Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Lebaran Usai, Emas Pegadaian Galeri 24 Laris Manis Diburu Masyarakat.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Usai libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, masyarakat berbondong-bondong berburu emas untuk berinvestasi, salah satunya di outlet Pegadaian Galeri 24 Cabang Salemba Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

Momentum ini terjadi lantaran kondisi ekonomi yang tak menentu, sehingga masyarakat lebih memilih instrumen investasi yang bersifat safe haven. 

Beragam produk yang ditawarkan oleh anak usaha PT Pegadaian ini, memungkinkan masyarakat memilih jenis emas yang dibutuhkan. Sebut saja emas batangan dengan denominasi 1 gram hingga 1 kilogram, jenis baby gold dengan denominasi 0,001 gram hingga 0,5 gram.

Berbagai perhiasan dengan aneka model, emas souvenir yang dapat di customize, bahkan kini tersedia emas batangan 12,5 kilogram yang dapat menjadi opsi investasi bagi pencinta emas.

Berbagai opsi produk yang dihadirkan menjadi alasan masyarakat untuk memilih membeli emas di Galeri 24, seperti salah satu nasabah, Amanda (28) mengatakan, karena habis terima THR, kita bingung harus nyimpen uangnya gimana. Kalau masuk ke rekening (bank) pasti cepat habis. 

"Jadi beli emas salah satu alternatif paling aman untuk investasi. Apalagi di Galeri 24 ini gramasi emasnya beragam, bisa disesuaikan dengan budget kita,” ujarnya.

Tidak hanya di Jakarta, euforia berburu emas juga rata terjadi di seluruh outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Saat ini emas masih akan menjadi primadona di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Karena selain likuid, emas juga tahan terhadap inflasi untuk menjaga nilai kekayaan. Apalagi harga emas diprediksi masih akan terus merangkak naik, serta emas yang dipercaya menjadi instrumen investasi yang lebih aman dibandingkan dengan instrumen investasi lain saat ini.

“Alhamdulillah setelah libur lebaran animo masyarakat untuk memilih emas sebagai instrumen investasi cukup tinggi. Rata-rata Emas Galeri 24 yang diburu masyarakat 75 persen adalah emas batangan denominasi 5 gram sampai dengan 100 gram emas batangan dan 25 persen emas perhiasan. Hal ini menunjukan bahwa emas selalu menjadi produk investasi favorit masyarakat dari masa ke masa,” jelas Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Dwi Hadi Atmaka atau disapa Aat.

Bagi masyarakat yang ingin memiliki atau menambah portofolio investasi emas, PT Pegadaian juga memiliki produk investasi berbasis emas yang dapat dimiliki dengan mudah, cepat dan aman seperti Cicil Emas dan Tabungan Emas Pegadaian, bahkan kini Pegadaian juga menawarkan Deposito Emas yang tengah menjadi primadona layanan Bank Emas Pegadaian.

Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk membantu memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam upaya meng-EMAS-kan Indonesia.

Fay


Foto Saat Sidang Gugatan. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Pers (DP) tegas menyatakan Hendry Ch Bangun (HCB) tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) lagi sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hal itu karena HCB sudah diberhentikan (dipecat) oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat sebagai anggota PWI sejak 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024.

Demikian disampaikan Dewan Pers melalui Ade Wahyudin SH dan kawan-kawan dari LBH Pers sebagai Kuasa Hukum dalam Eksepsi di PN Jakarta Pusat melalui e-court pada 19 Maret lalu.

Sebelumnya, HCB mengatas-namakan PWI Pusat menggugat Dewan Pers dengan perkara perdata Nomor: 711/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst karena tidak terima "diusir" dari Lantai 4 Gedung Dewan Pers. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Achmad Rasyid Purba SH, MHum dengan Panitera Pengganti Dra Haridah Sulkam, MH.

Secara tegas, dalam eksepsi Dewan Pers sebagai Tergugat di poin 18 sampai 26 disebutkan bahwa HCB sebagai Penggugat sudah tidak memiliki lagi legal standing sebagai Ketum PWI Pusat. Argumentasi Dewan Pers sebagai berikut;

18. Bahwa Penggugat (HCB) dalam Gugatannya halaman 5 di poin c, mengakui dan menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan Kongres XXV tertanggal 26 September 2023 di Bandung Jawa Barat diantaranya menyempurnakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dengan masa kepengurusan 2023-2028.

19. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Dasar Penggugat menyebutkan “Kongres adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi organisasi sesuai dengan PD dan PRT”. Selanjutnya dalam Kongres tersebut salah satu agendanya menetapkan Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Dasar Penggugat.

20. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Rumah Tangga Penggugat, yang intinya Pengurus Harian di bawah koordinasi atau yang dapat mewakili Organisasi di dalam dan di luar yaitu Ketua Umum bersama sekretaris Jenderal. Sedangkan dalam Pasal 19 Jo Pasal 21 Peraturan Rumah Tangga Penggugat yang mana intinya menyebutkan Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa meningkatkan penghayatan, ketaatan KEJ (kode Etik Jurnalistik) dan KPW (Kode Etik Perilaku Wartawan), dimana Dewan Kehormatan menjadi lembaga satu-satunya menetapkan telah terjadinya pelanggaran KEJ dan KPW serta memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar.

21. Bahwa sebagaimana dalam penjelasan di angka 14 di atas, telah Penggugat jelaskan di halaman 5 huruf b dalam Gugatan a quo terkait susunan Pengurus (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum) dan Pengawas (Dewan Kehormatan) sehingga telah selaras dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Jo Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Anggaran Rumah Tangga Penggugat.

22. Bahwa dalam pemberitaan Kompas TV berjudul “Ketua Umum PWI Hendry Ch Diberhentikan Dewan Kehormatan, Ini Alasannya” dengan Link berita https://www.kompas.tv/nasional/523087/ketua-umum-pwi-hendry-ch-diberhentikandewan-kehormatan-ini-alasannya, dimana berita tersebut menjelaskan kalau Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberhentikan penuh Hendry Ch Bangun (Penggugat) dari keanggotaan PWI sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 16 Juli 2024.

