Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Camat Sagulung, Reza Khadapy (Fhoto Saat RDP dengan Komisi I DPRD Kota Batam).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sungguh malangnya nasib pekerja Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan di Kecamatan Sagulung. Pasalnya, WN saat bekerja, pembersihan atau mengumpulkan sampah, mengalami luka robek di kakinya, akibat terkena benda tajam. Sehingga luka koyak di kakinya mengalami jahitan sampai sepuluh jahitan.

Pegawai Satgas Kebersihan, WN mengatakan, luka robek dikakinya akibat terkena benda tajam, hal itu terjadi saat melakukan pengumpulan sampah ditempat penampungan. Setelah itu, ia berobat ke rumah sakit, akibat terus mengalirnya darah dari lukanya.

Namun, kata WN, setelah sampai dirumah sakit. Dirinya meminta surat sama dokter, supaya kecelakaan kerjanya bisa di klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi surat yang dimintanya, tidak dapat diberikan Dokter, dengan alasan Dokter, bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama 4 bulan.

"Kata Dokter, saya tidak bisa mengklaim kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurut Dokter, iuran BPJS Ketenagakerjaan saya tidak dibayar selama 4 bulan, mulai dari bulan September sampai Desember 2019. Padahal setiap gajian, langsung dilakukan pemotongan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar WN, Sabtu (1/2-2020).

Kemudian, lanjutnya, setelah ia cek ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata benar, bahwa BPJS Ketenagakerjaan bulan September baru dibayarkan pimpinanya di bulan Januari 2020.

"Saya juga tidak tau, entah begitu kami pegawai Satgas Kebersihan semuanya. Intinya, setiap kami gajian, sudah dilakukan pemotongan," tuturnya.

Camat Sagulung, Reza Khadapy ketika dikonfirmasi media Kepriaktual.com, via Whatshapnya, terkait tidak adanya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh pegawai Satgas Kebersihan. Ia malah menyampaikan, untuk menghubungi Jamil, Kasi Trantib Kecamatan Sagulung.

"Hubungi koordinator Satgas," kata Reza Khadapy ke media Kepriaktual.com.

Jamil, Kasi Trantip Kecamatan Sagulung saat dikonfirmasi via Whatshapnya, tidak dapat menjawab. Hingga berita ini diunggah.


Alfred

Bupati Karimun Potong Pita Peresmian Pasar Mutiara.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq S.Sos.Msi di dampingi Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi FS, beserta rombongan bersepeda sejak pagi. Perjalanan sepeda santai tersebut, dari Tanjung Berlian ke Pasar Mutiara Kundur. Hal itu dalam rangka peresmian Pasar Mutiara, Jecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Minggu (2/2/2020).

Pantauan dilapangan, sejak pagi terlihat antusias masyarakat Kundur datang memadati kegiatan Pembukaan atau peresmian Pasar Mutiara.

Dan kegiatan peresmian, turut hadir Kapolres Karimun, DPRD Karimun, Danramil Karimun, Kadis PU Karimun, Dirut Prusda Karimun, Polsek Kundur, Dandim Kundur, Camat Kundur dan Lurah Kundur.

Pada kesempatan itu H. Aunur Rafiq mengatakan, peresmian pasar Mutiara Kundur ini, akan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah baik fasilitas maupun anggaran dalam pelaksanaanya.

"Saya berharap dengan adanya pasar Mutiara, dapat meningkatkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat Kundur. Sehingga menjadi jauh lebih baik lagi kedepannya," ungkap Rafiq.

Selain itu, Rafiq meminta kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, untuk ikut serta membantu pemerintah dalam mengatasi polimik jual beli meja atau kios yang di sewakan pemilik.

"Saya tegaskan ke Prusd, agar jual beli meja sesama pedagang tidak harus terjadi lagi," kata Rafiq.

Di akhir sambutan Rafiq, secara resmi membuka pasar Mutiara di tandai dengan menandatangani prasasti dan pemotongan pita yang didampingi Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi FS dan di lanjutkan kunjungan ke stand stand yang ada di pasar Mutiara tersebut.

Ahmad Yahya

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Saat RDP Bersama Camat dan Lurah.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan menilai kinerja Camat dan Lurah telah berpihak kepada calon Pilkada ditahun politik tahun 2020. Hal itu disampaikanya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat Komisi I DPRD Batam bersama Camat dan Lurah se-Kota Batam, Kamis (30/1-2020).

