Monday, July 15, 2019

TJ: Adian Napitupulu dan Trenggono Layak Masuk Kabinet

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Monday, July 15, 2019    
Ketua Umum Relawan TJ, Andre Opa Sumual. 
KEPRIAKTUAL.COM: Sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi, Relawan Teman Jokowi (TJ) juga tak luput mengamati perkembangan yang terjadi paska penetapan pemenang Pilpres 2019 oleh KPU.

Relawan TJ dalam pertemuan internalnya juga membahas siapa-siapa sosok yang pantas masuk menjadi pembantu dalam kabinet Jokowi- KH Maruf Amin.

“Walau susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tapi Teman Jokowi sebagai organisasi relawan pendukung juga ingin sumbang saran dan masukan. Soal diterima atau tidak itu hak Presiden,” kata Andre OPA Sumual, Ketua Umum Relawan Teman Jokowi saat ditemui di acara Visi Indonesis di Sentul Int’l Convention Center.

Menurut Opa, internal Teman Jokowi membicarakan beberapa nama. Tentu dengan berbagai pertimbangan, teristimewa kemampuan dalam mendampingi dan membantu Jokowi mewujudkan Nawacita Plus menuju Indonesia maju.

“Layak tidaknya seseorang menjadi pembantu Presiden tentu bergantung kepada kemampuan berpikir, bertindak, mengambil keputusan, loyalitas serta riwayat perjuangan tentunya,” kata Opa.

Dua nama yang menonjol dalam diskusi internal Teman Jokowi adalah Adian Napitupulu dan Sakti Wahyu Trenggono.
Adian Napitupulu adalah tokoh populer karena sepak terjangnya dalam berbagai debat televisi selama massa kampanye. Perjuangan Adian dalam membela kepentingan rakyat sudah teruji mulai dari parlemen jalanan hingga parlemen sesungguhnya di Senayan. Adian adalah salah satu tokoh sentral Reformasi 98.

Sementara Sakti Wahyu Trenggono adalah pengusaha yang sudah mendukung Jokowi sejak 2014. Trenggono adalah contoh pengusaha sukses yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dalam Tim Kampanye Nasional Joko Widido - KH Maruf Amin, Trenggono dipercaya sebagai Bendahara Umum.

“Kesamaan keduanya adalah loyalitas dan keringat mereka tak luntur mendukung Jokowi sejak 2014,” tambah Opa.

Teman Jokowi berharap buah pikir dan tenaga kedua nama itu bisa menjadi bagian dalam kabinet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia menuju negara maju.


Red

Menteri Keuangan Ingatkan Dirjend Pajak di Era Ekonomi Digital

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Menteri Keuangan, Sru Mulyani. (Fhoto: Istimewa).
KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawal penerimaan negara guna memacu pembangunan di Tanah Air. Hal yang disoroti Sri Mulyani adalah mengenai tantangan perpajakan di era ekonomi digital yang perlu diantisipasi Dirjen Pajak ke depannya.

“Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak,” ujar dia kala menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (15/7/2019).

Realisasi perpajakan saat ini masih belum mencerminkan potensi di era digital. Padahal, Indonesia memiliki potensi penerimaan dari penggunaan internet, e-commerce, serta jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Tantangan yang dihadapi era ekonomi digital adalah bahwa para pelaku usaha tidak lagi perlu ada di suatu negara untuk mengeruk pendapatan di wilayah tersebut, alias sudah serba digital

 “Physical presence sudah tidak lagi penting,” kata Sri Mulyani.

Physical economic presence sudah sulit diterapkan pada era ini.

Karena itu, Sri mengungkapkan bahwa pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap menjadi agenda penting untuk di antisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Konsep tersebut, menurut Sri Mulyani, sedang dipertimbangkan untuk diubah. Adapun perubahannya adalah dari bentuk Badan Usaha Tetap alias permanent establishmentmenjadi significant economic presence.

“Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang menggenerate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting,” ujar bekas Direktur Bank Dunia tersebut. Ia kembali mengingatkan bahwa tantangan nyata era digital yang harus dipahami oleh seluruh jajaran Direktorat jenderal Pajak, mulai dari pimpinan hingga tahapan pelaksana”

“Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak,” kata Sri Mulyani.


Sumber: Celebestopnews.com

Saturday, July 13, 2019

Butuh Uluran Tangan, Driver Gojek Batam Melakukan Penggalangan Dana

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Saturday, July 13, 2019    
Penggalangan Dana Buat Biaya Penrobatan Nanang.
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Driver Gojek Kota Batam melakukn penggalangan dana di lampu merah Sei Panas. Hal itu dilakukan untuk membantu rekan mereka (Nanang) yang sedang dalam keaadaan sakit komplikasi paru-paru.

Penggalangan dana tersebut dilakukan, menurut rekan Nanang, beliau (Nanang) kekurangan dana untuk berobat ke rumah sakit. Makanya, penggalangan dana ini, mereka berinisiatif menjalankanya, karena sesama Driver.

