RSUP Kepulauan Riau.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Seorang anak berusia sembilan tahun di Kabupaten Bintan, dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah dikarantina di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepulauan Riau) sekitar tiga pekan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bintan, Gama AF Isnaeni, Kamis (10/7), mengatakan, pasien itu dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan swab dengan metode "Polymerase Chain Reaction" (PCR) dinyatakan negatif dua kali berturut-berturut.

"Alhamdulillah, anak ini dapat berkumpul kembali bersama keluarganya di Tanjunguban," kata Gama.

Anak yang masih duduk di bangku SD itu tertular dari EL, ayahnya yang bekerja di Pertamina Tanjunguban, Bintan. Begitu pula ibu dari anak ini tertular COVID-19 dari EL.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bintan berhasil mendeteksi ketiga pasien COVID-19 sekitar 20 Juni 2020.

"Bermula dari EL, kemudian kami lakukan penelusuran dan penanganan sesuai protokol kesehatan. Hasilnya, istri dan satu dari tiga anak EL tertular COVID-19," ujarnya.

Ketiga pasien COVID-19 ini tidak memiliki gejala. Mereka dikarantina di Rumah Singgah RSUP Kepri.

EL dan istrinya sejak pekan lalu dinyatakan sembuh. Sementara anaknya baru dinyatakan sembuh hari ini.

"Dengan sembuhnya anak ini, maka di Bintan tidak ada lagi pasien COVID-19," tuturnya.

Sejak Maret hingga saat ini total pasien COVID-19 di Bintan sebanyak delapan orang, tujuh di antaranya sembuh dan satu orang lainnya meninggal dunia.

Sumber: Diskominfo Kepri


Sekda Kepri, H TS Arif Fadillah
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTQ Tingkat Provinsi Kepri pada September mendatang tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Kamis (9/7).

"Untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Kepri tahun 2020 akan kita laksanakan pada 19-24 September mendatang," ungkap Arif, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Yang mana, dalam pelaksanaan MTQ Kepri tersebut dilaksanakan menyesuaikan pelaksanaan MTQ tingkat Nasional yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia yakni November mendatang.

"Dan dalam pelaksanaan kegiatan MTQ Kepri tersebut dengan pemberlakuan beberapa protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19," jelas Arif.

Seperti menggunakan masker atau faceshield , menyediakan handsanitizer dan tempat cuci tangan dan mengatur jarak aman.

Disampaikan Arif, secara teknis pelaksanaan MTQ Kepri ini masih menunggu aturan dan protokol kesehatan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Pelaksanaan MTQ tahun ini tentunya akan sangat berbeda karena adanya pandemi virus corona, dimana kita dilarang untuk melakukan kegiatan mengumpulkan orang banyak," ungkap Arif.

Untuk itu,lanjut Arif sambil menunggu teknis pelaksaan dari Kemenag RI, untuk sementara kita juga akan berkoordonasi dengan Gugus Tugas Covid-19 daerah untuk meminta masukan sehingga pada pelaksanaanya akan aman dan bebas dari penyebaran covid-19.

"Ya, kita harapkan meskipun disituasi saat ini , semua pihak ikut mensukseskan MTQ tingkat provinsi Kepri,"jelas Arif.

(***)


Foto: Ilustrasi. 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTAUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Kepri telah menerapkan sistem aplikasi daftar hadir berbasis online melalui smartphone bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri selama pandemi Covid-19 saat ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Kamis (9/7), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Dikatakan Arif, selama penerapan New Normal saat ini, Pemerintah Provinsi Kepri  mengubah pelaksanaan sistem absen online dengan finger print dengan absensi melalui handphone dan smartphonenya masing-masing.

"Sehingga dengan begitu,dapat menghindari kerumunan saat absen dan bersentuhan langsung dengan alat seperti finger print tersebut," ungkap Arif.

Menurut Arif, penerapan sistem daftar hadir melalui handphone nya masing-masing guna mempermudah seluruh pegawai untuk mengakses daftar hadir tersebut.

"Kami juga mengharapkan agar seluruh Pemerintah di kabupaten kota se Provinsi Kepri juga menerapkan sistem absensi melalui handphone ataupun smartphone untuk menghindari penyebaran Covid-19 ini," jelas Arif.

Arif mengatakan bahwa saat ini pihaknya tak hanya menerapkan absensi online melalui smartphone ini,namun berbagai sistem pemerintahan dengan menggunakan sistem online.

"Hal ini dilakukan guna menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Kepri menjadi Smart City," jelas Arif kembali.

(***)


Foto Para Tersangka Judi Online. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Judi online beromset ratusan juta rupiah berhasil di ungkap Satuan Reskrim Polresta Barelang, Kamis (9/7/20) siang kemarin. Penggrebekan judi online melalui aplikasi joker Gaming (http://www.joker2999.net) itu di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Andri Kurniawan, S.I.K., M.H, pukul 14.30 wib.

