Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution. (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 623 orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 di Kota Tanjungpinang akan menjalani pemeriksaan cepat dengan menggunakan rapid test.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution, di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri), Selasa (7/7), mengatakan, pemeriksaan terhadap jajaran KPU Tanjungpinang dengan menggunakan rapid test merupakan perintah KPU RI. Kebijakan itu diberlakukan secara nasional untuk memastikan tidak ada petugas yang tertular Covid-19.

Seluruh anggota KPU Tanjungpinang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test mulai Rabu-Jumat pekan ini di RSUP Kepri. Paling banyak yang diperiksa yakni 443 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Mereka memulai melakukan pencocokan dan penelitihan data calon pemilih pada pertengahan bulan ini.

"Kami dan pihak RSUP Kepri sudah menandatangani nota kesepahaman terkait hal itu," katanya dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Pihak rumah sakit juga menyanggupi akan mengambil swab dari petugas yang reaktif. Hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR dapat diketahui dalam waktu cepat.

"Kata mereka dalam waktu sejam sudah diketahui hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR," ucapnya.

Aswin menambahkan biaya rapid test untuk satu orang petugas Rp350.000, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan KPU RI. Sementara untuk pemeriksaan swab dengan metode PCR dibiayai oleh pemerintah pusat.

"Awalnya kami khawatir karena biaya rapid test yang diumumkan RSUP Kepri untuk masyarakat sekitar Rp400.000/orang," tuturnya.

(***)

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mengakui kebijakan pemeriksaan cepat dengan metode rapid test, dilematis.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Selasa (7/7), mengatakan, pemeriksaan terhadap orang yang memiliki gejala COVID-19, dan juga terhadap orang yang ingin berangkat ke luar daerah dengan menggunakan pesawat terbang wajib dilaksanakan, meski menulai pro dan kontra.

Pemeriksaan dengan rapid test sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

"Jika tidak dilaksanakan, kami yang disalahkan. Nanti dianggap tidak melakukan upaya pencegahan COVID-19. Karena itu, rapid test tetap dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki gejala COVID-19, dan terhadap orang yang ingin berangkat ke luar daerah," katanya.

Tjetjep menyatakan rapid test tidak akurat dalam mendeteksi COVID-19 dalam tubuh orang yang diperiksa. Dalam beberapa kasus, hasil rapid test terhadap orang yang menderita batuk atau pilek, reaktif. Namun setelah diambil swab dari tubuh orang tersebut, hasilnya negatif.

Tenaga kesehatan maupun tim medis mengetahui hal tersebut. Namun prosedur harus tetap mereka laksanakan untuk mencegah penularan COVID-19 dan mengobati pasien COVID-19.

Pihak rumah sakit maupun Dinkes wajib mengambil tindakan sesuai prosedur untuk mengurangi risiko.

"Tim medis dan pihak rumah sakit kerap dimarah oleh orang-orang yang merasa kecewa terhadap pihak keluarganya yang meninggal dunia dan dikebumikan sesuai protokol kesehatan berdasarkan hasil rapid test yang reaktif. Namun pemeriksaan swab dengan metode PCR hasilnya negatif," katanya.

Tjetjep mengemukakan pihaknya sudah melaporkan persoalan itu dalam rapat bersama BNPB. "Memang harus ada solusi yang tepat agar tidak ada yang merasa dirugikan," tegasnya.

Sumber: Diskominfo Kepri.

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) melahirkan banyak inovasi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Ditahun ke-7 KIPP dilaksanakan, inovasi yang meraih predikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dinilai semakin kolektif dan terintegrasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

“Inovasinya tetap mengagumkan. Semakin kolektif dari berbagai unsur,” ungkap Anggota Tim Panel Independen KIPP 2020, Indah Sukmaningsih, usai tahap presentasi dan wawancara KIPP di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Senin (06/07).

Indah memberi contoh, ada Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Peran kedua OPD tersebut dalam menciptakan suatu inovasi tentu berguna bagi masyarakat, terutama dalammeningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dipadukan dengan ilmu keagamaan.

Beberapa pemerintah daerah yang sebelumnya tidak muncul dalam Top 99, tahun ini pun muncul untuk pertama kalinya. Beberapa daerah tersebut ialah Pemprov Bangka Belitung, Kabupaten Natuna, Kabupaten Fakfak, dan Kota Gorontalo. Diluar itu, lembaga pemerintah juga ada yang baru pertama kali mendapatkan predikat Top 99, yakni Kementerian Agama, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta BPJS Ketenagakerjaan.

Indah mengapresiasi beragamnya inovasi yang lahir pada kompetisi kali ini. Meski heterogen, tujuan beragamnya inovasi tersebut tidak jauh dari pengentasan kemiskinan, percepatan pelayanan, layanan kesehatan, hingga perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Tak hanya itu, ada juga inovasi yang membela industri lokal dengan gerakan masyarakat membeli produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga tidak perlu impor.

