Ketua KPK Anambas, Heryana, SE, foto (dTengah).
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Heryana, SE, secara resmi membuka, stand pameran bazar pada acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke- I, tingkat Kecamatan Siantan Utara, Senin (27/01/2020).

Heryana, SE dalam sambutannya, mengapresiasi dan bangga kepada ibu-ibu PKK serta masyarakat Siantan Utara yang sangat kreatif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Menurut dia, ada sesuatu yang berbeda ketika mengunjungi kuliner yang ditampilkan oleh salah satu stand bazar yaitu stand Desa Mubur, “Saya melihat ini adalah sesuatu yang beda dari sebelumnya, yang mana mereka mengolah pisang untuk dijadikan berbagai macam makanan khas yang sangat menarik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Heryana mengucapkan selamat dan sukses MTQ Ke I tingkat Kecamatan Siantan Utara. “Semoga kegiatan ini sukses dan berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), kata Heryana merupakan kegiatan memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, serta penyebarluasan al-Qur’an dan al-Hadits. Serta upaya mencari bibit, bakat serta generasi baru sebagai Qori dan Qoriah.

Pembukaan stan bazar itu dihadiri Bupati Kepulauan Anambas, DPRD KKA, Kepala Perangkat Daerah, Kemenag KKA, Camat Siantan Utara, PKK, Kepala Desa se Kecamatan Siantan Utara.

Arthur


Bupati KKA, Abdul Haris, SH foto bersama usai peresmian MTQ.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-1 tingkat Kecamatan Siantan Utara tahun 2020, secara resmi dibuka oleh, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas,  Abdul Haris, SH Senin (27/01 /2020) malam di Lapangan Sepak Bola Desa Mubur Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

MTQ ini mengusung tema "Menjadikan Al-Qur'an sebagai ciri generasi muslim yang inovatif dan berakhlakul karimah" dengan beberapa cabang yang diperlombakan yaitu, cabang Tilawah,Tartil putra-putri, Hifzil Quran dan Sarhil Quran.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH mengatakan bahwa dengan melihat antusiasme serta kelompok masyarakat dalam mengikuti kegiatan MTQ adalah sebagai bukit bentuk kemeriahan acara ini.

"Semoga kekompakan ini mesti dipertahankan secara terus-menerus, suatu kesuksesan tidak akan bisa diraih tanpa ada pertolongan serta bantuan dari orang lain", kata Abdul Haris, SH

Dikatakan Haris, Dengan terselenggaranya kegiatan ini masyarakat dapat selalu menjalin silaturahmi menjaga kekompakan dalam berinteraksi sosial. MTQ Ini dilaksanakan bertujuan untuk mensyiarkan ayat suci AL - Qur'an yang kita harapkan menjadi sinar dan pegangan dalam kehidupan.

"MTQ ini salah satu syiar ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita harapkan dapat menerangi kehidupan kita," katanya

Bupati berharap dengan terlaksana kegiatan MTQ ini dapat menumbuhkan bibit, bakat serta generasi baru sebagai Qori dan Qoriah terbaik di Kecamatan Siantan Utara sehingga dapat mewakili Kabupaten Kepulauan Anambas baik di tingkat kabupaten maupun provinsi

Sementara itu Camat Kecamatan Siantan Utara, Tarmizi, S.Pd.SD mengatakan, suksesnya acara ini tidak terlepas dari dukungan dari seluruh masyarakat di Kecamatan Siantan Utara.

Ia juga mengapresiasi atas partisipasi masyarakat pada kegiatan ini yang di motori oleh para Kepala Desa dan panitia pelaksana Kecamatan Siantan Utara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini.

Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 27 s.d 30 Januari 2020 bertujuan untuk memelihara, mengembangkan pengetahuan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an serta sebagai ajang seleksi dalam rangka mencari bibit Qurani yang diharapkan bisa mewakili kafilah Kecamatan Siantan Utara pada MTQ tingkat kabupaten kepulauan Anambas.

"Kegiatan ini telah melalui beberapa rangkaian yakni pawai ta'aruf yang diikuti oleh kafilah-kafilah, staf desa, dan seluruh sekolah yang berada di Kecamatan Siantan Utara ini," jelasnya menghakiri.


Arthur


Mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana, Erlina saat Melaporkan ke Ombudsman Perwakilan Kepri. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus perkara laporan mantan Direktur Utama, Erlina ke Ombudsman Perwakilan Kepri, kini bergulir ke Ombudsman RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Pusat. Hal itu diketahui berdasarkan surat tembusan Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) ke pelapor Erlina, dengan Nomor surat tembusan B/141 LM.23 K3/1/2020, tertanggal 21 Januari 2020, ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, Ph.D.

Kuasa Hukum mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana (Erlina), Manuel P Tampubolon mengatakan, bergulirnya laporan klienya ke OJK RI Pusat berdasarkan tembusan surat Ombudsman Republik Indonesia kepadanya.

"Tembusan surat Ombudsman RI sampai ke kami tanggal 24 Januari 2020," kata Manuel P Tampubolon, Senin (27/1-2020) di Kantornya.

Kemudian dalam surat tembusan Ombudsman RI, kata Manuel P Tampubolon, bahwa adanya laporan Erlina mengenai dugaan penundaan berlarut oleh OJK Kepri terkait belum adanya tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana disektor keuangan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT BPR Agra Dhana. Dimana Erlina dipaksa oleh jajaran Direksi untuk mangembalikan dana yang diduga hasil penggelapan sebesar Rp. 929.853 879, hingga jajaran dan Direksi BPR Agra Dhana mengancam melaporkan ke Polisi.

