Tampilkan postingan dengan label kepri. Tampilkan semua postingan

Cak Ta'in Komari. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kali ini LSM Kodat86 menyoroti anggaran Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak, spesifikasi pekerjaan cetak spanduk/baliho senilai Rp. 2.563.431.361,- dengan kode PUR 37533729 melalui pengadaan langsung.

"Luar biasa anggaran di Diskominfo Kepri ini, hanya untuk cetak baliho saja menghabiskan 2,5 miliar setahun..!" kata Ketua Kodat86 Cak Ta'in Komari SS kepada media di Batam Center.

Menurut Cak Ta'in, baliho apa yang dicetak dan dipasang Diskominfo sampai menghabiskan anggaran sebesar itu. " Banyak pertanyaan jadinya. Itu angka yang luar biasa jika hanya untuk urusan baliho." ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, jika dibreakdown rata-rata perbulan Diskominfo menghabiskan anggaran sekitar Rp. 200 jutaan. Sementara pemasangan baliho tentu dilakukan secara periodik, bukan setiap hari pasang bongkar.

"Apalagi realisasinya dilakukan dengan pengadaan langsung. Apakah kemudian dilakukan suka-suka juga?" jelasnya.

Cak Ta'in juga mempertanyakan urgensi dari pengadaan baliho hingga menyita anggaran yang sangat besar itu. Seharusnya gubernur bisa memanfaatkan anggaran  untuk hal-hal yang lebih prioritas bagi kepentingan masyarakat.

"Bukanlah mala memberikan kesan menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk pencitraan diri," tegasnya.

Ditambahkan Cak Ta'in, anggaran sebesar itu seharusnya dimanfaatkan oleh provinsi untuk program recovery ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19, sehingga target pemulihan ekonomi pemerintah bisa lebih cepat terealisasi. Apalagi belakangan gelombang PHK terus menghantui provinsi Kepri yang sudah menempatkan sebagai daerah yang penganggurannya nomor dua se-Indonesia.

"Bisnis baliho meman menggiurkan, terutama bagi mereka yang punya kepentingan pencitraan politik. Anggaran 2,5 miliar sangat kuat biasa kalau hanya untuk belanja baliho," tambah Cak Ta'in.

Redaksi


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir (Foto:Net).

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Terkait sewa mobil mini bus yang dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tahun 2022, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.761.042.000,-. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir mengatakan, sewa mobil bus itu digunakan untuk transportasi penjemputan anak didik (Siswa) sekolah yang jauh dari sarana pendidikan (sekolah) di Kabupaten Bintan.

Kata Tamsir, bus itu sudah di fasilitasi sejak tahun 2012. Dimana Geografis Bintan itu, tidak sama dengan Geigrafis Tanjungpinang. Geografis Bintan berjauhan antara penduduk dengan sarana pendidikan sekolah. Dan tidak ada transportasi umum. 

Kalau anak didik dibiarkan dengan menggunakan sepeda motor, itu rawan terjadi kecelakaan, karena melewati jalan lintas Barat, Tengah dan lintas Timur, itu sangat ramai. Mobilitas sangat padat. Dan konsekuensinya, jika tidak di fasilitasi, banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Karena jarak antara sarana sekolah dengan penduduk ada dari 10-30 Kilometer.

"Jadi harus kita fasilitasi dengan antar jemput siswa yang bersekolah. Dan anak yang dekat dengan sarana pendidikan, tidak mengunakan transportasi. Yang kita fasilitasi adalah anak didik yang jauh dari sarana pendidikan. Jadi jangan dibilang sewa mobil bus di Dinas Pendidikan itu, Siluman. Peruntukanya jelas," ujar Tamsir saat dikonfirmasi via telpon, Jumat (25/11-2022).

Lebih lanjut diterangkan Tamsir, kalau mobil antar jemput siswa ini di stop, orang tua siswa pada komplin. Dan ini sudah pernah terjadi, pernah mobil bus jemputan siswa di stop, orang tua siswa pada komplin.

Ditambahkan, Kabid Pendidikan atau PPK, Johari, jelas, mobil bus itu di sewa, untuk peruntukan transportasi siswa yang ada di Bintan, yang jarak tempuhnya (Geografisnya) jauh dari sarana pendidikan. 

"Mobil jemputan siswa di lelang dan terbuka untuk umum, diangarkan sebesar Rp 4.761.042.000, Reficussing 300 jt, Sisa 4.461.042.000. Jadi bukan penunjukan langsung, dan jumlah mobil yang disewa ada sekitar 30 unit mobil. Dan pemenangnya PT. Aneka Jaya," kata Johari. 

Nanti, lanjutnya, biar lebih jelas dan tidak mempraduga yang nggak-nggak, mari kita sama-sama mengecek ke lapangan. "Rute siswa jauh-jauh dari sarana (Lokasi) pendidikan. Karena itu, biar jelas, kita sama-sama mengenceknya kelapangan," kata Johari kembali.

Alfred


Cak Ta'in Komari SS.

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kodat86 menemukan anggaran fantastis sewa 30 unit kendaraan roda empat di Disdik Kabupaten Bintan sebesar Rp 4.761.042.000,-.

"Sewa mobil menghabiskan anggaran hampir 5 miliar itu kira-kira wajar tak," kata Ketua Kodat86, Cak Ta'in Komari SS, Kamis (24/11-2022).

Disdik Bintan Rental 30 unit kendaraan berkapasitas 29-30 orang itu dilakukan sejak Februari hingga Desember 2022, jika dibreakdown akan ketemu Rp. 14.420.400,- perbulan perunit.

Menurut Cak Ta'in, angka sewa itu memang wajar tapi yang tidak wajar apakah penyewaan itu yang wajar atau tidak. "Untuk apa sewa kendaraan sebanyak itu. Di mana saja kendaraan itu digunakan?" ujarnya.

Cak Ta'in meragukan kebenaran realisasi anggaran tersebut apakah baru terlaksana tahun ini atau sudah pernah dilakukan tahun sebelumnya. 