“Contohnya soal kualitas garam, makanan bergizi bagi daerahnya sendiri, juga upaya mandiri agar tidak ketergantungan pihak lain,” jelas Indah, yang merupakan mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Tak seperti tahun sebelumnya, KIPP tahun ini memilki inovasi Kelompok Khusus. Inovasi yang dilombakan dalam kelompok itu, yakni inovasi yang pernah meraih predikat Top 99 atau Top 45 dari ajang sebelumnya. Tim Panel Independen menilai keberlanjutan serta perkembangan dari inovasi kelompok khusus tersebut. Lima inovasi terbaik akan dipilih dari 15 finalis yang kini unjuk gigi.

Indah menilai, kualitas inovasi yang masuk dalam 15 finalis Kelompok Khusus tersebut semakin menukik tajam. Bukan dalam konotasi menurun, menukik tajam yang dimaksud Indah adalah semakin berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. “Ada nilai tambah yang disesuaikan dengan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya,” ungkap Indah.

Meski tahun ini tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring atau online, Indah menilai tidak ada hambatan serius. Kendala sinyal atau jaringan adalah hal lumrah bagi semua kegiatan berbasis internet.

Di hari ke-6 ini, enam inovasi dari daerah di Provinsi D.I Yogyakarta lebih mendominasi. Provinsi D.I Yogyakarta menyumbangkan dua inovasi, sedangkan empat lainnya berasal dari Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, serta Kab. Sleman. Sementara, daerah lain yang melakukan presentasi hari ini adalah Kota Jambi dan Kab. Natuna.

Indah menilai, inovator semakin terstruktur dalam menyajikan inovasinya dan penjelasannya dalam proposal. “Saat ini sudah tertulis dengan rapi, dampak sebelum dan sesudah inovasinya,” pungkas Indah.

Penulis: don/HUMAS MENPANRB

Plt Gubernur Isdianto saat memberikan kata sambutan dalam suatu kegiatan di Gedung Daerah belum lama ini.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan lebih selektif dalam memilih pejabat di lingkup Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Provinsi Kepri dalam pelaksanaan Open Bidding.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang, Selasa (7/7).

"Untuk open Bidding kali ini, Pemprov Kepri akan lebih selektif lagi dalam memilih dan menentukan pejabat OPD di Provinsi Kepri," ungkap Isdianto, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Pasalnya, lanjut Isdianto pihaknya tidak ingin OPD yang duduk di suatu instansi tidak memahami dan menguasainya.

"Kita titak ingin terulang kembali, adanya kepala OPD yang tidak kompeten dan tidak memahami bidangnya, sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai yang kita harapkan," tegas Isdianto.

Untuk itu, Isdianto mengatakan telah mengingatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri sebagai pelaksana Open Bidding beberapa kepala OPD untuk lebih selektif.

"Bila perlu lakukan tes-tes yang benar-benar dapat mengukur kemampuan mereka, sehingga nantinya seluruh pelaksanaan pemerintahan Provinsi Kepri berjalan dengan baik dan sesuai tupoksinya," ujar Isdianto.

(***)

Penyerahan BLT DD Secara Simbolis Oleh Pemdes Batu Limau.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk membantu Masyarakat kurang mampu yang terhimpit ekonomi akibat pandemi Virus Corona (Covid-19).

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Batu limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun kembali melakukan kegiatan penyaluran BLT-DD susulan tahun 2020 kepada 316 Kepala Keluarga (KK) yang tidak sempat terdata pada pendataan pertama. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung serbaguna Desa Batu limau Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Sabtu (4/7/2020).

Mengawali kegiatan, Kepala Desa Batu Limau Zazali mengatakan, kepada para penerima BLT-DD susulan
diharapkan agar para penerima BLT ini dapat memanfaatkan sebaik mungkin bantuan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi Covid-19.

"Penyaluran BLT-DD susulan senilai Rp600.000 per Kepala Keluarga (KK), ini diberikan kepada 316 KK yang merupakan data tambahan. Sehingga total Kepala Keluarga (KK) Desa Batu limau yang sudah menerima BLT-DD tahun 2020 yaitu sejumlah 380 Kepala keluarga," ujar Zazali.

Yang mana, lanjutnya, pada penyaluran pertama hanya berjumlah 64 kk dan sudah terealisasi pada bulan Juni 2020 kemarin. Sedangkan penerima bantuan BLT susulan berjumlah 316 KK pada tahap pertama baru terealisasi pada hari Sabtu  (4/7/2020) kemarin.

Ditempat yang sama salah satu warga penerima BLT yang kerap di sapa Awang mengatakan, tentunya ia sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kades Batu limau terutama Pemerintah Pusat yang mau membantu kami di saat seperti ini.

"Kami merasa berterima kasih kepada petugas pendata yang bekerja secara profesional mendata dengan selektif, Kecil besarnya bantuan itu kami sebagai masyarakat merasa tersentuh,” kata Awang.

Turut hadir dalam acara Camat Ungar,Setcam Ungar, babinkamtibmas, Babinsa,dan Tokoh masyarakat Desa Batu limau.


Ahmad Yahya

Ketua Umum DPP LSM SRK, Achmad Rosano.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Keadilan Rakyat (DPP LSM SRK), Achmad Rosano terlihat kesal. Dimana surat ajakan "Debat Terbuka" tanggal 7 Juli 2020, dan surat yang dilayangkan kepada Wali Kota Batam, Senin (22/6/2020) lalu, tidak dapat hadir.