"Menindaklanjuti laporan klien saya. Ombudsman Perwakilan Kepri telah meminta keterangan atau klarifikasi OJK Kepri pada hari Rabu, 4 Desember 2019. Menurut pihak OJK Kepri, mereka telah melakukan tindak lanjut, dengan mengirimkan nota Dinas kepada Kepala Derpartemen Hukum OJK RI dengan Nomor ND-263/JO.0502/2018, tertanggal 13 juli 2018," ujar Manuel P Tampubolon.

Selanjutnya, terang Manuel P Tampubolon, pada tanggal 1 Agustus 2018, OJK Kepri mendapat balasan dari Departemen Hukum OJK RI melalui surat nomor ND-754/MS 513/2018 perihal tanggapan permintaan pendapat hukum dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Kepri, yang pada intinya disampaikan bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak menyampaikan informasi atau laporan kepada OJK terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Satuan Kerja yang berwenang melakukan tindak lanjut atas informasi atau laporan dugaan tindak pidana yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan adalah Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Selanjutnya, terkait dengan surat nomor ND-754/MS.513/2018, OJK Kepri kembali mengirimkan surat nomor: ND-308/KO.0502/2018 kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 9 Agustus 2018. Namun hingga saat dilakukan permintaan penjelasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, OJK Kepri belum mendapatkan tanggapan surat tersebut.

Karena itu, kata Manuel P Tampubolon,
dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan berkepastian hukum, Ombudsman Republik Indonesia meminta penjelasan kepada kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

"Ini pertanyaan Ombudsman RI Kepada kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK," ujar Manuel P Tampubolon.

1. Bagalmana prosedur penyelesaian laporan yang dilakukan oleh OJK dalam
menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)?

2. Bagaimana hasil tindaklanjut penyelesaian pengaduan Sdr Erlina yang ditangani oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otaritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengenai dugaan penundaan berlarut terkait perkara tindak pidana disektor keuangan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT BPR Agra Dhana.

3. Apa kendala OJK dalam menindaklanjuti laporan Sdr. Erlina.

4. Apakah OJK telah menyampaikan kepada Sdr. Erlina terkait pengaduan yeng telah disampaikan sebagaimana angka 2 (dua) di atas.

Sebagai wujud pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) b da Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman mengharapkan OJK RI dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut.

"Ombudsman RI memberikan waktu paling lambat 14 hari sejak diterimanya surat permintaan klanfikasi ini. Dan kami mengucapkan apresiasi terhadap Ombusdman Kepri. Bahwa surat laporan kami sudah bergulir ke pusat Ombusdman RI dan OJK RI," tutup Manuel P Tampubolon.


Alfred


Peserta STQ Tingkat Desa. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Desa Batu Limau menggelar seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Desa. Kegiatan tersebut berlangsung meriah yang diikuti seluruh warga Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten karimun, Senin (27/01/2020).

Kepala Desa Zazali mengatakan, kegiatan STQ ini merupakan ajang silaturahmi kepada seluruh masyarakat Desa Batu Liamu. Khususnya dalam mendukung serta mensukseskan sejumlah program keagamaan yang digulirkan Bupati Karimun.

"Melalui kegiatan STQ Tingkat Desa, kita ingin program mengaji dapat terus di tingkatkan di kalangan Desa Batulimau ini. Saya bersyukur kegiatan STQ ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat Desa Batu Limau,” katanya.

Zazali juga menuturkan, adapun cabang-cabang yang di perlombakan di antaranya Tartil putra/putri. Dan jumlah peserta sebanyak 16 orang, kemudian Tilawah anak-anak Putra/Putri berjumlah 13 Orang Tilawah remaja dan dewasa berjumlah 6 Orang.

"Saya berharap, melalui seleksi Tilawatil Quran ini. Semoga pengetahuan yang diperoleh bukan hanya untuk mempertunjukkan kemahiran, tetapi lebih dari itu, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah serta mencintai Al-Qur’an sepenuh hati. Dan kegiatan ini juga merupakan upaya Desa membantu pemerintah untuk menjaring bibit-bibit sebagai Qori dan Qoriah terbaik untuk ajang kompetisi ketingkat tingkat seterusnya," ujarnya.

Turut hadir dalam acara STQ tingkat Desa batu limau Camat Ungar Suzandra S.STP, Setcam Ungar Pahaman Zakya,lurah Alai Zulfakar, kades Sei.Buluh Raji'i

Ahmad Yahya


Penekanan sirine, Peluncuran Pilkada Anambas Tahun 2020.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar di Lapangan Bola Sulaiman Abdullah, Tarempa, Jumat Malam (24/01/2020). Disaksikan khalayak ramai masyarakat Kepulauan Anambas.

Ketua KPU Kabupaten Kepuluan Anambas (KKA), Jufri Budi, SE, dalam laporannnya, pada acara tersebut  menyampaikan bahwa, untuk tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2019 yang lalu, KKA mampu meraih prestasi sebagai kabupaten yang melaksanakan Pemilu secara berintregritas.

“Anambas pada tahun 2019 yang lalu, meraih sebagai kabupaten yang melaksanakan Pemilu Berintegritas  untuk tingkat Provinsi Kepri,” ucap Budi.

Untuk tahun ini Budi menyebutkan bahwa, pihaknya akan menjaga prestasi tersebut. KPU kata dia, siap melaksanakan dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Anambas tahun 2020 ini dengan baik serta menjaga demokrasi agar berlangsung kondusif.

“Kita siap menjalankan dan menyukseskan Pilkada Anambas tahun ini serta menjaga demokrasi agar berjalan kondusif,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung S, ST mengutarakan bahwa, tingkat partisipasi pemilih masyarakat Anambas pada tahun 2019, mencapai 82 persen.

“Tingkat partisifasi pemilih di Anambas mencapai 82 persen. Suatu pencapaian yang baik.” sebut Widiyono.

Widiyono juga menginformasikan bahwa, untuk  pemilihan tahun ini akan menggunakan e- rekap, satu sampai 2 hari. Rekap tersebut kata dia, akan difoto dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem.

