Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Gempa tektonik bermagnitudo 5,1 mengguncang sebagian wilayah Jawa Timur hingga Yogyakarta, Senin dini hari, 22 Juni 2020, pukul 02.33 WIB. Sumber gempa berasal di Samudera Indonesia atau laut selatan Jawa. Selain tidak berpotensi tsunami, laporan kerusakan bangunan nihil.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono lewat keterangan tertulis Senin 22 Juni 2020 menyatakan pusat gempa atau episenter terletak pada koordinat 8.98 LS dan 110.85 BT.

“Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 91 kilometer arah selatan Kota Pacitan, Jawa Timur,” ujarnya.

Sumber gempa berkedalaman 93 kilometer. BMKG menggolongkan jenisnya sebagai gempa menengah. “Akibat adanya aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia,” kata dia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

Dampak gempa berupa guncangan dirasakan di daerah Kota Yogyakarta, Bantul, Maguwoharjo-Sleman, Wonogiri,Tulungagung, Karangkates, Magelang, dan Pacitan dengan skala intensitas gempa III MMI. Getaran lindu itu dirasakan nyata di dalam rumah seakan ada truk yang berlalu.

Sementara di Nganjuk, Trenggalek, Purworejo, Ponorogo, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, Klaten dan Sukoharjo, gempa terasa dengan skala intensitas II MMI. Getaran gempanya dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini menurut BMKG belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

Hasil pemodelan menunjukkan Gempa Pacitan itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diminta memeriksa kondisi huniannya.

Sumber: Tempo.co

Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri. (Foto: Kementerian PUPR).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan dan air.

Pembangunan bendungan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung sebagai provinsi lumbung pangan nasional dan salah satunya Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri yang saat ini progres Tahap I mencapai 92%.

Pekerjaan pembangunan bendungan tidak dihentikan selama wabah pandemi Covid-19 untuk menjaga kesinambungan roda perekonomian, terutama penyediaan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan dan tenaga kerja konstruksi beserta kegiatan yang mengikutinya. Kegiatan pembangunan yang berlanjut pun diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional dalam tatanan baru (New Normal).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air tengah menyelesaikan pembangunannya Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Pidekso merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang Sumber Daya Air untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.

“Bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta meter kubik ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan Intensitas tanam dari 133 % (2000 Ha) ke 240% (3600 Ha). Diharapkan dengan selesainya bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 khususnya di bidang pertanian,” katanya.

Menurut Menteri Basuki, bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini dibangun memiliki manfaat dalam rangka pengembangan infrastruktur penyediaan air irigasi 1500 Ha untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air baku 300 liter/detik di wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Kota Solo dan sekitarnya. Selain irigasi, Pembangunan Bendungan Pidekso sangat diperlukan sebagai pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bendungan Pidekso yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri memiliki daya tampung sebesar 25 juta meter kubik dikerjakan oleh kontraktor PT. PP (Pembangunan Perumahan) dengan dana APBN sebesar Rp436,9 miliar dengan masa pelaksanaan selama 2.549 hari kalender (2 Januari 15-25 Desember 2021). Sedangkan pelaksanaan efektif bagian bendungan dimulai pada pertengahan tahun 2018. Bendungan ini ditargetkan selesai Tahap II pada Desember 2021.

Selain itu bendungan ini memiliki memiliki saluran pelimpah (spillway) disandaran kiri bendungan. Dengan tipe ogee tanpa pintu dengan lebar 55 meter. Bagian spillway dibagi menjadi 4 zona, yakni zona inlet, zona transisi, zona chuteway, dan zona saluran pembawa. Adapun tinggi bendungan utama dari bendungan ini 44 meter, lebar puncak 10 meter, panjang puncak total 387 meter, dan tipe urugan random.

Di Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR juga membangun tujuh bendungan lainnya. Bendungan tersebut yakni Bendungan Logung di Kabupaten Kudus dan Gondang di Kabupaten Karanganyar yang telah rampung. Selanjutnya tengah dibangun Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Randugunting di Kabupaten Blora, Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jragung di Kabupaten Demak, dan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap.


(BKP Kementerian PUPR/EN)

Achmad Yurianto, Jubir Penanganan Covid-19. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Juru bicara (Jubir) Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengingatkan bahwa untuk menuju tatanan kehidupan yang baru tidaklah mudah, dibutuhkan persiapan yang matang dan tahapan yang tepat di daerah. Untuk itu, Jubir Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa secara bertahap Pemerintah akan membuka kembali daerah maupun sektor strategis agar dapat kembali produktif secara bertahap.

”Kami kembali mengingatkan bahwa proses untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan sederhana, keputusan ini merupakan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah,” kata Yuri dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (21/6) sore.

Ia menyebutkan, ada dua hal yang harus menjadi perhatian daerah sebelum melaksanakan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Pertama, memastikan seluruh masyarakat di daerah tersebut paham dan mampu melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus agar nilai-nilai ini terinternalisasi dalam tatanan kehidupan sehari-hari. ”Ini menjadi hal yang sangat mendasar, pastikan masyarakat telah memahami dan mampu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan,” ucap Yuri.

Kedua, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah harus melakukan kajian data yang teliti, yang detail bersama seluruh pakar, ahli dan tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk menentukan wilayah mana yang memungkinkan dibuka kembali.

Yuri menekankan untuk menuju masyarakat produktif namun tetap aman dari Covid-19, ditentukan oleh kesiapan masing-masing daerah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Karenanya, ia pun mengingatkan Gugus Tugas Daerah untuk selalu proaktif berkomunikasi dengan pusat dan selalu bermusyawarah sebelum menentukan suatu daerah maupun sektor bisa produktif kembali.