"Sat Reksrim Polresta Barelang telah mengamankan 2 orang sebagai pelaku dugaan tindak pidana, Perjudian dengan inisial DR (38 tahun) dan EL (37 tahun) di perum Horiza Garden blok A no 16 Kec. Batam Kota, Batam," Ungkap Kasubag Humas Polresta Barelang Akp Betty Novia , jumat (10/7/20) siang.

Dasar penangkapan sambung Betty, berdasarkan LP-A/76/VII/2020/Kepri/Resta Barelang 9 juli 2020.

"Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis judi online melalui aplikasi, yang mana pemegang aplikasi atau operator berada di perum Horiza Garden anggota Unit 1 Judisusila melakukan undercover sebagai pemain, dengan cara bermain melalui handphone di aplikasi," Terang Betty Novia.

Adapun modus permainan Judi online berbasis aplikasi joker gaming itu, pemain terlebih dulu meminta membuatkan user name dan PASSWORD ke nomor whatssapp 0852XXXX.

"Setelah registrasi pemain mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DR/ tersangka. Kemudian pemain mengkonfirmasi bukti transfer ke nomor whatssapp tersebut, " Jelas Betty.

Setelah terdaftar, pemain otomatis mendapatkan poin yang diberikan oleh operator. Poin tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam permainan yang berada di aplikasi joker gaming itu. Jika pemain menang poin lalu ditukar dengan uang dan dibayarkan oleh operator melalui transfer Mobile Bangking.

Saat ini, Saksi dan Barang Bukti Sunday berada di Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut, Barang bukti yang disita 1 buah buku tabungan BCA milik tersangka DR, 1 buah kartu debit bank BCA, 1 buah handphone Samsung, 1 Buah handphone Oppo A92, Screen Shot percakapan WA antara operator dan pemain, bukti transaksi pengiriman uang antara operator dan pemain. Pasal yang di sangkakan pasal 303 KUH Pidana.

Menyikapi hal tersebut Kapolresta Barelang KOMBESPOL Purwadi W. Anggoro, S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim membenarkan adanya penangkapan oleh unit Reskrim yang untuk sekarang masih di lakukan pengembangan.


(Den)


Konfrence Pers Pengungkapan Penyeludup Narkoba Oleh Danlantamal IV Tanjungpinang. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 Kg atau sekitar 500 gram di Perairan Pulau Colek Sagulung Batam Kepri  pada hari Rabu tanggal  08 Juli  2020.

Hal tersebut disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han.,  saat memberikan Keterangan Pers dihadapan awak media yang berlangsung di Lobby Markas Komando (Mako) Lanal Batam, Kamis (09/7/2020).

Kronologisbya, kata Danlantamal IV, keberhasilan operasi ini berkat informasi dilapangan yang diperoleh Tim, setelah mempelajari informasi tersebut, selanjutnya Tim bergerak menuju sasaran dengan sarana speed boat dan segera melakukan penyekatan dengan membagi sektor, dimana diindikasikan sebagai jalur penyelundupan Narkoba.

Kemudian, setelah tiba di Perairan tersebut Tim F1QR Lanal Batam melihat satu buah buat speed boat diperkirakan berisi 2 orang, melakukan gerakan mencurigakan sedang beraktifitas. Kemudian Tim berusaha mendekat dan hendak melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.

“Kehadiran petugas menimbulkan kecurigaan dari para pelaku, sehingga mereka berusaha kabur untuk menghindari petugas.  Pelaku kemudian mengkandaskan speed boatnya di hutan bakau di Pulau Colek Sagulung tepatnya pada posisi koordinat 01° 00’ 14.21399” E - 103° 57’ 18.19885” N, lalu kedua orang pelaku melarikan diri menggalkan speed botanya," jelasnya.

“Tim berusaha mengejar para pelaku, satu orang tertangkap di area hutan bakau dan satu orang pelaku lainya dapat berhasil meloloskan diri. Dari tangan palaku didapat satu bungkus plastik warna biru, yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu," ungkap Danlantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, kembali.

Ditambahkan Danlantamal IV, kepada petugas pelaku mengaku Narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Batam melalui Pulau Colek Sagulung dengan upah Rp. 10 juta. Pelaku adalah mantan residivis kasus Narkotika jenis sabu B, baru saja keluar dari Lapas Tanjungpinang satu bulan lalu, setelah mendekam selama 8,2 Tahun.

“Terhadap pelaku diancam pidana  mati atau pidana hukuman 20 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 10 Milyar, hal tersebut sesuai dengan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya.

Pelaku inisilal  BN alias Wak Ben berikut barang bukti dibawa ke Lanal Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan nantinya  akan diserahkan ke BNNP Provinsi Kepri

Hadir dalam kegiatan tersebut Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama Yayan Sofyan Sofyan, S.T., Danlanal Batam diwakili Palaksa Lanal Batam, Kepala BNN Provinsi Kepri diwakili dan Kepala BNN Kota.


