Tampilkan postingan dengan label headline. Tampilkan semua postingan

Harry Kane (Fhoto: Istimewa).
KEPRIAKTUAL.COM: Harry Kane akan "bodoh" untuk tidak meninggalkan Tottenham jika Liverpool atau Manchester City masuk menggantikan striker Inggris, kata Chris Sutton.

Kane, 26, mengatakan dia bisa pergi jika Spurs tidak maju karena dia ingin memenangkan trofi "lebih cepat daripada nanti" .

"Saya bisa memahami keadaannya," kata Sutton kepada BBC Radio 5 Live.

"Tetapi jika dia ingin memenangkan Liga Premier, maka dia harus pindah dan pergi ke klub yang memiliki peluang lebih baik untuk memenangkannya daripada Spurs."

Kane, yang terikat kontrak hingga 2024, belum pernah memenangi gelar apa pun di Tottenham, yang trofi terakhirnya adalah Piala Liga 2008.

Mereka tersingkir dari semua kompetisi piala musim ini dan berada di urutan kedelapan di Liga Premier ketika sepakbola ditangguhkan.

"Kita semua mengerti dia ingin memenangkan sesuatu. Jadi jika dia ingin memenangkan sesuatu, saya tidak akan menyesalinya," kata mantan striker Chelsea dan Celtic Sutton.

"Spurs adalah klub yang brilian, tetapi pada saat ini mereka jauh di belakang orang-orang seperti Liverpool dan Manchester City.

"Jika salah satu dari klub itu datang untuknya, jika kamu adalah Harry Kane, kamu akan bodoh untuk tidak pergi."

Mantan striker Inggris Ian Wright, berbicara bersama Sutton pada Monday Night Club, mengharapkan Kane tinggal di Tottenham selama setidaknya satu tahun lagi di bawah manajer Jose Mourinho, yang baru bergabung dengan klub pada November.

"Sekarang mereka memiliki manajer yang merupakan pemenang trofi yang terkenal," kata Wright.

"Kane mengatakan 'tahun depan akan menjadi kesempatan pertama sang gaffer harus memasukkan nilai-nilainya ke dalam tim'.

"Itu mengatakan kepada saya dia adalah seseorang yang sudah memikirkan tahun depan, jadi dia tidak ke mana-mana.

"Saya akan memberi manajer ini kesempatan dengan pra-musimnya, melakukan musim depan dan melihat ke mana perginya. Karena sejak dia melakukan debut hingga sekarang, saya pikir dia telah memberi mereka semua yang dia bisa.

"Jika tidak ada yang terjadi dan Harry Kane memutuskan untuk pergi, maka Anda harus mengatakan 'baiklah, dia di bawah Mourinho, tidak ada yang berubah'. Dia ingin memenangkan medali.

"Kamu tidak bisa memiliki kemampuan seperti itu, pencetak gol seperti itu yang mampu memenangkan pertandingan, dan tidak memenangkan apa pun. Kamu tidak bisa."

Sumber:bbc.com


Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy. (Fhoto: Istimewa).
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah segera mempercepat pembayaran kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pemerintah akan mempercepat pembayaran kepada RS yang melakukan perawatan pasien Covid-19," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat Rakor Tingkat Menteri (RTM), dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Senin (30/3/2020).

Muhadjir mengatakan, ia sudah menandatangani surat penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk memverifikasi klaim kepada rumah sakit. Dengan demikian, pihak BPJS Kesehatan bisa segera melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan terhadap rumah sakit.

"Ini dilakukan agar pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien Covid-19 terus berjalan dan semakin prima," ujar Muhadjir.

Apabila proses verifikasi dengan rumah sakit telah dilakukan, kata Muhadjir, maka BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memproses pembayarannya.
Menurut Muhadjir, Kementerian Kesehatan telah mendapat alokasi dana khusus dari Kementerian Keuangan untuk pelunasan tagihan-tagihan terkait penanganan Covid-19.
Muhadjir menuturkan, dengan pengalaman BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi klaim dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

"Sehingga proses pembayaran kepada rumah sakit tersebut bisa dipercepat," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

Muhadjir mengatakan, pemerintah akan melakukan pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 peserta BPJS yang merupakan penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah sehingga akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Terutama, dalam mempercepat penyaluran dana yang akan dibayar kepada rumah sakit yang melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19 peserta BPJS Kesehatan tersebut.

“Untuk pembiayaan penanganan Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, nanti akan di-handle BPJS Kesehatan. Karena selama ini, BPJS Kesehatan sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Senin (23/3/2020).

Sumber: Kompas.com



Fhoto: Istimewa. 
TANJUNGPINANG - KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui penundaaan pe penyelengaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada serentak tahun 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020 menjadi tahun 2021 mendatang.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini disebabkan kondisi dan perkembangan virus Covid-19 di Indonesia saat ini.

Berdasarkan hasil rapat kerja dan dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI serta Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu serentak tahun 2020 pada Senin (30/3),menetapkan ;

Pertama, melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang tak terkendali saat ini untuk menjaga keselamatan warga masyarakat, komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan pemilihan umum yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Kedua, pelaksanaan pilkada lanjutan bakal dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara KPU RI, Pemerintah dan DPR RI.

Baca juga:
Zulkipli: Januari 2020, Ekspor Kepri Turun 4,78 Persen
Buralimar: Dispar Kepri Pastikan Terus Tingkatkan Promosi Wisata Kepri


Ketiga,Dengan adanya penundaan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini, maka komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPPU.

Dan keempat, dan dengan adanya penundaan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kepala Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dapat merelokasi  dana Pilkada serentak yang belum terpakai untuk Penanganan pandemi Covid-19.

Adapun persetujuan penundaaan Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini ditandatangani langsung Ketua  Rapat Komisi II DPR RI Dr.H.Ahmad Doli Kurnia Tanjung ,S.Si.MT, Menteri Dalam Negri Mendagri Muhammad Tito Karnavian,MA.P.Hd, Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan ,SH.MH dan Plt Ketua DKPP Prof.Dr.Muhammad,M.Si.


