Kapuspenkum Kajagung RI, Hari Setiyono. (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Soal dugaan kasus penyeludupan mobil mewah di Kejari Batam. Kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menjelaskan, bahwa benar Pidsus Kejagung sudah melakukan klarifikasi, pengecekan lapangan kepada pihak -pihak terkait dan telah ditemukan fakta, bahwa mobil Land Cruizer warna hitam No.Pol. L-1945-IM tahun 1995, STNK & BPKB an. Emi Astuty Djailani yang sebelumnya dari Surabaya masuk ke Tanjungpinang via Batam digunakan oleh pemiliknya di Tanjung Pinang.

Kemudian, lanjutnya, ketika akan dibawa kembali ke Surabaya, ternyata mogok di Batam. Sehingga pemiliknya meminta bantuan ke Kajari Batam (Dedie Tri Haryadi). Setelah berhasil diperbaiki kemudian dilengkapi surat-surat dokumennya untuk keluar dari Batam dan dilakukan check fisik nomor rangka dan nomor mesin, dan dicocokkan dengan STNK dan BPKB.

"Yang ternyata sesuai sehingga mendapat surat jalan dari Polresta Barelang No.Pol.SK/91/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019," kata Hari via telpon selulernya kepada awak media, Senin (13/4-2020).

Selanjutnya, kata Hari, mobil tersebut disebrangkan melalui pelabuhan Punggur Batam. Setelah dicheck oleh pihak terkait yaitu Bea Cukai, Kepolisian khusus pelabuhan dan ASDP Roro Punggur ternyata telah sesuai. Maka diizinkan menuju Pelabuhan Kuala Tungkal, dan sesampainya di pelabuhan Kuala Tungkal juga telah dilakukan pengecheckan dokumen sehingga mobil diizinkan keluar dari Pelabuhan melalui jalan darat menuju Surabaya.

Oleh karena belum ditemukan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dedie Tri Hariyadi selaku Kajari Batam, maka terhadap permasalahan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan pidsus.

Baca Juga:

Kajari Batam Akui Penyeludupan Mobil Mewah, Dedie Tri Haryadi: Kami Udah Diperiksa Penyidik Pidsus Kajagung

“Sepengetahuan saya hal ini Komisi Kejaksaan RI (KKRI ) belum melakukan pemeriksaan, sebagaimana dijelaskan ketua KKRI. Beliau hanya meneruskan ke Kejaksaan Agung untuk  menindaklanjuti laporan pengadu tersebut,” tegas Hari Setiyono.

Sementara, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Barita Simanjuntak mengatakan, komisi akan melakukan pemantauan dan meminta tindak lanjut atau memberikan rekomendasi tentang laporan yang disampaikan masyarakat, termasuk menyampaikan ke pelapor.

“Jadi kita masih menunggu proses internal di Kejaksaan. Kita menerima laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan ini masih dalam proses, tidak baik kalau kita berpendapat dalam proses yang sedang berjalan dan agar tidak diinterpretasikan dulu. Karena masalah ini kami perhatikan serius, pada waktunya tentunya akan disampaikan,” tegas Barita Simanjuntak

Alfred

Fhoto Bersama Ketua DPRD Kabupaten Karimun Beserta Tiga Ormas Sebelum Membagikan Masker.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Dalam memutus mata rantai pencegahan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Kundur Mantan. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Karimun H. M. Asyura, yang juga koordinator relawan Covid-19, didampingi tiga ormas di Kundur di antaranya, Melayu Raya, DPC Gagak Hitam Karimun dan Hulubalang Junhjung Negeri, terus melakukan bakti sosial kepada warga dengan cara membagikan Masker, kepada pengguna jalan raya.

Dimana masker yang dibagikan tersebut, merupakan bantuan dari Asosiasi pengusaha Indonesia  (APINDO) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghia Indonesia (PSMTI) melalui kordinator relawan Kundur Covid-19, H. M. Asyura.

Dan pembagian masker berlangsung di Jalan H. Nawawi, Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Senin (13/4/2020).

Baca Juga:

KM Kelud Melanjutkan Perjalanan ke Medan Setelah 40 ABK Dievakuasi

H. Muhammad Asyura mengatakan, memang ini dilakukan untuk membantu warga agar terhindar dari wabah virus corona, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kundur.

Pembagian Masker ke Pengguna Jalan Raya.

"Mereka yang kita bagikan adalah pengendara atau pengguna jalan raya, baik itu kendaraan roda empat mau pun roda dua. Dan Ssyukur Alhamdulillah tadi sudah kita bagikan dan di respon baik oleh masyarakat. Masker dibagikan kurang lebih 1000 masker yang kita berikan kepada pengguna jalan," kata Asyura.

Lanjut H. M. Asyura, kegiatan sosial ini sudah dilakukan sejak lama, atas bantuan dari APINDO dan PSMTI  dengan cara melakukan penyemprotan diseinfektan kerumah waraga sepulau Kundur, dan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Puskesmas Tanjungbatu serta ribuan masker yang diberikan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Kajari Batam Akui Penyeludupan Mobil Mewah, Dedie Tri Haryadi: Kami Udah Diperiksa Penyidik Pidsus Kajagung

"Insyallah kedepan nya kegiatan sosial ini akan kita lanjutkan dengan mengupayakan membagikan bantuan sembako untuk warga sepulau Kundur bagi warga yang benar-benar membutuhkan nya," ujarnya.

Kemudian, ungkap Asyura, pihaknya akan terus mengajak seluruh masyarakat untuk mentaati himbauan pemerintah. Baik himbauan Stay at Home, serta menjaga kebersihan dan Kesehatan.