“Pemilihan tahun ini sudah menggunakan e-rekap. Sebuah perubahan ke arah teknologi. Ini sangat efesien. Bagi daerah yang belum mempunyai jaringan internet, diupayakan agar bisa mendapatkan jaringan,” terangnya.

Masih di kesempatan itu, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH, dalam sambutannya mengharapkan
agar prestasi dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya yang diraih KKA, hendaknya dapat dijaga dan dipupuk dengan baik.

“Prestasi yang diraih Anambas sebelumnya, harus mampu dijaga dan dipupuk dengan baik. Keberhasilan ini tentunya atas berkat kerjasama dari semua pihak terkait dan masyarakat Anambas,” ujar Haris.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas tambah Haris, akan memberikan perhatian khusus dalam Pilkada tahun 2020 ini. Pihaknya saat ini tengah mencari regulasi yang tepat untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada tim yang bekerja di lapangan agar ada jaminan perlindungan jika terjadi sesuatu hal.

“Saat ini kita masih mencari regulasi yang tepat untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada tim Panwaslu di lapangan,” jelasnya.

Acara ditutup dengan penekanan sirine secara simbolis secara bersama-sama, sebagai tanda dimulainya Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan. Artis Liga Dangdut Indonesia (LIDA) Yulia dan Ona Satra.


Arthur


saat Rakor bersama Bupati KKA dengan BNPP.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang terlibat langsung dalam program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas), saat ini tengah melakukan survey ke sejumlah titik lokasi yang akan menjadi rute kunjungan kementerian dalam pelaksanaan Gerbangdutas Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kunjungan kepada sejumlah titik lokasi itu, terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tim Gerbangdutas BNPP, yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat (24/01/2020).

Melalui press release Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebar via Grup Whatsapp, Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Tias, menjelaskan tim BNPP telah melakulan survei dan kunjungan pada beberapa lokasi untuk melihat langsung lokasi-lokasi yang akan menjadi rute kunjungan dari tamu kementerian. Lokasi tersebut, nantinya akan menjadi lokasi pelaksanaan Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Dalam melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi tersebut, kami bagi menjadi tiga tim, satu tim melakukan kunjungan ke lokasi di Kecamatan Palmatak dan dua tim di Kecamatan Siantan,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, Gerbangdutas akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 ini, kegiatan tersebut akan dihadiri sejumlah tamu dari beberapa Kementerian.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH meminta kepada segenap tim yang terlibat secara langsung agar, dalam melakukan tahapan-tahapan persiapan kegiatan tersebut harus direncanakan semaksimal mungkin agar nantinya dapat terlaksana dengan baik.

“Oleh karena itu saya mengajak keseriusan kita bersama supaya ini betul-betul dikonsenkan terkait apa saja yang harus kita persiapkan, baik itu fisik maupun non fisik yang lazimnya kita selama ini kita lakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan kepada OPD yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan titik lokasi kunjungan tamu nantinyata agar segera di selesaikan selambat-lambatnya H-5.

Arthur


Plt Gubernur Kepri, Isdianto
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Plt Gubernur Kepri, Isdianto berharap pembangunan jembatan penghubung Batam dengan Bintan sudah bisa dilakukan pada 2021 mendatang. Saat ini proyek Rp 7 triliun tersebut sedang dihitung pembagian penggunaan anggarannya.

“Pak Presiden, Kementerian PUPR juga sudah ngomong, yang lain sudah ngomong, tinggal waktunya saja. Tapi kalau feeling saya, kita 2021 itu sudah mulai nampak. Inikan makan anggaran yang cukup besar. Kita tak tahu anggaran ini APBN atau KPPU (swasta),” ujar Isdianto, Kamis (23/1).

Diperkirakan anggaran Rp 7 triliun tersebut akan dibagi antara APBN dan dana swasta. Namun hingga kini belum tahu berapa pastinya pembagian tersebut.

“Kemarin saat bertemu di Menko Maritim juga, ada salah satu Dirjen dari Bappenas yang menyampaikan kemungkinan akan sharing antara APBN dan KPPU (swasta). Saya kira karena belum ketemu saja angkanya berapa-berapa,” sebut Isdianto.

Diharapkan pada 2021 mendatang pembangunan proyek jembatan Batam dan Bintan tersebut sudah akan dimulai. “2021 bisa peletakan batu pertama dan langsung konstruksi. Kejarnya sebenarnya di 2020 ini sudah peletakan batu pertama, jadi 2021 sudah bisa jalan,” terang Isdianto.

Sebelumnya sudah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi tapak-tapak jembatan. Rabu (22/1) kemarin, Isdianto juga sudah melakukan dengar pendapat bersama DPR RI terkait pembangunan jembatan ini.

Sumber: Kepriprov.go.id



Anggota DPR RI, Sturman Panjaitan Bersama Pendiri Toga Pakpahan, Sahat Pakpahan. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Punguan Raja Pakpahan, Boru, Bere dan Ibebere se-Kota Batam gelar pesta Bonataon di gedung Serbaguna Gereja HKBP Estomihi Bengkong, sekaligus pelantikan pengurus baru Toga Pakpahan tahun 2020, Minggu (19/1-2020).

Ketua Umum Toga Pakpahan yang dilantik adalah, Ketua Umum, T. Pakpahan/Br. Hasibuan, Sekretaris Umum, S. H. Marpaung/Br. Pakpahan, dan Bendahara Umum, M. Manurung/Br. Pakpahan.

Fhoto Bersama Pengurus Baru Toga Pakpahan dengan Sturman Panjaitan. 
Kemudian acara pesta Bonataon tersebut, dengan Tema yang diambil dari Pasalmen 133:1 "Ende hananakok sian si Daud. Ida ma denggan na i, dohot sonangnai, molo tung pungu sahundulan angka namarhahamaranggi".

