Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Foto Bersama LIRA Kepri dan Batam Usai Rapat Pleno Digelar.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: LIRA Kepri dan Batam gelar rapat pleno, pembentukan DPD LIRA Batam dan pembahasan program kerja setiap bulanya. Rapat pertemuan rutin tersebut dilakukan pada minggu pertama awal bulan, di kantor sekretariat LSM LIRA kawasan Ruko Pelangi, Sabtu (3/10-2020).

Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan mengatakan, rapat pleno ini dilakukan setiap awal bulan. Dan rapat ini selalu membahas program kerja dan juga evaluasi dari pekaksanaan program program yang di jalankan sebelumnya.

"Tetapi agenda kali ini adalah agenda yang penting dan vital terkait eksistensi dan gerak langkah LIRA yang selama ini selalu menjadi perhatian dan motor pergerakan di Kepri dan Batam ini," kata Budi Sudarmawan.

Kata Budi Sudarmawan, dalam rapat pleno ini diputuskan, tentang struktur lengkap kepengurusan DPD LIRA Kota Batam. Wali Kota LIRA Batam dikomandoi, Dida Priautama, Sekretaris Daerah, Suhari Kartono dan Bendahara, Ramali Padang.

"Saya berharap dengan adanya struktur baru DPD LIRA Batam. Dan nantinya akan di SK kan oleh DPP LIRA pimpinan Ollies Datau selaku Presiden LIRA satu satunya. Dan LIRA Batam akan semakin eksis dan menjadi motor dan barometer gerekan social control kepada Pemerintah dan pihak pihak terkait lainnya," ujar Budi.

Lanjut Budi menambahkan, bahwa pelantikan struktur baru ini segera akan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Raker LIRA se-Kepri pada bulan November 2020 ini. Dan dalam rapat pleno kali ini dihadiri oleh Juanda Surbakti selaku Ketua Dewan Penasehat LIRA Kepri, untuk membahas tentang sikap LIRA dalam situasi Politik ini.

Juanda menyampaikan, agar LIRA tetap dalam posisi sebagai organisasi yang selalu berpihak pada aspirasi masyarakat, sehingga LIRA akan semakin dicintai dan dibutuhkan masyarakat.

Akhir kata sambutan Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan menghimbau, kepada seluruh Pengurus dan Relawan LIRA se-Kepri untuk selalu bergandeng tangan dan selalu menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan disuarakan kepada Pamerintah dan pemangku kebijakan lainnya.

"Terkait Pilkada yang akan datang LIRA dapat berperan aktif turut mengawalnya. Agar tercapai Pilkada Damai dan sukses seperti harapan semua lapisan masyarakat," ungkap Budi mengakhirinya.


Redaksi

Kapal Kayu Bermuatan 5 Ton BBM Solar.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Patroli KP Anis Madu - 3009 berhasil amankan kapal kayu bermuatan BBM Ilegal jenis solar sebanyak 5 ton di perairan Batu Berhenti, Pulau Sambu, Kecamatan Belakang Padang, Batam pada Kamis (1/10/2020) kemarin.

Kapal kayu tanpa nama itu ditangkap persis di perairan selat Singapura, Kepulauan Riau dengan koordinat (01' 12' 704" N - 103' 56' 004" E).

Penangkapan kapal kayu bermuatan BBM Ilegal ini berawal saat Tim Patroli Anis Madu yang dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe tengah berpatroli rutin.

"Saat Patroli di Perairan Batu Air tampak sebuah kapal kayu sedang berlayar di Perairan Selat Singapura, saat itu juga kita menghampiri untuk melakukan pemeriksaan," ungkap Marlon, Jumat (2/10/2020).

Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati bahwa pemilik kapal tanpa nama tersebut bernama Krismion ginting alias Kris Bin membawa muatan BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

"Untuk barang bukti yakni, satu buah kapal tanpa nama, BBM jenis solar 5000 liter dan satu buah alkon yang digunakan untuk memompa minyak," ujar Marlon.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang pelayaran dan/atau  pasal 53 huruf d UU RI no 22 Tahun 2001 tentang migas dan/atau pasal 480 ke- 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Hingga kini barang bukti dan tersangka diamankan ke KP Anismadu-3009 untuk proses penyidikan lebih lanjut.


Redaksi

Foto Virtual.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Direktur Muda Berkarya Foundation Isfandi Irfan mengatakan, sektor kesehatan dan ekonomi harus menjadi program prioritas yang ditonjolkan setiap kandidat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk di Kepulauan Riau.

Hal tersebut sebagai respons dampak pandemi virus corona baru (Covid-19). Menurut Isfandi, kepala daerah yang dipilih masyarakat di Pilkada Serentak 2020 akan memulai tugasnya dengan penanganan pandemi Covid-19, terutama pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Namun, Isfandi menilai, dari tiga pasang kandidat di Pilkada Kepri, belum semuanya memiliki ide, gagasan, dan program kerja yang mampu menjawab tanggung jawab penanganan pandemi Covid-19.

“Jika melihat dari program kerja yang ditawarkan, saya kok hanya melihat pasangan Isdianto-Suryani (INSANI) yang mampu dan bisa merespons tanggung jawab terkait pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi,” kata Isfandi saat menghadiri diskusi virtual bertajuk “Peran Politik Milenial di Pilkada Kepri 2020”, Jumat (2/10).

Menurut Isfandi, program kerja dan solusi yang ditawarkan pasangan Soerya Respationo-Iman Sutiawan serta Ansar Ahmad-Marlin Agustina terkait penanganan pandemi belum terlalu menonjol. Isfandi menilai pengalaman Isdianto menjadi Gubernur Kepri menjadi salah satu alasan ide program kerja yang diusung pasangan INSANI lebih menonjol.