”Pastikan ada tahapan sosialisasi, buat SOP tentang bagaimana mengimplementasikan kebiasan baru di dalam lingkungan sektor yang akan beroperasi kembali,” ungkap Yuri.

Ia menyampaikan agar membuat simulasi tentang bagaimana membatasi kapasitas orang agar tidak terjadi penumpukan dan menimbulkan potensi penularan karena tidak terjaminnya physical distancing.

“Siapkan fasilitas untuk mencuci tangan, siapkan fasilitas kesehatan yang bisa diakses masyarakat, dilakukan evaluasi yang ketat setiap saat, karena tujuan kembali produktif adalah aman dari Covid-19,” tuturnya.

Lebih lanjut, apabila dalam perkembangannya ditemukan peningkatan kasus positif maka Tim Gugus Tugas Daerah bisa melakukan penutupan atau pengaturan kembali, ini menjadi upaya untuk menekan laju penularan Covid-19 agar tidak semakin luas dan meningkat.

Yuri berharap, penambahan kasus ini bisa menjadi perhatian bersama untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ia menegaskan jangan sampai semangat adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif namun aman dari Covid-19 menjadi dasar untuk euforia dengan bebas berkegiatan serta melupakan protokol kesehatan.

“Sebaliknyai harus disikapi secara bijak dengan tetap patuh dan berkomitmen kuat untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan,” jelas Yuri.

(Setkab/Kemenkes/EN)

Salah satu jenis Inovasi yang telah memperoleh izin edar dan diproduksi. (Foto: Kemenristek/BRIN).

KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek/BRIN) merespons dengan cepat penanggulangan pandemi Covid-19 dengan membentuk Konsorsium Riset dan Inovasi.

Pembentukan Tim Riset dan Inovasi ini merupakan gerak cepat para inovator Indonesia, putra-putri bangsa, dalam menghasilkan 57 produk inovatif guna menanggulangi pandemi Covid-19 dan telah diluncurkan pada Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

5 jenis ventilator yang dikembangkan anggota Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 telah berhasil mengantongi Izin Edar dari Kementerian Kesehatan, setelah lulus uji sertifikasi dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan.

Setelah mengantongi izin edar, kelima ventilator tersebut segera memasuki tahap produksi massal, dan bahkan beberapa sudah menghasilkan ratusan produk yang sudah dimanfaatkan oleh rumah sakit dalam membantu menyelamatkan pasien Covid-19.

Keberhasilan ini disambut gembira dan rasa syukur, dengan apresiasi yang tinggi oleh Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dan segenap jajarannya, yang telah memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi percepatan penanggulangan Covid-19, melalui Tim Konsorsium Covid-19.

Menteri Bambang sangat kagum dengan kehebatan dan pencapaian putra-putri kebanggaan bangsa Indonesia.

“Bayangkan, riset dan inovasi yang biasanya di proposal dilakukan minimal dalam satu tahun anggaran, ini hanya dalam hitungan 3 bulan, sudah menghasilkan produk-produk inovasi yang berkualitas, luar biasa dan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia, yang pada saat yang sama, bangsa lain juga sedang berlomba-lomba  membuatnya,” ungkap Bambang PS Brodjonegoro di Gedung BJ Habibie, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (19/6).

Kuncinya, menurut Menristek, adalah kolaborasi, kemitraan, dan kerja sama.

“Adanya pandemi Covid-19 yang merupakan tantangan berat bangsa Indonesia dan global saat ini yang terbukti dapat menyatukan tekad dan semangat para inventor dan inovator dari kalangan pemerintah, akademisi, dan pihak swasta untuk berkolaborasi dan bekerja sama mengatasi pandemi bersama-sama,” lanjut Bambang PS Brojonegoro.

Kelima jenis ventilator tersebut adalah :

1). BPPT3S-LEN
Ventilator berbasis Ambu Bag dan Cam dikembangkan BPPT bersama PT LEN.

BPPT3S-LEN telah mengantongi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI ADK 20403020870 dan sekarang ini PT LEN sedang proses produksi 100 unit ventilator.

2). GERLIP HFNC-01
Ventilantor ini dikembangkan LIPI bekerja sama dengan PT Gerlink Utama Mandiri.

Penggunaan jenis ventilator HFNC ( High Flow Nasal Cannula) untuk mencegah pasien tidak sampai gagal nafas dan tidak harus diinkubasi menggunakan ventilator invasive dengan cara memberikan terapi oksigen beraliran tinggi dan sampai saat ini sudah diproduksi 5 unit.

GERLIP HFNC-01 telah mengantongi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI ADK 20403020951.

3. Vent-I Origin
Vent-I merupakan model ventilator Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) dikembangkan Yayasan Pembina Masjid Salman ITB bersama Unpad dan ITB.

Vent-I telah mengantong Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI ADK 20403020696.

Hingga hari ini (19/6) sebanyak 139 unit Vent-I produksi pertama yang telah didistribusikan kepada RS yg membutuhkan.

Sementara ini total target produksi Vent-I sekitar 800-900 unit.

4. COVENT-20
Covent-20 merupakan ventilator hasil kolaborasi dari para peneliti di Fakultas Teknik UI (FTUI) dan Fakultas Kedokteran UI (FKUI), Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSUP Persahabatan Jakarta, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II Jurusan Teknik Elektromedik.

COVENT-20 mudah dibawa dan dapat digunakan dalam keadaan darurat. COVENT-20 memiliki 2 (dua) mode operasi yaitu mode CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) dan CMV (Continuous Mandatory Ventilation).

