Relawan Desa Lawan Covid-19. (Sumber: Kemendes PDTT).

KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, jumlah relawan desa tanggap Covid-19 ini sudah mencapai 1.743.343 orang.

”Jika penanganan pandemi Covid-19 difokuskan di desa dengan penguatan Physicall Distancing kemudian ketahanan imunitas dan New Normal maka diyakini bakal berdampak signifikan terhadap penyelesaian Covid-19 di tingkat nasional,” ujar Mendes PDTT di Kantornya, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Sampai hari ini, Mendes PDTT sampaikan bahwa dana desa sudah dipakai untuk desa tanggap Covid-19 atau Relawan Desa Lawan Covid-19 mencapai Rp2,59 Triliun.

”Ini relatif kecil dengan jumlah desa 74.953,” kata Mendes PDTT.

Hal ini, menurut Abdul Halim, menujukkan penanganan Covid-19 di tingkat desa cukup efisien dan efektif karena skalanya kecil.

”Pemetaannya tidak terlalu kompleks, zonasinya mudah dicermati secara lebih massif. Fokusnya tidak lagi bicara wilayah tapi bisa bicara orang atau warga,” sambung Mendes PDTT.

Untuk itu, Abdul Halim yakin penanganan Covid-19 akan lebih bagus lagi nantinya.

”Misalnya nanti, Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang kondusif, konstruktif kemudian langkah pemulihan akan sangat bagus jika difokuskan di desa,” ungkap Mendes PDTT.

Menurut Mendes PDTT, berdasarkan jumlah relawan di atas rasionya 82 persen dari 61.670 desa menujukkan jika desa sudah siap sekali untuk lakukan penanganan Covid-19 yang tentu pada proporsi desa yaitu ODP (Orang Dalam Pemantauan) selesai ditangani di desa.

”Jika merujuk pada rasio itu maka satu relawan bakal tangani 68 warga desa. Jika relawan bertambah maka rasio semakin kecil apalagi tidak semua warga desa membutuhkan penanganan,” imbuh Mendes PDTT.

Lebih lanjut, Mendes PDTT juga memberikan perkembangan penambahan ruang isolasi yang hingga saat ini, sebanyak 19.590 desa yang telah miliki ruang isolasi dengan jumlah tempat tidur sebanya 78.360 unit.

ODP yang sudah ditangani sebanyak 179.682 orang, lanjut Mendes PDTT, artinya satu ruang isolasi sudah dimanfaatkan oleh lebih dari dua orang.

“Yang menarik, ODP Nasional itu 45.300 sementara di tingkat desa sudah 179.682. Jadi sisi Desa, ODP memang tinggi karena memang terfokus untuk itu. Ini pun sudah tertangani dengan baik,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Tetapi berbicara Pasien Dalam Pengawasan (PDP), diakumulasi desa kecil, menurut Mendes PDTT, kebanyakan PDP itu ada di kota apalagi yang positif covid-19.

Ia menegaskan bahwa hanya 629 pasien positif Covid-19 yang bersumber dari desa.

”Ketika melakukan penguatan pendampingan di desa dengan New Normal seperti rajin cuci tangan, tidak ada kerumunan, dibiasakan Physicall Distancing, dan gunakan masker kain diterapkan di desa bakal memberi efek positif bagi penanganan Covid-19,” ujarnya.

“Jika kebiasaan ini jadi gaya hidup baru ini diterapkan di desa dan ditangani dengan serius, maka saya yakin Covid-19 di Indonesia bakal tertangani dengan jauh lebih bagus dibanding negara lain,” pungkas Mendes PDTT.

Sumber: Kemendes PDTT/EN

Pembagian Paket Sembako dan Masker Oleh Lanal Ranai.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal)  Ranai, melaksanakan program bantuan peduli Covid-19 kepada masyarakat terdampak, dengan menggelar kegiatan Karya Bhakti TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan, yaitu pembagian paket sembako dan masker gratis  selama dua hari di Kelurahan Batu Hitam, Kelurahan Pengadah dan Keluruhan Kelanga Kabupaten Natuna Kepulauan Riau pada beberapa waktu lalu.

Paket sembako yang dibagikan tersebut sebanyak 550 paket sembako dan 2.400 buah masker. Dimana nantinya tiap-tiap Kepala Keluarga (KK) akan mendapat 1 paket sembako berupa beras 3 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan 10 dus dan kecap 1 botol dan masker sesuai jumlah dalam KK tersebut.

Komandan Lanal (Danlanal) Ranai Kolonel Laut (P) Dofir disela-sela kegiatan tersebut menyampaikan “Pembagian paket sembako dan masker merupakan bentuk wujud kepedulian Lanal Ranai terhadap masyarakat yang membutuhkan sembako serta masker yang dapat digunakan untuk perlindungan diri dari wabah Covid-19”, ujarnya, Jumat (22/5-2020).

Danlanal juga menambahkan “Selain memberikan sembako dan masker, Lanal Ranai juga turut mensosialisasikan adanya kebijakkan Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19," tambahnya.

Lebih lanjut Danlanal Ranai mengatakan, “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak penerima, dan sekaligus dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara Lanal Ranai dengan masyarakat sekitar”, pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan hari kedua dilaksanakan di Desa Pengadah Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, yang dipimpin oleh Paspotmar Lanal Ranai Mayor Laut (T) Teuku Faidil Sulung,  S.E., didampingi oleh Pasminlog Lanal Ranai Kapten Laut (T) Agung, Kaur Daya Guna Potmar Lanal Ranai Kapten Laut (P)  Teguh Budi Santoso. Dandenpomal Lanal Ranai Kapten Laut (PM) Deni Iqbal, Danposal Penagi Letda Laut (P) Susetyo Budi.