Isfandi mengingatkan, tidak mudah menjadi pemimpin di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Itu karena ada banyak sektor yang terpukul, terutama sektor perekonomian. Kondisi ini juga terjadi di Kepri.

Karenanya, ia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan kritis dalam melihat rekam jejak, visi-misi, serta program kerja yang diusung masing-masing kandidat di Pilkada Kepri.

“Yang terpenting, kemampuan kandidat tersebut untuk menangani berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi di Kepri. Jika dicermati lebih jauh, saya menilai hanya Pak Isdianto yang memiliki pengalaman memimpin. Kinerjanya juga sudah terbukti dengan tetap menjaga perekonomian Kepri di tengah hantaman pandemi,” kata Isfandi.

Dalam kontestasi Pilkada Kepri, pasangan INSANI telah menyiapkan sejumlah program unggulan yang menyentuh seluruh sektor, termasuk ekonomi dan kesehatan. Di sektor kesehatan, pasangan nomor urut dua ini akan menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pembentukan program kesehatan kewilayahan di semua level, termasuk menjamin ketersediaan obat, vaksin, dan alat diagnostik untuk pengendalian Covid-19.

Sementara di sektor ekonomi, pasangan INSANI akan meningkatkan iklim ekonomi yang kondusif untuk kegiatan penanaman modal, termasuk pengembangan UMKM.


Redaksi

Ditpam BP Batam Amankan 3 Ton Kayu Ilegal dari Kawasan Hutan Lindung Dam Muka Kuning.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam berhasil amankan tiga Ton kayu ilegal di kawasan hutan lindung Dam Muka Kuning, Batam pada Rabu (30/9/2020) kemarin.

"50 batang kayu ilegal berukuran kurang lebih 4 meter itu merupakan hasil penebangan liar," Kepala Pos Wilayah Area Tangkapan Air (ATA), Eben Ezer Tampubolon.

Namun sangat disayangkan, saat petugas tiba di lokasi pembalakan liar itu pelaku sudah kabur, "karena pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu akan kedatangan kami," jelasnya.

Dijelaskannya, bahwa pihaknya terus melakukan monitoring terhadap pelaku illegal logging dan terus berupaya memantau area sekitar hutan lindung tersebut.

"Dalam seminggu, kita tetap melakukan rutinitas 2 sampai 3 kali patroli, namun sering juga kecolongan,” terangnya.

42 personil Ditpam BP Batam dikerahkan guna mengamankan serta mengevakusai puluhan batang kayu balok tersebut.

Hingga kini belum diketahui pasti siapa pelaku pembalakan liar terhadap hutan lindung Dam Mukakuning," pungkasnya.


Red/Tamp

Barang Bukti Ganja Tersangka

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri amankan pria bernama Bagus alias Dongan (45) pengedar Narkotika jenis Ganja di Pos PDI Kampung bule, Jodoh, Batam pada Kamis (24/9/2020) lalu.

Saat dilakukan upaya penangkapan paksa terhadap Pria yang diketahui warga Sagulung ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti ratusan paket daun ganja.

"Dari tangan pelaku, tim berhasil menyita barang bukti daun Ganja seberat 286 gram dengan bentuk paketan sebanyak 204 paket siap edar," ungkap DirresNarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Mudji, Kamis (1/10/2020) sore.

Hingga kini, terhadap tersangka dan barang bukti daun ganja seberat 286 gram itu masih dalam pengembangan.


Redaksi

Foto Upacara Virtual Danlantmal IV Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar dan FKPD Provinsi Kepri hadiri upacara secara virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Gedung Daerah Jl. S.M. Amin No 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Kamis pagi (01/10/2020).

Kegiatan yang sama juga diselenggarakan di Taman Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Ir.H Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti membacakan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangan Ikrar Bernafaskan Persatuan Bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai sumber kekuatan.

Seusai Upacara, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Puan Maharani, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, dan Muhadjir Effendy melakukan napak tilas ke Lubang Buaya dan rumah penyiksaan tujuh pahlawan revolusi pada 30 September-1 Oktober 1965.

Danlantamal IV usai upacara mengatakan, meskipun tahun ini Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan secara sederhana, namun diharapkan bagi setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi historis.

"Agar dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah dari setiap episode perjuangan Nasional Bangsa," ujarnya.


Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Cak Ta'in

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Calon Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menjanjikan akan memberikan sepeda motor kepada RT/RW seKepri kalau terpilih sebagai gubernur pada pilkada 9 Desember 2020 nanti. Selain itu Ansar juga menjanjikan akan memberikan dana 1 juta kepada semua siswa SMA/SMK yang masuk kelas 3.

Materi kampanye tersebut langsung direspon Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86, Cak Ta'in Komari, SS, bahwa materi itu merupakan pelanggaran kampanye calon.

"Seharusnya para calon tidak ada yang mengumbar janji akan memberikan sesuatu kalau terpilih dengan pemimpin, apalagi bersifat anggaran. Sebab mekanisme anggaran juga tidak dapat ditetapkan sendiri oleh gubernur tapi harus bersama dewan. Jaga etika dan pahami substansi untuk berkampanye," kata Cak Ta'in, Kamis (1/10-2020).

Menurut Cak Ta'in, Ansar diduga melanggar materi kampanye karena menjanjikan sesuatu kepada RT/RW dengan maksud tertentu, yakni agar mereka bekerja dan memenangkan dirinya sebagai calon gubernur.

