Fhoto: Istimewa.

KEPRIAKTUAL.COM: Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 130,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir April 2020 sebesar 127,9 miliar dolar AS.

Hal tersebut disampaikan Bank Indonesia melalui rilis yang diterima redaksi setkab.go.id.

Posisi cadangan devisa tersebut, sebagaimana tercantum dalam rilis, setara dengan pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” sebut rilis tersebut.

Peningkatan cadangan devisa pada Mei 2020 terutama dipengaruhi oleh penarikan utang luar negeri Pemerintah dan penempatan valas perbankan di Bank Indonesia.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik,” bunyi akhir rilis tersebut.


Sumber: Setkab/BI/EN

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sentimen global merupakan kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) menjadi sentimen yang kurang baik bagi nilai tukar dolar AS. Bagaimana tidak, aksi yang tengah menjadi sorotan dunia ini mampu membuat mata uang Paman Sam memerah di hadapan hampir semua mata uang.

Hingga siang ini, dolar AS masih saja digempur oleh sebagian besar mata uang, seperti poundsterling, dolar Kanada, yuan, dolar Singapura, baht, dan rupiah.

Berbanding terbalik dengan dolar AS, rupiah berbalik naik makmur dengan menjadi mata uang terbaik regional maupun global.

Dengan apresiasi lebih dari 1%, rupiah mengeluarkan dolar AS dari level Rp14.400, di mana beberapa saat lalu rupiah naik hingga level terdalam di angka Rp14.403 per dolar AS. Hingga pukul 14.05 WIB, rupiah terapresiasi 1,02% ke level Rp14.435 per dolar AS.

Tiga mata uang global lainnya juga tak luput dari tekanan rupiah, yaitu dolar Australia (1,06%), euro (1,14%), dan poundsterling (0,64%). Pasukan Asia juga takluk seluruhnya untuk rupiah, termasuk menang (1,42%), yen (1,23%), dolar Taiwan (1,11%), dolar Hong Kong (1,06%), dolar Singapura (0,99) %), yuan (0,93%), baht (0,80%), dan ringgit (0,62%).


Sumber: Wartaekonomi.co.id

Menteri PUPR saat menjawab pertanyaan wartawan usai ikuti Ratas, Jumat (29/5). (Foto: Humas/Agung).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler.

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR mnejawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5).

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

“Yang direntang tadi bukan bendungan tetapi jaringan irigasi. Besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu,” terang Menteri PUPR.

Menurut Menteri PUPR, walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya tapi tidak apa-apa, itu untuk tenaga manusia dulu yang ada di 2.865 lokasi. Ia menambahkan jadi tidak hanya irigasi saja, namun di semua sektor Kementerian PUPR.

Selain padat karya yang Rp11,6 triliun tadi, Menteri PUPR sampaikan telah meng–create di 2.865 lokasi dan setelah dihitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi, itu tambahannya.

Mungkin nanti, lanjut Menteri PUPR, akan agak sedikit terlambat tapi enggak apa-apa, asal bisa menciptakan lapangan kerja.

“Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR,” pungkas Menteri PUPR.


Sumber: Setkab

(Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Bank Mandiri menyebut telah siap untuk beroperasi pada fase kenormalan baru atau 'New Normal'. Direktur Utama Royke Tumilaar menjelaskan, persiapan dilakukan sejak bulan April. Pihaknya juga telah menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi interaksi antara karyawan dan nasabah.

Sejak PSBB dimulai, hanya 60 persen kantor cabang Bank Mandiri yang tetap beroperasi. Hal itu diputuskan karena prioritas keselamatan karyawan dan nasabah. Royke mengatakan, saat ini telah ditempatkan kaca akrilik untuk menjaga jarak.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan restrukturisasi pada nasabah yang terdampak Covid-19. Menurut Royke, restrukturisasi itu bukan satu-satunya.

"Kami restrukturisasi hampir lebih dari 1 juta nasabah yang terkena Covid-19. Masih banyak yang harus di restrukturisasi. Kita harus adaptasi dengan kondisi ini. Akan ada banyak perubahan, namun kita harus bisa hidup dengan perubahan ini agar dapat survive," kata Royke dalam diskusi live streaming di Jakarta, Jumat (29/5).

