Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Sekda Kepri, Arif Fadillah (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Penanganan dan pencegahan virus corona di Provinsi Kepri akan menggunakan anggaran tidak terduga. Namun Pemprov Kepri kesulitan menyediakan peralatan untuk kebutuhan menangani virus corona, karena naiknya harga sejumlah barang. Untuk itu Pemprov Kepri akan berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepri.

“Saat ini harga di pasaran sudah naik. Yang biasanya Rp 5 ribu, sekarang jadi Rp 27 ribu. Itu dimasa mendatang bisa menjadi masalah. Karena pemeriksaan dilakukan tahun depan, saat masalah ini (corona) mungkin sudah selesai,” sebut Muhammad Hasbi, Asisten III Pemprov Kepri, Kamis (19/3), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Untuk itu Pemprov Kepri akan menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, untuk melakukan pendampingan.

“Nanti kita minta pendampingan dari Kejaksaan dan Inspektorat, bagaimana bagusnya,” sebut Sekda Kepri, H.T.S. Arif Fadillah.

Padahal tak sedikit barang yang harus dipenuhi, untuk menangani virus corona ini. “Ada beberapa barang yang harus kita sediakan. Termasuk untuk kebutuhan melacak atau tracing orang-orang yang harusnya dalam pemantauan (ODP) itu,” sebut Tjetjep Yudiana, Kadis Kesehatan Kepri.

Saat ini Dinas Kesehatan sudah menemukan distributor yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hanya saja barang yang terdekat harus didatangkan dari Singapura. “Nanti kita minta langsung didatangkan di Pinang, tidak lewat Batam,” tambah Tjetjep.

(***)

pemberian piagam dari, Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro.

Suasana Saat Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Pemukulan Bedug Mengawali Peresmian Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2020

Plt Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro saat Menandatangani.

Fhoto Bersama di Mapolres KKA.

Fhoto Bersama di Halaman kantor Bupati KKA.

Wkl Gubernur Riau (Kiri) , Kemenko Polhukam, Rudianto, Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, Bupati KKA, Abdul Haris, SH.

Saat Tiba di Bandara Matak, Plt Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro dan Deputi Bidang Kordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Rudianto.

Suasana Rapat Antisipasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar rapat tentang antisipasi pencegahan peyebaran Corona Virus Deseas -19 ( Covid -19), yang berlangsung di Aula Lantai II DPRD. Jalan, Iman Bonjol. Tarempa, Rabu (18/03/2020).

Ketua DPRD, Hasnidar menyampaikan agar persoalan ini ditanggapi dengan serius dan berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda)untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam mencegah dampak Covid 19 di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

“Sebagai wakil rakyat, kami meminta kejelasan Pemda dalam menindaklanjuti keseriusan wabah Covid 19 untuk persiapan yang mungkin saja terjadi,” ujar Hasnidar.

Kejelasan itu juga diminta oleh Syamsil Umri Wakil Ketua I DPRD ingin mengetahui langkah- langkah yang diambil oleh Dinas kesehatan dan Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap anggaran yang akan diambil rencana langkah kedepannya.

“Alhamdulillah, untuk saat ini warga Anambas tidak ada yang terkena Covid 19, tapi untuk itu kita harus mempersiapkan segalanya,” tutur Umri

Sementara Yusli YS, Ketua Komisi I DPRD mengatakan harus ada tindakan serius Pemda, dengan mempercepat dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan nanti untuk mengantisipasi dalam menghadapi wabah virus tersebut di KKA.

Tanggapan dari perwakilan Pemda, Sahtiar (Sekda, KKA) menyampaikan bahwa Pemda sudah membentuk petugas di dalam pencegahan Covid 19 dan tugas ini dilakukan.

Berawal dari Pemda kemudian Kecamatan sampai Desa serta Forkopimda dan Dinas Kesehatan, KKP Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas masing- masing, seperti dalam pengecekan penumpang, baik udara maupun laut. Dan Pemda juga sudah menyiapkan beberapa pengadaan dan peralatan contohnya, seperti untuk pekerja rumah sakit untuk perlindungan diri bagi pihak kesehatan yang ada di KKA.