"Kalau dilihat dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka tindakan itu sudah masuk tindakan korupsi. Kalau masih calon saja sudah begitu apalagi kalau jadi. Ini berbahaya," jelas mantan Dosen Unrika Batam itu.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, janji yang diumbar Ansar itu sudah termasuk pelanggaran bahkan termasuk money politic. Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk diproses sebab ada aturan dalam berkampanye.

Pertanyaan besarnya, lanjut Cak Ta'in, Ansar mau memberikan motor itu pakai duit pribadi atau anggaran APBD? Kalau pakai duit pribadi maka itu sudah bentuk money politic. Sementara kalau pakai APBD setelah jadi, bentuknya seperti apa pemberian itu hibah atau motor dinas. "Ingat RT/RW itu bukan ASN loh," ujarnya.

Selain itu, bagaimana penganggarannya yang tidak bisa ditentukan sendiri oleh seorang gubernur, tapi harus dengan persetujuan dewan. Tentu akan di pertanyaan urgensinya apa pengangguran tersebut? Apalagi jika dihitung akan membutuhkan anggaran hampir Rp. 200 miliar untuk sekitar 9.910 RT/RW seKepri dengan harga motor perunit Rp. 20 juta.

"Kalau itu dilakukan juga dalam jabatan apa bukan penyalahgunaan kewenangan, masuk korupsi lagi loh. Jadi silahkan lah, pihak-pihak berkepentingan untuk menindaklanjuti materi kampanye tersebut. Bawaslu bisa langsung ambil inisiatif untuk membahas materi tersebut. Menurut saya itu Pelanggaran," Papar Cak Ta'in.

"Calon Kepala Daerah yang bertarung di Pilkada 2020 ini jangan ngawur lah, pakai logika, etika dan moral. Janji itu bermaksud agar seseorang melakukan sesuatu bagi pemenangan dia," tambahnya.


Redaksi

Foto Bersama Ketua Korcab IV DJA Idan Pengurus.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Koordinator Cabang IV Daerah Jalasenastri Armada I (Ketua Korcab IV DJA I) Ny. Helena Indarto Budiarto bersama pengurus Korcab IV DJA I mengikuti pelatihan membatik yang berlangsung di Aula Detasemen Markas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Denma Lantamal IV) Jl. Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepulauan Riau, Rabu pagi (30/9/2020).

Disela-sela kegiatan laihan membatik, Ketua Korcab IV DJA I mengatakan, pelatihan membatik ini namanya Batik Kearifan Lokal Gurindam 12, latihanini dipersipakan dalam menghadapi Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2020. Untuk diwilyah Kepri diselenggarakan  di Korem 033/WP.

“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan yang dipmpin oleh  Tyas Susilowati dari Sanggar Batik Melajoe Batik, peserta pelatihan dapat dengan mahir membatik dan dapat disosialisasikan kepada ibu-ibu Jalasenasti dan masyarakat untuk dikembangkan menjadi industri rumahan," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Korcab IV DJA I Ny. Gatot Mardiyono, Pabinhar Korcab IV DJA I Kapten Marinir Cisworo serta pengurus Korcab IV DJA I.

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Lanal Tarempa Berikan Hasil Ternak Ayam Kepada Masyarakat.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka menyukseskanKetahanan Pangan, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tarempa menggelar Bhakti Sosial membagi-bagikan ayam hasil ternak Program Ketahanan Pangan Lanal Tarempa kepada masyarakat Tarempa Kepulauan Anambas Kepulauan Riau, Rabu pagi (30/9/2020).

Dalam kegiatan tersebut Lanal Tarempa membagikan hasil ternak ayam kepada masyarakat Tarempa sebanyak 250 ekor yang dibagikan dari door to door mengingat masih dalam pandemic covid-19.

Masyarakat yang menerima ayam tersebut antara lain Desa Pesisir Timur sebanyak 10 ekor, Dusun Teluk Rit dan Tanjung Momong Desa Tarempa Timur sebanyak 31 Ekor, Kelurahan Tarempa sebanyak 69 ekor, Desa Tarempa Selatan sebanyak 10 ekor.

Kemudian tukang ojek sebanyak 14 ekor, buruh gerobak kayu sebanyak 7 ekor, buruh pelabuhan sebanyak 20 ekor, petugas kebersihan jalan sebanyak 21 ekor, Komunitas Jaga Kampung sebanyak 10 Ekor, Paguyuban Orang Jawa 8 ekor, yatim piatu sebanyak 15 ekor dan nelayan sebanyak 25 ekor.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Lanal Tarempa  Letkol Laut (P) Erfan Indra Darmawan, S. E, M. Tr. Hanla, M. M., menyampaikan, bahwa Lanal Tarempa akan terus berusaha memberikan sumbangsih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Anambas melalui Program Ketahanan Pangan.

"Lanal Tarempa sebagai wujud kepedulian dan dengan memberikan bantuan sosial yang sekiranya dapat membantu masyarakat di Kepulauan Anambas terutama di massa Pandemi Covid-19, saat ini yang kita tahu tentu akan berpengaruh dalam segi perekonomian masyarakat khusunya menjelang musim Utara," ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pjs. Palaksa Lanal Tarempa, Dansatma Lanal Tarempa, Dandenpom Lanal Tarempa, Pjs Paspotmar Lanal Tarempa selaku Perwira Pelaksana kegiatan, segenap Perwira Staf, Prajurit dan PNS Lanal Tarempa.

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Polisi Bagikan Paket Makanan Kepada Masyarakat Kecamatan Sei Beduk.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Polsek Sei Beduk  melaksanakan Bakti Sosial pembagian paket makanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Sei Beduk.  Selasa (29/09/2020).