Redaksi/Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.


Ditreskrimsus Polda Kepri Dalam Konfrenci Persnya Menunjukkan HP Black Market Yang Diamankan. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: 2.389 Unit Handphone Black Market berbagai merek asal China berhasil diamankan Ditreskrimsus Polda Kepri, di seputaran Ruko Taman Nagoya Indah, Lubuk Baja Kota Batam, Kamis (2/7) lalu.

Keberhasilan Kasubdit I Dit Reskrimsus ini bermula dari LP-A/91/VII/2020/Spkt-Kepri pada Tanggal 4 Januari 2020 lalu, ungkap Kasubbid Penmas Bidhumas Polda kepri AKBP Priyo Prayitno lewat Konferensi Pers di Mapolda Kepri, Jumat (10/7).

Ribuan HP yang disita dari pelaku berinisial "A" tersebut diduga tidak memiliki sertifikasi dari Kemenkominfo.

"Kronologis nya berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait adanya dugaan tempat penyimpanan handphone yang diduga tidak memiliki sertifikasi, mendapatkan Informasi tersebut Tim Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kepri langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud," Ungkap Priyo Prayitno.

Saat dilakukan pengecekkan sambung Priyo, bahwa benar dilokasi tersebut didapatkan sebanyak 2.389 Unit Handphone berbagai merek diantaranya Nokia, Samsung dan Lenovo.

"Dari hasil pemeriksaan, pemilik HP itu tidak dapat menunjukkan sertifikasi dari kemenkominfo terhadap jenis dan merek handphone tersebut." Tutur Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepri itu.

Handphone berbagai merek tersebut diperoleh dari Negara Cina yang dibawa oleh jasa pengiriman BZ dan H, setelah tiba barang tersebut disimpan di gudang yang ada di Ruko Taman Nagoya Indah.

"Dari hasil keterangan pemeriksaan handphone, tersebut di distribusikan ke 18 Counter Handphone yang tersebar di beberapa pusat perbelanjaan elektronik di Kota Batam, diantaranya di kawasan Lucky Plaza, Nagoya Hill, Top 100 dan di Aviari." Jelas Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan, S.Ik., M.H.

Dari perdagangan Handphone Black Market ini sambung Nugroho Agus, Negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,-. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memperdagangkan handphone dengan tidak memiliki sertifikasi yang diperoleh dari Cina (Black Market) dengan motif untuk memperoleh keuntungan.

"Atas tindakan ini pelaku diancam dengan Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-." Jelas Wadir Reskrimsus.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadir Reskrimsus Polda Kepri  didampingi oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda kepri AKBP Priyo Prayitno dan Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Kepri AKBP Tidar Wulung Dahono, SH, Sik, MH.

Proses penyidikan dan penyelidikan akan terus dikembangkan oleh Dit Reskrimsus, serta dalam hal ini kemungkinan akan ada dugaan tindak pidana lainnya baik itu diperdagangan atau di kepabeanan nya.

"Nanti kita akan lakukan kordinasi dengan Bea Cukai. Langkah kita kedepannya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yakni Kominfo dan kita akan mintakan juga keterangan dari para Ahli perihal spesifikasi dari teknis dan sertifikasi dari barang-barang itu sendiri." tutup Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Kepri AKBP Tidar Wulung Dahono, SH, Sik, MH.

(Den)


Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha Sambangi Ratusan Driver Gojek Dihalaman Kator DPRD Batam. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan Driver Gojek di Batam menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD Kota Batam, Kamis (9/7/2020) siang. Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat tersebut terbilang disengaja, guna memprotes kebijakan dari manajemen yang dinilai sangat merugikan. Diantaranya Program Berkat.

“Program Berkat ini, sangat merugikan kami para mitra driver Gojek. Kedatangan kami untuk meminta bantuan kepada wakil rakyat kami untuk bisa memperjuangkan ini. Karena ini semua sangat menyengsarakan kami,” ujar salah satu Driver Gojek Batam.

Didepan perwakilan DPRD Kota Batam, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha. Perwakilan mitra driver Gojek ini pun membacakan poin-poin tuntutan mereka.

“Kami menuntut dihilangkannya Program Berkat dari Kota Batam dan mengembalikannya kepada skema intensif awal. Kemudian, kami juga meminta adaya evaluasi Akun Joki Tanpa Syarat,” tegas mereka.

Yang ketiga, tambahnya, pihaknya meminta agar evaluasi tarif yang berlaku saat ini dan diturunkan potongan 20 persen.

“Selanjutnya, setiap adanya perubahan sistem harus melibatkan mitra dan menghapuskan biaya penggunaan aplikasi bagi Customer,” teriaknya.

Mereka pun mengancam akan mematikan aplikasi secara massal selama beberapa hari ke depan, jika keputusan tidak menyentuh apresiasi mereka.