"Wali Kota Batam tidak berani hadir dalam debat terbuka di DPRD Kota Batam ini. Saya dari pagi hingga sampai sekarang masih menunggu," kata Achmad Rosano, Selasa (7/7-2020), di kantin BP Batam.

Achmad Rosano mengatakan, setelah tantangan surat debat terbuka itu dikirim ke Wali Kota Batam. Ia meminta ruangan terbuka untuk umum di kantor DPRD Batam. "Tapi nyatanya Wali Kota Batam tidak berani hadir," ujarnya.

Lanjutnya, niatnya menantang Wali Kota Batam debat terbuka. Ia menilai Wali Kota Batam banyak menebar janji kepada masyarakat. Menurutnya, ada beberapa point yang diusulkan untuk menjadi topik perdebatan. Antara lain, Penanganan Corporate Social Responsibility (CSR) mulai tahun 2014-2019, Industri di Pulau Batam dan Kenaikan tarif listri PLN sebesar 45 % pada tahun 2017 lalu, serta Dana Covid-19 dan Penangannanya.

Bukan hanya itu, ungkapnya, Wali Kota Batam terlalu banyak mengubar janji kepada masyarakat (publik) lewat media. Salah satunya, membebaskan WTO. Namun nyatanya WTO itu tidak bisa dibebaskan. Dan yang paling anehnya, Wali Kota Batam, Rudi telah menyampaikan ke media. Bahwa beliau sebagai Kepala ex-officio BP Batam baru memahami artinya WTO.

"Jika Rudi sebagai kepala ex-officio BP Batam baru memahami WTO, kenapa dia ambisi sekali menyampaikan ke publik untuk mebebaskan WTO. Kan disini dia sudah membodohi masyarakat," terang Rosano.

"Kami selaku aktifis, siap mengkritisi hasil kinerja Wali Kota Batam untuk membangun Kota Batam. Jangan hanya menebar janji kepada publik," ungkapnya kembali.

Ditambahkan Achmad Rosano, undangan "Debat Terbuka" kepada Wali Kota Batam Rudi. Dan dia tidak berani hadir. Ia menilai Wali Kota Batam sebagai pemimpin daerah adalah Wali Kota Kaleng-kaleng.

"Saya bilang Wali Kota Batam, Wali Kota  Kaleng-kaleng. Jagonya hanya mengubar janji kepada publik. Tapi tidak bisa ditepati," pungkas Rosano.


Alfred

Perajin rumahan di Tanjungpinang. (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengucurkan dana bantuan sosial bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Provinsi Kepri dalam waktu dekat ini.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang, Senin (6/7), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

"Insyaallah dalam waktunya dekat ini kita berikan bantuan bagi pelaku UMKM dan pedagang Kecil seperti tukang bakso, pedagang asongan dan pelaku usaha kecil lainnya," jelas Isdianto.

Menurut Isdianto, nantinya bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri dalam bentuk suntikan modal atau dana segar.

"Ya kita harapkan melalui modal ini mereka dapat meningkatkan lagi penjualan dan perekonomian mereka ,'' ungkap Isdianto

Isdianto menyakini bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini pastinya telah membawa kesulitan bagi para pedagang dan pelaku usaha tersebut.

"Jangan kan untuk berdagang, untuk makannya mereka susah pada masa pandemi saat ini," tegas Isdianto.

Untuk itu, lanjut Isdianto pihaknya saat ini sedang mendata jumlah UMKM dan pelaku usaha yang akan diberikan bantuan ini.

"Untuk waktunya insyaallah, kalo tidak bulan Juli ya Agustus kita berikan. Dan itu pasti," tegas Isdianto kembali.

(***)

Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Seorang bocah berusia sembilan tahun pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bintan, dinyatakan belum sembuh, sementara kedua orang tuanya sudah sembuh setelah sempat dikarantina di Rumah Singgah Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bintan, Gama. Gama AF Isnaeni mengatakan, pasien berusia sembilan tahun itu masuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), sama seperti kedua orang tuanya.

Ketiganya masuk dalam Klaster Pertamina. "Anak itu tertular dari bapaknya. Anak ini kuat, tanpa gejala. Tidak ada penyerta dalam dirinya," ucapnya, Senin (6/7), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Gama mengemukakan pasien COVID-19 di Bintan tinggal satu orang. Ia merasa optimistis pasien ini sembuh dalam waktu cepat.

"Sudah empat kali ambil swab dalam tubuhnya. Hasil pemeriksaan PCR masih positif," ujarnya.

Pasien tersebut saat ini didampingi oleh salah seorang penjaga anak di ruang karantina.

"Ada yang menjaga anak ini, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan agar tidak tertular," katanya.

Kasus positif COVID-19 di Bintan untuk Klaster Pertamina terungkap sekitar 20 Juni 2020. EL (38), karyawan Pertamina Bintan tertular COVID-19, padahal tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah.