"Penyedianya siapa kira-kira, proses lelang atau penunjukan langsung?" tegasnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika itu mempertanyakan keberadaan kendaraan yang disewa tersebut, pasalnya kendaraan minibus berkapasitas 29-30 hampir tidak ditemukan di Pulau Bintan. 

"Jangan sampai kendaraan siluman yang dirental," tegas Cak Ta'in.

Pertanyaannya, mengapa anggaran sebesar itu hanya dihabiskan untuk sewa, bukan dengan cara pengadaan pembelian sehingga menjadi aset daerah? Harga kendaraan minibus berkapasitas 16 orang hanya berkisar 400-500 juta. Artinya dengan anggaran hampir 5 miliar itu bisa dapat 10-12 mobil Isuzu elf atau Toyota Hiace Commuter.

"Maka dalam 2-3 tahun kebutuhan kendaraan itu bisa terpenuhi sebagai aset daerah. Penggunaan anggaran itu kan ada nilai kewajaran, efektivitas dan efisiensi dalam realisasi. Apalagi Bintan APBDnya masih terbilang rendah, sekitar 1 triliunan." jelasnya.

Cak Ta'in menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan informasi dan melakukan  investigasi terkait realisasi anggaran tersebut. 

"Semua akan terang benderang kalau sudah kita telusuri realisasi anggara tersebut. Sepertinya ada yang tidak beres dalam hal ini. Itu akan secepatnya kita lakukan." tegasnya.

Redaksi


Pengacara Ir. Hambali Hutasuhut SH.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Banyak Anggaran pada Diskominfo Kepri dikerjakan melalui pengadaan langsung alias PL. Hal ini mengindikasikan terjadi KKN yang melihatkan kerabat, kolega, dan mitra partai.

"Hampir rata-rata anggaran fantastis di Diskominfo Kepri justru dikerjakan dengan pengadaan langsung, " kata Ir. Hambali Hutasuhut SH, pengacara yang telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran itu ke Kejaksaan Tinggi Kepri pekan lalu, Senin (21/11-2022).

Menurut Hambali, pengadaan langsung itu mestinya dilakukan dalam kondisi tertentu. Keterbatasan penyedia barang atau jasa. Memerlukan keahlian khusus, atau kondisi mendesak yang perlu dilakukan secepatnya. "Jika tidak ada urgensi itu, mengapa proyek harus di PL-kan," ujarnya.

Lebih lanjut clien dari pengacara Hambali menjelaskan, pengadaan langsung rentan terjadinya KKN karena seolah berhak menentukan pelaksana proyek secara mutlak. Bukan tidak mungkin pelaksana proyek itu masih ada hubungan kerabat, kolega dekat, bahkan keluarga. 

"Indikasi itu sangat kuat karena pengadaan langsung berpotensi menjadi ladang KKN oleh orang-orang terdekatnya. Ya tentu dengan restu pengambil kebijakan tertinggi nya, " jelas clien Hambali.

Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS menambahkan ada temuan buku-buku yang dikerjakan oleh staf khusus Gubernur Kepri. Apakah itu ada kaitannya dengan temuan anggaran pengadaan cetak 20 buku di Diskominfo Kepri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 204 juta. Atau bukan tidak mungkin akan ditemukan dalam anggaran lainnya karena penelusuran dan kajian terus dilakukan.

Untuk itu, Cak Ta'in maupun Hambali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kepri agar laporan dugaan penyalahgunaan anggaran di Diskominfo Kepri itu segera diproses lebih lanjut. " Kami berharap Kajati segera menindaklanjuti laporan itu, tidak perlu menunggu . Karena anggaran sudah direalisasi dan banyak ditemukan kejanggalan." kata Cak Ta'in.

Redaksi



KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Investigasi dan penelusuran terkait pos dan realisasi anggaran di seputar pemerintahan di Provinsi Kepri semakin hari semakin mencengangkan. Terlalu banyak indikasi anggaran yang diragukan realisasinya alias fiktif bin siluman.

Kali ini LSM Kodat86 menyoroti anggaran belanja makanan dan minuman (Mamin) di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Di mana angkanya sangat fantastis yakni mencapai Rp. 2.101.568.000,- untuk TA 2022.

"Kita bilang wow lah. Angka yang terbilang sangat besar untuk kabupaten yang APBDnya hanya satu triliunan, hanya untuk belanja makanan dan minuman mencapai 2 miliar lebih. Itu baru yang di sekda." kata Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS kepada media, Senin (21/11-2022).

Menurut Cak Ta'in, belanja Mamin itu dibagi dua dalam tiga pos anggaran. Pertama belanja Mamin aktivitas di lapangan dengan kode PUR 37441545 senilai Rp. 497.200.000,- melalui lelang. Kedua belanja Mamin aktivitas di lapangan dengan kode PUR 37441646 senilai Rp. 823.900.000,- justru direalisasikan melalui pengadaan langsung. Ketiga belanja Mamin untuk tamu dengan kode PUR 37441697 senilai Rp. 780.468.000,- dilakukan juga dengan pengadaan langsung.

"Ketiga pos anggaran di sekda itu jika ditotal mencapai Rp. 2.101.568.000,- kira-kira belanja makanan dan minuman seperti apa yang menghabiskan anggaran hingga sebesar itu, " jelas Cak Ta'in.

Lebih lanjut Mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD Batam itu mempertanyakan mengapa ada yang direalisasikan melalui lelang dan yang angkanya lebih besar dilakukan dengan pengadaan langsung. "Anggaran ini rawan dimanipulasi laporan pertanggungjawaban nya," ujar Cak Ta'in.

Bahkan di judul kegiatan yang sama tapi muncul dua pos anggaran yakni sama-sama belanja makanan dan minuman aktivitas di lapangan. "Pertanyaannya mengapa harus ada dua anggaran untuk dua judul kegiatan yang sama, yang satu dilelang tapi satunya pengadaan langsung?" tanyanya.

Cak Ta'in menilai anggaran itu terlalu besar dan fantastis untuk ukuran kegiatan kabupaten yang APBDnya hanya satu triliunan. Masalahnya anggaran tersebut lebih terkesan hura-hura, berpesta dan bersenang-senang, sementara kehidupan masyarakat Bintan sendiri masih banyak yang kesulitan.

