Rabu, Juni 09, 2021
Ketua TP PKK Kepri Dewi Kumalasari Ansar bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Mediheryanto usai penandatangan kerjasama penuntasan stunting di Kepulauan Riau.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK Provinsi Kepri bersama BKKBN Provinsi Kepri akhirnya menandatangani kerja dalam rangka mengatasi Stunting di Provinsi Kepri.

Ketua TP PKK Kepri Dewi Kumalasari Ansar bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Mediheryanto akhirnya menandatangani kerjasama dalam penuntasan stunting di Kepulauan Riau.

Yangmana, kerjasama ini diyakini akan membuat angka stunting di Kepulauan Riau semakin menunjukkan penurunan.

Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Kepri Dewi Kumalasari di Tanjungpinang, Selasa (8/6-2021), dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

“PKK dan BKKBN kita merupakan satu kesatuan, kami dari PKK merupakan mitra pemerintah tentunya siap bersedia memberikan kontribusi kami,” Dewi.

Dewi Kumalasari mengatakan bhwa pengalamannya Ketua TP PKK Kabupaten Bintan dulu bagaimana PKK Bintan melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu hamil dengan melakukan penempelan stiker khusus di depan rumah yang terdapat ibu hamil.

“Disitu kita pantau apakah dia resti atau normal, disitu kita libatkan kader kita sampai dengan dasawisma untuk kita lihat mulai dari perkembangan ibu hamil, pasca hamil dan seterusnya,” tutur Dewi.

Dewi juga menuturkan bahwa jika kemarin TP PKK Kepri sudah meluncurkan Gerakan Perduli Penekanan Penyebaran Covid-19 (GP3C19).

"Untuk itu, kedepannya, saya berencana meluncurkan Gerakan pencanangan serupa yang berfokus pada pencegahan stunting," jelas Dewi.

Adapun kerjasama yang dilakukan antara PKK Kepri dan BKKBN Kepri akan dimulai dari perayaan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 2021.

Yangmana, pada hari itu akan dilakukan program pelayanan KB pada sejuta akseptor. Pelayanan KB yang selama ini dilakukan di pusat kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit diharapkan dengan kerjasama yang dilakukan dengan PKK akan dapat menggunakan Posyandu sebagai tempat pelayanan KB.

“Kerjasama antara PKK dan BKKBN tidak hanya akan berhenti pada Hari Keluarga Nasional saja, tetapi itu hanya momentum dan akan terus berlanjut sampai dengan selanjutnya untuk banyak program yang lain”, kata Dewi.

Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Mediheryanto mengatakan bahwa pada rapat kabinet terbatas Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai ketua tim penanganan stunting secara nasional.

“Itu baru secara lisan, untuk saat ini kita masih menunggu Perpres masalah penanganan secara nasional,” ucap Mediheryanto.

Meskipun begitu dirinya menegaskan bahwa BKKBN Kepri sudah bergerak dalam penanganan stunting di Kepri. Terdapat empat kabupaten/kota yang sudah ditunjuk untuk sasaran pencegahan stunting, yaitu Natuna, Lingga, Karimun, dan Batam.

“Namun arah kebijakannya kedepan tidak hanya terfokus di empat kabupaten itu saja, tapi akan menyeluruh ke semua daerah Kepulauan Riau,” jelasnya.

Mediheryanto kemudian menjelaskan bahwa arah untuk implementasi penekanan angka stunting di Kepri akan dilakukan dengan sistem pendampingan terhadap tiga sasaran, yang pertama adalah ibu hamil, kedua bayi yang sudah dinyatakan stunting, dan tiga adalah calon pengantin.

Pendampingan ini harus dilakukan mulai dari tingkat terbawah yaitu desa dan kelurahan. Untuk itulah kemudian BKKBN menggandeng PKK yang mempunyai kader sampai tingkat terbawah untuk melakukan pendampingan dan edukasi mengenai pencegahan stunting.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Juni 09, 2021
Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPRD Batam. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Rapat lanjutan tentang puluhan kader Posyandu yang diberhentikan sepihak oleh pihak kelurahan, kembali bergulir pembahasannya di Komisi I DPRD Kota Batam, Selasa (8/6/2021) sore.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto dihadapan para Lurah yang hadir saat itu dengan tegas mengatakan supaya dikembalikan sesuai dengan aturan sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam.

"Intinya kita minta dikembalikan sesuai aturan sebagaimana yang ada di dalam Perwako," ucap Budi tegas.

Dikatakannya, pihak kelurahan harus kembali berpegang pada Peraturan Walikota (Perwako) tentang masa jabatan dan penunjukan teknis kader posyandu siaga di kelurahan se-Kota Batam.

“Ini ada kaitan dengan masalah pengurusan di kader posyandu. Artinya, kita minta diselesaikan sesuai dengan Perwako. Di dalam aturan ada keterbukaan. Jadi jangan sampai penunjukan dalam kader dikarenakan suka atau tidak suka. Ini kan tidak boleh,” tegasnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, semua pihak harus kembali berpikir secara jernih menyikapinya. Permasalahan ini kan muncul setelah ada dikeluarkannya SK yang baru diatas SK yang lama. Tetapi, di dalam Perwako sudah sangat jelas mengatur masa tugas dan tata cara pergantian pengurus.

"Nah, sekarang ini kan muncul persoalannya karena tidak mengacu kepada Perwako tersebut. Kalau mekanismenya dijalankan sesuai Perwako, saya jamin persoalan ini tidak ada," bebernya.

Kemudian, pihaknya menyarankan kepada seluruh pihak untuk duduk bersama bermusyawarah untuk mencari kata mufakat, agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut.

"Permasalahannya sekarang ini rujukan dari rapat sebelumnya tidak dijalankan oleh pihak kelurahaan. Kalau seandainya mereka (lurah) mau menjalankan apa yang telah disetujui dalam rapat yang lalu, saya pikir permasalahan ini bisa cepat terselesaikan," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya dalam hal ini meminta langsung kepada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Batam dan juga Inspektorat Kota Batam untuk turun langsung memantau dan mengawasi bahkan bila diperlukan memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai.

"Kami meminta Tapem dan juga Inspektorat memfasilitasi dan mengundang kader-kader posyandu lama dan juga yang baru, serta pihak RT RW, tokoh masyarakat, pihak kelurahan dan kecamatan untuk duduk bersama, bermusyarawah untuk mencari kata mufakat," ucap Budi mengakhiri. (Fay)
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Mexianus Bekabel.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna melakukan kegiatan Swab Antigen kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Selasa, (8/6/2021).

Kegiatan tersebut yang di laksanakan di aula Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna bertujuan sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 khusus nya di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. 