Tenaga kesehatan yang melakukan peneluduran mencurigai EL tertular dari barang-barang di pelabuhan, tempat EL bekerja.

"Kami sudah melakukan penelusuran secara maksimal untuk memutus mata rantai penularan. Ada ratusan orang yang diambil swab untuk diperiksa dengan metode PCR," tuturnya.

(***)

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau memastikan sebanyak 443 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bukan pengurus partai. (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau memastikan sebanyak 443 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bukan pengurus partai.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution, di Tanjungpinang, Senin (6/7), mengatakan, proses perekrutan masih dilaksanakan sampai sekarang. KPU Tanjungpinang tidak sulit mendeteksi rekam jejak seseorang yang akan direkrut sebagai PPDP, apakah pengurus partai atau pernah menjadi tim kampanye.

"Kami dapat melihat data di SIPOL dan data tim kampanye yang diserahkan oleh masing-masing peserta pemilu," ujarnya.

Aswin mengemukakan bahwa pengurus RT diperioritaskan sebagai anggota PPDP, namun yang bukan pengurus partai politik. Jika pengurus RT merupakan pengurus partai, maka KPU Tanjungpinang akan merekrut warga lainnya berdasarkan rekomendasi pengurus RT.

"Pengurus RT itu 'kan tidak hanya satu orang. Kalau ketua terlibat partai politik, maka ada sekretatis atau bendahara. Kalau semuanya pengurus partai, maka kami rekrut warga berdasarkan rekomendasi mereka," katanya.

Menurut dia, jumlah PPDP di Tanjungpinang sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara. Jumlah pemungutan suara pada Pilkada Kepri 2020 di Tanjungpinang bertambah dibanding Pilkada Tanjungpinang 2018 yang hanya 311 TPS. Hal itu disebabkan jumlah pemilih pada masing-masing TPS berkurang dari 800 orang menjadi maksimal 500 orang.

"Syarat usia menjadi anggota PPDP yakni 20-50 tahun. Tidak ada syarat batas minimum pendidikan," ucapnya.

PPDP mulai bekerja pada pertengahan Juli 2020 hingga 12 Agustus 2020. Mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data calon pemilih yang bersumber dari data pemilih tetap pada Pemilu 2019 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri.

Berdasarkan data Pemilu 2019 di Tanjungpinang jumlah pemilih sebanyak 151.072 orang, sedangkan DP4 Kemendagri mencapai 157.144 orang.

"Ada selisih yang cukup banyak," katanya.

Sumber: Diskominfo Kepri.

Plt Gubernur Kepri, Isdianto (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Kepri.

Baik itu kualitas di setiap sistem pendidikan, pelaksanaan PPDB, Ketersediaan Fasilitas dan SDM Pendidikan juga peningkatan kesejahteraan guru di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang, Sabtu (4/7) kemarin, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

"Kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri," ungkap Isdianto.

Isdianto mengatakan salah satu upayanya yang sedang dan akan dilakukan pemerintah Provinsi Kepri adalah dengan melakukan perbaikan di lingkup internal Dinas Pendidikan.

"Mungkin langkah utama kita Meresuffle SDM-SDM di dinas pendidikan, agar orang-orang yang berada di Internal Dinas Pendidikan Provinsi Kepri benar-benar orang yang paham dan mengerti pendidikan.

"Sehingga kebijakan yang di buat atau diciptakan sesuai dan mampu menciptakan pemerataan pendidikan di Provinsi Kepri," tambah Isdianto

Pasalnya, Isdianto menilai saat ini kondisi internal Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sangat jauh dari kata memuaskan.

"Tak hanya bagi masyarakat Kepri saja, untuk kepala sekolah dan guru-guru juga, Diknas Kepri masih belum mampu membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak," ungkap Isdianto.

Hal inilah yang membuat, banyak keluhan dan aduan yang ia terima dari masyarakat dan guru terkait persoalan pendidikan di Kepri saat ini.

"Masih ada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai apa yang diinginkan bahkan menjadi jawaban dari persoalan pendidikan di lapangan.contohnya saja seperti sekolah ingin kursi diberikan meja, ini yang akan kita perbaiki," tegas Isdianto.

Agar kedepannya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pendidikan di Provinsi Kepri mampu menjawab semua persoalan pendidikan di Provinsi Kepri.

"Hal ini tak lain tak bukan agar, sistem dan kualitas pendidikan kita di Provinsi Kepri dapat lebih baik lagi," ujar Isdianto.

Disampaikan Isdianto, ia juga telah merencanakan pertemuan bersama seluruh kepala sekolah di Provinsi Kepri untuk dapat mengetahui persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah di lapangan.

"Sehingga pelaksanaan dan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri menjdi lebih baik," tegas Isdianto.

(***)

Foto: Ilustrasi.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dua terdakwa yakni La Ode Ishaji dan Herman bin Sarafuddin kasus penyeludupan rokok antar negara jalani sidang agenda pembacaan dakawaan dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (6/7-2020).