Demikian berita Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara. (Fhoto: Istimewa)

KEPRIAKTUAL.COM: “Jadi Kemensos tentunya hanya bisa mengimbau agar tidak melakukan politisasi-politisasi bansos. Namun mungkin juga Bawaslu tidak mudah karena sekarang belum masuk dalam masa kampanye,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas) secara darling, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

Juliari P Batubara, menyampaikan bahwa jika ada politisasi bantuan sosial merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Tentu, lanjut Mensos, ini area yang grey, yang abu-abu, belum ada tahapan masa kampanye pilkada, tapi mungkin dapat dilihat juga beberapa daerah melakukan penyaluran-penyaluran bansos yang menggunakan foto dan nama.

“Saya kira ini diselesaikan secara masing-masing di daerahnya dengan institusi-institusi yang berwenang untuk mengawasi pilkada,” imbuh Mensos.

Pada kesempatan itu, Mensos juga jelaskan bahwa bentuk penyederhanaan prosedur itu sebenarnya bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah.

“Kelambatan data dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten/kota ke Kemensos itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa/kelurahan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” ujar Mensos.

Yang terjadi, menurut Mensos, banyak kabupaten/kota yang menarik kembali data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos, ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan karena tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan yang data dari Dinsos kepada Kemensos.

“Jadi itu salah satunya sehingga mengapa kita harus membuka jadwal yang agak panjang untuk data,” ungkap Mensos.

Namun, Mensos sampaikan per hari kemarin Kemensos sudah menutup kepada daerah-daerah dan tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Ia menambahkan hal ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan dari Kemensos, Kemendes, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot ada.

“Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan, kami pahami, karena juga harus akuntabel juga tidak sembarangan memberikan data,” sambung Mensos.

Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja, tambah Mensos, tapi tidak harus akuntabel itu mudah karena ini kan harus cepat dan akuntabel sehingga yang dilakukan adalah Kemensos sudah menyetop untuk data sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik lagi data.

“Kemudian yang lain adalah kami sekarang anggaran yang sudah ada di kami untuk baksos tunai ini sudah seluruhnya kami geser ke PT Pos. Jadi tidak ada lagi di Kemensos dan per hari ini PT Pos akan sudah menerima dana untuk menyalurkan ke 8,3 juta KK (Kepala Keluarga),” jelas Mensos.

Jadi, menurut Mensos, tidak ada lagi masalah soal anggaran yang belum turun ke PT Pos dan juga tidak ada masalah lagi data yang belum turun ke PT Pos sehingga penyederhanaannya yang dipercepat closing untuk data di Kemensos sehingga datanya langsung dikirim ke PT Pos.

Sumber: infokabinet.id

Presiden RI, Jokowi (Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo pada Rabu, 20 Mei 2020, meresmikan peluncuran produk-produk riset, teknologi, dan inovasi untuk percepatan penanganan Covid-19 yang merupakan hasil karya anak bangsa. Peluncuran bertajuk "Kebangkitan Inovasi Indonesia" yang dilakukan secara virtual tersebut bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional yang turut menandai kebangkitan bidang sains dan teknologi nasional, utamanya di bidang kesehatan.

"Dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah Covid-19. Kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa. Ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita, khususnya di bidang kesehatan," ujar Presiden dalam sambutannya melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta.

Sebanyak 55 produk konsorsium hasil riset dan inovasi yang diluncurkan pada hari ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 di antaranya yang menjadi produk unggulan dan beberapa di antaranya telah dilihat sendiri oleh Presiden Joko Widodo.

Produk-produk unggulan yang berkaitan dengan upaya percepatan penanganan Covid-19 tersebut antara lain RT-PCR test kit, rapid diagnostics test IgG/IgM, emergency ventilator, imunomodulator, terapi plasma convalescent, unit laboratorium bergerak dengan biosafety level (BSL) 2, kecerdasan buatan pendeteksi Covid-19 dari hasil sinar-X, robot medis dan penyinaran UV, serta air purifying respirator.

"Kita patut berbangga karena dari tangan anak-anak bangsa kita mampu menghasilkan karya-karya yang sangat dibutuhkan," kata Presiden.

Dari apa yang sudah dilihat tersebut serta semangat inovasi yang ditunjukkan di tengah pandemi saat ini, Kepala Negara optimistis bahwa hal-hal yang dahulu dianggap tak mungkin dan tak terpikirkan, kini mampu dilakukan secara mandiri.

"Lebih dari itu kita juga harus mampu menghasilkan vaksin sendiri. Saya gembira lembaga Eijkman sudah mendapatkan data mengenai tujuh urutan genome lengkap yang sangat berguna untuk pengembangan vaksin dan saya juga senang komunitas peneliti terus bekerja untuk menemukan obat dan terapi yang efektif bagi pengobatan Covid," imbuhnya.

Presiden mengharapkan agar karya-karya dan riset yang dilakukan tak berhenti di laboratorium dan berupa purwarupa saja. Riset-riset tersebut harus berbuah dan mampu berlanjut hingga tahap produksi massal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan bahkan diekspor ke mancanegara.

Untuk itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi erat antarkekuatan anak bangsa. Lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat harus saling bergandeng tangan untuk mewujudkan hal itu.

"Sudah saatnya dunia industri harus berani berinvestasi, sudah saatnya masyarakat juga mulai mencintai produk-produk dalam negeri, dan kita harus bangga buatan Indonesia. Kita harus terus-menerus memperbaiki ekosistem yang kondusif. Ekosistem bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi dan industrialisasi serta mentalitas bangga kepada produk dalam negeri," ucapnya mengakhiri sambutan.


Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Fhoto Ilustrasi BLT

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau akan mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu pada Juni 2020.

Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, di Tanjungpinang, Kamis (20/05), mengatakan, BLT tidak diberikan pada bulan ini agar penggunaannya tepat sasaran.