Dengan mengundang petugas dari Puskesmas Ranai, sebanyak 47 orang Pegawai di Test Swab antigen dengan Hasil keseluruhan Negatif . 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Mexianus Bekabel, S. Sos.,MM mengucapkan syukur atas terlaksananya dan hasil test swab antigen tersebut.

"Ini yang kita harapkan bahwa seluruh personil masih dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19," ujarnya.

Ia berpesan agar seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, terus menjaga kesehatan nya dan menjalankan protokol kesehatan selama Pandemi Ini . 

"Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-Besar nya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna serta Kepala  Puskesmas Ranai beserta Anggota yang telah mendukung terlaksanan kegiatan ini," paparnya. 

(IK)
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021
Bupati Karimun Gerak Cepat Evakuasi 60 Orang Pasien Covid-19.

KUNDUR KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq pimpin rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di restoran Hotel Gembira Tanjung Batu, Selasa (08/06/2021).

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq mengatakan, kasus Covid-19 di Kabupaten Karimun kembali terjadi penambahan yang cukup tinggi untuk hari ini, ada 145 kasus Positif yang terkonfirmasi.

Menanggapi hal ini, Bupati 
Karimun Aunur Rafiq lagsung mengadakan rapat, dan dihadiri Dandim 0317 TBK Letkol Inf Denny, Sekertaris Daerah Dr. H. Muhd. Firmansyah, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Bpk. Drs. Rachmadi, Apt. M.Ap, Kabag Perlengkapan, Ariansyah dan Kabag Humas, Didi irawan.

Serta turut hadir Camat Kundur, Camat Kundur Utara, Camat Ungar, dan Camat Belat, Camat Kundur Barat yang Di wakili, beserta Kapus (Kepala Puskesmas).

Dalam rapat tersebut disepakati untuk membentuk Tim Gerak Cepat di 7 Kecamatan untuk penjemputan pasien covid-19. "Baik hasil PCR maupun Antigennya positif, untuk segera kita bawa ke pusat Karantina terpadu di Hotel Gembira Tanjung Batu," ungkap Rafiq.

Lanjutnya, dengan kapasitas 100 pasien yang sudah disetujui oleh Provinsi sebagai lokasi isolasi terpusat di Hotel Gembira ada 7 kecamatan di antaranya pulau Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Belat, Ungar, Durai dan Moro.

"Dalam pembentukan tim ini kita menunjuk Camat sebagai Koordinator dan di bantu oleh Kapolsek, Danramil, Babinsa, babinkamtibmas, Satpol PP, Kapus, Lurah dan Kepala Desa masing-masing Kecamatan termasuk RT dan RW di masing-masing wilayah. Mulai hari ini kita sudah melakukan evakuasi Di Pulau Kundur ada sekitar 60 orang yang akan kita bawa ke Hotel Gembira," ujar Rafiq. 

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021
Petugas Vaksinasi Covid-19 Desa Lebuh, Foto Bersama.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan  Masyarakat Desa Lebuh antusias sekali  menyambut baik Vaksinasi massal Covid-19. Sebanyak 140 orang warga Desa Lebuh telah di suntik vaksinasi Astra Zeneka. Hal ini di lakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,
kegiatan ini berlangsung di ruang kantor serbaguna Desa Lebuh, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Selasa (8/6/2021).

Kepala Desa Lebuh, Jamaludin mengatakan, setiap warga yang menerima vaksinasi terlebih dahulu mengikuti beberapa tahapan, di antara nya, pendaftaran, cek kesehatan dan di observasi selama 30 menit setelah menerima vaksinasi.

"Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lebuh yang sudah menjalani vaksinasinasi Covid-19 agar melakukan kembali vaksinasi Covid-19 pada bulan Agustus mendatang," ungkap Jamaludin diruangan kerjanya. 

Lanjutnya, ada pun di beberapa media massa, cetak, mau pun elektronik dengan berbagai macam yang kita lihat efek dari vaksinasi Covid-19 itu tidak lah benar, melainkan itu semua berita berita hoak.

"Saya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Pemerintah tidak sembarangan melakukan suatu kebijakan," ujarnya. 

Untuk itu, lanjut Jamaludin, sebagai pemerintah Desa beserta jajaran mengucapkan trimkasih kepada pemerintah Kabupaten Karimun beserta pihak Kesehatan. Sengan di lakukan vaksinasi ini kepada masyarakat, setidaknya bisa sedikit mengurangi beban pikiran dan mengurangi rasa takut warga terhadap penyebaran Covid-19.

"Saya juga berpesan kepada warga, bagi yang sudah atau pun belum melakukan vaksinasi Covid-19 harus  tetap mengikuti protokol kesehatan (Prokes) dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker saat keluar rumah," tutupnya. 

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021
Ketua LSM Barelang, Yusril. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang, Yusril mempertanyakan dana Royalty gedung Sumatera Promotion Center (SPC), Batam Center, Kepulauan Riau dari tahun 2016 hingga 2018.

Dikatakan Yusril, Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) Batam Center Kepulauan Riau berlantai 8 sekarang disulap menjadi Mall Pelayanan Publik ternyata menyimpan misteri raibnya miliaran rupiah.

"Saya minta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sehingga "tikus berdasi" gerogoti miliaran rupiah dana royalty gedung SPC dari tahun 2016 - 2018 dapat ditangkap," kata Yusril, Selasa (8/6-2021).

Lanjut Yusril, Gedung SPC yang diresmikan pemakaiannya pada 23 November 2005 itu dibangun pada 2002 (multi years project) menggunakan dana sharing Pemerintah Provinsi Riau Rp41.759.500.000, Pemerintah Kota Batam Rp4.994.999.991,39 dan Otorita Batam Rp31.315.970.867 dengan pembagisn royalty kepada masing-masing pihak sebesar 52,81%, 8,32% dan 40,87%.

Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 19/SKB/VIII/2005, Nomor 111/PERJ/KA/VI/2005, Kpts. 118/SBK/HK/VI/2005 dibentuk Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) mempunyai mekanisme untuk menerima dan mendistribusikan segala pendapatan yang bersumber dari pihak kedua atau pihak luar kepada BPP sesuai dengan komposisi sharing.

"Pada awalnya pengelolaan gedung SPC dilaksanakan oleh BPP. Kemudian dengan alasan agar pemanfaatan gedung lebih optimal dan bernilai tambah maka melalui lelang terbuka ditetapkan PT Sembilan Satu Satu (PT 991) sebagai pengelola," ujarnya. 

Ini ia ungkap, berdasarkan dokumen yang ia miliki, bahwa diketahui oknum GR selaku Wakil Ketua I BPP tahun 2017-2018, dan Wakil Ketua II BPP tahum 2014-2016. Rp1.801.709.360 dana setoran royalty PT 991 ditarik dan tidak disetor kepada BP Batam dan Pemko Batam oleh oknum JS dan oknum I Staf GR di BPM - PTSP Kota Batam.