Seharusnya, lanjut Cak Ta'in, anggaran lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka recovery ekonomi masyarakat yang kesulitan efek pandemi covid. "Masyarakat membutuhkan program yang mendukung recovery dan kebangkitan ekonomi, sehingga mereka bisa lebih mandiri, bukannya untuk dihambur-hamburkan, " papar Cak Ta'in.

Untuk itu Cak Ta'in akan lebih intern dan fokus terutama mempublikasikan realisasi anggaran yang terindikasi dimark-up, bahkan fiktif. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk tindak lanjutnya. 

"Yang potensi indikasi tindak korupsinya ditemukan cukup kuat, kita akan langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum, baik itu pindus di Kejari, Kejati bahkan Kejagung. Tipikor Polri, atau KPK. " tambah Cak Ta'in.

Redaksi


Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Isdaryanto.

TANJUNGPINANG|KEPRIAKTUAL.COM: Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang tiba-tiba mempercepat jadwal persidangan kasus pelanggaran pelayaran yang dilakukan oleh dua kapal asing yakni MT Polan dan MT Zevs.


Berdasarkan situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjungpinang, seyogyanya persidangan kedua kapal tersebut akan dilaksanakan pada hari ini, Senin (11/7/2022). Namun, faktanya sidang itu sudah dilaksanakan lebih cepat pada Jumat (8/7/2022) minggu lalu.


Adapun kasus pelanggaran pelayaran yang dilakukan oleh kapal MT Zevs dengan terdakwa Molokoedov Artem sesuai nomor: 195/Pid.B/2022/PN Tpg dan Kapal MT Polan dengan terdakwa Ricardo C. Camacho sesuai perkara nomor:194/Pid.B/2022/PN Tpg, sangat jelas terpampang di SIPP Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungpinang Senin ini dalam agenda Pembacaan Tuntutan.


Media ini pun kemudian berusaha menggali informasi dengan cara mendatangi langsung Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Raya Senggarang KM 14 No.1 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Senin (11/7/2022).


Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Isdaryanto saat ditemui mengatakan, persidangan di majukan ke hari Jumat (8/7/2022), dengan alasan bahwa terdakwa adalah merupakan Warga Negara Asing (WNA). Kemudian pasal yang disangkakan terhadap terdakwa merupakan pasal dengan ancaman maksimal satu tahun.


"Karena terdakwa tidak bisa dilakukan penahanan dalam prosesnya, maka kita mempercepat proses persidangannya, supaya cepat segera memperoleh kepastian hukum. Artinya prosesnya sederhana, cepat dan biaya ringan," ungkap Isdaryanto saat ditemui di PN Tanjungpinang.


Dia melanjutkan, dikarenakan keduanya warga negara asing, dan pasal yang disangkakan itu ringan kemudian Hakim memutuskan kurungan satu bulan Penjara dan Denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 1 bulan kurungan.


Lanjutnya, Isdaryanto, yang juga sebagai Hakim Ketua dalam persidangan kasus MT Polan ini mengatakan persidangan tersebut sempat dilakukan skor sebentar. Setelah skor sidang dicabut, pihaknya kemudian melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan Putusan.


"Hakim memutuskan kurungan Penjara 1 bulan dan Denda Rp 200 juta Subsider 1 bulan kurungan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Arif Darmawan Wiratama. SH," imbuhnya.


Diberitakan sebelumnya, perkara nahkoda MT Zevs dan MT Polan diproses di PN Tanjungpinang, bermula ketika kapal asing dengan muatan cargo yang diketahui adalah Fuel Oil Low Sulfur (FO) dengan nilai triliunan Rupiah, melakukan kegiatan ship to ship transfer air bersih untuk keperluan kapal di Perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.


Sebelum kegiatan ship to ship tersebut selesai, kapal TNI AL lewat Tim VBSS KRI USH-359 langsung melakukan penegakan hukum.


Berdasarkan penelusuran, pemilik Kapal MT Zevs adalah Supra Chartering Company berkebangsaan Ukraina. Dalam kapal tersebut didapati jumlah ABK sebanyak 25 orang WNA, di antaranya 9 orang WN Russia, 2 orang WN Georgia dan 14 orang WN Ukraina. Nahkoda adalah Molokodov Artem.


Sementara, pemilik Kapal MT Polan adalah Evros Management S A, berkebangsaan Liberia. Dalam kapal tersebut didapati jumlah ABK sebanyak 28 orang WNA, di antaranya 27 orang WN Filipina dan 1 orang WN Sri Lanka. Nahkoda adalah Ricardo C Camacho.


Kemudian, penetapan tarif labuh jangkar yang tergolong PNBP itu, sesuai PP nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.


Kegiatan ilegal dari kapal-kapal asing ini dengan melakukan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulauan Riau, sangat merugikan sekali. Terdapat beberapa regulasi hukum yang telah dilanggar yakni Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta melanggar Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 49 UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.


Selanjutnya, menyoal putusan lembaga peradilan terhadap perkara pelayaran, khususnya kapal-kapal asing, sepertinya hukum yang diberikan tidak memberikan efek jera. Hampir sebagian besar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, tidak memberikan hukuman penjara kepada narkoda kapal-kapal asing, melainkan hanya dijatuhi hukuman percobaan 


Maka dari itu, kepada aparatur negara yang mempunyai kewenangan penindakan terhadap kapal-kapal labuh jangkar ilegal dapat menjaga marwah dan kedaulatan NKRI. Begitu juga dengan lembaga peradilan agar putusan yang dibuat menimbulkan efek jera.


Fay/Redaksi



Gubernur Kepri Jabat Tangan Usai Terpili Sebagai Ketua ICMI Kepri. 

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kepulauan Riau periode 2022-2027. Terpilihnya Ansar Ahmad sebagai Ketua Orwil ICMI Kepri melalui hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa dan Rapat Kerja Orwil ICMI Kepri yang diselenggarakan di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Sabtu (12/2/2022).