Menanggapi aspirasi Mitra Gojek di Batam, Utusan Sarumaha pun mengaku akan membantu memperjuangan aspirasi mereka dan tetap berpihak kepada masyarakat Batam.

“Kami telah menerima aspirasi yang disampaikan ini. Dan selanjutnya, Kami di DPRD Kota Batam tidak akan diam dan apa yang menjadi aspirasi ini akan kami perjuangkan dan tindaklanjuti. Nanti kita akan memanggil perwakilan pimpinan di Gojek Batam, perwakilan mitra driver, hingga institusi terkait untuk kita lakukan pembahasan bersama,” jelasnya.


Red


Foto: Istimewa. 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pimpinan Karantina Pertanian Tanjungpinang melakukan supervisi sistem biosekuriti PT. ITS di Pulau Bulan yang bergerak dibidang agrobisnis peternakan babi.

Menurut Raden, PT. ITS telah menerapkan sistem yang komprehensif, namun aspek evaluasi dan monitoring compliance terhadap pemenuhan biosekuriti harus segera dibangun.

"PT. ITS harus mewaspadai pengiriman pakan, peralatan maupun vehicles yang berasal dari negara terinfeksi H1N1 G4. Disiplin penerapan sistem biosekuriti menjadi kunci keberhasilan untuk mencegah H1N1 G4, ASF, maupun penyakit babi lainnya", ujarnya, Selasa (7/7-2020).

Karantina Pertanian sangat peduli dengan kesehatan dan keamanan komoditas pertanian, keberlangsungan peternakan dalam jangka panjang harus terjaga. Bersama kita cegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dengan selalu melaporkan setiap lalulintas komoditas pertanian.

Redaksi/Diskominfo Kepri


Kantor KPU Kepri di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepri mengatakan akan segera melakukan pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilihan umum serentak 9 Desember mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kepri Arison di Tanjungpinang, Rabu (8/7).

"Tanggal 15 Juli mendatang ,petugas pemutakhiran data pemilih akan mulai melaksanakan tugasnya," ujar Arison

Dikatakan Arison, hingga saat ini tahapan demi tahapan telahpun dilakukan KPU Kepri untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang.

"Meskipun setelah sempat di tunda proses tahapan akibat pandemi covid 19, tahapan mulai dilanjutkan pada mulai juni lalu," ungkap Arison

Dan lanjut Arison, saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan dalam pembentukan petugas tahapan data pemilih.

"Dimana nantinya petugas yang akan melaksanakan tugasnya mulai 15 juli ini hingga agustus nanti dapat melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai fakta dan data," jelas Arison.

Lebih lanjut Arison mengatakan nantinya jumlah petugas pemuktahiran data pemilih ini sebanyak 4093 orang se Provinsi Kepri.

"Sebelum melaksnakan tugasnya nanti para petugas ini akan mengikuti bimtek selama 3 hari di kabupaten kota masing masing," ungkap Arison lagi.

Sumber: Diskominfo Kepri


Pekerja di proyek pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12, Tanjungpinang. (Foto: Istimewa). 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri kendor Ng seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat lebih pro aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Kepri  saat ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Rabu (8/7).

"Kita terus dorong setiap OPD untuk dapat lebih pro aktif melaksanakan kegiatan pembangunan saat ini," ungkap Arif, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Arif, di masa New Normal saat ini seluruh kegiatan pemerintahan telahpun berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap dengan aturan protokol Kesehatan yang ada.

"Mungkin beberapa waktu lalu, beberapa kegiatan sempat terhambat namun dengan penerapan 'New Normal' ini, saya harap semua dapat kembali berjalan baik," ujar Arif.

Mulai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2020 ini, penyerapan anggaran serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan OPD guna melayani dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Saat ini pandemi bukan lagi hambatan dalam menjalankan pemerintahan, namun dengan menerapkan fase kehidupan baru yang sesuai protokol kesehatan," jelas Arif.

Arif juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan setiap OPD agar selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

(***)


Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau membantah isu bisnis dibalik kebijakan pemeriksaan cepat melalui rapid test.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Rabu (8/6), menegaskan, biaya rapid test yang ditetapkan di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri) sekitar Rp400.000 bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan sesuai dengan prosedur.

Harga satu paket alat rapid test antibodi yang dipergunakan sekitar Rp200.000, namun perlu ditambah biaya lainnya seperti alat pelindung diri yang dipergunakan tenaga kesehatan saat memeriksa orang membutuhkan orang surat bebas COVID-19 untuk ke luar kota.

Alat rapid test itu diimpor dari negara lain, namun Tjetjep tidak menyebutkan asal negara yang memproduksi alat tersebut. Sementara harga rapid test Rp70.000 merupakan produk nasional, yang belum beredar luas.

Pemprov Kepri sendiri sudah memesan alat rapid test produk nasional, namun belum ada kepastian didistrubusikan ke Kepri.