Selain itu, Asyura juga meminta kepada masyarakat agar mematuhi himbauan dari pemerintah daerah untuk mematuhi jam malam yang sedang di berlakukan mulai jam 22.00 Wib. Dimana warga tidak boleh lagi nongkrong-nongkrong.

“Saya berharap warga masyarakat bisa mentaati himbauan tersebut dan menjaga kebersihan, dengan cara mencuci tangan, jaga jarak dan  mengunakan masker bila saat keluar rumah," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Ormas beserta jajarannya siap membantu Kordinator Relawan Kundur H. M. Asyura untuk terus bersama-sama melakukan kegiatan sosial demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kundur.

"Memang permintaan masker tidak bisa di penuhi oleh pemerintah semua. Maka dari itu kami berusaha untuk mendapatkan masker gratis untuk masyarakat Kundur. Dan hari ini sudah kita bagikan 1000 masker kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Dan mudah-mudahan setiap hari dapat kita bagikan masker ke masyarakat,” ujarnya.


Ahmad Yahya

Fhoto: Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Terkait penanganan dugaan penyeludupan mobil mewah dari Batam ke Jambi. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) diduga bocorkan surat yang bersifatnya rahasia ke media.

Dikutip dari Batamxinwen terbitan 17 April 2020, dimana KKRI telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyeludupan mobil seperti yang tertuang dalam Surat Nomor R-02/KK/01/2020, yang ditandatangani oleh Ketua KKRI Dr Barita Simanjuntak, tanggal 21 Januari 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Dedie Tri Haryadi mengatakan, bahwa mobil resmi plat mobilnya L dan itu semua sudah dijelaskan ketikan di periksa secara resmi oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI.

"Sudah dijelaskan ketika kami diperiksa secara resmi oleh Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI. Atau silahkan tanyakan permasalahan tersebut kepada Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI," ucapnya.

Lanjut Dedie, keterangan sejak bulan Pebruari lalu sudah dimintai setelah rekomendasi dari KKRI turun. Namun sangat disayangkan bahwa KKRI melakukan pemeriksaan, kami tidak di mintai keterangan.

"Yang kami sayangkan, mengapa surat yang sifatnya sangat rahasia dapat di muat kepada media. Dan ketika KKRI melakukan pemeriksaan, kami tidak di mintai keterangan," kesal Kajari Batam, Senin (13/4/2020) kepada awak media.

"Jadi pada bulan Pebruari tersebut atas rekomendasi dari KKRI dengan klasifikasi surat "Sangat Rahasia" yang  di tujukan kepada Pimpinan kami. Maka oleh Pimpinan Kami di tindak lanjuti secara serius di Pidsus Gedung Bundar karena apa kemungkinan ada tindak pidananya. Seperti halnya sekarang, ketika RDP dengan komisi 3 kemarin. Dan pada hari ini team Pidsus juga ada turun ke Batam," tegasnya.

Alfred

KM Kelud.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: KM Kelud lepas jangkar, melanjutkan perjalanan ke Medan. Hal itu setelah berhasil mengevakuasi 40 Anak Buah Kapal (ABK).

Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan, 40 ABK KM Kelud berhasil di evakuasi pada pukul 19:00 WIB, Minggu (12/4-2020). Dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang telah dinyatakan reaktif Rapid Test (RDT) harus menjalankan karantina.

Kemudian lanjutnya, evakuasi ini sedikit berlangsung lambat dikarenakan ada beberapa ABK yang keberatan dengan alasan jauh dari keluarga.

"Setelah berhasil dievakuasi, keseluruhan penumpang langsung melanjutkan perjalanan dengan KM Kelud menuju Tanjung Balai Karimun dan Medan. Kapal akan langsung ke Karimun dulu dan dilanjutkan ke Belawan (Medan)," kata Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, Senin (13/4-2020).

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Batam, Achmad Farhani mengatakan, setidaknya terdapat 94 ABK yang menjalani pemeriksaan Rapid Test (RDT) di KM Kelud.

Baca Juga:

Selain Perluasan Tes PCR, Ini 5 Arahan Presiden Kepada Gugus Tugas Covid-19

"Dari hasil RDT, satu orang ABK dinyatakan PDP dan reaktif. Yang bersangkutan akan di rujuk ke RSBP Kota Batam," kata Farhani, Minggu (12/4/2020).

Selain itu, diungkapkannya dari hasil pemeriksaan RDT lainnya, sebanyak 39 ABK juga dinyatakan reaktif dan dimasukan ke dalam katagori OTG (Orang Tanpa Gejala). 39 ABK ini akan di karantina di RS Khusus Infeksi Covid-19 (corona virus) pulau galang.

Baca Juga:

BTKLPP Kelas I Batam Mampu Laksanakan Pemeriksaan Uji Laboratorium Swab Pasien Suspeck Covid-19 di Kepri

"Sedaangkan untuk 54 ABK lainnya dinyatakan non reaktif dan dapat melanjutkan perjalanan. Pemantauan lanjutan untuk ke 54 ABK akan berlangsung di tujuan akhir (Medan)," tegasnya.

Untuk penumpang yang berasal dari Jakarta sendiri, dari hasil pemeriksaan seluruh penumpang tidak menunjukan adanya gejala.

"Data penumpang yang turun di Batam kami laporkan ke Gugus Tugas untuk pemantauan lebih lanjut karantina mandiri mereka," ungkapnya.

(***)

Presiden RI, Jokowi Saat Ratas Dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Lewat Konfrensi Video dari Istana Merdeka.

KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (13/4). Saat memimpin Ratas tersebut, Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan saat pengantar sebagai berikut:

Pertama, Presiden ingin tes Polymerase Chain Reaction (PCR) betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel terutama di daerah episentrum.

“Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat lab-nya, yang dulu hanya 3 sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan,” tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. “Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10.000,” imbuh Presiden.

Untuk itu, Presiden sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, yang minggu ini sekitar beberapa alat itu sudah bisa di-install. “Sehari, satu alat bisa 500 PCR, berarti kalau 18 berarti per hari bisa mengetes 9.000 PCR per harinya. Ini sangat baik,” jelas Presiden.

Baca Juga:

BTKLPP Kelas I Batam Mampu Laksanakan Pemeriksaan Uji Laboratorium Swab Pasien Suspeck Covid-19 di Kepri

Kedua, berkaitan dengan data-data informasi, Presiden minta betul-betul terintegrasi. “Semua kementerian masuk ke Gugus Tugas sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik,” tuturnya.

Kepala Negara juga meminta agar data tersebut setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu. “Sekali lagi, data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah untuk yang sudah di PCR berapa, ada semuanya dan terbuka sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik,” imbuhnya.

Ketiga, Presiden mengingatkan lagi untuk Menteri Dalam Negeri, agar menjaga Gubernur, Bupati, Wali Kota, diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau.

“Dan juga ini peringatan dari FAO, agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia. Ini betul-betul harus kita pastikan,” kata Presiden.

Mungkin panen yang ini baik, lanjut Presiden, tetapi nanti pada penanaman bulan Agustus-September yang kedua nanti betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi, rantai pasok, maupun distribusi dari bahan-bahan pangan yang ada.

Keempat, berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, Presiden meminta Menteri Sosial dan Menteri Keuangan minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini, menurut Presiden, sudah sangat-sangat mendesak sekali, baik berkaitan dengan Kartu Prakerja, PKH, Bantuan Sosial Langsung, Kartu Sembako, dan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan, minggu ini.

“Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat,” tambah Presiden.

Kelima, Presiden meminta untuk diingatkan bahwa gotong royong, partisipasi, saling membantu itu bisa ditumbuhkan dari bawah karena hal ini penting sekali.

“Saya sangat senang sekali kemarin melihat, misalnya di Cimahi, kerukunan antartetangga sangat baik. Jadi yang positif diisolasi tetapi tetangganya membantu,” ujarnya.

Hal-hal seperti ini, menurut Presiden, kegotongroyongan seperti ini yang harus terus digaungkan, sehingga benar-benar kalau ada isolasi mandiri dan pasien positif yang ada di sebuah kampung bukan malah dikucilkan, tetapi bisa tolong-menolong.

Sumber: Setkab

Kepala BTKLPP Batam Slamet Siswanto. (Fhoto: Istimewa).

KEPRIAKTUAL.COM: Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mampu melaksanakan pemeriksaan uji Laboratorium Swab pasien Suspeck Covid-19 di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Kepala BTKLPP Batam Slamet Siswanto melalui Realease penggunaan PCR real timedi BTKLPP Batam, Minggu (12/4-2020).

"Alhamdulillah, saat ini BTKLPP Batam sudah bisa memeriksakan sample Swab di provinsi Kepri," ungkap Slamet.

Disampaikan Slamet Siswanto, dengan adanya Pemeriksaan Swab melalui alat PCR bantuan pemerintah Singapura ini dapat mempercepat pemeriksaan dan penentuan hasil uji Swab tanpa harus dikirim ke Kemenkes pusat.

Baca Juga:

Aunur Rafiq Kunjungi Lokasi "Karantina" Warga yang Masuk Karimun

"Berkat dukungan semua pihak teruta Pemerintah kota Batam dan Provinsi Kepri kini penggunaan alat PCR ini dapat dioperasikan karena telah memenuhinya persyaratan minimal Biosafety level 2," tegas Slamet.

Dijelaskan Slamet, melalui alat merk Biorad seri CFX96 seperti  semua alat PCR yang ada di BTKLPP adalah Real Time PCR.

"Kemaren sempat tertunda karena ada beberapa bahan/reagen yang belum ada. Alhamdulillah kemaren sudah sampai dari kementrian walau belum banyak (untuk Pemeriksaan 200 sample)," jelas Slamet.

Untuk itu, lanjut Slamet pihak BTKLPP tetap mengharapkan bantuan dari semua pihak dalam hal ini pemerintah kota Batam dan Pemerintah Provinsi yang memberikan bantuan Reagen dan lain-lainya yang dibutuhkan untuk berkesinambungan atau konsisten dalam pemeriksaan selanjutnya.


(***)

Bupati Kunjungi Lokasi Karintina Warga yang Masuk Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. di dampingi oleh Serketaris Daerah Kabupaten Karimun, Dr. H. Muhd. Firmansyah, M. Si. mengunjungi lokasi Karantina, isolasi bagi masyarakat Karimun yang datang dari kota yang terjangkit Covid 19 di SLTP N 2 (Binaan) Tebing, Minggu (12/4-2020).

Pemberlakuan Karantina bagi para masyarakat yang pulang dari Daerah atau Kota yang telah terjangkit Covid 19 adalah salah satu gerakan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran Virus Covid 19 di Kabupaten Karimun.

Karantina ini di berlakukan mulai hari Minggu, 12 April 2020 dan kita tempatkan di SLTP N 2 (Binaan) Tebing.
"Yang terkena karantina adalah orang yang datang dari Jakarta via Batam dan Tanjungpinang. Mereka akan kita karantina kan selama 2 hari," kata Bupati Karimun.

