Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan



Presiden RI, Jokowi. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL .COM
: Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 November 2020, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 bertempat di Istana Negara, Jakarta.


Sebanyak enam orang yang mencapai penganugerahan tersebut atas jasa mereka dalam perjuangan di berbagai bidang untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 117 / TK / Tahun 2020 yang ditetapkan pada 6 November 2020, Presiden menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai Pahlawan Nasional:

1. Almarhum Sultan Baabullah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara;

2. Almarhum Macmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar, tokoh dari Provinsi Papua Barat;

3. Almarhum Jenderal Polisi (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta;

4. Almarhum Arnold Mononutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara;

5. Almarhum Bapak Sutan Muhammad Amin Nasution, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara;

6. Almarhum Raden Mattaher Bin Pangeran Kusen Bin Adi, tokoh dari Provinsi Jambi.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh pahlawan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Mengutip siaran pers Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Imam Suprayitno yang dipublikasikan pada 10 November 2020, dalam memberikan pertimbangan dan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Acara tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para tamu undangan terbatas lain kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.


Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden



Foto: Istimewa. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL .COM : Replikasi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu cara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk itu, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) tahun 2020 untuk melakukan transfer pengetahuan.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyatakan bahwa forum tersebut merupakan salah satu strategi dalam pengembangan inovasi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta per sektor / bidang. 

"Forum replikasi merupakan media sharing knowledge guna memantik kesadaran penyelenggara pelayanan publik akan mereplikasi suatu inovasi, sesuai konteks masing-masing,” katanya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur secara virtual, Kamis (15/10).

Selain Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, terdapat enam provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai percontohan Hub JIPP yakni Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Diah menyatakan, percontohan JIPP tersebut memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, yaitu mulai dari penyusunan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi. 

Lebih lanjut kebenaran, replikasi inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai proses untuk melakukan transfer pengetahuan implementasi ide atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Melalui replikasi, penyelenggara pelayanan publik dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaik.

"Penyelenggara pelayanan publik dengan kemampuan dan permasalahan yang dapat mempraktikkan salah satu atau lebih Inovasi yang terjaring dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan terbukti kemanfaatannya, tanpa harus mencari-cari lagi solusi,” imbuh Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut.

Forum tersebut bertujuan agar proses replikasi yang berjalan dengan fokus dan termonitor dengan baik di setiap tahapannya, serta memantaunya menjadi contoh bagi daerah lainnya, “Dan juga agar pelaksanaan replikasi di delapan provinsi tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi lembaga / daerah lain yang berminat melakukan replikasi, Ungkap Diah.

Forum kegiatan replikasi inovasi pelayanan publik ini diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum ini juga menghadirkan inovator yang memberi pengetahuan dan pengalaman kepada replikator terkait inovasi pelayanan publik yang terpilih untuk direplikasi.

Ada tiga inovasi yang direncanakan untuk direplikasi di wilayah Jawa Timur yakni inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) dari Provinsi Jawa Timur, inovasi Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari Provinsi Jawa Timur, dan inovasi Hospital Without Tembok dari Kabupaten Tulungagung. 

Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi Selatan terdapat empat inovasi yang salah untuk direplikasi yakni inovasi Posyandu Prakonsepsi dari Kabupaten Banggai, inovasi Satu Bendera, Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak (Bendera SASKIA) dari Kabupaten Bantaeng, inovasi Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal (Laboratorium Kemiskinan) ) dari Kabupaten Pekalongan, serta inovasi Tanda Aman Calon Pengantin (Tancap Nikah) dari Kota Gorontalo. 

Dalam Forum Replikasi Sulawesi Selatan, salah satu perwakilan dari Tim GIZ Transformasi Fadiah Machmud mengatakan justifikasi terpilihnya keempat inovasi tersebut karena adanya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana yang mana yang targetnya masih lamban. Tiga tujuan tersebut yaitu orang miskin dalam segala bentuk dimanapun, kehidupan sehat dan sejahtera, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk saat ini belum ditemukan inovasi yang sesuai untuk tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga Sulawesi Selatan hanya berkonsentrasi pada pemilihan inovasi untuk tujuan 1 dan 3,” tuturnya.

Lebih lanjut Fadiah menjelaskan, dalam replikasi inovasi terdapat tiga model yaitu, mandiri, kerja sama, dan memfasilitasi. Model mandiri dilakukan oleh pemerintah daerah atau unit pelayanan yang secara mandiri aktif memilah dan memilih inovasi yang sesuai dengan permasalahan di daerahnya. Sedangkan model kerja sama, dilakukan oleh pemerintah daerah asal replikator dengan pemerintah daerah asal inovasi dengan melakukan kerjasama. 

Model terakhir memfasilitasi, yaitu ada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon replikator, calon kabupaten / kota yang akan menaruh minat. Dikatakan bahwa forum kegiatan tersebut merupakan model replikasi dengan model fasilitasi. “Artinya ada empat inovasi yang kita kenalkan kepada bapak / ibu sekalian,” ungkap Fadiah.

Dalam melakukan replikasi inovasi, tidak harus dilakukan secara total. Ada tiga aspek dalam replikasi inovasi yakni aspek aspek, aspek teknik, dan aspek manajerial. “Jadi Bapak / Ibu boleh memilih sebagian atau keseluruhan dari struktur inovasi yang ditawarkan,” pungkas Fadiah.

Sumber: (fik / HUMAS MENPANRB)




Foto: Istimewa. 

KEPRIAKTUAL.COM: inDriver, aplikasi pemesanan transportasi online internasional yang berasal dari Yakutsk, Rusia dan berkantor pusat di Mountain View, California, meningkatkan perluasan operasinya di Indonesia dengan mulai meluncurkan layanan pemesanan transportasi motor dan mobil online di berbagai kota di Pangkal Pinang & Tanjung Pinang.

Mohd. Zulkarnain, Manajer Komunikasi, inDriver mengatakan, kehadiran inDriver di berbagai kota baru menandai pertumbuhan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi pemesanan transportasi online pribadi internasional yang populer memasuki Indonesia pada bulan Agustus tahun lalu ini dan telah berkembang dan mempunyai posisi yang lebih kuat dengan hadir di lebih dari 40 kota di negara ini, Kamis (8/10-2020).

