Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna Memimpin Rapat.

Para Anggota DPRD Kabupaten Natuna.

DPRD Kabupaten Natuna Bersama Nelayan Natuna.

Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik didampingi oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar dan Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah. Paripurna ini juga dihadiri oleh sebagian besar Anggota Dewan.

Pada paripurna ini DPRD melibatkan Pemerintah Kabupaten Natuna, Polres Natuna, PSDKP, SKPT Selat Lampa dan Nelayan Natuna yang wakili oleh enam orang perwakilan nelayan.

Jarmin dalam risalah pembukaannya menjelaskan, paripurna ini digelar karena ada putusan dari pemerintah untuk melepas Kapal KM Sinar Samudera yang ditangkap oleh Satpol Airud Polres Natuna di perairan Subi, Jumat (18/2) lalu.

Kapal itu ditangkap karena diduga telah melanggar aturan zonasi tangkap, yang mana kapal tersebut ditemukan menangkap ikan di bawah 12 mil laut. Menurut aturan Zonasi kapal itu hanya boleh beroperasi di 30 mil laut ke atas.

Dengan ini kapal asal Pati, Jawa Tengah itu dinyatakan melanggar administrasi dan dikenai denda sebesar Rp, 159. 874.000. Dan karena sudah melunasi denda kepada negara, kapal itu kini sudah dibebskan.

Sementera nelayan dan masyarakat Natuna secara umum belum bisa menerima keputusan itu karena mereka menduga kapal tersebut menggunakan alat tangkap terlarang yakni alat tangkap Cantrang yang penggunaanya mengandung konsekuensi pidana.

Setelah membuka Paripurna, Jarmin langsung memberikan kesempatan pihak terkait untuk menyampaikan pandangannya terkait apa yang menjadi agenda paripurna.

"Pertama-tama kita mulai dari pemerintah dulu. Kita dengar apa pandangan pemerintah terkait persoalan ini. Di persilahkan kepada Pak Asisten," kata Jarmin.

Asisten II Pemkab Natuna, Basri menegaskan bahwa pemerintah siap menfasilitasi nelayan untuk menyampaikan persoalan kapal cantrang itu dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, persoalan ini mesti disampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi atensi penegakan aturan dan hukum di wilalayah Natuna. 

Terkait ini, ia juga mengaku pemerintah telah bersurat ke KKP untuk audiensi dalam rangka mempertanyakan persoalan tersebut dan pihak kementerian sudah memberikan respon yang baik.

"Cuma sebelum kita ke KKP, kami menekankan kepada DPRD dan bapak-bapak nelayan agar membuat konsep terlebih dahulu sehingga nanti persoalan ini dapat disampaikan secara sistematis kepada kementerian," ungkap Basri.

Koodinator Satuan Pengawas (Satwas) SDKP Natuna, Maputra Prasetyo menegaskan, KM Sinar Samudera itu hanya melanggar administrasi karena beroperasi di kawasan 30 mil ke bawah.

"Kapal ini hanya melanggar zonasi tangkap, maka dia dikenai denda saja. Dan dendanya sudah dibayarkan ke Kementerian Keuangan, kemudian kita bebaskan," tegas Maputra.

Ia menampik kapal itu menggunakan alat tangkap cantrang yang sudah dilarang penggunaanya oleh pemerintah.

"Kita sudah periksa bersama dengan Polairud dan termasuk juga nelayan, tidak ada kita temukan cantrang di sana. Oleh karena itu kapal ini dinyatakan hanya melanggar administrasi," tegasnya.

Kapolres Natuna, AKBP Iwan Aryandhy menjelaskan kapal itu ditangkap pada Jumat (18/2) dan langsung dibawa ke Selat Lampa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di PSDKP Natuna.

"Karena keterbatasan sarana di laut, kapal itu kami serahkan ke PSDKP untuk dipriksa. Apabila ada tindak pindana kami akan proses pidannya, tapi kalau hanya pelanggaran administrasi biar diserahkan sepenuhnya ke PSDKP. Dan sekarang sudah dinyatakan hanya melanggar administrasi," kata AKBP Iwan. 

Namun Ketua HNSI Cabang Natuna, Hendri bersama nelayan Natuna mengaku masih tetap kukuh dengan dugaannya bahwa di dalam kapal itu terdapat alat tangkap cantrang.

"Pertama sekali kami apresiasi kepada Polres Natuna yang telah menangkap kapal ini. Tindakan ini sudah sangat membantu nelayan dan keselamatan alam bawah laut. Tapi kami masih bertanya-tanya dengan keputusan akhir penegakan hukum terhadap kapal ini," ucap Hendri.