(***)


MENPANRB, Tjahjo Kumolo. (Fhoto: Istimewa). 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Instansi Pemerintah untuk tidak bepergian ke luar daerah dan/atau mudik. Ini dilakukan untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19.

Menteri Tjahjo menegaskan permintaan ini tidak hanya untuk Hari Raya Idul Fitri 1441 H, namun juga di saat status darurat bencana virus corona masih berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"ASN dan keluarganya diminta untuk tidak mudik," ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat virtual press conference didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/3-2020).

Kebijakan ini sebagai respon perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lanjutnya dikatakan, dengan tidak mudiknya para ASN dan keluarga akan membantu mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Kementerian/Lembaga/Daerah diminta untuk memastikan agar para ASN di lingkungan instansi pemerintahnya masing-masing tidak bepergian ke luar daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Baca juga:
Firasat Karen Poore Sebelum Putrinya Jatuh dari Lantai 6 Apartemen
Effendi Simbolon Soroti Kerja Sri Mulyani


Tjahjo juga mengatakan, ASN dan keluarganya dapat berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Pertama, tidak berpergian ke luar daerah dan/atau mudik. Kedua, menjaga jarak aman Ketika melakukan komunikasi antar individu.

Ketiga, membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya.

Keempat, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Kemudian Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.


HUMAS MENPANRB


(Fhoto: Istimewa). 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sudahkah anda Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, sebelumnya pastikan dulu Anda sudah mendapatkan surat bukti potong pajak tahunan dari perusahaan atau pemberi kerja.

Dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (29/3/2020), batas waktu pelaporan SPT Tahunan yakni 31 Maret setiap tahunnya atau tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk tahun ini, batas pelaporan SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2020.

Pelaporan SPT cukup mudah dan bisa dilakukan secara online atau pun datang langsung ke kantor pajak sebelum batas waktu berakhir. Namun saat ini kantor pajak tidak menerima layanan tatap muka. Sehingga opsi lain pelaporan SPT bisa dilakukan via pos.

Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban para wajib pajak seperti diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Di dalam UU KUP Pasal 7, diatur bagi yang tidak melaporkan SPT Tahunan, wajib pajak akan diberikan sanksi berupa denda. Besaran denda untuk keterlambatan pelaporan SPT yakni Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi dan Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sementara waktu tidak lagi melayani wajib pajak secara tatap muka hingga 5 April 2020 di seluruh kantor pelayanan pajak.

Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Ini artinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya melayani wajib pajak secara online dan pos.

Lantas, bagaimana jika wajib pajak ingin melakukan aktivasi dan lupa dengan Electronic Filing Identification Number (EFIN)?

Dikutip dari Media Publikasi DJP, Minggu (29/3/2020), wajib pajak tidak perlu panik jika mengalami masalah tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat diambil oleh wajib pajak untuk mengetahui nomor EFIN-nya meski kantor pajak sedang tidak melayani tatap muka.

Untuk proses aktivasi EFIN:


  1. Wajib pajak menyampaikan permohonan aktivasi EFIN melalui email pajak resmi KPP.
  2. Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi EFIN, wajib pajak mengirimkan swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP.
  3. Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP Apabila semua data sesuai, petugas membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email.
  4. Untuk mengetahui alamat, telepon, dan email KPP bisa ditemukan di www.pajak.go.id/unit-kerja


Untuk proses lupa EFIN lewat telepon:


  1. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui Kring Pajak 1500200 atau telepon resmi KPP.
  2. Satu panggilan telepon wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN.
  3. Untuk memastikan penelepon tersebut adalah Wajib Pajak yang bersangkutan petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO).
  4. Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP Apabila semua data sesuai, petugas membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF Terproteksi melalui email.
  5. Untuk mengetahui alamat, telepon, dan email KPP bisa ditemukan di www.pajak.go.id/unit-kerja


Untuk proses lupa atau hilang EFIN lewat email:


  1. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui email pajak resmi KPP.
  2. Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN.
  3. Permohonan Wajib Pajak lewat email dilengkapi PORO.
  4. Dalam hal belum dilengkapi data di atas, Wajib Pajak mengirimkan swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP.
  5. Apabila semua data sesuai, petugas membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email.
  6. Untuk mengetahui alamat, telepon, dan email KPP bisa ditemukan di www.pajak.go.id/unit-kerja


Apa itu PORO?

Proof of Record Ownership atau PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelpon atau melakukan permohonan melalui email, adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan.

Untuk wajib pajak pribadi harus melengkapi diri dengan NPWP, nama, NIK, alamat tinggal, email, dan nomor telepon yang terdaftar di akun pajak.

Sementara untuk wajib pajak badan perlu membutuhkan NPWP, nama, email terdaftar di akun pajak, nomor telepon terdaftar di akun pajak, EFIN salah satu pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan, nomor HP yang mengajukan, dan keterangan tahun pajak, status, dan nominal SPT Tahunan Badan terakhir yang dilaporkan.

(***)


Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). (Fhoto: Istimewa).
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta agar masyarakat tidak kembali ke kampung halaman atau menunda mudik sementara guna menghindari meningkatnya penularan dan penyebaran covid-19 yang disebabkan virus corona baru itu.

Dalam hal ini, risiko penularan dan penyebaran covid-19 berpotensi semakin tinggi apabila terjadi kontak dekat antar masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung menggunakan transportasi yang padat. Terlebih ketika tidak ada pembatasan jarak atar penumpang dan duduk berhimpitan di dalam kendaraan pribadi maupun transportasi publik.

"Tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu berpergian yang jauh, tidak perlu kemudian berpergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh. Risiko akan sangat besar terkait hal itu," kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3), dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID.

Selain itu Pemerintah juga meminta masyarakat untuk berlaku bijak terkait rencana untuk pulang kampung mengingat risiko penularan yang tinggi dan membawa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 ke wilayah-wilayah lain.

"Oleh karena itu bijak dalam kaitan dalam merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan hati-hati, sebisa-bisanya ditunda sampai dengan kondisi menjadi lebih baik," tegas Yuri.