Lanjutnya, Egor Fedorov, Direktur Pengoperasian (COO) inDriver mengaitkan pertumbuhan yang cepat dan kesuksesan aplikasi di Indonesia dengan peningkatan yang stabil dari basis pengguna karena permintaan akan layanan pemesanan transportasi online pribadi yang terjangkau terus meningkat.

“Terkait layanan pemesanan transportasi online pribadi, keterjangkauan dan aksesibilitas adalah kualitas utama yang paling dihargai orang Indonesia saat memilih layanan yang ingin mereka gunakan, terutama di zaman sekarang ini. Itu adalah kualitas yang kami berikan melalui layanan kami dan kami senang dapat memperluas layanan kami sehingga lebih banyak orang Indonesia yang dapat mengakses layanan pemesanan transportasi online pribadi yang berkualitas, terjangkau, dan aman,” ujarnya.

inDriver membedakan dirinya dari layanan pemesanan transportasi online pribadi lain yang tersedia di negara ini dengan memungkinkan penggunanya menawar harga terbaik untuk perjalanan. Dengan fitur Tawaran Waktu Nyata (RTD) yang unik, penumpang pertama-tama akan menawar tarif untuk permintaan perjalanan mereka, sementara pengemudi terdekat yang menerima pemberitahuan permintaan akan memiliki pilihan untuk menerima tawaran, mengabaikan permintaan tersebut, atau bernegosiasi untuk memperoleh tarif yang lebih menguntungkan.

Fitur RTD juga unik karena pengemudi tidak secara otomatis ditetapkan kepada penumpang. Setelah penumpang menerima tawaran balik dari pengemudi terdekat, mereka dapat dengan bebas memilih pengemudi yang sesuai dengan preferensi mereka - berdasarkan tarif, peringkat pengemudi, perkiraan waktu tiba, atau model kendaraan.

Layanan ini juga berlawanan dengan algoritme yang digunakan oleh perusahaan layanan pemesanan transportasi online pribadi lainnya, yang menaikkan ongkos perjalanan karena jam sibuk, kondisi lalu lintas, dan riwayat permintaan.

Untuk memastikan keamanan pengguna, inDriver menyediakan fitur seperti kemampuan untuk membagikan lokasi GPS dan informasi perjalanan dalam waktu nyata dari aplikasi dengan kontak tepercaya, serta tombol darurat khusus yang akan menghubungkan pengguna secara langsung dengan lembaga penegak hukum jika terjadi keadaan darurat.

Layanan layanan pemesanan transportasi mobil dan motor pribadi online dari inDriver tersedia di perbatasan kota Pangkal Pinang & Tanjung Pinang serta pinggiran kota terdekat. Sementara itu, pengemudi yang mendaftar masuk inDriver dapat menikmati biaya layanan nol selama waktu yang terbatas. Saat ini, perjalanan yang sudah selesai hanya dapat dibayar tunai untuk menghindari biaya tambahan, seperti biaya transaksi atau biaya bank jika membayar dengan kartu debit atau kredit.

Aplikasi inDriver tersedia dan dapat diunduh secara gratis di Play Store Google dan App Store Apple.


Redaksi



Foto: Istimewa
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: (Kemenag) Kementerian Agama hari ini mengumumkan penerima bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 untuk tahap II bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Total ada 88.278 penerima bantuan tahap II ini.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, bantuan ini sangat penting untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Daftar penerima sengaja diumumkan terbuka agar lebih transparan dan mudah diakses publik sehingga bisa langsung ditindaklanjuti untuk proses pencairan bantuan.

“Hari ini penerima bantuan diumumkan secara terbuka melalui website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Ini sengaja kami lakukan agar mudah diakses publik, bisa langsung diproses pencairannya, dan sekaligus menghindari adanya potensi pemotongan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Manfaatkan untuk pencegahan Covid dan tolak segala bentuk pemotongan!,” tegas Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (06/10).

Isu pemotongan bantuan pesantren sempat muncul pada pencairan tahap I. Sebagai antisipasi, Kemenag melakukan perbaikan teknis pencairan dan mengumumkan daftar nama bantuan melalui website agar mudah diakses.

“Jika memang terbukti ada kasus pemotongan pada pencairan tahap I, kami tentu sangat kecewa. Ini harus diproses hukum.

Itjen Kemenag juga tengah melakukan investigasi. Mesti diingat bahwa dalam situasi pandemi, ada pemberatan sanksi hukum atas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Penerima bantuan tidak berhutang terhadap siapapun dan karenanya tidak perlu memotong bantuannya untuk diberikan kepada siapapun,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pihaknya sudah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan dan akan segera diberikan kepada bank penyalur. 

Oleh bank penyalur, bantuan ini harus didistribusikan ke rekening penerima selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima SP2D.

Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang namanya ditetapkan sebagai penerima bantuan, bisa segera mengurus pencairan dengan datang ke bank penyalur, sambil membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan.

“Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apapun,” tegasnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono menambahkan,  bantuan operasional tahap II berjumlah Rp1.089.560.000.000,- Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  8.849 pesantren. Jumlah ini terdiri atas, 5.455 pesantren kategori kecil (mendapat bantuan Rp25juta), 1.720 pesantren sedang (Rp40juta), dan 1.674 pesantren besar (Rp50juta).

Selain itu, bantuan tahap II ini juga diberikan kepada 32.401 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 1.279 lembaga.

Menurut Waryono, bantuan  ini antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya.

Selain itu, bantuan juga bisa untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan lainnya,” tuturnya.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa Covid-19.

Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren, terdiri atas:  14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), dan  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang.

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan.

BOP juga disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ). Masing-masing MDT dan LPQ akan mendapat Rp10juta.

“Bantuan yang cair pada tahap pertama sebesar Rp930.835.000.000, bantuan yang cair tahap kedua sebesar Rp1.089.560.000.000. Jadi totalnya 2.020.395.000.000,-,” jelas Waryono.

"Sisanya akan cair pada tahap ketiga," tandasnya.