"Untuk TKI yang berasal dari Luar Kabupaten Karimun yang melakukan transit, kita tidak akan karantinakan di SLTP N 2 (Binaan) tetapi akan di Karantina di Pelabuhan saja dan akan di lanjutkan menuju ke Kampung halaman masing-masing," ujar Bupati kembali.

Baca Juga:

Pemkab Karimun Berlakukan Karantina Warga yang Masuk

Selanjutnya, Bupati Karimun berpesan kepada masyarkat  yang ingin datang ke Kabupaten Karimun semata-mata hanya untuk mencari pekerjaan, Kami Pemeritah Daerah Kabupaten Karimun akan menutup pintu masuk bagi warga yang bukan Masyarakat Karimun.

"Kebijakan ini di buat Pemerintah Daerah semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Karimun," ucap Bupati Karimun.

Untuk TKI yang berasal dari Karimun di dalam kesempatan ini juga Bupati Karimun melalui Disnaker Kabupaten Karimun telah mempersiapkan Kartu Pra Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Progam Kartu Pra Kerja adalah Program Pengembangan Kompetisi Kerja yang ditujukan untuk pencari kerja / pekerja,  buruh yang terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK)  yang membutuhkan peningkatan kompeten, Program ini diberikan dalam bentuk Pelatihan, Insentif dan Sertifikasi Pelatihan. Untuk tahap awal pcnenerima Kartu Pra Kerja diprioritaskan bagi pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akibat Pandemi Covid-l9.

2. Untuk Mendapatkan Kartu Pra kerja calon penerima di wajibkan mendaftarkn diri pada program kartu pra kerja secara daring melalui situs resmi program Pra Kerja  ( http://prakerja.go.id )

3. Peserta Program Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang di siapkan Pemerintah, program Prakerja di fasilitasi dengan pelatihan Vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, parawisata, ekonomi digital, dll yang akan di sediakan oleh lembaga pelatihan yang di miliki Swasta, BUMN, BUMD maupun Pemerintah.

4. Untuk Informasi Lebih lanjut silah datang di kantor Dinaker Tanjung Balai Karimun atau dapat menhubungi :
- Sdri Paspa Granita 081364555516

- Sdri Rahma Nurlita 082169601915

-Sdri Sumarni Widyo 08127089300


Yahya

Fhoto Ilustrasi

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah akan mengerek tarif batas atas (TBA) harga tiket pesawat di tengah penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan sebagai timbal balik atas kebijakan yang mengharuskan transportasi hanya mengangkut 50 persen penumpang dari total kapasitas yang tersedia.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

"Benar (TBA harga tiket pesawat akan dinaikkan sebagai timbal balik pembatasan jumlah penumpang)," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo kepada CNNIndonesia.com, Minggu (12/4).

Novie mengaku masih terus menggodok aturan TBA yang baru ini. Ia belum bisa berbicara lebih rinci terkait nominal tarif yang akan ditentukan ke depannya.

"Mungkin harga dua kali lipat," imbuhnya.

Diketahui, harga tiket pesawat saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Baca Juga:

Diminta Pakai Masker, Pelaku Tampar Perawat Klinik Kesehatan

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyatakan sudah mendengar kabar rencana kenaikan tarif batas atas harga tiket pesawat. Hal ini agar maskapai penerbangan tak merugi signifikan atas kebijakan pembatasan penumpang yang hanya 50 persen dari total kapasitas.

"Kami akan mengikuti ketentuan pemerintah. Pemerintah berencana menaikkan tarif batas atas dan kami diminta menyesuaikan," tutur Irfan.

Di samping itu, Irfan mengakui ada penurunan penumpang yang signifikan karena penyebaran virus corona di dalam negeri. Ditambah, perusahaan nantinya hanya bisa mengangkut penumpang sebanyak 50 persen dari total kapasitas yang ada.

"Iya turun cukup drastis. Soal kerugian kami pikirkan nanti yang penting mobilisasi terbatas kami dukung. Kalau memang penuh nantinya kami ganti pesawat yang berbadan lebar atau tambah flight," papar dia.

Sementara, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihartono menyatakan pihaknya sedang menghitung potensi kerugian yang akan dialami karena pembatasan penumpang tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut.

"Mengenai perhitungan sedang kami lakukan, untuk data-datanya maaf kami belum bisa memberikan keterangan," terang Danang.

Danang menyatakan perusahaan akan terus memantau perkembangan di lapangan. Manajemen juga masih membahas terkait kebijakan pembatasan yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut.

"Terkait kebijakan strategis menghadapi situasi atau kondisi saat ini yang terjadi masih dibahas oleh manajemen internal," pungkas Danang.

Sumber: CNN Indonesia

Fhoto Ilustrasi

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Polisi menangkap seorang pria yang diduga menampar perawat di sebuah klinik kesehatan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku diduga emosi ketika diminta memakai masker saat akan memeriksakan diri di fasilitas kesehatan tersebut.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Asep Mauludin mengatakan pelaku bernama BC (43) ditangkap di rumahnya oleh polisi yang menindaklanjuti laporan korban.

Pelaku diduga menampar sang perawat klinik pada 9 April 2020, setelah diingatkan agar memakai masker sebagai upaya pencegahan COVID-19.

"Pelaku ini emosi saat diperingatkan agar memakai masker karena situasinya sekarang ini sedang antisipasi corona," ujarnya di Semarang, Minggu (12/4).

Saat melakukan perbuatannya, kata dia, pelaku yang berprofesi sebagai penjaga sekolah ini dalam keadaan sadar.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 351 serta 335 KUHP tentang penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Baca Juga:

Pasien Covid-19 ASN Pemkot Tanjungpinang Meninggal

Pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Ia mengaku emosi karena bingung dengan kondisi anaknya yang sedang sakit.