"Biaya pemeriksaan rapid test antibodi tidak dapat dihitung hanya berdasarkan harga pembelian rapid test, melainkan juga dibebani dengan biaya pengadaan alat pelindung diri," katanya.

Tjetjep mengemukakan biaya rapid test hanya dikenakan kepada orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk ke luar daerah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mungkin dapat menanggung biaya rapid test untuk masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi ke luar daerah karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar.

Namun rapid test antibodi terhadap orang-orang yang ke luar daerah dalam urusan kedinasan untuk kepentingan pemerintah dan negara maupun sekolah tidak dikenakan biaya.

Sebagai contoh, santri yang ke luar dengan tujuan ke pondok pesantren, tidak dikenakan biaya. Tujuan pemerintah yakni menekan biaya pengeluaran orang tua  sehingga pendidikan berjalan lancar.

"Kami berharap ini dipahami oleh masyarakat," ujarnya.

Selain persoalan itu, penggunaan rapid test juga dilematis, terutama terhadap orang-orang yang memiliki gejala yang sama dengan penderita COVID-19, namun setelah diperiksa swab dengan metode PCR hasilnya negatif. Penggunaan rapid test ini sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaannya tenaga kesehatan dan tim medis kerap disalahkan akibat hasil rapid test berbeda dengan hasil pemeriksaan PCR.

Padahal petugas kesehatan dan tim medis berupaya meminimalisir risiko penularan COVID-19.

"Dalam berbagai kasus, hasil pemeriksaan rapid test dan PCR juga selalu sama. Seandainya ini terjadi, dan penderita COVID-19 itu berkeliaran akibat tidak percaya dengan hasil rapid test, siapa yang disalahkan? Kami, pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan yang disalahkan," tuturnya.

Sumber: Diskominfo Kepri.


Plt Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana (Foto: Istimewa). 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tarif pemeriksaan cepat melalui rapid test antibodi mendapat penyesuaian menjadi maksimal Rp150.000.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Rabu (8/7), mengatakan, penyesuaian tarif pemeriksaan cepat dengan metode rapid test sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi. Surat edaran tersebut diteken Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada 6 Juli 2020.

Kebijakan itu, menurut dia wajib dilaksanakan seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta.

"Ini (kebijakan) berlaku untuk seluruh rumah sakit yang memberi pelayanan pemeriksaan cepat dengan menggunakan rapid test," katanya, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tjetjep yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri mengatakan pihaknya sudah mengingatkan seluruh rumah sakit yang memberi pelayanan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test antibodi agar melakukan penyesuaian tarif maksimal.

Sebagai contoh, Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri) selama ini menerapkan tarif kepada masyarakat sekitar Rp400.000, wajib menyesuaikan tarif, meski mengalami kerugian. RSUP Kepri membeli satu alat rapid test dengan harga Rp200.000, dipastikan mengalami kerugikan bila menerapkan tarif baru Rp150.000.

"Tarif Rp400.000 itu akumulasi dari alat rapid test dan alat pelindung diri tenaga kesehatan, serta biaya lainnya. Ya, kalau tarif maksimal menjadi Rp150.000, pasti rugi. Saya sampaikan kepada pihak rumah sakit lebih baik rugi daripada melanggar kebijakan," tegasnya.

Tjetjep mengatakan pihak rumah sakit dapat memilih apakah tetap memberi pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan melalui rapid test antibodi atau tidak. Jika mengalami kerugian, pihak rumah sakit dapat menghentikan pelayanan.

"Kalau tidak sanggup, tidak perlu dilaksanakan," katanya.


(***)


(Foto: Istimewa).
KALTENG KEPRIAKTUAL.COM: Presiden didampingi Menhan dan KSP saat kunker ke Provinsi Kalteng. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja Kamis (9/7).

Setibanya di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Presiden langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Kapuas.

Kepala Negara dijadwalkan untuk meninjau lokasi Food Estate dan meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan akan menuju lokasi Food Estate lainnya di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau serta meninjau lokasi padat karya irigasi P3-TGAI.

Dari Kabupaten Pulang Pisau, Presiden rencana kembali ke Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya dengan menggunakan helikopter untuk menuju Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng.

Setelah itu, Presiden akan kembali ke Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Redaksi


(Foto: Istimewa)
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Kepri Batam berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kepri untuk memperkuat keberadaan Kampung Tangguh yang dicetuskan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Sesuai arahan Plt Gubernur Kepri, yang juga Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Kepri Isdianto, Ketua Tim Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Kepri Batam Buralimar telah berdialog dengan Dirbinmas Polda Kepri. Tim BLC Kepri Batam yang terdiri dari para relawan tersebut, disambut Kasubdit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) Polda Kepri, AKBP Marsigit Kurniawan SH.