Persoalan mudik menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena tidak ingin adanya terjadi peningkatan drastis kasus yang positif terinfeksi Covid-19 dan menghindari penularan di masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi pihak yang paling rentan terhadap penularan covid-19 bilamana tidak menerapkan anjuran pemerintah dalam pencegahan sesuai protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tetap tinggal rumah dan melakukan kegiatan produktif dengan bekerja, belajar dan beribadah. Kebersihan pribadi juga tetap harus dijaga dengan tetap rajin mencuci tangan sebagai langkah pencegahan infeksi penyakit yang menyerang pernapasan itu.


(***)


Ilustrasi Virus Corona (Fhoto: Istimewa)
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana resmi menetapkan status tanggap darurat virus corona (Covid-19) bagi Kabupaten Karawang. Keputusan itu terhitung mulai Senin (23/3) lalu hingga 100 hari ke depan atau sampai Selasa (30/6) mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 360/Kep.292-Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-alam Covid-19 Diseluruh Kabupaten Karawang yang ditetapkan pada 23 Maret 2020 lalu.

"Penetapan status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksudkan berlaku selama seratus hari terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 30 Juni 2020," bunyi keputusan surat tersebut yang diakses CNNIndonesia.com pada laman Instagram Diskominfo Kabupaten Karawang, @diskominfokrwkab, Minggu (29/3), dikutip dari situs CNN Indonesia.

Lebih lanjut, surat itu menyatakan semua biaya yang dikeluarkan sebagai dampak dari status tanggap darurat ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karawang dan sumber pendapatan lain yang sah.

Cellica menyatakan surat tersebut dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Karawang.

Ia juga menyatakan penyebaran virus corona makin meluas dan sudah banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan dampak psikologis bagi masyarakat.

"Serta mengancam mengganggu kehidupan dan  penghidupan masyarakat," tulis surat tersebut.

Diketahui, Cellica sendiri sudah dinyatakan positif  corona (Covid-19) pada Selasa (24/3) lalu. Hasil itu didapatkan usai bupati melakukan tes mandiri dengan pemeriksaan swab.

Cellica sendiri kini sudah mengisolasi diri dan melakukan tes Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar. Cellica diketahui sempat berinteraksi dengan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang sudah positif corona dalam acara Musyawarah (Musda) HIPMI Jawa Barat di Karawang, 9 Maret lalu.


(***)


Detri Warmanto, (Fhoto: Istimewa)
KEPRIAKTUAL.COM: Detri Warmanto menunjukan hasil rapid tes negatif virus corona (COVID-19) pada Jumat, 27 Maret 2020. Namun aktor FTV ini tetap akan menjalani swab tes di RSUD Gatot Subroto setelah dua minggu dinyatakan positif tanpa gejala.

Selama mengisolasi diri secara mandiri, Detri membeberkan obat-obatan yang dikonsumsi hingga ia dinyatakan sembuh dari virus penyerang pernapasan itu. Meskipun tidak menunjukkan gejala apapun, Detri menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan mengkarantina diri sendiri selama wabah virus ini.

Yuk intip apa saja obat-obatan yang dikonsumsi oleh Detri Warmanto!

Dua Minggu di Karantina

Detri mengaku bahwa ia telah dua minggu menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan positif pada 15 Maret 2020 lalu. Anak mertua dari Menteri Aparatur Negara, Thahjo Kumolo ini lebih memilih karantina di rumahnya karena adanya keterbatasan di rumah sakit.

Meskipun hasil rapid test telah menunjukkan dia negatif virus corona, Detri tetap akan menjalankan swab tes di RSUD Gatot Subroto.

“Hari Minggu tanggal 29 Maret hari ini adalah 14 hari masa saya di karantina dan melakukan isolasi mandiri dari pertanggal saya di test kemarin (15 Maret 2020). Semoga apa yang sudah saya lakukan dengan disiplin ini membuat diri saya sembuh dari penyakit atau virus corona (COVID-19),” tulisnya di cerita Instagram pada Minggu, 29 Maret 2020, dikutip dari IntipSeleb.com.

Tak hanya itu saja, pria 33 tahun ini juga lebih aktif menggunakan Instagram untuk memberikan informasi terkait kesehatan. Menurut Detri, hal yang paling penting untuk terjaga dari virus corona ini adalah meningkatkan imun tubuh dan selalu berpikir positif.

Detri mengaku bahwa virus ini memang menakutkan dan penyebarannya yang begitu cepat kadang kala membuat orang panik. Namun, ia mengatakan bahwa dirinya selalu dipaksa untuk berpikir positif hingga hasil rapid test menyatakan bahwa dia negatif.

“Stop bullying! Dan anda yang positif tidak sendiri. Tetap optimis dan berpikir positif. Yang belum tes atau sudah tes negatif jangan juga merasa aman. Tetap jaga fisik dan tetap di rumah aja,” lanjutnya.

Obat Yang Dikonsumsi

Detri mengatakan bahwa tidak ada obat khusus yang dianjurkan oleh dokter untuk menangkal virus corona. Selama ini, ia hanya menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat serta terus berpikiran positif. Suami dari Karunia Putripari Cendana ini juga banyak mengonsumsi vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C dan vitamin D.

Tak hanya itu, Detri juga mengonsumsi fish oil atau minyak ikan, habbatussauda (jintan hitam) dan madu. Untuk jintan hitam, dia mengatakan untuk rutin meminumnya satu kali sehari karena berbentuk kapsul. Namun, dia kembali menegaskan bahwa tetap menjaga imun tubuh.

“Penyakit imun turun adalah panik, stres, marah dan lain-lain. Menaikan imun (adalah) bahagia, optimis, (berpikir) positif. Itu yang aku tahu dari dokter,” tutur Detri Warmanto.

(***)


Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka pencegahan pencemaran virus corona (covid-19), Menteri Dalam Negeri minta daerah mengoptimalisasi penggunaan APBD untuk penanganan covid 19. Termasuk menyediakan anggaran untuk kebutuhan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan.

“Optimalisasi penggunaan APBD dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 antara lain untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, hand sanitizer dan thermal gun yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan,” ujar Mendagri Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran yang diterima Dinas Kominfo Kepri, Kamis (26/3).

Optimalisasi APBD tersebut dapat dilakukan melalui revisi anggaran dengan cara menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan. Diantaranya pengurangan biaya rapat atau pertemuan dan biaya perjalanan dinas.