Kegiatan Baksos yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sei Beduk, AKP Awal Sya'ban Harahap ini menyasar kepada Panti Asuhan, Tukang Ojek, Tukang Parkir, dan warga masyarakat sekitar.

Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini adalah bentuk kepedulian polri kepada masyarakat yang menjadi dampak covid-19 .
"Jangan di lihat besarnya bentuk bantuan kami tetapi ini merupakan bentuk wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat yang sedikit meringankan beban warga di masa pandemi ini," ucap Guntur.

Tak Lupa, Yos Guntur menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan 4M yakni, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

"Selain itu, masyarakat juga mampu mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Batam, sehingga dapat berjalan lanca, damai, sejuk, sehat dan selamat," tutupnya.


Red/Tamp

Pengurusan e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Jasa Calo e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam hingga kini tampak banyak diminati sebagian warga Batam. Hal itu terbukti, dari salah satu warga Batam yang pernah menggunakan jasa Calo saat pengurusan e-KTP dan Kartu Keluarga dalam pekan ini.

"Baru-baru ini e-KTP dan KK saya di urus oleh salah seorang yang tidak saya kenal pak. Kebetulan saat itu ada berkas yang kurang lengkap. Sehingga petugas menunda dan menyuruh saya untuk datang lagi esok harinya ke Kantor Disduk," ucap wanita yang identitasnya tidak mau di publikasikan, Selasa (29/9/2020).

Namun, lanjutnya saat saya menuju parkiran motor, salah seorang menghampiri saya dan menawarkan jasa kepengurusan e-KTP dengan waktu yang cepat disebut bakal selesai dua hari.

"Mengingat esok harinya saya tidak bisa ke kantor Disduk lantaran ada urusan lain, akhirnya saya terima tawaran jasa pria tersebut dengan membayar Rp750," bebernya.

Hal senada juga disampaikan Siti Romlah, warga Batu besar. Ia ditawari surat pindah dari batam ke Bengkulu oleh calo dengan tarif Rp400 rb. "Ngurus surat pindah aja Rp400 rb, karena saya butuh cepat, terpaksa saya pakai jasa calo. Kalau sendiri lama siapnya," kata Siti.

Sementara itu, warga lainnya justru mengeluhkan maraknya Calo di kantor Disdukcapil kota Batam. Pasalnya Calo tersebut terkadang menyebarkan informasi menyesatkan. "Katanya ngurus e-KTP lama karena bahan-bahannya kosong," kesal Agustina.

"Jadi modusnya seperti itu, setelah itu mereka menawarkan jasa pengurusan. Katanya kalau mau mengurus dengan waktu yang singkat bisa aja lewat kita. Dengan tarif harga yang bervariasi tergantung kelengkapan berkas dan lama pengerjaan," tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan, berkas yang sudah lengkap akan lebih cepat selesai dan tarifnya pun sedikit lebih rendah ketimbang berkas yang datanya belum lengkap atau masih kurang.

"Nanti mereka yang akan mematok harganya berapa. Biasanya ada nego dan deal-dealan gitu. Kalau mau harga segitu langsung di proses mereka," tutur warga Sei Harapan itu.

Berkas yang lengkap biasanya ditawarin dengan harga Rp400 rb sampai Rp500 rb. Sementara bagi berkas yang masih kurang lengkap tarif nya lebih dari itu.

"Para calo ini juga memiliki jaringan untuk mengurus dan melengkapi kelengkapan berkas data. "Kalau ada data yang kurang, mereka bisa lengkapi," katanya," bebernya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disdukcapil Kota Batam, Heriyanto belum dapat dikonfirmasi guna dimintai keterangan lebih lanjut terkait maraknya Calo e-KTP dilingkungan kerjanya.


Red/Tamp

Foto Situasi Pengurusan KTP di Kantor Disdukcapil Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aktifitas di Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kota Batam tampak bak pasar yang kerap dikerumuni masyarakat Batam yang tengah melakukan pengurusan dokumen.

Hal ini pun mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tohap Erikson Pasaribu. Ia menilai, Pemko Batam dalam hal ini Disdukcapil
terkesan tidak ada pengembangan inovasi teknologi.

"Sangat miris sekali, harusnya kerumunan warga itu bisa diatasi dengan inovasi teknologi. Sebab dimasa Pandemi Covid-19 ini sangat mengkhawatirkan kita semua," ucap Tohap, Selasa (29/9/2020)

Menindaklanjuti itu, Pihaknya meminta Kadisdukcapil Batam segera membuat inovasi pengembangan teknologi. Sehingga warga tidak harus kontak tatap muka dengan pegawai dan warga lainnya.

"Seperti contoh inovasi teknologi sekarang ini yakni, pemesanan tiket secara online dan check in on-line.
Seiring berjalannya waktu model teknologi yang dikembangkan dunia penerbangan ini berhasil. Masyarakat pembeli tiket tidak musti antrean di loket-loket," kata Tohap.

Seharusnya, inovasi ini sudah dipikirkan ini dan sebenarnya Pemko bisa. Pertanyaan serius gak? Kalau mau serius silakan buat inovasi online. Jangan hanya katanya ada online di Disdukcapil. Tapi toh masyarakat masih berkerumun di sana," kesalnya.


Red/Tamp

Foto Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., menerima kunjungan kerja Pjs Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bahtiar  beserta rombongan di ruang kerja Danlantamal IV Mako Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No. 1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Selasa siang (29/9/2020).

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Mayor Marinir Saul mengatakan, kunjungan Pjs Gubernur Provinsi Kepri adalah dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Pjs Gubernur Provinsi Kepri yang baru,  selama Gubernur melaksanakan cuti untuk berkampanye.

