerakan Aliansi LSM Kota Batam yang dimotori Cak Ta'in Komari SS dan Arief Rachman Bangun sepertinya tidak akan main-main. Cak Ta'in terus menggalang dukungan dari semua elemen masyarakat secara nasional agar KPK memberikan atensi dan perhatian khusus terkait dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah di kawasan Bandara Hang Nadim Kota Batam tersebut.

Menurut Cak Ta'in yang masih bertahan di ibukota untuk memperjuangkan proses hukum di KPK, hari ini telah mendatangi Markas Besar PBNU dan PP Muhammadiyah.

"Masjid itu kan ikon tempat ibadah, lembaga dan ormas keagamaan pasti respect terhadap dugaan korupsi, apalagi kasus dan berkasnya sudah dilaporkan secara langsung ke KPK," jelas Cak Ta'in, Selasa (27/9-2022).

Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, hari agendanya ke PBNU dan PP Muhammadiyah untuk meminta dukungan ormas Islam terbesar di Nusantara ini. 

"Bagaimanapun dan siapapun pasti akan tergerak hatinya kalau mendengar korupsi pembangunan masjid. Itu keterlaluan lah..!" terangnya.

Ditambahkan Cak Ta'in, bahwa kasus runtuhnya plafon gypsum Masjid Tanjak itu sudah sangat viral dan hampir seluruh pelosok negeri mengetahui ketika diceritakan soal dugaan korupsi Proyek Pembangunan Masjid Bandara Batam. "Mereka hampir semua yang ketemu dengan kami tahu soal video plafon Masjid runtuh itu, tapi fokus kita bukan ke situ doang," ujarnya.

Aliansi akan terus mengembangkan informasi dan investigasi demi mendapatkan fakta-fakta yang lebih akurat agar penyidik KPK tidak punya alasan untuk tidak memprosesnya. 

"Termasuk mencari dukungan dari banyak elemen masyarakat, ormas Islam, kemungkinan ke ICW dan TI. Semua yang memungkinkan bisa memberikan support kita akan datangi dan berikan surat uraian kasusnya," tegas Cak Ta'in.

Aliansi juga merencanakan akan melaporkan kasus dugaan korupsi Proyek Masjid Tanjak itu ke aparat penegak hukum lainnya. "Mungkin bukan hanya ke KPK tapi ke penegak hukum lainnya. Ya mana yang nantinya lebih cepat merespon dan memproses ya kita akan berikan apresiasi lah," tambahnya mengakhiri.

***/Redaksi


Ketua Panitia acara, sekaligus Pejabat teknis pelaksana kegiatan, Feri Ismana,

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, akan tampil sebagai pembicara utama atau Keynote Speaker pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampena 4 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Rabu, 28 September 2022 di Aula Kantor Pemko Tanjungpinang. 

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, BP Batam telah memberikan sejarah panjang bagi Batam, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Rudi saat ini, pembangunan infrastruktur begitu masif," kata Ketua Panitia acara sekaligus Pejabat teknis pelaksana kegiatan Feri Ismana, Senin, (26/9/2022). 

Membawa tema "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang", Muhammad Rudi diharapkan dapat memberikan pengalaman sucsess story dalam hal kepemimpinan dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam dapat dilaksanakan di Tanjungpinang.

"Peserta dan undangan yang hadir bisa berinteraksi dan bertanya jawab, bagaimana kisi-kisi pak Rudi membangun Batam," ujar Feri.

Disebutkan, kegiatan tersebut nantinya disejalankan dengan pengukuhan Tim TPP Tanjungpinang oleh Walikota Tanjungpinang. Tim bentukan tersebut untuk mempercepat pembangunan Tanjungpinang.

"Sehingga, nantinya Pak Rudi sebagai motivator bagi tim yang telah dikukuhkan dan dapat bergerak seperti Batam," imbuhnya. 

Sebelumnya Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi mengucapkan selamat atas 4 tahun masa  kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. 