Daftar penerima bantuan dapat diakses melalui tautan berikut:

1. SK BOP Pesantren (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-pesantren/),

2. SK BOP Lembaga Pendidikan Al-Qur’an
(https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-lpq/)

3. SK BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-mdt/)

4. SK Bantuan Pembelajaran Daring (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-daring/)

Redaksi


Sambutan Presiden RI, Jokowi. 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam Peringatan ke-75 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengangkat tema "Sinergi untuk Negeri", Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sinergi yang dilakukan oleh TNI dengan berbagai elemen bangsa merupakan hal yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan yang kokoh dan efektif.

Oleh karena itu, seluruh anggota dan prajurit TNI dengan karakter pejuangnya harus mampu bersinergi dengan lainnya agar dapat bahu-membahu mewujudkan kokoh dan efektifnya pertahanan bangsa dan negara.

"Selalu siap untuk bersinergi, bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa, sinergi antarkorps, sinergi antarmatra, sinergi antarinstansi, dan sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif," ujar Presiden dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara pada Peringatan ke-75 Hari TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Selain terus bersinergi, transformasi organisasi TNI juga sudah selayaknya untuk dilanjutkan agar TNI tetap relevan dalam mengemban tugasnya di era perubahan saat ini.

Presiden mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru untuk mendukung hal itu.

Di antaranya ialah pembentukan organisasi baru seperti Divisi 3 Kostrad, Komando Operasi Angkatan Udara III, Komando Armada III, Pasukan Marinir 3, hingga Satuan Siber TNI.

"Pembentukan satuan-satuan organisasi baru TNI ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi organisasi TNI agar TNI semakin kokoh dalam menjalankan perannya," imbuhnya.

Ke depannya, transformasi organisasi tersebut harus didukung oleh transformasi teknologi dan personel yang mengendalikannya. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi yang akan memengaruhi taktik, strategi, dan ancaman keamanan.

Untuk itulah transformasi diperlukan dalam rangka memahami sekaligus memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan dalam mendukung tugas-tugas TNI. Seluruh pihak juga harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju," kata Presiden.

Di pengujung amanatnya, Kepala Negara sekaligus menyampaikan apresiasinya atas kontribusi prajurit TNI yang selalu siap mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta yang penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, wilayah perbatasan, wilayah terpencil di pulau-pulau terdepan, dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian.

Presiden juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan atas peran aktif TNI dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 baik dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan maupun dalam perawatan di rumah sakit TNI.

"Terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan untuk menerima tugas-tugas selanjutnya. Pegang teguh amanat Sapta Marga dan sumpah prajurit, jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat, jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri dan membawa Indonesia menjadi negara maju," tandasnya.


Redaksi


Foto: Istimewa. 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memberikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-75 yang jatuh tanggal 5 Oktober tiap tahunnya.

Ucapan itu disampaikan Jenderal Polisi Idham, dalam sebuah tayangan video bersama para pejabat tinggi Korps Bhayangkara yang diunggah Divisi Humas Polri.

“Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat HUT TNI ke-75,” kata Jenderal Idham Azis dalam video tersebut, Senin (5/10/2020).

Menginjak usia ke-75, Idham berharap, TNI semakin kuat demi melindungi kedaulatan Bangsa dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

“Semoga TNI semakin profesional dalam menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jenderal Polisi Idham.

Tema yang diangkat dalam HUT TNI ke-75 tahun 2020 ini adalah “Sinergi Untuk Negeri”. Menyambut peringatan HUT tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah melakukan serangkaian kegiatan.

Diantaranya adalah, melakukan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Hadi juga melakukan kegiatan tabur bunga di makam pahlawan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, puncak perayaan HUT TNI hari ini akan digelar secara virtual. Mengingat, Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Acara pelaksanaan akan dilaksanakan di Istana Negara.

Redaksi


Foto Penrem134
KENDARI KEPRIAKTUAL.COM: Sempat mengalami jalan kehidupan yang tragis akibat sang Ayah (Alm Serda Baso Hadang) yang dibunuh orang saat menjalankan tugas, akhirnya Akmal Tri Jaya berhasil menunaikan janjinya untuk mengangkat harkat dan derajat keluarga dengan berhasil lolos mengikuti pendidikan Bintara Prajurit Karir Reguler(Ba PK Reg) TNI AD 2020.

Hal itu di ungkapkan Kapenrem 143 /HO Mayor Arm Sumrsono dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Sabtu (26 September 2020).

“Tuhan telah menggariskan dibalik kisah tragis orang tuanya yang terbunuh dalam melaksanakan tugas, Akmal meraih kesuksesan untuk melanjutkan pengabdian ayahnya,” terangnya.

Untuk diketahui ayah dari Akmal merupakan   Alm Serda Baso Hadang seorang  Babinsa  Koramil 1413-16/ Sorawolio Kodim 1413 Buton yang dibunuh oleh pemuda setempat yang mabuk alkohol.

"Tersangka pembunuh alm Baso Hadang yaitu  Komang Ilyas akhirnya tewas ketika mencoba melarikan diri saat akan ditangkap aparat kepolisian di  Kelurahan Karing-karing Kecamatan Bungi, Kota Baubau, pada tanggal 19 Mei 2020,"ujar Sumarsono

"Berkat usaha yang keras dan bekali-kali mendaftar jadi prajurit TNI AD, akhirnya Akmal mewujudkan perjalanan hidupnya yang tragis dan menunaikan janjinya untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya dengan menjadi prajurit TNI AD tahun ini,"imbuhnya.

Sebagai informasi, tahun ini Animo Calon Bintara PK TNI AD mencapai 1.219 orang serta melalui proses seleksi yang transparan, Korem 143/HO mengirimkan 106 putra-putra terbaik Sultra untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Makassar.

"Dari 68 orang anak-anak Sultra yang akan mengikuti pendidikan di Rindam XIV/Hasanudin tersebut berasal dari wilayah Kolaka (28 orang), Buton (12 orang), Muna (18 orang) dan Kendari (10 orang)," ujar  Sumarsono merinci.