Lagi pula, menurut dia Pemkot Tanjungpinang berhati-hati dalam pendataan hingga penyaluran BLT tersebut agar tepat sasaran dan tepat guna. Jumlah penerima BLT mencapai 35 ribu keluarga sehingga sistem penyaluran dan pelaksanaannya harus terukur sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Tidak semua warga memiliki rekening bank sehingga secara teknis pemerintah perlu mengambil langkah-langkah komprehensif agar tepat sasaran, dan tidak menimbulkan permasalahan," ujarnya, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Nilai BLT yang disalurkan cukup besar. Satu keluarga memperoleh Rp1,8 juta, dengan rincian Rp600.000/bulan. Dana tersebut bersumber dari pusat.

Jumlah penerima BLT lebih dari 50 persen dari jumlah keluarga di Tanjungpinang. Pendataan keluarga penerima BLT maupun sembako yang akan dibagikan 26 Mei 2020 itu dilakukan oleh pengurus RT.

Data itu, kata dia semestinya akurat karena RT yang lebih memahami kondisi masyarakat. RT juga menandatangani berita acara pendataan warga kurang mampu sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat diharapkan menggunakan dana tersebut secara maksimal, terutama untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Kami berharap dana itu digunakan untuk menutupi kebutuhan penting dalam keluarga, bukan untuk lainnya," katanya.

(***)

Fhoto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau kembali dibuka 2 Juni 2020, lebih cepat 6 hari dari keputusan sebelumnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Da­erah Kepri, Reni Yusneli, di Tanjungpinang, Kamis (21/05), mengatakan, pembukaan pelayanan di Samsat perlu dipercepat mengingat kebutuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

"Sebelumnya, penutupan sementara  hingga 8 Juni 2020 untuk mencegah penularan COVID-19. Kami sudah siapkan aplikasi di ponsel pintar untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, namun kami temukan keluhan masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan aplikasi tersebut," katanya dilansir dari situs Diskominfo Kepri.

Karena itu, kata dia untuk memudahkan masyarakat membayar kewajibannya, seluruh Samsat di Kepri kembali dibuka pada 2 Juni 2020.

Meski demikian, seluruh petugas wajib menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan dan pelindung mata. Di Samsat Kepri juga disediakan cairan pembersih tangan.

Masyarakat pun diharapkan menggunakan masker saat membayar pajak kendaraan.

"Pelayanan tetap dibuka, namun petugas dan masyarakat harus jaga jarak fisik, dan mengenakan masker," katanya.

Seluruh pelayanan Samsat di Kepri tutup sejak 26 Maret 2020. Samsat menyediakan aplikasi untuk wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan, menggunakan aplikasi E-Samsat Kepri. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui playstore. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Samsat Online Nasional.

"Aplikasi pada bukalapak.com juga sudah dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor," katanya.

(***)

Vicon Danlantamal IV Tanjungpinang di Gedung Serba Guna Mako Lantamal IV.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV  Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., melalui video conference (Vicon) di Gedung Serba Guna (GSG) Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl.Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, mengikuti entri briefing oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang baru Laksamana TNI Yudo Margono, S,E., M.M., Rabu (20/5/2020).

Dalam entry briefingnya Kasal mengatakan, dalam mengemban tugas kedepan dirinya mempunyai 9 program prioritas yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Angkatan Laut yang Unggul, kemudian Modernisasi KRI, Pesawat Udara dan Material Tempur menuju kekuatan yang siap dioperasikan.

“Program prioritas lainnya yaitu Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Pangkalan TNI Angkatan Laut. Lalu Pembangunan Sistem Pembinaan Kekuatan dan Kesiapan Operasional yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi. Kemudian Penyelarasan Doktrin, Operasi dan Latihan serta Sistem Pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika dan situasi terkini,” tuturnya.

Kemiduan, lanjutnya, kemampuan K4IPP dan Siber TNI Angkatan Laut, Peningkatan program dan anggaran berbasis kinerja serta berorientasi hasil yang mendukung penguatan RB, Perbaikan Sistem Duklog guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut dan yang terakhir Peningkatan Kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman bersifat non konvensional.

Sebelum mengakiri entry briefingnya Kasal memberikan beberapa penekanan salah satunya adalah “TNI Angkatan Laut, sebagai organisasi maupun personelnya, tampil memberikan contoh dan tauladan dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Kemudian kita harus kembalikan kejayaan TNI Angkatan Laut di laut kemudain yang terakhir persiapkan baik personil  maupun organisasi untuk menerima kemampuan modern dan mutakhir (UAV, Coastal Defence Missile System)”

Hadir dalam kegiatan Vicon di GSG Mako Lantamal IV Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Gatot Mardiyono, S.H.,  Pejabat Utama Lantamal IV serta Kafasharkan Mentigi Kolonel Laut (T) Suharto.

Sumber: Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Sidang Online Perkara Terdakwa Jaenal Jae di PN Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Terdakwa Jaenal Jae kasus perkara kepemilikan ratusan karton Mikol dan belasan dus rokok tanpa pita cukai, tangkapan Bea Cukai Batam dan TNI di Komplek pergudangan Villa Mas Blok A13 nomor 4 Sungai Panas, Kota Batam beberapa bulan lalu, tinggal menunggu tuntutan.

Pasalnya, pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa udah udah selesai. Dalam persidangan, terdakwa Jaenal Jae terkesan pasang badan. Mengaku sebagai pemilik semua barang tanpa pita cukai yang ditangkap.

Jaksa penuntut Umum, Mega Tri Astuti menyampaikan, terdakwa yang diperiksa pada Senin (18/5/2020) menerangkan 670 karton Mikol dan 19 karton rokok merek Rave yang diamankan di Komplek pergudangan Villa Mas Blok A13 nomor 4 Sungai Panas, Kota Batam, merupakan miliknya. Barang itu didapat dari seorang bernama LIM, yang statusnya DPO.