"Semoga jalinan kerja sama dan koordinasi dengan kota Batam terus terjaga dengan baik dan spirit pada visi dan misi Ibu Walikota menjadi lentera bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang," pesan Muhammad Rudi.

BP Batam/Redaksi


Tampak seorang personel Polsek Sekupang sedang mengatur arus lalulintas.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan, ketertiban dan kejahatan di jalanan, Kepolisian Sektor (Polsek) Sekupang melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalulintas kendaraan atau dikenal dengan istilah Strong Point.

Strong Point merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan Polsek Sekupang dan sekaligus bentuk nyata hadirnya Polri di tengah -tengah aktifitas masyarakat. 

Strong Point kali ini dilaksanakan dibeberapa titik yang salah satunya di Simpang PDI Tiban Indah pada Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terlihat arus lalu lintas ramai namun lancar dan Polsek Sekupang hadir dengan melakukan pengaturan arus lalu lintas kendaraan. 

Selain Simpang PDI Tiban Indah, Polsek Sekupang juga menempatkan personilnya di Simpang Taman Irene Tiban Baru, Simpang Gedung Beringin dan Simpang Hiltop dimana dimasing-masing titik di isi oleh 2 (dia) orang personil. 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto melalui Kapolsek Sekupang Kompol Yudha Suryawardana mengatakan, Polsek Sekupang Polresta Barelang secara rutin setiap pagi dan sore selalu menempatkan personilnya pada titik rawan kemacetan.

Adapun lokasi yang kerap terdapat kemacetan lalulintas di antaranya Simpang PDI, Simpang taman Airene, Simpang Hiltop dan Simpang Gedung Beringin. 

"Melalui Strong Point, Polsek Sekupang mengurai kemacetan lalulintas yang kerap terjadi di jam-jam sibuk pagi dan sore hari," ungkap Yudha, Senin (26/9/2022).

Untuk itu di himbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu dan aturan berlalu lintas.

"Selalu ikuti arahan petugas di jalan dan selalu utamakan keselamatan," ujar Kapolsek Kompol Yudha mengakhiri.

Fay/Redaksi


Para goweser sedang menyusuri Hutan TWA Muka Kuning.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Panbil Nature Reserve (PNR) menggelar acara Fun Ride sekaligus perkenalan wisata sepeda di Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning, kepada para goweser di Kota Batam.

Kegiatan Fun Ride tersebut bertajuk Panbil Forest Bike Park Tour Exhibition yang dilaksanakan pada, Minggu (25 /9/2022) kemarin.

General Manager Operasional Panbil Nature Reserve, Galih J. Purnama mengatakan, kegiatan kali ini juga bertepatan dengan hari bebas berkendara sedunia yang jatuh pada tanggal 22 September kemarin (World Car Free Day 2022).

"Kegiatan ini juga sebagai bentuk PNR dalam menunjukkan eksistensi serta kepedulian akan pentingnya mengurangi emisi karbon dengan cara menjaga bumi dan menggunakan kendaraan tidak berbahan bakar," ungkap Galih usai kegiatan.

Dikatakannya, dengan tagline PNR yang bertema Eco Edu Park, kegiatan kali ini memiliki misi untuk memperkenalkan kegiatan wisata yang  bisa dilakukan di Hutan seperti hiking dan bersepeda sekaligus memberikan wawasan edukasi mengenai konservasi alam.

Pelaksanaan kegiatan hari ini juga turut didukung oleh kerjasama dari ISSI (Ikatan Sepeda Sport Indonesia)  Kota Batam dan komunitas pesepeda yang ada di Kota Batam dan Kepri.

Fay/Redaksi


Para pengemudi online menyampaikan pernyataan sikapnya di Kantor Aplikayor Gojek perwakilan Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Puluhan pengemudi taksi online dan ojek online yang tergabung didalam Aliansi Driver Online Batam (ADOB) menggeruduk kantor Apilkator Maxim, Grab serta Gojek yang ada di kota Batam pada, Senin (26/9/2022).