Ia menambahkan bahwa Bank Mandiri menargetkan untuk beroperasi secara normal pada 13-20 Juli mendatang, dengan penerapan protokol baru. Penerapan dilakukan secara bertahap mulai 25 Mei yakni saat 50 persen karyawan kembali bekerja di kantor, serta pada 26 Mei yang menargetkan 60 persen cabang kembali beroperasi,

Perseroan juga menetapkan target untuk beberapa hal lain, seperti waktu operasi normal kantor pusat dan layanan cabang, pengoperasian Electronic Data Capture (EDC), dan kehadiran 95 persen karyawan di kantor.

Sumber: CNN Indonesia

Baloi View Apartemen .

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Hubungan kemitraan kontrak kerjasama Managemen pengelola Baloi View Apartemen dengan Aplikasi OYO, resmi berakhir per 1 Juni 2020 pekan depan. Hal itu sesuai dengan masa waktu dalam kontrak kerjasama kedua belah pihak.

General Manager Baloi View Apartement, Muhammad Fadil Firdaus mengatakan, kedua belah pihak tidak akan melanjutkan kerjasama lagi dengan alasan yang telah disepakati. Baloi View Apartement telah bersiap untuk terus melayani masyarakat (pengunjung) reguler maupun transiter, meski tidak lagi bersama Online Travel Agent (OTA).

"Bagi pengunjung kini dapat langsung datang ke Hotel dan Apartemen Baloi View, juga memesan melalui marketing kami 0816-363-0000 atau langsung menghubungi Desk Reservasi di 0778 4888777," kata Muhammad Fadil Firdaus, General Manager Baloi View Apartement dalam keterangan persnya, Kamis (28/5-2020).

Selanjutnya, kata pria yang akrab disapa Bung Fadil, dirinya mengemukakan proyeksi manajemennya pasca tidak bersama aplikasi OYO lagi. Dan akan fokus pada perbaikan fasilitas dan berorientasi pada peningkatan kinerja Sumberdaya Manusia (SDM), yang tentu saja mengedepankan semangat etos kerja menuju kesejahteraan.

Kemudian bagi manajemen, kata Fadil, dalam mengelola hunian seperti hotel dan apartemen ini, pihaknya menekankan pada fasilitas esensial dan mendasar seperti AC, wifi, atau air panas.

"Evaluasi kinerja manajemen, selama ini menunjukan arah jarum statistik yang baik. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini. Dan masih terdapat hasil kenaikan okupansi hotel dengan nilai rata-rata per bulan mencapai 50 hingga 60 persen, walau rata harga masih relatif rendah," terang Muhammad Fadil Firdaus.

Muhammad Fadil Firdaus - General Manager Baloi View Apatement.

Ditambahkan Manager Operasional Baloi View Apartement, Rusdi Adi Masta, dari aspek operasional, pihaknya masih cukup stabil dengan melayani pengunjung reguler maupun pengunjung transit. Kedepanya akan dilakukan beberapa terobosan dalam pelayanan pemesanan online dengan menggunakan aplikasi mandiri.

Hal itu pun, kata Rusdi, masih dalam persiapan dan proses review terhadap teknologi informasi yang disampaikan pihak ketiga kepada pihaknya.

"Pemanfaatan e-commerce tak bisa kita tampik memang turut memberikan persepsi positif bagi pengetahuan masyarakat akan produk yang ditawarkan manajemen, serta bersifat mempermudah pengunjung melakukan pemesanan. Dalam waktu dekat kita akan persiapkan pelayanan online mandiri," kata Rusdi memastikan.

Lanjutnya, Manajemen Baloi View Apartement masih melihat peluang untuk penerapan pemesanan online melalui aplikasi, sebab dalam pranalanya dikatakan trend pemesanan kamar hotel oleh tamu juga cukup positif. Dimana pada masa lalu tamu memesan kamar langsung atau Walk In, telephone reservasi hotel dan menggunakan jasa travel agent.

"Fasilitas Online Travel Booking (OTB), atau e-commercee di era saat ini sangat membantu dan kami akan mempersiapkan layanan terbaik bagi pelanggan setia kami," ungkap Rusdi optimis menutupnya.