"Nanang sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit. Karena dana beliau kurang untuk biaya berobat, Nanang terpaksa balik kerumahnya. dan penggalangan dana ini kami lakukan, supaya rekan kami kembali berobat dirawat di rumah sakit. Sekarang Nanang sudah di rumah sakit Budi Kemuliaan," ujar Driver Gojek saat melakukan penggalangan dana, Kamis (11/7-2019).

Kemudian, para Driver Gojek juga berharap, dengan diadakanya penggalangan dana ini, bisa membantu keluarga Nanang untuk biaya perobatan. Dan dana ini nanti akan kami serahkan langsung ke keluarganya.

"Kami juga berharap uluran tangan masyarakat dan pemerintah Kota Batam dapat membantu biaya pengobatan Nanang," ujarnya.

Penggalangan dana ini, lamjutnya, sudah beberapa hari ini mereka lakukan, dengan secara bergantian. "Kami bergantian mas, kalau rekan kami Driver Gojek lagi tidak narik, mereka datang kesini untuk membantu rekan yang melakukan penggalangan dana," tuturnya/.


Red

Akhiri Cebong dan Kampret, Jokowi dan Prabowo Subianto Melakukan Pertemuan

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, Fhoto: Istimewa
KEPRIAKTUAL.COM: Joko Widodo dengan Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan, Sabtu (13/7-2019). Pertemuan tersebut untuk mengakhiri antara kubu cebong (pendukung Jokowi) dengan kampret (pendukung Prabowo). Kedua tokoh dengan jelas telah mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung ini. Inilah salah satu upaya kedua tokoh untuk mengubur dalam-dalam konflik antara cebong vs kampret. 

"Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama karena kita adalah saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02," kata Jokowi.

Lebih tegas lagi, Jokowi menekankan, "Tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret, yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila." Suara tepuk tangan pun bergemuruh menyelimuti sekitar lokasi, mengiyakan seruan Jokowi. 

Menurut Jokowi, fokus ke depan adah merajut persatuan. "Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa, karena kompetisi global, kompetisi antarnegara semakin ketat sehingga kita memerlukan sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini dalam membangun negara yang kita cintai ini," katanya.  

Jokowi menutup pertemuan itu dengan pernyataan yang kuat. "Ya, saya kira kalau sudah melihat para pemimpinnya sudah bergandengan, mestinya pendukungnya juga sudah selesai dan bergandengan semuanya," katanya. 

Tak kalau dengan Jokowi, Prabowo juga memiliki pesan kuat untuk menyatukan dua kubu yang selama ini terbelah. 

"Jadi Saudara-saudara, saya sangat setuju. Sudahlah, tidak ada cebong-cebong, tidak ada kampret-kampret, semuanya Merah Putih," kata Prabowo. Setelah menyerukan persatuan, kemudian keduanya berpelukan.

Jokowi mengambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan dua sahabat. "Pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara, yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama," katanya. 

Jokowi memahami mengapa pertamuan itu begitu lama terealisasi. Keduanya memang disibukkan oleh berbagai urusan. Prabowo sadar nilai penting pertemuan ini Prabowo sendiri menyadari betapa pertemuan kali ini punya nilai penting bagi Indonesia. Walaupun terkesan informal karena dilakukan di ruang publik, yaitu di stasiun MRT.

"Hari ini sebagaimana saudara-saudara saksikan, saya dan Pak Joko Widodo bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT. Jadi saya terima kasih Pak, saya naik MRT, luar biasa. Ya, kita bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat," kata Prabowo.  

"Walaupun pertemuan ini seolah-olah tidak formal, tapi saya kiri memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting," lanjut Prabowo.

Prabowo juga menyadari berbagai perdebatan keras terkait belum ada ucapan selamat dari Prabowo ke kubu Jokowi. "Ada yang bertanya mengapa Pak Prabowo belum mengucapkan selamat atas ditetapkannya Pak Jokowi sebagai Presiden RI untuk 2019-2024, saya katakan saya ini bagaimanapun ada ewuh pekewuh, ada tata krama," katanya. 

"Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka. Jadi saya ucapkan selamat, Pak (sambil menjabat tangan Jokowi)," kata Prabowo. 

Peran akan mengkritisi pemerintah Prabowo juga menggunakan istilah yang sama dengan Jokowi, bahwa ia memang berkawan dan bersaudara dengan Jokowi. Jika dia bersikap kritis, itu dimaknai sebagai bagian dari peran di negara demokrasi.

"Jadi, kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi, demikan kan?" kata Prabowo. 

Seperti Jokowi, Prabowo juga menyelipkan ajakan untuk menyudahi kompetisi yang telah berakhir. "Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang. Tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besari RI. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia," kata Prabowo. 