"Memang terlihat berat, 68 orang harus berkompetisi dengan dengan 1.151 orang lainnya. Semoga kedepan pimpinan TNI AD dan Kodam XIV/Hasanudin dapat meningkatkan alokasi bagi pemuda Sultra,"tambahnya penuh harap.

Terpisah saat dihubungi melalui telepon,  Nunung Karnengsih (Ibu dari Akmal), sebagaimana keinginan anaknya, dia juga sangat berkeinginan agar pemuda yang lahir di Bandung pada tahun 1998 itu  melanjutkan pengabdian ayahnya kepada bangsa dan negara, yaitu sebagai prajurit TNI AD.

“Saya hanya mendukung dan mendoakan Akmal,  Alhamdullillah semua karena Allah SWT dan tentunya dorongan dari unsur pimpinan dan rekan - rekan almarhum, dia berhasil mewujudkan cita-cita dan janjinya sebagai prajurit TNI AD” tutur Nunung yang mendampingi karir suaminya sejak berdinas di Batalyon Arhanudri-3 Kodam III/Slw itu.

“Akmal bisa menggantikan Almarhum Bapaknya, mereka sifatnya mirip, agak keras tapi peduli dengan orang lain. Saya hanya bisa berharap Akmal nanti bisa mengikuti jejak bapaknya, disiplin dan bertanggung jawab serta sayang sama keluarga,” ungkapnya lirih teringat sang suami.

“Masih banyak hal yang dia inginkan almarhum seperti menyelesaikan rumah ini tapi Allah berkehendak lain, tapi semua pasti ada hikmahnya untuk keluarga kami,” imbuhnya berkaca - kaca.

“Kabar bahagia itu telah datang, perjuangan Akmal kini terwujud, apa yang telah dia lakukan terbayar sudah. Latihan rutin dan tak lupa berdoa itu yang di kerjakan, dia pantang menyerah walau sudah mendaftar kesekian kalinya,” tuturnya.

“Moga kedepannya dia bisa mewujudkan impiannya, dia ingin merasakan berangkat tugas untuk membela bangsanya, tentara yang jago perang katanya waktu itu,” imbuh  dia dengan suara terbata-bata .

Bersama dengan Almarhum Baso Hadang, Nunung dikaruniai 4 orang anak yaitu Bahtiar (29), Tanti Rosdiana (24), Akmal Tri Jaya (21) dan Irsan Basri (17)

"Akmal putra ke tiga, setelah Bahtiar dan Tanti. Ketiganya lahir di Batalyon Arhanudri-3 , Bandung. Sedangkan yang keempat yaitu Irsan, masih sekolah di STM Bau-Bau jurusan listrik," pungkasnya.


(penrem143)


Presiden RI,  Jokowi
KEPRIAKTUAL.COM: Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (14/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali penerapan strategi intervensi berbasis lokal dan keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus.

“Keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (14/9).

Kepala Negara juga menyampaikan kembali penerapan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal baik di tingkat RT/RW, desa, maupun kampung sehingga penanganannya bisa lebih detail dan fokus.

“Dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya yang 20 itu sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisasi,” kata Presiden.

Menurut Presiden, di sebuah kota atau sebuah kabupaten, kelurahan, desa, maupun kecamatan juga tidak semua mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau atau kuning, sehingga memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda.

Untuk itu, Presiden menekankan kembali strategi intervensi berbasis lokal untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan baik manajemen intervensi yang terdapat dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.

“Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten.

Dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, ” ujar Presiden.

Manajemen penanganan klaster-klaster dalam misi lokal ini, menurut Presiden yang perlu ditingkatkan.

“Terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan,” jelas Presiden.


Redaksi


20 Orang Duta Besar Dilantik Presiden RI, Jokowi. 
KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik  20 orang Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia (RI) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (14/9).

Pelantikan Dubes LBBP RI tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, Nomor 92/P dan 93/P Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020.

Keppres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg), Setya Utama.

Para dubes yang dilantik seragam memakai masker merah, face shield, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya.

Nama-nama Dubes LBBP yang dilantik, yaitu:

1. Laurentius Amrih Jinangkung. Dubes LBBP RI untuk Tahta Suci Vatican, berkedudukan di Vatican;

2. Hildi Hamid. Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku;

3. Mayjen TNI (Purn) Imam Edy Mulyono. Dubes LBBP RI untuk Republik Bolavarian Venezuela, merangkap Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth) dan St. Vincent & The Grenadies, berkedudukan di Caracas;

4. Mayerfas. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW, berkedudukan di Den Haag;

5. Ridwan Hassan. Dubes LBBP RI untuk Qatar, berkedudukan di Doha;

6. Ratu Silvy Gayatri. Dubes LBBP RI untuk Republik Finlandia merangkap Estonia, berkedudukan di Helsinki;

7. Sukmo Harsono. Dubes LBBP RI untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rika, dan Republik Nikaragua, berkedudukan di Panama City;

8. Agung Kurniadi. Dubes LBBP RI untuk Ekuador, berkedudukan di Quito;

9. Suryopratomo. Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, berkedudukan di Singapura;

10. Kamapradipta Isnomo. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, berkedudukan di Stockholm;

11. Ronny Prasetyo Yuliantoro. Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan, berkedudukan di Tehran;

12. Andri Hadi. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, berkedudukan di Brussel;

13. Wisnu Edi Pratignyo. Dubes LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, berkedudukan di Windhoek;

14. Muhammad Lutfi. Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.

15. Hermono. Dubes LBBP RI untuk Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur;

16. Adam Mulawarman Tugio. Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad;

17. Mohamad Hery Saripudin. Dubes LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo Republik Mauritius, Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda dan Perwakilan Tetap untuk UNEP, berkedudukan di Nairobi;

18. Herry Sudrajat. Dubes LBBP RI untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi, berkedudukan di Maputo;

19. Denny Abdi. Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi;
20. Mohamad Irzan Djohan. Dubes LBBP RI untuk Kesultanan Oman, berkedudukan di Muscat;

Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah jabatan keanggotaan Dubes LBPP dan diakhiri dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pada bagian akhir acara, Presiden dan Wakil Presiden memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.