Ia mengaku, dugaan mereka diperkuat atas pengakuan nakhoda bahwa di kapal itu terdapat alat tangkap cantrang meskipun nakhod itu memgaku cantrang tidak dipergunakan.

Selain itu, Hendri juga mengaku pihaknya belum bisa menerima legalisasi alat tangkap jaring tarik berkantong sebagai pengganti cantrang karena dampak kerusakannya dinilai sama dengan cantrang.

"Tapi sudah lah, kami tidak mau mencampuri urusan hukum. Kami datang ke paripurna ini berharap sikap bersama antara nelayan, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menolak keberadaan alat tangkap pengganti cantrang itu. Kami berkoar-koar di sini bukan bermaksud menentang pemerintah, tapi kami tidak mau ada konflik di laut karena prilaku nelayan besar seperti ini," tandas Hendri.

Disepakati melalui paripurna itu bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna, DPRD Natuna dan Perwakilan Nelayan pada Jumat minggu ini akan menemui Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

Mereka akan mempertanyakan proses hukum kapal KM Sinar Samudera itu dan mempertanyakan legalitas alat tangkap Jaring Tarik Berkantong yang sudah dilegalkan pemerintah namun belum bisa diterima nelayan Natuna.

"Jadi besok kita berangkat ke Jakarta, dan Jumat kita ketemu Pak Menteri. Perwakilan nelayan juga harus ikut. Demikian," kata Jarmin menutup paripurna. 

(IK)

Pelaksanaan Vaksinasi Di DPRD Kabupaten Natuna.

Penyuntikan Vaksinasi.

"Vaksin booster ini aman dan kita mengajak masyarakat untuk vaksin booster," ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna Jarmin Sidik, Jumat (4/3/2022).

Jarmin Sidik juga mengajak dan menghimbau agar seluruh masyarakat untuk datang ke gerai gerai Vaksin, Baik untuk yang belum di vaksin maupun yang lanjut vaksin Booster. 

"Vaksinasi covid 19 merupakan usaha kita bersama untuk melindungi masyarakat dan juga mencegah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Kabupaten Natuna," paparnya. 

Pemberian vaksin booster ini merupakan langkah tepat pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat terhadap dampak negatif penularan COVID-19. Vaksinasi dosis ketiga diberikan untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap minimal tiga bulan sebelumnya serta memiliki e-tiket yang bisa dicek di aplikasi PeduliLindungi.

(IK)

Sekda Kabupaten Natuna Sampaikan Sambutan.

Sekda Natuna, Boy Wijanarko menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada Santri terbaik pada Wisuda TPQ Ke-10 tahun 2022.

Fiti Bersama

412 Santri dari 37 TPQ di Kabupaten Natuna.

Kegiatan wisuda akbar yang mengusung tema "Ayo jauhkan generasi muda Natuna dari buta aksara Al-Quran" yang digelar oleh Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (BMG TPQ) Kabupaten Natuna secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Paryanto mewakili Bupati Natuna. 

Rangkaian kegiatan Wisuda di mulai dengan pawai dari Pantai Piwang menuju Gedung Sri Srindit. Kegiatan acara dibuka dengan lantunan Ayat Suci Al-Qur’an yang dibawakan oleh Muhammad Ilham salah satu santri yang mengikuti Wisuda dan di isi dengan nyanyian Himne TPQ yang di bawakan oleh seluruh peserta Wisuda.

Sekretatis Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna Boy Wijanarko dalam kata sambutan menypaikan, intinya dalam suatu organisasi, koordinasi merupakan hal yang paling utama untuk menghindarkan dari hal-hal yang akan merugikan.

"Oleh karenanya, saya meminta agar seluruh guru TPQ yang berada di Natuna untuk selalu kompak agar kedepan organisasi TPQ semakin eksis serta mampu menjadi organisasi terdepan dalam menciptakan anak-anak didik yang cinta Al-Qur’an sebagai benteng diri dari kerasnya zaman," ungkapnya. 

Terkait akan hal ini, Boy Wijanarko sangat mendukung pembuatan regulasi setiap anak muslim di Natuna harus memiliki sertifikat TPQ atau mininal bisa membaca Al-Qur’an sebagai salah satu syarat untuk masuk SLTP.

"Saya menilai regulasi seperti ini sangatlah bagus, karena semakin hari kita melihat semakin sedikit anak-anak yang mau belajar di TPQ, jika dibuatkan regulasi yang demikian, semoga mampu meningkatkan jumlah anak-anak di Natuna untuk belajar Al-Qur’an sehingga ke depan tidak ada lagi anak-anak Natuna yang buta aksara Al-Qur’an,” ucapnya.