Safari Ramadhan mengatakan, saat peresmian Posyandu di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, yang diresmikan oleh Wali Kota Batam, ia tidak di undang. Padahal, yang mengusulkan pembangunan Posyandu masuk dalam anggaran pemerintah tahun 2019 adalah dirinya.

"Saya mengusulkan pembangunan posyandu itu. Kalau tidak kami usulkan, itu tidak kami sahkan. Kenapa ketika peresmian anggota Dewan lain yang di undang. Jangan masyarakat disana nanti beranggapan bahwa anggota Dewan yang mengusulkan itu berbohong," tegas Safari Ramadhan menjelaskan dihadapan para Camat dan Lurah se-Kota Batam.

Kemudian, ini juga sudah ia sampaikan kepada Wakil Wali Kota Batam, bahwa Posyandu Nongsa yang diresmikan Wali Kota Batam. Anggota Dewan yang mengusulkan tidak di undang, jangan nanti ini terulang terjadi lagi.

"Nah, ternyata ini terulang kembali kepada saya. Saya yang mengusulkan, anggota Dewan lain yang di undang Lurah dalam peresmian. Dan masyarakat disana tau, bahwa saya yang mengusulkan. Itu saya sampaikan saat Pokir (Pokok Pikiran) reses disana," kata Safari.

Lanjut Safari Ramadhan, waktu tahun 2018, pemerintah melalui Dinas Kesehatan, tidak mau mengusulkan Posyandu. Dan ini proses perjuangan dari anggota Dewan, dan setelah peresmian, diklaim oleh sepihak.

"Makanya saya tanyakan. Kenapa anggota Dewan yang mengusulkan tidak di undang oleh Lurah, ada apa. Dan ini akan berimbas kepada Percepatan Infranstruktur Kecamatan (PIK). Karena semua data-data yang ada di Kecamatan dan Lurah disetorkan ke Pusat. Biar kita tau dimana titik-titiknya. Jika tidak sesuai, anggota Komisi I DPRD Kota Batam setuju, maka tidak jalan," terang Safari Ramadhan.

"Jangan setelah jadi peresmianya. Yang diundang anggota Dewan lain, jadi Camat dan Lurah jangan berpihak. Bekerjalah sesuai standar, tugas ASN," ungkap Safari kembali.

Selain itu, Safari Ramadhan menanyakan anggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) yang diadakan Kecamatan Batam Kota. "Darimanakah anggaran ini, apakah ini anggran dari Pemko atau anggaran sendiri," tanyanya.

"Anggaran Musrenbang, itu dari Masyarakat. Bukan dari Pemerinta Kota (Pemko) Batam," jawab Camat Batam Kota.

Selanjutnya, kata Safari Ramadhan, terkait pengumpulan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan oleh Lurah Kibing, Kecamatan Batu Aji. Itu atas suruhan siapa?. Kenapa ditahun politik ini ada terjadi pengumpulan KK.

"Janganlah masyarakat kita ini selalu di kotak-kotak kan oleh Camat dan Lurah ketika menjelang tahun politik. Layanilah masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat tidak jenuh terhadap pemerintah," ujarnya

"Terkait pengumpulan KK, itu menindaklanjuti dari Perendagri Nomor 12 tahun 2007," jawab Lurah Kibing, Irwan.


Red

RDP Komisi I DPRD Kota Batam dengan Camat dan Lurah se-Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi I DPRD Kota Batam undang Camat dan Lurah se-Kota Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang beberapa hal-hal dalam pelayanan kepada masyarakat. Dimana tahun ini adalah tahun politik. Kota Batam adalah bagian dari Pilkada, Kamis (30/1-2020).

RDP tersebut dipimpin oleh pimpinan rapat, Budi Mardianto, Harmidi Umar Husein, Lik Khai dan dihadiri anggota Komisi I DPRD Batam, Tohap Erikson Pasaribu, Siti Nurlailah, Utusan Sarumaha, Muhammad Fadhli.

Budi Mardianto mengatakan, undangan Komisi I DPRD Kota Batam, tentang adanya pengaduan dan instruksi pimpinan DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti tentang adanya hal-hal yang perlu disampaikan. Bahwa Camat dan Lurah adalah merupakan mitra Komisi DPRD Kota Batam yang menentukan anggaran.