Redaksi


Foto: Istimewa
KEPRIAKTUAL.COM: Kabar duka cita atas berpulangnya Dr.(HC) Jacob Oetama(89) cukup mengejutkan seluruh insan pers tanah air. Pahlawan pers sejati itu dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mitra Jakarta pada Rabu, (9/9/20). Ungkapan duka cita atas kepergian tokoh yang ikut merancang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terus mengalir deras dari berbagai kalangan termasuk Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi. 

“Indonesia telah kehilangan sosok pahlawan pers sejati. Sepanjang hidupnya almarhum mendedikasikan diri untuk terus berupaya membangun kualitas hidup pers nasional, termasuk turut merancang lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan itu patut kita hargai dan lanjutkan perjuangannya,” ungkap Mandagi melalui press release yang dikirim ke redaksi, Kamis (10/9/2020). 

Hari ini Kamis (10/9/20) jenazah Jacob Oetama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata, Jakarta Selatan dengan tata cara kenegaraan yang dipimpin langsung Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla. Sebelumnya, jenazah pendiri Kompas Gramedia, Jacob Oetama diserahkan pihak keluarga melalui prosesi penyerahan jenazah kepada negara yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Jakarta Selatan.  

Alamarhum diketahui merupakan putra pertama dari 13 bersaudara kelahiran Magelang 27 September 1931 dari pasangan Raymundus J.S. Brotosoesiswa dan Margaretha Kartonah. Perintis penerbitan Kompas Gramedia Group (KGG/KPG) ini merupakan alumni Universitas Gajah Mada -UGM dan memulai karir sebagai guru. Bersama Petrus Kanisius(P.K.) Oyong(1920-1980), ia mendirikan harian Kompas pada 1965 dan menjadi media koran harian terabadi dalam sejarah pers Indonesia modern paska proklamasi. 

Sepanjang karir jurnalistiknya(1965-2020), almarhum selalu bisa menengahi krisis politik terkait peran jurnalistik sepanjang Orde Baru dan Orde Reformasi yang melibatkan langsung maupun tidak bisnis media group Kompas. Seperti penerbitan Gramedia dan Kompas TV. 

Almarhum dikarunia dua orang anak, Lilik Oetama dan Irwan Oetama. Selain pernah menjadi anggota MPR RI tahun 1973 dan meraih penghargaan Mahaputra Utama dari Pemerintah Indonesia, almarhum Jacob Oetama juga memperoleh Doktor HC. di bidang publisistik dan komunikasi UGM. Dia juga menulis banyak buku, di antaranya, "RethinkingofBeing Indonesia" dan biografi "Syukur Tiada Akhir."

Di akhir siaran persnya, Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi mengajak seluruh pemilik media massa memasang ucapan duka di media masing-masing sebagai tanda insan pers tanah air telah kehilangan tokoh panutan dan pahlawan sejati di bidang pers. ***


 Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (Foto: Istimewa) 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Beredar kabar di media bahwa Gubernur Kepulauan Riau Isdianto terkonfirmasi positif Covid-19. Menanggapi hal tersebut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, memastikan bahwa pelantikan Gubernur Kepulauan Riau yang digelar pada 27 Juli 2020 lalu telah melalui sejumlah protokol kesehatan secara ketat. Sabtu (1/8-2020).

Dalam keterangan yang disampaikan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu, 1 Agustus 2020, Heru menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan uji swab terlebih dahulu baik kepada pihak yang akan dilantik, keluarganya, maupun pejabat terkait yang hadir secara terbatas pada saat pelantikan.

"Kami sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu Gubernur Kepulauan Riau, keluarga, dan pejabat terkait pada saat hadir dilakukan swab di Jakarta," ujarnya.

Selama prosesi pelantikan berlangsung, pihak Sekretariat Presiden juga meminimalkan kontak langsung antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kepulauan Riau yang saat itu akan dilantik.

"Bapak Presiden tidak langsung menyerahkan Keppres (Keputusan Presiden) tetapi sudah disiapkan di satu meja, tidak jauh dari berdirinya Gubernur Kepulauan Riau, dan Gubernur Kepulauan Riau mengambil sendiri berkas itu," kata Heru.

"Artinya kami sudah melaksanakan dan menjaga kondisi-kondisi protokol kesehatan dengan ketat," imbuhnya.

Selain itu, sejumlah protokol kesehatan lainnya juga diterapkan secara ketat di lingkungan Istana Kepresidenan, utamanya selama prosesi pelantikan berlangsung seperti memakai masker dan jaga jarak.

"Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu," tuturnya.


Redaksi


Gubernur Kepri, Isdianto (Foto: Istimewa) 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 H Isdianto berharap pandemi covid19 akan terus melambat di Kepri. Dukungan semua pihak dengan menjalankan protokol kesehatan diharapkan membuat seluruh Kepri menjadi zona hijau.

“Dengan tekad bersama, menjalankan dengan disiplin protokol kesehatan dan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap covid19 segera sirna dari Kepri. Saat ini tidak ada lagi zona merah. Kita berharap secepatnya memasuki zona hijau,” kata Isdianto di Jakarta, Ahad (26/7).

Memang berdasarkan peta resiko yang dikeluarkan Gugus Tugas, di Kepri tersebar zona kuning dan hijau. Tiga daerah yang menghijau sejak lama adalah Natuna, Anambas dan Lingga. Sementara Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun sudah menguning.

Suatu daerah dimasukkan dalam zona hijau, sesuai catatan gugus tugas adalah apabila daersh tersebutvtidsk tercatat kasus covid19 positif. Atau dsersh yang pernah terdapat kasus namun tidak ada penambahan kasus baru dalam empat minggu terskhir dan angka kesembuhan 100 persen.

Saat ini di Kepri, masih terkonfirmasi 23 pasien yang positif. Mereka 19 berada di Batam, tiga di Tanjungpinang dari satu dari Bintan. Mereka merupakan bagian dari 356 pasien yang terkonfirmasi positif di Kepri sejak Maret lalu.

Saat ini, sudah ada 316 pasien yang sembuh dan 17 yang meninggal. Persentase kesembuhan di Kepri termasuk tinggi sekitar 88,76 persen.