Selanjutnya, terdakwa mengakui, bahwa semua barang tanpa pita cukai yang diamanakan petugas saat itu, merupakan miliknya yang dibeli dari saudara LIM (DPO). Mega menjelaskan, selain LIM, terdakwa tidak menyebut nama lain sebagai pemilik atau pemasok barang tanpa pita cukai itu.

"Terdakwa juga mengaku tidak tahu asal barang itu dari mana," kata Mega, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/5/2020) lewat pesan WhatsApp.

Sementara ahli dari Bea Cukai, kata Mega, menjelaskan barang yang belum dilengkapi pita cukai dengan sendirinya belum melakukan pembayaran cukai. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi negara dari pendapatan cukai.

"Perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara yang nilainya mencapai Rp 5 miliar lebih," kata Mega, seperti penjelasan ahli dalam persidangan.


Alfred

Konfrence Pers Penangkapan Anggota Polisi Bintan Serta 3 Tersangka Lainya.

BATAM KEPRIAKLTUAL.COM: Tim gabungan Polda Kepri, Direktorat reserse umum, Direktorat Intelijen keamanan dan Bidang Profesi Pengamanan Polda Kepri berhasil mengamankan sebanyak 34 Unit Mobil, hasil dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri inisial AH bersama tiga orang pelaku lainnya inisial AR, SB dan SA.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Dirreskrimum Polda Kepri, Kabid Propam Polda Kepri dan Wadirreskrimum Polda Kepri saat menggelar Konferensi Pers di Polda Kepri, Rabu (20/5/20).

"Berawal dari Laporan Polisi yang dibuat oleh Saudari Ling Mei selaku Direktur PT. Auto 3000 Batam pada tanggal 16 Mei 2020 di SPKT Polda Kepri terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Oknum anggota Polri Inisial HA. Dan berdasarkan Laporan  Polisi tersebut Bapak Kapolda Kepri langsung membentuk tim gabungan untuk melakukan tindakan kepolisian yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan," kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

Dari hasil penyelidikan, lanjutnya, ditemukan modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyewa atau merental mobil milik PT. Auto 3000 melalui perantara Inisial AR dan inisial SB yang kemudian mobil-mobil tersebut sebagian dijual dan sebagiannya di gadaikan ke pihak lainnya.

"Pada hari Sabtu (17/5/20)  tim teknis gabungan Polda Kepri berhasil melakukan penangkapan terhadap Inisial AR dan SB di Kota Batam. Pada Minggu (18/5/20) tim kembali berhasil melakukan penangkapan terhadap Inisial HA di Kos-kosan nya di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya membawa inisial HA ke Polda Kepri untuk pengusutan Lebih Lanjut," tuturnya.

Baca Juga:

Oknum Anggota Polri Pelaku Penggelapan Kendaraan Berhasil Diamankan Tim Gabungan Polda Kepri

Selanjutnya, sebanyak 107 unit Mobil telah dilaporkan oleh masyarakat sejak 15 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 dan 32 unit mobil diantara nya telah berhasil diungkap oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kepri selama kurun waktu 2x24 jam dan terhadap sisa nya 75 unit mobil lainnya masih dalam tahap pengembangan dan pencarian. Berikut data para tersangka :

1. HA, 38 tahun, laki-laki, anggota Polri, Bukit Tiban, Kota Batam.
2. AR, 41 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Baloi Permata, Kota Batam.
3. SB, 41 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Perumahan Tiban, Kota Batam.
4. SA, 25 tahun, laki-laki, Supir Ambulance/ Honorer Pemkab Bintan, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.

"Barang Bukti yang diamankan adalah 32 unit Mobil berbagai jenis dan merk keluaran tahun 2016 keatas, 32 dokumen bukti perjanjian sewa menyewa mobil, 12 dokumen perjanjian sewa menyewa mobil, pakar nomor mobil palsu, kwitansi, uang tunai Rp. 18.000.000 diduga hasil penjualan mobil, KTP atas nama HA, KTA atas HA, kartu ATM, Stnk mobil Toyota Veloz, beberapa STNK dari kendaraan yang disita, buku tabungan, handphone merk Oppo, dan buku cek bank mandiri," ungkapnya.

"Pasal yang disangkakan adalah pasal 378 dan atau pasal 372 Jo pasal 64 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara," ditambahkan kembali.

Redaksi

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepulauan Riau menyatakan 14 karyawan PT Pelindo Tanjungpinang negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Rabu (19/05), mengatakan, 14 karyawan PT Pelindo Tanjungpinang tersebut sebelumnya sempat reaktif berdasarkan hasil pemeriksaan cepat rapid test.

Kemudian mereka dikarantina di Rumah Singgah yang berada di area Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri). Selama beberapa hari dikarantina, tim medis mengambil swad dari tubuh masing-masing pasien.

Berdasarkan hasil tes PCR pertama, kata dia sebanyak 14 karyawan PT Pelindo Tanjungpinang, dinyatakan negatif. Hasil tes PCR kedua, mereka juga dinyatakan negatif.

"Alhamdulillah, dengan demikian mereka tidak tertular COVID-19 atau dinyatakan sembuh," ujarnya, yang juga Plt Kadis Kesehatan Kepri.

Tjetjep mengemukakan hasil pemeriksaan rapid test terhadap 14 karyawan PT Pelindo Tanjungpinang pada Sabtu pekan lalu sempat heboh di kalangan pejabat pemerintahan dan masyarakat. Hal itu disebabkan sehari sebelumnya, pihak PT Pelindo Tanjungpinang menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada Pemprov Kepri untuk dibagikan kepada masyarakat.