Adapun maksud dan tujuan dari kedatangan para driver online tersebut adalah untuk mendesak pihak Aplikator Maxim, Grab serta Gojek supaya menjalankan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1066, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami mitra dari Aplikator menyatakan pernyataan sikap, mendesak pihak Aplikator untuk segera menjalankan SK Gubernur Kepri Nomor: 1066 yang telah sesuai dengan hukum untuk secepatnya diterapkan," ungkap salah seorang perwakilan driver online, Wijaya saat membacakan pernyataan sikap didepan kantor Aplikator Grab.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat pertemuan mediasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan juga Kasat Intel Polresta Barelang, pada tanggal 15 September 2022 lalu, telah disepakati bersama bahwa para aplikator diminta untuk secepatnya menerapkan SK Gubernur tersebut. 

Lanjutnya, pihaknya juga mendesak kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menindak tegas aplikator-aplikator nakal, yang tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Kami minta kepada pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas kepada para aplikator-aplikator nakal yang tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat secara tertulis, dan mempunyai kekuatan hukum tetap ini," pintanya.

Pantauan dilokasi, tampak para pengemudi online bergantian mendatangi dari masing-masing kantor Aplikator di Batam.

Setelah menyampaikan pernyataan sikapnya, para pengemudi online tersebut dengan tertib membubarkan diri dan kembali melakukan aktifitasnya.

Fay/Redaksi


Foto Bersama Usai Meninjau Ketenagalistrikan di Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN Batam melakukan peninjauan lapangan di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi dalam rangka melihat ketahanan energi sektor ketenagalistrikan di Batam, Rabu (21/9/2022). 

Kunjungan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait ketenagalistrikan seperti kecukupan pasokan dan jaringan listrik, rasio elektrifikasi, hingga rencana perkembangan pembangunan ketenagalistrikan energi terbarukan (PLTS) di Batam. 

“Mengenai kecukupan dan kebutuhan listrik di Batam, kita melihat dari rencana PLN Batam akan ada penambahan kapasitas dan pemindahan gardu ke Batam. Rencana jangka panjangnya yaitu interkoneksi Sumatera-Batam, jika investasi ini terealisasi maka ada tambahan sekitar 2000-3000 MW dan ini sangat besar,” kata Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa 

Irfan menyebutkan untuk pengembangan PLTS sendiri akan dikembangkan dengan skala besar dan sudah masuk proyek strategis nasional. BP Batam berharap di tahap pertama ini, paling tidak ada 40 MW di Waduk Tembesi dan 720 MW di Waduk Duriangkang. 

“Kedepan rencana kebutuhan di Batam banyak pengembangan besar, butuh dukungan listrik, seperti pengembangan di Rempang sesuai rencana induk, kebutuhannya bisa mencapai 2.000 MW.  Kemudian, data center di Nongsa, jika 11 data center sudah terealisasi maka membutuhkan 500 MW,” sebut Irfan.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini apa yang kita rencanakan bisa sinkron dengan rencana PLN, ESDM dan didukung oleh seluruh pihak yang terkait,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Reinaldy Agung mengatakan peninjauan lapangan ini tindak lanjut dari rapat terbatas yang di pimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juni 2022 lalu, itu terkait antisipasi krisis pangan dan energi. 

“Kondisi global saat ini tidak menentu, sehingga menyebabkan harga komoditas dunia terus meningkat. Aspek ketersediaan utamanya sumber energi, di mana Batam sangat bergantung pada gas.  Kalau kita lihat dari sisi cadangan sendiri sebenarnya tidak sampai 20 tahun lagi gas kita akan habis. Jadi memang perubahan transformasi ke energi EBT itu sudah menjadi suatu ke niscayaan,” jelas Reinaldy. 

Ia pun meyakini kebutuhan listrik akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. “Sehingga langkah-langkah antisipasi segera harus dilakukan supaya tidak terlambat dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat,” ujarnya. 