Selain itu, terkait anggaran, Boy mengakui untuk saat ini Pemerintah Daerah belum bisa berbuat banyak, mewabah Covid selain memakan energi kita semua juga memakan biaya dalam proses pemulihan ekonomi, apa lagi penerimaan anggaran selalu berkurang di dua tahun ini, oleh karenanya sangat berat untuk membagi anggaran-anggaran yang sudah di plotingkan.

"Disini hadir Wakil DPRD Natuna, kedepan kami akan berusaha untuk terus memberikan semangat kepada BMG TPQ melalui dana hibahnya, karena kalau tidak salah saya TPQ itu mempunyai dana hibah yang berada di bagian Kesra,” ujarnya. 

"Kami Pemerintah Daerah beserta DPRD akan bersama-sama mencoba menghitung anggaran-anggaran untuk pengembangan Syiar khususnya di TPQ, karena disinilah ujung tombak anak-anak mulai mengenal baca dan tulis bacaan di dalam Al-Qur’an,” tambanya.

Di akhir sambutannya, Boy mengucapkan terimakasih atas dedikasi yang telah di lakukan oleh bapak dan ibu guru TPQ yang tidak kenal lelah mengajari anak-anak untuk mengenal Al-Qur’an.

"Semoga ini menjadi alam jariyah kita di alam kubur kelak," paparnya. 

Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan, Wan Zaki ST dalam laporannya mengatakan puji syukur sepatutnya selalu kita lakukan atas nikmat dari Yang Maha Kuasa atas nikmatnya lah kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Rasa terima kasih juga di sampaikan olehnya kepada pemerintah daerah yang sudah mensuport kegiatan dengan memberikan izin menggunakan pasilitas pemda. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah berjibaku menyiapkan kegiatan wisuda ini.

Lanjut, Wan Zaki Adapun jumlah peserta yang mengikuti wisuda ke-10 pada hari ini berjumlah 412 Santri, yang merupakan hasil seleksi dari 600 santri yang berasal dari 37 TPQ di 6 Kecamatan.

"412 santri ini terdiri dari 38 orang santri dari TPQ Kecamatan Bunguran Batubi, 29 Santri dari TPQ Kecamatan Bunguran Timur Laut, 34 Santri dari TPQ Kecamatan Bunguran Selatan, 206 Santri dari Kecamatan Bunguran Timur, 13 Santri dari TPQ Kecamatan Bunguran Barat dan 82 Santri dari TPQ Kecamatan Bunguran Tengah dari total 37 TPQ," ucapnya.

Selain itu, juga menjelaskan Badan Musyawarah Guru TPQ juga mencari 2 orang santri terbaik dari setiap kecamatan yang selanjutnya dari 12 santri terbaik dari 6 kecamatan ini dilakukan seleksi untuk mencari peringkat 1,2 dan 3 terbaik ditingkat Kabupaten Natuna.

Kegiatan wisuda bersama merupakan program dari Badan Musyawarah Guru TPQ Kabupaten Natuna, sejak berdiri pada 22 Mei 2007 lalu yang sebelumnya bernama Forum Komunikasi Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur’an (FKU TPQ) Kabupaten Natuna, pada tanggal 29 maret 2010 organisasi berubah nama menjadi Badan Musyawarah Guru TPQ hingga saat ini.

Selain Wisuda bersama, progam kerja lainnya yang di laksanakan oleh BMG TPQ adalah Khataman Al-Qur’an bersama, membentuk BMG TPQ Kecamatan, melakukan pelatihan terhadap Ustadz dan Ustadzah guru TPQ Se Kabupaten Natuna.

"Namun karena keterbatasan anggaran, hingga saat ini progam rutin yang bisa dilaksanakan oleh BMG TPQ hanyalah Wisuda bersama saja, semoga kedepan anggaran yang dimiliki oleh BMG cukup sehingga seluruh program yang sudah di rencanakan dapat dilaksanakan," harap Wan Zaki.

Untuk itu, besar harapan kami dari pengurus BMG TPQ Natuna, dalam menjalankan roda perkembangan organisasi BMG TPQ kedepan diharapkan dukungan finalsial dwri Pemda dan DPRD Natuna.

Selain itu, juga mengajak mari Bapak/ibu kita arahkan anak-anak kita untuk masuk TPQ, kita hidupkan Syiar islam melalui pengenalan Al-Qur’an kepada anak sejak dini.