Saat ini memang penyelenggaraan rapat atau pertemuan ditiadakan. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui system pembelajaran jarak jauh (e-learning), dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan pertemuan atau rapat penting yang harus dihadiri kepala daerah maupun DPRD, dapat menggunakan teleconference atau video conference. Surat Edaran nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah ini, diberlakukan sampai dengan 31 Maret mendatang.


(***)


Menkeu saat dampingi Presiden di KTT LB G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/3) malam. (Foto: BPMI).
BOGOR KEPRIAKTUAL.COM: Para leaders atau pemimpin G20 meminta seluruh dunia menggunakan instrumen untuk melawan kemungkinan atau sudah terjadinya resesi ekonomi dan juga agar bisa segera bangkit kembali untuk mengurangi kedalaman dari resesi itu sendiri.

Dikutip dari situs Setkab.go.id, menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, inilah yang sekarang sedang dirumuskan oleh seluruh policymaker di masing-masing negara G20 dan kemudian setelahnya akan saling bekerja sama.

“Mengenai masalah trade atau perdagangan, karena dalam situasi sekarang ini semua kompetisi di dalam menangani Covid-19. Maka bagaimana kita mampu untuk tetap menjaga tadi supply side, karena disruption,” ujar Menkeu pada bagian lain keterangan usai mendampingi Presiden dalam KTT LB G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/3) malam.

Menlu menyampaikan sebagaimana Presiden sampaikan bahwa disrupsi dari sisi supply dan perdagangan akan makin mempersulit penanganan di bidang kesehatan.

“Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan suplai sisi alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting,” imbuh Menkeu.

Di Indonesia, lanjut Menkeu, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi alat-alat kesehatan tersebut.

“Kita akan mengidentifikasi perusahaannya, kita akan melihat kebutuhan mereka untuk bahan baku dan kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya,” ujarnya.

Ketua G20, Raja Saudi Arabia, menurut Menkeu, pada bagian akhir pernyataan Kepala Negara menyampaikan bagaimana cooperation atau kerja sama antar G20 harus ditingkatkan, terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki income rendah, karena kapasitasnya sangat terbatas.

“Maka tadi disebutkan IMF-World Bank akan melakukan dan mengidentifikasi untuk negara-negara low income country yang memiliki highly indebted kemungkinan akan dilakukan suatu mekanisme melakukan restructuring atau debt restructuring kepada negara-negara yang termasuk dalam kelompok highly indebted low income country. Inilah yang sedang dilakukan di dalam upaya G20,” imbuh Menkeu.

Kebijakan Indonesia

Pada bagian lain keterangannya, Menkeu juga menyampaikan langkah-langkah Pemerintah Indonesia tangani Covid-19, yakni: Satu, melakukan realokasi dan refocusing dari APBN untuk bisa meningkatkan kemampuan di dalam mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.

Kedua, adalah social safety net, semua negara juga melakukan peningkatan dan ekspansi social safety net, tidak hanya kepada kelompok miskin, tetapi juga yang sekarang mengalami PHK atau mengalami pengurangan jam kerja atau tidak bisa bekerja di luar rumah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nafkah.

“Semua negara melakukan ekspansi social safety net ini dan Indonesia juga sedang dan terus melakukan. Kita sudah ada tahap pertama menaikan PKH maupun dalam hal ini kenaikan di bidang bantuan pemerintah non-tunai dan ini masih akan diekspansi lagi, yang sedang dibahas di Kabinet,” jelas Menkeu.

Ketiga, adalah mendukung dunia usaha, bagaimana dunia usaha yang mengalami dan mendapatkan dampak negatif dari Covid-19 ini harus dicegah untuk tidak mengalami pemburukan yang makin dalam.

“Ini bisa dalam bentuk menjaga dan mengamankan credit line, bisa dalam bentuk relaksasi terhadap pembayaran pinjaman mereka, dan juga dalam bentuk relaksasi perpajakan/pembayaran pajak,” imbuhnya.

Ini semua, menurut Menkeu, merupakan suatu hal yang di Indonesia juga sedang dirumuskan untuk bisa melancarkan dan sebelumnya Indonesia sudah melakukan relaksasi untuk bidang perpajakan, namun sektornya masih sangat spesifik.

“Dan juga dari relaksasi di bidang perbankan, dari sisi pengembalian pinjaman, kita akan terus mematangkan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk bisa mendukung secara lebih efektif dan kuat untuk sektor dunia usaha ini,” sambung Menkeu.

Pemerintah Indonesia, lanjut Menkeu, tentu terus melakukan penyempurnaan seluruh respons kebijakan dan dalam hal ini, walaupun Presiden sedang dalam suasana duka.

"Semua betul-betul bangga dan terharu melihat beliau memiliki komitmen yang luar biasa untuk tetap bisa berpartisipasi dalam G20 dan memimpin Indonesia bersama pemimpin-pemimpin dunia di dalam melawan penyebaran Covid-19,” pungkas Presiden di akhir keterangan.


(***)


Menlu saat mendampingi Presiden Jokowi mengikuti KTT LB G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/3) malam. (Foto: BPMI).
BOGOR KEPRIAKTUAL.COM: Empat Komitmen dari pertemuan extraordinary Pimpinan G20 adalah untuk bersama-sama memerangi, mencegah terjadinya dampak negatif terhadap global economy dari pandemik Virus Korona (Covid-19), global supply chain dan cooperation membantu negara miskin.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti KTT LB G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/3) malam.

Hasil tersebut, menurut Menlu, juga memiliki keterkaitan dengan komitmen pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang telah dilaksanakan secara virtual dua hari yang sebelumnya.

“Dan yang ketiga adalah tadi untuk mengatasi global supply chains terutama untuk barang-barang yang berhubungan dengan medical equipment dan medical tools yang sekarang ini menjadi sangat-sangat dibutuhkan,” ujar Menlu dikutip dari situs Setkab.go.id.

Poin keempat, menurut Menlu membantu terutama memperkuat cooperation untuk membantu negara-negara yang paling miskin. Penanganan Pandemik Covid-19 Soal penanganan pandemik Covid-19, Menkeu menyampaikan bahwa fokus dari para leaders adalah menyelamatkan nyawa manusia, karena ini adalah tidak hanya masalah kesehatan tapi akan menjadi tragedi kemanusiaan.