Sahtiar mengatakan pada tanggal 17 kemaren Pemda sudah membuat status keadaan darurat, untuk menggunakan anggaran dana tidak terduga sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk itu kita akan menyiapkan SK, untuk melakukan pemeriksaan rutin ditempat umum seperti di Bandar Udara dan Pelabuhan yang ada Kabupaten Kepauan Anambas,” terang Sahtiar.

Dengan ini Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terkait covid 19, menghimbau kepada masyarakat tidak mengumpulkan orang ramai dan mengularkan surat berdasarkan dari mendgari bagi pegawai yang keluar daerah, selama empat belas hari bekerja dirumah dengan tujuan mencegah, mengantisipasi agar tidak terjadi hal – hal yang diinginkan.

“Pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran berupa meliburkan sekolah selama 14 hari, sedangkan bagi sekolah yang saat ini melaksanakan ujian, tetap melanjuti hingga selesai, insyaalah hari senin sekolah di Anambas dari Paud, SD hingga SMA akan libur dan untuk belajar dirumah,” jelas Sahtiar

Sahtiar juga menambahkan nantinya ada tim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tetang masalah ini dan tentang pengamanan diri.

Arthur

Fhoto: Istimewa.

KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Kesehatan (Menkes) dan seluruh jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melakukan kajian terkait dengan rapid test seperti apa yang dilaksanakan di negara lain yang memiliki cara berbeda dengan tes selama ini digunakan.

“Karena rapid test akan menggunakan spesimen darah, tidak menggunakan apusan tenggorokan atau apusan kerongkongan tetapi menggunakan serum darah yang diambil dari darah,” ujar Juru Bicara Penanganan Wabah Virus Korona (Covid-19), di Grha BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/3), dikutip dari situs Setkab.go.id.

Salah satu keuntungannya, menurut Yuri, adalah bahwa tes ini tidak membutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada biosecurity level 2, artinya bisa dilaksanakan hampir di semua laboratorium kesehatan di rumah sakit yang ada di Indonesia.

“Hanya permasalahannya adalah bahwa karena yang diperiksa adalah imunoglobulin maka kita membutuhkan reaksi imunoglobulin dari seseorang yang terinfeksi paling tidak seminggu,” imbuh Yuri.

Kalau belum terinfeksi atau terinfeksi kurang dari seminggu, lanjut Yuri, kemungkinan pembacaan imunoglobulinnya akan memberikan gambaran negatif. Ia menambahkan bahwa hal ini harus diiringi dengan pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat tentang kebijakan isolasi diri.

“Karena pada kasus yang positif dengan pemeriksaan rapid test dan kemudian tanpa gejala atau memiliki gejala yang minimal ini indikasinya adalah harus melaksanakan isolasi diri, dilaksanakan di rumah, tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat yang sudah disepakati bersama,” urai Jubir Covid-19.

Oleh karena itu, menurut Yuri, tanpa kesiapan untuk memahami dan mampu melaksanakan isolasi diri tentunya semua kasus positif akan berbondong-bondong seluruhnya ke rumah sakit padahal belum tentu membutuhkan layanan perawatan rumah sakit.

“Kita harus memaknai kasus positif dari pemeriksaan rapid (test) ini dimaknai bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk menularkan penyakitnya kepada orang lain,” sambung Yuri.

Untuk itu, Jubir Covid-19 menyampaikan bahwa yang paling penting di dalam konteks ini adalah bagaimana melakukan isolasi diri dengan petunjuk atau pedoman tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri sudah dibuat.

“Pada tahapan ini perlu melakukan sosialisasi dan kita bersyukur bahwa sudah ada launching dari BNPB terkait dengan informasi-informasi yang bisa kita jadikan satu. Oleh karena itu, kami berharap bahwa masyarakat juga semakin tenang, semakin memahami tentang apa yang harus dilakukan di dalam kaitan dengan penanganan ini,” ujarnya.

Terkait perkembangan secara keseluruhan, Yuri menjelaskan memang pada saat ini sedang akselerasi untuk menjadi semakin naik jumlah penderita yang dimaklumi dan juga menjadi gambaran yang lazim di beberapa negara lain terkait dengan fase-fase awal dari kasus munculnya kasus positif COVID ini.