Redaksi

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah naik kelas menjadi Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) III setelah mendapat setoran modal inbreng sebesar Rp255 miliar dari pemegang saham. Pada kuartal I lalu, perusahaan mencetak laba Rp214,01 miliar atau melonjak 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Penambahan modal dan kinerja pada akhir kuartal I 2020 membuat BNI Syariah naik kelas menjadi BUKU III atau mempunyai modal inti di atas Rp 5 triliun," kata Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/5).

Kenaikan laba BNI Syariah per kuartal I 2020 didorong oleh portofolio pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dengan komposisi CASA yang tinggi.

Firman melanjutkan perseroan didukung oleh kuatnya sinergi dengan BNI Group, berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan berfokus pada Halal Ecosystem.

Dengan pertumbuhan laba yang positif, rasio profitabilitas BNI Syariah pun meningkat ditandai dengan meningkatnya Return on Equity (ROE) secara signifikan dari 12,79 persen pada kuartal I 2019 menjadi 17,95 persen.

Sementara itu, rasio Return on Asset (ROA) juga naik dari 1,66 persen pada kuartal 2019 menjadi 2,24 persen.

Dari sisi bisnis, BNI Syariah pada kuartal I 2020 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp32,33 triliun, naik 9,80 persen dari posisi yang sama tahun 2019 sebesar Rp29,44 triliun.

Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp15,71 triliun (48,6 persen); segmen komersial sebesar Rp8,01 triliun (24,78 persen); segmen kecil dan menengah sebesar Rp6,69 triliun (20,68 persen).

Dari sisi liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah pada kuartal I tahun 2020 mencapai Rp44,86 triliun, naik 16,59 persen dibandingkan periode sama pada 2019 sebesar Rp38,48 triliun.

Pertumbuhan tersebut meningkatkan rasio CASA dari 60,04 persen pada kuartal I 2019 menjadi 64,96 persen di kuartal I 2020. Pertumbuhan DPK BNI Syariah tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,18 persen year on year (data SPS per Februari 2020 BUS-UUS).

Jumlah rekening juga meningkat dari kuartal I 2019 sebesar 3,15 juta menjadi 3,53 juta berkat kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah maupun pesantren, dan komunitas.

Kinerja BNI Syariah kuartal I 2020 ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, di mana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien.

"Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, di mana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah," pungkas Firman.

Sumber: CNN Indonesia

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKRUAL.COM: Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bahwa bantuan modal kerja bagi Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diidentifikasi berdasarkan dari perbankan.

”Kredit usaha, kecil, menengah tadi yang mendapatkan restructuring mereka dalam waktu dekat mungkin akan membutuhkan modal kerja untuk memulai lagi aktivitasnya,” ujar Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas, Rabu (29/4).

Jumlah estimasi berapa kebutuhannya, menurut Menkeu akan dilihat berdasarkan total outstanding kreditnya dan kemungkinan berapa banyak mereka akan memulai kebutuhan untuk modal kerja yang barunya.

”Ini yang sedang kita hitung bersama-sama nanti dengan OJK dari sisi profile kreditnya dari UMKM tersebut,” imbuh Menkeu.

Mengenai mekanismenya, menurut Menkeu, ada dua mekanisme yang sedang ditimbang yakni apakah melalui pemberian bantuan untuk premi dari asuransi kreditnya atau melalui PMN di dalam Jamkrindo dan Askrindo.

”Karena kita ini sekarang akan terus membuat penyelesaian nanti di dalam PP-nya dibuat terbuka dua opsi tersebut, sedangkan kebutuhannya nanti kita akan hitung. Seperti yang terlihat di dalam seluruh program penanganan Covid-19 ini semuanya bergerak secara sangat dinamis,” terang Menkeu.

Dari mulai bulan Maret, lanjut Menkeu, waktu Perpu diterbitkan sampai dengan sepanjang bulan April banyak sekali program-program yang dimodifikasi terus.

”Makanya kami di dalam penetapan nanti berapa anggaran dipakai untuk apa, kita akan terus melakukan sesuai dengan asas akuntabilitas update kepada masyarakat, termasuk kepada DPR dan nanti tentu nanti akan kita laporkan ke BPK,” ujarnya.

Presiden, menurut Menkeu, mengharapkan PP akan segera diselesaikan secepat mungkin yang saat ini sedang di dalam proses panitia antarkementerian dan harmonisasi.