Analis Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Firdaus Pioneertha Ibo, menyampaikan pihaknya juga fokus kepada rasio elektrifikasi dan System Average Interruption Duration Index, System Average Interruption Frequency Index dimana terdapat kurang lebih 20 pulau yang masih belum dialiri listrik di Batam khususnya dan Kepri umumnya.

“Kedepan baik dari kebijakan dedisilesasi, konversi dari PLTD ke PLTS dan atau juga grip paket laut semoga bisa mendorong peningkatan rasio eletrikfikasi juga,” imbunya.

Sementara, EVP PPRM PLN Batam, Mohammad Arief Rachman menyatakan saat ini kondisi pelistrikan di Batam bisa dikatakan cukup, namun menurutnya Batam harus punya cadangan operasi minimal 20 persen.

“Tentu kita perlu dukungan dari pemerintah agar ada sumber pasokan gas dari sumber lain,” ucapnya.

BP Batam


Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani meninjau langsung kapal HSC hasil TPPU penyelundupan rokok ilegal di Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) berhasil mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal menggunakan High Speed Crafts (HSC) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menjelaskan kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020 lalu.

Petugas patroli laut Bea Cukai menindak kapal layar motor (KLM) Pratama yang mengangkut sekitar 51.400.000 batang rokok impor ilegal merek Luffman yang dibawa dari Vietnam menuju Perairan Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia. 

Para pelaku diketahui melakukan pembongkaran muatan di tengah laut (ship to ship), dan memindahkan muatan ke beberapa HSC yang rencananya akan dibawa ke beberapa lokasi di wilayah Pesisir Timur Sumatra. 

"Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai khusus Kepulauan Riau terhadap penyelundupan rokok impor ilegal tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menetapkan lima belas orang tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 102 huruf (a) dan/atau Pasal 102 huruf (b) U Kepabeanan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," ujar Askolani pada, Jumat (23/9/2022).

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus, Bea Cukai melalui Satgas TPPU Bea Cukai berkoordinasi dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, Bais TNI, Polisi Militer, TNI AD, dan instansi terkait lainnya melakukan pengembangan penyidikan. 

Hasilnya pada bulan September 2021, kembali ditetapkan seorang tersangka berinisial LHD yang terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 102 huruf (a) dan/atau Pasal 102 huruf (b) UU Kepabeanan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang periode tahun 2019 s.d 2020. 

“Pada akhir Agustus 2022 lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P-21), berkas perkara tersangka LHD ditetapkan sebagai kasus TPPU terbesar yang proses penyidikannya dilakukan oleh Bea Cukai, dengan potensi kerugian pendapatan negara mencapai satu triliun rupiah,” lanjut Askolani. 

Saat ini, Satgas TPPU Bea Cukai telah berhasil melakukan asset recovery berupa 1 unit KLM Pratama GT210, 1 unit mobil, 1 unit kapal giant HSC 38 meter mesin MAN 3x1.800 HP, 5 unit. HSC, 3 unit speedboat, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura, dengan total nilai barang dan uang tunai mencapai 44,6 miliar rupiah. 

Askolani menambahkan bahwa penyelundupan menggunakan HSC secara ship to ship awalnya terbatas di wilayah Batam dan Kepulauan Riau, tetapi saat ini HSC dapat langsung berlayar menuju daratan Sumatra atau Jakarta tanpa pengisian BBM. Bahkan telah terdeteksi juga di wilayah Aceh, Riau, Kalimantan Bagian Barat, hingga Kalimantan Utara. 

Di wilayah perairan Selat Singapura pun frekuensi pelintasannya meningkat, dari 3-6 kali deteksi pelintasan, menjadi 10-14 kali deteksi pelintasan per minggu. HSC sendiri merupakan kapal dengan konstruksi fiber yang dilengkapi 4-8 unit mesin berkecepatan tinggi dengan desain open-top yang dirancang khusus untuk penyelundupan. 