23. Bahwa masih dalam pemberitaan tersebut, jauh sebelum adanya Pemberhentian penuh Hendry Ch Bagun (Penggugat) dari keanggotaan PWI, Dewan Kehormatan (Turut Tergugat III) telah menyampaikan surat Nomor:20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024 dengan perihal memberikan sanksi Peringatan keras kepada Hendry Ch Bangun (Penggugat), dimana hal tersebut telah sesuai dengan Kode Etik PWI Pasal 21 ayat 3 menyebutkan Putusan sanksi dapat berupa : a. Teguran Tertulis; b. Peringatan keras; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian penuh.

24. Bahwa selanjutnya dalam Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI dalam Pasal 10 menyebutkan: 1.) Tiada suatu badan, lembaga atau orang mana pun yang dapat menentukan anggota melanggar atau tidak melanggar serta menjatuhkan sanksi berdasarkan KPW, selain Dewan Kehormatan PWI. 2.) Perubahan dan pengesahan KPW ini dilakukan di Kongres

25. Bahwa selaras dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) maka Dewan Kehormatan PWI mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakan peraturan-peraturan tersebut sehingga menjadi dasar apa yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan telah berdasar hukum.

26. Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024, sepengetahuan Tergugat, tidak ada Upaya Hukum dalam hal mengajukan keberatan atau Gugatan ke pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan tersebut, malahan Penggugat mengubah struktur kepengurusan Dewan Kehormatan sebagaimana dalam halaman 5 huruf c dan d sehingga sejak Gugatan diajukan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing lagi dalam hal mengajukan Gugatan.

Karena itu dalam eksepsinya, Dewan Pers meminta majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Gugatan HCB tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijdke Ver Klaard) dan menghukum HCB sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Selain karena HCB tidak memiliki legal standing, Dewan Pers juga menilai gugatan HCB bersifat prematur/terlalu dini karena penggugat belum menyelesaikan pokok perkara secara proporsional (Eksepsi Dilatoria), Gugatan yang diajukan HCB  salah pihak (Error In Persona) serta Gugatan yang diajukan HCB tidak jelas dan Kabur (obscuur libel).

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang sebagai Turut Tergugat 2 dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo sebagai Turut Tergugat 3 memberi apresiasi, berterima kasih dan setuju 100 persen dengan eksepsi yang disampaikan Dewan Pers kepada majelis hakim.

"Eksepsi Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan HCB tidak punya lagi legal standing kita setuju 100 persen. Itu sejalan dengan Keputusan Nomor 50 Dewan Kehormatan PWI Pusat," tegas Zulmansyah, Senin (24/3/2025).

Sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara perdata 711/Pdt.G/2024 yang diajukan HCB di PN Jakpus, Zulmansyah dan Sasongko Tedjo tidak memberikan eksepsi. Tetapi 100 persen sama dan setuju dengan eksepsi yang disampaikan oleh Dewan Pers.

Secara organisasi, HCB sudah selesai di PWI sejak 16 Juli 2024. Dia bukan Ketum PWI lagi setelah dipecat DK PWI Pusat. Bahkan bukan lagi anggota PWI. "Karena itu berhentilah bermanuver menggugat perdata di pengadilan atau melaporkan pidana di kepolisian atau memecat anggota PWI yang tidak sejalan dengannya. Semua sia-sia saja, bikin malu dan memperburuk nama PWI saja," tutup Zulmansyah.

Fay



Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa pembekuan pengurus PWI Jawa Barat yang diketuai Hilman Hidayat oleh Hendry Ch. Bangun adalah tidak sah dan melanggar aturan organisasi.

Hendry Ch. Bangun, yang telah dipecat oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengambil keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk membekukan kepengurusan daerah. 

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa keputusan Hendry Ch. Bangun yang mengklaim membekukan PWI Jabar adalah tindakan ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. PWI Jabar tetap sah di bawah kepemimpinan Hilman Hidayat, yang secara resmi masih menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Barat. 

"Hendry Ch. Bangun sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan karena pelanggaran etik berat. Jadi, segala keputusan atau tindakan yang ia lakukan dengan mengatasnamakan PWI Pusat adalah ilegal," ujar Zulmansyah, Minggu (23/3). 

Hendry Ch. Bangun, dengan mengatasnamakan PWI Pusat, mengeluarkan keputusan pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). Hendry mengklaim bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat tidak patuh terhadap organisasi.

Namun, faktanya, Hilman Hidayat justru menjalankan aturan organisasi dengan benar, yakni mengikuti keputusan sah PWI Pusat yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang sah, menggantikan Hendry Ch. Bangun yang telah dipecat. 

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menyatakan bahwa pemecatan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekjen telah melalui prosedur organisasi yang benar dan sesuai dengan kode etik.

Pemecatan tersebut bahkan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata Sayid Iskandarsyah terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. 

"Kami ingin menegaskan bahwa organisasi ini memiliki aturan yang jelas dan harus dipatuhi. Tidak ada tempat bagi individu yang sudah dipecat untuk kembali membuat keputusan yang merusak tatanan organisasi," tegas Sasongko Tedjo. 
Seperti diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat sebelumnya memecat Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah melalui SK DK PWI Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat, yakni penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

Namun, Sayid Iskandarsyah menggugat keputusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2024/PNJkt.Pst. Pengadilan kemudia menolak gugatan tersebut, pada Rabu 19 Maret 2025 sehingga memperkuat legitimasi keputusan Dewan Kehormatan PWI. 

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Wina Armada Sukadi, mengingatkan bahwa PWI akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan ilegal dan merusak organisasi. 

"Kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak integritas organisasi ini dengan menerbitkan SK palsu atau membuat keputusan sepihak yang bertentangan dengan aturan PWI," katanya. 

Wina yang juga seorang advokat menyampaikan dengan adanya keputusan pengadilan ini, PWI Pusat meminta seluruh anggota dan pengurus daerah untuk tetap berpedoman pada aturan organisasi yang sah, serta tidak terpengaruh oleh keputusan ilegal yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Fay



Wakil Kepala BP Batam Hadiri Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: BP Batam menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, pada Selasa (4/3/2025). 