“Penunjukan Bahtiar sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 121.21-2911 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Kepri. Jabatannya diKemendagri sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum," kata Kadispen Lantamal IV.

“Selain memperkenalkan diri kepada pejabat Forkopimda Kepri, juga untuk bersilahturahmi, agar dapat lebih mengenal antara pejabat Lantamal IV Tanjungpinang, sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi lebih jauh dalam tugas sehari-hari nantinya," pungkas Kadispen Lantamal IV kembali.



Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Foto Bersama Tim GRPK.

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Garda Relawan Peduli Kepri (GRPK) terus bergerak mengajak masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto dan Suryani (INSANI).

Caranya melalui berkunjung dari rumah ke rumah, demi mengenalkan visi-misi, program kerja, serta ide dan gagasan INSANI demi Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Maju, Gemilang, Religius, Unggul di Bidang Maritim.

Ketua Umum GRPK Tino mengatakan, relawan pemenangan di bawah naungan GRPK telah tersebar di seluruh wilayah Kepri, terutama di Kota Tanjungpinang dan Bintan.

"Kami terus melakukan konsolidasi tim relawan yang telah terbentuk. Setiap hari selalu ada anggota relawan yang bergabung. Saya kira ini juga efek dari figur yang kami dukung, sehingga masyarakat sangat antusias bergabung dalam garda pemenangan ini," ungkap Tino setelah meresmikan Posko GRPK sekaligus Posko INSANI Bintan di Jalan Manggar, Kampung Bugis Tanjung Uban, Selasa (29/9).

Tim GPRK Isdianto-Suryani Suryani.

Tino berharap, kehadiran posko membuat kegiatan kerelawanan untuk memenangkan INSANI, khususnya di Pulau Bintan, semakin masif. Pihaknya optimistis dengan antusias dan dukungan masyarakat yang terus berdatangan, pasangan INSANI bakal memenangkan Pilkada Kepri, 9 Desember mendatang.

"Posko ini sebagai pusat gerakan kita di Kabupaten Bintan. Pulau Bintan harus menjadi sentrum gerakan warga untuk memenangkan INSANI. Karena saya yakin dan percaya, pasangan Isdianto dan Suryani adalah pilihan terbaik untuk memimpin Kepri ke depan,” imbaunya.

Ketua GRPK Bintan, Muhammad Budiono Kairi, memastikan pihaknya akan terus bergerak untuk memenangkan INSANI, khususnya di Bintan. Menurut Budi, Isdianto harus kembali memimpin Kepri sebagai pelanjut perjuangan almarhum Muhammad Sani.

"Kami telah siapkan berbagai kegiatan untuk meyakinkan warga mendukung dan memilih pasangan INSANI. Kami juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai tim dan relawan pemenangan INSANI di Bintan. Kita yakin dan optimistis Pak Isdianto dan Ibu Suryani mampu melanjutkan apa yang telah dicapai dan dibangun oleh pemerintah sebelumnya dengan sangat baik,” kata Budi.

Karenanya, Budi mengajak seluruh warga Bintan untuk mendukung dan membantu memenangkan pasangan INSANI di Pilkada Kepri, 9 Desember mendatang. "Saya mengajak warga Bintan, khususnya anak muda, untuk bersama-sama dan bahu-membahu memenangkan pasangan INSANI. Salam dua jari, mari lanjutkan pembangunan Kepri,” imbaunya.


Redaksi

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kota Madya Batam. Mengenai Persamaan Kedudukan Warga Negara Di Batam. Senin, (28/9/2020). Rapat Pimpinan di Gedung DPRD Kota Batam, dipimpin oleh Nuryanto selaku Ketua DPRD.

Rapat tersebut dihadiri, Walikota Batam / Kepala BP Batam atau yang mewakili, Wakil Ketua I, II, dan III DPRD Kota Batam, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kadis. Pertanahan Kota Batam, dan beberapa perwakilan dari masyarakat Kota Batam.

Ada beberapa poin yang disampaikan dalam rapat tersebut, yaitu aspresiasi DPRD Kota Batam, BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan BPN, atas proses tanah gratis Kampung Tua sehingga dapat meringankan beban masyarakat.

Untuk poin 4, yang jadi pembahasan yang hadir di rapat, BP Batam, Pemko Batam, dan BPN Kota Batam, akan melakukan koordinasi dengan Kementrian terkait pencabutan HPL Kampung Tua (Encalve). Mengingat bedasarkan keputusan Keppres Nomor 41 tahun 1973 yang menyatakan bahwa daerah Tanah di Pulau batam adalah HPL, BP Batam.

DPRD Kota Batam meminta proses penyerahan serifikat gratis di Kampung Tua, agar di hentikan sementara sampai adanya dasar hukum yang ada di ponit 4.

Perwakilan warga Batam yang hadir, agar pemerintah dapat memberikan persamaan hak berupa UWT, memberikan Hak Milik, diluar Kawasan Kampung Tua, dalam hal ini agar dapat melakukan tindaklanjuti DPRD Kota Batam.

Redaksi

Kunjungan Calon Wali Kota Batam, Lukita dan Timnya ke Bengkong Indah Bawah.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Calon Wali Kota Batam, Lukita dengarkan keluhan warga Bengkong Indah Bawah. Dimana menurut warga tersebut, Posyandu merupakan fasilitas umum yang digalakkan oleh Pemerintah tidak dipasilitasi aliran listrik dan air. Padahal tempat itu merupakan untuk kegiatan masyarakat sekitar dalam bentuk pelayanan kesehatan oleh Puskesmas setempat.