"Komisi I DPRD Kota Batam berperan menindaklanjuti Camat dan Lurah dalam pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Dimana beberapa waktu lalu, kami sudah menyampaikan, bahwa setiap kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan untuk supaya memberikan catatan dalam hal penggunaan anggaran," kata Budi Mardianto.

Namun dalam realitanya, terang Budi Mardianto, program penggunaan anggaran itu berjalan lancar. Padahal Komisi I DPRD Kota Batam sudah memangkas. Jadi perlu diketahui Camat dan Lurah, apa tugas Komisi I DPRD Kota Batam.

"Komisi I DPRD Kota Batam, sudah menjadwalkan, untuk mengevaluasi anggaran. Namun karena sangat penting, bahwa adanya pengaduan tentang pelayanan masyarakat ini, maka kami jadwalkan hari ini. Supaya pelayanan kepada masyarakat, tidak terkontaminasi ditahun politik ini," ujarnya.

Kemudian, lanjut Budi Mardianto, perlunya Inspektorat Pemko Batam untuk secara langsung turun kelapangan terkait dengan kinerja Camat dan Lurah Kota Batam. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara. Disini dikatakan, ASN harus netral dan tidak dapat berpolitik ataupun itu interpensi kepentingan politik manapun.

"Netralitas ASN itu diatur beberapa pasal dalam UU No 5 tahun 2014. Managemen ASN adalah pengelolahan infraatruktur pegawai yang lebih profesional. Bukan titipan atau pesanan yang memiliki dasar atau etika profesi yang bebas dari intervensi politik. Selanjut dalam PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN, telah ditentukan larangan dalam berpolitik. Dan jika terbukti berpolitik, akan diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut," ujarnya.

Budi Mardianto juga menegaskan, bahwa mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon, sebelum, selama dan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya atau anggota masyarakatnya, itu termasuk tindak pidana.

Hal ini diketahui, bahwa ada beberapa usulan yang diberikan masyarakat. Dimana ini sebuah tentang kegiatan. Padahal tahun anggaran 2020, Komisi I telah meniadakan anggaran yang dimaksud, yaitu kegiatan silaturahmi. Tetapi realitanya, kegiatan tersebut berjalan di Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji.

"Tahun politik ini, saya minta kepada Camat dan Lurah tidak mengadakan keberpihakan kepada calon. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat tidak terkotak-kotakkan," terang Budi Mardianto.

Menanggapi hal tersebut, Reza selaku kordinator Camat dan Lurah se-Kota Batam mengatakan, bahwa kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Wali Kota Batam belum menggunakan anggaran. Bulan satu ini belum ada yang dikeluarkan.

"Kegiatan tersebut ditunjuk langsung oleh Wali Kota Batam, dan Wali Kota Batam menginginkan untuk bisa menampung aspirasi masyarakat menjelang proses Musrenbang. Karena tidak semua dapat dimasukkan dalam Musrenbang, sehingga Wali Kota Batam turun langsung ke masyarakat," kata Reza.

Dan dalam kegiatan itu, terang Reza, ada hadir Panwas dan Pascam yang sudah dilantik. Disitu bisa dilihat bentuk kegiatanya seperti apa. Dan sebelumnya itu, juga rutin dilaksanakan, dan ini berlanjut ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Dan terbukti, dalam pertemuan itu, ada aja permintaan dan sanggahan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Wali Kota Batam.

"Kami pegawai sudah cukup paham dan mengerti, jika melanggar maka kami akan menanggung konsekuensinya, sebagaimana dalam aturan dan UU. Dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya lewat Camat dan Lurah. Selain itu kami tidak melakukan apa-apa," ujar Reza.


Alfred

Cak Ta'in Komari.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86, Cak Ta'in Komari mempertanyakan akhir masa kontrak konsesi ATB dengan BP Batam apakah berakhir 17 April atau November 2020.

"Ada selisih waktu 6 bulan yang perlu dijelaskan dengan data dan fakta," kata Ta'in kepada media Kepriaktual.com, Kamis (30/1-2020).

Menurut Cak Ta'in, berdasarkan kontrak konsesi yang ada padanya, kontrak ditandatangani pada tanggal 17 April 1995, jika masa konsesi adalah 25 tahun maka berakhir pada tanggal dan bulan yaang sama.