Penyerahan paket sembako secara simbolis itu dilakukan di ruang Sekda Kepri. Sejumlah pejabat Eselon II Pemprov Kepri, termasuk Tjetjep mengikuti kegiatan tersebut.

Tjetjep sempat kaget dan merinding setelah mengetahui hasil rapid test terhadap 14 karyawan PT Pelindo Tanjungpinang, reaktif.

Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah dan pejabat pemerintahan yang ikut dalam acara penyerahan paket sembako itu pun melakukan rapid test.

"Hasilnya nonreaktif," katanya.

(***)

Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto (Fhoto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri menghimbau kepada seluruh kepada daerah kabupaten yang dinyatakan zona hijau di Provinsi Kepri untuk tidak melaksanakan pawai takbir keliling di malam lebaran.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang,Rabu (20/5).

"Kita minta untuk kabupaten Berzona Hijau di Kepri seperti Bintan,Natuna, Anambas dan Lingga yang diizinkan melaksanakan Shalat Ied lebaran untuk tidak melakukan pawai takbir dimalam lebaran," tegas Isdianto dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Isdianto, pelaksanaan pawai takbiran di malam lebaran dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dan sulit mengendalikan aturan protokol Covid-19 di Provinsi Kepri.

"Kita mengantisipasi adanya kerumunan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan protokol Covid-19," jelas Isdianto

Untuk itu lanjut Isdianto, pihaknya meminta agar kepala daerahnya untuk tidak memberikan izin pelaksanaan pawai takbir lebaran.

(***)

Brosur Sticker Bertuliskan Bantuan Pemerintah Kota Batam, Bantuan Paket Sembako Tahap Dua.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Brosur Sticker dan Spanduk Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam yang ditempelkan di bantuan paket sembako, yang dibagikan kepada masyarakat Kota Batam terdampak Coronavirus (Covid-19) menuai kritikan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Corruption Watch (LSM RCW).

Pasalnya, kata Ketua LSM RCW Kepri, Mulkansyah, anggaran pembuatan Brosur Sticker dan spanduk yang berjumlah ribuan itu, anggaranya darimana?. Dan ini akan menjadi temuan jika pembuatan Brosur Sticker dan Spanduk tersebut dianggarkan dari APBD maupun APBN.

"Kita pertanyakan anggaranya darimana. Bantuan paket sembako tahap dua kan dari pusat, Napa ada brosur stiker itu," ujar Ketua LSM RCW Kepri, Mulkansyah, Rabu (20/5-2020).

Brosur Sticker.

Kata Mulkansyah, jangan saat di wabah virus corona ini, pimpinan pemerintah Kota Batam mengambil start sosialisasi kepada masyarakat. Dimana, menurutnya, jika tidak ditunda lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam sudah mulai dekat.

"Pembagian paket bantuan sembako yang dianggarkan dari APBD dan pusat untuk masyarakat Kota Batam yang terdampak Covid-19. Jadi jangan ditunggangi oleh kepentingan politik," tuturnya.

Dan LSM RCW, lanjutnya, akan meminta klarifikasi dari Dinas-dinas terkait tentang masalah tersebut. Supaya masyarakat tau yang benar, dan transparan dalam penanganan Covid-19 ini.

Kemudian, ungkapnya, brosur sticker yang tertempel di paket bantuan sembako, serta spanduk tersebut. Gunanya apa?. Kan uang rakyat, karena anggaran dari APBD dan APBN.

"Hal ini, kami meminta Bawaslu Kota Batam untuk memeriksanya. Karena ini jadi atensi untuk dijadikan temuan, dan ditindaklanjuti ke Gakumdu," ungkap Mulkansyah

Alfred

Tim Sahabat Lukita Berbagi Sembako Kepada Warga yang Tidak Dapat Dari Pemerintah Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pademi Covid-19, Sahabat Lukita berbagi ke masyarakat Kota Batam, yang tidak mendapat bantuan paket sembako dari Pemko Batam. Pembagian paket sembako tersebut, Sahabat Ĺukita melalui adek-adek mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Batam, melakukan kegiatan "Bakti Sosial" berbagi sembako, Rabu (20/5-2020).

Tim Sahabat Lukita para Mahasiswa mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud keperdulian Lukita Dinarsyah Tuwo  terhadap masyarakat Batam yang terdampak Coronavirus (Covid-19). Pesan Beliau kepada masyarakat Batam "Agar tetap semangat menjalani kehidupan ini denga  tetap Tawakal kepada Allah SWT".

"Ikuti petunjuk dan anjuran pemerintah untuk pencegahan penularan Covid-19, jaga kebersihan disekitar. Dan jangan melihat isi dan nilai yang kami salurkan, karena ini merupakan bantuan dengan keikhlasan pribadi diberikan kepada masyarakat" tuturnya

Lanjutnya, paket bantuan sembako yang diberikan secara pribadi oleh Lukita Dinarsyah Tuwo adalah Beras 5 kg, Indomie 15 bungkus, gula 1 kg, minyak 1 Liter dan ada juga masker dan hand sinetizer.

Ditambahkan oleha salah seorang Mahasiswa. Ia mengatakan, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan sosial yang ikut merasakan akan kesusahan atau penderitaan masyarakat Kota Batam yang terdampak covid-19 ini.

Karena menurutnya, masyarkat banyak juga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Batam. Dengan bersatu, pihaknya merangkul Bapak Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Kami berharap masyarakat tidak melihat nilai bantuan tersebut. Dan kami sudah berjalan kurang lebih hampir 3 minggu, hingga nanti sampai mendekati lebaran. Kemudian kami bangga akan perbuatan tulus dan ikhlas Bapak Lukita yang berbuat demi masyarakat Batam," ujarnya.

Alfred

BC Batam Periksa Kapal Bermuatan HP.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai melalui kapal Patroli BC 15027 dan BC 7005 pada hari Selasa, 14 Mei 2020, berhasil menegah puluhan unit handphone merek iphone dan 6 karton aksesoris handphone di seputar perairan Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam, Kepri.