"Dokumen laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sembilan Satu Satu (PT 991) tahun 2016 s.d 2018 tertanggal 31 Juli 2019 menguak misteri raibnya miliaran rupiah dana royalty yang menjadi hak BP Batam dan Pemko Batam"

"Dalam laporan hasil pemeriksaan itu disebutkan bukti transfer royalty oleh PT 991 terdapat 2 (dua) kali bukti transfer dalam tahun 2016 s.d 2018 yaitu pada 20 Agustus 2016 sebesar Rp400.000.000 dan pada 10 Desember 2018 sebesar Rp395.000.000. Setoran-setoran tersebut telah direkonsiliasi dengan rekening BPP Nomor 10-60-30000-1 pada PT Bank Riau dimana setoran sebesar Rp400.000.000 tercatat pada PT Bank Riau pada tanggak 30 Agustus 2016 sementara setoran sebesar Rp395.000.000 diterima pada tanggal 10 Desember 2018," ujarnya. 

Selanjutnya, kata Yusril, pada tanggal 29 Desember 2018 disepakati pembagian royalty sebesar Rp795.848.000, sedangkan dana yang tersedia hanya sebesar Rp399.850.448. Pada tanggal 18 Desember 2018 kepada Provinsi Riau ditransfer sebesar Rp429.287.329 sementara dana yang tersedia hanya sebesar Rp399.850.448 dana yang ditarik hanya sebesar Rp397.287.329 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp23.000.000 yang tidak diketahui sumbernya.

"Pembagian royalty kepada BP Batam dan Kota Batam masing-masing sebesar Ro325.263.078 dan Rp59.297.594 atau seluruhnya sebesar Rp375.560.672 sampai saat ini belum terealisasi. Mengingat dana per 31 Desember 2018 hanya sebedas Rp2.563.119 maka BP Batam dan Pemko Batam tidak akan memperoleh royalty," tututnya. 

Kemudian, tidak tersedianya dana untuk royalty BP Batam dan Pemko Batam disebabkan terjadi penarikan dana yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp400.000.000 dalam tahun 2016 s.d 2018. Dari dari dana sebesar ini oknum JS melakukan penarikan sebanyak 6 kali dalam bulan  September, Oktober dan Desember 2016 dengan jumlah Rp210.000.000.

"Disebutkan dalam laporan pemeriksaan itu bahwa oknum JS telah dihubungi  menyatakan dapat membuktikan setoran kepada BP Batam dan Kota Batam, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum dapat membuktikannya," ungkapnya. 

Lebih lanjut, berdasarkan data rekening koran Bank Riau tahun 2014 terdapat penyetoran PT 991 sebesar Rp 1.100.000.000 dan  penarikan sebesar Rp937.784.360 yang dilakukan oknum JS yakni pada 10/7/2014 Rp59.267.971, 14/7/2014 Rp495.243.971 dan 16/7/2014 Rp 383.272.468. Penarikan sebesar Rp383.272.468 40,87% dari Rp937.784.360 dapat diduga merupakan persentase dari royalty yang harus di terima BP Batam.

Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat penyetoran PT 991 Rp 750.000 dan penarikan secara tunai sebesar Rp 653.925.000 yang dilakukan oknum JS pada 26/2/2015 Rp122.610.000, 12/3/2015 Rp158.430.000, dan 29/6/2015 Rp 47.400.000, oknum I pada 3/3/2015 Rp18.960.000, dan 24/6/2015 Rp306.525.000. Penarikan sebesar Rp122.610.000 dan Rp306.525.000 menurut laporan itu dana yang ditarik oknum JS dan oknum I merupakan royalty yang harus diterima BP Batam. 

"Nah, baik penarikan yg dilakukan  oknum JS tahun 2014 sebesar Rp383.272.468, tahun 2015 Rp 122.610.000  dan dilakukan oknum I pada tahun 2015 Rp306.525.000 itu merupakan hak BP Batam telah dikonfirmasi kepada Biro Keuangan BP Batam dengan hasil belum ditemukan bukti penerimaan," jelasnya. 

Menurut Yusril, setoran royalty PT 991 yang ditarik tetapi tidak disetorkan oknum JS dan oknum I kepada BP Batam dan Pemko Batam itu diduga ditilep dan bukan untuk kepentingan sendiri

"Oknum JS dan oknum I berbuat nakal. Jadi oknum JS dan I diduga diperintah. Dan diduga PT 991 Manipulasi Laporan Laba Rugi dan Dana Royalty minimal sebesar Rp3.489.767.081 Raib," kata Yusril. 

Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT 991 diketahui laporan laba rugi tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Laporan tersebut menyajikan Gross Revenue masing-masing sebesar Rp2.114.862.822, Rp7.020.767.300 dan Rp8.313.205.284 atau seluruhnya sebesar Rp17.448.835.406. Berdasarkan laporan yang disampaikan diatas maka PT 991 wajib menyetorkan royalty perode 2016, 2016 dan 2018 kepada BPP sebesar Rp3.489.767.08.

PT 991 tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung terhadap gross revenue yang diperolah, sehingga grossbrevenue yang disajikan pada laporan keuangan tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp17.448.835.406 tidak dapat diyakini kewajarannya, namun demikian PT 991wajib menyetor royalty Rp3.489.767.081dan tidak dapat diperhitungkan dengan royalty yang telah disetorkan tahun 2016 sebesar Rp400.000.000 dan tahun 2018 sebesar Rp395.000.000, sebab PT 991 tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan setoran royalty tahun 2016 dan 2018

"Terkait laporan laba rugi PT 991. Saya menilai diduga terjadi kongkalikong dan dengan sengaja memanipulasi atay membuat laporan keuangan yang keliru dengan maksyd untuk keuntungan pribadi atau kekompok yang merugikan BP Batam dan Pemko Batam secara langsung. Hingga laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT 991 tahun 2016 s.d 2018 dibuat tanggal 31 Juli 2019 baik BP Batam maupun Pemko Batam tidak pernah menerima dana royakti dari tahun 2016 hingga tahun 2018 minimal sebesar Rp3.489.767.081," ungkapnya.


Alfred
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021
Foto:Istimewa

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Kawasan wisata di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Zona Merah lantaran 24 orang dalam satu RT tertular COVID-19.

Camat Gunung Kijang, Bintan, Arief Sumarsono, di Bintan, Senin (07/06), mengatakan, warga yang tertular COVID-19 tersebut tinggal di-RT 1, RW 1 Desa Malang Rapat.

"Seluruh warga yang tertular COVID-19 melakukan isolasi mandiri," katanya.

Jumlah objek wisata di Malang Rapat mencapai 28 tempat. Rata-rata  merupakan resort dan restoran yang berada di bibir pantai. 

Meski Zona Merah, kata dia pengusaha resort dan restoran tetap dapat membuka usahanya. Namun wajib menaati protokol kesehatan.

