Monday, January 20, 2020

KPU Anambas Gelar Focus Group Discussion Dengan Media Massa

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Monday, January 20, 2020    
foto dari kiri gambar nomor 3, Jupri Budi, Ketua KPU- KKA beserta sekretaris dan kepala devisi Komisioner KPU-KKA.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulaun Anambas (KKA) menggelar acara, Focus Group Discussion dengan media massa cetak dan elektronik yang ada di Anambas.

Kegiatan yang diadakan KPU tersebut mengenai tentang, tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Anambas, yang diadakan di Anambas Inn. Senin (20/01/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan karena sudah mendekati hari, bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati. Maka dengan acara forum group discussion ini digelar agar seluruh elemen masyarakat mengetahui informasi tahapan-tahapan Pilkada khususnya rekan-rekan media, demikian dikatakan Jupri Budi, Ketua KPU-KKA disaat menyampaikan kata sambutannya.

"Jadi kami mohon nanti kepada rekan -rekan media untuk konfirmasi sebelum berita diterbitkan. Khususnya berita tentang tahapan penyelanggara Pemilu. Jangan sampai terjadi kekeliruan informasi. Kami telah bagikan buku saku tentang tahapan Pilkada, “sebut Jupri Budi.

Ia juga mengapresiasikan dukungan media dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak tahun lalu di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“KPU sudah beberapa kali mengadakan pertemuan bersama media. Ini terus dilakukan agar hubungan silaturahmi semakin erat,” cetusnya.

Selain media, turut dihadiri juga dari pihak Polres Kepulauan Anambas, Bakesbangpol Kepulauan Anambas.


Arthur

Selain menolak RUU Omnibus Law, Buruh Kota Batam Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Aksi Demo Aliansi Serikat Buruh Kota Batam di Luar Pagar Gedung DPRD Kota Batam. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aksi demo ribuan Aliansi serikat pekerja buruh yang tergabung dari FSPMI, SBSI dan FPBI diluar pagar gedung DPRD Kota Batam menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, Senin (20/1-2020).

Dalam aksi demo buruh tersebut, mereka menyampaikan, bahwa ada beberapa faktor, yang salah satunya adalah tenaga kerjaan yang akan digodok dalam RUU Omnibus Law tersebut adalah sebagai bentuk pembodohan dijaman modern ini.

"RUU Omnibus Law adalah pembodohan. Dimana RUU yang sudah baik seharusnya lebih baik, bukan dicoreti dengan UU yang mengkebiri buruh di Kota Batam atau buruh Undonesia secara umumnya. Dengan secara tegas, kami buruh Kota Batam menolak RUU Omnibus Law, dan meminta pemerintah pusat membatalkan RUU Omnibus Law," kata salah seorang buruh dalam orasinya.

Selain menolak RUU Omnibus Law, parah buruh dalam orasinya menyampaikan, iuran BPJS Kesehatan telah dinaikkan dimulai bulan Januari 2020. Dimana pada tahun 2019 Pemerintah Pusat menyatakan, dan berjanji tentang kenaikan iuran BPJS hanya di kelas I.

"Nayatanya dalam praktek, BPJS Kesehatan kelas I, II dan III telah dinaikkan. Oleh karena itu kami secara tegas menyatakan, menolak kenaikan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Kemudian, para buruh juga meminta kepada pimpinan pemerintah daerah Kota Batam dan DPRD Kota Batam untuk dapat mempasilitasi aliansi serikat buruh Kota Batam perundingan UMSK tahun 2020. Sebab tahun 2019, UMSK kota Batam sudah ditelan bumi. Dimana menurut para buruh, pengusaha-pengusaha tidak pernah mau berunding.

"Maka kami sebagai aliasi serikat buruh kota batam, meminta walikota batam sebagai perpanjangan tangan yang dapat mengambil jalan tengah, kami memohon supaya mempasilitasi perundingan ini. Kami tidak pernah mau capek-capek seperti ini, menyampaikanya aspirasi setiap tahun. Oleh Karen itu, kami berharap kepada pimpinan pemerinta kota Batam dan DPRD Kota Batam untuk mendengarkan jeritan kami serikat aliansi buruh sebagai masyarakat kota batam, hingga perdebatan ini tidak ada setiap tahunya," tuturnya.