Mode Ventilasi CPAP dioperasikan ketika kondisi pasien masih sadar untuk membantu oksigenasi ke paru-paru pasien, sedangkan Mode CMV dioperasikan ketika pasien tidak sadar atau mengalami kesulitan mengatur pernafasannya untuk mengambil alih fungsi pernafasan pasien. Kedua mode tersebut dapat digunakan pada saat pasien berada di rumah maupun dalam perjalanan (di mobil ambulans), namun tidak digunakan di ruang isolasi.

COVENT-20 telah mengantongi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES AKD 20403021003 dan telah diproduksi sekitar 300 unit oleh beberapa mitra Produsen Alat Kesehatan (Alkes) diantaranya PT Enesers Mitra Berkah, PT Graha Teknomedika, dan PT PINDAD dan dikalibrasi oleh beberapa mitra Perusahaan Kalibrasi Alkes.

5. DHARCOV-23S
Ventilator Emergency CMV dan CPAP berbasis pneumatic DHARCOV 23S.

Ventilator ini  dikembangkan oleh BPPT bekerja sama dengan PT Dharma Precission Tools dan telah mengantongi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKD 20403020892. Pada saat ini (19/06), Dharcov-23S telah memasuki fase produksi masal.

Total unit dalam batch pertama yang akan diproduksi adalah sebanyak 200 unit ventilator, sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 telah selesai diproduksi dan terkalibrasi sebanyak 100 unit, sedangkan sisanya akan selesai pada akhir minggu ke tiga bulan Juni 2020.

Selain kelima ventilator tersebut, BPPT bekerja sama dengan PT Polijaya juga sedang mengembangkan BPPT3S-Poly yang masih dalam uji sertifikasi.

Sedangkan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Toyota dan industri lokal, mengembangkan tiga jenis ventilator, yakni versi fully featured ventilator (high end), versi low cost dan versi ambu bag conversion.

Selain itu, ITS melalui Tim Ventilator Departemen Teknik Fisika ITS telah menciptakan Simple and Low-Cost Mechanical Ventilator atau Robot Ventilator.


(Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Kemenristek/BRIN/EN)

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Tim Panel Independen (TPI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 telah berdiskusi menentukan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan 15 Finalis Kelompok Khusus. Untuk pengumuman serta daftar 99 inovasi terbaik tersebut akan ditetapkan dengan pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui web menpan.go.id dan sinovik.menpan.go.id.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menerangkan, penentuan ini mengacu pada Keputusan Menteri PANRB No.44/2020 mengenai komposisi Top 99 dan Top 45, serta 15 finalis dan 5 pemenang dari kelompok khusus KIPP 2020. Pemilihan Top 99 ditentukan secara proporsional dan profesional dengan memerhatikan kategori kompetisi, kelompok inovasi, keterwakilan peserta kompetisi, dan keterwakilan regional termasuk daerah tertinggal, terdepan, terluar.

Setelah pengumuman telah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB selaku penyelenggara, akan dilakukan uji publik terhadap inovasi tersebut. Publik berhak melakukan protes terhadap daftar Top 99 inovasi pelayanan publik Publik dan 15 Finalis Kelompok Khusus selama kurang lebih lima hari kalender setelah pengumuman.

“Jika tidak ada keberatan terhadap seluruh inovasi yang diumumkan, maka akan kami tindak lanjuti dengan penetapan secara resmi melalui Keputusan Menteri PANRB,” ungkap Diah dalam Focus Group Discussion Penentuan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020, pada Rabu (17/06). Rapat yang dilakukan secara daring tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, serta Tim Panel Independen.

Dalam FGD virtual tersebut, TPI yang dipimpin oleh J.B Kristiadi mendiskusikan inovasi mana yang layak mendapat predikat Top 99 dan 15 Finalis. Sebelumnya, tim telah memeriksa dan menilai 229 proposal inovasi yang masuk menjadi nominasi. Nominasi tersebut terdiri dari enam klaster yaitu kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, dan BUMN.

Perlu diingat kembali, tahun ini KIPP digelar dalam tiga kelompok, yakni kelompok umum, replikasi, dan khusus. Kelompok umum diperuntukkan bagi inovasi yang baru ikut pertama kali, belum pernah menerima Top 99 selama dua kali, dan bukan termasuk Top Terpuji. Sedangkan replikasi adalah, inovasi adaptasi/modifikasi dari Top 99 periode 2014-2018, dan belum pernah mendapat penghargaan KIPP sebelumnya. Kelompok khusus, adalah inovasi Top Terpuji selama KIPP periode 2014-2018.

J.B Kristiadi menegaskan, keputusan yang diambil adalah hasil bersama, tidak atas intervensi pihak eksternal maupun kepentingan. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, yakni pemerataan institusi, pemerataan geografis, serta aspek keseimbangan. “Untuk kelompok khusus, aspek yang diperhatikan adalah kesinambungan dan pemeliharaan inovasi,” pungkas Kristiadi.

(don/HUMAS MENPARB)

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. (Foto: Is)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Meski pandemi Covid-19 berdampak serius bagi kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, namun ada perubahan pelayanan publik yang lebih baik akibat wabah ini. Secara bertahap, Covid-19 menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk memberi layanan masyarakat secara digital, menciptakan inovasi, dan lain sebagainya.

Perubahan positif tersebut dijelaskan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menjadi narasumber pada webinar bertema Berdamai dengan Covid-19 (?) : Agenda Kebijakan Pelayanan Publik di Era New Normal, Selasa (16/06). “Pandemi memaksa ASN untuk melakukan perubahan perilaku dan budaya,” ungkap Diah, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada tersebut.

Perubahan berikutnya yang dijelaskan Diah, yakni pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online atau daring. Pandemi memaksa penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan.