"Sejauh ini baik pihak ATB maupun BP Batam menunjukkan dokumen bahwa kontrak konsesi ATB itu berakhir bulan November. Ini yang akan kita kejar," kata Cak Ta'in.

Cak Ta'in juga menilai belum melihat adanya keseriusan pihak BP Batam akan mengelola air bersih di Kota Batam, setelah kontrak dengan ATB berakhir.

"Tahapan untuk pengambilalihan pengelolaan air itu belum ada, baru sebatas pernyataan Kepala BP Batam. Takutnya itu hanya pernyataan politis, untuk menenangkan massa." Terangnya.

Tahapan yang patut dilalui salah satunya adalah audit dan penghitungan nilai aset ATB secara keseluruhan yang akan diserahkan kepada BP Batam, yang dilakukan setahun sebelum konsesi berakhir. Selain itu, Pihak BP Batam mulai menempatkan beberapa karyawan di BP Batam 6 bulan sebelum kontrak berakhir untuk pendampingan administrasi.

"Pengakuan BPKP Kepri kan hingga saat ini belum ada pengajuan penghitungan aset oleh BP Batam. Jadi bagaimana kita bisa percaya begitu saja," paparnya.

Untuk itu, Cak Ta'in akan berkirim surat secara resmi mempertayakan dokumen yang menjelaskan berakhirnya kontrak konsesi ATB tersebut.


Red

Musrenbang Kelurahan Tarempa.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kelurahan, Rabu (29/01/2020).

Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan tersebut dibuka langsung oleh Camat Siantan, Riorizal. Tema yang diusung Musrenbang "Pembangunan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan dan Konektivitas Wilayah Yang Handal".

Dalam penyampaian kata sambutannya Riorizal mengatakan, kegiatan Musrenbang merupakan persiapan untuk mendapatkan informasi, aspirasi, dan usulan dari stakeholder, agar terciptanya perencanaan pembangunan yang optimal.

”Apa yang perlu dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, di usulkan bersama, agar bisa terakomodir untuk Rencana Kerja Pembangunan ( RKP) Kelurahan. Dari tahun ke tahun kita konsisten untuk membangun, maka mari kita salurkan aspirasi kita untuk membangun kampung kita,” himbau Riorizal.

Dikesempatan yang sama, Syamsir selaku Lurah Tarempa mengatakan, kegiatan Musrenbang menggunakan anggaran, APBD Anambas tahun 2020. Kegiatan tersebut merupakan forum musyawarah tahunan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP), sebagai visi misi rencana pembangunan untuk tahun 2021.

"Tujuan Musrenbang ini sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan, dari usulan tersebut, akan ditampung mulai tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi,"sebut Syamsir.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekcam, Babinkamtibmas dari Polsek Siantan, RT/RW, Kaposyandu serta lembaga yang ada di Kelurahan Tarempa.

Arthur

Mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana, Erlina saat Melaporkan ke Ombudsman Perwakilan Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus perkara laporan mantan Direktur Utama, Erlina ke Ombudsman Perwakilan Kepri, kini bergulir ke Ombudsman RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Pusat. Hal itu diketahui berdasarkan surat tembusan Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) ke pelapor Erlina, dengan Nomor surat tembusan B/141 LM.23 K3/1/2020, tertanggal 21 Januari 2020, ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, Ph.D.

Kuasa Hukum mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana (Erlina), Manuel P Tampubolon mengatakan, bergulirnya laporan klienya ke OJK RI Pusat berdasarkan tembusan surat Ombudsman Republik Indonesia kepadanya.

"Tembusan surat Ombudsman RI sampai ke kami tanggal 24 Januari 2020," kata Manuel P Tampubolon, Senin (27/1-2020) di Kantornya.

Kemudian dalam surat tembusan Ombudsman RI, kata Manuel P Tampubolon, bahwa adanya laporan Erlina mengenai dugaan penundaan berlarut oleh OJK Kepri terkait belum adanya tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana disektor keuangan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT BPR Agra Dhana. Dimana Erlina dipaksa oleh jajaran Direksi untuk mangembalikan dana yang diduga hasil penggelapan sebesar Rp. 929.853 879, hingga jajaran dan Direksi BPR Agra Dhana mengancam melaporkan ke Polisi.