”Kita upayakan untuk segera bisa selesai dalam minggu ini. Pada saat yang sama kami juga sudah mulai menyiapkan PMK untuk pelaksanaannya. Dan tentu karena ini nanti bekerja sama dengan OJK dan BI, kita juga akan menyelesaikan seluruh peraturan tersebut,” imbuhnya.

Waktu menjalankan, Menkeu berharap awal Mei sudah bisa jalan. ”Dan oleh karena itu, kalau PP-nya sudah selesai, kita harapkan berarti minggu depan sudah bisa berjalan di lembaga-lembaga keuangannya. Itu yang sekarang kita sedang kebut, tadi Bapak Presiden sudah minta kecepatan menjadi sangat penting,” pungkas Menkeu akhiri jawaban.

Sumber: Setkab RI

Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (29/4). (Foto: Humas Setkab).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembahasan saat ini sudah semakin mengerucut dan ada 5 (lima) skema besar dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (29/4).

5 Skema yang menjadi arahan Presiden, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skema program untuk pelaku usaha UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19. “Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, Paket Sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan/pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” kata Presiden.

Kedua, Skema program insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Saya kira di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan, dimulai dari April sampai September 2020,” ungkap Presiden.

Ketiga, Skema program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, Kredit Ultra Mikro atau UMi, PNM Mekaar yang ini jumlahnya 6,4 juta (debitur), dan di Pegadaian juga ada 10,6 juta debitur.

“Penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kemudian penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada para penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat ada lembaga seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), BLU Pusat Pembiayaan Pengelola Hutan, dan Calon Petani Calon Lokasi di Kementan. “Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Keempat, Skema program perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. “Ini permodalan, bantuan modal kerja darurat ini betul-betul kita rancang betul agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini,” tambah Presiden.

Kepala Negara mengakui bahwa data yang dimiliki ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. “Kemudian di luar itu 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan,” tandasnya.

Karena itu, Presiden sampaikan ada 23 juta UMKM yang harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja.

“Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR, sekaligus ini akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, maupun skema program lainnya,” tuturnya.

Kelima, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN, BUMN atau BUMD menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden sampaikan juga realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM ini. “Ini saya harapkan nanti Mendagri bisa menyampaikan kepada ke daerah mengenai ini. Sehingga kita harapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini,” pungkas Presiden.

Sumber: Setkab RI

Fhoto: Istimewa, Menkeu Saat Memberikan Keterangan Pers.

KEPRIAKTUAL.COM: Beberapa bulan ke depan postur pembiayaan akan mengalami perubahan seiring dengan penerimaan negara yang mengalami tekanan dan belanja negara yang terakselerasi, terutama untuk membantu bidang kesehatan dan sosial serta mendorong sektor perekonomian. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), melalui konferensi video, Jumat (17/4).

“Mungkin saya tidak akan berpanjang, stimulus yang selama ini sudah kami sampaikan kepada seluruh dunia usaha maupun masyarakat, itu semuanya sifatnya gratis,” ujar Menkeu.

Jadi, menurut Menkeu, APBN meng-cover kebutuhan kesehatan, APBN meng-cover bidang sosial, dan APBN meng-cover bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino effect kesehatan maupun sosial, sosial maupun ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keungan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank.

“Jadi kita mencoba untuk melancarkan stimulus atau kebijakan-kebijakan untuk bisa dampak syok yang sangat besar ini. Baik untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruh syok nya akan di-unplugged oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat,” imbuh Menkeu.

Juga dari sisi ekonomi, Menkeu sampaikan syok dari Virus Korona (Covid-19) pasti akan mempengaruhi dunia usaha. Ia menambahkan APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar syok itu tidak merusak atau dalam hal itu menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif.

“Dalam hal ini kita berharap dunia usaha masih bisa cukup, dalam menghadapi syok ini dengan dibantu oleh stimulus atau kebijakan-kebijakan fiskal yang ikut membantu mengurangi dampak syok yang sangat besar,” kata Menkeu.

Beberapa stimulus, lanjut Menkeu, dari sisi stimulus satu yang dulu fokusnya hanya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dari jaminan kesehatan nasional. “Kita juga meningkatkan kartu sembako dan memberikan insentif bagi dunia pariwisata yang mungkin sebentar lagi juga akan dibutuhkan lagi di dalam rangka untuk me-revive atau menghidupkan kembali sektor pariwisata yang memang akan memperluas kepada sebelas kelompok usaha,” jelas Menkeu.