Terlepas dari berbagai kemudahan akibat digitalisasi layanan, pemerintah perlu waspada terhadap keamanan siber. “Hal ini jangan sampai penyelenggaraan layanan online disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Diah.

Akibat wabah yang menyerang Indonesia sejak empat bulan lalu ini, anggaran belanja pemerintah juga terjadi penghematan. Masa pandemi ini memaksa pemerintah untuk kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas.

Usaha pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dari berbagai sektor pemerintahan. Tak hanya pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat juga berkolaborasi memerangi wabah ini.

Selama Covid-19 mewabah, banyak tercipta inovasi, kreativitas, dan terobosan yang dilakukan banyak pihak. Selain penerapan teknologi, ada juga inovasi atau terobosan yang muncul dari pendekatan humanis kepada masyarakat. “Inovasi baru menjadi sebuah kebutuhan,” ungkap Diah.

Kementerian PANRB pun berinisiatif untuk memberikan apresiasi bagi pihak yang menciptakan inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19. Selain memberikan penghargaan, Kementerian PANRB juhga membantu penyebarluasan atau replikasi inovasi tersebut ke berbagai daerah. Penghimpunan inovasi ini bertujuan untuk mendapatkan basis data inovasi Covid-19 yang memenuhi syarat dan kriteria sehingga dapat menjadi pembelajaran dan tukar-menukar pengetahuan, baik pada level nasional maupun internasional.

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah juga memberlakukan skema work from home bagi ASN. Pegawai tidak perlu hadir di kantor, tetapi tetap bisa terhubung dengan pemanfaatan teknologi. Terlepas dari konteks pekerjaan, bagi Diah, pelaksanaan WFH juga berdampak pada pengurangan kemcatenan dan mengurangi polusi udara.

Webinar tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebagai narasumber. Bima mengatakan, ASN tetap harus melaksanakan tugasnya meski pandemi masih berlangsung.

Ia mengakui, pemerintah menghadapi masalah kompleks yang belum pernah dihadapi sebelumnya.Semua pihak, baik ASN, dan swasta, perlu bekerja sama mencari solusi untuk bangsa. “Karena tidak adanya referensi kebijakan, kita harus bisa berinovasi dan melakukan tindakan kreatif,” ungkapnya.

(don/HUMAS MENPARB)

	Para Kepala Staf TNI mendampingi Presiden saat berolahraga di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (14/6). (Foto: BPMI)

Tangkapan layar presentasi Mendikbud pada Webinar mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan tatap muka di satuan pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada webinar yang dilaksanakan Senin (15/6).

“Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud.

Lebih lanjut, Mendikbud mengatakan bahwa prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Terkait jumlah peserta didik, Mendikbud menjelaskan bahwa hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah.

“Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Nadiem menegaskan proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis, yakni sebagai berikut:

Pertama, keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin.

Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru.

“Dengan semangat gotong-royong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini,” kata Mendikbud.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI telah mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar.

Panduan yang disusun dari hasil kerja sama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

(Humas Kemendikbud/EN)

Fhoto Ilustrasi Protokol Kesehatan Masuk Mall.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta mengatakan sebanyak 80 pusat perbelanjaan atau mal siap beroperasi kembali esok hari, Senin (15/6).

Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan pengelola mal akan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di pusat perbelanjaan agar pembukaan operasi kembali nantinya tidak menyebarkan virus corona. Salah satunya, membatasi jumlah pengunjung yaitu 50 persen dari total kapasitas serta melakukan aturan physical distancing (jaga jarak fisik) di dalam mal.

"Untuk itu mal di DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan seperti menyediakan wastafel, sabun cuci tangan, hand sanitizer, aturan wajib masker untuk memasuki area mal, dan pengukuran suhu tubuh," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.


Ellen menambahkan banyak mal telah menjalankan program 100 persen touchless (tidak bersentuhan langsung) demi meminimalisir penyebaran virus corona. Salah satunya, memberikan wastafel cuci tangan otomatis, sabun cuci tangan dan hand sanitizer otomatis tanpa sentuh.

Program lainnya, melalui penggunaan tombol lift sensor supaya pengunjung tidak perlu menyentuhnya.

"Sebagian mal memang menyempurnakan peralatan dengan touchless. Tujuannya untuk menghindari bersentuhan dan juga agar pengunjung lebih yakin dan berani ke mal," tuturnya.

Berikut daftar 80 mal yang akan kembali buka besok.

Jakarta Pusat
1. Cikini Gold Center
2. fX Sudirman
3. Gajah Mada Plaza
4. Golden Truly
5. Grand Indonesia
6. Harco Pasar Baru
7. Istana Pasar Baru
8. ITC Cempaka Mas Mega Grosir
9. ITC Mangga Dua
10. ITC Roxy Mas
11. Jakarta Design Center
12. Mal Mangga Dua
13. Mangga Dua Square
14. Plaza Atrium
15. Plaza Glodok
16. Plaza Indonesia
17. Plaza Kenari Mas
18. Plaza Senayan
19. Senayan City
20. Senayan Park.
21. Teras Benhil
22. Thamrin City

Jakarta Selatan

23. Blok M Square
24. Ciputra World Jakarta atau Lotte Shopping Avenue
25. De Entrance
26. Epiwalk
27. Gandaria City
28. Grad ITC Permata Hijau
29. ITC Fatmawati
30. ITC Kuningan
31. Kalibata City Square
32. Kuningan City
33. Kota Kasablanka
34. Lippo Mall Kemang
35. Mal Ambasador
36. One Belpark Mall
38. Pasific Place
39. Pejaten Village
40. Plaza Blok M
41. Plaza Festival
42. Plaza Kalibata
43. Plaza Mebel
44. Poins Square
45. Pondok Indah Mall
46. The Plaza Semanggi
47. Town Square Cilandak
48. Transmart Cilandak