Mendengarkan keluhan warga, Lukita calon Walikota Batam periode 2021-2025, langsung bergegas bersama Tim nya ke lokasi di Bengkong Indah (Bawah) Kelurahan Bengkong Sadai Kec. Bengkong, Sabtu (26/9/2020).

Setelah tiba dilokasi, disaksikan oleh masyarakat banyak, hati kecil Lukita terpanggil merasa prihatin, ternyata jaman milenial ini masih ada posyandu tanpa listrik, dan tanpa air bersih.

Dalam peninjauan mendadak, masyarakat pun curhat menyampaikan berbagai hal yang mereka alami, agar nantinya jika dipercaya dan diberikan amanah menjadi Walikota Batam, dapat di perhatikan dengan baik.

Diantara tokoh masyarakat menyampaikan, kondisi jalan ditempat kami yang sempit, juga tanah longsor sudah sepekan lamanya, tidak ada yang peduli, kemana kami harus mengadu..

“Sampai hari ini tidak ada perhatian atau bantuan dari Pemerintah Kota Batam,” kata warga.

Di lokasi itu, Lukita mengatakan, dirinya merasa prihatin, seharusnya kondisi tanah longsor, aliran listrik, maupun air bersih dapat ditanggapi dengan baik.

“Bila saya dipercaya dan diberi amanah oleh masyarakat banyak menjadi Walikota Batam, sudah barang tentu kondisi ini harus diperhatikan demi kenyamanan penduduk disini,” ucap Lukita.

“Kondisi masyarakat seperti ini, jika bisa disegerakan kenapa harus menunggu lama untuk ditangani,” imbuhnya.

Redaksi

Foto Terdakwa Iptu Hisuwanto Ady Saat Jalani Sidang.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus penggelepan 131 unit mobil, terdakwa Iptu Hisuwanto Ady. Majelis Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selema 1 tahun 4 bulan. Putusan terhadap mantan oknum polisi tersebut dibacakan pada 22 September 2020.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Adiswarna Chainur Putra. Ia mengatakan, terdakwa oknum polisi, Iptu Hisuwanto Ady terbukti melakukan penggelapan sejumlah mobil.

“Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan hukuman terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 4 bulan,” kata Adiswarna didampingi hakim anggota Egi Novita dan David Sitorus.saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (22/09/2020) lalu.

Selanjutnya, Adiswarna menyebutkan bahwa tidak ada alasan pembenaran bagi perbuatan terdakwa dalam tindak pidana yang diakibatkan. Dan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa menikmati hasil perbuatannya.

Usai amar putusan dibacakan oleh majelis hakim pengadilan Negeri Batam. Terdakwa Iptu Ady Hisuwanto tidak berpikir panjang, dan langsung menyatakan menerima putusan tersebut.

“Saya terima putusan Yang Mulia,” singkat Iptu Hisuwanto Ady.

Dalam kesempatan yang sama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho mengatakan bahwa dirinya pikir-pikir atas putusan yang diberikan majelis hakim pengadilan negeri Batam. “Pikir-pikir dulu Majelis,” tutup Herlambang.

Diketahui, korban penipuan dan penggelapan ratusan unit mobil mewah oleh oknum perwira polisi Iptu Hiswanto Ady Cs dibolehkan melakukan lakukan pinjam pakai kendaraan.

Kabid Humas Polda Kepulauan Riau (Kepri), Kombes Pol Harry Goldenhardt menjelaskan, hingga saat ini Polda Kepri telah berhasil mengamankan sebanyak 107 unit mobil mewah.

Tidak hanya Iptu Hiswanto Ady, penyidik Ditreskrimum Polda Kepri juga berhasil mengamankan tiga tersangka lainnya berinisial AR, SA dan SB dalam kasus ini.

"Sejauh ini total kerugian sudah mencapai Rp 5 Miliar lebih dan akan terus kami kembangkan," kata Harry, Rabu (22/5/2020).

Tidak hanya itu, arahanan dari Kapolda Kepri, Irjen Aris Budiman diungkapkamnya setiap pihak yang menjadi korban dalam penipuan ini bisa mendatangi Polda Kepri untuk melakukan pinjam pakai unit mobil tersebut.

"Untuk usaha rental yang menjadi korban atas kasus ini bisa mendatangi Polda Kepri untuk melakukan pengenalan terhadap kendaraannya dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Nanti akan ada tim identifikasi dari Direktorat Kriminal Umum dan tim identifikasi Direktorat Lalu Lintas. Apabila memang bisa dikenali, silahkan dilakukan pinjam pakai," ujarnya.

Lanjut Harry, hal ini sebagai bentuk harapan Kapolda Kepri untuk membantu masyarakat yang terdampak menjelang lebaran 2020 dan kebutuhan akan rental kendaraan ini sangat besar.

"Dengan itu arahan bapak Kapolda Kepri untuk segera membantu melakukan proses pinjam pakai ini. Sepanjang seluruh teknis dan prosedur dipenuhi, maka kita akan berikan akses pinjam pakai kepada barang bukti tersebut," tegasnya.

Redaksi

Peresmian Kantor APPL kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pangdam I/BB, Mayjend TNI Irwansyah resmikan kantor Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) Kepri dan PT Sarana Kepri Raya (SKR) yang beralamat di Ruko Grand Orchid Blok A No.12 A, Kelurahan Taman Baloi Kota, Batam kota, Sabtu (26/9/2020).

Peresmian kantor APPL Kepri dan PT SKR itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Mayjend TNI Irwansyah yang didampingi oleh ketua umum APPL Kepri, Herry Tousa dan Direktur utama PT SKR, Hendri Harmen.