Sub Tema: Marhite Pesta Bonataon on, Saroha Sapikkiran ma Hita Pamajuhon Pomparan ni Oppungta Toga Pakpahan, Boru, Bere dohot Ibebere na adong di Kota Batam on.

Pengurus Baru Toga Pakpahan Tahun 2020.
Kata sambutan Ketua Umum Toga Pakpahan, T. Pakpahan mengatakan, marilah kita saling bergandengan tangan, untuk memajukan Toga Pakpahan ini. "Saya mengajak pengurus, baik itu pengurus sektor wilayah, supaya terus menjaga dan saling bergenggaman tangan untuk memajukan Toga Pakpahan Kota Batam," kata Ketum, T. Pakpahan.

Dan dalam acara pesta Bonataon Toga Pakpahan tersebut, juga hadir, anggota DPR RI, Mayor Jenderal TNI Mar (Purna) Sturman Panjaitan, S.H, Ismeth Abdullah.

Fhoto Bersama. 
Dalam kesempatan itu, Ismeth Abdullah meminta doa kepada punguan Toga Pakpahan Kota Batam, supaya diberikan kesehatan dan jasmani. "Mari kita sama-sama mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita sehat semuanya," ujarnya.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Mayor Jenderal TNI Mar (Purna) Sturman Panjaitan, yang disampaikan oleh pendiri Toga Pakpahan, Sahat Pakpahan.

"Kami dari Toga Pakpahan mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak anggota DPR RI, Sturman Panjaitan. Karena beliau telah menyempatkan diri untuk hadir di pesta Bonataon Pakpahan ini," kata Sahat Pakpahan.

Selanjutnya, kata Sahat Pakpahan, dalam hal ini juga, beliau (Sturman Panjaitan) juga mengundang kita untuk hadir dalam acaranya resepsi pernikahan, pada tanggal 20 Februari 2020 nanti. "Marilah kita sama-sama menghadirinya," kata Sahat Pakpahan.

Kemudian, Sahat Pakpahan juga menyampaikan, supaya Toga Pakpahan se-Kota Batam ini dapat membangun ke kompakan, tanpa adanya memilah-milah yang lain.

"Kompaklah kita semuanya, dan saling bergenggaman tangan," tuturnya.


Alfred 


Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Jelang perayaan Imlek, Polda Kepri dan jajaranya mengerahkan 1.327 Personel dalam rangka pengamanan di tempat ibadah Kelenteng dan Vihara. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., dalam prees realisnya, Kamis (23/1-2020).

Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., sebanyak 153 kegiatan ibadah di 121 vihara/kelenteng yang ada diwilayah Kepulauan Riau dilakukan pengamanan terdiri dari Personil Polri, TNI dan Stakeholder dengan rincian kegiatan pengamanan sebagai berikut:

1. Pengamanan di wilayah Polresta Barelang terdapat 40 kegiatan ibadah di 30 Vihara/Klenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 417 Personel terdiri dari 334 personel Polresta Barelang, 52 Personel Dit Samapta Polda Kepri, 21 Personel PHH Satbrimob Polda Kepri dan 10 Personel Gegana Satbrimob Polda Kepri.

2. Pengamanan di wilayah Polres Tanjungpinang terdapat 27 Kegiatan ibadah di 26 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 240 Personel Polres tanjungpinang.

3. Pengamanan di wilayah Polres Bintan terdapat 25 Kegiatan ibadah di 25 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 102 Personel Polres Bintan.

4. Pengamanan di wilayah Polres Karimun terdapat 32 Kegiatan ibadah di 20 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 437 personel terdiri dari 377 personel Polres Karimun, 20 Personel PHH Satbrimob Polda Kepri dan 40 Personel TNI.

5. Pengamanan di wilayah Polres Lingga terdapat 18 Kegiatan ibadah di 14 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 53 Personel Polres Lingga.

6. Pengamanan di wilayah Polres Natuna terdapat 8 Kegiatan ibadah di 4 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 43 personel terdiri dari 35 Personel Polres Natuna, 6 Personel TNI dan 2 Personel Dishub.

7. Pengamanan di wilayah Polres Anambas terdapat 3 Kegiatan di 2 Vihara / kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 35 Personel Polres Anambas.

Kemudian Polda Kepri dan jajaran bersama TNI akan melaksanakan kegiatan patroli bersama di setiap lokasi serta melaksanakan Sterilisasi ditempat ibadah oleh Subden Gegana Polda Kepri guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Imlek.

"Dihimbau juga kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri, dalam rangka perayaan Imlek pada tahun ini marilah bersama-sama menjaga dan memelihara keamananan serta ketertiban. Bersama kita jaga solidaritas dan toleransi antar umat beragama tutup Kabid Humas polda Kepri," ujarnya.


Red


Kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Terpilih kembali jadi Kepala Desa. Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra lantik kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi dari hasil Pilkades serentak di tahun 2019. Pelantikan Kepala Desa tersebut, didampingi Camat Siantan Riorizal, bertempat di Balai Desa Terempa Barat. Rabu (22/1-2020).

Wabup Anambas, Wan Zuhendra dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang telah berhasil dan sukses dalam penyelenggaraan Pilkades serentak.

"Selamat atas pelantikan Kepala Desa yang dilantik hari ini. Semoga bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat terkhusus di wilayah yang dipimpinnya," ujar Wan Zuhendra.

Wabup juga berharap kepada Kepala Desa terpilih untuk bekerja dan merealisasikan program-program desa, dan kerja nyata untuk masyarakat.

"Kepala Desa haruslah sering berkoordinasi bersama perangkatnya dengan melakukan musyawarah dalam membuat keputusan, karena seorang pemimpin harus siap," tegas Wan Zuhendra.