Waki Kepala BP Batam Li Claudia Chandra hadir langsung dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK per Semester II Tahun 2024 dan Pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan DJPKN V.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat dipimpin oleh Anggota V Badan Pemerika Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi.

Entry Meeting Pemeriksaan berlangsung bagi para entitas yang berada di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan BPKH Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agama, Nasarrudin Umar. 

Li Claudia menjelaskan bahwa BPK RI mengumumkan jika seluruh Kementerian dan Lembaga di lingkungan Ditjen PKN V sampai dengan batas waktu 28 Februari 2025, telah menyampaikan laporan keuangan unaudited Tahun 2024. 

Oleh karenanya, BPK memberikan apresiasi kepada Para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang telah berkomitmen dan serius dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di masing-masing institusinya, khususnya melalui penyampaian laporan secara tepat waktu.

Ia mengungkapkan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi dalam melaksanakan bagian integral untuk menciptakan transformasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih tentu kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif sekaligus memberikan asistensi kepada para K/L khususnya kami di BP Batam. Hal ini menjadi upaya fundamental dan menjadi bagian penting dari integrasi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam.” Ungkap Li Claudia. 

Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Li Claudia menuturkan ia beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat kembali menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 bagi BP Batam.

Wakil Kepala BP Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam pun berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK RI untuk menjadi perbaikan di tahun ini.

Hal ini sebagai wujud komitmen kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola dengan lebih baik.

“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendesiminasikan permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran, sehingga ke depan kita dapat memitigasi untuk pencegahan permasalahan terulang. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK dan segera kami akan sinkronkan dengan jajaran.” Kata Li Caludia.

Red



Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sehari setelah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (26/02) lalu, animo masyarakat terhadap layanan Bank Emas Pegadaian semakin meningkat, khususnya untuk layanan Deposito Emas. 

Tidak tanggung-tanggung, saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak naik hingga tembus lebih dari 400 Kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar 300 kg.
 
Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan, “Dalam waktu dua minggu saja  Deposito Emas berhasil mencapai 300 kg atau 500 milyar. Itu belum diresmikan, apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya kedepan masyarakat semakin tertarik dalam berinvestasi melalui deposito emas.

Disamping mendapatkan gain, mereka akan mendapatkan imbal hasil dari deposito tersebut,” ungkap Damar damar konferensi pers (26/02).
 
Deposito Emas merupakan salah satu produk andalan Bank Emas Pegadaian yang dapat menjadi salah satu pilihan berinvestasi yang menjanjikan bagi masyarakat. 

Pasalnya, fitur penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi, dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggaraan kegiatan usaha bulion berdasarkan kesepakatan antara para pihak, dalam hal ini Pegadaian dan Nasabah. 
 
Adapun keunggulan dari Deposito Emas, selain emas aman karena diasuransikan, tenor deposito juga flexibel dengan imbal hasil. Syarat dan ketentuan Deposito Emas, nasabah tentu harus memiliki rekening Tabungan Emas Pegadaian, melakukan upgrade menjadi akun premium pada Aplikasi Pegadaian Digital vers 6.1.0 dan bertransaksi minimal 5 gram. 
 
Sementara itu, DIrektur Utama BRI yang merupakan induk usaha Pegadaian mengaku optimis, keberadaan Bank Emas Pegadaian dapat semakin dekat dengan masyarakat untuk mengatasi masalah tanpa masalah. 
 
“Sekarang sudah ada Bank Emas. Sebenarnya dari dulu Pegadaian sudah menjalankan ini, jika anda punya emas, silahkan di transaksikan, di simpan di Bank Emas ini (Pegadaian), tentang keamanan, dijamin aman lahir dan batin,” jelas Sunarso.
 
Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Dengan bangga, Presiden menyambut lahirnya Bank Emas pertama di Indonesia.
 
“Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Presiden dalam sambutannya pada saat peresmian Bank Emas Pegadaian.
 
Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri, sehingga dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, meningkatkan cadangan emas negara, dan mengurangi ketergantungan pada penyimpanan emas di luar negeri. 

Disamping itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga Rp 245 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
 
Pegadaian adalah perusahaan jasa keuangan pertama yang mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024 lalu, yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. 

Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Fay


Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani.

Hadir juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

“Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Presiden dalam sambutannya, Rabu (26/02/2025).

Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri.

Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

“Saya ucapkan terimakasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Presiden Prabowo.
 
Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.
 
“Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar (26/02).
 
Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia.

Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.
 
Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.
 
Setelah  resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram.
 
Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

Fay



Foto: Istimewa (Net). 

ANAMBAS|KEPRIAKTUAL.COM: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Anambas memastikan bahwa proses hukum terhadap SA (36), mantan Unit Head PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kabupaten Kepulauan Anambas, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. SA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang hasil Cash On Delivery (COD) milik JNE Cabang Anambas, dengan nilai kerugian mencapai Rp157 juta, Kamis ( 06/02/2025 )

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., melalui Kasatreskrim Polres Kepulauan Anambas, IPTU Alfajri, S.H., menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Dari tahap penyelidikan hingga penetapan tersangka, kami telah menjalankan seluruh prosedur sesuai peraturan dan standar operasional (SOP) yang berlaku," ujar IPTU Alfajri

Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Kepulauan Anambas, IPTU Rudi Luis, S.H., menjelaskan bahwa penyidik awalnya memanggil SA sebagai saksi. Pemanggilan dilakukan di Polsek Bengkong, Kota Batam, sebagai lokasi alternatif karena SA berada di sana. 

Dalam pemeriksaan, SA mengakui bahwa uang COD JNE Anambas digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

"Pengakuan tersangka selaras dengan keterangan saksi lainnya, termasuk dari kurir dan pihak JNE Batam. Berdasarkan hasil penyelidikan, kami menemukan unsur tindak pidana sehingga dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan status SA menjadi tersangka," jelas IPTU Rudi Luis

Setelah gelar perkara penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap SA, keputusan ini diambil karena penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Anambas telah mengantongi bukti yang cukup dan menghindari risiko tersangka melarikan diri.