Dalam diskusi mengenai keberadaan Kampung Tangguh di Kepri yang berlangsung hangat tersebut, Marsigit menceritakan awal mula dibentuknya Kampung Tangguh yang dimulai program yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis beberapa waktu lalu. Kemudian menjadi gerakan di seluruh Polisi Daerah (Polda) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Polda Kepri. "Kampung Tangguh dibentuk guna menghidupkan upaya pencegahan penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Nah, di Kepri ini kami memulainya dari perumahan Marbella karena ketua RW-nya anggota Polda," jelasnya, Selasa (7/7).

Menurut salah satu relawan tenaga kesehatan Tim BLC, dr. Ari Geusterhy Andry Panjaitan, Kampung Tangguh sangat berterima kasih atas perhatian Pemprov Kepri yang telah mengutus anggota tim BLC meninjau langsung keberadaan Kampung Tangguh."Pengurus Kampung Tangguh sangat berharap partisipasi dari seluruh masyarakat dan stake holder yang ada di Batam dan Kepri. Sehingga Kampung Tangguh berkembang dan hadir di seluruh Kepri," ujarnya.

Kekuatan Kampung Tangguh tumbuh luas karena keikutsertaan masyarakat dan Kepedulian seluruh stake holder. Maka itu, saat usai tim BLC kembali ke posko, Ketua Tim BLC Kepri Batam, Buralimar langsung menyusun poin-poin penting terkait perkembangan Kampung Tangguh yang akan diserahkan ke Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto. "Ada beberapa catatan tadi yang akan kami teruskan ke Plt Gubernur Kepri untuk selanjutnya kami akan tunggu arahan," terang Buralimar.

Saat turun silaturrahmi ke Kampung Tangguh, Tim BLC Kepri Batam juga menyerahkan masker ke pengurus sebanyak 87 masker. Selain itu, pada hari yang sama, Tim BLC Kepri Batam juga menyerahkan masker gratis ke media Batam Pos dan Batam TV.

Penulis: Diskominfo Kepri


Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution. (Foto: Istimewa). 
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 623 orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 di Kota Tanjungpinang akan menjalani pemeriksaan cepat dengan menggunakan rapid test.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution, di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri), Selasa (7/7), mengatakan, pemeriksaan terhadap jajaran KPU Tanjungpinang dengan menggunakan rapid test merupakan perintah KPU RI. Kebijakan itu diberlakukan secara nasional untuk memastikan tidak ada petugas yang tertular Covid-19.

Seluruh anggota KPU Tanjungpinang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test mulai Rabu-Jumat pekan ini di RSUP Kepri. Paling banyak yang diperiksa yakni 443 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Mereka memulai melakukan pencocokan dan penelitihan data calon pemilih pada pertengahan bulan ini.

"Kami dan pihak RSUP Kepri sudah menandatangani nota kesepahaman terkait hal itu," katanya dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Pihak rumah sakit juga menyanggupi akan mengambil swab dari petugas yang reaktif. Hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR dapat diketahui dalam waktu cepat.

"Kata mereka dalam waktu sejam sudah diketahui hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR," ucapnya.

Aswin menambahkan biaya rapid test untuk satu orang petugas Rp350.000, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan KPU RI. Sementara untuk pemeriksaan swab dengan metode PCR dibiayai oleh pemerintah pusat.

"Awalnya kami khawatir karena biaya rapid test yang diumumkan RSUP Kepri untuk masyarakat sekitar Rp400.000/orang," tuturnya.

(***)


Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mengakui kebijakan pemeriksaan cepat dengan metode rapid test, dilematis.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Selasa (7/7), mengatakan, pemeriksaan terhadap orang yang memiliki gejala COVID-19, dan juga terhadap orang yang ingin berangkat ke luar daerah dengan menggunakan pesawat terbang wajib dilaksanakan, meski menulai pro dan kontra.

Pemeriksaan dengan rapid test sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

"Jika tidak dilaksanakan, kami yang disalahkan. Nanti dianggap tidak melakukan upaya pencegahan COVID-19. Karena itu, rapid test tetap dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki gejala COVID-19, dan terhadap orang yang ingin berangkat ke luar daerah," katanya.

Tjetjep menyatakan rapid test tidak akurat dalam mendeteksi COVID-19 dalam tubuh orang yang diperiksa. Dalam beberapa kasus, hasil rapid test terhadap orang yang menderita batuk atau pilek, reaktif. Namun setelah diambil swab dari tubuh orang tersebut, hasilnya negatif.

Tenaga kesehatan maupun tim medis mengetahui hal tersebut. Namun prosedur harus tetap mereka laksanakan untuk mencegah penularan COVID-19 dan mengobati pasien COVID-19.

Pihak rumah sakit maupun Dinkes wajib mengambil tindakan sesuai prosedur untuk mengurangi risiko.

"Tim medis dan pihak rumah sakit kerap dimarah oleh orang-orang yang merasa kecewa terhadap pihak keluarganya yang meninggal dunia dan dikebumikan sesuai protokol kesehatan berdasarkan hasil rapid test yang reaktif. Namun pemeriksaan swab dengan metode PCR hasilnya negatif," katanya.