Ditempat terpisah saat diwawancarai awak media expossidik, Kepala Desa Terempa Barat terpilih Asmarandi mengatakan, siap menjalankan tugas yang diembankan kepadanya.

"Dengan dipilihnya saya sebagai Kepala Desa hari ini, berarti saya harus siap dan akan menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada saya dengan sebaik-baiknya. Dan untuk membangun Desa ini, saya akan selalu bekerja sama dengan BPD, perangkat desa serta masyarakat Terempa Barat," kata Asmarandi menghakiri.


Arthur


Kapolres Anambas, AKBP. Cahyo Dipo Alam. SIK. saat menandatangi MoU disaksikan Bupati KKA, Abdul Haris, SH.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melakukan penandatangan MoU Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Kepolisian Resor Kepulauan Anambas di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasir Peti, Rabu (22/01/2020).

Data terhimpun penandatangan tersebut tentang koordinasi aparat pengawas Intern Pemerintah dengan kepolisian terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penanganan permasalahan dana desa.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan rapat evaluasi kegiatan saber pungli Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2019, dan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2020 serta penyerahan penghargaan oleh Bupati Kepulauan Anambas.

Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Anambas, Kompol. H. Rafizal Amin, S.H dalam laporannya menyampaikan untuk tahun 2019, Saber Pungli di Anambas sudah berjalan dengan baik,

“Untuk provinsi kepulauan Riau, kita mendapatkan peringkat ke 3 dibawah Batam dan Bintan, dan pada tahun 2019 UPP Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Anambas sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 348," ungkap Rafizal Amin.

Lanjut Rafizal, dan rencana kegiatan Saber Pungli Tahun 2020 sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah.
Ada beberapa hal yang menjadi kausial dicanangkan oleh, UPP Provinsi Kepri yaitu kegiatan yang berkaitan dengan monitoring, ada 7 OPD yang menjadi perhatian pada Saber Pungli yaitu, Disnaker PTSP, Dinkes, Disdukcapil, Disdikpora, Dinas PU, Disperindagkop, Kecamatan, Kemenag.

“Ini adalah bentuk dari pelayanan publik sehingga pelayanan publik ini menjadikan hal-hal yang sangat rawan terjadinya pungutan-pungutan yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang,” Jelasnya.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH mengatakan dengan kerja sama yang baik seluruh stakeholder mesti jalani bersama agar bagaimana pelayanan itu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Abdul Haris menyebutkan aturan mengenai Saber Pungli bukan berarti membatasi kita dalam hal berbuat sesuatu, tetapi meluruskan kita untuk suatu kebaikan dalam pekerjaan sehingga dengan adanya pengawasan seperti ini mudah-mudahan semakin hari lebih baik dalam suatu pekerjaan.

“Insyaallah dengan adanya kerja sama yang baik ini, saya berharap terus terjaliin sehingga akan tumbuhlah suatu pelayanan yang maksimal,” ucap Haris.

Hadiri dalam acara tersebut Kapolres Kepulauan Anambas, Wakapolres Kepulauan Anambas, Lanal Tarempa, Koramil 02 Tarempa, Cabjari Tarempa, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.


Arthur


foto dari kiri gambar nomor 3, Jupri Budi, Ketua KPU- KKA beserta sekretaris dan kepala devisi Komisioner KPU-KKA.
ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulaun Anambas (KKA) menggelar acara, Focus Group Discussion dengan media massa cetak dan elektronik yang ada di Anambas.

Kegiatan yang diadakan KPU tersebut mengenai tentang, tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Anambas, yang diadakan di Anambas Inn. Senin (20/01/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan karena sudah mendekati hari, bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati. Maka dengan acara forum group discussion ini digelar agar seluruh elemen masyarakat mengetahui informasi tahapan-tahapan Pilkada khususnya rekan-rekan media, demikian dikatakan Jupri Budi, Ketua KPU-KKA disaat menyampaikan kata sambutannya.

"Jadi kami mohon nanti kepada rekan -rekan media untuk konfirmasi sebelum berita diterbitkan. Khususnya berita tentang tahapan penyelanggara Pemilu. Jangan sampai terjadi kekeliruan informasi. Kami telah bagikan buku saku tentang tahapan Pilkada, “sebut Jupri Budi.

Ia juga mengapresiasikan dukungan media dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak tahun lalu di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“KPU sudah beberapa kali mengadakan pertemuan bersama media. Ini terus dilakukan agar hubungan silaturahmi semakin erat,” cetusnya.

Selain media, turut dihadiri juga dari pihak Polres Kepulauan Anambas, Bakesbangpol Kepulauan Anambas.


Arthur


Aksi Demo Aliansi Serikat Buruh Kota Batam di Luar Pagar Gedung DPRD Kota Batam. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aksi demo ribuan Aliansi serikat pekerja buruh yang tergabung dari FSPMI, SBSI dan FPBI diluar pagar gedung DPRD Kota Batam menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, Senin (20/1-2020).

Dalam aksi demo buruh tersebut, mereka menyampaikan, bahwa ada beberapa faktor, yang salah satunya adalah tenaga kerjaan yang akan digodok dalam RUU Omnibus Law tersebut adalah sebagai bentuk pembodohan dijaman modern ini.

"RUU Omnibus Law adalah pembodohan. Dimana RUU yang sudah baik seharusnya lebih baik, bukan dicoreti dengan UU yang mengkebiri buruh di Kota Batam atau buruh Undonesia secara umumnya. Dengan secara tegas, kami buruh Kota Batam menolak RUU Omnibus Law, dan meminta pemerintah pusat membatalkan RUU Omnibus Law," kata salah seorang buruh dalam orasinya.

