 |
| Komisi II DPRD Natuna Marzuki Sampaikan Aspirasi Masayarakat. |
 |
| Penyampaian Aspirasi Rakyat. |
 |
| Foto Bersama Komisi II DPRD Natuna dengan Pejabat Kantor Induk BPTD IV Riau-Natuna |
NATUNA|KEPRIAMTUAL.COM: Tersedianya transportasi antar pulau yang murah dan memadai di Kabupaten Kepulauan Natuna, menjadi topik bahasan anggota DPRD Natuna di Kantor Induk BPTD IV Riau-Kepri, Selasa kemaren (19/01/2022).
Kunjungan kerja yang dilakukan anggota Fraksi Partai Gerindra, Marzuki mengungkapkan bahwa saat ini kehadiran KMP Bahtera Nusantara 01 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepulauan Natuna.
"Hanya ada satu hal yang dikeluhkan masyarakat, yakni tingginya tarif yang diterapkan operator KM Bahtera Nusantara 01. Kami berharap keluhan warga ini dapat diteruskan oleh pimpinan BPTD IV," kata Marzuki.
Diakui anggota Komisi II DPRD Natuna ini, sejak KMP Bahtera Nusantara 01 melayani penyeberangan antar pulau hingga ke Tanjung Pinang, telah meningkatkan mobilitas distribusi barang di Natuna.
"Tentunya, akan semakin dirasakan warga jika operator bisa menurunkan tarif, terutama bagi jalur panjang melintasi beberapa pelabuhan, itu harapan kami," katanya.
Kunjungan Kerja Anggota Komisi II DPRD Natuna disambut langsung oleh Kepala BPTD IV Riau-Kepri yang diwakili Kasi TSDP KP - Riskan didampingi PPK TSDP Richie Nelson, di ruang rapat pimpinan kantor induk BPTD IV.
Selain membicarakan tarif jasa pelayanan KMP Bahter Nusantara 01, pada kesempatan itu Kasi TSDP KP juga memaparkan progres pembangunan pelabuhan penyeberangan Sendanau dan Serasan.
"Sejauh ini kami dari BPTD IV masih terkendala ketersediaan lahan di Serasan, harapan kami DPRD Natuna bisa mendorong Pemkab Natuna untuk melakukan percepatan pengadaan lahan tersebut untuk diserahkan," kata Riskan dalam paparannya.
Bagi BPTD IV, Kabupaten Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah strategi di perbatasan negara, yang membutuhkan persepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi antara pulau.
"Mobilitas distribusi di kabupaten ini memang sangat membutuhkan persepatan, dan kami berhapar Pemkab Natuna bisa melakukan persepatan agar wilayah terluar di Laut China Selatan ini bisa segera terbangun," kata Riskan.
Khusus pelabuhan penyeberangan Sedanau, tahun ini sudah memasuki Tahap VI, anggaran telah disediakan Kementerian Perhubungan untuk bangunan perkantoran dan terminal penumpang.
"Jika tahun ini selesai, In Syaa Allah tahun 2023 sudah bisa beroperasi melayani warga, terlebih di tahun yang sama KMP Bahtera Nusantara 03 jugan akan berperasi, sehingga setiap minggu kebutuhan warga akan terlayani," ungkap Riskan.
(IK)
Posting Komentar