Menurut Yuri, Pemerintah akan mendapatkan gambaran yang semakin naik dan pada saatnya nanti diprediksikan mudah-mudahan tidak terjadi terlalu panjang dan berharap pada setelah dilaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat bulan April sudah mulai bisa dilihat hasilnya.

Kesadaran Warga Tumbuh Kenaikan positif Covid-19, menurut Yuri,  karena 2 hal. Pertama, contact tracing dilakukan secara intens sehingga semakin banyak menemukan kasus ini. Kedua, adalah kesadaran dari seluruh masyarakat yang sekarang semakin peduli dan semakin mau untuk diperiksa.

“Oleh karena ini, sebuah tantangan besar bagi kita bersama pada saat keinginan masyarakat semakin meningkat tentunya sarana fasilitas untuk agar mereka bisa melalui laboratorium harus kita tingkatkan,” ujarnya.

Kalau tidak demikian, lanjut Yuri, maka akan terjadi gap dan ini akan menimbulkan permasalahan sehingga hal ini yang akan dilakukan dalam minggu-minggu ke depan.

(***)

Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia yang berlangsung secara online, Kamis (19/3). (Foto: Humas/Ibrahim).

KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri perkapalan untuk terus diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional juga terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan.

“Dalam 5 tahun yang lalu kita telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan, menjaga laut  kita dari illegal fishing dan hasilnya kita lihat sudah nampak,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia yang berlangsung secara online, Kamis (19/3), dikutip dari situs Setkab.go.id.

Selain kelestarian lingkungan yang terjaga, lanjut Presiden, stok nasional ikan juga meningkat drastis dari 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton.

“Ini harus kita lanjutkan terus, tetapi kita juga tidak boleh berhenti sampai di situ. Stok Ikan banyak maka industri perikanan nasional kita juga harus semakin meningkat dan berkembang,” imbuh Presiden seraya menambahkan bahwa stok produksi perikanan tangkap juga harus meningkat.

Stok ekspor perikanan, lanjut Presiden juga harus meningkat, stok nilai tukar nelayan juga harus meningkat, dan artinya kesejahteraan nelayan juga semakin baik.

“Karena itu perlu lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan kita mulai dari hulu sampai ke hilir,” imbuhnya.

(***)

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa informasi pasien positif Covid-19 meninggal dunia yang sempat beredar di media sosial, tidak benar.

"Itu informasi hoaks, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Selasa (17/3-2020) malam, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tjetjep mengatakan pasien berusia 71 tahun itu justru kondisinya semakin membaik. Pengobatan intensif sampai sekarang masih dilakukan oleh tim medis di ruang isolasi.

"Seharusnya didoakan supaya pasien itu cepat sembuh, dan keluarganya baik-baik saja," ucapnya, yang juga anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri.

Tjetjep mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Pengguna media sosial jangan mudah mengirim informasi-informasi terkait Covid-19 yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

"Harus cermat dan bijak gunakan media sosial," tuturnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Rustam. Ia menyayangkan perbuatan orang-orang yang begitu mudah menyebarkan informasi hoaks di media sosial. Informasi itu membuat kondisi semakin kisruh jika pengguna media sosial menelan mentah-mentah informasi tersebut.

"Coba bayangkan seandainya keluarga kita yang menjadi pasien itu," ujarnya.

Berdasarkan catatan medis Rumah Sakit Ahmad Tabib, pasien tersebut dalam kondisi membaik. Pasien tersebut potensial sembuh.

"Tadi sore sudah disampaikan kepada publik melalui wartawan bahwa kondisi pasien membaik. Mudah-mudahan sembuh," katanya.

(***)

Rudianto fhoto Bersama Saat Peresmian Gerbangdutas di Kabupaten Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Deputi IV Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) Rudianto, meresmikan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Tahun 2020 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (16/03/2020).

“Atas nama Menkopolhukam RI, Pencanangan Gerbangdutas di KKA Tahun 2020 saya resmikan,” ucap Rudianto diakhir sambutannya dalam acara Pembukaan Pencanangan Gerbangdutas KKA tersebut.

Selanjutnya, Rudianto mengatakan, dengan terealisasinya anggaran Rp350 miliar, pihaknya berharap Bupati harus lebih proaktif dalam melakukan upaya dan juga komunikasi di tingkat pusat untuk meningkatkan pembangunan di Anambas.