Barang tegahan tersebut dimuat di dalam kapal speedboat dua mesin SB.GM Adi Syahputra yang hendak bertolak dari Batam menuju Cuncong Tembilahan Kabupaten Indagiri, Riau.

"Dari hasil pemeriksaan ditemukan 79 unit handphone merek iphone kondisi baru dan baru, serta menemukan 6 karton aksesoris handphone dengan nilai Rp. 131.200.000 dan potensi kerugian negara sebesar Rp.58.496.315," terang Humas Bea dan Cukai Batam, Sumarna, Rabu (20/5/2020) siang.

Jelas Sumarna, Hand phone merek iphone dan asesoris tersebut kemudian diamankan karena tidak memiliki dokumen atau melanggar kepabeanan pasal 9 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 37 ayat (2), dan pasal 38 ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 2012, pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.04/2017.

Selanjutnya barang tegahan tersebut ditetapkan statusnya sebagai barang dikuasai Negara (BDN). Sedangkan  kapal pengangkut untuk saat ini berada di Dermaga PSO Bea Cukai Batam.

Terang Sumarna, peran Bea Cukai sebagai Community Protector dalam rangka melindungi masyarakat dari keluar dan masuknya barang-barang ilegal, akan terus menerus diupayakan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, melalui berbagai kegiatan patroli laut dan di tengah situasi Pandemi COVID-19, Bea Cukai Batam terus-menerus berkomitmen untuk melakukan pengawasan atas keluar masuknya barang-barang ilegal ke dan dari Batam.

Redaksi

Pasien Covid-19 di Kepri Sembuh, (Fhoto:Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 20 dari 26 pasien Covid-19 yang dirawat maupun dikarantina dinyatakan sembuh.

"Dalam beberapa hari terakhir pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 19 orang. Namun hari ini bertambah satu orang sehingga total menjadi 20 orang," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covif-19 Tanjungpinang, Rustam, di Tanjungpinang, Selasa (20/05).

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Rustam mengemukakan pasien yang sembuh itu bernama Rayhan Ramadhan, laki-laki berusia 19 tahun. Rayhan yang tinggal di Jalan Ir Sutami tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai Pasien Nomor 22 Tanjungpinang.

"Pasien Nomor 22 ini sudah empat kali menjalani tes PCR, dengan rincian, pertama positif, dan pemeriksaan kedua hingga keempat negatif. Karena itu pasien dinyatakan sembuh," ucapnya, yang juga Kadis Kesehatan Tanjungpinang.

Rustam menjelaskan berdasarkan hasil penelusuran tim, Rayhan tertular Covid-19 setelah melakukan kontak dekat dan satu klaster keluarga Seiladi yaitu dengan kasus terkonfirmasi Positif Nomor 13 dan Nomor 19. Rayhan merupakan keponakan dari pasien tersebut.

Selama dalam perawatan, kata dia Rayhan dalam keadaan sehat sehingga dikategorikan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG). Rayhan pun melakukan isolasi mandiri di rumah di Seiladi, Tanjungpinang.

"Dengan tambahan satu kasus terkonfirmasi sembuh ini maka jumlah kasus sembuh di Kota Tanjungpinang adalah 20 kasus. Tersisa kasus positif aktif 3 kasus dari 26 kasus positif yang pernah ditemukan, sementara 3 orang lainnya meninggal dunia," ujarnya.

Klaster Seiladi merupakan klaster dari Syahrul, Wali Kota Tanjungpinang yang meninggal dunia setelah sempat dirawat sekitar dua minggu di ICU Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib.

(***)

Humas Polda Kepri Bersama Tim Gabungan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim gabungan Polda Kepri, Ditreskrimum, Dit Intelkam dan Bid Propam Polda Kepri mengamankan 4 orang pelaku penggelapan kendaraan roda empat, salah satu pelaku berinisial HA Oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Bintan.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi oleh Dirreskrimum dan Kabid Propam Polda Kepri, Selasa, (19/5/20) di Mapolda Kepri.

"Sejak Kasus ini dilaporkan pada Kamis (14/5/20) Minggu lalu, Bapak Kapolda Kepri langsung membentuk tim gabungan yaitu dari jajaran Ditreskrimum, Bid Propam dan dibantu dari Direktorat Intelijen," ujarnya.

Selanjutnya, kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S, tim langsung bekerja untuk mencari keberadaan tersangka termasuk juga alat bukti dan barang bukti.

"Dari hasil penyelidikan  didapati bahwa tersangka berada di daerah Pelalawan, Provinsi Riau. Dan pada Minggu malam (17/5/20) sekitar pukul 21.00 WIB tersangka diamankan ditempat kos-kosan nya yang berada di daerah Pelalawan," tutur Kabid Humas Polda Kepri.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kata
Kombes Pol Harry Goldenhardt S, terhadap tersangka ada sekitar 83 Unit Kendaraan roda empat berbagai merk yang digelapkan oleh tersangka. Hingga saat ini tim teknis gabungan masih melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap kendaraan-kendaraan yang belum disita.

"Sampai dengan malam ini barang bukti yang berhasil kita amankan sebanyak 30 unit Mobil," terangnya.

Ditambahkanya, empat orang sudah kita amankan hingga saat ini, termasuk tersangka utama yaitu oknum anggota Polri inisial HA. Adapun modus operandi yang dilakukannya adalah dengan menawarkan kendaraan dari Leasing atau dari Showroom kepada pembeli dengan memalsukan dokumen kendaraan tersebut.

"Perbuatan ini sudah hampir kurang lebih 3 tahun dilakukan oleh tersangka bersama rekan-rekan nya yang lain," tuturnya.