Isdianto yakin ke depan persentase otu semakin meningkat hingga semua daerah mengalami kesembuhan hingha 100 persen. Isdianto pun mengingatkan kunci kedisiplinan semua pihak untuk mentaati semua protokol kesehatan penanganan covid-19.  Tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan, meningkatkan stamina tubuh dengan berolah raga.

Menurut Isdianto displin yang kuat harus dijalankan semua pihak. Karena saat ini masih ada 105 pasien dalam pengawasan (PDP) di Kepri. Selain itu ada 333 orang dalam pemantauan (ODP) yang masih dipantau. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 176 saat ini masih dalam pemantauan.

"Kita semua tentu ingin keselamatan masyarakat yang utama. Sekali lagi yang bisa mengatasi ini adalah diri kita sendiri dengan disiplin," kata adik kandung almarhum H Muhammad Sani .

Sumber: Humas Kepri



Tangkapan layar Keputusan Menkes soal Petunjuk Teknis Klaim Biaya Pelayanan Covid-19 bagi Rumah Sakit.
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI nomor HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut merupakan penyempurnaan dari KMK sebelumnya nomor HK.01/07/MENKES/238/2020.

Pada KMK yang baru dirincikan peran dan fungsi dari Kementerian/Lembaga dan badan yang terlibat, yakni rincian peran dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan rumah sakit.

KMK baru ini sudah menyesuaikan dengan KMK nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yakni ada perubahan pada istilah kriteria pasien yang sebelumnya menggunakan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Konfirmasi Covid-19 diubah menjadi Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Komorbid/Penyakit Penyerta, Komplikasi, dan Co-insidens.

Pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Tertentu termasuk infeksi Covid-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Kriteria Pasien yang Dapat Diklaim Biaya Pelayanannya, antara lain:

1. Kriteria pasien rawat jalan

a. Pasien suspek dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta, melampirkan bukti pemeriksaan laboratorium darah rutin dan x-ray foto thorax. Bukti x-ray foto thorax dikecualikan bagi ibu hamil dan pasien dengan kondisi medis tertentu yaitu kondisi tidak dapat dilakukan pemeriksaan x-ray foto thorax seperti pasien gangguan jiwa, gaduh gelisah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari DPJP.

b. Pasien konfirmasi COVID-19 dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta, melampirkan bukti hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dari rumah sakit atau dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

2. Kriteria pasien rawat inap

a. Pasien suspek dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta, pasien usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dengan komorbid/penyakit penyerta, dan pasien ISPA berat/peneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

b. Pasien probable

c. Pasien konfirmasi

1) Pasien konfirmasi tanpa gejala, yang tidak memiliki fasilitas untuk isolasi mandiri di tempat tinggal atau fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Pukesmas.

2) Pasien konfirmasi tanpa gejala dengan komorbid/penyakit penyerta.

3) Pasien konfirmasi dengan gejala ringan, sedang, berat/kritis.

d. Pasien suspek/probable/konfirmasi dengan co-insidens

Kriteria pasien rawat jalan dan rawat inap berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing termasuk tenaga kesehatan dan pekerja yang mengalami Covid-19 akibat kerja, yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Identitas pasien tersebut dapat dibuktikan dengan:

1. Untuk WNA: passport, KITAS atau nomor identitas UNHCR.

2. Untuk WNI: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan. 3. Orang terlantar: surat keterangan dari dinas sosial.

4. Apabila semua identitas tersebut tidak dapat ditunjukan, maka bukti identitas dapat menggunakan surat keterangan data pasien yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan diberi stempel dinas kesehatan kabupaten/kota. Surat keterangan data pasien dari dinas kesehatan kabupaten/kota diajukan oleh rumah sakit kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

Untuk itu dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota harus mempersiapkan daftar pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berada di wilayah kerja atau dilakukan pengecekan terhadap daftar pasien melalui Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

5. Apabila semua identitas tidak dapat ditunjukan, maka bukti identitas dapat menggunakan Surat Keterangan/Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari pimpinan rumah sakit.

Rumah sakit yang dapat melakukan klaim biaya penanganan COVID-19 adalah rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, dan rumah sakit lain yang memiliki fasilitas untuk melakukan penatalaksanaan dan pelayanan kesehatan rujukan pasien (Covid-19) termasuk rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat.

Pelayanan yang dapat dibiayai dalam penanganan pasien Covid-19 antara lain administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), bahan medis habis pakai, obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, ambulans rujukan, pemulasaraan jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.


(Humas Kemenkes/EN)


Suasana acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (23/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humas/Teguh)
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah memerintahkan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), Teten Masduki, agar secepatnya memberikan relaksasi dan restrukturisasi kepada Koperasi serta UKM supaya tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (23/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa keadaan krisis ekonomi ini juga terjadi pada 215 negara yang terkena pandemi, sehingga kondisi sekarang ini tidak mudah terutama untuk mengendalikan Covid-19 dan ekonomi agar berjalan beriringan.

”Tiga bulan yang lalu saya telepon pada Managing Director-nya IMF, dia mengatakan kemungkinan tahun ini ekonomi global akan minus 2,5 dari yang sebelumnya 3 sampai 3,5 plus sekarang diperkirakan tahun ini minus 2,5%,” tutur Presiden.

Dua bulan yang lalu, Presiden menelepon Bank Dunia, namun jawaban yang disampaikan berbeda yakni pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan minus 5% growth-nya. Namun, Kepala Negara bercerita bahwa dua minggu yang lalu menghubungi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), jawaban yang disampaikan berbeda yakni pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh minus 6 sampai minus 7,6%.

”Gambaran apa yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap bulan selalu berubah-ubah, sangat dinamis, dan posisinya tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Minus 2,5% ganti sebulan berikutnya minus 5%, satu bulan berikutnya minus sampai minus 7,6%. Gambaran kesulitannya seperti itu,” ujar Presiden.

OECD, menurut Presiden, juga menyampaikan kondisi beberapa negara, yakni: Perancis akan minus 17%, Inggris 15%, Jerman 11%, America 9,7%, Jepang 8,3%, Malaysia minus 8%. Jika dibandingkan dengan Indonesia, lanjut Presiden, kuartal pertama 2020 masih plus 2,97%, tapi pada kuartal kedua kemungkinan sudah akan jatuh minus antara 4,3% sampai 5%.