Penunjukan Ansar Ahmad merupakan aspirasi dari pengurus organisasi daerah seluruh Kepri yang hadir pada rapat kerja tersebut. Dijelaskan oleh Sardison sebagai Ketua Pelaksana Rapat Kerja Orwil ICMI Kepri, ditunjuknya Ansar Ahmad adalah pilihan yang tepat karena sosok Ansar Ahmad dinilai memiliki kapabilitas untuk membawa Orwil ICMI Kepri dalam mendukung pengembangan kemajuan di Provinsi Kepulauan Riau.


Sementara itu, Ansar Ahmad mengatakan bila keberadaan Orwil ICMI Kepri sebagai wadah bagi para cendikiawan muslim sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan visi Kepulauan Riau tahun 2021-2025 yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya.


"Organisasi wilayah ICMI Kepri yang diperkuat oleh Orda ICMI Kabur dan Kota, saya yakini memiliki kapasitas, kapabilitas, serta niat yang luhur, untuk dapat bersama-sama membangun Kepri yang lebih baik," kata Ansar Ahmad.


Ansar Ahmad juga berharap dukungan dan kontribusi positif dari Orwil ICMI Kepri untuk dapat memberikan pandangan, gagasan, serta sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan.


Rapat kerja wilayah ICMI Kepri tahun 2022 juga mendapatkan keistimewaan tersendiri. Sebab, Ketua Umum ICMI Prof. Arif Satria hadir langsung untuk menutup rapat kerja wilayah ICMI Kepri kali ini. Arif Satria sendiri baru terpilih sebagai Ketua Umum ICMI pada Muktamar ICMI yang digelar di Bandung pada 4-6 Desember 2021 yang lalu. 


(Danil/humaskepri/diskominfokepri



Coffe Morning Gubernur Kepri dengan Ketua BKSA DPR RI dan Rektor IPB. 

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Usai menyambut peserta fun bike Ayo Sehat Bersama di garis finish Gedung Daerah Tanjungpinang, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menggelar Coffee Morning" bersama Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria beserta rombongan, Sabtu (12/2). 

Coffee Morning kali ini juga dihadiri oleh Wawako Tanjungpinang Endang Abdullah, Kadis Kebudayaan Kepri Juramadi Esram, dan Kaban Kesbangpol Kepri Lamidi. 

Gubernur Ansar beserta tamu undangan tampak berbincang santai membahas isu-isu terkini dan program-program strategis yang dapat dikerjasamakan antar pihak. 

Ketua BKSAP Fadli Zon akan bertolak kembali ke Jakarta siang ini dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang usai kemarin, Jum'at (11/02) menghadiri Benchmarking Pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu di Gedung Daerah Tanjungpinang. 

Sedangkan Rektor IPB Arif Satria baru tiba ke Tanjungpinang dan direncanakan akan menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah HA IPB Provinsi Kepulauan Riau Periode 2021-2025 serta Pembukaan Rapat Kerja ORWIL ICMI Kepri siang ini di Aula Wan Seri Beni - Dompak.

(danil)/humaskepri Diskominfokepri


Foto Bersama Ketua TP-PKK Kepri.

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri Hj Dewi Kumalasari Ansar mengikuti kegiatan Funbike yang selenggarakan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kepri, Sabtu (12/2).

Kegiatan yang diikuti 250 peserta ini dimulai pukul 5.30 dari Kedai Kopi batu 10 (KKB X) hingga finish di halaman Gedung Daerah Tanjungpinang sepanjang 10 km.

"Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, kegiatan bersepeda dapat menjadi olahraga yang sangat baik dilakukan," jelas Dewi Ansar pada kegiatan yang juga diikuti Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi ini.

Untuk itu, lanjut Dewi, ia mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk dapat melakukan olahraga bersepeda ini minimal seminggu sekali guna menjaga kesehatan tubuh.

Tak hanya kegiatan Funbike saja, sembari menunggu sampainya peserta dilakukan juga acara Senam Jantung Sehat yang dilakukan di lapangan Gedung Daerah Tanjungpinang dan Door prize seperti Kulkas, Sepeda, Dispenser dan hadiah menarik lainnya.

Diskominfo Kepri


Pembagian Sembako oleh Bripka Zulhansyah Kepada Warga Tiongha.

TANJUNGPINANG|KEPRIAKTUAL.COM: Kembali di razia, sekarang giliran menyambut perayaan Imlek tahun 2022 di razia oleh Bripka Zulhamsyah Putra anggota Polres Tanjungpinang, yang berjuang dengan kegiatan sosialnya 1 tahun terakhir ini di Kota Tanjungpinang. 

Untuk kali ini warga Thionghoa yang mendapat sentuhan tangan dingin dari Bripka Zulham sosok Polisi yang di cintai Masyarakat". Apa yang ia lakukan?

Walaupun diterik panasnya matahari Bripka Zulham kembali melaksanakan razia di wilayah senggarang, kampung bugis dan Tanjungpinang Kota, kali ini Bripka Zulham membawa Minuman, Beras dan bingkisan Kue untuk warga Thionghoa yang merayakan Imlek.

"Ya, paket bantuan kali ini untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Saya menghubungi RT setempat untuk mendata warga Thionghoa yang Lansia, Janda dan yang membutuhkan bantuan. Alhamdulillah titipan rezeki 27 peket dari orang-orang baik ini dapat kita salurkan semuanya," ujar Bripka Zulham, Senin (31/1-2022).

Kak Meling RT senggarang, salah seorang warga yang menerima bantuan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polisi Tanjungpinang. 

"Terimakasih kepada bapak Polisi Polres Tanjungpinang, yang peduli terhadap warga saya yang membutuhkan bantuan, semoga kebaikan bapak di balas berkali - kali lipat," ujar Kak Meling RT senggarang.

Pada saat di konfirmasi, alasan RPL membagikan paket dan bingkisan untuk warga Thionghoa yang merayakan Imlek. Bripka Zulham mengatakan, Alhamdulillah semua perayaan keagamaan dari tahun 2021 pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, RPL juga membagikan 150an paket bingkisan kue dan minuman kepada saudara kita yang membutuhkan dan yang terdampak Covid.