Kemudiam, lanjutnya, Bapak Kapolda Kepri sangat memberikan Atensi terhadap perkara ini, dan akan terus mengungkap hingga ke proses hukum selanjutnya, para tersangka diancam dengan pasal 372, 378 dan 263 KUHP dengan ancam hukuman empat tahun penjara dan paling lama enam tahun penjara.

"Sampai dengan hari ini Sudah ada 12 orang yang melapor ke Polda Kepri yang menjadi korban, untuk itu kami himbau juga kepada masyarakat di Provinsi Kepri, yang merasa ada kendaraannya yang menjadi korban penipuan silahkan datang ke Polda Kepri dengan membawa dokumen kendaraan  untuk dilakukan cek fisik ditempat," ungkapnya.

Alfred/Humas Polda Kepri

Fhoto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sebelas unit pelayanan publik (UPP) lingkup Mahkamah Agung akan menjadi role model pelayanan publik ramah bagi kaum rentan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan pemantauan terhadap progres yang dilakukan UPP tersebut untuk menciptakan kemudahan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Kesebelas UPP itu antara lain Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, serta Pengadilan Agama Medan.

Pemenuhan hak-hak pelayanan publik bagi kaum rentan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. “Sesuai regulasi, telah disebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan berkualitas bagi setiap pengguna layanan,” ujar Koordinator Koordinasi dan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Publik di Wilayah I-1 Kementerian PANRB Emida Suparti dalam video conference Monitoring Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Lingkup Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Senin (18/05).

Lebih lanjut Emida menjelaskan bahwa, berdasarkan UUD Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. “Kelompok rentan juga mencakup pengguna layanan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas,” ungkap Emida.

Dalam kesempatan itu, kesebelas UPP tersebut memaparkan progres pemenuhan dan penyempurnaan sarana prasarana. Pengadilan Negeri Kota Batam melaporkan bahwa sudah menyediakan jalur landai, mengupayakan alat bantu bagi tuna netra seperti formulir pelayanan dalam bentuk braille, serta menambahkan beberapa fasilitas pendukung pada ruang laktasi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang yang telah bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam hal penyediaan petugas khusus yang memahami bahasa isyarat yang diperlukan pada saat persidangan. Sementara itu, proses pembangunan guiding block dan ramp pegangan masih tertunda karena pandemi Covid-19.

Inovasi juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Makassar yang menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna rungu berupa aplikasi elektronik, dimana setiap kalimat yang disampaikan oleh hakim akan muncul dalam bentuk tulisan pada layar monitor yang tersedia. Sebaliknya ketika penyandang tuna rungu ingin menyampaikan sesuatu, dapat menuliskannya dalam aplikasi tersebut dan secara otomatis akan muncul dalam bentuk suara.

Beberapa upaya penyempurnaan sarana prasarana yang sama juga tengah dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadlian agama lainnya, diantaranya pembangunan guidance block yang masih dalam tahap proses pembangunan, proses pengadaan alat bantu bagi tuna rungu dan tuna netra, masih diperlukan penyempurnaan standar pelayanan yang mengakomodasi pengguna layanan berkebutuhan khusus, dan ditargetkan pemenuhan sarana prasarana lainnya selesai pada akhir tahun 2020.

Sumber: HUMAS MENPANRB

Fhoto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Selama pandemi Covid-19, tepatnya periode April 2020, ada 9.161 laporan masuk melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Rata-rata ada 305 laporan per hari, topik yang paling banyak dilaporkan terkait Covid-19 adalah penangguhan kredit, bantuan sosial, dan pelanggaran physical distancing.

Data tersebut diungkapkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, dalam webinar Refocusing Anggaran Penanganan COVID-19 di Jawa Barat: Tantangan Akuntabilitas dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Lebih Baik, Jumat (15/05). “Aduan yang masuk ke LAPOR! Terkait Covid-19 di Jawa Barat, totalnya berjumlah 982 laporan,” ungkap Diah dalam webinar tersebut.

Webinar tersebut diadakan berkat kerja sama antara Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), USAID-Cegah, Perkumpulan Inisiatif dan Universitas Pasundan. Peserta webinar ini merupakan mahasiswa Universitas Pasundan, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Khusus di Jawa Barat, laporan rata-rata per hari ada sekitar 33 laporan. Sedangkan instansi penerima laporan terkait Covid-19 terbanyak ada di Pemkot Bekasi, Pemkot Bandung, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkab Bekasi, dan Pemkab Bandung.

Topik laporan terbanyak di Bumi Pasundan adalah mengenai bantuan sosial, pelanggaran physical distancing, dan ekonomi masyarakat. “Sumber laporan yang paling banyak melalui laman lapor.go.id, mobile apps, dan SMS 1708,” ungkap Diah.

Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran No. 53/2020 tentang Mekanisme Khusus dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. SE tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung penanganan pengaduan dampak Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Diah menegaskan, tujuan terbitnya SE tersebut adalah mempercepat tindak lanjut penyelesaian pengaduan dampak Covid-19 melalui aplikasi LAPOR!. Indikator kesuksesan dalam tindak lanjut penyelesaian laporan tersebut kurang dari dua hari.

Unit penyelenggara pengaduan memberikan jawaban sesuai substansi laporan serta memberikan bukti dukung tindak lanjut pengaduan. “Dan pelapor merespons dengan memberikan nilai kepuasan melalui sistem SP4N-LAPOR!,” imbuh Diah.

Perlu diketahui, kanal LAPOR! Telah terhubung dengan 519 pemda, 34 kementerian, dan 101 lembaga. Aplikasi ini mudah diakses dengan memberikan banyak kanal alternatif, yakni dengan melalui laman lapor.go.id, SMS 1708, serta mobile apps.