Oleh sebab itu, Presiden berharap pada kuartal yang ketiga ini Indonesia sudah harus naik lagi. Untuk itu, Presiden mengajak kepada semuanya untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun, tapi bisa diungkit kembali naik.

Pada kesempatan itu, Presiden mengaku senang karena setiap hari mendapatkan angka-angka bahwa sudah ada yang baik dan konsumsi sudah mulai terungkit naik. ”Artinya mungkin peredaran uang yang ada di bawah karena ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial (bansos) tunai, dan bansos sembako. Itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat,” jelas Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden pada agenda tersebut, Wapres K.H Maruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan Menteri KUKM Teten Masduki.


Sumber: Setkab/TGH/EN


(Foto: Istimewa).
KALTENG KEPRIAKTUAL.COM: Presiden didampingi Menhan dan KSP saat kunker ke Provinsi Kalteng. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja Kamis (9/7).

Setibanya di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Presiden langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Kapuas.

Kepala Negara dijadwalkan untuk meninjau lokasi Food Estate dan meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan akan menuju lokasi Food Estate lainnya di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau serta meninjau lokasi padat karya irigasi P3-TGAI.

Dari Kabupaten Pulang Pisau, Presiden rencana kembali ke Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya dengan menggunakan helikopter untuk menuju Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng.

Setelah itu, Presiden akan kembali ke Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Redaksi


Foto: Istimewa. 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) melahirkan banyak inovasi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Ditahun ke-7 KIPP dilaksanakan, inovasi yang meraih predikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dinilai semakin kolektif dan terintegrasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

“Inovasinya tetap mengagumkan. Semakin kolektif dari berbagai unsur,” ungkap Anggota Tim Panel Independen KIPP 2020, Indah Sukmaningsih, usai tahap presentasi dan wawancara KIPP di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Senin (06/07).

Indah memberi contoh, ada Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Peran kedua OPD tersebut dalam menciptakan suatu inovasi tentu berguna bagi masyarakat, terutama dalammeningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dipadukan dengan ilmu keagamaan.

Beberapa pemerintah daerah yang sebelumnya tidak muncul dalam Top 99, tahun ini pun muncul untuk pertama kalinya. Beberapa daerah tersebut ialah Pemprov Bangka Belitung, Kabupaten Natuna, Kabupaten Fakfak, dan Kota Gorontalo. Diluar itu, lembaga pemerintah juga ada yang baru pertama kali mendapatkan predikat Top 99, yakni Kementerian Agama, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta BPJS Ketenagakerjaan.

Indah mengapresiasi beragamnya inovasi yang lahir pada kompetisi kali ini. Meski heterogen, tujuan beragamnya inovasi tersebut tidak jauh dari pengentasan kemiskinan, percepatan pelayanan, layanan kesehatan, hingga perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Tak hanya itu, ada juga inovasi yang membela industri lokal dengan gerakan masyarakat membeli produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga tidak perlu impor.

“Contohnya soal kualitas garam, makanan bergizi bagi daerahnya sendiri, juga upaya mandiri agar tidak ketergantungan pihak lain,” jelas Indah, yang merupakan mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Tak seperti tahun sebelumnya, KIPP tahun ini memilki inovasi Kelompok Khusus. Inovasi yang dilombakan dalam kelompok itu, yakni inovasi yang pernah meraih predikat Top 99 atau Top 45 dari ajang sebelumnya. Tim Panel Independen menilai keberlanjutan serta perkembangan dari inovasi kelompok khusus tersebut. Lima inovasi terbaik akan dipilih dari 15 finalis yang kini unjuk gigi.

Indah menilai, kualitas inovasi yang masuk dalam 15 finalis Kelompok Khusus tersebut semakin menukik tajam. Bukan dalam konotasi menurun, menukik tajam yang dimaksud Indah adalah semakin berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. “Ada nilai tambah yang disesuaikan dengan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya,” ungkap Indah.

Meski tahun ini tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring atau online, Indah menilai tidak ada hambatan serius. Kendala sinyal atau jaringan adalah hal lumrah bagi semua kegiatan berbasis internet.

Di hari ke-6 ini, enam inovasi dari daerah di Provinsi D.I Yogyakarta lebih mendominasi. Provinsi D.I Yogyakarta menyumbangkan dua inovasi, sedangkan empat lainnya berasal dari Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, serta Kab. Sleman. Sementara, daerah lain yang melakukan presentasi hari ini adalah Kota Jambi dan Kab. Natuna.

Indah menilai, inovator semakin terstruktur dalam menyajikan inovasinya dan penjelasannya dalam proposal. “Saat ini sudah tertulis dengan rapi, dampak sebelum dan sesudah inovasinya,” pungkas Indah.

Penulis: don/HUMAS MENPANRB


Presiden RI Jadi Inspektur di HUT Bhayangkara ke-74.
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Republik Indonesia saat mengikuti acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara, Rabu (1/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama.

”Tolong pelaksanaan program penanganan Covid-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan,” tutur Presiden saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara, Rabu (1/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Negara meminta aspek pencegahan harus lebih dikedepankan sehingga jangan menunggu sampai terjadi masalah.

”Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi ada mens rea-nya ya harus ditindak, silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satupun yang main-main,” imbuh Presiden.

Meski saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi Covid-19, lanjut Presiden, tapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan.

”Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu diwaspadai, lanjut Presiden, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember.

”Selain tugas yang sama pernah dilakukan di Pilkada serentak 2017 dan 2019, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan.

Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik,” jelas Presiden.

Redaksi


Foto: Istimewa. 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Satriana Yuza tak pernah terpikirkan akan kehilangan suaminya, drg. Budi Santosa, saat menangani pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menjadi tenaga medis ditengah pandemi memang tidak mudah. Nyawa adalah taruhannya. Dokter Gigi Budi dan puluhan tenaga medis lainnya yang gugur dalam tugas negara, diberikan penghargaan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Yang mungkin tidak pernah terpikirkan, akan seperti ini risikonya. Cuma karena tugas dan tanggung jawab, dia harus melaksanakan,” ujar Satriana saat mengisahkan suaminya, usai acara pemberian santunan kepada keluarga/ahli waris tenaga medis ASN yang tewas menangani pasien Covid-19, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (24/06).