“Kami meminta pemerintah dalam hal ini, Bupati harus bersinergi dengan satu sama lain sehingga bisa terstruktur dan terarah dalam setiap perencanaan pembangunan ke depannya,” ujarnya.

Rudianto melanjutkan,  KKA ke depan harus memperkuat sinergisitas dan koordinasi antara Pemkerintah Daerah (Pemda) KKA dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Pusat serta Kementerian dan Lembaga terkait.

“Pembangunan KKA ke depan harus terkoordinasi dengan baik. Pemda KKA mesti bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta kementerian dan lembaga, agar lebih terarah dan cepat dan terarah,” himbaunya.

Rudianto juga mengapresiasi, atas kerjasama pemerintah Anambas beserta pihak-pihak terkait dalam mewujudkan pelaksanaan Gerbangdutas yang mana pada saat ini berjalan dengan sukses.

Terakhir Rudianto juga mengatakan, mudah-mudahan ke depan Kabupaten Kepulauan Anambas akan lebih baik dan bisa meningkatkan perekonomian lebih maju dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Peresmian Pencanangan Gerbangdutas KKA Tahun 2020 tersebut, ditandai dengan penabuhan bedug oleh Rudianto bersama Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat, Dr. Suhajar Diantoro, M. Si, Bupati Kepulauan Anambas dan sejumlah Perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.


Arthur

Rapat Presiden Jokowi Bersama Meneteri Secara Online. (Fhoto:Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas bersama Wakil Presiden (Wapres) Kiai Haji Ma’ruf Amin secara daring bersama para menteri terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi membahas masalah percepatan ekonomi dalam menghadapi masalah tekanan wabah Virus Korona (Covid-19).

“Rapat terbatas diikuti 41 Anggota Kabinet membahas Percepatan Ekonomi dalam Menghadapi Masalah Tekanan Virus Korona,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam unggahannya lewat Instagram pribadinya pada hari Senin (16/3) sekitar pukul 10.18 WIB, dikutip dari sirus Setkab.go.id.

Saat rapat tampak beberapa menteri, di antaranya Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna Laoly, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menhan Prabowo, Menkominfo Jhonny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri KKP Edhy Prabowo, dan Menperin Agus Gumiwang.

Sebagai informasi, Seskab mengunggah foto ke akun media sosial pribadinya sebanyak dua buah foto.

(***)

Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Untuk mengantisipasi dan menghindari penyebaran dan perkembangan virus Covid-19 atau Infeksi Korona di Provinsi Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto mengeluarkan surat edaran nomor:120/433.1/HPP-SET/2020 tentang peningkatan kewaspadaan akan resiko penularan infeksi Korona atau Covid-19 di Provinsi Kepri.

Yang mana, dikatakan Isdianto bahwa surat edaran ini juga sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus atau Infeksi Korona atau Covid-19.

Isdianto mengatakan adapun 10 himbauan yang  kepada seluruh Aparat Sipil Negara atau ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yakni: Pertama, Pelaksanaan Apel Pagi, senam Pagi dan pengajian rutin ditiadakan untuk sementara waktu sampai pemberitahuan berikutnya.

"Kedua, untuk sementara waktu pelaksanaan Absensi finger print diganti dengan pola manual tanda tangan," ujar Isdianto, Senin (16/3-202) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Ketiga, lanjut Isdianto menunda dan membatasi kegiatan-kegiatan OPD yang melibatkan atau mengumpulkan banyak orang. Keempat,tidak melaksanakan perjalanan Dinas ke luar Negeri.

"Kelima, pelaksanaan perjalanan Dinas ke luar daerah agar dilaksanakan secara terbatas dan selektif serta menghindari daerah-daerah  yang telah mewabah virus Covid-19," tegas Isdianto.

Serta yang keenam, Isdianto menghimbau agar seluruh ASN dan pegawai untuk mengurangi aktivitas di tempat keramaian. Ketujuh, setiap OPD diharapkan dapat menyediakan Hand Sanitizer di kantornya masing-masing sehingga dapat digunakan pegawai dan tamu untuk membersihkan tangan.