Jakarta Barat
49 Central Park Neo Soho
50. Green Sedayu Mall
51. LTC Glodok
52. Lippo Mall Puri
53. Mall Ciputra Jakarta
54. Mal Matahari Puri Daan Mogot
55. Mal Taman Anggrek
56. Mal Taman Palem
57. PX Pavilion
58. Puri Indah Mall
59. Seasons City

Jakarta Timur

60. Aeon Mall Jakarta Garden City
61. Arion Mall
62. Buaran Plaza
63. Cibubur Junction
64. Lippo Mal Plaza Kramat Jati
65. Mal Cijantung
66. Mal Cipinang Indah
67. Mall @Bassura
68. Pulogadung Trade Center
69. Pusat Grogol Cililitan
70. Tamini Square

Jakarta Utara

71. Baywalk Mall
72. Emporium Pluit
73. Koja Trade Mall
74. Mahaka Square
75. Mal Artha Gading
76. Mall of Indonesia
77. PIK Avenue
78. Pluit Junction
79. Pluit Village
80. Summarecon Mall Kelapa Gading
81. Sunter Mall
82. WTC Mangga Dua

Sumber: CNN Indonesia

Infografis Layanan Nikah New Normal. (Sumber: Kemenag).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah.

Dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan 10 Juni 2020 ini, menyebutkan bahwa masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA.

Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA. Tautan:

Dengan terbitnya edaran ini, maka calon pengantin diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah di KUA, rumah, masjid, atau pun gedung pertemuan,” kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, di Jakarta, Jumat (12/6), dikutip dari situs Setkab.go.id

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. “Sementara untuk pelaksanaan akad nikah di Masjid atau gedung pertemuan, dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang,” tutur Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, Bimas Islam menerbitkan edaran ini untuk memberikan rasa aman sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal).

“Dengan edaran ini, kami berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi,” imbuh Kamaruddin.

Surat Edaran Direktur Jenderal ini  meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

“Ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan,” kata Kamaruddin menegaskan.

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;

2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;

5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;

6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;

8. Dalam hal  pelaksanaan akad nikah di  luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;

9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;

10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan

11. Kepala Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.


(Humas Kemenag/EN)

Fhoto: Istimewa.

KEPRIAKTUAL.COM: Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 130,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir April 2020 sebesar 127,9 miliar dolar AS.

Hal tersebut disampaikan Bank Indonesia melalui rilis yang diterima redaksi setkab.go.id.

Posisi cadangan devisa tersebut, sebagaimana tercantum dalam rilis, setara dengan pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” sebut rilis tersebut.

Peningkatan cadangan devisa pada Mei 2020 terutama dipengaruhi oleh penarikan utang luar negeri Pemerintah dan penempatan valas perbankan di Bank Indonesia.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik,” bunyi akhir rilis tersebut.


Sumber: Setkab/BI/EN

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah daerah atau pemda dinilai memegang peran kunci untuk menyosialisasikan tatanan normal baru ditengah Covid-19 yang masih mewabah. Lebih dari itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri mengadakan program kompetisi inovasi penanganan Covid-19 bagi pemda.

“Kementerian Dalam Negeri menginisiasi lomba inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19,” jelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Pembinaan Inovasi Daerah yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Senin (08/06).

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, lomba ini dilakukan juga sebagai ajang sosialisasi penerapan new normal life di tujuh sektor. Ketujuh sektor tersebut adalah pasar tradisional, pasar modern (mal dan minimarket), restoran, hotel, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tempat wisata, dan transportasi umum.

Dijelaskan, daerah yang akan dilombakan memiliki kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini terdiri dari kesesuaian protokol Covid-19, dapat direplikasi atau menjadi model yang dapat diaplikasi dan ditiru oleh daerah lain, adanya kreativitas dan sesuatu yang baru, serta adanya kerja sama dan kolaborasi. “Karena pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sektor usaha, tokoh masyarakat untuk mengelola tujuh sektor ini, tidak bisa dikerjakan sendiri,” jelas Tito.

Output inovasi tersebut berbentuk video dengan durasi satu hingga dua menit di tujuh sektor dan memperlihatkan bagaimana protokol Covid-19 dapat diterapkan dan kehidupan tetap bisa berjalan. Tim penilai dalam program tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PANRB, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Gugus Tugas Covid-19.

Tito menambahkan tujuan utamanya adalah membangun dan membangkitkan daerah-daerah untuk berinovasi di tujuh sektor tersebut, berkompetisi satu sama lain untuk membuat inovasi new normal. “Dengan bangkitnya pemerintah daerah dipandang akan menjadi motor penggerak wacana new normal life dalam konteks nasional dan yang kedua kita mengharapkan masyarakat betul-betul memahami dengan melihat video yang dibuat oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Disampaikan, dalam data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, hingga saat ini terdapat 856 video, dengan pemerintah provinsi 74 video, pemerintah kabupaten 523 video, pemerintah kota 151 video, dan pemerintah kabupaten tertinggal atau perbatasan empat video. Menteri Tito meminta untuk daerah-daerah yang belum berpartisipasi terutama daerah tertinggal untuk dapat berpartisipasi.