"Setelah gelar perkara, kami langsung menerbitkan surat penetapan tersangka dan melakukan penangkapan. Kami tidak lagi mengeluarkan surat pemanggilan karena kuatnya bukti yang ada," tambahnya.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik, setelah dilakukan penangkapan, namun karna tempat tinggal atau kediaman yang cukup jauh sehingga waktu perjalanan melampaui batas yang ditentukan oleh undang undang maka penyidik menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka ,dan belum dilakukan penahanan.

Selanjutnya tersangka SA langsung di bawa ke Polres Kepulauan Anambas dengan menggunakan transportasi laut dan dihadapkan ke penyidik selanjutnya tersangka SA dilakukan penahanan.

“Kami juga telah memberitahu pihak keluarga SA mengenai proses ini, termasuk memberikan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka SA dan surat penangkapan yang telah diterima langsung oleh keluarga tersangka SA," ujarnya.

Dalam kasus ini, total kerugian sebesar Rp157 juta dihitung berdasarkan kalkulasi tim manajemen JNE Cabang Utama Batam. Kerugian tersebut terdiri dari selisih uang COD yang tidak disetorkan SA, sekitar Rp78 juta, serta kerugian akibat barang-barang konsumen yang hilang di gudang JNE Anambas akibat melebihi batas waktu pengiriman.

"Uang COD yang diterima dari kurir seharusnya disetorkan langsung ke JNE Batam dalam waktu 1-2 hari. Namun, tersangka SA hanya mengirim sebagian, menyebabkan selisih sekitar Rp78 juta. Selain itu, barang-barang konsumen yang tidak segera dikembalikan ke JNE Batam juga menambah nilai kerugian hingga total mencapai Rp157 juta," pungkas IPTU Rudi Luis.

Dengan bukti yang kuat, Satreskrim Polres Kepulauan Anambas terus melanjutkan proses hukum terhadap SA sesuai ketentuan yang berlaku.

Polres Kepulauan Anambas senantiasa berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Red


Foto Bersama usai menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama  di Kementrian  Hukum RI

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang diwakili oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto berkesempatan untuk menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum RI dengan 29 kementerian dan lembaga setingkat kementerian, Jum’at (24/1/2025).

Berlangsung di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, penandatanganan ini bertujuan untuk membangun kerjasama antar lembaga dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta pelayanan masyarakat.

Di samping itu, agenda tersebut sekaligus menjadi bagian integral dalam memperkuat sinergi antar kementerian serta lembaga setingkat kementerian guna mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas.

“Melalui penandatanganan MoU ini, kita berharap kepastian hukum bisa lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi maupun ekonomi di Kota Batam,” ujar Purwiyanto usai kegiatan.

Ia menuturkan, kolaborasi antara Kementerian Hukum RI dan BP Batam akan memberikan manfaat terhadap pelayanan dan kemudahan berbagai urusan hukum serta regulasi bagi investor.

Dengan mekanisme dan panduan kerjasama dari Kementerian Hukum, Purwiyanto meyakini jika hal tersebut dapat menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi unggulan investasi terbaik di Indonesia.

“Melalui MoU ini pula, harapannya hal-hal yang kita kerjakan dari segi hukum akan lebih baik, lebih lancar dan aman.  Sehingga kawan-kawan di teknis tidak terganggu energinya apabila urusan hukum serta regulasi bisa terselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Senada, Sekjen Kementerian Hukum RI, Nico Afinta jika kegiatan ini juga memiliki tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju dan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kerjasama memiliki landasan hukum yang kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini,” jelasnya. (*)



Lapangan Tenis yang terletak di kawasan Museum Timah Indonesia Mentok, Bangka Barat.

BANGKA BARAT|KEPRIAKTUAL.COM: Untuk mendukung kegiatan olahraga masyarakat, PT Timah menyediakan lapangan tenis yang terletak di kawasan Museum Timah Indonesia Mentok, Bangka Barat. Lapangan tenis ini kerap digunakan masyarakat untuk berlatih dan maupun sekadar berolahraga. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Mentok Tenis Club (MTC).

Sekretaris Mentok Tenis Club David mengatakan Lapangan Tenis MTI, dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana olahraga tenis.

"Muntok Tenis Club tergabung dari berbagai usia, tua muda, juga pria dan wanita. Setiap hari senin dan Jumaat pada sore hari latihan untuk dewasa. Sedangkan anak-anak dan remaja latihan tenis sabtu Minggu pagi mulai jam 7 sampai siang," kata David.

David bersyukur PT Timah memberikan fasilitas lapangan untuk latihan olahraga tenis, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hobi. Bahkan lapangan ini digunakan para atlet tenis untuk latihan apalagi letaknya yang strategis.

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada PT Timah, fasilitas lapangan tenis, memberikan manfaat buat masyarakat khususnya atlit tenis," katanya.

Sehubungan akan dilaksanakannya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), dirinya berharap PT Timah dapat merenovasi lapangan.

"Kami berharap PT Timah dapat merenovasi lapangan karena nanti akan dilaksanakan POPDA. Lapangan ini akan dijadikan tempat bertanding atlit. Selain itu lapangan tenis ini juga dijadikan tempat bertanding. Melalui even tersebut melahirkan beberapa atlit muda berbakat," katanya.

Atlit Muda Tenis Bangka Barat Al Varo Vidrin (13) mengaku kerap latihan tenis Lapangan Tenis Museum Timah. 

"Setiap jadwal latihan, kita latihan di sini, juga pernah tanding dengan orang dewasa. Terima kasih kepada PT Timah akan fasilitas yang diberikan," ujar Peraih Juara Satu Ganda dalam Kejurnas IMTC di Palembang.

Senada rekan AlVaro, Rifat (11) mengaku Ia ingin berprestasi di POPDA mendatang.
"Sering berlatih tenis di sini, harapannya POPDA nanti dapat prestasi yang terbaik," ucapnya. 

(A.Yahya)


Karyawan saat Apel K3

PANGKALPINANG|KEPRIAKTUAL.COM: PT Timah kembali menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses bisnis perusahaan.