Herry Tousa selaku ketua umum APPL Kepri menjelaskan bahwa Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepri merupakan wadah persatuan pengusaha pasir laut di wilayah Kepri dan PT Sarana adalah BUMD Provinsi Kepri.

"PT SKR ini didirikan berkaitan dengan program pengelolaan dan pengusahaan pasir laut di Kepri dengan komitmen terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut harus dapat memberi manfaat," kata Herry disela-sela persemian kantornya.

"Terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kepada masyarakat dan daerah Kepri khususnya," tambahnya.

Menurutnya, Provinsi Kepri telah diberi rahmat oleh Allah dengan kelimpahan pasir laut, tentunya kelimpahan ini tidak dimiliki oleh negara lain.

"Tetapi ironinya Provinsi Kepri yang berada di jalur perdagangan internasional dan pusat kegiatan usaha dunia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata Harry sangat diperlukan terobosan-terobosan sehingga pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masayarakt di Provinsi Kepri dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Belajar dari pengelolaan dan pengusahaan pasir laut sebelum tahun 2003 dimana sebelum diterapkan moratorium, "maka APPL akan mengelola sebagai usaha pasir laut dengan bertanggungjawab untuk memaksimalkan sumber daya sehingga benar-benar akan memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi," jelasnya.

Dikatakan, pengelolaan dan pengusahaan pasir laut harus dapat memberi sumbangan kepada
pendapatan negara dan daerah, memberi manfaat bagi masyarakat nelayan dan pesisir dan selalu
menjaga lingkungan.

"Hal ini telah ditetapkan sebagai komitmen APPL bahwa dalam setiap meter kubik yang terjual harus dan dapat memberi manfaat bagi negara, daerah, masyarakat, pengusaha dan penduduk di sekitar lokasi penambangan," ucap Harry.

Dalam rangka untuk mewujudkan tanggungjawab dalam menjalankan Visi dan Misi, APPL telah menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat Kepri.

"Selain itu, dukungan dari masyarakat adat, masyarakat pesisir, nelayan dan organisasi pemuda di Kepri dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari PEPABRI dan PUSKOPAD KODAM I Bukit BArisan," jelasnya.

Ditempat yang sama, Dirut PT SKR, Hendri Harmen menjelaskan bahwa PT SKR adalah anak perusahaan PT Pembangunan Kepri dan beberapa pengusaha pemilik ijin penambang pasir laut.

Dalam kegiatan usahanya bermitra dengan APPL untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat sehingga pengusahaan pasir laut di Kepri dapat memberi manfaat maksimal dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakat Kepri khususnya.

PT SKR sebagai salah satu instrument pemerintah daerah dalam kegiatan usaha dan ekonomi yang diberi mandat untuk penjualan dan penangangkutan pasir laut.

"Sehingga pengaturan penjualan pasir laut tidak berdampak pada persaingan yg tidak sehat dan jatuhnya harga sehingga pemerintah daerah maupun masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal sebelum moratorium expor pasir dilakukan," kata Hendri.

PT SKR bekerjasama dengan enam Koperasi Sejahtera Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Puskopad untuk penyaluran dana pengembangan masyarakat dan bantuan sosial kepada organisasi pemuda dan lembaga adat melayu yang didapat dari setiap meter kubik penjualan pasir laut.

"PT SKR juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, transparansi, akuntable dan professional," pungkasnya.


Red/Tamp

Foto Penrem134

KENDARI KEPRIAKTUAL.COM: Sempat mengalami jalan kehidupan yang tragis akibat sang Ayah (Alm Serda Baso Hadang) yang dibunuh orang saat menjalankan tugas, akhirnya Akmal Tri Jaya berhasil menunaikan janjinya untuk mengangkat harkat dan derajat keluarga dengan berhasil lolos mengikuti pendidikan Bintara Prajurit Karir Reguler(Ba PK Reg) TNI AD 2020.

Hal itu di ungkapkan Kapenrem 143 /HO Mayor Arm Sumrsono dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Sabtu (26 September 2020).

“Tuhan telah menggariskan dibalik kisah tragis orang tuanya yang terbunuh dalam melaksanakan tugas, Akmal meraih kesuksesan untuk melanjutkan pengabdian ayahnya,” terangnya.

Untuk diketahui ayah dari Akmal merupakan   Alm Serda Baso Hadang seorang  Babinsa  Koramil 1413-16/ Sorawolio Kodim 1413 Buton yang dibunuh oleh pemuda setempat yang mabuk alkohol.

"Tersangka pembunuh alm Baso Hadang yaitu  Komang Ilyas akhirnya tewas ketika mencoba melarikan diri saat akan ditangkap aparat kepolisian di  Kelurahan Karing-karing Kecamatan Bungi, Kota Baubau, pada tanggal 19 Mei 2020,"ujar Sumarsono

"Berkat usaha yang keras dan bekali-kali mendaftar jadi prajurit TNI AD, akhirnya Akmal mewujudkan perjalanan hidupnya yang tragis dan menunaikan janjinya untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya dengan menjadi prajurit TNI AD tahun ini,"imbuhnya.

Sebagai informasi, tahun ini Animo Calon Bintara PK TNI AD mencapai 1.219 orang serta melalui proses seleksi yang transparan, Korem 143/HO mengirimkan 106 putra-putra terbaik Sultra untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Makassar.