Alfred

Aliansi Serikat Buruh Kota Batam Tolak RUU Omnibus Law 'Disahkan'

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Aliansi Serikat Buruh Lakukan Demo di Luar Pagar DPRD Kota Batam. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ribuan massa serikat buruh Kota Batam yang tergabung dari aliansi, yakni dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Forum Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Batam, Senin (20/1-2020)

Aksi demo aliansi buruh tersebut, terlihat kesal, dikarenakan para buruh dibatasi untuk menyampaikan aspirasinya yaitu di luar pagar gedung DPRD Kota Batam. Kemudian, dalam spanduk buruh juga bertuliskan "Pak Jokowi Tolong Dengar Suara Buruh" dan RUU Cilaka Sah = OTW Kesengsaraan Buruh.

"Biasanya kita menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD Kota Batam, bukan diluar pagar gedung ini, tepatnya di pinggir jalan. Ada apa ini, apakah ketika buruh menyampaikan aspirasi sudah di batasi?," kata salah seorang buruh saat menyampaikan orasinya di atas mobil.

Lanjutnya, hari ini kami buruh akan menyampaikan beberapa isu dan tuntutan yang harus buruh sampaikan. Baik tuntutan isu secara Nasional ataupun isu secara daerah. Adapun beberapa poin tuntutan buruh yaitu,


  • Kami aliansi serikat pekerja atau serikat buruh Kota Batam menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Adapun RUU tersebut adalah, adanya pengelabuan beberapa Undang-Undang yang dilebur menjadi satu.
  • Isu Nasional juga, dan ini jadi tatapan pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Dimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan di bulan Januari 2020. 2019 Pemerintah Pusat menyatakan, dan berjanji tentang kenaikan iuran BPJS hanya di kelas I.
  • Isu daerah Kota Batam, kami minta kepada Wali Kota Batam. Kami serikat pekerja atau aliansi buruh Kota Batam meminta untuk segera mempasilitasi perundingan UMSK tahun 2020. Sebab tahun 2019, UMSK Kota Batam sudah ditelan bumi.
  • Kami meminta pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam untuk memanggil SKPD, pengusaha dan serikat pekerja buruh kota Batam untuk menetapkan audensi, memberikan solusi bahwa adanya perdebatan setiap tahun yaitu masalah UMS.
  • Kami mendesak dan memindaklanjuti adanya pengawalan dari DPRD Kota Batam terkait realisasi adanya pengadilan hubungan industrial di kota Batam. Sebab pengadilan industrial tanjungpinang akan dipindahkan ke Senggarang.


Hingga sampai saat ini, ribuan serikat buruh masih melakukan aksi demo di luar pagar kantor DPRD Kota Batam, dan dikawal oleh ratusan personil Polisi dan Pamong Praja (Satpol PP)


Alfred

Friday, January 17, 2020

Bupati Karimun Kunjungi Lokasi Rehap Rumah di Kecamatan Ungar

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Friday, January 17, 2020    
Bupati Karimun Salami Warga Saat Mengunjungi Rumah Warga yang Direhab. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Kunjungan Safari Jumat, Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. di Masjid Jami Batu Limau Kecamatan Ungar yang di sejalankan dengan Peninjauan Lokasi Rehab Rumah yang di programkan oleh Kementrian Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, meninjau Kantor Desa Batu Limau dan Desa Sungai Buluh serta mengunjungi nelayan se-Kecamatan Ungar, Jumat (17/1/2020 ).

Adapun rehab rumah ini terlaksana melalui APBN 2019 melalui Kementrian Perumahan dan Kebersihan sebayak 151 rumah dengan anggaran 1 rumah berkisar 15 juta melalui Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Rafiq mengatakan, bantuan Pemerintah ini di berikan berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam Pembangunan/Peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Kunjungan Rafiq Karimun ke Kantor Desa adalah semata-mata untuk memberikan motifasi dan masukan mengenai penggunaan anggaran Desa yang di berikan kepada Desa.