Salah satu wujud komitmen dalam penerapan K3, Division Processing And Rifenery PT Timah menggelar Apel K3 di Lapangan Upacara Division Processing & Refinery, Senin, (13/1/2025).

Sub Division Head Processing and Rifenery Kopdi Kardi Saragih yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan amanat Menteri Tenaga Kerja RI.

Apel K3 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya budaya K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

PT Timah menyadari, keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya kewajiban tapi tanggung jawab bersama yang harus selalu diimplementasikan dalam setiap pekerjaan.

Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan, penerapan K3 secara konsisten tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada karyawan, tetapi juga mendorong terciptanya keberlanjutan bisnis perusahaan.

"Budaya K3 menjadi salah satu prioritas utama Perusahaan dan mengajak seluruh elemen perusahaan dan mitra usaha untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat," katanya.

Ke depan, PT Timah terus meningkatkan penerapan K3 melalui penguatan budaya keselamatan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Perusahaan juga akan terus melibatkan karyawan dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan, menjadikan K3 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan perusahaan. (A.Yahya)


Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2025 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) foto bersama.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2025 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan audiensi dengan Plh Gubernur Kalsel Dr Roy Rizali Anwar ST MT sekaligus soft launching HPN, Jumat (10/01/2025) di Banjarmasin.

Soft launching dihadiri panitia HPN dari PWI Pusat yakni Ketum PWI Hendry CH Bangun, Sekjen PWI M Iqbal, Bendahara Umum M Nasir dan pengurus lainnya. Turut hadir Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie didampingi sejumlah pengurus.

Pada audiensi dan soft launching ini, Sekdaprov Roy Rizali Anwar juga membawa beberapa kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Muslim, Asisten III Setdaprov Ahmad Bagiawan.

Hadir juga, Kepala Dinas Koperasi UKM Gusti Yanuar Rifai, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan H Berkatullah.

Roy menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel selalu siap mendukung kegiatan bertaraf nasional seperti HPN ini. 

Menurut Roy, dengan keberadaan kegiatan seperti HPN, akan berdampak pada perekonomian masyarakat Kalsel. 

Sebab, banyak masyarakat dari luar daerah yang datang, berbelanja serta mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kalsel.

Menurut Roy lagi, pengalaman sebagai tuan rumah HPN 2020 akan menjadi modal untuk menyelanggarakan  kegiatan serupa yang lebih baik.

Soft Launching HPN 2025 ditandai dengan  penyerahan foto logo dan maskot HPN dari Ketum PWI Hendry CH Bangun kepada Sekdaprov Roy Rizali Anwar.

Puncak acara HPN 2025 mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa”, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Ketua HPN 2025 Raja Pane dalam laporannya menyebutkan, pihaknya sudah melakukan persiapan cukup matang untuk penyelanggaraan kegiatan nanti, termasuk melayangkan surat ke pengurus PWI di 34 provinsi.

Raja Pane dibantu tim lain, juga memaparkan rangkaian kegiatan yang dijadwalkan pada tanggal 9-12 Februari nanti.

HPN 2025 akan diisi dengan seminar bertema  "Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara" yang akan mengundang Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Gubernur Kalsel H Muhidin, dan narasumber terkait lain.

Seminar lain terkait teknologi AI dan media massa yang mengundang para narasumber berkompeten di tingkat nasional dan lokal. 

Kemudian seminar investasi terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu, direncanakan sederet menteri kabinet Merah Putih akan menjadi narasumber seminar-seminar nasional.

Salah satunya Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid sebagai  narasumber seminar “Pers Penumpang Gelap".

Selanjutnya, Ketum PWI Hendry CH Bangun menambahkan, persiapan terus dimatangkan oleh tim untuk kesuksesan pelaksanaan HPN 2025.

Hendry juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kalsel atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada jajaran  PWI dalam setiap kegiatan.

Fay


Penanaman pohon PT. Timah. 

PANGKALPINANG|KEPRIAKTUAL.COM : PT Timah terus berkomitmen untuk melaksanakan good mining practice dalam proses bisnis perusahaan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi salah fokus perusahaan.

Salah satu program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT Timah ialah melaksanakan penanaman pohon berkala di lahan kritis maupun di lahan bekas tambang. Penanaman pohon merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berfokus pada rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Anggota holding Industri Pertambangan MIND ID ini juga berkomitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Pohon yang ditanam juga beragam seperti pohon produktif, pohon endemik, mangrove, pohon buah dan beragam jenis pohon lainnya. Pada HUT ke-48 lalu, PT Timah juga telah menanam 48.000 pohon yang dilaksanakan di wilayah operasional perusahaan.

Dalam melaksanakan penanaman pohon, PT Timah juga berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas peduli lingkungan, pemerintah daerah, dan pelajar. Perusahaan juga mendukung kegiatan penghijauan yang digalakkan Pemerintah.

PT Timah juga telah menanam ribuan pohon mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau.

Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan, penanaman pohon secara berkala ini tidak hanya untuk menghijaukan kembali lahan yang terdegradasi, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kualitas udara.

"Program penanaman pohon ini telah menjadi agenda rutin PT Timah sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga lingkungan. PT Timah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggalakkan penanaman pohon," ucapnya.

 (*)


PT. Timah gelar peringatan ibu. 

PANGKALPINANG|KEPRIAKTUAL.COM:  PT Timah Tbk terus mendukung pemberdayaan pekerja perempuan melalui program Women In Tins. Program ini diharapkan dapat meningkatkan peran pekerja perempuan secara profesional maupun personal.

Kali ini, PT Timah Tbk kembali melaksanakan kegiatan Social Interaction Women In Tins yang mengusung tema "Peran Perempuan Tambang untuk Seni, Sosial dan Budaya Negeri" di Graha Timah Pangkalpinang (13/12/2024).

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan menyambut Peringatan Hari Ibu. Dimana para peserta yang hadir dalam kegiatan ini kompak mengenakan pakaian adat.