"Dari 68 orang anak-anak Sultra yang akan mengikuti pendidikan di Rindam XIV/Hasanudin tersebut berasal dari wilayah Kolaka (28 orang), Buton (12 orang), Muna (18 orang) dan Kendari (10 orang)," ujar  Sumarsono merinci.

"Memang terlihat berat, 68 orang harus berkompetisi dengan dengan 1.151 orang lainnya. Semoga kedepan pimpinan TNI AD dan Kodam XIV/Hasanudin dapat meningkatkan alokasi bagi pemuda Sultra,"tambahnya penuh harap.

Terpisah saat dihubungi melalui telepon,  Nunung Karnengsih (Ibu dari Akmal), sebagaimana keinginan anaknya, dia juga sangat berkeinginan agar pemuda yang lahir di Bandung pada tahun 1998 itu  melanjutkan pengabdian ayahnya kepada bangsa dan negara, yaitu sebagai prajurit TNI AD.

“Saya hanya mendukung dan mendoakan Akmal,  Alhamdullillah semua karena Allah SWT dan tentunya dorongan dari unsur pimpinan dan rekan - rekan almarhum, dia berhasil mewujudkan cita-cita dan janjinya sebagai prajurit TNI AD” tutur Nunung yang mendampingi karir suaminya sejak berdinas di Batalyon Arhanudri-3 Kodam III/Slw itu.

“Akmal bisa menggantikan Almarhum Bapaknya, mereka sifatnya mirip, agak keras tapi peduli dengan orang lain. Saya hanya bisa berharap Akmal nanti bisa mengikuti jejak bapaknya, disiplin dan bertanggung jawab serta sayang sama keluarga,” ungkapnya lirih teringat sang suami.

“Masih banyak hal yang dia inginkan almarhum seperti menyelesaikan rumah ini tapi Allah berkehendak lain, tapi semua pasti ada hikmahnya untuk keluarga kami,” imbuhnya berkaca - kaca.

“Kabar bahagia itu telah datang, perjuangan Akmal kini terwujud, apa yang telah dia lakukan terbayar sudah. Latihan rutin dan tak lupa berdoa itu yang di kerjakan, dia pantang menyerah walau sudah mendaftar kesekian kalinya,” tuturnya.

“Moga kedepannya dia bisa mewujudkan impiannya, dia ingin merasakan berangkat tugas untuk membela bangsanya, tentara yang jago perang katanya waktu itu,” imbuh  dia dengan suara terbata-bata .

Bersama dengan Almarhum Baso Hadang, Nunung dikaruniai 4 orang anak yaitu Bahtiar (29), Tanti Rosdiana (24), Akmal Tri Jaya (21) dan Irsan Basri (17)

"Akmal putra ke tiga, setelah Bahtiar dan Tanti. Ketiganya lahir di Batalyon Arhanudri-3 , Bandung. Sedangkan yang keempat yaitu Irsan, masih sekolah di STM Bau-Bau jurusan listrik," pungkasnya.


(penrem143)

Tai'in Komari.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86, yang juga mantan dosen Unrika Batam, Ta'in Komari, SS. menyarankan sebaiknya polemik soal cuti tidaknya HMR di BP BATAM dilakukan gugatan di pengadilan PTUN sebab HMR susah ditetapkan KPUD Batam sebagai cawako. Hal ini menanggapi protes Ketua DPRD Kota Batam dan akan menyurati gubernur terkait tidak cirinya HMR di BP Batam.

"Bagusnya sih ada putusan pengadilan PTUN, sebab kalau pendapat gubernur juga masih debatable nanti," kata Cak Ta'in, Sabtu (26/9-2020).

Menurut Cak Ta'in, SK KPU pusat terkait cuti di BP Batam yang sesuai dengan pernyataan HMR pada Timsesnya juga debateble, dasar SK itu bisa benar bisa salah, maka ya tetap putusan pengadilan lah yang dapat memberikan kepastian hukum.

"Itupun kalau benar ada SK tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, maka untuk membuktikan suatu pendapat atau pandangan hukum yang akademis dan logis, serta independen maka sebaiknya ada proses hukum sehingga ada kekuatan yang mengikat dan tidak diperdebatkan serta tidak dipolitisir lagi.

Ditambahkan, dalam persidangan gugatan di PTUN maka nanti akan ada pendapat dan pandangan para ahli hukum tata negara yang akan menjadi pertimbangan dan dasar majelis hakim memutuskan perkara ini sehingga tidak terus menjadi kontroversi.

"Saya yakin akademi masih cukup waras otaknya, meski ada juga yang mata duitan," tegas Cak Ta'in.

Konsekuennya, kalau gugatan PTUN diterima maka pencalonan HMR juga harus dibatalkan, sebagaimana adanya syarat yang tidak dipenuhi.

"Cara itu jauh lebih elegan daripada terus diperdebatkan dan menjadi polemik," jelas Cak Ta'in.

Hal ini juga penting karena menyangkut keabsahan HMR tetap memimpin BP Batam yang pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan tertentu.

"Kalau saya memahami posisi Kepala BP Batam yang ex-officio oleh Walikota Batam, jadi kalau dia tidak walikota Batam maka dia juga bukan kepala BP Batam. Begitu juga kalau cuti sebagai walikota maka kepala BP secara otomatis mengikuti posisi pada jabatan walikota nya. Semua fasilitas yang ada di BP itu fasilitas negara, bahkan ketika dia duduk di kursi BP untuk bekerja, sementara dia sebagai calon walikota yang tidak menggunakan satupun fasilitas negara," papar Cak Ta'in.

"Jadi ya lakukan gugatan PTUN saja, supaya ada kepastian hukum secepatnya," tambah Cak Ta'in menegaskan.


Redaksi