Kapal itu tidak memiliki surat perizinan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut, HSC kerap digunakan untuk melakukan penyelundupan barang-barang bersifat high value goods, seperti narkotika, rokok dan minuman beralkohol, benih bening lobster, pasir timah, telepon seluler, dan barang elektronik lainnya, serta pekerja migran ilegal. 

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Askolani menegaskan bahwa perlu adanya koordinasi high-level untuk penerbitan regulasi larangan HSC oleh kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta melibatkan Kementerian Luar Negeri. Sanksi tegas pun harus diberikan atas kewajiban penggunaan automatic identification system (AIS). 

“Saat regulasi sudah terbentuk, Bea Cukai bersama APH lainnya siap berkoordinasi dan berkomitmen dalam pelaksanaannya di lapangan. Tidak hanya untuk meningkatkan pengawasan atas penyelundupan TPPU, koordinasi yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya ke wilayah pabean Indonesia,” pungkasnya.

Fay/Redaksi


Kapolsek Sekupang, Kompol Yudha Suryawardana.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kapolsek Sekupang, Kompol Yudha Suryawardana menghimbau kepada seluruh pengusaha restoran seafood untuk waspada terhadap modus baru aksi penipuan.

Adapun yang menjadi targetnya yakni para pengusaha restoran seafood. Pelaku mencatut nama salah satu pejabat di Kepolisian Sektor di wilayah hukum Polresta Barelang.

"Hati-hati. Kami imbau agar para pengusaha ketika mendapat pesanan yang mengatasnamakan pihak kepolisian, segera lakukan cross check," kata Kompol Yudha, Rabu (21/9/2022).

Menurut Kompol Yudha, kasus pencatutan nama yang menelan korban pengusaha seafood ini pernah dialami oleh Kanit Reskrimnya, Iptu Ridho. Pengusaha restoran Seafood di bilangan Tanjungriau harus mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

Begini ceritanya, beberapa waktu lalu, salah satu pengusaha restoran seafood  menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengatasnamakan Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Iptu Ridho. Sang penelepon memesan sejumlah menu makanan senilai Rp.2,9  juta. Setelah sepakat, si penelpon meminta nomor rekening milik si pengusaha. 

"Beberapa menit kemudian, si penelpon kemudian menghubungi si pengusaha untuk memberi tahu jika ia sudah mentransfer uang sebesar Rp. 3,4 juta dan untuk menyakinkan si pelaku mengirimkan bukti transfer yang ternyata editan," kata Kompol Yudha menceritakan kronologis penipuan. 

Lalu, beberapa menit kemudian, si penelpon kembali menghubungi pengusaha. "Bu, maaf, tadi saya transfer uang kelebihan, tolong dikembalikan," kata si penelpon ditirukan Kapolsek. Si pengusaha tanpa mengecek terlebih dahulu karena sibuk menyiapkan pesanan, langsung mentransfer balik uang sebesar Rp.500 ribu. 

Merasa aksi penipuannya berhasil, lanjut Kapolsek, si penelpon kemudian mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1 juta dan kembali mengaku salah kirim lalu minta ditransfer balik. Si pengusaha pun mentransfer balik ke rekening penipu sebesar Rp.1 juta. 

Tak lama setelah itu, si penipu kembali menghubungi si pengusaha dan memberitahu bahwa ia membatalkan pesanannya. 

"Ya sudah, Bu. Kembalikan saja uangnya setengah, lain kali saja pesan ke ibu," ujar Kapolsek kembali menirukan kata pelaku. 

Beruntung, sebelum si pengusaha mentransfer uang, si pengusaha sadar jika ia sedang ditipu. Si pengusaha pun menolak untuk mentransfer uang. Penipuan itu pun terbongkar walau si pengusaha sudah mengalami kerugian sebesar Rp.1,5 juta. 

"Sekali lagi kami imbau agar masyarakat terutama yang memiliki usaha restoran di wilayah hukum Sekupang yang kebetulan banyak restoran seafood agar berhati-hati. Lakukan cross check dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk pesanan yang mengatasnamakan pihak tertentu," tutupnya.

Fay/Redaksj


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.