Yang di luar manufaktur, sambung Menkeu, juga untuk mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 yaitu penghasilan sampai dengan maksimal 200 juta ditanggung pemerintah PPh-nya, kemudian pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 30 persen. “Tapi ini 19 sektor, sekarang akan dinaikkan kepada seluruh ekonomi lebih dari 100 kelompok kategori bisnis atau industri dan termasuk dalam hal ini industri pariwisata, perhotelan, kehutanan, makanan, perdagangan hingga sektor jasa lainnya,” jelas Menkeu.

PPn, menurut Menkeu, juga akan dilakukan percepatan dan untuk yang non-fiskal berbagai fasilitas untuk keluar masuknya barang secara lebih mudah. “Stimulus lanjutan akan terus kita lakukan tentu dengan seiring perkembangan kondisi ekonomi, masyarakat, dan sosial kita. Termasuk dari sisi kesehatan kita akan terus melakukan monitoring eksekusi dari berbagai intervensi di bidang kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran,” tambah Menkeu.

Ini, menurut Menkeu, lebih banyak dibutuhkan koordinasi antara Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan seluruh Pemerintah Daerah. “Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan pada penanganan dari mulai pengadaan rapid test, reagen sampai kepada APD, ventilator, dan berbagai hal untuk bisa mendapatkan dukungan APBN secara over,” sambung Menkeu.

Kemudian dari sisi social safety net dengan masyarakat, Menkeu jelaskan yang dalam hal ini mengalami tekanan sosial, termasuk ancaman PHK dan sektor informal yang mengalami tekanan sangat besar dengan adanya social distancing dan Work from hom maka Pemerintah memberikan perluasan safety net yang luar biasa sangat besar, termasuk pemberian insentif bagi pelanggan listrik 400 VA dan 900 VA untuk ditanggung pemerintah 100 persen dan 50 persen.

“Ini lebih dari 31 juta rumah tangga akan mengalami mendapatkan manfaat dari ini. Kartu prakerja dinaikkan dua kali lipat sehingga bisa menampung 5,6 juta pegawai atau pekerja, baik di informal sector maupun formal sector yang bisa mendapatkan dukungan pemerintah,” ujarnya.

Kemudian dukungan industri, Menkeu sebutkan Pemerintah lakukan melalui tadi perluasan insentif pajak mulai dari pasal 21 PPn dan pajak korporasi serta stimulus kepada kredit usaha kecil dan menengah, termasuk KUR dan UMi. “Dan kita masih akan terus melakukan finalisasi dari dukungan sektor usaha yang sekarang sedang dibahas antarkementerian-lembaga maupun dengan BI dan OJK,” katanya.

Dari sisi anggaran APBN, Menkeu menjelaskan bahwa Keppres Nomor 54 Tahun 2020 sudah diterbitkan oleh Presiden yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan realokasi, refocusing penghematan dan penggunaan sisa anggaran yang direalokasi dan dihemat itu untuk prioritas Covid-19.

“Jadi dalam hal ini belanja barang seperti perjalanan dinas, biaya rapat semuanya dipotong. Belanja modal untuk proyek-proyek dapat ditunda atau dilakukan dari single years menjadi multiyear sehingga belanja modal tahun ini mungkin menurun tanpa menyebabkan proyeknya mengalami penghentian yang kemudian bisa berakibat mangkrak,” imbuhnya.

Kemudian, Menkeu menyampaikan akan melakukan refocusing seperti pengadaan barang-barang yang dibutuhkan di bidang kesehatan hand sanitizer, masker, APD, dan berbagai alat-alat medis lainnya. Memberikan bantuan kepada masyarakat, menambah pendapatan take home pay bagi aparatur, terutama insentif pada tenaga kesehatan.

Dalam hal ini untuk aparatur negara, Menkeu sampaikan akan dilakukan penghentian untuk kenaikan take home pay tanpa seizin dari Kementerian Keuangan, karena kita memang sedang mengendalikan belanja pegawai untuk fokus pada bidang Covid ini. “Dan berbagai belanja-belanja yang kemudian dibutuhkan untuk melakukan belajar dari rumah, belajar online, kemudian work from home semuanya yang akan lebih difokuskan. Sehingga fungsi pemerintah masih bisa jalan, namun biaya untuk mendanai kegiatan pemerintah akan menurun cukup tajam,” jelasnya.

Untuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Menkeu sampaikan juga akan dilakukan refocusing dan realokasi dan Kemenkeu sudah memberikan surat edaran joint dengan Menteri Dalam Negeri, dimana untuk pegawai di daerah yang Tukin nya melebihi dari pusat untuk dilakukan adjustment, anggarannya dipakai untuk daerah mengalami Covid.

“Belanja barang dan jasa di daerah diminta untuk dipotong 50 persen dan kemudian difokuskan lebih kepada penanganan Covid dan belanja modal juga diminta untuk diturunkan 50 persen hanya untuk yang sangat urgent,” tambahnya.

Ini semuanya, menurut Menkeu, di dalam rangka supaya APD benar-benar memfokuskan dalam penanganan Covid, baik itu di bidang kesehatan, membantu masyarakat secara sosial dalam bentuk bansos maupun membantu dunia usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong.

“Kita harapkan dengan hal ini, maka syok yang terjadi karena Covid-19 bisa diminimalkan dan daya tahan masyarakat maupun dunia usaha bisa ditingkatkan. Sehingga kita bisa melewati masa sulit ini secara baik dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi,” pungkas Menkeu akhiri keterangan.

Sumber: Setkab

Pengusaha UKM Cemilan, (Fhoto: Istimewa).

TAGERANG KEPRIAKTUAL.COM: Tetap produktif di tengah korona, produsen camilan snack tempe di Tangerang Selatan, Banten, kebanjiran pesanan. Pengusaha usaha kecil menengah (UKM) kewalahan memenuhi permintaan pengecer dari berbagai daerah.

"Kalau dibanding ke ritel modern, reseller (pengecer) lebih banyak permintaanya. Selain reseller, pesanan dari Malaysia juga naik," ucap Turipah, pemilik usaha keripik tempe Macaca di rumah produksinya di Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu 4 April 2020.

Menurut keterangan beberapa pengecer camilannya dari sejumlah wilayah di Indonesia permintaan meningkat tajam. Tak lain dan tak bukan karena kebijakan bekerja di rumah.

"Dalam setiap krisis ada saja peluang. Selama kita bisa konsisten dan memanfaatkan teknologi yang ada, usaha saya malah meningkat di saat yang lain mengencangkan ikat pinggang," ucap dia.

Baca Juga:

BLK Cibodas Kota Tagerang Produksi Alat Pelindung Diri

Namun, dia enggan menyebutkan kenaikan omset yang didapatnya. Turipah mengaku kebijakan pembatasan sosial membuatnya tak lagi bisa ikut ajang pameran. Biasanya dia rutin mempromisikan usahanya sejak bulan Maret.

"Penjualan kalau bukan dari kegiatan pameran, dilakukan online semua," kata dia.

Senada juga dirasakan Yulis, pemilik usaha dimsum beku CC Dimsum. Dia mengaku penjualan naik sejak kebijakan kerja dari rumah keluar.

"Naik tipis. Sekitar 10 persen, dibanding hari-hari biasanya," kata dia.

Pemesan dimsum buatannya biasanya pembeli langsung yang ingin menikmati dimsum dengan mengukus sendiri di rumah. Meski untung, dia berharap pandemi korona di Indonesia bisa segera usai agar aktivitas masyarakat kembali normal.

"Karena kalau lama-lama seperti ini juga repot, harga-harga sudah naik, kalau kelamaan takutnya daya beli malah menurun," kata dia.

Sumber:Medcom.id

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.. (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Ditjen Pajak (DJP) memastikan tidak ada perubahan tenggat atau batas akhir penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan batas penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak akan akan diperpanjang seperi halnya yang dilakukan terhadap SPT wajib pajak orang pribadi.

“Tidak ada perubahan," katanya, Jumat (3/4/2020), dikutip dari DDTC News.

Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, tenggat ada di akhir Maret dan April.

Baca Juga:

Tarif PPh Badan Turun 22%, DJP Pastikan Angsuran Berkurang
Namun, DJP sebelumnya menggeser batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menjadi 30 April 2020. Dengan demikian tenggat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sama dengan wajib pajak badan. Simak artikel ‘Diperpanjang, Batas Akhir Lapor SPT Tahunan WP OP Jadi 30 April 2020’.