Tjetjep mengemukakan pihaknya sudah melaporkan persoalan itu dalam rapat bersama BNPB. "Memang harus ada solusi yang tepat agar tidak ada yang merasa dirugikan," tegasnya.

Sumber: Diskominfo Kepri.


Foto: Istimewa. 
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) melahirkan banyak inovasi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Ditahun ke-7 KIPP dilaksanakan, inovasi yang meraih predikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dinilai semakin kolektif dan terintegrasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

“Inovasinya tetap mengagumkan. Semakin kolektif dari berbagai unsur,” ungkap Anggota Tim Panel Independen KIPP 2020, Indah Sukmaningsih, usai tahap presentasi dan wawancara KIPP di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Senin (06/07).

Indah memberi contoh, ada Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Peran kedua OPD tersebut dalam menciptakan suatu inovasi tentu berguna bagi masyarakat, terutama dalammeningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dipadukan dengan ilmu keagamaan.

Beberapa pemerintah daerah yang sebelumnya tidak muncul dalam Top 99, tahun ini pun muncul untuk pertama kalinya. Beberapa daerah tersebut ialah Pemprov Bangka Belitung, Kabupaten Natuna, Kabupaten Fakfak, dan Kota Gorontalo. Diluar itu, lembaga pemerintah juga ada yang baru pertama kali mendapatkan predikat Top 99, yakni Kementerian Agama, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta BPJS Ketenagakerjaan.

Indah mengapresiasi beragamnya inovasi yang lahir pada kompetisi kali ini. Meski heterogen, tujuan beragamnya inovasi tersebut tidak jauh dari pengentasan kemiskinan, percepatan pelayanan, layanan kesehatan, hingga perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Tak hanya itu, ada juga inovasi yang membela industri lokal dengan gerakan masyarakat membeli produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga tidak perlu impor.

“Contohnya soal kualitas garam, makanan bergizi bagi daerahnya sendiri, juga upaya mandiri agar tidak ketergantungan pihak lain,” jelas Indah, yang merupakan mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Tak seperti tahun sebelumnya, KIPP tahun ini memilki inovasi Kelompok Khusus. Inovasi yang dilombakan dalam kelompok itu, yakni inovasi yang pernah meraih predikat Top 99 atau Top 45 dari ajang sebelumnya. Tim Panel Independen menilai keberlanjutan serta perkembangan dari inovasi kelompok khusus tersebut. Lima inovasi terbaik akan dipilih dari 15 finalis yang kini unjuk gigi.

Indah menilai, kualitas inovasi yang masuk dalam 15 finalis Kelompok Khusus tersebut semakin menukik tajam. Bukan dalam konotasi menurun, menukik tajam yang dimaksud Indah adalah semakin berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. “Ada nilai tambah yang disesuaikan dengan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya,” ungkap Indah.

Meski tahun ini tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring atau online, Indah menilai tidak ada hambatan serius. Kendala sinyal atau jaringan adalah hal lumrah bagi semua kegiatan berbasis internet.

Di hari ke-6 ini, enam inovasi dari daerah di Provinsi D.I Yogyakarta lebih mendominasi. Provinsi D.I Yogyakarta menyumbangkan dua inovasi, sedangkan empat lainnya berasal dari Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, serta Kab. Sleman. Sementara, daerah lain yang melakukan presentasi hari ini adalah Kota Jambi dan Kab. Natuna.

Indah menilai, inovator semakin terstruktur dalam menyajikan inovasinya dan penjelasannya dalam proposal. “Saat ini sudah tertulis dengan rapi, dampak sebelum dan sesudah inovasinya,” pungkas Indah.

Penulis: don/HUMAS MENPANRB


Plt Gubernur Isdianto saat memberikan kata sambutan dalam suatu kegiatan di Gedung Daerah belum lama ini.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan lebih selektif dalam memilih pejabat di lingkup Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Provinsi Kepri dalam pelaksanaan Open Bidding.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang, Selasa (7/7).

"Untuk open Bidding kali ini, Pemprov Kepri akan lebih selektif lagi dalam memilih dan menentukan pejabat OPD di Provinsi Kepri," ungkap Isdianto, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Pasalnya, lanjut Isdianto pihaknya tidak ingin OPD yang duduk di suatu instansi tidak memahami dan menguasainya.

"Kita titak ingin terulang kembali, adanya kepala OPD yang tidak kompeten dan tidak memahami bidangnya, sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai yang kita harapkan," tegas Isdianto.

Untuk itu, Isdianto mengatakan telah mengingatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri sebagai pelaksana Open Bidding beberapa kepala OPD untuk lebih selektif.

"Bila perlu lakukan tes-tes yang benar-benar dapat mengukur kemampuan mereka, sehingga nantinya seluruh pelaksanaan pemerintahan Provinsi Kepri berjalan dengan baik dan sesuai tupoksinya," ujar Isdianto.