"Di resort juga dilakukan pembatasan jumlah tamu hingga 50 persen. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan COVID-19," ujarnya.

Ia mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di Malang Rapat. 

"Tentu kondisi ini akan mempengaruhi sektor pariwisata di Malang Rapat yang baru mau bangkit," tuturnya.

Arief mengemukakan pihaknya memberi bantuan sembako kepada warga Desa Malang Rapat yang tertular COVID-19. Bantuan itu sudah disalurkan untuk meringankan beban warga.

"Di RT yang terpapar COVID-19 dibangun Pos PPKM. Di Malang rapat ada tiga RT yang dibangun pos tersebut," katanya. 

Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021 ,
Foto:Istimewa 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan, pihaknya merencanakan pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ditargetkan dimulai pada Juli mendatang.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM di Tanjungpinang, Senin (7/6-2021), dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

"Insyaallah lebih cepat lebih baik, target kita jika bisa Juli mendatang Alhamdulillah," ujar Ansar.

Namun begitu, lanjut Ansar hingga saat ini pihaknya masih menunggu Surat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Provinsi Kepri untuk di tandatangani.

"Jika sudah ada bisa langsung saya tandatangani Peraturan Gubernur (Pergub)nya," kata Ansar.

Ansar juga berharap nantinya dengan adanya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini diberlakukan dapat menarik masyarakat untuk dapat membayar pajak kendaraan Bermotornya .

"Mungkin selama ini tidak dibayar karena sudah banyak ditambah lagi dendanya , kita harap dengan ada Pergub ini dapat lebih cepat dan mampu meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepri," tegas Ansar.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021 , ,
Rapat Sidang Paripurna Penyanpain Laporan Pansus, LKPJ APBD Kepri Tahun Anggaran 2020.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri akhirnya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Akhir Pansus DPRD Kepri terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kepri Tahun Anggaran 2020, Senin (7/6).

Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Pansus LKPj Muhammad Taufik menyampaikan bahwa pada laporan LKPj ini terdapat beberapa rekomendasi, evaluasi,saran dan catatan strategis yang disampaikan DPRD Kepri agar kedepannya laporan keuangan APBD Kepri dapat lebih baik lagi.

"Terdapat beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah, yangmana salah satunya masih adanya capaian indikator kinerja APBD yang tidak relevan berjalan," ujar Muhammad Taufik.

Khususnya, konsistensi penganggaran yang terjadi pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

"Masih banyak anggaran kegiatan di OPD yang masih belum sesuai dengan indikator yang ada pada RPJMD," lanjut Muhammad Taufik.

Padahal RPJMD, merupakan dasar utama dan pedoman dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah.

"Namun , masih banyak yang kita jumpai program kegiatan yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan tugasnya," ujar Muhammad Taufik.

Untuk itu, lanjut Muhammad Taufik kedepannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri mengharapkan agar indikator-indikator yang tidak relevan itu diperbaiki agar lebih baik lagi.

"Sehingga program yang dilaksanakan atau direncanakan sesuai dengan tugasnya sehingga mampu memberikan kinerja yang efektif dalam setiap program yang dijalankan," jelas Muhammad Taufik.

Disampaikan Muhammad Taufik, setidaknya terdapat 19 Dinas atau Badan dan 6 Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki indikator yang tidak sesuai dengan RPJMD.

Sementara itu, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepri berterima kasih atas rekomendasi yang disampaikan DPRD Kepri.

"Kita yakin dengan dibahasnya LKPj oleh DPRD Kepri dapat memberikan evaluasi, saran dan masukan yang diberikan bertujuan agar pelaksanaan APBD Kepri lebih sempurna dan lebih baik lagi," jelas Ansar.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Selasa, Juni 08, 2021 , ,
Sidang Paripurna DPRD Kepri. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa Perseroda PT Pelabuhan Kepri akan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Kepri.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Sahat Sianturi pada pandangan fraksi DPRD terhadap Ranperda Perseroda PT Pelabuhan Kepri di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kepri Dompak, Senin (7/6-2021), dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

"Kita harapkan dengan adanya perubahan bentuk hukum Perseroda PT Pelabuhan Kepri ini, harus benar-benar dapat menjadi sumber PAD Kepri" ujar Sahat.

Selain memastikan menjadikan Perseroda PT Pelabuhan Kepri sumber PAD Kepri, Sahat juga mengharapkan PT Pelabuhan Kepri dapat merubah manajemen Perseroda PT Pelabuhan Kepri agar lebih baik.

"Kita harapkan juga nantinya Perseroda PT Pelabuhan Kepri dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten dan profesional agar mampu membawa PT Pelabuhan Kepri menjadi lebih sehat," tegas Sahat.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar Teddy Jun Askara mengatakan PT Pelabuhan Kepri langkah konkrit pemerintah dalam mengelola pengembangkan Sumber kelautan Kepri.

"Dengan adanya ranperda ini diharapkan harus ada perbaikan pengelolaan tata kelolaan perusahan yang baik," jelas Teddy.

Sehingga siapapun yang mengelola dapat mengembangkan pengelolaan PT Pelabuhan Kepri agar mampu untuk menjalankan tugas fungsi dan wewenang dalam memajukan PT Pelabuhan Kepri.

"Jadikan PT Pelabuhan Kepri perusahaan daerah yang tak hanya mampu mengelola potensi kepelabuhanan Kepri namun juga mampu memberikan profit nyata bagi Provinsi Kepri," jelas Teddy kembali.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Senin, Juni 07, 2021
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Natuna. 

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna Serta Bupati Natuna Memimpin Rapat. 

Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Natuna. 

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, mengadakan pertemuan bersama Bupati Natuna yang baru, Wan Siswandi, Senin (7/6/2021) siang. 

Dalam pertemuan tersebut, selain memperkenalkan diri sebagai kepala daerah Natuna yang baru, Bupati Natuna Wan Siswandi, juga menyampaikan program kerja jangka pendek selama masa kepemimpinannya.

Ketua DPRD kabupaten Natuna, Daeng Amhar usai rapat tertutup itu kepada wartawan menyampaikan, rapat perdana DPRD Natuna dengan bupati Natuna itu wakil rakyat Natuna juga ingin mendengarkan rencana kerja dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kepala Daerah Natuna yang baru itu.

"Dan kami DPRD juga minta beliau menyampaikan mengenai program kerja beliau, ada beberapa hal yang sudah beliau sampaikan," ujar Daeng Amhar sesudah pertemuan.

Diantara program kerja jangka pendek yang disampaikan Bupati Natuna Wan Siswandi antara lain adalah mengenai prioritas pembangunan jangka pendek seperti pembangunan jalan Kelarik, Mekar Jaya, Sekunyam, Pelabuhan Apung di Sedanau, pembangunan jalan dua jalur di Ranai Kota Sungai Ulu, fasilitas air bersih dan juga penyelesaian gedung DPRD.