"Pemerintah dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak dalam pembangunan untuk Desa-Desa yang berada di Kabupaten Karimun, di karenakan untuk pembangunan di Desa, anggaran sudah di serahkan langsung ke Desa dan di kelola langsung oleh Desa," kata Rafiq.

"Saya berpesan kepada Kepala Desa dan seluruh staf  Desa agar  penganggaran Dana Desa  nantinya dapat di nikmati untuk seluruh masyarakat Desa Batu Limau ini," pesan Rafiq kembali.

Selanjutnya  Rafiq beserta rombongan langsung mengunjungi sekelompok nelayan Kecamatan Ungar yang di Ketuai oleh Bapak Yusuf, bertujuan mencari beberapa pendapat yang nantinya akan di usulkan untuk Sarana dan Prasarana Kelauatan yang berada di Kecamatan Nantinya

"Untuk itu, saya memperkenalkan Kepala dinas yang baru saja di lantik yang bertujuan agar nantinya dapat berkoordinasi dengan baik antara Dinas Kelautan dengan Kelompok Nelayan yang berada di Kecamatan Ungar ini," kata Rafiq.

Turut mendampingi Bupati Karimun Asisiten I, II, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kadis Perikanan, Kadis PUPR, Kabag Kesra, Kabag Tapem, Kabag humas, Camat Ungar dan Beberapa Tokoh Masyarakat.


Ahmad Yahya

Tuesday, January 14, 2020

Dalam Eksepsi, Tim PH Terdakwa Sebut Dakwaan JPU Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat (2)

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Tuesday, January 14, 2020    
Pembacaan Eksepsi Terdakwa Nasran bin Alex oleh PHnya. 
HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Penasehat Hukum (PH), terdakwa Nasran bin Alex kasus perkara pemalsuan surat lahan Kampung Tua Seranggon, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, bacakan eksepsi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (14/1-2020).

Dalam eksepsi terdakwa yang dibacakan tim PH terdakwa, Mustari, SH, Nofita Putri Manik, SH, Haliyana, SH dan Eko Kurniawan, SH mengatakan, keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Rizki Harahap, yang didakwa Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana, pasal 385 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Dimana menurut Tim PH terdakwa, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disinpulkan dari surat-surat pemeriksa/penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan didepan persidangan pengadilan.

"Berdasarkan hasil supervise dan aksaminasi khusus maupun hasil penelitian terhadap laporan pengaduan masyarakat, penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya menunjukkan tren yang meningkat," kata Nofita, saat membacakan eksepsinya terdakwa.

Kemudian, lanjutnya, bahwa kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan meggiurkan, sehingga sangat berpotensi kasus-kasus tanah yang ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik dikalangan oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus. Terdapat indikasi, dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata, dipaksakan dan direkayasa menjadi pidana dengan menggunakan pasal Pasal 170, 263,266, 378,385, 406 KUHP.

Selain itu, kata Nofita, terdakwa telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batam terkait kepemilikan atas lahan seluas 5 hektar yang terletak di Kampung Tua Seranggon RT X RW 13, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong adalah merupakan ahli waris dari Alex bin Ibrahim (alm) yang diwariskan kepada Nasran bin Alex dan Amiruddin bin Alex.

"Karena itu, persoalan yang terjadi pada terdakwa adalah persoalan tanah dengan pihak PT. Pesona Bumi Barelang dan PT. Arnada Pratama Mandiri, seharusnya kepemilikan tanah tersebut, haruslah dibuktikan atau diselesaikan terlebih dahulu persoalan status kepemilikan tanahnya. Sehingga persoalan pidana yang saat ini bergulir di PN Batam haruslah di pending/ditangguhkan sampai dengan adanya putusan perdata untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut dan berkekuatan hukum tetap," ujar Nofita.

"Oleh karena itu, kami Penasehat Hukum terdakwa sangatlah beralasan hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebagaimana dalam peraturan Mahkama Agung Nomor 1 tahun 1956," tutur Nofita Kembali.