"Kedelapan,bagi PNS maupun Non PNS yang mengalami gejala batuk/pilek,sakit tenggorokan, demam dan saluran pernafasan  untuk dapat menggunakan masker dan memeriksakan diri pada instansi kesehatan dan mengajukan surat tidak masuk kerja sampai dinyatakan sembuh," tambah Isdianto.

Kesembilan,ketika bertemu satu sama lain untuk sementara waktu menghindari bersalaman / bersentuhan,dan menggantinya dengan meletakkan kedua tangan dengan menangkup di dada.

"Dan terakhir kesepuluh, seluruh PNS dan pegawai diharapkan membiasakan diri melakukan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, makan-makanan bergizi, rutin berolahraga dan istirahat cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mengantisipasi Covid-19 tersebut" tegas Isdianto.

(***)

Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, Atmadinata. (Fhoto:Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau melarang seluruh siswa memanfaatkan masa libur sekolah antisipasi Covid-19 dengan berpergian ke luar daerah atau pulang kampung.

Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, Atmadinata, di Tanjungpinang mengatakan, libur di sekolah diberlakukan untuk mengantisipasi virus mematikan itu menular kepada guru dan anak yang dididik, bukan untuk pelesiran ke luar daerah atau pulang kampung.

Siswa PAUD, SD dan SMP harus belajar di rumah mereka masing-masing dengan mendapatkan bimbingan dari orang tua atau wali murid.

"Mereka diminta belajar di rumah, bukan belajar di kampung," ucapnya, yang juga mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kepri, Senin (16/3-2020), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Ia mengemukakan jumlah siswa PAUD, SD dan SMP ribuan orang. Jika mereka pulang kampung, dikhawatirkan tidak terkontrol.

"Jangan sampai mereka membawa virus kembali ke Tanjungpinang," katanya.

Atmadinata menjelaskan Wali Kota Tanjungpinang meliburkan siswa PAUD, SD dan SMP mulai 17-24 Maret 2020 untuk melindungi mereka dari virus mematikan tersebut. Kebijakan itu terpaksa dilakukan menyikapi perkembangan nasional dan lokal terkait penyebaran Covid-19.

Libur sekolah itu pula akan dievaluasi akhir pekan ini, apakah diperpanjang atau tidak. Kebijakan itu tentu disejalankan dengan perkembangan daerah terkait penanganan Covid-19.

"Meski sampai hari ini Tanjungpinang maupun Kepri bukan termasuk kota dan provinsi yang sudah tertular Covid-19, pemerintah daerah harus berupaya mengantisipasinya," katanya.

Atmadinata mengatakan Disdik Tanjungpinang telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada para orang tua dan wali murid. Para orang tua dan wali murid perlu mendapatkan penjelasan terkait kebijakan tersebut, sekaligus mendorong mereka untuk mengawasi anak-anaknya selama libur sekolah.

"Hari ini seluruh orang tua dan wali murid dipanggil pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan tersebut," katanya.

(***)

Presiden RI, Jokowi. (Fhoto: Istimewa).

KEPRIAKTUAL.COM: Indonesia sebagai negara besar dan negara kepualauan, tingkat penyebaran wabah Virus Korona (Covid-19) derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Hal tersebut diungkapkan Presiden pada bagian lain keterangan pers yang disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (15/3).

“Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Gubernur, seluruh Bupati, kepada seluruh Wali Kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis untuk menelaah setiap situasi yang ada,” ujar Presiden Jokowi.

Kemudian, Presiden juga meminta Kepala Daerah terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat atau kah tanggap darurat bencana non-alam.

Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, menurut Presiden, jajaran Pemerintah Daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19.

“Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Kepala Daerah menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta dengan banyak orang, meningkatkan pelayanan, pengetesan infeksi Covid-19, pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah, dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset serta pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Kepala Negara juga sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien.

“Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang memungkinkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat,” ujarnya.

(***)

Kepala BKPSDM Kepri, Firdaus.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Usai pelaksana Tes Seleksi Kompetensi Dasar SKD CAT CPNS Kepri beberapa waktu lalu.

Dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bakal dilaksanakan pada akhir Maret mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri Firdaus di Tanjungpinang, Jum'at (13/3).

"Untuk selanjutnya tes SKB, insyaallah akan dilaksanakan akhir Maret mendatang," ungkap Firdaus.