Sementara itu, H. Budi Darmawan, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Natuna, Dalam sambutannya memberikan Nasihat dan pesan kepada para santri serta kepada para guru yang mengajar di TPQ.

"berbahagialah anak-anak yang hari ini di wisuda. Tapi harus di ingatkan wisuda hari ini adalah permulaan dari esensi untuk terus mengamalkan Al-Qur’an," ucapnya.

Kegiatan TPQ ini sudah berlangsung sudah sangat lama, dulu namanya TPA yang sekarang sudah berubah menjadi TPQ tetapi program kerjanya tetap sama.

"TPQ pastinya akan menghasilkan anak-anak yang berhasil dalam membaca Al-Qur’an, oleh karenya saya berharap kepada Bapak/ibu semua marilah kita arahkan anak-anak untuk mengikuti dan belajar di TPQ agar Syiar islam terus tumbuh di daerah kita tercinta ini," sebutnya.

Selanjutnya, Budi Darmawan juga menjelaskan ada 4 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru TPQ yakni, pertama tingkatkan kualitas organisasi, kedua tingkatkan kualitas pribadi para guru TPQ, yang ketiga tingkatkan kompetensi sosial dan tingkatkan kualitas pendidikan.

"Apalagi kita Kepulauan Riau mendapat Ranking 9 seluruh Indonesia tentang toleransi dalam kehidupan beragama, mari terus kita jaga hal ini, mudah-mudahan kedepan kita mampu berada di Ranking pertama," ucap Budi.

Untuk itu, kepala Kemenag Kabupaten Natuna mengajak masyarakat untuk selalu menjaga toleransi dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat karena selain mendapatkan ranking yang tinggi kehidupan dalam keseharian pun lebih harmonis.

Hadir dalam tersebut, Wakil I Ketua DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, Forkompinda, Para camat, Ketua BKMT, Ketua Gow, Kepala TPQ se Kabupaten Natuna, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.

(IK)

Bupati Natuna, Wan Siswandi Kalungi Bunga Saat Menyambut Kedatangan Danlanud Raden Sadjad yang Baru, Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J).

Danlanud Raden Sadjad, Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J) Memasuki Markas Lanud RSA.

Danlanud RSA, Kolonel Pnb Jajang Setiawan, Disambut Baik Persaonil RSA.

Danlanud Raden Sadjad, Kolonel Pnb Jajang Setiawan Bersama Istri saat Turun dari Pesawat

Di sela-sela kegiatan penyambutan, Bupati Natuna Wan Siswandi, mengucapkan selamat datang di Ranai Natuna dengan mengalungkan bunga kepada Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC (J)., serta pemberian handbouquet Ny. Novi Jajang Setiawan.

"Selamat datang di Natuna yang kita cintai," ungkap Wan Siswandi. 

Wan Siswandi berharap agar sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Danlanud Natuna yang selama ini sudah terjadi dengan sangat baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan. 

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa Pemkab Natuna akan terus memberikan dukungan penuh kepada pihak Danlanud dalam melaksanakan tugas di lapangan baik itu mengenai keamanan dan lain sebagainya. 

"Saya ucapkan selamat datang kepada pejabat baru, dan kepada pejabat yang lama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras yang sudah diberikan selama ini," pungkasnya.

 (IK)

Bupati Natuna dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna Jadi Narsum.

Peserta Musrenbang Kecamatan Bunguran Tengah.

Bupati Natuna, Wan Siswandi Memberikan Kata Sambutan.

Kegiatan musrenbang ini di buka langsung oleh, Bupati Natuna, Wan Siswandi.

Dalam kata sambutan, Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, fasilitas Kecamatan Bunguran Tengah pada umumnya sudah terpenuhi, hanya saja tempat tinggalnya saja yang berbeda.

Menurut Wan Siswandi, fasilitas yang ada di kecamatan tersebut merupakan fasilitas milik kabupaten, seperti jalan, komunikasi dan listrik.

Ia juga berharap kedepannya terkait pembangunan jalan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati pembangunan tersebut.

"Oleh karena itu, jalan poros sudah ada, untuk itu kedepannya pembangunan jalan dimulai dari pertengahan pemukiman masyarakat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Wan Siswandi mengatakan, sesuai arahan Presiden Rupublik Indonesi (RI), Joko Widodo bahwa pembangunan itu harus diawali dari perbatasan.

“Jadi, untuk wilayah kita, kita bangun dari ujung dulu,” ucapnya. 

