 |
| Ketua Umum DPP LSM SRK, Achmad Rosano. |
"Wali Kota Batam tidak berani hadir dalam debat terbuka di DPRD Kota Batam ini. Saya dari pagi hingga sampai sekarang masih menunggu," kata Achmad Rosano, Selasa (7/7-2020), di kantin BP Batam.
Achmad Rosano mengatakan, setelah tantangan surat debat terbuka itu dikirim ke Wali Kota Batam. Ia meminta ruangan terbuka untuk umum di kantor DPRD Batam. "Tapi nyatanya Wali Kota Batam tidak berani hadir," ujarnya.
Lanjutnya, niatnya menantang Wali Kota Batam debat terbuka. Ia menilai Wali Kota Batam banyak menebar janji kepada masyarakat. Menurutnya, ada beberapa point yang diusulkan untuk menjadi topik perdebatan. Antara lain, Penanganan Corporate Social Responsibility (CSR) mulai tahun 2014-2019, Industri di Pulau Batam dan Kenaikan tarif listri PLN sebesar 45 % pada tahun 2017 lalu, serta Dana Covid-19 dan Penangannanya.
Bukan hanya itu, ungkapnya, Wali Kota Batam terlalu banyak mengubar janji kepada masyarakat (publik) lewat media. Salah satunya, membebaskan WTO. Namun nyatanya WTO itu tidak bisa dibebaskan. Dan yang paling anehnya, Wali Kota Batam, Rudi telah menyampaikan ke media. Bahwa beliau sebagai Kepala ex-officio BP Batam baru memahami artinya WTO.
"Jika Rudi sebagai kepala ex-officio BP Batam baru memahami WTO, kenapa dia ambisi sekali menyampaikan ke publik untuk mebebaskan WTO. Kan disini dia sudah membodohi masyarakat," terang Rosano.
"Kami selaku aktifis, siap mengkritisi hasil kinerja Wali Kota Batam untuk membangun Kota Batam. Jangan hanya menebar janji kepada publik," ungkapnya kembali.
Ditambahkan Achmad Rosano, undangan "Debat Terbuka" kepada Wali Kota Batam Rudi. Dan dia tidak berani hadir. Ia menilai Wali Kota Batam sebagai pemimpin daerah adalah Wali Kota Kaleng-kaleng.
"Saya bilang Wali Kota Batam, Wali Kota Kaleng-kaleng. Jagonya hanya mengubar janji kepada publik. Tapi tidak bisa ditepati," pungkas Rosano.
Alfred