"Begitu juga pada saat menjelang Natal, RPL juga membagikan 70an paket sembako, makanan kepada Saudara kita di Panti jompo dan Gereja di Kota Tanjungpinang, kini giliran saudara kita Thionghoa yang merayakan Imlek kami Razia," ujar Bripka Zulham.

"Bagi saya semua suku, semua etnis dan semua agama adalah saudara saya. Dan walau sekarang ini saya juga lagi mengalami cobaan dengan faktor ekonomi, karna kerusakan Kendaraan Razia Perut Lapar yang biayanya cukup tinggi. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap bisa berbuat baik dan saling tolong menolong hingga pandemi ini berakhir," ungkapnya kembali. 

Diketahui bersama Mobil RPL rusak di bengkel 1 bulan terakhir ini dan kegiatan "Razia Perut Lapar" di lakukan dengan Motor Trail Polantas maupun berjalan kaki menyusuri kampung - kampung yang ada di Kota Tanjungpinang, itu semua agar kegiatan ini tetap berjalan.

"Tanpa dukungan dan seizin dari pimpinan saya, bapak Kapolda Kepri IRJEN POL ARIS BUDIMAN dan Bapak Kapolres Tanjungpinang AKBP FERNANDO, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan setiap hari," ucap Zulham.

"Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua orang baik yang selalu membantu dan menitipkan rezeki dalam Kegiatan Razia Perut Lapar ini," pungkasnya. 

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando, SH, SIK mengatakan, kegiatan BRIPKA ZULHAMSYAH adalah salah satu kegiatan yang sangat mulia yang patut menjadi contoh untuk kita perduli terhadap sesama. 

"Semoga ini menjadi cermin bagi kita, bahwa kebaikan adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh siapapun tanpa harus bersusah payah untuk menterjemahkannya",terang kapolres.
Danil

Rif/Polres Tanjungpinang


Perjuadian Kasino Ala Las Vegas. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Terkait kabar tentang keberadaan Kasino untuk kalangan terbatas di sebuah ruko di Jalan Potong Lembu, tepatnya di depan Hotel Paradise, Tanjungpinang, kian santer. 

Di kasino itu, disebut-sebut menyediakan permainan judi ala Las Vegas. Yaitu permainan kartu di atas meja layaknya di sebuah kasino yang yang diatur seorang bandar. Taruhannya pun tidak menggunakan uang cash. Tapi menggunakan coin. Setiap coin punya nilai tukar berbeda. 

Pantauan media ini, tidak tampak aktivitas mencurigakan di ruko bercat kusam itu. Pintu ruko terlihat selalu tertutup rapat. Tidak juga terlihat ada kendaraan roda dua atau roda empat yang terparkir di sana. 

Namun, seorang sumber yang berhasil dibujuk mengaku mengetahui aktivitas perjudian di balik suasana sepi ruko itu. Ia bahkan memperlihatkan sejumlah foto yang memperlihatkan aktivitas perjudian di dalam ruko yang dicurigai tersebut. 

Di dalam foto terlihat seorang perempuan sedang berdiri sebagai bandar yang membagikan kartu untuk para pemain. Beberapa keping coin pemain juga terlihat terpasang di meja taruhan. Meja taruhan terlihat berwarna hijau. Di atas meja ada tulisan "Banker" dan "Player" dan beberapa kartu remi. 

"Tempat ini baru sekitar satu Minggu saya tau. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke tempat itu, pemainnya hanya kalangan tertentu dan yang sudah menjadi member saja," kata sumber tersebut.

 (Red)


Talk Show Hari Ibu ke-93.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-93, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang mengadakan acara Talk Show dengan narasumber Wali Kota Tanjungpinang, Rahma. 

Acara bertema "Perempuan Indonesia Berdaya untuk Pemulihan Ekonomi Bangsa Pasca Pandemi Covid-19" berlangsung secara offline dan online, di kantor DP3APM kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (22/12/2021).

Selain Rahma, hadir sebagai narasumber Ketua STIE Pembangunan, Charly Marlinda dan mentor HR Academy sekaligus Owner Dannisa Kreatif, Desiana Sari.

Dalam acara itu, Rahma memaparkan upaya dan strategi pemko Tanjungpinang dalam mendukung pemulihan ekonomi di kota Tanjungpinang, salah satunya mendorong usaha home industri dan peran serta pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di masa pandemi.

Sejumlah program penguatan ekonomi untuk keberlangsungan IKM dan UMKM pun terus dilakukan pemko Tanjungpinang seperti pelatihan menjahit yang sampai saat ini ada 47 penjahit dibawah binaan pemko.

Lalu, penyediaan rak promosi di enam pasar swalayan untuk promosi produk home industri IKM dan UKM, penyediaan bazar juadah nusantara, gerai pangan dan bantuan peralatan bagi kelompok tani dan galeri kerajinan. 

Selain itu, bantuan lewat dana CSR Bank Riau Kepri Syariah berupa peralatan usaha yang hingga saat ini sudah ada 282 UMKM yang menerima bantuan tersebut. Dan sebanyak 70 pelaku usaha IKM pangan Kota Tanjungpinang sudah menerima sertifikasi halal dari program dana CSR PT Bank Tabungan Negara. 

"Ini komitmen dan kesungguhan kita dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mengangkat derajat kaum ibu-ibu yang telah berkontribusi meningkatkan perekonomian keluarga dan daerah," tutur Rahma. 

Di kesempatan ini pun Rahma berpesan kepada ibu-ibu untuk menjadi perempuan tangguh dan gigih. "Selamat hari ibu, Tetaplah semangat karena ibu-ibu adalah pejuang ekonomi rumah tangga. Kita semua harus menjadi perempuan hebat," ucap Rahma. 

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Rustam. Ia menuturkan dari aspek kemandirian ekonomi melalui pembangunan kewirausahaan. 

"Kelompok usaha ekonomi perempuan Tanjungpinang saat ini cukup banyak sekali. Apalagi, strategi dan kebijakan wali kota dalam mensuport usaha ekonomi perempuan juga banyak," kata Rustam. 