Prabowo juga menyadari, peran kubunya untuk mengkritik pemimpin yang berkuasa. "Jadi, saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional dan kita mengerti banyak hal yang harus diperbaiki, tapi intinya adalah saya berpendapat, bahwa antara pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan, kalau beliau mau ketemu saya, ya saya akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama," katanya,  

"Jadi saya ucapkan selamat bekerja. Saya....(warga meneriakkan 'peluk...peluk...') inilah demokrasi, Pak, kita disuruh-suruh...Saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih, Pak," kata Prabowo. 

Prabowo kembali menekankan peranannya untuk selalu akan mengkritik pemerintahan, namun di saat yang sama Prabowo juga memberi sinyal untuk mau membantu pemerintahan Jokowi. 

"Saudara-saudara, menjadi presiden itu adalah mengabdi, jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu jika diperlukan Pak, untuk kepentingan rakyat. Tapi juga minta maaf Pak jika mengkritik sekali-kali, kan demokrasi butuh suatu check and ballance," kata Prabowo.


Red/Kompas.com

Tidak Lulus PPDB, Puluhan Orang Tua Calon Sswa/siswi Mendatangi DPRD Kota Batam

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Safari Ramadhan Temui Orang Tua Calon Siswa/siswi yang Tidak Lulus PPDB.
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) calon siswa di SMA 14 Tanjung Sengkuang. Puluhan orang tua siswa mendatangi gedung DPRD Kota Batam, Jumat (12/7-2019).
Orang Tua siswa menyampaikan, bahwa anak-anaknya tidak diterima di sekolah tersebut, padahal sesuai zonasi. Dan tidak tau lagi mau mengadu kepada siapa, karena tanggal 15 besok sekolah sudah mulai masuk.
"Kami mengadu kemana lagi. kami minta anak kami diterima disekolah Negeri," kata salah seorang orang tua calon siswa kepada anggota DPRD Kota Batam yang menemuinya.
Safari Ramadhan, S.Pd.I dan Aman, S.Pd dari komisi IV DPRD Batam menerima langsung puluhan orang tua dan calon murid.
Safari mengatakan, SMA/SMK itu adalah kewenangan pemerintah propinsi. Namun, DPRD Kota Batam tetap mendorong pemerintah provinsi Kepri, agar persoalan ini bisa dibatasi.
“SMA dan SMK adalah kewenangan pemerintah Provinsi, kami di kota hanya mengawasi SD dan SMP,” ujar Safari.
Walaupun itu wewenang Provinsi, lanjutnya, DPRD Kota Batam akan terus berupaya mendorong pemerintah provinsi untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.
"Semua anak-anak kita harus bersekolah," kata Safari saat menemui orang tua calon siswa/siswi baru.
Red

Wednesday, July 10, 2019

Gubernur Kepri Kena OTT KPK, Uang Sebesar $ 6. 000 Disita

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Wednesday, July 10, 2019    
Lembaga KPK, fhoto:Istimewa.
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, Rabu (10/07) malam. OTT tersebut, KPK  mengamankan uang sebesar  6.000 dolar Singapura.

Menurut informasi di lapangan, selain Gubernur Kepri,  juga ada lima orang lagi yang diamankan KPK, di antaranya seorang kepala dinas dan ada dari pihak swasta. Dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan sementara di Mapolres Tanjungpinang.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, OTT terhadap Gubernur Kepri itu terkait dengan izin kegiatan reklamasi. Namun, ia belum bisa merinci lokasi kegiatan reklamasi tersebut.

“Terkait izin lokasi rencana reklamasi,” katanya.

Febri menegaskan, uang 6.000 dolar Singapura itu bukan uang pertama yang diterima Nurdin Basirun.

Febri mengatakan, saat ini status keenam orang itu masih terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Hingga berita ini diturunkan, Himas Provinsi Kepri belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini unggah.


Red

Rapat Paripurna, APBD Anambas tahun 2018 Terealisasi 101,39%

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Rapat Paripurna DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah KKA. Selasa, (9/7/19) malam di gedung DPRD KKA.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 kepada DPRD merupakan amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah.

“Merupakan amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 yang telah dirubah berapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2011,” kata Haris.

Lanjutnya, arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah KKA tahun 2018 merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang dibangun atas komitmen bersama berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2018 yang lalu pemerintah KKA telah mengimplementasikan penerapan akuntasi berbasis aktual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) KKA sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah,” ujarnya.

Adapun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD KKA tahun anggaran 2018, dimana pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 826.203.547.568.75, sampai akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 837.725.038.534.17 atau 101,39%.

Guna menghindari keterlambatan dalam penyampaian kepada kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri, Abdul Haris, mengharapkan kerjasama DPRD untuk dapat menjadwalkan pembahasan Ranperda ini dengan cepat dan tepat.

Rapat yang dipimpin oleh Imran, Ketua DPRD KKA tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten berserta kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Arthur