"Menindaklanjuti laporan klien saya. Ombudsman Perwakilan Kepri telah meminta keterangan atau klarifikasi OJK Kepri pada hari Rabu, 4 Desember 2019. Menurut pihak OJK Kepri, mereka telah melakukan tindak lanjut, dengan mengirimkan nota Dinas kepada Kepala Derpartemen Hukum OJK RI dengan Nomor ND-263/JO.0502/2018, tertanggal 13 juli 2018," ujar Manuel P Tampubolon.

Selanjutnya, terang Manuel P Tampubolon, pada tanggal 1 Agustus 2018, OJK Kepri mendapat balasan dari Departemen Hukum OJK RI melalui surat nomor ND-754/MS 513/2018 perihal tanggapan permintaan pendapat hukum dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Kepri, yang pada intinya disampaikan bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak menyampaikan informasi atau laporan kepada OJK terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Satuan Kerja yang berwenang melakukan tindak lanjut atas informasi atau laporan dugaan tindak pidana yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan adalah Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Selanjutnya, terkait dengan surat nomor ND-754/MS.513/2018, OJK Kepri kembali mengirimkan surat nomor: ND-308/KO.0502/2018 kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 9 Agustus 2018. Namun hingga saat dilakukan permintaan penjelasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, OJK Kepri belum mendapatkan tanggapan surat tersebut.

Karena itu, kata Manuel P Tampubolon,
dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan berkepastian hukum, Ombudsman Republik Indonesia meminta penjelasan kepada kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

"Ini pertanyaan Ombudsman RI Kepada kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK," ujar Manuel P Tampubolon.

1. Bagalmana prosedur penyelesaian laporan yang dilakukan oleh OJK dalam
menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)?

2. Bagaimana hasil tindaklanjut penyelesaian pengaduan Sdr Erlina yang ditangani oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otaritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengenai dugaan penundaan berlarut terkait perkara tindak pidana disektor keuangan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT BPR Agra Dhana.

3. Apa kendala OJK dalam menindaklanjuti laporan Sdr. Erlina.

4. Apakah OJK telah menyampaikan kepada Sdr. Erlina terkait pengaduan yeng telah disampaikan sebagaimana angka 2 (dua) di atas.

Sebagai wujud pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) b da Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman mengharapkan OJK RI dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut.

"Ombudsman RI memberikan waktu paling lambat 14 hari sejak diterimanya surat permintaan klanfikasi ini. Dan kami mengucapkan apresiasi terhadap Ombusdman Kepri. Bahwa surat laporan kami sudah bergulir ke pusat Ombusdman RI dan OJK RI," tutup Manuel P Tampubolon.


Alfred

Peserta STQ Tingkat Desa.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Desa Batu Limau menggelar seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Desa. Kegiatan tersebut berlangsung meriah yang diikuti seluruh warga Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten karimun, Senin (27/01/2020).

Kepala Desa Zazali mengatakan, kegiatan STQ ini merupakan ajang silaturahmi kepada seluruh masyarakat Desa Batu Liamu. Khususnya dalam mendukung serta mensukseskan sejumlah program keagamaan yang digulirkan Bupati Karimun.

"Melalui kegiatan STQ Tingkat Desa, kita ingin program mengaji dapat terus di tingkatkan di kalangan Desa Batulimau ini. Saya bersyukur kegiatan STQ ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat Desa Batu Limau,” katanya.

Zazali juga menuturkan, adapun cabang-cabang yang di perlombakan di antaranya Tartil putra/putri. Dan jumlah peserta sebanyak 16 orang, kemudian Tilawah anak-anak Putra/Putri berjumlah 13 Orang Tilawah remaja dan dewasa berjumlah 6 Orang.

"Saya berharap, melalui seleksi Tilawatil Quran ini. Semoga pengetahuan yang diperoleh bukan hanya untuk mempertunjukkan kemahiran, tetapi lebih dari itu, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah serta mencintai Al-Qur’an sepenuh hati. Dan kegiatan ini juga merupakan upaya Desa membantu pemerintah untuk menjaring bibit-bibit sebagai Qori dan Qoriah terbaik untuk ajang kompetisi ketingkat tingkat seterusnya," ujarnya.