Sesuai jadwal sidang hari ini, tetapi karena ruang sidang tertutup, sehingga tidak bisa dipantau oleh awak media. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Pangaribuan mengatakan, kedua terdakwa mengangkut rokok dari Negara Singapore sebanyak 800 kotak kardus dengan menggunakan dua kapal
KM. Shaki Pratama dan Kapal KM. Bima Nusantara. Sehingga ditotalkan rokok dalam muatan kedua kapal totalnya berjumlah 1600 kotak kardus.

Kedua terdakwa yang menahkodai dua kapal tersebut diamankan di perairan Pulau Nipa atau pada posisi 01º 06’ 59” U - 103º 38’ 25” T wilayah territorial Indonesia. Dimana pada hari Jum’at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Kapal KM. Shaki Pratama dan Kapal KM. Bima Nusantara berangkat dari Pelabuhan rakyat Tanjung Riau dengan tujuan Jurong Port Singapura.

Setelah selesai melakukan pengisian muatan rokok sebanyak 800 kotak, di masing-masing kapal. Kemudian kedua kapal, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Kapal KM. Shaki Pratama berangkat dari Jurong Port menuju perairan Pulau Dua Singapura untuk melakukan pemeriksaan imigrasi.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan imigrasi Kapal KM. Shaki Pratama melanjutkan perjalanan ke Port Klang Malaysia. Kemudian dalam perjalanan sekira pukul 20.30 wib Kapal KM. Shaki Pratama menuju perairan Pulau Nipa atau pada posisi 01º 06’ 59” U - 103º 38’ 25” T wilayah territorial Indonesia.

Kemudian pada saat Kapal KM. Shaki Pratama dan Kapal KM. Bima Nusantara hendak melanjutkan perjalanan tiba-tiba KAL Nipa I-4-57 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. Shaki Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen ABK di dapati Kapal KM. Shaki Pratama berlayar tidak sesuai dengan sistem rute yang telah ditentukan berdasarkan Port Clearance dari Otoritas Jurong Port Singapura.

Akibat kedua terdakwa (Nahkoda) kedua kapal yang sedang berlayar di Perairan Pulau Nipa atau pada posisi 01º 06’ 59” U - 103º 38’ 25” T wilayah territorial Indonesia telah melanggar system rute dimana Port Clearance dari Otoritas Jurong Port Singapura menuju ke Port Klang Malaysia.

Selanjutnya kedua terdakwa beserta kapalnya dibawa ke kantor Lanal Batam untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat
perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pertanyaanya, kenapa dalam dakwaan JPU Samuel Pangaribuan, kedua terdakwa La Ode Ishaji dan Herman bin Sarafuddin didakwa pasal pelayaran. Padahal kedua terdakwa telah melakukan penyeludupan rokok antar negara. Sementara ada beberapa kasus penyeludupan rokok tanpa cukai yang disidangkan di PN Batam didakwa UU Kesehatan.


Alfred

Sumber: Humas Kepri

(Foto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dibawah instruksi Gugus Tugas Covid-19 Kepri, Tim Bersatu Lawan Covid-19 Kepri-Batam terus bergerak melaksanakan program melawan Covid-19 di tengah masyarakat. Fokus kegiatan berkisar pada pembagian masker, sosialisasi dan trauma healing/edukasi berupa pendampingan psikis masyarakat.

Ketua Tim Bersatu Lawan (BLC) Covid-19 Kepri-Batam Buralimar menyebutkan program tim BMC Kepri-Batam saat ini adalah melakukan kunjungan rutin ke lapangan. Kegiatan tahap awal adalah membagikan masker gratis dan melakukan pendampingan untuk masyarakat.

"Kami membagi dua tim setiap harinya untuk hadir di tengah masyarakat. Terutama dalam memberikan sosialisasi dan informasi serta edukasi mengenai Covid-19 dan penanganannya," tutur Buralimar saat memantau tim BLC Kepri-Batam yang turun di perumahan Taman Raya 2 dan Perumahan Pondok Graha Batam Tanjungpiayu, Sabtu (4/7).

dr. Ari Geusterhy Andry Panjaitan dan dr Frianto Ismail yang memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat di sambut antusias dengan banyak pertanyaan, terutama dari kaum ibu-ibu. Pertanyaan para ibu tersebut mulai dari gejala-gejala umum, penanganan pada bayi dan anak, sampai pada kecemasan pada rapid test dan PCR (swab).

dr Ary menyebutkan ciri-ciri awal Covid-19 yang perlu diwaspadai seperti demam 38 derajat batuk kering tak kunjung sembuh, nyeri sendi, muntah, lemes, diare hingga hilang indra perasa.

"Jika masyarakat mendapatkan ciri-ciri seperti ini, langsung lakukan isolasi mandiri dan makan makanan bergizi, minum banyak air putih, vitamin, dan olahraga selama 12 hari. Jika gejala masih ada setelah itu baru ke rumah sakit melakukan test rapid," jelas dr. Ary.
dr.Frianto Ismail menegaskan bahwa rapid test tidak perlu ditakuti.

Karena hasil rapid bukan untuk menentukan seseorang terpapar Covid-19. Rapid test hanya memperlihatkan hasil awal bahwa tubuh seseorang terserang virus dengan hasil reaktif atau non-reaktif. Untuk menentukan jenis virusnya harus dilakukan test PCR (Polymerase Chain Reaction) swab test.