Dikatakan Firdaus, hingga saat ini pihaknya menunggu jadwal yang pasti pelaksanaan SKB tersebut.

"Kita masih menunggu pengumuman hasil SKD kemarin, untuk SKB ini jumlah pesertanya diperkirakan 3 kali jumlah Formasi yang dibutuhkan," ujar Firdaus.

Seperti jumlah formasi kita butuhkan 108 di kali tiga orang disetiap formasi , kira-kira totalnya sebanyak 324 peserta CPNS.

Firdaus mengatakan nantinya pelaksanaan tes SKB bakal di laksanakan di ruang CAT Provinsi Kepri dan berlangsung selama satu hari dengan beberapa sesi.

(***)

Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Kepri, Firdaus. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 181 Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya telah sah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Rabu (11/3-2020).

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Kepri, Firdaus, di Tanjungpinang.

"Totalnya ada sebanyak 181 Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tahun 2018 yang secara resmi telah kita angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri," ungkap Firdaus

Menurut Firdaus, yang mana sebelumnya seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tahun 2018 ini telah mengikuti latihan dasar kepemimpinan atau latsar yang dilaksanakan tahun 2019 kemarin.

"Saya harap dengan diangkatnya seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dapat meningkatkan kinerja di Pemerintah Provinsi Kepri," tegas Firdaus.

Khususnya lanjut Firdaus dalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat Kepri.

(***)

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri Mafrizon. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri bakal meresmikan pembukaan Stadion Sepakbola Dompak pada awal bulan depan (April.red).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri Mafrizon di Tanjungpinang, Rabu (11/3-2020).

"Insya Allah kita resmikan bulan April mendatang, tepatnya tanggal 7 April," ungkap Mafrizon dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Mafrizon, nantinya pembukaan peresmian stadion sepakbola Dompak tersebut bakal langsung dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

"Kita saat ini masih mempersiapkannya, semoga pak Menteri bisa hadir dan meresmikan secara langsung," tegas Mafrizon.

Menurut Mafrizon pada peresmian stadion Dompak ini nantinya sekalian diumumkan nama Stadion Dompak tersebut.

"Tak hanya peresmian stadion Dompak saja tapi juga disejalankan dengan pembukaan Kejurnas PPLP se-Indonesia. Yangmana Provinsi Kepri menjadi tuan rumah dalam turnamen bergengsi tersebut," tegas Mafrizon.

(***)

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana. (Fhoto:Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 79 pasien yang sempat dikarantina negatif tertular Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Rabu (11/3-2020), menyatakan, satu dari 79 pasien itu baru dikonfirmasi oleh Kemenkes berdasarkan hasil uji sampel.

Pasien itu sempat dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Ahmad Tabib selama sekitar dua pekan karena memiliki gejala yang sama dengan penderita Covid-19. Pasien tersebut sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura sebelum dirawat di RSUD Tanjungpinang. Setelah dirawat di RSUD Tanjungpinang, pasien itu dirujuk ke ruang isolasi Rumah Sakit Ahmad Tabib.

"Hasil pemeriksaan, negatif Covid-19," ucapnya.

Tjetjep menjelaskan total warga Kepri yang masuk dalam daftar pengawasan tim medis sebanyak 83 orang. Sebelumnya, total warga Kepri yang pernah dikarantina hanya 82 orang. Namun satu orang yang diduga "suspect" Covid-19 pada 9 Februari 2020 dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, Batam.

"Sebanyak 79 orang sudah dinyatakan negatif terjangkit Covid-19, empat orang lainnya masih menunggu uji laboraturium Kemenkes," ujarnya.

Data data itu, ia menyatakan sampai sekarang Kepri masih terbebas dari Covid-19. Masyarakat diharapkan tidak panik, namun harus tetap waspada.

Masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, dengan mengonsumsi makanan bergizi, olah raga yang teratur dan cuci tangan sebelum makan.

"Tingkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang Covid-19," imbaunya. (***)

Sidang Terdakwa Patrich Toar Didampingi Tim PH nya.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mega Tri Astuti terkait eksepsi tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Patrich Toar Palenkahu, kasus perkara pemalsuan surat, yang dibacakan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (10/3-2020).

Mega Tri Astuti mengatakan, bahwa eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan melanjutkan pemeriksaan perkara.