Untuk deadline pembuatan dan pengumpulan video diperpanjang hingga tanggal 15 Juni 2020, kemudian video tersebut akan dinilai oleh tim penilai dari tanggal 16 hingga 19 Juni 2020. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 22 Juni 2020. “Kami harapkan dari tim penilai sudah bisa bekerja mendalami dan melihat video mana yang baik untuk disemua sektor ,” tutur Menteri Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa berkesempatan menjadi narasumber yang memaparkan kebijakan inovasi pelayanan pubik. Diah menyampaikan bahwa Kementerian PANRB berinisiatif untuk memberikan apresiasi bagi para inovator yang melakukan inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19. Hal ini dituangkan melalui Keputusan Menteri PANRB No.109/2020 tentang Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam mengapresiasi para inovator yang melakukan inovasi, dan menyebarluaskan praktik baik/inovasi dalam penanganan Covid-19 agar menjadi inspirasi bagi yang lain. “Serta menjawab panggilan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kepada berbagai negara di dunia untuk menyumbangkan praktik inovatif (innovative responses) terhadap pandemi Covid-19,” ujar Diah.

Mekanisme dalam menghimpun inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19 menggunakan dua cara. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan pencarian inovasi melalui media sosial, serta dengan melakukan pengumuman kepada instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan perorangan untuk mendaftarkan inovasinya pada aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS). Saat ini total pendaftaran inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19 pada website JIPPNAS mencapai 188 peserta.

Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 akan diberikan kepada instansi pemerintah, instansi swasta, serta masyarakat umum baik individu maupun organisasi. Lebih lanjut disampaikan bahwa inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19 terbagi dalam tiga kategori. Pertama, respon cepat tanggap atau Quick Wins. Kedua, kategori pengetahuan publik atau Public Knowledge yang merupakan inovasi yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta perilaku masyarakat tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya.

Kategori yang ketiga yakni ketangguhan massal (massive/social resilience), merupakan kategori inovasi tentang pencegahan ataupun mitigasi kegawatdaruratan Covid-19 yang berkelanjutan dan dengan jangkauan kemanfaatan yang luas (lintas daerah, provinsi, bahkan nasional) baik dalam jangka pendek maupun panjang. “Termasuk dalam kelompok ini adalah kreasi kegiatan-kegiatan daring untuk dukungan aktivitas di rumah sehingga warga betah tinggal di rumah saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun work from home,” ungkap Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut.

Perlu ditegaskan, meski hampir serupa, kompetisi yang diadakan Kementerian PANRB dan Kemendagri memiliki perbedaan dari segi bentuk program, target peserta, sektor yang dinilai, serta kriteria penilaian. “Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini menyasar hal yang berbeda, tidak tumpang tindih, namun justru sangat bisa untuk saling bersinergi dan saling melengkapi,” pungkas Diah.

Sumber: fik/HUMAS MENPANRB

Pengendalian Transportasi Mudik 2020. (Sumber: Kemenhub).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertema “Tantangan Transportasi dalam Masa Pendemi dan New Normal” yang diselenggarakan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI), Sabtu (6/6).

“Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, yang diutamakan adalah aspek kesehatan namun juga tetap memperhatikan aspek ekonomi. Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis, dan tentunya less contact, yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak,” ujar Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, transportasi publik yang dahulu menjadi moda dan sarana berkumpul dan berkegiatan, saat ini harus berubah dengan mengutamakan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan dan kebersihan (higienis) serta physical distancing/jaga jarak.

“Misalnya memakai masker dalam bertransportasi dan menjaga jarak nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ini akan menjadi budaya baru dalam bertransportasi. Namun untuk menjadi budaya baru pastinya memerlukan pemikiran yang mendasar dan sangat mendalam dari kita semua,” tutur Menhub.

Pada kesempatan itu, Menhub mengatakan, adaptasi kebiasaan baru memiliki setidaknya dua keuntungan yaitu pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi (berkelanjutan), dan kedua, mendukung keberlangsungan negara dari berbagai sisi dan mencegah berbagai masalah baru, seperti krisis fiskal, ketahanan pangan, dan gangguan sistem pendidikan.

“Namun tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi pasti ada. Dalam penerapan protokol kesehatan dan physical distancing pastinya akan berimplikasi pada meningkatnya cost operasional transportasi, karena okupansi tidak 100 persen. Ini yang harus segera kita cari solusinya,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, di satu sisi operator transportasi harus mengeluarkan dana lebih untuk mengakomodir protokol kesehatan, namun di sisi lain pendapatan mereka berkurang akibat okupansi (keterisian penumpang) yang tidak bisa 100 persen.

“Kenaikan tarif pun tidak serta merta bisa dilakukan karena akan membebankan masyarakat, sehingga perlu adanya solusi apakah Pemerintah akan menambah subsidi atau mengupayakan kebijakan lainnya,” ujar Menhub.

Untuk itu, Menhub mengungkapkan, perlu kolaborasi dan saling dukung dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat.

“Tantangan itu harus kita hadapi bersama sesuai prinsip ”berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” sesuai dalam tradisi kegotongroyongan kita,” ujar Menhub.

Saat ini Kemenhub tengah menggandeng sejumlah universitas, yakni UGM, UI, ITB, dan ITS untuk melaksanakan sejumlah kajian yang menghasilkan policy paper dari berbagai sudut pandang sebagai bahan-bahan penyusunan kebijakan sektor transportasi menghadapi kebiasaan baru.

“Dalam kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh perguruan tinggi untuk terus aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Peran perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sangat penting, dalam upaya memitigasi dampak Covid-19 dan kesiapan penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal,” pungkas Menhub

Sebagai informasi, dengan adanya pembatasan sosial dan pergerakan penumpang pada masa pandemi Covid-19, telah berdampak pada lumpuhnya aktivitas sosial ekonomi. Walaupun, sektor transportasi masih tetap beroperasi untuk misi-misi kemanusiaan dan mempertahankan rantai pasok logistik.