Menurut dr Anto, Covid -19 yang berbahaya adalah penyebarannya yang sangat cepat dan bahkan tanpa gejala. Apabila seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah, dan yang mempunyai penyakit bawaan seperti ginjal, jantung, diabetes dan lainnya akan mudah terserang Covid-19.

Di beberapa rumah sakit (RS) rujukan untuk kasus Corona, jelasnya data menunjukkan memang sebagian besar pasien yang meninggal memiliki penyakit penyerta. Namun, lanjut dr.Anto, ada informasi terbaru yang dia peroleh dari Direktur Utama RSUP Persahabatan, dr Rita Rogayah, SpP(K), MARS, mengatakan pada bulan April lalu ada 76 pasien Corona meninggal dari total 205 pasien di rumah sakitnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 pasien (86 persen) yang meninggal memiliki penyakit penyerta sementara 11 pasien (14 persen) lainnya tanpa komorbid (penyakit penyerta).

“Oleh karena itu kita harus tetap waspada akan bahaya dari Covid-19. Kita tidak boleh terlalu takut dan panik dengan Covid-19 meski vaksinnya belum ditemukan karena ini virus baru. Tapi kita perlu waspada juga akan bahaya Covid-19 ini. Karena sudah ada kasus yang ditemukan pasien meninggal tanpa penyakit penyerta. Maka itu, kita harus bertekad bersama memutus mata rantai penyebarannya, menerapakan protokol kesehatan dan pola PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)," ajaknya.


Sumber: Diskominfo Kepri

Plt Gubernur Kepri Berbincang-Bincang Dengan Menko Bidang Kemaritiman. (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Plt. Gubernur Kepri H.Isdianto telah merancang beberapa rencana yang akan dibuat untuk kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati. Salah satunya mendirikan kantor Samsat Khusus untuk labuh jangkar.

"Tujuan kita mendirikan samsat untuk labuh jangkar ini  tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegerasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabeel. Samsat ini nanti juga sebagai wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktifitas yang terkait labuh jangkar," jelas Isdianto, Kamis (2/7) di Nongsa Poin Marina Resort Batam, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Samsat labuh jangkar tersebut, tambah Isdianto, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.

Pada samsat itu nanti, katanya akan dilaksanakan layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan, termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti nanti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.

"Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar" jelas Isdianto.

Bahkan usai mengantar kepulangan Luhut, Isdianto langsung memimpin rapat lanjutan membahasa masalah ini. Rapat Koordinasi Pengelolaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepri juga Deputi 2 Kemenko Maritim, BUMD dan Para Operator di Hotel Radison Batam

Ditambahkan Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, penyelarasan yang dilakukan nanti juga  sampai pada jenis-jenis pungutan jasa antara PNBP Kemenhub dan retribusi daerah. "Pada prinsipnya kami dari Dishub Kepri sudah menyampaikan berbagai rancangan kepada Gubernur yang disesuaikan dengan arahan Menko Marves ( maritim investasi)," tambah Aziz.

Sumber: Diskominfo Kepri

Anggota DPRD Kepri, Asmin Patros. (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat tetap mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang tetap optimal di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kepri Asmin Patros di Tanjungpinang, Jum'at (3/7), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

"Kita minta untuk Pemprov Kepri dapat mengoptimalkan seluruh pelayanan publik yang diterima masyarakat selama pandemi saat ini," ungkap Asmin.

Menurut Asmin, optimalnya pelayanan publik yang di terima masyarakat harus tetap dijaga.

"Apalagi mengingat saat ini sudah memasuki fase New Normal, sehingga tidak ada lagi alasan pelayanan publik yang diterima masyarakat terganggu," tegas Asmin.

Menurut Asmin, pelayanan publik yang di terima masyarakat saat ini merupakan cermin dari kinerja setiap lembaga.

"Untuk itu, apapun pelayanannya, kondisi dan kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap optimal. Jangan sampai ada masyarakat yang diperlakukan sebaliknya," jelas Asmin yang merupakan fraksi partai Golkar ini.

Asmin berharap kedepannya tak ada lagi keluhan ataupun aduan yang diterimanya dari masyarakat terkait pelayanan publik yang kurang optimal yang dirasakan masyarakat di Provinsi Kepri.

(***)

Kepala Statistik Distribusi Rahmad Iswanto (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mengatakan bahwa perkembangan Indeks Harga Konsumen IHK untuk dua kota di Provinsi Kepri pada bulan Juni 2020 menunjukkan inflasi sebesar 0,05 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Statistik Distribusi Rahmad Iswanto di Tanjungpinang, Jum'at (3/7).

Dikatakan Rahmad, inflasi yang terjadi pada Juni 2020 ini dikarenakan naiknya IHK dari 103,26  di bulan Mei 2020 menjadi 103,31 dibulan Juni 2020.

"Sementara itu, untuk Inflasi tahun kalender (Januari s.d Juni 2020) sebesar -0,14 persen. Inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 0,24 persen," ungkap Rahmad.