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi menjelaskan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut sumber keuangannya tidak hanya dari pemerintah daerah Natuna, namun ada yang dari pusat dan dari provinsi .

"Jadi nanti penyelesaian kegiatan seperti jalan akan kita minta selesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya, misalnya yang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan demikian juga ada kegiatan yang tanggung jawab pemerintah kabupaten, akan kita upayakan penyelesaiannya," kata Siswandi.

Program pembangunan jangka panjang yang akan dilaksanakan itu menggunakan skala prioritas, namun Bupati Natuna menambahkan bahwa tetap dengan memperhatikan pembangunan disektor lainnya seperti kesehatan, pertanian dan perikanan.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua II, DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan Anggota DPRD Natuna.

(IK)
Baca selengkapnya »


Senin, Juni 07, 2021
Pengamanan Vaksinasi Covid-19 di Gedung PKK Desa Harapan Jaya. 

NARUNA KEPRIAKTUAL.COM: Polres Natuna melalui Polse Bunguran Timur Brigadir Pani Januar beserta Kopda Edi Supriyadi melaksanakan pengamanan vaksinasi Covid-19 di Gedung PKK Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah guna memastikan keamanan warga dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi, Senin  (07/06/2021).

Sebelum dilakukan vaksinasi, para peserta terlebih dahulu dilakukan cek kesehatan atau screening yang meliputi pemeriksaan suhu badan, tekanan darah atau tensi dan pemeriksaan riwayat kesehatan.

Jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah jenis vaksin AstraZeneca sebanyak 4 Vial dengan jumlah masyarakat yang menerima vaksin sebanyak 44 orang.

Dalam kegiatab tersebut, Brigadir Pani Januar mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud sinergitas TNI-Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif terkait dengan pelaksanaan vaksinasi.

"Masyarakat yang sudah di vaksin supaya tetap disiplin Protokol Kesehatan, kegiatan seperti ini adalah salah satu upaya untuk memutus penyebaran Covid-19," ujar Brigadir Pani Januar.

"Jangan pernah bosan memakai masker, jangan pernah lelah untuk selalu hidup bersih dan sehat, serta jangan pernah bosan mencuci tangan dengan sabun karena itu intinya kita bisa terhindar dari penularan Covid-19", pesannya.

(IK)
Baca selengkapnya »


Senin, Juni 07, 2021 ,
BC Batam Tunjukkan Gaya Baru Penyeludupan Benih Lobster. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai Batam bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Batam berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster dengan modus disimpan di dalam galon kemudian dikemas menggunakan keranjang bambu. 

Benih lobster yang diperkirakan senilai Rp1,3 Miliar tersebut diamankan petugas Bea Cukai Batam bersama Karantina Perikanan saat melakukan pengawasan barang kargo dari pesawat rute Surabaya - Batam di Terminal Kargo Bandara Hang Nadim, Sabtu, 29-5-2021.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPU BC) Batam Susila Brata mengungkapkan kronologi tangkapan benih lobster ini berawal saat tanggal 29 Mei 2021, hari Sabtu sekira pukul 08.30 WIB, petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim Batam bersama petugas Karantina Perikanan melaksanakan pengawasan pembongkaran barang kargo pesawat LA dengan rute Surabaya-Batam.

“Lalu pada pukul 09.30 WIB, petugas menemukan barang yang dicurigai dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin x-ray,” ungkap Susila.

Hasil pemeriksaan barang, petugas mendapati bungkusan mencurigakan dalam galon plastik yang disembunyikan dalam keranjang bambu.

“Setelah keranjang bambu tersebut dibuka, muncul kecurigaan bahwa barang tersebut berupa benih lobster, kemudian atas barang bukti tersebut dilakukan pencacahan barang bukti di Kantor Bea Cukai Batu Ampar, didapati benih lobster jenis pasir yang disimpan pada 5 kantong plastik transparan ukuran panjang dan 13 kantong plastik transparan ukuran kecil, dan benih lobster jenis mutiara yang disimpan pada 1 kantong plastik transparan ukuran panjang,” ujar Susila.

Setelah dilakukan penghitungan, total benih lobster jenis pasir 12.929 ekor, sedangkan jumlah total benih lobster jenis mutiara : 97 ekor, dan nilai barang berdasarkan estimasi harga pasar adalah Rp1.307.450.000.

“Untuk tersangka masih dalam pengejaran, sedangkan barang bukti diserahterimakan ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Batam untuk proses lebih lanjut,”
pungkas Susila.

Penyelundupan benih lobster dapat dijerat Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 3 miliar.

Redaksi/Ril
Baca selengkapnya »


Senin, Juni 07, 2021 , ,
Tersangka Pelaku Jambret. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan 4 orang pelaku sindikat jambret yang beraksi di Kota Batam.

Keempat orang pelaku berinisial, C (36), T (30), A (31), O (28) melakukan penjambretan terhadap pasangan suami istri saat melewati jalan Bunga Raya, tidak jauh dari Foodcourt Utama, pada Sabtu (5/6/2021) sekira pukul 22.30 Wib.

Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Darmanto mengatakan, akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang beserta mengalami luka di beberapa bagian tubuh

Saat melintasi jalan Bunga Raya, tiba-tiba dari belakang ada sepeda motor Satria FU memepet motor korban dan langsung mengambil tas jinjing merk LV yang di pegang oleh istri korban di bagian tengah. Seketika itu, korban langsung hilang keseimbangan dan terjatuh,” ungkap Arie Dharmanto, saat press release di Mapolda Kepri, Senin (7/6/2021).

Beberapa saat setelah berhasil pelaku berhasil menggasak tas korban, sekira pukul 00.30 Wib, tim mendapatkan informasi bahwa pelaku C (36) berada di Perumahan belakang Hotel Planet. Kemudian, tim langsung melakukan penangkapan serta hasil penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 650.000 yang merupakan hasil penjualan Hanphone.

“Dari hasil pengembangan, didapati informasi bahwa pelaku inisial T (30) bersama dengan pelaku inisia A (31), sedang berada di warnet Ruko Marbella 1. Lantas, tim langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 pelaku dan hasil penggeledahan, dari tangan pelaku T (30) ditemukan uang sebesar Rp. 300,000 (sisa uang hasil penjualan handphone), 1 buah Sangkur warna hitam merk Raider, 1 unit Honda Beat warna hitam Bp 3946 HR yang digunakan pelaku untuk memantau korban,” ujarnya

Tak hanya itu, setelah melakukan interogasi, kemudian tim melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti yang mana handphone merk Oppo Reno 5 telah di jual oleh A (31) dan T (30) ke pelaku inisal O (28) sebesar Rp. 2.000.000.