"Saya mau minta rujukan agar anak saya bisa diperiksa," ucapnya.

Sebelumnya juga diberitakan, Polda Jawa Tengah menangkap tiga orang yang diduga menolak pemakaman perawat yang meninggal terinfeksi corona di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sewakul.

Baca Juga:

Pemkab Karimun Berlakukan Karantina Warga yang Masuk

Tiga orang tersebut adalah ketua RT setempat, THR (31) dan dua warganya, BSS (54) dan seorang pelaku lain berinisial S (60).

"Dari pendalaman penyelidikan, apa yang dilakukan ketiganya sudah masuk dalam pelanggaran hukum," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Budhi Haryanto di kantornya, Sabtu (11/4).

Budhi mengatakan para pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, tindakan para pelaku melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah serta Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP.

(ANTARA)

Sekda Karimun, Muhammad Firmansyah, Pimpin Rapat Koordinasi dalam Rangka Antisipasi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di wilayah Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Warga yang datang ke Kabupaten Karimun, melalui pelabuhan akan dikarantina selama dua hari. Hal itu diberlakukan sejak hari Minggu tanggal (12/4-2020).

Prioritas yang dikarantina, adalah warga yang dari luar negeri, seperti Malaysia, dan dari daerah dalam negeri lainnya. Lokasi karantina ditetapkan di ruang SMP binaan, Kecamatan Tebing.

Keputusan ini, hasil rapat koordinasi Pemkab Karimun dalam rangka antisipasi pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di wilayah Karimun, di Gedung Nasional, Jalan Yos Sudarso, Karimun, Jumat, (10/4/2020).

Dalam rapat dipimpin Sekdakab Karimun, Muhammad Firmansyah ini juga memutuskan warga berkeperluan ke Karimun dan dari Batam jika tampak gejala awal juga akan dikarantina. Yang bukan warga Karimun, jika datang ke Karimun akan dibatasi. Seperti dari Selat panjang, Dumai, dan sebagainya.

”Usai dua hari dikarantina, selanjutnya dikembalikan ke rumah masing-masing dan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah,” jelas Muhammad Firmansyah.

Terpisah, Kapolsek Balai Karimun, AKP Budi Hartono, mengatakan, aparat polisi siap membackup kegiatan karantina bagi warga yang baru datang ke Karimun ini. Upaya ini, katanya, langkah mengantisifasi berjangkit COVID-19.

”Polisi siap dukung kebijakan ini. Karena kebijakan ini bertujuan memfilter dan menjaga Karimun lebih intens dalam upaya penanganan virus mematikan ini,” katanya.


(***)

RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang, (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang membenarkan bahwa  Pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang, Minggu (12/4/2020) pagi sekitar 08.00 WIB adalah ASN.

Kadiskes Tanjungpinang Rustam mengatakan, pasien 22 yang meninggal di RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang berstatus ASN di salah satu dinas di Pemko Tanjungpinang.

"Benar, pagi tadi pukul 08:00 WIB telah meninggal pasien positif di Rumah sakit RSUP Raden Ahmad Tabib berinisial HS (53)," kata Rustam.

Rustam mengatakan, HS memang tertular dari orangtuanya, yang diketahui sebagai pasien positif corona berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG).

"Pihak rumah sakit dan keluarga sudah memakamkannya di Tempat Pemakaman Umum TPU Anggrek Merah pukul 12.00 WIB siang tadi," katanya.

(***)

Surat Edaran Pemko Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah Kota Batam kembali memperpanjang masa belajar dari rumah bagi pelajar mulai 14 April hingga 1 Juni 2020, Sabtu (11/4-2020).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Batam Nomor 18/419.1/DISDIK/IV/2020 tanggal 9 April 2020.

Hal ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Batam ini merujuk surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dalam rangka mengantisipasi dan upaya preventif menjaga dan melindungi masyarakat Kota Batam.

“Dengan ini Pemerintah Kota Batam memperpanjang pemberlakuan kegiatan belajar dari rumah mulai tanggal 14 April sampai dengan 1 Juni 2020 dan akan diatur kemudian bila ditetapkan kebijakan baru oleh pemerintah yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19,” sebut Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam surat edaran tersebut.

Baca Juga:

Pemerintah Tambah Jumlah Penerima Besaran Kartu Sembako

Berikut 4 poin yang disampaikan dalam surat edaran Wali Kota Batam tentang perubahan surat edaran Walikota Batam Nomor: 322/419.1/DISDIK/III/2020 tentang antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Batam:

1.Tidak diperbolehkan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar(KBM) tatap muka atau kegiata apapun yang mengharuskan tenaga pendidik/kependidikan dan siswa hadir dan berkumpul disekolah, proses belajar dari rumah dengan rincian:

a. Tanggal 14 s.d 23 April 2020 Libur tanggap darurat Covid-19(kegiatan KBM tetap berjalan dengan metode daring/disesuaikan dengan kondisi sekolah)
b. Tanggal 24 s.d 25 April libur awal Ramadhan
c. Tanggal 27 s.d 30 April Pesantren Ramadhan(kegiatan pesantren ramadhan dilaksanakan dalam bentuk daring/disesuaikan dengan kondisi/kebijakan sekolah).
d. Tanggal 4 s.d 20 Mei libur tanggap darurat Covid-19 (kegiatan KBM tetap berjalan dengan metode daring/disesuaikan dengan kondisi sekolah).
e. Tanggal 22 Mei s.d 30 Mei libur sebelum dan sesudah lebaran.
f. Tanggal 2 Juni 2020 kembali belajar tatap muka seperti biasa.

2. Berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2020 dan protokol kesehatan World Health Organization(WHO) tentang saran penggunaan masker, disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan agar menggunakan masker pada saat beraktivitas diluar rumah/lingkungan masyarakat.

3. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan tidak melakukan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, apabila terdapat ASN/Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang melanggar ketentuan, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sesuai Surat Edaran Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2020.

4. Selain hal hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Walikota Batam Nomor 322/419.1/DISDIK/III/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Batam masih berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini, sampai dengan ditetapkan kebijakan baru oleh Pemerintah.

(***)

Ketua DPRD Batam, Nuryanto. (Fhoto:Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Untuk mencegah penyebaran Covid-19, saat ini pemerintah menganjurkan masyarakat menggunakan masker apabila keluar rumah. Namun, kenyataannya di pasaran masker menjadi barang langka dan apabila ada harganya sangat tinggi.

"Saya yakin masyarakat Batam pasti akan mengikuti aturan pemerintah dengan memakai masker saat keluar rumah," kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Sabtu (11/4/20).

Kata Cak Nur sapaan akrabnya, sebelum menganjurkan memakai masker saat keluar rumah, seharusnya Pemko Batam terlebih dahulu memastikan masker yang ada di pasaran. Kata dia, selama masa pendemi Covid-19, bisa dipastikan keberadaan masker langka.

"Kalaupun masker ada dijual harganya melambung tinggi disinilah peran pemerintah selain menjaga keberadaan masker juga mengontrol harganya," ujarnya.

Menurut politikus dari PDI-P ini, tidak ada salahnya pemerintah kota Batam mengadakan atau memberi masker secara gratis kepada masyarakat. Paling tidak sambungnya, buat kerjasama dengan pihak swasta agar membuat masker guna kepentingan bersama.

"Saran kami agar buat kerjasama dengan pihak kedua, produksi masker dan berikan kepada masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Diyakininya saat ini masyarakat yang tidak menggunakan masker bukan tidak mau ikuti aturan pemerintah. Bisa saja masker tidak ada atau harga jual yang terlalu tinggi.

"Saya berharap masyarakat yang tidak menggunakan masker jangan diancam kena pidana, sebaiknya dipantau dulu kebutuhan dan harga masker di lapangan," ucapnya.

Kata Cak Nur, pemerintah kota Batam jangan sampai kalah dengan pihak swasta atau organisasi kemasyarakatan. Sebab, di tengah pendemi Covid-19 berbagai bantuan buat masyarakat berdatangan dari pihak swasta atau organisasi kemasyarakatan.

"Pemerintah jangan sampai kalah dengan pihak swasta atau organisasi kemasyarakatan. Saat ini merekalah yang gencar-gencarnya saling membantu berbagi kasih dengan masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.


Sumber: Transkepri

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Dexa Medica merasa prihatin dengan keadaan pandemi Corona atau Covid-19 yang tengah melanda dunia dan Indonesia. Untuk itu, PT Dexa Medika terus mendukung pemerintah, membantu sesuai dengan kemampuan perusahaan.

“Sesuai dengan filosofi kami expertise for the promotion of health bersama dengan Badan POM yang mendesak Dexa Medica untuk segera mampu memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien covid-19,” kata Heri Sutanto, Direktur PT Dexa Medica di BNPB, Jakarta, Rabu (9/4/2020).

Dexa Medika, kata Heri, akan mendonasikan sejumlah produk yang dibutuhkan saat ini oleh dokter dan pasien covid-19 yaitu hydroxy chloroquine.

Baca Juga:

Pemko Batam Perpanjang Belajar Sekolah dari Rumah

“Obat ini sangat ditunggu-tunggu dan bahannya sulit didapatkan, namun karena dukungan pemerintah melalui BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian semua mendukung kita untuk bisa mendatangkan bahan baku sedang rebutan di seluruh dunia ke Indonesia. Kami sudah memproduksinya dan saat ini barang sudah siap disalurkan ke 5.000 pasien, ada 100 ribu tablet yang kita donasikan,” katanya.

Di samping itu, Dexa juga mendonasikan azithromycin untuk 5000 pasien sejumlah 50.000 tablet.

“Itu tahap pertama, selanjutnya kami juga akan mendonasikan dalam waktu dekat klorokuin untuk 12 ribu pasien covid sejumlah 240 ribu tablet. Itu sumbangsih Dexa Medika yang bergerak di bidang farmasi. Kami juga sudah mendonasik APD kepada dokter dan tenaga medis, dan mensuplai vitamin dan suplemen yang dibutuhkan para garda depan. Adapun total donasi tahap pertama ini lebih dari Rp 5,1 miliar,” katanya.


Sumber: Investor Daily

Kartu Sembako Murah.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah menambah bantuan sosial (bansos) berupa Program Kartu Sembako untuk masyarakat lapis bawah yang terkena dampak ekonomi akibat Virus Korona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Askolani, pada Rabu (8/4) di Jakarta, dalam video conference bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) Andin Hadiyanto dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Prima Astera tentang bantuan sosial.

Askolani menyampaikan bahwa Program Kartu Sembako dialokasikan untuk 20 juta penerima meningkat dari sebelumnya untuk 15,2 juta penerima existing dengan besaran Rp150 ribu/bulan (Januari-Februari).

Ia menambahkan bahwa saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp200 ribu/bulan mulai Maret-Desember 2020 sehingga dengan penambahan ini, total anggaran sebesar Rp43,6 triliun dari sebelumnya Rp28,08 triliun.