Sampena peringatan hari ibu ke-93 ini pun Rustam mengucapkan selamat. Mudah-mudahan perempuan Tanjungpinang dan Indonesia semakin mandiri dan berdaya di berbagai bidang pembangunan. 

"Tapi, tentu tidak melupakan kodrati nya di rumah sebagai pendidik generasi bangsa. Ini salah satu tugas mulia yang harus diambil oleh kaum ibu," tuturnya. 

Sementara, Mentor HR Academy dan Owner Dannisa Kreatif, Desiana Sari mengaku kagum dengan program bazar juadah nusantara dan menghadirkan produk-produk UMKM di pasar swalayan. 

Ia mengatakan program seperti ini sangat luar biasa dalam mendukung ekonomi keluarga terlebih di masa pandemi saat ini. 

"Di masa pandemi ini perekonomian menurun. Siapa yang rajin dan gigih pasti akan berhasil, sebab pemerintah sudah memberikan laluan. Jadi, manfaatkan kesempatan itu dengan baik," pungkas dia. 

Danil/DISKOMINFO


Penyerahan Ranperda Oleh Fraksi-Fraksi. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Penjabat Sekda Provinsi Kepri Ir. Lamidi menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Jum’at (26/11).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I Hj. Dewi Kumalasari Ansar yang didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Anggota DPRD yang hadir sebanyak 17 orang, 6 orang secara virtual dan yang hadir dari Pemerintah Provinsi Kepri antara lain Kepala BP2RD Hj. Reni Yusneli, Kadis Perhubungan Junaidi, Kepala BPBD Budiarto, Kadis Perkim Mahyudin, Kabiro Ortal Any Lindawaty dan Kabiro Pemerintahan M. Darwin.

Sebanyak Delapan Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara keseluruhan menerima Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan maupun program antara lain Pungutan Retribusi Labuh Jangkar, Ruang Kelas Baru (RKB), penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca Pandemi Covid-19, hingga penanganan banjir.

Dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh H. Lis Darmansyah, Fraksi PDI P mengapresiasi upaya Pemprov Kepri yang secara bersama-sama berupaya menyempurnakan ranperda ini.

“Para OPD mampu memberi pemaparan dan pandangan yang baik termasuk isu-isu strategis sehingga dapat dijadikan kerangka dasar penyempurnaan ranperda APBD 2022 ini,” kata Lis

Tanjungpinang, NAWACITAPOST – Penjabat Sekda Provinsi Kepri Ir. Lamidi menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Jum’at (26/11).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I Hj. Dewi Kumalasari Ansar yang didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Anggota DPRD yang hadir sebanyak 17 orang, 6 orang secara virtual dan yang hadir dari Pemerintah Provinsi Kepri antara lain Kepala BP2RD Hj. Reni Yusneli, Kadis Perhubungan Junaidi, Kepala BPBD Budiarto, Kadis Perkim Mahyudin, Kabiro Ortal Any Lindawaty dan Kabiro Pemerintahan M. Darwin.

Sebanyak Delapan Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara keseluruhan menerima Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan maupun program antara lain Pungutan Retribusi Labuh Jangkar, Ruang Kelas Baru (RKB), penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca Pandemi Covid-19, hingga penanganan banjir.

Dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh H. Lis Darmansyah, Fraksi PDI P mengapresiasi upaya Pemprov Kepri yang secara bersama-sama berupaya menyempurnakan ranperda ini.

“Para OPD mampu memberi pemaparan dan pandangan yang baik termasuk isu-isu strategis sehingga dapat dijadikan kerangka dasar penyempurnaan ranperda APBD 2022 ini,” kata Lis
 
Sedangkan Fraksi Golkar dengan juru bicaranya Hadi Chandra menyampaikan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD Provinsi Kepri dalam ranperda ini menekankan pada pemulihan ekonomi dengan penguatan jaringan pengaman sosial melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Fraksi PKS menyampaikan pendapatnya, yang menekankan bahwa karena Kepri ini daerah maritim, maka Pemprov Kepri harus tangkas dan cepat dalam mengindentifikasi potensi Pendapat Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan dari potensi Kepulauan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Danil


Foto: Ist

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mencatat bahwa jumlah penumpang angkutan udara atau pesawat domestik yang diberangkatkan dari Provinsi Kepri pada September 2021 mengalami kenaikan 69,71 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri, Barudin di Tanjungpinang, dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Selasa (2/11)

"Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang diberangkatkan dari Provinsi Kepulauan Riau pada September 2021 sebanyak 75.331 orang atau naik 69,71 persen dibanding Agustus 2021," ungkap Barudin. 

Sementara itu, lanjut Barudin penumpang angkutan udara internasional yang berangkat dari Provinsi Kepulauan Riau pada September 2021 sebanyak 222 orang.

"Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang diberangkatkan pada September 2021 tercatat 140.620 orang atau naik 48,06 persen dibanding Agustus 2021 yang mencapai 94.972 orang.," Ujar Barudin kembali.

Sedangkan, jumlah penumpang angkutan laut internasional yang berangkat pada bulan September 2021 sebanyak 525 orang, naik 56,25 persen dibandingkan Agustus 2021.

"Pada bulan September 2021, jumlah muat bagasi dan barang angkutan udara domestik naik 23,48 persen dari 1.612,37 ton di bulan Agustus 2021 menjadi 1.990,97 ton di bulan September 2021," tegas Barudin. 

Pada September 2021, terdapat sebanyak 17,15 ton barang yang dimuat pada angkutan udara internasional. 

Redaksi


Foto Bersama Pembukaan Rumah Pintar GMKI Tanjungpinang-Bintan. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Masih dalam suasana momentum hari Sumpah Pemuda GMKI tetap intens melakukan Tri Matra GMKI, yang salah satu Tinggi Pengabdian, menjadi landasan GMKI Tanjungpinang-bintan, untuk kembali membuka Rumah Pintar GMKI sebagai wadah belajar yang difasilitasi oleh para aktivis mahasiswa bagi warga masyarakat Kota Tanjungpinang.