Selain menolak RUU Omnibus Law, parah buruh dalam orasinya menyampaikan, iuran BPJS Kesehatan telah dinaikkan dimulai bulan Januari 2020. Dimana pada tahun 2019 Pemerintah Pusat menyatakan, dan berjanji tentang kenaikan iuran BPJS hanya di kelas I.

"Nayatanya dalam praktek, BPJS Kesehatan kelas I, II dan III telah dinaikkan. Oleh karena itu kami secara tegas menyatakan, menolak kenaikan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Kemudian, para buruh juga meminta kepada pimpinan pemerintah daerah Kota Batam dan DPRD Kota Batam untuk dapat mempasilitasi aliansi serikat buruh Kota Batam perundingan UMSK tahun 2020. Sebab tahun 2019, UMSK kota Batam sudah ditelan bumi. Dimana menurut para buruh, pengusaha-pengusaha tidak pernah mau berunding.

"Maka kami sebagai aliasi serikat buruh kota batam, meminta walikota batam sebagai perpanjangan tangan yang dapat mengambil jalan tengah, kami memohon supaya mempasilitasi perundingan ini. Kami tidak pernah mau capek-capek seperti ini, menyampaikanya aspirasi setiap tahun. Oleh Karen itu, kami berharap kepada pimpinan pemerinta kota Batam dan DPRD Kota Batam untuk mendengarkan jeritan kami serikat aliansi buruh sebagai masyarakat kota batam, hingga perdebatan ini tidak ada setiap tahunya," tuturnya.



Alfred


Aliansi Serikat Buruh Lakukan Demo di Luar Pagar DPRD Kota Batam. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ribuan massa serikat buruh Kota Batam yang tergabung dari aliansi, yakni dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Forum Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Batam, Senin (20/1-2020)

Aksi demo aliansi buruh tersebut, terlihat kesal, dikarenakan para buruh dibatasi untuk menyampaikan aspirasinya yaitu di luar pagar gedung DPRD Kota Batam. Kemudian, dalam spanduk buruh juga bertuliskan "Pak Jokowi Tolong Dengar Suara Buruh" dan RUU Cilaka Sah = OTW Kesengsaraan Buruh.

"Biasanya kita menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD Kota Batam, bukan diluar pagar gedung ini, tepatnya di pinggir jalan. Ada apa ini, apakah ketika buruh menyampaikan aspirasi sudah di batasi?," kata salah seorang buruh saat menyampaikan orasinya di atas mobil.

Lanjutnya, hari ini kami buruh akan menyampaikan beberapa isu dan tuntutan yang harus buruh sampaikan. Baik tuntutan isu secara Nasional ataupun isu secara daerah. Adapun beberapa poin tuntutan buruh yaitu,


  • Kami aliansi serikat pekerja atau serikat buruh Kota Batam menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Adapun RUU tersebut adalah, adanya pengelabuan beberapa Undang-Undang yang dilebur menjadi satu.
  • Isu Nasional juga, dan ini jadi tatapan pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Dimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan di bulan Januari 2020. 2019 Pemerintah Pusat menyatakan, dan berjanji tentang kenaikan iuran BPJS hanya di kelas I.
  • Isu daerah Kota Batam, kami minta kepada Wali Kota Batam. Kami serikat pekerja atau aliansi buruh Kota Batam meminta untuk segera mempasilitasi perundingan UMSK tahun 2020. Sebab tahun 2019, UMSK Kota Batam sudah ditelan bumi.
  • Kami meminta pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam untuk memanggil SKPD, pengusaha dan serikat pekerja buruh kota Batam untuk menetapkan audensi, memberikan solusi bahwa adanya perdebatan setiap tahun yaitu masalah UMS.
  • Kami mendesak dan memindaklanjuti adanya pengawalan dari DPRD Kota Batam terkait realisasi adanya pengadilan hubungan industrial di kota Batam. Sebab pengadilan industrial tanjungpinang akan dipindahkan ke Senggarang.


Hingga sampai saat ini, ribuan serikat buruh masih melakukan aksi demo di luar pagar kantor DPRD Kota Batam, dan dikawal oleh ratusan personil Polisi dan Pamong Praja (Satpol PP)


Alfred


Silaturahim Plt Gubernur Kepri Dengan Penggerak Posyandu. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Bertempat di Aula Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Sabtu 18 Januari 2020, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto menggelar silaturahmi bersama 1000 kader penggerak Posyandu Kecamatan Batu Aji dan Sagulung, Kota Batam.

Hadir juga dalam acara tersebut anggota DPRD Provinsi Kepri Irwansyah. Kegiatan silaturahmi ini sekaligus penyerahan baju seragam kepada 1000 kader penggerak Posyandu gabungan dua kecamatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Isdianto menyampaikan bahwa Posyandu telah mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti stunting, gizi buruk, busung lapar, persoalan kesehatan ibu-anak, dan lain-lain.

“Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota harus terus mendukung peran Posyandu sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah,” kata Isdianto kepada wartawan.

Isdianto juga berharap agar kader PKK dan penggerak Posyandu bisa bersinergi dengan semua komponen masyarakat. Dan,dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk keberlangsungan program di Posyandu mulai dari RT/RW, Kades/Lurah, Camat hingga Kepala Daerah.

“Sinergi antar semua pihak sangat penting untuk keberlangsungan program posyandu. Peran posyandu juga harus lebih meluas, tidak hanya pada permasalahan kesehatan saja. Tapi pada sektor pendidikan, layanan informasi publik, pendampingan masyarakat, dan lain-lain,” terangnya.

Sementara itu, Kordinator kegiatan silaturahmi, Rika Aprilia menyampaikan, kelader penggerak Posyandu dari dua Kecamatan yakni Batu Aji dan Sagulung ini menggelar acara gabungan sebagai upaya mempererat kebersamaan antar kader agar ke depan bisa semakin baik dan kompak.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur Isdianto di acara kami, sebagai kader penggerak Posyandu tentu kami sangat bangga atas kehadiran langsung beliau di acara tersebut, semoga ke depan Bapak bisa membangun Kepri semakin maju,” kata Rika.