“Sehingga saat ini adalah bagaimana seluruh negara di dunia betul-betul mencoba untuk mengurangi risiko penyebaran dan pencegahan penyebaran tersebut. Itu akan tentu berkonsekuensi kepada banyak hal, namun ini adalah fokus utama,” ujar Menkeu.

Kedua, menurut Menkeu, di dalam rangka untuk bersama-sama menemukan vaksin terhadap pandemik Covid-19 ini, akan dilakukan kolaborasi dari WHO dengan GAVI termasuk dengan seluruh negara.

“Kemarin di dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan sudah ada indikatif untuk mengalokasikan USD4 billion yang akan bersama-sama dimobilisasi dari seluruh negara di dunia, terutama dari G20 di dalam rangka untuk bisa mengakselerasi research dan menemukan antivirus atau vaksin pandemik Covid-19,” imbuh Menkeu seraya menambahkan bahwa poin inilah yang dibahas bersama di dalam level Menteri-menteri Keuangan anggota G20.

Ketiga, adalah bagaimana untuk bidang pandemik ini memperlancar dan meningkatkan suplai dari alat-alat kesehatan karena seperti yang terjadi di semua negara yang sekarang ini terjadi.

“Apakah di Italia ataukah di Eropa secara keseluruhan, Inggris, Amerika, di Indonesia dan negara-negara lain semuanya mengalami kekurangan alat-alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri, kemudian test kit, dan juga ventilator,” tambah Menkeu.

Saat ini, menurut Menkeu, IMF-World Bank mengupayakan akan melakukan dukungan resources agar perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan itu bisa mendapatkan prioritas sehingga suplai dari alat kesehatan di seluruh dunia bisa ditingkatkan.

“Nah ini juga salah satu termasuk Indonesia memiliki kesempatan karena beberapa seperti alat pelindung diri, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyuplai termasuk hand sanitizer dan lain-lain. Kemudian, lanjut Menkeu, juga dilakukan upaya agar negara-negara saling mempelajari apa yang sudah dilakukan negara lain sehingga negara-negara yang sekarang ini mulai terjangkit bisa melakukan penanganan terhadap penyebaran Covid-19 itu secara lebih efektif. Di bidang ekonomi yang tadi disampaikan oleh Ibu Menlu, yaitu mengenai bagaimana fighting against global recession,” tambah Menkeu.

Ini juga, menurut Menkeu, yang disampaikan oleh Presiden di dalam statement-nya sehingga dibutuhkan seluruh instrumen kebijakan secara sinkron dan bersama-sama, satu arah, bagaimana seluruh dunia bekerja sama untuk mengurangi ini.

“Dari kebijakan moneter, termasuk kebijakan suku bunga dan relaksasi, termasuk support likuiditas. Dari sisi nilai tukar, karena sekarang ini terjadi tadi IMF mengatakan banyak negara menghadapi masalah capital flight,” ujarnya.

Untuk itu, Menkeu menyampaikan banyak negara emerging dan low income country akan dihadapkan pada likuiditas foreign exchange dan sekarang sedang dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan mendukung apa yang disebut direct swap line dari IMF kepada semua negara di dunia yang mengalami capital flight.

Ini adalah unprecendented, Menkeu menyampaikan bahwa artinya belum pernah terjadi dan akan menjadi salah satu terobosan untuk mencegah negara-negara yang sebetulnya tadinya tidak mengalami masalah sekarang akan mengalami risiko dari sisi foreign exchange maupun likuiditasnya.

“Di bidang perbankan, banyak dilakukan relaksasi. Di bidang fiskal, banyak semua negara melakukan instrumen dan intervensi fiskal. Pertama, semuanya adalah berfokus kepada masalah kesehatan,” tambahnya.

(***)


Anggota DPRD-KKA, Jasril Jamal saat Menerima Draf Rancangan Perdes dari Kades Batu Berapit, Umar  Lisman.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepuluan Anambas (KKA), Firdiansyah dan Anggota DPRD KKA, Jasril Jamal melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja, Sabtu (21/03/2020).

Kunker tersebut dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Desa (Perdes) yang akan diterbitkan oleh Desa Batu Berapit tentang Aturan dan Sangsi bagi Masyarakat dalam Pengelolaan atau Pemeliharaan Hewan Ternak tepat sasaran.

Kepala Desa (Kades) Batu Berapit, Umar Lisman dan sejumlah perangkat desa Batu Berapit diantaranya, Aprizal Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Irwansyah Sekretaris Desa Batu Betapit, dan Sersan Dua (Serda) Nabawi, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Batu Berapit, menghadiri pertemuan yang digelar dalam rangka kunker tersebut.

Dalam diskusi yang digelar dalam rangka Kunker tersebut, Wakil Ketua II DPRD KKA, Firdiansyah meminta kepada Kades Batu Betapit untuk dapat memperlihatkan Rancangan Draf Perdes yang akan diberlakukan, sekaligus membacakan beberapa item aturan serta  sanksi yang dituangkan dalam Perdes itu untuk dipertimbangkan Hal itu dilakukan agar tidak ada yang salah dalam melahirkan sebuah Perdes.

“Saya minta Kades Batu berapit membacakan dan menunjukan Draf Rancangan Perdes terkait Pengelolaam Hewan Ternak yang sudah disusun,” pinta Firdiansyah.

Hal itu kata Firdiansyah , perlu dibahas secara mendalam agar dalam penerapan Perdes tersebut nantinya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. “Perlu dibahas dengan matang, agar Perdes yang akan dilahirkan ini nantinya dapat diterima oleh semua,” sebut Firdiansyah.

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD KKA Jasril Jamal. Jasril berkomiten akan membawa Rancangan Draf Perdes tersebut ke tingkat kabupaten untuk di evaluasi dan ditindak lanjuti.

“Draf ini akan kita bawa ke tingkat kabupaten untuk kita evaluasi bersama. Jika ada beberapa kekurangan atau tidak berimbang, dalam Perdes di tingkat desa, maka akan kami kirimkan kembali untuk diperbaiki,” ujar Jasril.