Hestu meminta wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan untuk menghindari sanksi administrasi. Sesuai ketentuan, sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT tahunan adalah senilai Rp1 juta. Simak artikel ‘Yakin Rela Telat Lapor SPT? Lihat Dulu Sanksi Dendanya di Sini’.

Adapun jumlah penyampaian SPT wajib pajak badan pada awal bulan ini juga masih lebih rendah dari tahun lalu. Laporan pajak korporasi dengan jenis SPT 1771 hingga Rabu (1/4/2020) sebanyak 258.519. Jumlah tersebut turun dari periode sama tahun lalu yang sebanyak 276.104 SPT.

Adapun pelaporan SPT 1771 dalam denominasi dolar AS sebanyak 258 SPT atau turun dari tahun lalu yang sebanyak 262 SPT. Sementara itu, jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT sekitar 1,48 juta wajib pajak.

"Untuk SPT tahunan wajib pajak badan, per 1 April 2020 sekitar 258.519 SPT yang telah diterima, dari sekitar 1,48 juta wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunannya" imbuhnya.


Sumber: DDTC News

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama., (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKUAL.COM: Angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 wajib pajak badan untuk masa pajak April sudah menyesuaikan tarif PPh badan yang baru dalam Perpu No.1/2020. Seperti diketahui, dalam beleid ini tarif PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan diterapkannya tarif PPh badan 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, angsuran PPh 25 untuk tahun ini akan disesuaikan.

“Untuk angsuran PPh Pasal 25 masa pajak April 2020 kan sudah berdasarkan data SPT tahunan 2019 [dan nantinya dihitung] dengan tarif baru 22%,” ujar Hestu, Kamis (2/4/2020).

Dengan demikian, tarif PPh untuk tahun pajak 2019 – yang dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat akhir April tahun ini – masih menggunakan tarif 25%. Namun, dasar penghitungan untuk PPh Pasal 25 mulai April 2020 sudah menggunakan tarif 22%.

Hestu mengatakan angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak badan untuk 2020 akan berkurang. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk membantu para wajib pajak badan yang tertekan karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19).

Sementara itu, untuk mengompensasi pembayaran yang lebih pada Januari sampai dengan Maret 2020, wajib pajak bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak berikutnya.

Namun demikian, sambung dia, yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa penurunan tarif PPh badan itu sebesar 12% (3% dari 25%), sedangkan syarat dalam KEP 537/2000 adalah penurunan PPh terutang menjadi kurang dari 75% dari basis sebelumnya.

Dalam pasal 7 ayat (1) KEP 537/2000 disebutkan permohonan pengurangan besaran PPh Pasal 25 bisa diajukan ke Kepala KPP apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh 25.

“Jadi nanti KPP akan melakukan penelitian dalam memutuskan permohonan tersebut,” imbuh Hestu.

Seperti diberitakan sebelumnya, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif PPh badan akan menjadi 20% pada 2022. Penurunan ini lebih cepat setahun dari rencana awal dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Simak infografis ‘RUU Omnibus Law Perpajakan (1): Pengurangan Tarif PPh Badan’.

Untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh badan.

Penurunan tarif PPh badan ini menjadi salah satu dari 4 kebijakan di bidang perpajakan dalam Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Simak artikel ‘Ini 4 Kebijakan Perpajakan dalam Perppu 1/2020’.

Baca Juga: Dianggap Tidak Bermoral, Klub Sepak Bola Diancam Pajak Ekstra
Sejumlah kebijakan pajak dalam Perppu ini terlihat menitikberatkan pada fungsi regulerend daripada budgeter. Tidak mengherankan jika pendapatan negara pada tahun ini diproyeksi turun hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Simak artikel ‘Sri Mulyani: Pendapatan Negara Tahun Ini Diproyeksi Turun 10%’ dan Simak Perspektif ‘Pajak Hadir Lawan Dampak Korona’.

Dalam analisis DDTC Fiscal Research sebelumnya, respons dari sisi kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sejalan dengan arah global. Pasalnya, ada 112 yurisdiksi telah (atau berencana) menggunakan instrumen pajak. Simak artikel ‘Ternyata, Respons Pajak Indonesia Hadapi COVID-19 Sesuai Tren Global’.

Sumber: DDTCNews