Rahmad juga mengatakan, dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat untuk Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,06 persen, sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,09 persen.

"Jika dilihat dari kelompoknya, inflasi yang terjadi di bulan Juni 2020 ini disebabkan oleh naiknya indeks 5 kelompok," jelas Rahmad Iswanto.

Yangmana, kelompok yang mengalami kenaikan itu yaitu: kelompok transportasi naik sebesar 1,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 0,52 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,14; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,01 persen.

"Sebaliknya terdapat 3 kelompok yang mengalami penurunan yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun sebesar 1,73 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau turun sebesar 0,24 persen; dan kelompok kesehatan turun sebesar 0,03 persen," ujar Rahmad kembali.

Sedangkan 3 kelompok lainnya, tambah Rahmad Iswanto tidak mengalami perubahan indeks harga.

(Red/Diskominfo Kepri)

Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang bersama Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (SSBA) mengadakan paket wisata menarik: melihat koleksi di museum dan berkeliling kawasan Kota Lama Tanjungpinang menggunakan Bus dinamai Kereta Wisata Gurindam.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan, perjalan wisata ini seiring dengan dioperasikannya kembali Museum SSBA yang sudah tiga bulan ditutup akibat Pandemi Covid-19.

"Belum lama ini perjalanan wisata ini telah kami uji coba dan dalam waktu dekat akan diluncurkan," kata Surjadi, Jumat (3/6/2020), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Surjadi menjelaskan, wisata sejarah ini dimulai dengan mengunjungi Museum SSBA. Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan mengenai koleksi yang ada, peserta kemudian diajak berkeliling kawasan Kota Lama Tanjungpinang menggunakan bus wisata.

Peserta yang berminat mengikuti paket wisata ini terlebih dahulu harus mendaftar melalui petugas museum atau melalui pesan langsung (Direct Message) di IG Museum SSBA Tanjungpinang.

Rute yang dilalui mulai dari Museum SSBA, Gereja Bethel, SD Bintan, Masjid Agung Al Hikmah (Masjid Keling), Pengadilan Hubungan Industrial, Gedung Daerah, Tanjung Buntung, Tugu Proklamasi, Gedung Candu, Lapangan Teladan, dan kembali ke Museum SSBA.

"Selama melalui rute tersebut, peserta tour akan diberikan penjelasan oleh pemandu. Bangunan atau tempat yang dilalui ini memiliki sejarah," jelas Surjadi.

Kepala UPTD Museum Daerah Kota Tanjungpinang SSBA, Iza Sylvia menambahkan, mengingat dalam suasana Pandemi Covid-19, perjalanan wisata ini disebut Surjadi tentu saja menerapkan protokol kesehatan.

"Bus dirancang hanya 20 orang karena harus menerapkan jaga jarak," ujar Iza.

Demikian pula Museum SSBA yang menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Hal serupa juga diberlakukan bagi pengelola museum.

Pihaknya dikatakan Iza menyiapkan tempat cuci tangan dan penyanitasi tangan. Pengunjung diwajibkan mengenakan masker.

"Kami juga secara rutin menyemprotkan cairan disinfektan ke kawasan museum secara berkala," tutupnya.

(***)

Foto Bersama Bupati Karimun Dengan umat Pengurus Meajid Hijir Ismail Islamic Center.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. menghadiri Doa selamat dan Tasyakuran penggunaan Masjid Hijir Ismail Islamic Center, tepatnya di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kamis (2/7/2020).

Aunur Rafiq mengatakan, Masjid ini di bangun sebagai kenang-kenangan selama 5 tahun masa kepemimpinan nya sebagai Bupati Karimun 2016/2021. Yang mana pada Kepemimpinan Bupati Karimun sebelumnya oleh Alm. H. Muhammad Sani, beliau telah membangun Masjid Agung Karimun di Pulau Karimun dan pada Kepemimpinan Bpk. H. Nurdin Basirun sebagai bupati Karimun juga telah membangun Masjid Baitulrahman di Pulau Karimun ini.

"Oleh Karena itu, tidak ada salah nya di dalam kepemimpinan nya sebagai Bupati Karimun juga membangun masjid Hijir ismail Islamic Center yang berada di Pulau Kundur," ucap Rafiq

Selain itu, Rafiq juga menyebutkan, dari segi pembangunan untuk menunjang perekonomian khususnya masyarakat kundur di masa kepemimpinan nya yang sudah di bangun selain Masjid islamic Center, pembangunan pasar ikan, infrastruktur jalan, Puskesmas dan pembangunan sekolah sekolah di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Karimun ini.

"Dari itu, jika ia di percayakan lagi oleh masyarakat yang ada di kabupaten Karimun insyaallah di masa kepemimpinan pemerintahan nantinya pembangunan islamic Center akan di lanjudkan dengan di bangun rumah imam,rumah tahfis dan rumah penjaga masjid di lanjudkan pembangunan iftidakyah dan Sanawiyah," ungkapnya.

Rafiq juga berharap dengan di bangunnya gedung Islamic Center ini. Nantinya dapat menjadi Pusat Religi yang ada di Kabupaten Karimun Khususnya Pulau Kundur.