Pada Jumat 29 Oktober 2021 kemarin, GMKI Tanjungpinang-bintan melakukan pembukaan Rumah Pintar di wilayah Senggarang. Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari Paud, SD, SMP bahkan SMA telah bergabung di Rumah Pintar GMKI. 
Kehadiran Rumah Pintar GMKI ini, disambut positif oleh masyarakat setempat.

Salah satu orang tua murid mengucapkan Terima kasih dan mengapresiasi pelayanan GMKI di masyarakat khususnya pada situasi pandemi yang mengharuskan anak sekolah belajar secara online, dan dengan keterbatasan orangtua belum sepenuhnya bisa mengajar anak-anak mereka.

"Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada GMKI yang terus memberikan pelayanan pengajaran kepada anak-anak kami, dan kami sebagai orangtua sangat terbantu akan kehadiran mahasiswa di GMKI," Tutur ibu Situmorang.

Ketua Cabang GMKI Tanjungpinang-Bintan Elia Anasthasia, rencananya GMKI Tanjungpinang-Bintan juga akan membuka kembali lokasi pengajaran di wilayah Lembah Purnama pada awal November. Kemudian Para Volunteer pengajar Rumah Pintar berasal dari aktivis-aktivis GMKI Tanjungpinang-bintan yang menempuh pendidikan di berbagai kampus dan tentunya menguasai materi-materi pendidikan yang bisa diajarkan kepada siswa-siswi di Rumah Pintar GMKI.

"Hadirnya Rumah Pintar ini semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kebenaran dan cinta kasih di tengah-tengah masyarakat, dan sebagai wujud kepekaan GMKI pada problema pendidikan saat ini," kata Elia Anasthasia.

Kegiatan pembukaan Rumah Pintar GMKI tersebut dihadiri rekan-rekan Badan Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat.

Redaksi/Ril


Minyak Goreng (Foto:Ilustrasi)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri (Disperindag Kepri) memastikan akan mencari tahu penyebab utama kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin di Tanjungpinang, Kamis (21/10).

"Kita akan turun langsung mengecek penyebab kenaikannya, karena untuk kenaikan harga minyak goreng ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi," jelas Burhanuddin ini 

Burhanuddin menuturkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng ini bisa dari kenaikan harga minyak dunia, ketersediaan stok minyak di gudang, pasokan minyak hingga harga sawit dan lainnya.

"Sehiga kita akan selidiki dulu penyebabnya, setelah itu kita akan cari solusi," tegas Burhanuddin.

Namun begitu, Burhanuddin memastikan untuk minyak goreng curah kenaikan harga bisa dipastikan tidak akan melebihi Harga Enceran Tertinggi HET nya sebesar Rp 12.500,-. Karena telah ada aturan yang ditetapkan pemerintah terkait hal itu.

"Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, beda-beda kemasan tentu harganya bervariasi tergantung dari produsennya, kita tidak bisa mengaturnya," jelas Burhanuddin kembali.

Sebelumnya, harga minyak goreng di sejumlah warung dan pasar swalayan di ibukota Provinsi Kepri Tanjungpinang mengalami kenaikan Rp 3000,- hingga Rp 5000,- per kilo.

Kenaikan harga minyak goreng ini telah meresahkan masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga untuk bahan masakan setiap harinya.

Sumber: Diskominfo Kepri


(Foto:Ist)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Bagi para pelaku perjalanan diingatkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Pasalnya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, akan mulai memeriksa e-HAC secara digital melalui aplikasi tersebut.

“Kami sudah siapkan tiga line untuk pemeriksaan e-HAC. Jadi satu line untuk pemeriksaan e-Hac secara manual dan dua line untuk pemeriksaan secara digital,” sebut Agus Jamaludin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, Kamis (7/10).

dikutip dari situs Diskominfo Kepri, untuk pemeriksaan secara manual, diperuntukan bagi mereka yang tidak memiliki telpon pintar. Dengan demikian, petugas akan membantu melakukan pemeriksaan dengan memasukan NIK pada perangkat yang disediakan. Proses pemeriksaan secara manual ini memakan waktu lima hingga 10 menit. 

Bagi yang memiliki telpon pintar, akan tetap diminta untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ini akan memudahkan para pelaku perjalanan sendiri, karena hanya memakan waktu beberapa detik saja pemeriksaannya. 

Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, para penumpang akan diminta untuk turun per 10 orang. “Kita sudah bicarakan tadi dengan KSOP dan Pelindo. Proses ini sudah kita mulai tadi untuk kedatangan pukul 01.00,” ungkap Agus. 

Pemeriksaan ini berlaku bagi seluruh penumpang dengan rute manapun. Baik itu untuk penumpang domestik di lingkungan Provinsi Kepri, maupun penumpang dari luar Kepri. “Semua penumpang, termasuk yang dari Dumai juga,” sebut Agus.

Tak hanya penumpang di Pelabuhan SBP saja, pemeriksaan juga dilakukan di Bandara dan juga Pelabuhan Sri Bayintan di Kijang. Agus berharap para pelaku perjalanan dapat disiplin, tidak hanya dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi juga dengan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi.

Redaksi


Agus Jamaludin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (Foto:Ist).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang membuka fasilitas vaksinasi di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Tidak hanya bagi para pelaku perjalanan saja, fasilitas tersebut terbuka bagi umum. KKP menyediakan berapapun dosis yang dibutuhkan.

“Untuk awal kami sediakan lima vial untuk sinovac dan dua untuk astrazeneca. Tapi nanti kalau kurang, bisa kita minta lagi ke gudang,” sebut Agus Jamaludin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Kamis (7/10).

Jumlah tersebut berarti 50 dosis Sinovac dan 20 Astrazeneca. KKP sengaja tidak menyediakan banyak, karena belajar dari di Pelabuhan Sri Bayintan dimana KKP membawa banyak stok ternyata hanya dibutuhkan sedikit sekali. 

Padahal Rabu (6/10) kemarin, KKP membawa hingga 200 dosis ke Kijang untuk keperluan penumpang kapal Pelni. “Ternyata hanya beberapa saja yang dibutuhkan. Karena semua sudah vaksin dosis lengkap dan ada beberapa yang tidak lolos screening karena tensi atau gula darah tinggi.