"Meminta majelis hakim yang menangani perkara terdakwa tidak dapat diterima dan melanjutkan persidangan untuk agenda pemeriksaan," ujar Mega saat membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa.

Kata JPU Mega Tri Astuti, ia tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, yang menyatakan surat dakwaan yang disusunya tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Kemudian, kata JPU Mega, dalam eksepsi terdakwa mengatakan, bahwa JPU tidak menjelaskan apakah terdakwa yang merubah nama kapal MV Saniha berbendera Panama menjadi MV Neha berbendera Djibouti.

"Menurut kami, surat dakwaan yang kami susun telah terpenuhi. Dan terdakwa sendiri telah membenarkan di persidangan, baik tempus, locus dan uraian tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Dakwaan kami sudah mempunyai dua unsur," kata JPU Mega.

Terkait tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa yang disampaikan oleh tim PH terdakwa. Niko Nixon Situmorang, SH., Hermanto Tambunan, SH., dan Marulak J Simajuntak, SH mengatakan, JPU tidak memiliki argument hukum yang kuat.

"Menurut saya Jaksa tidak memiliki argumen hukum yang kuat dalam menanggapi eksepsi tim PH terdakwa," kata Nixon Situmorang didampingi dua rekanya.


Alfred

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho. (fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKRUAL.COM: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepri mencatat, bahwa untuk tahun 2020, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dosis khususnya untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp 455,66 Miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho di Tanjungpinang, Jum'at (6/3).

"Untuk alokasi pagu anggaran DAK Non fisik khususnya dana bos Provinsi Kepri tahun 2020 sebesar Rp 455,66 Miliar yang terdiri dari Dana BOS reguler, Afirmasi dan kinerja," ungkap Teguh dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tak hanya itu, Teguh juga mengatakan untuk dana BOS reguler akan disalurkan dalam tiga tahap penyaluran.

"Sedangkan untuk dana BOS Afirmasi dan Kinerja disalurkan sekaligus," kata Teguh.

Dikatakan Teguh, Dana BOS Reguler Tahap I berdasarkan surat rekomendasi Kemendiknas sudah disalurkan oleh KPPN Tanjungpinang sebesar Rp109,52 miliar.

"Yangmana diperuntukkan sebanyak 1.478 sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan  Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau," tegas Teguh.

Menurut Teguh, Penyaluran Dana BOS dilakukan untuk tujuan yakni pertama
Mempercepat pencapaian Program Wajib Belajar pada jenjang pendidikan dasar yang bermutu. Kedua, untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi lapisan masyarakat.

"Ketiga, untuk mendukung operasional rutin sekolah dengan kesulitan geografis, serta sebagai sumber pendanaan tambahan bagi sekolah dalam mengatasi tingginya tingkat kemahalan di daerah, serta keempat untuk  peningkatan kualitas dan mutu pendidikan berdasarkan kinerja daerah dan kinerja sekolah," tambah Teguh.


Red

Fhoto:Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta seluruh masyarakat Provinsi Kepri untuk tidak khawatir dan panik berlebihan terkait isu-isu terkait virus ini (covid-19.red) yang berkembang saat ini.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak SH di Tanjungpinang, Jum'at (6/3).

"Yang penting masyarakat kita jangan terlalu panik dan khawatir yang berlebihan karena takut akan virus ini," ungkap Jumaga dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Jumaga, yang harus dilakukan masyarakat adalah selalu utamakan pola hidup sehat untuk menghindari virus ini.

"Seperti anjuran Dinas Kesehatan selalu rutin melakukan cuci tangan dan jika flu atau batuk menggunakan masker," ungkap Jumaga.

Jumaga juga mengingatkan masyarakat untuk dapat memilah-milah informasi dan berit-berita seputar virus Corona ini.

"Jangan sampai berita yang beredar tidak benar atau hoax sehingga menimbulkan kepanikan dan ketidaknyamanan di masyarakat," tegas Jumaga.

Sebelumnya, tak hanya Jumaga , Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri juga tak henti menghimbau agar seluruh masyarakat Kepri tidak panik atau khawatir berlebihan terkait telah masuknya dua kasus virus Corona atau Covid-19 ini di Indonesia.


Red