"Jadikan lah Masjid ini sebagai Masjid yang nantinya menjadi pemersatu umat, bukan untuk menjadi pemecah belah antar umat beragama.

Turut hadir dalam acara kadis PUPR,kadis kepemudaan dan olahraga,Kakan Menag Karimun,Kabak Kom Humas,Kabak kesra,camat se-pulau Kundur,lurah,tokoh agama, tokoh adat,tokohmasyrakat serta ormas Islam dll.

Ahmad Yahya

Mak Dara bersama penari di kelompok Joget Dangkong yang ia pimpin di sela pementasan yang akan disiarkan streaming di media sosial dikelola Dinas Kebudayaan Kota Tanjungpinang (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Tak sedikit pelaku seni yang merasakan dampak corona. Jika selama ini mereka bisa manggung di perhelatan yang digelar pemerintah maupun di acara nikahan, kini praktis mereka menganggur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang menggelar Pentas Seni 2020, bagi para pelaku seni di Tanjungpinang.

Pentas Seni 2020 akan diluncurkan secara streaming melalui kanal Youtube. Perdana, akan menampilkan tema Sesi Sembang Semase dengan bintang tamu legenda seni Joget Dangkong dari Tanjungpinang, Mak Dare.

“Kemarin kami sudah pengambilan gambar. Jadi konsepnya ada talkshow dan juga penampilan. Kami sengaja pilih Mak Dare ini karena beliau ini legend dalam seni Joget Dangkong,” ujar Surjadi, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Jumat (3/7).

Para penonton nantinya akan diajak joget bersama dengan Mak Dare, dari rumah masing-masing. Suara khas kendang akan membuat pendengar tak kuasa menahan hasrat untuk ikut berjoget. Kedepan, Pentas Seni 2020 akan menampilkan sanggar seni yang ada di Tanjungpinang.

“Insha Allah proses pengambilan gambarnya di minggu kedua Juli ini,” tambah Surjadi. Nantinya secara bergiliran akan ditampilkan para seniman dari Tanjungpinang. Pentas Seni 2020 ini memang sengaja dibuat, untuk memberikan panggung bagi para seniman yang terdampak corona.

“Ada MC, pemain organ tunggal, sanggar seni dan pelaku seni lain yang harus kita pikirkan nasibnya, karena terdampak corona. Sebelumnya mereka bisa tampil di acara2 atau jadi pengisi resepsi pernikahan, sekarang sudah tak bisa lagi. Kami harap dengan Pentas Seni 2020 ini, bisalah sedikit banyak membantu. Menaikan semangat mereka, karena kembali mendapat panggung,” jelas Surjadi.

Karena itu dia mengajak seluruh masyarakat Tanjungpinang untuk menyaksikan Pentas Seni 2020, Seri Sembang Semase di kanal Youtube PESONA TANJUNGPINANG_OFFICIAL , pada Sabtu 4 Juli mendatang pada pukul 20.00.

Bagi yang rindu dengan Joget Dangkong Mak Dare, dijamin akan terhibur. Juga bagi masyarakat Tanjungpinang yang berada di perantauan, acara ini bisa menjadi pengobat rindu.

Sumber: Humas Kepri/Diskominfo Kepri

Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Indra Hidayat (Foto: Istimewa).

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar dapat bekerja di perusahaan berskala besar di daerah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Indra Hidayat, di Bintan, Jumat (3/7), mengatakan, pemerintah pusat mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar dapat bekerja di perusahaan berskala besar seperti di Bintan Alumina Indonesia (BAI).

Perusahaan dengan nilai investasi tahap awal Rp20 triliun ini membutuhkan ribuan tenaga kerja yang berkualitas. Bila peluang ini tidak ditangkap, maka tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton.

"PT BAI itu perusahaan besar. Karena itu, seluruh warga Bintan usia produktif yang belum bekerja sebaiknya meningkatkan kualitasnya," ujarnya, dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Pemerintah pusat mendukung upaya Pemkab Bintan meningkatkan kapasitas dan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pemerintah pusat mengarahkan agar Bintan membangun Balai Pendidikan Pelatihan Perindustrian.

Kementerian Perindustrian memiliki program untuk peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang perindustrian.

"Peluang yang diberikan pemerintah pusat itu tentu kami tangkap untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan kualitas wajib dilakukan agar tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asal daerah dan negara lainnya," katanya.

Indra mengemukakan Pemkab Bintan dan PT BAI sudah menandatangani nota kesepahaman untuk mengutamakan tenaga kerja lokal bekerja di perusahaan itu. Nota kesepahaman itu berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang.

"Kami akan menampung seluruh tenaga kerja lokal yang berkualitas untuk disalurkan ke sejumlah perusahaan, salah satunya di PT BAI," tuturnya.

Direktur Utama PT BAI, Santoni mengemukakan, pada prinsipnya, perusahaan yang dipimpinnya tersebut ingin menggunakan tenaga kerja lokal, namun harus yang berkualitas untuk membangun PLTU dan pabrik smelter.

"Tahun ini kami membutuhkan sekitar 720 orang tenaga kerja," katanya.

(***)