Soal bakal majunya Isdianto sebagai calon Gubernur Kepri 2020 nanti, Rika menyatakan, jika Isdianto maju sebagai calon Gubernur Kepri, pihaknya beserta gabungan kader penggerak siap untuk mendukung.

“Kami dari 1000 kader penggerak Posyandu Kecamatan Batu Aji dan Sagulung, Insyallah amanah dan siap membantu sekaligus mendukung Bapak Isdianto untuk maju sebagai calon Gubernur Kepri,” pungkasnya.


(***)


Bupati Karimun Salami Warga Saat Mengunjungi Rumah Warga yang Direhab. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Kunjungan Safari Jumat, Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. di Masjid Jami Batu Limau Kecamatan Ungar yang di sejalankan dengan Peninjauan Lokasi Rehab Rumah yang di programkan oleh Kementrian Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, meninjau Kantor Desa Batu Limau dan Desa Sungai Buluh serta mengunjungi nelayan se-Kecamatan Ungar, Jumat (17/1/2020 ).

Adapun rehab rumah ini terlaksana melalui APBN 2019 melalui Kementrian Perumahan dan Kebersihan sebayak 151 rumah dengan anggaran 1 rumah berkisar 15 juta melalui Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Rafiq mengatakan, bantuan Pemerintah ini di berikan berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam Pembangunan/Peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Kunjungan Rafiq Karimun ke Kantor Desa adalah semata-mata untuk memberikan motifasi dan masukan mengenai penggunaan anggaran Desa yang di berikan kepada Desa.

"Pemerintah dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak dalam pembangunan untuk Desa-Desa yang berada di Kabupaten Karimun, di karenakan untuk pembangunan di Desa, anggaran sudah di serahkan langsung ke Desa dan di kelola langsung oleh Desa," kata Rafiq.

"Saya berpesan kepada Kepala Desa dan seluruh staf  Desa agar  penganggaran Dana Desa  nantinya dapat di nikmati untuk seluruh masyarakat Desa Batu Limau ini," pesan Rafiq kembali.

Selanjutnya  Rafiq beserta rombongan langsung mengunjungi sekelompok nelayan Kecamatan Ungar yang di Ketuai oleh Bapak Yusuf, bertujuan mencari beberapa pendapat yang nantinya akan di usulkan untuk Sarana dan Prasarana Kelauatan yang berada di Kecamatan Nantinya

"Untuk itu, saya memperkenalkan Kepala dinas yang baru saja di lantik yang bertujuan agar nantinya dapat berkoordinasi dengan baik antara Dinas Kelautan dengan Kelompok Nelayan yang berada di Kecamatan Ungar ini," kata Rafiq.

Turut mendampingi Bupati Karimun Asisiten I, II, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kadis Perikanan, Kadis PUPR, Kabag Kesra, Kabag Tapem, Kabag humas, Camat Ungar dan Beberapa Tokoh Masyarakat.


Ahmad Yahya


Pembacaan Eksepsi Terdakwa Nasran bin Alex oleh PHnya. 
HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Penasehat Hukum (PH), terdakwa Nasran bin Alex kasus perkara pemalsuan surat lahan Kampung Tua Seranggon, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, bacakan eksepsi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (14/1-2020).

Dalam eksepsi terdakwa yang dibacakan tim PH terdakwa, Mustari, SH, Nofita Putri Manik, SH, Haliyana, SH dan Eko Kurniawan, SH mengatakan, keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Rizki Harahap, yang didakwa Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana, pasal 385 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Dimana menurut Tim PH terdakwa, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disinpulkan dari surat-surat pemeriksa/penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan didepan persidangan pengadilan.

"Berdasarkan hasil supervise dan aksaminasi khusus maupun hasil penelitian terhadap laporan pengaduan masyarakat, penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya menunjukkan tren yang meningkat," kata Nofita, saat membacakan eksepsinya terdakwa.

Kemudian, lanjutnya, bahwa kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan meggiurkan, sehingga sangat berpotensi kasus-kasus tanah yang ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik dikalangan oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus. Terdapat indikasi, dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata, dipaksakan dan direkayasa menjadi pidana dengan menggunakan pasal Pasal 170, 263,266, 378,385, 406 KUHP.

Selain itu, kata Nofita, terdakwa telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batam terkait kepemilikan atas lahan seluas 5 hektar yang terletak di Kampung Tua Seranggon RT X RW 13, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong adalah merupakan ahli waris dari Alex bin Ibrahim (alm) yang diwariskan kepada Nasran bin Alex dan Amiruddin bin Alex.

"Karena itu, persoalan yang terjadi pada terdakwa adalah persoalan tanah dengan pihak PT. Pesona Bumi Barelang dan PT. Arnada Pratama Mandiri, seharusnya kepemilikan tanah tersebut, haruslah dibuktikan atau diselesaikan terlebih dahulu persoalan status kepemilikan tanahnya. Sehingga persoalan pidana yang saat ini bergulir di PN Batam haruslah di pending/ditangguhkan sampai dengan adanya putusan perdata untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut dan berkekuatan hukum tetap," ujar Nofita.

"Oleh karena itu, kami Penasehat Hukum terdakwa sangatlah beralasan hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebagaimana dalam peraturan Mahkama Agung Nomor 1 tahun 1956," tutur Nofita Kembali.

Untuk itu, dalam eksepsi terdakwa. Tim PH terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memberikan 'Putusan Sela' yaitu:

1. Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa Nasran bin Alex untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan oleh karenanyalah dakwaan tersebut batal demi hukum, atau
3. Menyatakan untuk menghentikan atau menangguhkan proses persidangan pidana nomor: 995/Pid.B/2019/PN.BTM yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan perdata register perkara Nomor: 01/PDT.G/2020/PN.BTM yang berkekuatan hukum tetap.