Program Women In Tins, merupakan upaya anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri bagi pekerja perempuan. Hal ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yakni kesetaraan gender dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Para perempuan tambang yang ada di PT Timah Tbk tidak hanya memiliki peran pada operasional perusahaan saja, tetapi juga memiliki peran yang besar dalam mendukung kegiatan seni, sosial, serta budaya yang ada di Indonesia.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan Komunitas Perempuan Timah adalah upaya perusahaan dalam mendorong para perempuan di PT Timah Tbk untuk memiliki pesona dan kemampuan berelasi yang baik.

"Dengan jumlah sekitar 5%, para perempuan yang ada di PT Timah tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menduduki posisi manajemen dan juga berkontribusi bagi perusahaan, saling memberi kesempatan untuk belajar serta meningkatkan pengetahuan teknis dan soft skills,"ucapnya.

Program Women In Tins kali ini terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari Cultural Interaction yang membahas mengenai seni budaya Melayu, menghias tas anyaman bersama anak panti asuhan, personal color analysis, parade baju kurung dari para perempuan tambang, dan juga penyerahan bantuan kepada panti asuhan serta lapas perempuan.

Narasumber kegiatan ini,Juwita Handayani yang merupakan pemilik dari Sanggar Lawang Budaya, menyampaikan pesan untuk para perempuan PT Timah Tbk untuk selalu memiliki relasi yang baik dengan sesama perempuan dan tetap melestarikan adat istiadat yang ada, khususnya di Bangka Belitung.

"Para perempuan yang ada di Timah harus selalu membudayakan pakaian adat Bangka, menjunjung tinggi adat istiadat Melayu yang ada, dan harus selalu bersikap kompak dan juga damai dengan sesama perempuan,"ujarnya. (*)


Giat Siswa TK Santa Maria Bangka Barat


BANGKA BARAT|KEPRIAKTUAL.COM: Untuk mendukung pengembangan nilai-nilai sosial dan peringatan Hari Besar Keagamaan, PT Timah menyerahkan bantuan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru ke TK Santa Maria, Mentok, Kabupaten Bangka Barat,pada Kamis (12/12/2024).

Bantuan dari PT Timah ini akan digunakan TK Santa Maria untuk melaksanakan kegiatan peringatan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Kepala Sekolah TK Santa Maria Sumiyati menceritakan, pihaknya tak menyangka akan mendapatkan bantuan dari PT Timah untuk mendukung kegiatan di sekolah mereka.
"Kami tak menyangka, karena ini pertama kali membangun relasi dan mengajukan permohonan bantuan ke PT Timah, ternyata responnya sangat baik," katanya.

Sumiyati menyebutkan, bantuan dari PT Timah akan digunakan untuk kegiatan para pelajar menggelar lomba menyambut Natal dan Tahun Baru.

"Bantuan PT Timah ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan anak-anak dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru yaitu lomba bersama orang tua,"jelas Sumiyati.
Dirinya mengapresiasi PT Timah yang telah mendukung kegiatan di sekolah mereka. Dirinya berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat terus berlanjut.

"Selama ini kami tidak tahu, kalau PT Timah punya banyak program untuk membantu masyarakat. PT Timah ternyata sangat peduli kepada dunia pendidikan dan masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima.kasih kepada PT Timah,"ucapnya.

Sementara itu, Guru pembimbing TK Santa Maria Restu Hutasoit menyebutkan, PT Timah juga memberikan edukasi tentang bahaya api dan cara memadamkan kepada anak asuhnya.

"PT Timah juga memberikan edukasi tentang bahaya api dan cara memadamkan kebakaran kepada anak anak dan guru, dari situ kami menjalin relasi dan berkomunikasi, ternyata PT Timah program kepeduliaan sosialnya,"kata Restu. (*)


Pelepasa liaran Tukik oleh PT. Timah Tbk dan Grup MIND ID, BKSDA Sumsel.

BELITUNG|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka memperingati World Wildlife Conservation Day atau Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia pada 4 Desember, PT TIMAH Tbk bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Alobi Foundation, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, dan Grup MIND ID (PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia) melepasliarkan 74 tukik penyu sisik di Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung (6/12/2024).

Kegiatan ini merupakan bentuk employee volunteering melalui kolaborasi pelestarian lingkungan yang mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Para karyawan perusahaan turut dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran dan mempererat hubungan emosional dengan upaya pelestarian lingkungan.


Tukik yang dilepaskan berasal dari serahan masyarakat kepada BKSDA Sumsel Resor Konservasi Eksitu Wilayah XIII Belitung. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Hewan dari Alobi Foundation, pelepasliaran dilakukan untuk mengembalikan tukik ke habitat aslinya di laut.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Forum Group Discussion (FGD) Elevate Together Toward Risk Management Excellence Grup MIND ID yang berlangsung di Pulau Belitung.

Nur Hidayat Nurdin, Direktur Manajemen Risiko & HSSE MIND ID menyampaikan bahwa salah satu program penting yang dilakukan Grup MIND ID adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.

"Pelepasliaran tukik ini merupakan bagian dari upaya melindungi satwa liar yang dilindungi, seperti penyu sisik yang populasinya terus menurun akibat banyaknya predator dan dikonsumsi manusia," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen Grup MIND ID untuk terus meningkatkan program CSR yang mendukung pelestarian alam dan sosial.

"Penyu menjadi salah satu fokus utama kami karena merupakan hewan langka yang perlu dilestarikan. Harapan kami, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dilakukan secara rutin di waktu-waktu mendatang," tambahnya.


Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah XIII Belitung, Junaidi, menambahkan bahwa penyu hijau adalah salah satu jenis yang sering ditemukan di perairan Belitung dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia.

“Harapan kami, pelepasliaran tukik ini dapat melestarikan populasi penyu di alam, khususnya di perairan Belitung. Upaya melindungi penyu harus dilakukan dengan menjaga habitatnya, seperti tidak membuang sampah ke laut dan tidak mengambil atau mengonsumsi telur penyu,” jelas Junaidi.

Endi R. Yusuf Perwakilan Alobi Foundation menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

“Keberadaan tukik sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem laut. Upaya konservasi harus melibatkan banyak pihak karena menjaga satwa liar adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Luthfie Avian, Kabid PPKLH DLH Kabupaten Belitung memberikan apresiasi kepada MIND ID Grup yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.