Pada April 2020, menurut BPS, jumlah penumpang pesawat udara turun sangat tajam, yakni 81,7 persen, dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau turun 85 persen dibandingkan dengan April 2019. Selain itu juga transportasi darat, laut dan kereta api juga mengalami penurunan penumpang yang signifikan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah tengah menyiapkan konsep tataran kebiasaan baru, yaitu suatu konsep tentang pola hidup yang mendorong adanya perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang lebih sehat, sehingga aman dari ancaman Covid-19 namun tetap bisa produktif untuk melangsungkan kegiatan ekonominya.

(BKIP Kemenhub/EN/Redaksi)

Presiden berbincang dengan Panglima TNI dan Kapolri usai berolahraga bersama di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (7/6). (Foto: BPMI).

JABAR KEPRIAKTUAL.COM: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap mendukung penuh penerapan prosedur dan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Prajurit TNI dan Polri telah diturunkan di banyak tempat untuk secara persuasif dan humanis mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan untuk tetap dipatuhi.

“Prajurit (TNI dan Polri) di lapangan berinteraksi secara humanis mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga masyarakat bisa beraktivitas namun tetap aman dari Covid-19,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (7/6) dikutip di Setkab.go.id.

Hadi menjelaskan, TNI dan Polri secara bersama-sama telah menerjunkan anggotanya di sejumlah zona merah yang terdapat pada 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa prajurit TNI/Polri juga diturunkan di 102 kabupaten/kota yang merupakan zona hijau untuk senantiasa mengajak serta mengingatkan masyarakat berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dan kenormalan baru.

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Idham Azis juga menyampaikan bahwa kunci utama bagi masyarakat untuk produktif namun tetap aman dari penyebaran Covid-19 ialah berdisiplin mengikuti protokol kesehatan dan imbauan pemerintah.

Lebih lanjut, Kapolri juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri juga akan menambah pasukannya untuk turun di 138 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona kuning penyebaran Covid-19.

“Saya bersama Bapak Panglima, mengimbau kepada masyarakat ayo kita bersama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari Covid ini karena Covid ini tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya. Ini penting, pembelajaran mengenai disiplin tadi,” tuturnya.


(BPMI/EN/Redaksi)

Warga Saksikan Helikopter TNI Jatuh

KEPRIAKTUAL.COM: Setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Suwondo, Kendal, Jawa Tengah, jenazah empat prajurit TNI yang menjadi korban jatuhnya Helikopter MI-17 dibawa ke RS Bhayangkara, Semarang, untuk kepentingan visum et repertum.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, jenazah dibawa dengan mobil ambulans milik Polres Kendal dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Tengah. Kendaraan ini tiba di RS Bhayangkara Semarang pukul 19.45 WIB.

Begitu sampai, jenazah langsung dibawa masuk ke ruang visum oleh beberapa petugas TNI dan Dokkes Polda Jawa Tengah. Tim Dokkes Polda Jawa Tengah akan dilakukan proses identifikasi dan visum terhadap jenazah dalam kondisi luka bakar.

Empat prajurit tersebut adalah Kapten CPN Kadek, Kapten CPN Fredi, Kapten CPN Y Hendro dan Lettu CPN Wisnu.

Heli tersebut jatuh sekitar pukul 13.40 WIB di area industri, Kaliwungu, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Empat orang kru meninggal dunia, dan lima lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus mengklaim helikopter milik TNI AD ini sebenarnya dalam kondisi baik.

"Karena saat dilaksanakan pre-flight check tidak ditemukan hal-hal menonjol," kata dia, dalam keterangan tertulisnya.

Armada tempur dengan nomor registrasi HA 5141 itu, lanjutnya, tengah menjalani misi latihan terbang endurance pertama (sebelum misi ke-2) yang juga berjalan dengan aman, di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang, sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira Penerbang 1.

Penyebab jatuhnya Helikopter MI-17 TNI AD itu masih dalam proses investigasi.

Sumber:CNN Indonesia

Bangkai helikopter yang jatuh di Kawasan Industri Kendal, Sabtu (6/6/20). (Foto: Unggul/krjogja)

JATENG KEPRIAKTUAL.COM: Sebuah helikopter jatuh di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Sabtu sore, Sabtu (6/6-2020).

Heli jatuh di area lahan kosong kawasan tersebut. Belum diketahui korban jiwa dan penyebab dalam kejadian tersebut.

Enam orang sempat menyelamatkan diri dari heli yang jatuh di Kendal

Enam orang menyelamatkan diri dari dalam helikopter militer yang jatuh dan terbakar di area Kawasan Industri Kendal (KIK), Sabtu sore.

Salah seorang saksi mata, Sarwono mengatakan, enam orang berusaha menyelamatkan diri saat heli dalam kondisi terbakar.

"Ada enam orang berusaha keluar dengan berguling," kata pengawas di salah satu proyek di kawasan industri tersebut.

Sesaat kemudian, lanjut dia, sejumlah petugas langsung berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api.

Sementara dari informasi yang dihimpun, masih ada penumpang lain dalam heli yang belum sempat menyelamatkan diri.

Belum ada keterangan resmi tentang jumlah korban dalam kejadian nahas tersebut.

Sebuah helikopter militer terjatuh di area Kawasan Industri Kendal (KIK), Sabtu sore. Heli tersebut terbakar sesaat setelah terjatuh.

Sumber: Antara

Fhoto Ilustrasi. (Net)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim agar membuat kurikulum baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Permintaan kembali diajukan lantaran sejauh ini belum ada kabar positif dari Kemendikbud mengenai hal tersebut.