Turut hadir dalam acara STQ tingkat Desa batu limau Camat Ungar Suzandra S.STP, Setcam Ungar Pahaman Zakya,lurah Alai Zulfakar, kades Sei.Buluh Raji'i

Ahmad Yahya

Anggota DPR RI, Sturman Panjaitan Bersama Pendiri Toga Pakpahan, Sahat Pakpahan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Punguan Raja Pakpahan, Boru, Bere dan Ibebere se-Kota Batam gelar pesta Bonataon di gedung Serbaguna Gereja HKBP Estomihi Bengkong, sekaligus pelantikan pengurus baru Toga Pakpahan tahun 2020, Minggu (19/1-2020).

Ketua Umum Toga Pakpahan yang dilantik adalah, Ketua Umum, T. Pakpahan/Br. Hasibuan, Sekretaris Umum, S. H. Marpaung/Br. Pakpahan, dan Bendahara Umum, M. Manurung/Br. Pakpahan.

Fhoto Bersama Pengurus Baru Toga Pakpahan dengan Sturman Panjaitan.

Kemudian acara pesta Bonataon tersebut, dengan Tema yang diambil dari Pasalmen 133:1 "Ende hananakok sian si Daud. Ida ma denggan na i, dohot sonangnai, molo tung pungu sahundulan angka namarhahamaranggi".

Sub Tema: Marhite Pesta Bonataon on, Saroha Sapikkiran ma Hita Pamajuhon Pomparan ni Oppungta Toga Pakpahan, Boru, Bere dohot Ibebere na adong di Kota Batam on.

Pengurus Baru Toga Pakpahan Tahun 2020.

Kata sambutan Ketua Umum Toga Pakpahan, T. Pakpahan mengatakan, marilah kita saling bergandengan tangan, untuk memajukan Toga Pakpahan ini. "Saya mengajak pengurus, baik itu pengurus sektor wilayah, supaya terus menjaga dan saling bergenggaman tangan untuk memajukan Toga Pakpahan Kota Batam," kata Ketum, T. Pakpahan.

Dan dalam acara pesta Bonataon Toga Pakpahan tersebut, juga hadir, anggota DPR RI, Mayor Jenderal TNI Mar (Purna) Sturman Panjaitan, S.H, Ismeth Abdullah.

Fhoto Bersama.

Dalam kesempatan itu, Ismeth Abdullah meminta doa kepada punguan Toga Pakpahan Kota Batam, supaya diberikan kesehatan dan jasmani. "Mari kita sama-sama mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita sehat semuanya," ujarnya.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Mayor Jenderal TNI Mar (Purna) Sturman Panjaitan, yang disampaikan oleh pendiri Toga Pakpahan, Sahat Pakpahan.

"Kami dari Toga Pakpahan mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak anggota DPR RI, Sturman Panjaitan. Karena beliau telah menyempatkan diri untuk hadir di pesta Bonataon Pakpahan ini," kata Sahat Pakpahan.

Selanjutnya, kata Sahat Pakpahan, dalam hal ini juga, beliau (Sturman Panjaitan) juga mengundang kita untuk hadir dalam acaranya resepsi pernikahan, pada tanggal 20 Februari 2020 nanti. "Marilah kita sama-sama menghadirinya," kata Sahat Pakpahan.

Kemudian, Sahat Pakpahan juga menyampaikan, supaya Toga Pakpahan se-Kota Batam ini dapat membangun ke kompakan, tanpa adanya memilah-milah yang lain.

"Kompaklah kita semuanya, dan saling bergenggaman tangan," tuturnya.


Alfred 

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Jelang perayaan Imlek, Polda Kepri dan jajaranya mengerahkan 1.327 Personel dalam rangka pengamanan di tempat ibadah Kelenteng dan Vihara. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., dalam prees realisnya, Kamis (23/1-2020).

Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., sebanyak 153 kegiatan ibadah di 121 vihara/kelenteng yang ada diwilayah Kepulauan Riau dilakukan pengamanan terdiri dari Personil Polri, TNI dan Stakeholder dengan rincian kegiatan pengamanan sebagai berikut:

1. Pengamanan di wilayah Polresta Barelang terdapat 40 kegiatan ibadah di 30 Vihara/Klenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 417 Personel terdiri dari 334 personel Polresta Barelang, 52 Personel Dit Samapta Polda Kepri, 21 Personel PHH Satbrimob Polda Kepri dan 10 Personel Gegana Satbrimob Polda Kepri.