Sumber: HUMAS MENPARB

Terdakwa Esti Rocmah Saat Menjalani Sidang Online.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sidang online di Pengadilan Negeri (PN) Batam, terdakwa Esti Rocmah, kasus pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal, kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Senin (18/5/2020).

Dipersidangan, dihadapan majelis hakim, Esti Rocmah mengaku hanya sebagai individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual-beli (Broker) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diangkut secara ilegal dari tugboat tanpa nama di Perairan Tanjungbakong, perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri.

"Saya hanya broker jual beli BBM jenis Solar yang diangkut secara ilegal dari tugboat tanpa nama di Perairan Tanjungbakong," kata Esti Rocmah dihadapan ketua majelis hakim Taufik Nainggolan, Dwi Nuramanu dan Yona Lamerosa melalui video teleconference dari rutan perempuan, Baloi.

Dan kapal tanpa nama itu, kata Esti Rocmah, digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah milik Noldi Christi yang disewa dari saksi Alfian. Pekerjaan sebagai broker jual-beli BBM solar, baru sebulan dia jalani, lantaran ditinggal mati oleh suaminya.

"Yang menyewa kapal adalah Noldi, tapi memakai nama saya," ujarnya.

Kata Esti, dalam pekerjaan ini, ia pun menyewa salah seorang nahkoda kapal bernama Sudirman (sudah divonis 1,8 tahun penjara dalam perkara yang sama) beserta beberapa Abk untuk pengangkutan BBM tersebut. Namun, sebelum berhasil mengangkut BBM itu, pihak Bakamla RI terlebih dahulu menangkap nahkoda kapal.

"Saya menyuruh nahkoda kapal untuk mengambil minyak kencingan dari tugboat tanpa nama di perairan Tanjungbakong, perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri," ujar Esti.

Sebelum pemeriksaan terdakwa, agenda sidang atas perkara terdakwa Esti Rocmah adalah pemeriksaan saksi penangkap dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Namun saksi tidak dapat hadir lantaran saksi sedang melakukan patroli di laut, sehingga keterangan saksi penangkap dari Bakamla RI dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Pangaribuan.

"Yang mulia, hari ini saksi penangkap tidak bisa hadir. Kalau berkenan, keterangan saksi dibacakan saja ya,? tanya Samuel. Ketua majelis hakim pun memperbolehkan JPU untuk membacakan keterangan saksi, setelah persetujuan dari terdakwa Esti Rocmah.

"Terdakwa tidak keberatan, silahkan dibacakan," kata Taufik Nainggolan.

Keterangan saksi yang dibacakan JPU, Kasus ini terungkap setelah anggota Bakamla menangkap Sudirman, nahkoda kapal tanpa nama di perairan pulau Rempang Kota Batam. Setelah ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman selaku nahkoda kapal dan diketahui bahwa kapal tanpa nama tersebut membawa BBM jenis solar sebanyak ± 50 Ton tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Kemudian menurut keterangan saksi, pada saat ditangkap, nahkoda kapal mengakui bahwa Bbm yang diangkut merupakan hasil kencingan dari tugboat tanpa nama di Perairan Tanjungbakong, perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri.

"Untuk pemeriksaan selanjutnya, nahkoda beserta barang bukti kapal dan isinya diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Kepri," kata Samuel saat membacakan keterangan saksi penangkap.

Usai keterangan saksi dibacakan, ketua majelis hakim Taufik Nainggolan sempat berpesan kepada JPU agar memperhatikan keterangan terdakwa sebelum melakukan penuntutan pada tanggal 8 Juni 2020 yang akan datang.

"Saudara JPU, dalam persidangan ini terdakwa Esti Rocmah sangat Kooperatif, mohon di pertimbangkan sebelum melakukan penuntutan," kata Taufik sembari mengetuk palu menutup persidangan.

Redaksi

Pelantikan Pengurus BPC GMKI Tanjungpinang Periode 2020-2021.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengurus Cabang GMKI Tanjungpinang masa bakti 2020-2021 resmi dilantik. Acara pelantikan tersebut berjalan dengan lancar dan dilaksanakan di Student Center GMKI Tanjungpinang, di Ruko Komplek Bintan Center Km 9, Minggu (17/5-2020).

Terpilih pengurus sebagai ketua GMKI Tanjungpinang. Paulus Hasiholan Banjarnahor sebagai ketua, dan Filemon Tambunan sebagai Sekretaris, serta 13 orang pengurus fungsionaris dilantik oleh koordinator wilayah XIII GMKI, Rimbun Purba.

Berdasarkan anjuran pemerintah, pelantikan BPC GMKI Tanjungpinang dilaksanakan sesuai prosedur kesehatan dengan menerapkan social distancing.

Ketua BPC GMKI Tanjungpinang, Paulus Hasiholan Banjarnahor mengatakan, pelantikan ini dilaksanakan dengan membatasi undangan internal. Karena mengingat situasi pendemi Covid19 sekarang.

"Saya mengajak setiap civitas GMKI Tanjungpinang untuk turut aktif berpartisipasi memerangi Covod-19 ini bersama masyarakat dan pemerintah untuk pencegahan penularan pendemi Covid-19," ujarnya.

Kemudian, dirinya berjanji akan berkomitmen melakukan pelayan sesuai dengan tiga medan layan GMKI, yang berdampak bagi gereja perguruan tinggi dan masyarakat.

"GMKI juga berkomitmen menjadi mitra kerja dan kritis pemerintah dengan selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat," tuturnya.

Paulus Banjarnahor juga menghimbau agar BPC masa bakti 2020-2021 yang telah sah dilantik, untuk sungguh-sungguh melakukan pelayanan terbaik.

"Sebagai pemuda yang mempunyai wawasan yang luas yang berpikiran nasionalis dan oiukumenisme. Agar GMKI Tanjungpinang menjadi agen perubahan ditengah masyarakat," ungkapnya.


Redaksi