Sedangkan menurut anggota Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik musrenbang adalah pintu masuk aspirasi masyarakat dan akan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. 

"Hasil Musrenbang ini agar bisa diselesaikan dengan melakukan rapat antar SKPD, Kecamatan dengan DPRD terkait usulan prioritas. Sehingga terjadi sinergitas dalam membangun Natuna," paparnya. 

(IK)

Bupati Natuna Resmikan Puskesmas di Kecamatan Bunguran Tengah.

Foto Bersama Usai Peresmian Puskesmas.

Para Tamu Undangan FKPD Pemkab Natuna.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimoinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) dan Tokoh Masyrakata. 

Bupati Natuna Wan Siswandi dalam kata sambutannya menyampaikan, kesehatan merupakan konsentrasi pemerintah pusat sampai daerah setelah pendidikan dan inprastruktur.

"Tidak hanya manusianya sehat namun fasilitasnya pelayanan kesehatannya juga harus kita tingkatkan," ungkapnya. 

Wan Siswandi juga menegaskan komitmennya untuk terus melindungi masyarakat Natuna selain pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan, namun juga pemberian fasilitas jaminan kesehatan yang menyeluruh sharing bersama pemerintah provinsi dan pusat.

"80 ribu jiwa masyarakat Natuna mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS, sekitar 46 ribu jiwa ditanggung oleh APBD kabupaten natuna dengan anggaran sebanyak Rp26 Miliar," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik berpesan Kepada para petugas dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bunguran Tengah, untuk melaksanakan pelayana kesehatan dengan baik dan ikhlas.

"Berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat, jagalah bangunan ini sebaik mungkin," pungkasnya. 

(IK)

Komisi II DPRD Natuna Marzuki Sampaikan Aspirasi Masayarakat.

Penyampaian Aspirasi Rakyat.

Foto  Bersama Komisi II DPRD Natuna dengan Pejabat Kantor Induk BPTD IV Riau-Natuna

Kunjungan kerja yang dilakukan anggota Fraksi Partai Gerindra, Marzuki mengungkapkan bahwa saat ini kehadiran KMP Bahtera Nusantara 01 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepulauan Natuna.

"Hanya ada satu hal yang dikeluhkan masyarakat, yakni tingginya tarif yang diterapkan operator KM Bahtera Nusantara 01. Kami berharap keluhan warga ini dapat diteruskan oleh pimpinan BPTD IV," kata Marzuki.

Diakui anggota Komisi II DPRD Natuna ini, sejak KMP Bahtera Nusantara 01 melayani penyeberangan antar pulau hingga ke Tanjung Pinang, telah meningkatkan mobilitas distribusi barang di Natuna.

"Tentunya, akan semakin dirasakan warga jika operator bisa menurunkan tarif, terutama bagi jalur panjang melintasi beberapa pelabuhan, itu harapan kami," katanya.

Kunjungan Kerja Anggota Komisi II DPRD Natuna disambut langsung oleh Kepala BPTD IV Riau-Kepri yang diwakili Kasi TSDP KP - Riskan didampingi PPK TSDP Richie Nelson, di ruang rapat pimpinan kantor induk BPTD IV.

Selain membicarakan tarif jasa pelayanan KMP Bahter Nusantara 01, pada kesempatan itu Kasi TSDP KP juga memaparkan progres pembangunan pelabuhan penyeberangan Sendanau dan Serasan.

"Sejauh ini kami dari BPTD IV masih terkendala ketersediaan lahan di Serasan, harapan kami DPRD Natuna bisa mendorong Pemkab Natuna untuk melakukan percepatan pengadaan lahan tersebut untuk diserahkan," kata Riskan dalam paparannya.

Bagi BPTD IV, Kabupaten Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah strategi di perbatasan negara, yang membutuhkan persepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi antara pulau.

"Mobilitas distribusi di kabupaten ini memang  sangat membutuhkan persepatan, dan kami berhapar Pemkab Natuna bisa melakukan persepatan agar wilayah terluar di Laut China Selatan ini bisa segera terbangun," kata Riskan.

Khusus pelabuhan penyeberangan Sedanau, tahun ini sudah memasuki Tahap VI, anggaran telah disediakan Kementerian Perhubungan untuk bangunan perkantoran dan terminal penumpang.

"Jika tahun ini selesai, In Syaa Allah tahun 2023 sudah bisa beroperasi melayani warga, terlebih di tahun yang sama KMP Bahtera Nusantara 03 jugan akan berperasi, sehingga setiap minggu kebutuhan warga akan terlayani," ungkap Riskan.

(IK)