Untuk itu, dalam eksepsi terdakwa. Tim PH terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memberikan 'Putusan Sela' yaitu:

1. Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa Nasran bin Alex untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan oleh karenanyalah dakwaan tersebut batal demi hukum, atau
3. Menyatakan untuk menghentikan atau menangguhkan proses persidangan pidana nomor: 995/Pid.B/2019/PN.BTM yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan perdata register perkara Nomor: 01/PDT.G/2020/PN.BTM yang berkekuatan hukum tetap.


Alfred

Plt Gubernur Kepri dan Wakil Bupati Karimun Panen Padi di Kecamatan Kundur Barat

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com        
Fhoto Plt Gubernur Kepri dan Wakil Bupati Karimun saat Panen Padi. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Isdianto, MM. didampingi Wakil Bupati Karimun, H. Anwar Hasyim, M.Si. menghadiri Acara Panen Padi, dalam kegiatan Pengembangan Pola Tanam untuk Mendukung Peningkatan IP di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Barat, Senin (13/1/2020).

Pada kesempatan itu, Isdianto mengatakan, luas keseluruhan lahan tanaman padi tersebut sekitar 11, 5 Ha dan luas lahan padi yang di Panen adalah sekitar 6,0 Ha.

"Varietas padi yang ditanam adalah batang piaman dengan produktivitas hasil ubinan : 2.024 ton gabah kering panen," kata Isdianto.

Disamping itu, dalam pertemuan Kegiatan Panen padi kali ini, kelompok tani meminta bantuan kepada Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berupa mini traktor, hand traktor, cultivator, mesin pompa air, alat perlengkapan bagi penyuluh pertanian dan sarana produksi pertanian yang akan direalisasikan pada Tahun 2021 nanti.

Disela-sela kegiatan tersebut, Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wakil Bupati Karimun mencoba menggunakan alat panen padi yaitu  Combine Harvester merupakan bantuan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Sebanyak 1 unit.

Isdianto di dampingi Wakil Bupati Karimun dilanjutkan dengan berdialog ke petani Telok Radang Kecamatan Kundur Barat.


Ahmad Yahya

Monday, January 13, 2020

Resmikan Pasar, Bupati: Jangan Perjual Belikan Kios yang Dibangun Pemerintah

Ditulis oleh: Redaksi kepriaktual.com     Monday, January 13, 2020    
Aunur Rafiq Resmikan Pasar di Kecamatan Kundur Barat. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun Dr. H.Aunur Rafiq S.Sos Msi di dampingi Wakilnya, H.Anwar Hasyim M.Si resmi membuka pasar ikan Sawang, di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Senin (13/01/2020).

Di awal sambutannya, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq mengatakan, pasar Sawang yang di bangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan upaya pemerintah daerah melalui Kadis Pusat Perdagangan Kabupaten Karimun, untuk melakukan pengajuan ke pemerintah pusat, melalui kelembagaan Kementerian Perdagangan.

"Sehingga melalui DAK, dapat membangun beberapa pasar yang sudah di bangun khusususnya di Kabupaten Karimun," ujar Rafiq.

Di samping itu juga, kata Rafiq, ada beberapa pasar yang di bangun melalui dana APBD Propinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Karimun untuk di Kundur ini ada dua Pasar yang di bangun di antaranya Pasar Sawang dan Pasar Ikan di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

"Saya meminta kepada seluruh pedagang untuk tidak memperjualbelikan meja yang sudah di bangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun," kata Rafiq.

Kemudian, Rafiq berpesan, khusususnya kepada pimpinan Perusda untuk memantau secara rutin ke pedagang agar tidak lagi terjadi kepemilikan kios yang di kuasai oleh orang-orang yang tidak berdagang.

Turut hadir di acara camat Kundur Barat, Polsek Kundur Barat, Kacapjari Kundur, Danramil Kundur Barat, Lurah Kundur Barat, Kadis PUPR dan Kabak humas Kabupaten Karimun, dan beberapa krpala Desa kundur Barat dan seluruh pedagang serta pembuka Masyarakat kelurahan sawang.


Ahmad Yahya