“Sementara itu, saat dilakukan intrograsi terhadap pelaku C (36), ia mengaku bahwa aksinya itu dilakukan bersama T (30) dan pelaku inisial S (DPO). Dimana, ia dibonceng oleh S menggunakan sepeda motor FU miliknya,” terangnya.

Kemudian keempat tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Fay
Baca selengkapnya »


Senin, Juni 07, 2021 ,
Konfrence Pers Pengungkapan Tindak Pidana Penempatan PMI. 


BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengungkapan atas dugaan tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal yang terjadi di Kampung Simpangan Kilometer 16 Tanjung Uban, Minggu (6/6/2021).

Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto mengatakan, dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 30 PMI ilegal dengan rincian 29 laki-laki dan 1 orang wanita asal Lombok.

"Selain PMI, kita juga mengamankan pengurusnya yakni Samsul dan Far, modus operandinya, tersangka melakukan penampungan dan pengurusan hingga pemberangkatan PMI ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi dan melalui pelabuhan ilegal atau tikus, dengan iming-iming mendapatkan gaji yang besar," ujar Arie saat press release di Mapolda Kepri, Senin (7/6/2021).

Lanjutnya, ia menyebutkan Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang calon PMI ilegal yang berada di Kampung Simpangan kilometer 16 Tanjung Uban akan diberangkatkan untuk bekerja di Negara Malaysia.

"Mengetahui hal tersebut tim langsung melakukan penyelidikan di kampung simpangan kilometer 16 JL. Tanjung uban yang diduga terdapat tempat penampungan para calon PMI ilegal, selanjutnya pada pukul 12.30 Wib ditemukan adanya 30 orang calon PMI ilegal asal Lombok yang telah ditampung oleh pelaku," bebernya.

Saat ditangkap, pelaku sedang melakukan proses pengurusan keberangatan dengan menawarkan pekerjaan di negara Malaysia sebagai pekerja kebun sayur dan pekerjaan lainnya dengan menjanjikan penghasilan paling kecil sebulan sebesar Rp 3 juta dan paling besar Rp 4,5 juta.

Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan uang sejumlah Rp 7.8 juta, 2 unit Hp, buku catatan PMI yang telah di kirim ke Negara Malaysia, tiket boarding pass calon PMI sejumlah 2 (dua) tiket, serta surat keterangan pemeriksaan Covid-19 sebanyak 2 (dua) lembar. 

Atas perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Minggu, Juni 06, 2021
Kadisops Lanud Hang Nadim Batam, Mayor Lek Wardoyo saat Memberikan Pengarahan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pangkalan TNI AU (Lanud) Hang Nadim bekerjasama dengan Dinas Survei dan Pemotretan Udara (Dissurpotrudau) Mabesau dan Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh Malang melaksanakan misi survey dan pemotretan melalui udara.

Survey udara ini dilakukan terhadap seluruh wilayah kewenangan tugas operasi yang menjadi tanggung jawab Lanud Hang Nadim, Batam.

Misi survey dan pemotretan udara ini diawali dengan briefing penerbangan seluruh awak pesawat serta unsur pendukung penerbangan seperti petugas PLLU, Meteo, Airnav di Gedung Viproom Bandara Hang Nadim, Batam

Briefing dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Iwan Setiawan, S.A.P. Adapun rencana pelaksanaan survei udara akan berlangsung kurang lebih tiga hari, tergantung cuaca diwilayah udara Batam dan sekitarnya.

"Ini merupakan misi dari TNI Angkatan Udara untuk Update Aero Drome di seluruh Indonesia atau mendata foto udara terkini di sekitar Landasan," kata Kadisops Lanud Hang Nadim Batam, Mayor Lek Wardoyo, Sabtu (5/6/2021).

Setelah briefing, Danlanud menambahkan kerjasama ini untuk melihat dan memetakkan kondisi terkini wilayah Lanud Hang Nadim sebagai wilayah operasi informasi terkini. (Fay)
Baca selengkapnya »


Minggu, Juni 06, 2021
Penyerahan Bantuan Sembako dan Vitamin oleh PT Wings.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima bantuan untuk pasien Covid-19 dan tenaga kesehatan (nakes) yang berada di lokasi karantina terpadu di Asrama Haji, Batam Center, Sabtu (5/6/2021).

Bantuan dari PT Wings ini diterima oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Batam, Yumasnur dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata.

Kepala Promosi Wings Batam, Michael, menyampaikan bahwa Wings akan terus mendukung Pemko Batam dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Batam.

Mike, panggilan akrabnya, menuturkan bahwa bantuan tersebut berupa 3.000 pieces (pcs) Mie Sedaap Instant, peralatan mandi terdiri dari sabun mandi, pasta gigi, dan sikat gigi masing-masing 200 pcs, dan suplemen kesehatan yang mengandung 1000 miligram (mg) vitamin C untuk meningkatkan imun tubuh.

"Hari ini kami Wings menyerahkan bantuan untuk pasien Covid-19 dan nakes yang ada di Asrama Haji. Bantuan ini merupakan produk Wings," katanya.

Mike menginformasikan, pada bulan April lalu, Wings Batam telah mendukung Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam dalam penyelenggaraan kegiatan vaksinasi Covid-19. Dengan produknya, Wings Batam menyalurkan 1.500 masker dan 1.500 hand sanitizer.

"Kami berharap penanggulangan Covid-19 di Kota Batam semakin baik lagi dan Kota Batam secepatnya bersih dari Covid-19. Wings Batam juga akan terus men-support pemerintah, bukan hanya terkait penanganan Covid-19, namun juga terkait pawisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BMSDA Kota Batam, Yumasnur, mengucapkan terima kasih kepada PT Wings yang telah memberikan bantuan berupa mi instan, peralatan mandi, dan suplemen vitamin.

"Hari ini kami menerima bantuan dari Wings dan Radisson Golf & Convention Center Batam," katanya.

Yumasnur menyebutkan, jumlah pasien Covid-19 yang tengah dirawat di Asrama Haji Batam berjumlah 184 orang. Selama masa karantina di Asrama Haji, pasien menjalankan aktivitas fisik seperti senam dan berjemur. Tak hanya itu, kondisi asupan makanan dan vitamin pasien tetap terjaga.

"Dari awal pasien melakukan kegiatan senam, berjemur, alhamdulilah saat ini tidak ada yang bergejala berat semuanya sehat, bagus. Makanan yang disiapkan oleh tim juga baik bagi pasien Covid-19," terangnya.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata mengatakan sebelumnya Disbudpar Kota Batam menyerahkan bantuan berupa handuk, minuman kesehatan, air mineral kepada pasien Covid-19 dan nakes sumbangan dari pelaku pariwisata dan perusahaan swasta di Kota Batam.