Alfred


Fhoto Plt Gubernur Kepri dan Wakil Bupati Karimun saat Panen Padi. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Isdianto, MM. didampingi Wakil Bupati Karimun, H. Anwar Hasyim, M.Si. menghadiri Acara Panen Padi, dalam kegiatan Pengembangan Pola Tanam untuk Mendukung Peningkatan IP di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Barat, Senin (13/1/2020).

Pada kesempatan itu, Isdianto mengatakan, luas keseluruhan lahan tanaman padi tersebut sekitar 11, 5 Ha dan luas lahan padi yang di Panen adalah sekitar 6,0 Ha.

"Varietas padi yang ditanam adalah batang piaman dengan produktivitas hasil ubinan : 2.024 ton gabah kering panen," kata Isdianto.

Disamping itu, dalam pertemuan Kegiatan Panen padi kali ini, kelompok tani meminta bantuan kepada Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berupa mini traktor, hand traktor, cultivator, mesin pompa air, alat perlengkapan bagi penyuluh pertanian dan sarana produksi pertanian yang akan direalisasikan pada Tahun 2021 nanti.

Disela-sela kegiatan tersebut, Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Wakil Bupati Karimun mencoba menggunakan alat panen padi yaitu  Combine Harvester merupakan bantuan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Sebanyak 1 unit.

Isdianto di dampingi Wakil Bupati Karimun dilanjutkan dengan berdialog ke petani Telok Radang Kecamatan Kundur Barat.


Ahmad Yahya


Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto. 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dengan ditandatanginya pakta integritas anti narkoba yang dilakukan oleh seluruh pejabat lingkungan Pemprov Kepri, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Honorer dan PTT Non PNS diharapkan menjadi kewaspadaan tersendiri bagi seluruh pejabat di Kepri.

Acara penandatangan perjanjian kinerja dan pakta integritas anti narkoba seluruh pegawai di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kepri di laksanakan di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (13/1).

Saat ini, dari beberapa provinsi, Kepri menjadi salah satu provinsi yang berani melaksanakan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pejabat terkait dengan pemberantasan narkoba.

Dan pelopor pertama di Kepri untuk kebijakan tersebut adalah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto.

Plt Gubernur Kepri Isdianto menyampaikan, dengan adanya penandatanganan dan perjanjian tersebut diminta agar seluruh pejabat di Pemprov Kepri tidak main-main dengan narkoba.

“Jangan main-main dengan urusan narkoba, kami tidak akan tinggal diam siapapun mereka apapun pangkatnya akan ada sangsi disiplin dan tegas akan diberhentikan dengan tidak hormat,” tegas Isdianto kepada media, Selasa (14/1).

Selain itu, Isdianto juga mengatakan, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kepri untuk komitmen satu visi dan misi dalam pemberantasan narkoba. Semua instansi, lanjut Isdinto, harus bersinergi untuk menjalakan kebijakan tersebut.

“Sinergi semua elemen sangat diperlukan, agar kebijakan ini berjalan dengan baik dan bisa menular ke pemenrintah daerah yang lain. Ini demi keberlangsungan pemerintah yang bebas dari narkoba,” papar Isdianto.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, H TS Arif Fadillah juga mengajak seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba di Kepri.

“Kita harus mendukung kebijakan Bapak Plt Gubernur Kepri untuk bersama membangun. Kita harus satu visi dan satu konsep agar pembangunan ke depan lebih baik,” ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara penandatangan pakta integritas anti narkoba kemarin.

Bentuk dukungan tersebut, menurut Arif, salah satunya adalah dengan melakukan penandatangan perjanjian kinerja dan pakta integritas anti narkoba.

“Kepri saat ini adalah basis terbesar ketiga untuk pintu masuk dan penyebaran narkoba. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh pegawai untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap narkoba yang merusak dan tentunya sangat merugikan,” pungkasnya.

(***)


Aunur Rafiq Resmikan Pasar di Kecamatan Kundur Barat. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun Dr. H.Aunur Rafiq S.Sos Msi di dampingi Wakilnya, H.Anwar Hasyim M.Si resmi membuka pasar ikan Sawang, di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Senin (13/01/2020).

Di awal sambutannya, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq mengatakan, pasar Sawang yang di bangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan upaya pemerintah daerah melalui Kadis Pusat Perdagangan Kabupaten Karimun, untuk melakukan pengajuan ke pemerintah pusat, melalui kelembagaan Kementerian Perdagangan.

"Sehingga melalui DAK, dapat membangun beberapa pasar yang sudah di bangun khusususnya di Kabupaten Karimun," ujar Rafiq.

Di samping itu juga, kata Rafiq, ada beberapa pasar yang di bangun melalui dana APBD Propinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Karimun untuk di Kundur ini ada dua Pasar yang di bangun di antaranya Pasar Sawang dan Pasar Ikan di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

"Saya meminta kepada seluruh pedagang untuk tidak memperjualbelikan meja yang sudah di bangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun," kata Rafiq.

Kemudian, Rafiq berpesan, khusususnya kepada pimpinan Perusda untuk memantau secara rutin ke pedagang agar tidak lagi terjadi kepemilikan kios yang di kuasai oleh orang-orang yang tidak berdagang.

Turut hadir di acara camat Kundur Barat, Polsek Kundur Barat, Kacapjari Kundur, Danramil Kundur Barat, Lurah Kundur Barat, Kadis PUPR dan Kabak humas Kabupaten Karimun, dan beberapa krpala Desa kundur Barat dan seluruh pedagang serta pembuka Masyarakat kelurahan sawang.


Ahmad Yahya


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.