2. Pengamanan di wilayah Polres Tanjungpinang terdapat 27 Kegiatan ibadah di 26 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 240 Personel Polres tanjungpinang.

3. Pengamanan di wilayah Polres Bintan terdapat 25 Kegiatan ibadah di 25 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 102 Personel Polres Bintan.

4. Pengamanan di wilayah Polres Karimun terdapat 32 Kegiatan ibadah di 20 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 437 personel terdiri dari 377 personel Polres Karimun, 20 Personel PHH Satbrimob Polda Kepri dan 40 Personel TNI.

5. Pengamanan di wilayah Polres Lingga terdapat 18 Kegiatan ibadah di 14 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 53 Personel Polres Lingga.

6. Pengamanan di wilayah Polres Natuna terdapat 8 Kegiatan ibadah di 4 Vihara/kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 43 personel terdiri dari 35 Personel Polres Natuna, 6 Personel TNI dan 2 Personel Dishub.

7. Pengamanan di wilayah Polres Anambas terdapat 3 Kegiatan di 2 Vihara / kelenteng, dengan melibatkan Personil Pengamanan sebanyak 35 Personel Polres Anambas.

Kemudian Polda Kepri dan jajaran bersama TNI akan melaksanakan kegiatan patroli bersama di setiap lokasi serta melaksanakan Sterilisasi ditempat ibadah oleh Subden Gegana Polda Kepri guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Imlek.

"Dihimbau juga kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri, dalam rangka perayaan Imlek pada tahun ini marilah bersama-sama menjaga dan memelihara keamananan serta ketertiban. Bersama kita jaga solidaritas dan toleransi antar umat beragama tutup Kabid Humas polda Kepri," ujarnya.


Red

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melakukan penandatangan MoU Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Kepolisian Resor Kepulauan Anambas di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasir Peti, Rabu (22/01/2020).

Data terhimpun penandatangan tersebut tentang koordinasi aparat pengawas Intern Pemerintah dengan kepolisian terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penanganan permasalahan dana desa.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan rapat evaluasi kegiatan saber pungli Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2019, dan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2020 serta penyerahan penghargaan oleh Bupati Kepulauan Anambas.

Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Anambas, Kompol. H. Rafizal Amin, S.H dalam laporannya menyampaikan untuk tahun 2019, Saber Pungli di Anambas sudah berjalan dengan baik,

“Untuk provinsi kepulauan Riau, kita mendapatkan peringkat ke 3 dibawah Batam dan Bintan, dan pada tahun 2019 UPP Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Anambas sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 348," ungkap Rafizal Amin.

Lanjut Rafizal, dan rencana kegiatan Saber Pungli Tahun 2020 sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah.

Ada beberapa hal yang menjadi kausial dicanangkan oleh, UPP Provinsi Kepri yaitu kegiatan yang berkaitan dengan monitoring, ada 7 OPD yang menjadi perhatian pada Saber Pungli yaitu, Disnaker PTSP, Dinkes, Disdukcapil, Disdikpora, Dinas PU, Disperindagkop, Kecamatan, Kemenag.

“Ini adalah bentuk dari pelayanan publik sehingga pelayanan publik ini menjadikan hal-hal yang sangat rawan terjadinya pungutan-pungutan yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang,” Jelasnya.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH mengatakan dengan kerja sama yang baik seluruh stakeholder mesti jalani bersama agar bagaimana pelayanan itu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Abdul Haris menyebutkan aturan mengenai Saber Pungli bukan berarti membatasi kita dalam hal berbuat sesuatu, tetapi meluruskan kita untuk suatu kebaikan dalam pekerjaan sehingga dengan adanya pengawasan seperti ini mudah-mudahan semakin hari lebih baik dalam suatu pekerjaan.

“Insyaallah dengan adanya kerja sama yang baik ini, saya berharap terus terjaliin sehingga akan tumbuhlah suatu pelayanan yang maksimal,” ucap Haris.

Hadiri dalam acara tersebut Kapolres Kepulauan Anambas, Wakapolres Kepulauan Anambas, Lanal Tarempa, Koramil 02 Tarempa, Cabjari Tarempa, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Arthur