(***)


Penyerahan BLT DD Secara Simbolis Oleh Pemdes Batu Limau. 
KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk membantu Masyarakat kurang mampu yang terhimpit ekonomi akibat pandemi Virus Corona (Covid-19).

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Batu limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun kembali melakukan kegiatan penyaluran BLT-DD susulan tahun 2020 kepada 316 Kepala Keluarga (KK) yang tidak sempat terdata pada pendataan pertama. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung serbaguna Desa Batu limau Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Sabtu (4/7/2020).

Mengawali kegiatan, Kepala Desa Batu Limau Zazali mengatakan, kepada para penerima BLT-DD susulan
diharapkan agar para penerima BLT ini dapat memanfaatkan sebaik mungkin bantuan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi Covid-19.

"Penyaluran BLT-DD susulan senilai Rp600.000 per Kepala Keluarga (KK), ini diberikan kepada 316 KK yang merupakan data tambahan. Sehingga total Kepala Keluarga (KK) Desa Batu limau yang sudah menerima BLT-DD tahun 2020 yaitu sejumlah 380 Kepala keluarga," ujar Zazali.

Yang mana, lanjutnya, pada penyaluran pertama hanya berjumlah 64 kk dan sudah terealisasi pada bulan Juni 2020 kemarin. Sedangkan penerima bantuan BLT susulan berjumlah 316 KK pada tahap pertama baru terealisasi pada hari Sabtu  (4/7/2020) kemarin.

Ditempat yang sama salah satu warga penerima BLT yang kerap di sapa Awang mengatakan, tentunya ia sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kades Batu limau terutama Pemerintah Pusat yang mau membantu kami di saat seperti ini.

"Kami merasa berterima kasih kepada petugas pendata yang bekerja secara profesional mendata dengan selektif, Kecil besarnya bantuan itu kami sebagai masyarakat merasa tersentuh,” kata Awang.

Turut hadir dalam acara Camat Ungar,Setcam Ungar, babinkamtibmas, Babinsa,dan Tokoh masyarakat Desa Batu limau.


Ahmad Yahya


Ketua Umum DPP LSM SRK, Achmad Rosano. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Keadilan Rakyat (DPP LSM SRK), Achmad Rosano terlihat kesal. Dimana surat ajakan "Debat Terbuka" tanggal 7 Juli 2020, dan surat yang dilayangkan kepada Wali Kota Batam, Senin (22/6/2020) lalu, tidak dapat hadir.

"Wali Kota Batam tidak berani hadir dalam debat terbuka di DPRD Kota Batam ini. Saya dari pagi hingga sampai sekarang masih menunggu," kata Achmad Rosano, Selasa (7/7-2020), di kantin BP Batam.

Achmad Rosano mengatakan, setelah tantangan surat debat terbuka itu dikirim ke Wali Kota Batam. Ia meminta ruangan terbuka untuk umum di kantor DPRD Batam. "Tapi nyatanya Wali Kota Batam tidak berani hadir," ujarnya.

Lanjutnya, niatnya menantang Wali Kota Batam debat terbuka. Ia menilai Wali Kota Batam banyak menebar janji kepada masyarakat. Menurutnya, ada beberapa point yang diusulkan untuk menjadi topik perdebatan. Antara lain, Penanganan Corporate Social Responsibility (CSR) mulai tahun 2014-2019, Industri di Pulau Batam dan Kenaikan tarif listri PLN sebesar 45 % pada tahun 2017 lalu, serta Dana Covid-19 dan Penangannanya.

Bukan hanya itu, ungkapnya, Wali Kota Batam terlalu banyak mengubar janji kepada masyarakat (publik) lewat media. Salah satunya, membebaskan WTO. Namun nyatanya WTO itu tidak bisa dibebaskan. Dan yang paling anehnya, Wali Kota Batam, Rudi telah menyampaikan ke media. Bahwa beliau sebagai Kepala ex-officio BP Batam baru memahami artinya WTO.

"Jika Rudi sebagai kepala ex-officio BP Batam baru memahami WTO, kenapa dia ambisi sekali menyampaikan ke publik untuk mebebaskan WTO. Kan disini dia sudah membodohi masyarakat," terang Rosano.

"Kami selaku aktifis, siap mengkritisi hasil kinerja Wali Kota Batam untuk membangun Kota Batam. Jangan hanya menebar janji kepada publik," ungkapnya kembali.

Ditambahkan Achmad Rosano, undangan "Debat Terbuka" kepada Wali Kota Batam Rudi. Dan dia tidak berani hadir. Ia menilai Wali Kota Batam sebagai pemimpin daerah adalah Wali Kota Kaleng-kaleng.

"Saya bilang Wali Kota Batam, Wali Kota  Kaleng-kaleng. Jagonya hanya mengubar janji kepada publik. Tapi tidak bisa ditepati," pungkas Rosano.


Alfred


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.