Baca Juga:

Presiden RI: PSBB Tidak Diberlakukan Seragam, Tapi Lihat Kondisi Daerah

“Program Kartu Sembako akan ada tambahan manfaat kepada 15,2 juta penerima kartu sembako sebesar Rp50.000 perbulan. Dari 150.000 menjadi Rp200.000 per bulan untuk 6 bulan. Kemudian, kebijakan ini di-expand pemerintah bukan hanya 6 bulan tetapi menjadi 9 bulan,” kata Dirjen Anggaran.

Artinya, Askolani menjelaskan bahwa sampai dengan penghujung tahun 2020 diberikan manfaat tambahan menjadi Rp200.000.

”Itu untuk 15,2 juta penerima manfaat yang kemudian ditambahkan lagi 4,8 juta penerima manfaat tambahan sehingga total penerima manfaat menjadi 20 juta keluarga yang akan mendapatkan manfaat sampai dengan bulan Desember 2020,” kata Dirjen Anggaran.

Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menambahkan, bantuan tersebut disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Ia harapkan, bantuan ini dapat digunakan untuk memperoleh kebutuhan pokok yang bernutrisi.

”Bantuan ini akan bisa meng-cover sampai 25% kebutuhan pokok masyarakat golongan menengah ke bawah,” harap Dirjen Anggaran

Sumber: Setkab

Infografis PSBB. (Sumber: Kemenkes)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan melihat kondisi masing-masing daerah.

“Dan PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan jawaban pada keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa semua dalam kondisi seperti ini jangan sampai mengambil keputusan itu salah.

“Semuanya harus hati-hati dan tidak grusa-grusu,” ujar Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Presiden sampaikan bahwa keputusan memberikan PSBB atau tidak, baik itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan-kegiatan di (tempat) umum ini harus melihat beberapa hal.

Baca Juga:

Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Pangan dan APD Serta Rapid Test Tim Medis Puskesmas

“Yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dan tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan,” Presiden menjelaskan.

Hal ini, menurut Presiden, penting sekali. Untuk itu, Presiden sampaikan Pemerintah tidak ingin memutuskan grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat.

“Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan dan kalkulasi yang detail dan mendalam,” pungkas Presiden

Sumber: Setkab

Rapat Bupati Dikecamatan Bunguran Tengah Sebelum Menyerahkan Bantuan.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal didampingi segenap anggota Satuan Tugas Penanganan Virus Corona Kabupaten Natuna berkunjung ke Kecamatan Bunguran Tengah, dihadiri pula oleh Camat dan Kepala Puskesmas Bunguran Tengah, Aparatur Medis dan masyarakat perwakilan penerima bantuan pangan, Rabu (08/04) siang.

Adapun bantuan yang diserahkan diantaranya berupa bantuan bahan pangan (beras) kepada masyarakat kurang mampu, serta Alat Pelindungn Diri (APD) dan Rapid Test yang diserahkan secara simbolis kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Bunguran Tengah.

Menyerahkan bantuan Ketahanan Pangan berupa beras kepada masyarakat serta Alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid Test kepada tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Bunguran Tengah, yang dilaksanakan di Kantor Camat Bunguran Tengah.

Dalam kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Kecamatan Bunguran Tengah, Hamid Rizal mengatakan, bahwa penyerahan bantuan pangan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyikapi dampak dari kebijakan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona di Daerah.

Baca Juga:

Bupati Natuna Serahkan Bantuan Peduli Covid Natuna kepada Tukang Ojek dan Petugas Taman

Karena Hamid Rizal mengakui bahwa kebijakan dan himbauan kepada seluruh masyarakat, yakni tetap dirumah selama masa inkubasi virus Corona, menyebabkan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat  menurun drastic.

"Saya menghimbau agar masyarakat dapat mematuhi himbauan Pemerintah Daerah untuk membatasi diri beraktivitas diluar rumah, selalu memakai masker dan membiasakan Social Distancing, serta terus menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat," ujar Bupati Natuna.

Selain itu, Hamid Rizal juga menyampaikan apresiasi  kepada para tenaga medis, perangkat desa dan semua pihak yang terus berupaya melakukan himbauan kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang menjadi wabah internasional.

"Menyikapi surat Ederan Pemerintah Nomor: SE 6 Tahun 2020  Tentang, Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid 19, serta dari hasil rapat bersama Kapolres Natuna, Kemenag Natuna,MUI Natuna, dan Kabag Kesra Natuna, telah sepakat untuk mengikuti ederan tersebut dengan menetapkan bahwa mulai jumat(10/4) tidak ada lagi aktivitas peribadatan disetiap rumah ibadah sampai keadaan mulai membaik," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Camat Bunguran Tengah, Abdul Karim melaporkan bahwa Kecamatan Bunguran Tengah juga telah membentuk tim satgas Covid-19, melakukan beberapa langkah pencegahan dan upaya memutus mata rantai penyebarannya.

Pihak Kecamatan juga memepersiapkan tempat karantina khusus bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang baru datang dari luar daerah, t untuk mrutama dari daerah terpapar, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini.

Hadir pada kesempatan tersebut Dandim 0318 Natuna, Kapolres Natuna, Kepala dinas kesehatan, kadis ketahanan pangan, kadis sosial,  Camat dan Kepala Puskesmas Bunguran Tengah, masyarakat penerima bantuan.


Sumber: Pro_Kopim/Sri, Diana

Bupati Natuna Menyerahkan Bantuan Kepada Tukang Ojek dan Petugas Taman.  (Fhoto: Istimewa/FB)

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Bertempat di Panggung Geopark Natuna Pantai Piwang Ranai, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyerahkan bantuan kepedulian pencegahan Virus Corona (Covid-19) kepada pelaku usaha jasa transportasi roda dua (tukang ojek) dan petugas lapangan harian pertamanan, kamis (09/04) pagi.

Hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna, Perwakilan dari TNI/Polri, penerima bantuan (tukang ojek dan petugas harian taman.

Dalam sambutannya, Hamid Rizal mengatakan, bahwa untuk penanganan penyebaran Virus Corona, tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata, melainkan seluruh unsur harus terlibat.

"Seluruh masyarakat harus ambil peduli, dengan menuruti himbauan pemerintah diantaranya dengan tetap dirumah, menghindari keramaian, menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat sekaligus mengingatkan kepada sesame anggota keluarga maupun masyarakat dilingkungan sekitar," ujarnya.

Baca Juga:

Ketua Kwarda Kepri Turun Langsung Penyemprotan Disinfektan ke Rumah Warga

Kemudian, Hamid Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Natuna yang sudah membangun koordinasi dengan beberapa OPD untuk inisiatif menggelar kegiatan ini. Selanjutnya diharapkan pula langkah nyata dari berbagai organisasi lainnya sebagai bentuk kepedulian bersama.

Pada kesempatan yang sama ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna, Nurhayati Abdul Hamid Rizal menyampaikan, kegiatan ini merupakan kepedulian kepada masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.

Adapun beberapa bentuk bantuan yang diberikan dalam bentuk 93 paket diantaranya berupa bahan pangan, Alat Pelindung Diri (Kacamata, Masker dan sarung tangan). Bantuan ini berasal dari koordinasi TP PKK, Dinas Kesehatan, RSUD dan Balai Latihan Kerja (BLK)Kabupaten Natuna


Sumber: Pro_Kopim/Soen

Penyemprotan Disinfektan Oleh Ketua Kwarda Kepri Kerumah Warga. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Warga Perumahan Jala Bestari kaget, Rabu (8/4). Pasalnya Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepri, Dr.H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos.M.Si turun langsung melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga.

"Saya kaget liat pak Sekda datang. Bahkan beliau langsung yang semprot rumah warga. Atas nama warga, kami ucapkan terima kasihlah pada Pramuka. Semoga virus ini cepat hilang," ujar Rofikoh Wati,  Ketua RT 007 RW 001 Perumahan Jala Bestari.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kepri yang juga Sekda Kepri memang turun langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke rumah-rumah warga. Mengenakan rompi, sarung tangan, masker dan topi, Ketua Kwarda terlihat asyik melakukan penyemprotan.

Kegiatan tersebut digagas Tim Pramuka Peduli yang dikomandoi Drs. Sardison,M.TP dan PMI Kota Tanjungpinang. Tim Pramuka Peduli sudah bergerak sejak 22 Maret 2020 lalu, melakukan sejumlah kegiatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Baca Juga:

Cegah Covid-19, Pemprov Kepri Bakal Segera Terapkan PSBB

Total sudah 59 titik lokasi yang disemprot disinfektan oleh Tim Pramuka Peduli. Termasuk Kantor Kwarda Kepri, taman bermain anak, perumahan, tempat ibadah, sekolah, hingga obyek wisata di Pulau Penyengat.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kepri minta masyarakat turut membantu pemerintah dalam menangani virus corona ini, dengan melakukan social distancing dan beraktivitas di rumah saja.

“Maka kita harus bersama-sama mencegah dan membasmi virus yang berasal dari Kota Wuhan ini. Minimal tetap dirumah (social distancing) agar dapat memutus rantai penyebarannya,” sebut Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kepri yang juga Sekda Kepri.

Hadir pula sejumlah pengurus Kwarda Kepri lainnya. Termasuk Ketua Harian Kwarda Kepri DR. Ir. Lamidi, MM, sekretaris Kwarda Drs. Eko Sumbaryadi, Abas M.Zein, Muryanto, Elin, Sukatno, Lucky, dan Nurman Edi.


(***)

Fhoto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bakal segera menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB untuk mencegah peningkatan kasus pandemi Covid-19 di Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang, Kamis (9/4-2020).

"Saat ini kita sedang mempersiapkan protokol dan surat ke Kemenkes untuk penerapan PSBB di seluruh wilayah di Provinsi Kepri," ungkap Isdianto dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Dikatakan Isdianto, nantinya pada penerapan PSBB di seluruh wilayah Provinsi Kepri ini, pihaknya bakal menjaga dan mengawasi ketat kondisi di Pelabuhan dan Bandara.

Baca Juga:

Polda Kepri Himbau Masyarakat Kepri Untuk Tidak Mudik

"Ini kita lakukan karena semua kasus Covid-19 di Provinsi Kepri semuanya merupakan kasus impor yang di bawa masyarakat Kepri dari daerah dan negara pandemi," tegas Isdianto.

Sehingga, untuk meminimalisir terjadinya kasus yang lebih besar lagi di Provinsi Kepri kita akan segera melakukan penerapan PSBB ini.

"Kita juga akan membagikan paket sembako kepada masyarakat sebelum penerapan PSBB ini, sehingga masyarakat dapat berdiam diri di rumah saja, sehingga dapat menekan penyebaran pandemi Covid-19 ini," ujar Isdianto.

Isdianto memastikan bahwa penerapan PSBB ini bakal mulai diberlakukan sebelum bulan Puasa Ramadan mendatang.

"Kita bukan lock down ya, hanya penerapan PSBB diseluruh Kepri dan memperketat pengawasan di pelabuhan dan Bandara yang ada di Provinsi Kepri," tegas Isdianto kembali.


(***)