Sementara itu, Kades Batu Berapit, Umar Lisman, saat dikonfirmasi AnambasPos.com di akhir kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada dua Anggota DPRD KKA yang telah mengunjungi Kantor Desa Batu Berapit dalam Agenda Kunker tersebut.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD KKA yang telah mengunjungi Desa Batu Berapit dalam kaitannya dengan rencana melahirkan Perdes tentang Pengelolaan Hewan Ternak.  Hal ini sangat membantu pihak desa, khususnya Desa Batu Berapit, agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan sebuah Perdes ” ucap Umar.

(Art/6Bas)



Yusli YS..Anggota DPRD Kabupataen Anambas dari Fraksi PDIP.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Akibat pengaruh wabah virus corona melanda sebagian provinsi di wilayah Indonesia. Membuat masyarakat panik dengan kehadiran si COVID-19. Serta was-was jika setiap berkomunikasi apalagi bersentuhan fisik. Termaksud di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khusunya di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), yang mana Kabupaten termuda di Kepri ini juga menjadi was-was dengan si Covid-19.

Menyikapi hal ini, anggota fraksi PDI-P, Yusli.YS, S.IP yang juga Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada, Perusahaan Migas Matak Base dan seluruh organisasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, agar fokus serta bersatu padu melawan Covid-19.

Yusli mengatakan, melihat kondisi saat ini, ditengah upaya keseriusan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19. Adanya pergerakan orang yang dinilai signifikan dan terus menerus bergerak ada di area Bandara Matak Base, salah satu pintu masuk ke Anambas, "demikian dikatakan Yusli.YS. Selasa (24/3/20).

Kami DPRD lanjut Yusli, meminta kepada Perusahaan Migas yang ada di wilayah kepulauan Anambas agar semaksimal mungkin dengan langkah cepat turut serta membantu dan berkoordinasi kepada pemda Anambas dalam mengambil langkah pencegahan Covid 19 ini.

"Kita tau yang katanya Perusahaan Migas sangat peduli terhadap keselamatan, kesehatan manusia di lingkungan, dengan motto “Keselamatan Adalah Diatas Segala-galanya”, namun seperti saat ini kita mau implementasi yang akurat, kongkrit, nyata, bukan alakadarnya saja," himbaunya.

Kita tau persis, sebut Yusli YS, saat ini segala akses dan komunikasi dimiliki perusahaan Migas lebih baik dibandingkan Pemda, maka dari itu tentunya tanpa alasan betele-tele, seperti bahasa sering dipakai orang perusahaan migas ASAP (As Soon As Possible) URGENT.

Yusli YS juga menjelaskan, dalam hal ini Pemda sudah melayangkan beberapa surat ke pihak perusahaan migas terkait bantuan atau intinya meminta hadirnya perusahaan migas di tengah kondisi saat seperti ini.

Selain itu kita juga mengajak kepada semua organisasi yang ada di Anambas, baik Partai Politik, Ormas, LSM, walau beragaman corak dan tujuan, untuk sementara kita kesampingkan sentiment politik, ego politik kepentingan kelompok dan lainnya yang menyita pikiran dan waktu, saatnya kita bersatu dan bersatu membantu pemerintah melawan Covid-19 tentunya sesuai dengan kemampuan, intruksi dan himbauan yang disampaikan dengan selalu berkoordinasi kepada Tim Gugus Tugas yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah Pusat dan Provinsi.

"Kita harap kerja sama pihak perusahaan migas, harus memberikan laporan setiap hari, secara update terkait pencegahan Covid-19 di perusahaan masing-masing kepada Tim Gugus Tugas yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah karna di wilayah mereka trafik pergerakan orang sangat sering," ujarnya.

"Dan saat ini yang kita butuhkan adalah bersatu padu membantu pemerintah melawan covid 19 tentunya sesuai kemampuan, intruksi maupun himbauan yang disampaikan," pungkas Yusli menghakiri.


Arthur


Presiden saat memberikan arahan kepada Gubernur melalui konferensi media dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/3). (Foto: Humas/Ibrahim).
KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk penerima Kartu sembilan bahan pokok (Sembako), kartu Prakerja, serta relaksasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada Gubernur melalui konferensi media dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/3).

“Selama 6 bulan mendatang akan kita tambah Rp50.000 sehingga (akan) diterima Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. Anggaran yang telah kita siapkan Rp4,5 triliun,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan akan segera dimulai Kartu Prakerja yang implementasinya dipakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset.

“Alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah Rp10 triliun. Jadi agar provinsi-provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik,” imbuh Presiden.

Soal keluhan dari usaha mikro dan usaha kecil, Presiden menyampaikan bahwa kemarin juga telah berbicara dengan OJK yang akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

Ia menambahkan baik ini yang dikredit atau diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non bank akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga.

“Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun,” imbuhnya.

Beberapa skenario yang telah dihitung, Presiden kalkulasi mengenai prediksi dari Covid-19 di Indonesia bulan April, Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, dan skenario sedang seperti apa, serta skenario ringan seperti apa.

“Saya kira kita ingin kita berada pada skenario yang ringan. Dan kalau memang betul-betul sulit dibendung, ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang, jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Presdien, juga telah menghitung penurunan di beberapa provinsi mengenai daya tahan, mengenai penurunan pendapatan dari setiap provinsi yang ada. Kepala Negara memberikan contoh skenario sedang saja, misalnya, profesi buruh kalau skenarionya sedang yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat, akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25%, karena hitungan yang ada mampu bertahan di Juni sampai September.

“Kemudian untuk petani dan nelayan, ini tolong juga harus hati-hati, kalau skenario sedang ini terparah nanti di Kalimantan Barat. Akan ada penurunan pendapatan sampai 34%, dengan daya tahan Oktober sampai November,” sambung Presiden.

Kemudian pedagang mikro, pedagang kecil, menurut Presiden, kalau skenarionya sedang yang berat adalah di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober.

“Kemudian untuk sopir, angkot, dan ojek yang paling berat di Sumatra Utara, ini turunnya sampai 44%,” imbuhnya.