"Semoga kegiatan ini terus dilakukan untuk pelestarian satwa tukik di Kabupaten Belitung. ada beberapa tempat pelestarian tukik di Belitung. Selain di Tanjung Kelayang, juga ada di Selat Nasik di Pulau Kimar, Desa Mentigih di Pulau Pasar," ucapnya.

Dengan pelepasliaran ini, diharapkan tukik dapat tumbuh dewasa, berkontribusi pada regenerasi populasi penyu sisik, dan memperkuat ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan. 

(A.Yahya)


Penyuluhan kesehatan gratis yang dilakukan oleh PT. Timah. 

BELITUNG TIMUR|KEPRIlAKTUAL.COM: PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyuluhan gizi yang dilaksanakan di SDN 21 Gantung Kabupaten Belitung Timur, Jumat (6/12/2024).

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Mobil Sehat Sehat PT Timah ini juga dilakukan bersama dengan tenaga medis dari Puskesmas Gantung.

Sebelumnya, Anggota Holding Pertambangan MIND ID ini juga berkolaborasi dengan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Bangka Belitung (AIMI Babel) memberikan penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan di Desa Cupat Kabupaten Bangka Barat.

Penyuluhan gizi ini diberikan dalam rangkaian uji coba program Makan Bergizi Gratis kepada anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar sehingga materi penyuluhan juga ditekankan pada gizi seimbang untuk anak anak yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan anak terkait Indeks Massa Tubuh anak (IMT anak).

Kepala Puskesmas Gantung drg. Ayu Nilamsari saat ditemui setelah disela-sela penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan menyampaikan tentang pentingnya edukasi terkait gizi yang seimbang untuk pertumbuhan anak.

Ada tiga point yang harus dilakukan dalam menyiapkan menu gizi seimbang untuk anak yaitu pemberian makanan dengan gizi seimbang, edukasi makanan gizi seimbang dan pembiasaan makan dengan menu gizi seimbang.

Menurutnya, saat ini banyak anak-anak sekarang yang kurang suka dengan sayuran, untuk itu harus dilakukan pembiasaan terhadap anak-anak untuk makan makanan dengan menu gizi seimbang. Anak-anak harus mengetahui dalam satu piring makanannya harus mengandung protein hewani, nabati, karbohidrat yang cukup dan buah-buahan,

Hal ini juga harus didukung oleh kader kader gizi baik itu di puskesmas maupun di sekolah dan yang paling penting adalah dukungan orang tua untuk memberikan gizi seimbang untuk anak anaknya.

"Agar kebutuhan gizi seimbang untuk anak anak terpenuhi dan ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak, prestasi belajar, sistem kekebalan tubuh dan fungsi otak", ujarnya.

Sementara itu, Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan, PT Timah terus berkomitmen untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah melalui berbagai program.

"Program edukasi gizi seimbang untuk anak-anak ini juga selaras dengan Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Untuk itu, PT Timah juga turut mengambil peran dalam menyukseskan program ini dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah Belitung Timur," ucap Anggi.

Ia berharap, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi para pelajar sehingga bisa mendukung Indonesia Emas 2045.

(A.Yahya)


Upacara HUT RI ke 79 oleh PT. Timah. 

PANGKALPINANG|KEPRIAKTUAL.COM:  Memeringati HUT ke-79 Republik Indonesia, PT Timah melaksanakan upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang dilaksanakan di Halaman Kantor Pusat PT Timah pada Sabtu (17/8/2024).

Upacara ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah operasional PT Timah untuk Memeringati HUT ke-79 Republik Indonesia dengan tema 'Nusantara Baru Indonesia Maju'

Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Nur Adi Kuncoro bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-79 RI di Kantor Pusat PT Timah.

Insan Timah tampak khidmat mengikuti rangkaian upacara bendera yang sudah dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Direktur SDM PT Timah Hendra Kusuma Wardana mengajak Insan Timah memaknai momentum hari Kemerdekaan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan bekerja dengan baik untuk mengembalikan kejayaan timah.

Menurutnya, timah merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang berperan untuk mendukung kemajuan negara.

"Nusantara Baru Indonesia Maju, apapun yang kita lakukan di masa lalu itu merupakan arah menuju kedepan yang baru dan maju. Sekarang Insan Timah harus memiliki pikiran baru Indonesia baru dan timah jaya," katanya.

Menurutnya, Insan Timah juga harus meneladani tokoh Pahlawan Nasional Depati Amir yang berjuang kala itu untuk kemerdekaan Indonesia.

Senada, Pgs Sekretaris Perusahaan PT Timah Rendy Kurniawan mengatakan, dalam momentum kemerdekaan ini mengajak Insan Timah untuk mengembalikan kejayaan timah.

"Kita berharap situasi kedepan akan lebih baik, momentum 17 Agustus ini kita mengingat kembali perjuangan para founder dan tokoh negara. Ini momentum untuk mengembalikan kejayaan timah. Maknailah perjuangan para pahlawan Depati Amir bagiamana menjaga daerahnya memberikan perlawanan. Kita maknai perjuangan agar kita bisa kokoh di dalam bersama untuk mengembalikan kejayaan timah," ucapnya.

A.Yahya


Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menerima penghargaan dari Presiden ISSA, Mohammed Azman.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), Kamis (8/4/2024). 

Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.

Dalam acara tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi. 

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

"UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucap Mohammed Azman. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. 

Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). 

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung. 

"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron. 

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik 

"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar Ghufron. 

Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan. 

"Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat. 

"Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama," kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.

"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN," tandas Ghufron. 

Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. 

"Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," kata Ghufron. 

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik. 

"Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN," tutup Ghufron.

Untuk wilayah BPJS Kesehatan Cabang Batam yakni Kota Batam dan Karimun, keduanya ikut diundang dalam kegiatan UHC Award karena sudah mencapai UHC dengan capaian sebagai berikut. Kota Batam dengan capaian 98,60% dari total penduduk 1.260.785 jiwa dan Kabupaten Karimun dengan capaian 97,12% dari total penduduk 270.121 jiwa

Fay


Diskusi tentang mempelajari pengelolaan operasi Ekselen serta sistem pembakaran.