"PGRI mengusulkan agar pemerintah merancang 'Kurikulum Sekolah Era Pandemi (KSEP)' yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran yang rasional," ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengutip Antara, Sabtu (6/6).

Sebenarnya, Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad pernah menyampaikan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan membuat kurikulum di tengah pandemi pada 1 Mei lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kabar terbaru tentang kurikulum darurat yang dimaksud. Terlebih, tahun ajaran baru sudah semakin dekat, yakni 13 Juli mendatang.

Unifah yakin saat ini perlu ada kurikulum baru. Dia mengatakan kurikulum yang ada saat ini tidak optimal ketika diterapkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di rumah.

Karenanya, apabila kegiatan di sekolah masih belum memungkinkan untuk dilakukan kembali dalam waktu dekat, Unifah mengusulkan agar Kemendikbud membuat kurikulum baru. Tentu yang sesuai dan bisa diterapkan optimal bagi siswa yang belajar di rumah.

Selain kurikulum baru, Unifah mengusulkan agar Kemendikbud memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan proses belajar mengajar di rumah.

"Selanjutnya perlu adanya remodelling system belajar yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan anak termotivasi untuk terus belajar, menjadi pembelajar mandiri, bertumpu pada proses, guru sebagai manajer pembelajaran," kata Unifah.

PGRI, kata Unifah, juga mengusulkan agar pemerintah menyusun standar minimal pendidikan di tengah pandemi yang lebih praktis dan berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku sekarang.

Standar yang dimaksud mencakup capaian kompetensi literasi dan numerasi siswa, sumber belajar, hingga evaluasi dan asesmen pembelajaran.

Unifah yakin perubahan-perubahan perlu ada di sektor pendidikan agar berjalan optimal di tengah pandemi. Dengan tujuan proses pendidikan berjalan dengan baik, murid pun tetap dapat meningkatkan kemampuannya secara maksimal.

Terlebih, lanjutnya, sejauh ini mayoritas orang tua masih cemas anak-anaknya kembali belajar di sekolah. Khawatir virus corona menginfeksi putra-putri mereka.

Unifah bicara demikian merujuk pada survei yang telah dilakukan PGRI. Namun, Dia tidak merinci kapan survei dilakukan dan berapa banyak responden yang terlibat.

"PGRI juga melakukan sejumlah survei terkait dengan harapan orang tua, anak, dan guru terhadap rencana pembukaan sekolah. Sebanyak 85,5 persen orang tua cemas jika sekolah dimulai pada pertengahan Juli ini," ujar Unifah.


Sumber: CNN Indonesia

Infografis Haji. (Sumber: Kemenag).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:
1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. “Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Sumber: Humas Kemenag/EN

Mobil Angkutan Darat. (Fhoto: Ilustrasi).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut total pekerja yang dirumahkan di sektor angkutan darat hingga April 2020 mencapai 1,5 juta orang. Ini terjadi karena jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum darat turun drastis mencapai 90 persen di tengah pandemi virus corona.

"Kami harap new normal lebih banyak bus yang beroperasi, karena jumlah anggota kami yang dirumahkan pada April 2020 sudah 1,5 juta," ucap Ketua DPP Organda Adrian Djokosoetono, Selasa (2/6).

Adrian menyatakan pemerintah perlu memberikan kebijakan lebih untuk menolong pelaku usaha di sektor angkutan darat. Masalahnya, jumlah maksimal penumpang untuk satu angkutan hanya boleh 50 persen dari total kapasitas di tengah pandemi virus corona.

Hal itu akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sementara, manajemen tetap harus membayar biaya operasional.

"Ada pembatasan dan harga tiket naik pun tidak bantu pemulihan lebih cepat. Butuh kebijakan lain," terang Adrian.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi nasabah yang terdampak penyebaran virus corona juga belum dirasakan oleh pelaku usaha di sektor angkutan darat. Dengan demikian, masih ada beban yang ditanggung pengusaha.

"Aturan (restrukturisasi) juga belum terealisasi untuk anggota kami, sehingga masih restrukturisasi masih banyak yang belum terjadi," tegas dia.

Aturan restrukturisasi ini tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Fasilitas ini berlaku bagi seluruh elemen masyarakat, dari pengusaha hingga masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki kredit di perbankan dan terdampak virus corona.


Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sentimen global merupakan kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) menjadi sentimen yang kurang baik bagi nilai tukar dolar AS. Bagaimana tidak, aksi yang tengah menjadi sorotan dunia ini mampu membuat mata uang Paman Sam memerah di hadapan hampir semua mata uang.

Hingga siang ini, dolar AS masih saja digempur oleh sebagian besar mata uang, seperti poundsterling, dolar Kanada, yuan, dolar Singapura, baht, dan rupiah.

Berbanding terbalik dengan dolar AS, rupiah berbalik naik makmur dengan menjadi mata uang terbaik regional maupun global.

Dengan apresiasi lebih dari 1%, rupiah mengeluarkan dolar AS dari level Rp14.400, di mana beberapa saat lalu rupiah naik hingga level terdalam di angka Rp14.403 per dolar AS. Hingga pukul 14.05 WIB, rupiah terapresiasi 1,02% ke level Rp14.435 per dolar AS.

Tiga mata uang global lainnya juga tak luput dari tekanan rupiah, yaitu dolar Australia (1,06%), euro (1,14%), dan poundsterling (0,64%). Pasukan Asia juga takluk seluruhnya untuk rupiah, termasuk menang (1,42%), yen (1,23%), dolar Taiwan (1,11%), dolar Hong Kong (1,06%), dolar Singapura (0,99) %), yuan (0,93%), baht (0,80%), dan ringgit (0,62%).


Sumber: Wartaekonomi.co.id