Angka-angka seperti ini, Presiden mohon juga dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan-persiapan bantuan sosial oleh provinsi, oleh kabupaten, dan kota betul-betul bisa disiapkan lewat tadi yang sudah di depan ia sampaikan (yaitu) refocussing dan realokasi anggaran yang ada.

Kalau bekerja secara detail, di lapangan juga diikuti, Presiden meyakini sekarang ini masyarakat sudah mulai bergerak dan provinsi-provinsi juga telah melakukan dan bekerja secara baik.

“Baik dalam melakukan semprotan disinfektan, kemudian mensosialisasikan menjaga jarak yang aman, saya meyakini skenario yang paling ringan itulah yang akan muncul,” pungkas Presiden.

(***)


Presiden saat memberikan arahan kepada para Gubernur melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/3). (Foto: Humas/Ibrahim).
KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa Arahan kepada para Gubernur menghadapi Pandemi Virus Korona (Covid-19) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi fokus semua instansi pusat dan daerah, sebagai berikut. Pertama, keselamatan adalah yang utama. Menurut Presiden, kesehatan adalah yang utama. Kedua, siapkan social safety net-nya, bantuan sosialnya. Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.

Terkait kebijakan lockdown,  Presiden menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan, yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah tidak memilih langkah itu dan itu sudah dipelajari.

“Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian luar Negeri lewat Dubes-Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” kata Presiden, dikutip dari situs Setkab.go.id.

Untuk itu, Presiden menyampaikan di Indonesia yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman dan kalau itu bisa dilakukan, maka akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini. Meski, Presiden meyakini hal itu membutuhkan sebuah kedisplinan dan ketegasan yang kuat sehingga jangan sampai yang sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan maupun ada yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar.

“Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting, partial isolated; mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat,” imbuh Presiden.

Kalau hal ini bisa dilakukan, Presiden meyakini bahwa skenario yang telah dipilih akan memberikan hasil yang baik. Ia juga menambahkan akan mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat yang perlu disampaikan juga kepada para Gubernur.

“Saya perintahkan ini kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD,” katanya.

Menurut Presiden, anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas karena kondisi fiskal sekarang ini bukan kondisi yang enteng.

Kemudian, Presiden melakukan refocussing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi.

“Landasan hukumnya sudah jelas, minggu yang lalu hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran,” tambah Presiden.

Sekali lagi, Presiden mengingatkan bahwa bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepada provinsi dan daerah beberapa hal, yakni: Satu, melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dua, dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerjaan harian, petani, nelayan dan juga ini yang kena dampak terlebih dahulu para pelaku usaha mikro, usaha kecil, agar diusahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi.

“Oleh sebab itu, setiap kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota tolong diarahkan agar program-program itu bisa semuanya menjadi program Padat Karya Tunai. Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tandas Presiden.

(***)


Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. (Fhoto: Istimewa). 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri meminta seluruh fasilitas umum, pusat perbelanjaan,taman dan tempat keramaian lainnya di seluruh Provinsi Kepri dilakukan penyemprotan disinfektan guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang,Senin (23/3), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

"Untuk di Provinsi Kepri telah kita lakukan baik pusat perkantoran, rumah ibadah, sekolah dan lainnya,saya harap semua fasilitas umum juga melakukan penyemprotan disinfektan tersebut," tegas Isdianto.

Baik itu, lanjut Isdianto pusat perbelanjaan, gedung-gedung perkantoran swasta, rumah makan atau Restoran, kedai kopi dan semua yang menyangkut adanya masyarakat disana.

''Kita tidak ingin disatu sisi kita semprot dan bersihkan, namun ditempat lain tidak dan menyebar disana, sama saja. Maka dari itu untuk menghindarinya kita minta semua elemen  untuk melakukan hal yang sama yakni disinfektan," tambah Isdianto.

Isdianto yakin, dengan peran serta semua pihak dan elemen masyarakat untuk disiplin dan melakukan antisipasi yang dilakukan sesuai aturan, maka dapat secara cepat menutup dan memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri.

(***)


TS Arif Fadillah, Sekdaprov Kepri sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri didampingi Tjetjep Yudiana selaku kadinkes Kepri usai mengikuti rapat bersama Banggar DPRD Kepri, senin (23/3/2020). (fhoto: Istimewa) 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan insentif kepada tenaga medis yang terlibat dalam penganganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana menjelaskan, besaran insentif yang akan dibagi kepada petugas medis dibagi menjadi tiga ring berdasarkan risiko penanganan.

Ring satu adalah tim medis yang bersentuhan langsung dengan PDP di ruang isolasi. Sedangkan Ring dua adalah tim medis yang kemungkinan terkontaminasi seperti, di IGD dan poliklinik.

"Ring 3 di luar itu, seperti tenaga medis yang terlibat dalam operasional," ujar Tjetjep usai di sela rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kepri, Senin (23/3/2020).

Dalam kesempatan sama, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah menjelaskan jika pemberian insentif ini sebagai bentuk penghargaan kepada petugas medis sebagaimana arahan Presiden RI.

Menurut Arif, DPRD menyetujui, bahkan mendorong agar insentif bagi para medis ini segera bisa direalisasikan.

"Tinggal membuat rincian masing-masing ring. Nanti akan kita sampaikan ke DPRD untuk segera disetujui," pungkas Arif.

(***)


Posko Covid 19 di Pelabuhan Anambas. 
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)  terus giat mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 di kabupaten anambas. Salah satunya dibentuknya, Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 (TGTP-C19) KKA.

Keseriusan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di Anambas. Tim GTP lansung membuat posko, di area Pelabuhan Tarempa. Minggu.(22/3). Untuk kedatangan  masuknya kapal penumpang KM.Sabuk Nusantara.

Hal itu adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani dan mencegah masuknya Wabah Covid-19 di Anambas, maka perlunya antisipasi dini serta kewaspadaan terhadap Covid-19, maka dari itu Posko di areal Vital wajib dibangun, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19, demikian dikatakan Sahtiar, SH.MM selaku Ketua TGTP-C19 KKA.