Bantuan tersebut berupa handuk 160 pcs, linen 100 pcs dari Swiss-Belhotel Harbour Bay, kemudian 10 kotak minuman kesehatan dari Southlinks Country Club, dan susu cokelat 5 kotak, susu full cream 5 kotak, air mineral 8 kotak, dan minuman kesehatan 11 kotak dari Alfamart. Juga dari Radisson Hotel menyerahkan 250 set peralatan mandi 50 set alas tempat tidur  dan  Sarung bantal 50 set , Ardi juga mengucapkan terima kasih kepada Wings Batam dan pelaku pariwisata yang telah menyalurkan bantuan.

"Kita masih menerima  partisipasi dari pelaku atau asosiasi pariwisata lainnya yang berdomisili di Batam untuk membantu kesembuhan pasien Covid-19," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam memusatkan isolasi mandiri di Asrama Haji, Batam Center. Keputusan ini sudah ditetapkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Dengan isolasi terpusat tersebut, kata Amsakar, penanganan masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri dapat terkontrol dan perawatan juga lebih mudah.

"Kalau isolasi mandiri di rumah, kita khawatir nanti mereka tetap beraktivitas di luar," katanya.

Selain itu, melalui Posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), jika ada masyarakat yang terpapar dapat segera ditangani dan dilakukan isolasi terpadu di Asrama Haji. Hal ini juga sebagai langkah pemerintah mengantisipasi penyebaran wabah.

"Kalau isolasi mandiri di rumah, dikhawatirkan nanti keluarganya terpapar, warga di lingkungan juga terpapar dan penanganan Covid-19 makin berat," katanya.

Untuk itu, keberadaan pengurus PPKM diharapkan. dapat mendata dan segera menginformasikan kepada Gugus Tugas sehingga penanganan pasien makin cepat. "Karena semakin cepat kita tangani, sehingga tak ada penyebaran Covid-19," pungkasnya. (Fay)
Baca selengkapnya »


Minggu, Juni 06, 2021
Foto:Ilustrasi

KEPRIAKTUAL.COM: Seorang pelaku penipuan belanja daring lewat sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery (COD) menipu kurir dengan berdalih barang pesanannya dibawa kabur pihak lain.
Tak hanya itu, pelaku juga membawa kabur motor korban dengan dalih mengejar pelaku pencurian barang pesanan yang berkomplot dengannya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo mengatakan aksi penipuan ini menimpa korban berinisial SP (48) warga Kabupaten Lamongan, pada Sabtu (29/5) pukul 22.00 WIB.

Kasusnya, kata Sigit, bermula saat pelaku MJ memesan pemanas air terhadap korban SP via daring dengan menggunakan sistem COD. SP kemudian melakukan jadwal pengiriman ke rumah alamat pelaku MJ di Bangkalan.

"Barang pesanan yang dibawa korban diterima pelaku di sebuah jalan tepatnya di Jalan Desa Sangra Agung, Kecamatan Socah. Pelaku MJ ditemani pelaku RD," kata Sigit dalam kegiatan Konferensi Pers di Mapolres Bangkalan, Jumat (4/6).

RD 33, warga Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan, saat itu berpura-pura jadi orang lain yang membawa kabur barang pesanan MJ. Sementara pelaku MJ memberi tahu korban bahwa barang pesanannya dibawa kabur orang.

Kemudian pelaku MJ meminta pertolongan kepada korban untuk memburu pelaku RD dengan menggunakan kendaraan korban.

"Saat dalam perjalanan, pelaku MJ membujuk korban agar beralih posisi menjadi penyetir dan korban jadi pembonceng," ungkapnya.

Pada saat proses peralihan posisi di jalan, pelaku justru menarik gas motor dan meninggalkan korban di jalan. Motor kendaraan korban pun akhirnya nahas ikut dirampas komplotan aksi penipuan ini.

Dua hari pasca kejadian, lagi-lagi SP mendapatkan pesanan baru dengan lokasi dan tempat yang sama. Merasa was-was untuk mengantarkan pesanan tersebut, SP terlebih dahulu melakukan laporan kepada polisi.

Alhasil, pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Kemudian polisi bergerak cepat dalam menangkap pelaku, pada Senin (31/5) pukul 14.39 WIB. Pelaku yang ditangkap adalah pelaku RD.

Saat proses penangkapan, pelaku RD melakukan perlawanan, dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau. Sementara, MJ masih buron.

"Karena melawan, kami lakukan tindakan yang sudah terarah dan terukur dengan cara dilumpuhkan. Ternyata tersangka RD dengan tersangka MJ ini sudah lama sebenarnya melakukan kerja-sama penipuan," ujarnya.

Pelaku dijerat Pasal 378 KUHP dan ada UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Minggu, Juni 06, 2021 ,
(Foto:Istimewa) Tersangka Penusuk Polisi Polantas di Palembang. 

PALEMBANG KEPRIAKTUAL.COM: Pelaku penusukan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Pos Polisi Simpang Angkatan 66, Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Jumat (4/6), mengklaim sebagai teroris saat ditangkap. Korban sendiri saat ini dalam kondisi stabil.

"Pada saat ditangkap mengaku teroris. Namun masih dilakukan pendalaman, kerjasama dengan Satuan Brimob Polda Sumsel," ujar Kasubag Humas Polrestabes Palembang Komisaris Mochammad Abdullah saat dikonfirmasi.

Pelaku MI (34) saat ini kemudian diperiksa oleh penyidik. Dari tangan tersangka, aparat menyita barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan sebagai senjata penusuk.

Abdullah berujar, petugas yang menjadi korban penusukan tersebut yakni Brigadir Kepala Ridho Oktonardo. Saat kejadian, Ridho tengah berjaga sendirian di pos polisi tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku langsung menusuk korban di arah rahang kiri bawah. Keributan akibat peristiwa tersebut diketahui oleh tiga petugas Satpol PP yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian.

Saat korban teriak, ketiga petugas tersebut segera menghampiri pos dan melihat korban sudah bersimbah darah.

Pelaku segera diringkus dan dikunci di dalam pos. Bripka Ridho pun segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya.

Sementara itu Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri berujar, pihaknya belum mengetahui pasti motif penusukan yang dilakukan pria tersebut terhadap anggotanya. Dirinya pun mengungkapkan bahwa pria tersebut berinisial MI (34).

"Untuk keterkaitan dengan teroris kami masih mendalaminya. Tim masih terus bekerja," ujar Kapolda.

Pascakasus tersebut, Polda Sumatera Selatan meningkatkan status pengamanan.

"Peningkatan status pengamanan, terutama kepada anggota kita yang bertugas di lapangan. Itu sudah merupakan protap kita," ujar Eko.