Baginya, drg. Budi dan rekan medis lainnya adalah garda terdepan melawan pandemi. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, tetap melaksanakan tugasnya apapun risiko yang menghadang. Ia berharap, tenaga medis yang kini masih berjuang, agar tetap menjaga kesehatan, dan ingat dengan keluarga yang menantinya di rumah.

Satriana menjelaskan, drg. Budi bertugas sebagai Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ia mengatakan, suaminya harus berjuang demi masyarakat dan orang di sekitarnya, meski harus kehilangan nyawa. “Saya bangga menjadi bagian dari beliau, anak-anak pun bangga,” kata Satriana mengungkapkan rasa bangganya.

Dalam acara itu pula, Talita Rotua Margaret Silitonga, anak dari dr. Tonni Daniel Silitonga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PANRB, PT Taspen, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas penghargaan ini. Dokter Tonni merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kab. Bandung, yang gugur ditengah pandemi.

Talita menjelaskan, di masa awal Covid-19 mewabah, ayahnya merasa berat menangani pasien yang terpapar. “Tapi karena alamiahnya di sana, jadi ayah lupa untuk beristirahat dan berdedikasi untuk pekerjaannya,” ungkap Talita.

Apresiasi juga diungkapkan Syahrul Rahmadi, suami dari Ninuk Dwi Pusponingsih, perawat RSCM yang juga gugur melawan pandemi. Baginya, penghargaan yang diberikan ini sangat membantu bagi keluarga yang ditinggalkan.

Penghargaan itu berupa santunan yang secara simbolis diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Santunan merupakan komponen Tabungan Hari Tua yang mencakup asuransi dwiguna dan asuransi kematian, serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari santunan kematian, uang duka wafat, biaya pemakaman, serta beasiswa bagi anak korban. Total santuan bagi ketiga ahli waris tersebut berjumlah Rp1.020.937.100.

Santunan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Komisaris Utama PT Taspen Suhardi Alius, Direktur Utama PT Taspen Antonius N. Steve Kosasih, dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat Kementerian PANRB, pejabat BKN, para para ahli waris/keluarga ASN tenaga medis yang tewas, dan pimpinan para ASN yang tewas tersebut. Acara penyerahan santunan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19.

Sumber: don/HUMAS MENPARB


Menteri BUMN saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (24/6). (Foto: Humas/Agung).
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan penempatan uang negara pada himpunan bank umum pemerintah (Himbara) merupakan sebuah kepercayaan karena BUMN adalah sepertiga dari pergerakan ekonomi nasional.

“Dipastikan apa yang kita sudah lakukan selama ini selalu memastikan UKM yang ada di pedesaan dan di perkotaan menjadi hal yang harus dipastikan agar bergulir kembali atau direlaksasi,” ujar Menteri BUMN saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Khususnya untuk korporasi, menurut Menteri BUMN, pasti itu menjadi bagian penting asalkan sesuai dengan arahan Presiden bahwa mempunyai track record yang baik di perbankan dan merupakan industri padat karya.

“Insyaallah kami Kementerian BUMN bersama Himbara ingin memastikan kepastian daripada pemulihan ekonomi berjalan dengan baik,” jelas Menteri BUMN.

Sementara itu Direktur Utama Bank BNI, Herry Sidharta, menyampaikan terima kasih diberi kepercayaan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yang memberi penugasan kepada himbara.

“Kami dari BNI sudah menyiapkan bahwa paling tidak kita akan memberikan prioritas kepada yang padat karya dan tentunya sektor ekonomi yang memberi stimulan yang lebih cepat untuk pertumbuhan ekonomi. Di samping saling mengisi irisan antara BRI, Mandiri, dan BTN,” jelas Dirut BNI.


(Setkab/TGH/EN)


MenPANRB Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris ASN Bertugas Tangani Covid-19.
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo atas nama Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun beserta santunan kepada keluarga/ahli waris tenaga medis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tewas saat menangani pasien Covid-19, Rabu (24/06).

Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja ini merupakan komitmen dan perhatian penuh dari pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 70/2015. Santunan diberikan kepada tiga ahli waris ASN tenaga medis, yaitu ahli waris almarhumah Ninuk Dwi Pusponingsih (RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta), ahli waris almarhum Tonni Daniel Silitonga (Dinas Kesehatan dan Sosial, Kabupaten Bandung Barat), dan ahli waris almarhum Yuniarto Budi Santosa (Dinas Kesehatan, Kota Bogor).

Pemberian santunan tersebut sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa dan pengabdian mereka di masa pandemi Covid-19 ini. “Semoga santunan duka ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban keluarga dan ahli waris para ASN tenaga medis yang tewas dalam tugas penanganan pasien Covid-19,” ujar Menteri Tjahjo saat melakukan penyerahan secara simbolis santunan duka.

Santunan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Komisaris Utama PT Taspen Suhardi Alius, Direktur Utama PT Taspen Antonius N. Steve Kosasih, dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat Kementerian PANRB, pejabat BKN, para para ahli waris/keluarga ASN tenaga medis yang tewas, dan pimpinan para ASN yang tewas tersebut. Acara penyerahan santunan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19.

Santunan merupakan komponen Tabungan Hari Tua yang mencakup asuransi dwiguna dan asuransi kematian, serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja terdiri dari santunan kematian, uang duka wafat, biaya pemakaman, serta beasiswa bagi anak korban. Total santuan bagi ketiga ahli waris tersebut berjumlah Rp1.020.937.100.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo menyampaikan apresiasi kepada PT Taspen selaku operator pengelola jaminan sosial ASN yang telah berupaya memberikan dukungan terbaik kepada para ASN di Indonesia.

Sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sekaligus sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya. Aturan tersebut juga mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

“PT Taspen memberikan layanan yang sangat baik sehingga peserta Taspen tidak perlu direpotkan saat melakukan pengurusan klaim Taspen, khususnya dalam masa pandemi ini,” tutup Menteri Tjahjo.

Penulis: (HUMAS MENPANRB)



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.