Posko gugus tugas tersebut, lanjut Sahtiar dibuat untuk memantau atau memeriksa orang yang akan berpergian menggunakan kapal baik itu dari Jakarta, Batam, Tanjungpinang, maupun dari Kalimantan, intinya kapal yang berasal dari luar daerah Anambas dan bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir masuknya wabah Covid-19 di KKA.

“Hari ini kita akan lakukan pengecekan perdana kepada seluruh penumpang KM Sabuk Nusantara yang dijadwalkan akan masuk ke Anambas (Tarempa) kira kira pukul 16.00 wib dan KM. Bukit Raya diniharinya, sekitar pukul 00.00 Wib akan tiba dan sandar di pelabuhan Tarempa, semuanya kita akan lakukan pengecekan,” ucapnya.

Sahtiar juga menyatakan, selain pengecekan suhu tubuh kepada seluruh penumpang, nantinya pihaknya (Tim) juga akan menyemprotkan cairan Disinfectant kepada para penumpang yang akan turun, hal itu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 di Anambas.

Kemudian, untuk di Bandara/Pelabuhan Letung dan Bandara/Pelabuhan Matak, kita tambah Sahtiar, juga sudah bentuk Tim untuk melakukan pengecekan yang sama, mengingat di daerah kita sampai saat ini masih Aman, untuk menjaga rasa aman dari Covid-19 itu, maka kita harus bekerja dengan maksimal dengan cara meningkatkan pengawasan dan pengecekan kepada setiap orang yang datang ke Anambas.

"Posko tersebut akan selalu diisi oleh petugas (Tim) jadi ketika ada kapal penumpang/barang yang masuk dan sandar di pelabuhan serta bandara, petugas siap untuk pengecekan. Serta berapa lamanya posko tersebut berada, sampai wabah Covid-19 dinyatakan aman oleh pemerintah," ungkap Sahtiar yang juga selaku sekretaris daerah (Sekda) KKA.

"Kami juga berharap agar semua masyarakat mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintah dalam memerangi Covid-19, "Untuk itu, bagi masyarakat yang merasakan kesehatannya kurang baik, agar segera memeriksakan diri ke dokter, rumah sakit, maupun puskesmas serta memakai masker bila keluar rumah," ungkapnya kembali.

Pantauan awak media dilapangan, setelah dicek oleh tim, para penumpang KM.Sabuk Nusantara yang tidak terindikasi Covid-19 baru diperbolehkan mengambil barang-barangnya.


Arthur


penyemprotan cairan Desinfectant oleh Bupati Anambas. 
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam memerangi dan mencegah serta berupaya dalam penangulangan Covid-19.Bupati dan Wakil Bupati lakukan Penyemprotan cairan Desinfectant pada Objek Vital dan Tempat Umum, Sabtu (21/3/2020).

Kegiatan penyemprotan cairan Desinfectant tersebut, berlokasi di beberapa tempat antaranya, Pelabuhan Pemda, Kapal Domestik (MV. Citra Indomas), Pelabuhan Pelni, Kapal Pengawas Perikanan, Pasar Tarempa, Kapal Barang, Speed Boat Penumpang, Tosa (Motor Angkut Barang), Sekolah, Sepeda motor, Bank BNI dan BRI, sekitar tempat Sampah, dan Rumah Ibadah Masjid Agung Baitul Makmur Anambas, juga menjadi target penyemprotan cairan Desinfectant.

Abdul Haris, Bupati Anambas mengatakan, dirinya sebagai pengarah Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Anambas dengan mengerahkan jajaran anggota sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona. Melakukan koordinasi lintas sektor bersama dengan masyarakat serta bersinergi untuk pencegahan Covid-19. Dalam hal ini, dirinya telah melakukan berbagai tindakan diantaranya melalui 7 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit yang ada di Anambas.

Pihaknya juga telah melakukan penyuluhan, sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat termasuk di lingkungan sekolah serta melakukan penyemprotan cairan Disinfectant di ruang publik.

"Pemerintah daerah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan secara baik dan benar sebelum dan sesudah melakukan aktifitas di luar ruangan menggunakan sabun atau Handsanitazer," kata Abdul Haris

Bupati juga mengingatkan,
apabila warga mengalami gejala seperti demam, batuk dan flu diharapkan agar memakai alat perlindungan diri yang efektif dengan tujuan menghindari penyebaran virus dan bakteri terhadap orang di sekitar.

"Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain agar menjaga jarak, karena penularan virus dapat melalui udara jika tidak memakai masker. Apabila dalam 14 hari kedepan kita tidak memiliki aktifitas penting diharapkan untuk berdiam diri di rumah saja," ujarnya.

Turut serta dalam kegiatan tersebut, Wabup KKA, Wan Zuhendra, Sekda KKA, Sahtiar, Forkopimda, OPD, Plt BPBD Anambas, Islam Malik, Baban Subhan (Kabid Dinkes KKA) Heri Fahrizal (Sekretaris Satpol PP-KKA).


Arthur


Pegawai Pemprov Kepri akan dites virus corona (Fhoto: Istimewa). 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Terkait dengan adanya beberapa pejabat daerah di Indonesia yang telah dinyatakan positif Covid-19.

Dikutip dari situs Diskiminfo Kepri, Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto mengatakan bahwa pihaknya akan merencanakan untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap Covid-19 seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Isdianto di Tanjungpinang, Jum'at (20/3).

"Kita akan lakukan upaya antisipasi, apalagi mengingat terkadang ada pejabat yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta atau lainnya, saya juga nanti akan melakukan pemeriksaan tersebut," ungkap Isdianto mengingat dirinya sempat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta beberapa waktu lalu.

Dikatakan Isdianto, pihaknya akan merapatkan hal ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepri dan penabat lainnya terkait bagaimana sistem pelaksanaannya.

"Kita harap dapat benar-benar mencegah perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri," jelas Isdianto.

Isdianto mengatakan bahwa pihaknya akan menghimbau seluruh kepala daerah kabupaten kota se Provinsi Kepri untuk melakukan hal yang sama.

"Yakni pengecekan Kesehatan khususnya Covid-19 oleh seluruh jajaran di pemerintahan daerah," tegas Isdianto.

Agar meminimalisir terjadinya perkembangan penyebaran virus Covid-19 ini secara luas di Provinsi Kepri.

(***)


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.