BANGKA|KEPRIAKTUAL.COM: PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), anak usaha dari PT Dirgantara Indonesia, melakukan kegiatan _benchmarking_ ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) _Mobile Power Plant_ (MPP) Air Anyir, Bangka dengan kapasitas 4 x 25 MW. _Benchmarking_ yang dilakukan oleh PT NTP ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan operasi Ekselen serta sistem pembakaran yang dapat beroperasi dengan _dual fuel system_ di unit MPP PLTG Air Anyir.

Melalui kegiatan ini, PT NTP berharap dapat mengembangkan dan mempercepat akselerasi kemampuan perusahaan dalam negeri menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini juga merupakan langkah nyata PLN Batam dalam mendukung kemajuan teknologi dan pengembangan industri energi di Indonesia.

Tatag Waspodo Manager Sales & Trading Industrial Turbine PT NTP, dalam kunjungan bersama tim engineernya, mengungkapkan bahwa _benchmarking_ ini merupakan kesempatan berharga untuk mengamati dan menambah pengetahuan terhadap pembangkit listrik yang dengan sistem pengaturan bahan bakar yang berbeda.

"Dengan memahami lebih dalam tentang teknologi _dual fuel system_, kami berharap dapat menerapkan pengetahuan ini untuk meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi energi di proyek-proyek kami di masa depan," ujar Tatag.

Melalui kegiatan benchmarking ini Tatag berharap dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara berbagai pihak dalam industri energi, serta mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. 

”Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan kapabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia,” tutup Tatag.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana _Mobile Power Plant_ Bangka Belitung, PT PLN Batam, Arif Budiman menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan teknologi dan kemampuan industri energi dalam negeri. 

"Kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi dan berbagi pengetahuan, kita bisa mencapai kemajuan signifikan dalam sektor energi," beber Arief.

Arif menambahkan bahwa melalui benchmarking ini, Ia optimis PT NTP dan PLN Batam akan mengambil peran penting pada sektor energi Indonesia yang akan semakin maju dan mampu bersaing di kancah global.

”Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana teknologi dan industri dalam negeri mampu menjadi pilar utama pembangunan nasional,” tambahnya lagi.

”Semoga ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan PT NTP dan PLN Batam untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan teknologi di Indonesia,” pungkas Arif.

Redaksi


PLN Realisasikan PMN


PEKANBARU|KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 274 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Cimpur, Dusun IV Pauh Ranap dan Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau kini bisa menikmati listrik 24 jam. 

Hal ini setelah PT PLN (Persero) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sukses menghadirkan listrik di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dalam upaya mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Kehadiran listrik 24 jam ini disambut suka cita oleh warga setempat. Ahwan salah satu warga Dusun Cimpur mengatakan, masuknya listrik di wilayahnya menjadi berkah bagi warga yang telah lama mendambakan akses listrik.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah bekerja keras melistriki daerah kami. Masuknya listrik ini membawa berkah dan harapan baru bagi kami. Sebelum PLN masuk, kami hanya menggunakan penerangan yang terbatas dan seadanya saja, namun sekarang kami sudah bisa menikmati penerangan listrik 24 jam. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan PLN yang telah menghadirkan listrik di dusun kami,” kata Ahwan, Minggu (12/5/2024). 

Kebahagiaan yang sama juga diungkapkan oleh Sukirno warga Dusun IV Pauh Ranap yang sehari-hari berprofesi sebagai petani. Selain memberikan berbagai kemudahan, masuknya listrik PLN baginya juga mampu meringankan beban ekonomi warga. Sebelum hadirnya listrik PLN, dirinya menggunakan listrik genset berbahan bakar minyak dengan biaya operasional Rp 1,4 juta per bulan.

“Listrik yang mengalir dari genset pun hanya menyala 6 jam perhari. Tetapi sekarang sejak menggunakan listrik PLN, biaya perbulannya hanya Rp 150 ribu dan listriknya pun 24 jam. Sangat murah dan terjangkau,” kata Sukirno.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diamanahi bidang kelistrikan, pihaknya berkomitmen mendukung Pemerintah untuk meningkatkan elektrifikasi nasional. Hal ini juga selaras dengan wujud kehadiran negara dalam mengamalkan keadilan energi sejalan dengan sila kelima Pancasila.

”Ini merupakan wujud nyata negara hadir bagi saudara kita yang berada di wilayah 3T. Dengan dukungan Pemerintah melalui PMN, perseroan terus mengupayakan pembangunan akses kelistrikan hingga ke ujung negeri sebagai wujud pengamalan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Darmawan.

Darmawan berharap kehadiran akses listrik bagi warga mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah 3T khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Pihaknya pun berkomitmen untuk mengeskalasi elektrifikasi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

”Kami berharap dengan hadirnya akses kelistrikan di wilayah 3T bisa mendukung aktivitas dan produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan di Indonesia,” lanjut Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Riau & Kepulauan Riau (UIDRKR), Parulian Noviandri ikut menambahkan, guna menghadirkan akses kelistrikan di wilayah tersebut pihaknya membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 11 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah 11 kms dan trafo distribusi sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing 100 kiloVolt Ampere (kVA).

Meski wilayah tersebut berlokasi cukup terpencil atau berjarak sekitar 236 Km dari Kota Pekanbaru dan 100 Km dari Kota Rengat yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Indragiri hulu, tak menyulutkan semangat insan PLN guna menghadirkan akses kelistrikan bagi saudara-saudara di wilayah 3T.

”Kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas menyebabkan kesulitan mobilisasi material. Namun segala kesulitan tersebut tak membuat kami menyerah dan kami terus berusaha untuk melistriki semua pelosok negeri dengan sumber daya yang dimiliki agar rasio elektrifikasi bisa mencapai 100%, sehingga masyarakat di dusun-dusun terpencil dapat menikmati listrik,” tutup Parulian. (r)


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.