Untuk sementara ini bagi penumpang Pelni di Pelabuhan Sri Bayintan – Kijang yang membutuhkan vaksinasi, dapat langsung ke Kantor KKP di Batu 6. “Kan tidak jauh dari beli tiket di Kantor Pelni, tinggal langsung ke Kantor KKP,” ujar Agus.

KKP sengaja menyediakan fasilitas vaksinasi Covid-19 bagi para pelaku perjalanan, untuk memperluas cakupan vaksinasi. Hingga 6 Oktober berdasarkan website Kemenkes, vaksinasi dosis 1 di Kepri sudah 85,87 persen dari target. Sedangkan dosis 2 sebesar 58,94 persen.

Tidak hanya bagi para pelaku perjalanan, bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 dipersilahkan datang ke Pelabuhan Sri Bintan Pura. Pelayanan dibuka Setiap Senin hingga Sabtu, mulai pukul 07.30. Fasilitas ini dibuka hingga 22 Oktober mendatang.

Redaksi


(Foto:Ist)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad akhirnya menyurati Menteri Dalam Negeri Mendagri dan BNPB RI selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (3/10) kemarin .

Yang mana, dalam surat permohonan nomor: 509/SET-STC19/X/2021 ini, Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad meminta dispensasi terkait ketentuan perjalanan orang lintas Provinsi dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepri.

"Mengingat saat ini kondisi provinsi Kepri  telah berada pada Tingkat 1, dengan level transmisi komunitas Tingkat 1 dan Kapasitas Respon Memadai serta Berdasarkan Peta Resiko saat ini seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada zona kuning," ujar Ansar.

Serta lanjut Ansar, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi/stakeholder lainnya beberapa waktu terakhir telah berhasil, khususnya dalam rangka menurunkan level transmisi komunitas dan meningkatkan kapasitas respon serta pencapaian pembentukan kekebalan kelompok/herd immmunity melalui pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Juga capaian pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau s.d. Sabtu, 2 Oktober 2021, telah berhasil memenuhi target pembentukan kekebalan kelompok/herd immunity, dengan rincian penyuntikan dosis 1 sebanyak 1.288.911 orang (81,52%) dan dosis 2 sebanyak 885.053 orang (64,44%) dari keseluruhan sasaran sebanyak 1.581.035 orang, " jelas Ansar 

Juga mempertimbangkan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah 2TP (Terluar, Terdepan, Perbatasan), yang terdiri atas pulau-pulau, sehingga mobilitas masyarakat didominasi oleh penggunaan moda transportasi laut dan udara, serta dalam rangka menumbuhkan kembali aktivitas pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, sehingga dipandang perlu untuk mendapatkan dispensasi atas ketentuan pembatasan dan/atau pengetatan perjalanan orang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

"Untuk itu, sejalan dengan poin-poin tersebut di atas, kami memohon pertimbangan serta perkenan Bapak untuk dapat memberikan dispensasi atas kewajiban melengkapi dokumen kesehatan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan moda transportasi laut dan udara, sehingga pemberlakuan ketentuan perjalanan orang lintas provinsi masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat diubah," jelas Ansar dalam surat permohonan tersebut.

Seperti, untuk pengguna moda transportasi laut dan penyeberangan wajib mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pengisian riwayat perjalanan dan validasi kartu/sertifikat vaksin Covid-19; serta Melengkapi diri dengan hasil negatif RT-PCR/Rapid Test Antigen dan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis pertama, Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis penuh.

Sedangkan untuk pengguna moda transportasi udara wajib Mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pengisian riwayat perjalanan dan validasi kartu/sertifikat vaksin Covid-19; serta Melengkapi diri dengan hasil negatif RT-PCR dan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis pertama, atau Melengkapi diri dengan hasil negatif RT-PCR/Rapid Test Antigen dan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis penuh.

Sumber: Diskonunfo Kepri


Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021.

APBD Perubahan 2021 Provinsi Kepulauan Riau mengalami pengurangan sebesar Rp 68,2 Miliar. Yang semula Rp 3,988 triliun mengalami pengurangan Rp 68,2 miliar. Sehingga belanja perubahan menjadi Rp 3,918 triliun

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, dalam paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 di Pulau Dompak, Senin (13/9).
 
“Belanja daerah yang semula Rp 3,988 triliun mengalami pengurangan Rp 68,2 miliar. Sehingga belanja perubahan menjadi Rp 3,918 triliun,” ungkapnya.
 
Dalam paripurna tersebut dijelaskannya, sebelum nota kesepakatan ditandatangani badan anggaran (Banggar) telah melakukan pembahasan terhadap perubahan KUA PPAS APBD 2021.

Dalam pembahasan tersebut disimpulkan, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan Rp 3,701 tirliun dalam perubahan menjadi Rp 3,854 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 152,29 miliar.

Kemudian, pembiayaan daerah yang semula Rp 285 miliar mengalami pengurangan Rp 220,4 miliar. Sehingga, dalam perubahan APBD pembiayaan daerah menjadi Rp 64,5 miliar.
 
Ia menjelaskan, APBD 2021 perlu dilakukan perubahan dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangannya yakni, dilakukan penyesuaian dengan regulasi dan kebijakan terbaru. Kemudian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan pusat terkait penanganan COVID-19 salah satunya terhadap Permenkeu Nomor 17 tahun 2021.

“Pertimbangan lainnya, yakni terjadinya perubahan asumsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian meliputi perubahan pendapatan daerah dari dan transfer umum dan perubahan proyeksi pendapatan lain-lain yang sah,” jelasnya.
 
Sementara itu, Gubernur Kepulaulauan Riau H. Ansar Ahmad menjelaskan kepada wartawan usai sidang paripurna bahwa setelah nota kesepakatan ini ditandatangani, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lagi oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kepri.

“Sudah kita tandatangani nota kesepakatannya. Artinya antara Pemerintah dan DPRD sepakat atas perubahan KUA dan PPAS 2021. Selanjutnya biar pansus yang membahas. Semoga tidak ada kendala, dan segera selesai dan bisa disahkan,” kata Gubernur. 

(Danil)


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.