Sementara itu, kondisi Ridho saat ini sudah menjalani perawatan di RS Hermina Palembang akibat luka tusuk di rahang kiri bagian bawah yang dideritanya.

"Anggota masih dirawat di rumah sakit, dalam kondisi sadar dan stabil. Pelaku masih kita amankan di markas kita," kata Eko.

Sebelumnya, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan ditusuk seorang pria di Pos Polisi Simpang Angkatan 66, Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Jumat (4/6). Pelaku penusukan diringkus dan personel polisi yang terluka dievakuasi ke rumah sakit.

Diketahui, serangan teror di Indonesia lebih banyak menggunakan bom atau senjata api ketimbang serangan pisau. Penikaman lazim dilakukan pelaku teror di berbagai negara di Eropa.

Tersangka kasus terorisme Muslimin (39) diduga mengalami tindakan penganiayaan hingga mengalami sejumlah memar di bagian wajahnya. Muslimin saat ini tengah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muslim Makassar, Abdullah Mahir menyebutkan, jika kliennya mengalami luka memar semenjak ditahan di Mapolda Sulsel setelah ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Klien kami diduga dianiayai. Kondisinya matanya bengkak-bengkak dan kepalanya. Ada fotonya kok," kata Abdullah Mahir, Jumat (4/6).

Penganiayaan itu bermula ketika Muslimin baru ditangkap Densus 88/Antiteor Polri. Kemudian, istrinamencari tahu proses penangkapan terhadap suaminya itu.

"Sebelum kita tangani ini kasus, mereka itu tidak tahu. Istrinya tidak tahu keberadaan suaminya, bagaimana keadaannya," tuturnya.

Setelah diketahui keberadaan Muslimin yang ditahan di Mapolda Sulsel, pihak kepolisian kemudian memberikan akses untuk melakukan panggilan video atau video call.

"Akhirnya ketahuan ada semua di polda ditahan. Dikasih kelonggaran untuk berbicara sama istrinya dengan video call. Sebelumnya akses itu betul-betul ditutup," ujarnya.

Dari hasil video call itu, kata Abdullah, istri Muslimin pun mengetahui kondisi suaminya yang melihat mata dan kepalanya bengkak hingga muncul adanya dugaan penganiayaan.

"Iya dugaan, cuman kita lihat fotonya saja waktu dia video call sama istrinya, tapi kenapa matanya benjol-benjol," katanya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan menanggapi pernyataan LBH Muslim dengan meminta Abdullah selaku kuasa hukum untuk berhati-hati memberikan pernyataan.

"Tolong berhati-hati dalam memberikan pernyataan dari pihak LBH Muslim, meski keluarga pasti akan berakibat tuntutan balik pada proses hukum, apabila tidak terbukti," kata Kombes Zulpan.

Penyidikan oleh Densus 88 dipastikan Zulpan berjalan sangat profesional dan tidak ada penganiayaan yang seperti diduga oleh pihak keluarga.

"Saya pastikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh tim Densus 88 terhadap semua tersangka terorisme yang terlibat dalam kasus bom yang berdiri di depan Gereja Katedral Makassar dilakukan secara profesional," ungkapnya.

"Yang digunakan itu scientific crime investigation. Jadi tidak ada kekerasan yang dilakukan kita tidak mengutamakan pengakuan tersangka," paparnya.

Zulpan memastikan seluruh terduga teroris yang dijadikan tersangka karena penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah sehingga status mereka ditingkatkan.

"Kita lebih mengutamakan alat bukti daripada pengakuan tersangka dan kita juga mengacu pada pasal 1 84 KUHP itu minimal 2 alat bukti yang sah dalam mengajukan tersangka," tutupnya.

Sumber: CNN Indonesia

Baca selengkapnya »


Sabtu, Juni 05, 2021

Kapolri Tandatangani Peresmian Gedung Presisi Polres Kota Tagerang. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Banten, Jumat (4/6/2021). Dalam kegiatan itu, Sigit meresmikan Gedung Presisi Polres Kota Tangerang dan 100 Ribu rumah untuk personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Terkait peresmian Gedung Presisi, Sigit berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.

"Saya menyambut baik atas peresmian gedung baru Polres Kota Tangerang ini karena merupakan langkah nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Sigit dalam sambutannya di Gedung Presisi Polres Kota Tangerang.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, transformasi pelayanan publik harus menitikberatkan pada moderenisasi sarana prasarana sentra pelayanan kepolisian dengan didukung sistem manajemen mutu yang terintegrasi big data, teknologi komunikasi, dan sistem komunikasi publik, serta manajemen media yang baik.

"Semoga Polres Kota Tangerang mampu mewujudkan postur Polri yang Presisi sehingga selalu mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mampu menjawab harapan masyarakat," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit mengharapkan bahwa, gedung tersebut segera dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang ramah untuk para disabilitas, perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Ia menyebut, gedung ini harus sesuai dengan cita-cita pembangunannya yakni Smart Building yang merupakan konsep mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, pelayanan di SPKT dapat terintegrasi dengan seluruh satuan fungsi pelayanan lainnya seperti pelayanan SKCK, pelayanan surat kehilangan, pelayanan perizinan kegiatan masyarakat. Tak lupa soal pemanfaatan Hotline layanan polisi 110 dan layanan masyarakat lainnya di command center.

"Sebagaimana janji saya pada saat Fit and Proper Test dengan DPR RI, bahwa kantor kepolisian akan menjadi tempat yang modern, humanis serta ramah untuk semua orang, terutama bagi kaum disabilitas, perempuan, dan anak," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Untuk peresmian 100 ribu rumah personel kepolisian dan ASN, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan program tersebut.

Menurut Sigit, pembangunan rumah merupakan salah satu aksi dalam konsep transformasi Polri menuju Presisi. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri.

Pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan bertahap itu, kata Sigit, dapat memaksimalkan kinerja dari personel ataupun ASN. Mengingat, rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.

"Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, diharapkan penyimpangan perilaku anggota dapat diminimalisir dan anggota dapat fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pada saat bekerja, tidak terpikir lagi tentang keluarga di rumah karena kondisi rumah yang kurang layak," papar eks Kadiv Propam Polri itu.

Dalam capaian program 100 hari Kapolri, Sigit memaparkan bahwa 213.526 personel atau 49,3 persen sudah memiliki rumah. 146.494 personel atau 33,7 persen personel belum mempunyai rumah. Dan 72.936 personel atau 17 persen telah menghuni Rumdin Polri.

"Polri bekerja sama dengan 35 Developer atau pengembang dan 4 Bank Pemberi Kredit dalam pemenuhan perumahan bagi PNPP melalui pembangunan rumah KPR bersubsidi dan non subsidi sebanyak 34.491 unit yang terdiri dari 17.400 unit apartemen dan 17.091 unit rumah tapak yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024," tutup Sigit.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Langganan: Komentar (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.