Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri membantu pegawai Dinas Kominfo Kepri untuk mengisi data pada Sensus.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pegawai Dinas Kominfo Kepri semangat mengisi data pada Sensus Penduduk 2020. Masyarakat diminta melakukan pendataan diri secara online, hingga 31 Maret mendatang. Sensus Penduduk 2020 ini penting, guna perencanaan pembangunan kedepan.

Ada lebih dari 40 orang pegawai Dinas Kominfo Kepri yang ikut mendatakan diri pada Sensus Penduduk 2020, yang dibantu oleh petugas dari Badan Sensus Penduduk (BPS) Kepri, Senin (17/2-2020).

Masing-masing menyiapkan kartu keluarga (KK) dan juga buku nikah, sebagai bekal mengisi data.

“Untuk mengisi data, diperlukan nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NK) dan buku nikah atau akta cerai atau akta kematian bila dibutuhkan,” sebut Eko Aprianto, Kabid IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada BPS Kepri.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, sensus Penduduk 2020 ini sudah dimulai sejak 15 Februari dan berakhir pada 31 Maret mendatang. Masyarakat diminta mendatakan diri secara mandiri melalui laman sensus.bps.go.id. Ada 22 pertanyaan yang wajib diisi.

“Ada sekitar 22 pertanyaan, mulai dari individu, pendidikan, pekerjaan hingga perumahan. Kalau perumahan itu terkait listrik, toilet, lantai luas,” tambah Eko. Mereka yang tidak mendatakan diri pada sensus online ini, akan mengikuti sensus wawancara atau tatap muka pada Juni mendatang.

Sedangkan yang sudah mengikuti sensus secara online, tidak akan didata lagi oleh petugas melalui sistem wawancara. “Ada kode tertentu maka dia tidak akan didatangi lagi untuk diwawancarai oleh petugas. Yang didatangi paling untuk menghitung bangunan, personilnya tidak dihitung lagi,” jelas Eko.

Sensus Penduduk 2020 ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sensus secara online ini dapat dilakukan melalui personal computer (PC), telpon genggam atau perangkat sejenis lainnya. Bagi yang tidak memiliki perangkat tersebut, dapat datang langsung ke Kantor BPS Kepri.

“Bisa datang langsung dengan membawa nomor KK, NIK dan buku nikah atau akta cerai atau akta kematian bila dibutuhkan. Nanti akan kami pandu,” terang Eko. Disamping itu perkantoran atau perkumpulan masyarakat yang membutuhkan panduan, dapat mengundang petugas BPS.


Red

Fhoto: Ist

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai upaya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan upaya tersebut diawali dengan proses rekrutmen CPNS yang baik, dengan menjaring SDM yang bermental mengabdi dan mengutamakan kepentingan umum.

KPK mengakui tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, pihaknya perlu bekerja sama, khususnya dengan Kementerian PANRB yang memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pada sistem rekrutmen CPNS.

Dengan terlaksananya rekrutmen yang transparan, akuntabel serta sesuai prosedur, diyakini dapat melahirkan SDM berkualitas dan anti korupsi. “Kementerian PANRB dalam hal ini menyediakan SDM unggul juga mengintegrasikan SDM itu sesuai dengan harapan dan tujuan bangsa Indonesia. Karena itu manajemen SDM adalah kunci sukses untuk melahirkan aparat-aparat yang anti korupsi,” ujarnya saat memberikan arahan pada Dialog Kebangsaan, di Kantor Kementerian PANRB, beberapa waktu lalu.

Selain Kementerian PANRB, BKN juga dapat mendukung mewujudkan aparatur yang anti korupsi melalui proses seleksi CPNS yang dilaksanakan. Disamping itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN terkait anti korupsi.  Ghufron juga meyakini jika Kementerian PANRB mampu menghadirkan sistem rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan ASN maka diyakini separuh pekerjaan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dapat terselesaikan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan ASN yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk tidak melakukan segala tidak korupsi, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga sua-menyuap. Ghufron mengatakan bahwa pada intinya sebagai aparat negara dilarang meminta ataupun menerima pemberian yang sekiranya mengganggu objektivitas dan mengganggu independensinya dalam memberikan layanan. Berdasarkan data yang dimiliki KPK tahun 2004-2009, profesi yang paling banyak terlibat praktek korupsi adalah swasta, anggota dewan, dan pejabat.

Untuk menekan praktek korupsi pada penyelenggara negara, pihaknya terus menggandeng Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing instansi pemerintah. “Banyak beberapa laporan ke KPK sesungguhnya lahir atas laporan dari beberapa Inspektorat dari Kementerian, jadi jangan anggap KPK hebat sendirian,” katanya

Selain itu, sesuai data KPK terdapat beberapa titik yang rawan korupsi, diantaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data tersebut, ia meminta kepada ASN yang bertugas pada unit kerja tersebut untuk berhati-hati dan selalu menjaga integritas sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

KPK juga memberi apresiasi pada Kementerian PANRB yang selalu berupaya menghilangkan praktek korupsi pada penyelenggara negara melalui sejumlah peraturan, diantaranya Peraturan Menteri PANRB No. 2/2013 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan atau Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian PANRB, Peraturan Menteri PANRB No. 26/2018 tentang LKHPN di Lingkungan Kementerian PANRB, Peraturan Menteri PANRB No. 10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran No. 4/2009 tentang Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi, juga Surat Edaran Menteri PANRB No. 10/2018 tentang Pemberhentian Aparatur Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Ia mengapresiasi Kementerian PANRB terus mendorong pelaksanaan zona integritas di seluruh unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Harapannya ini terus dikembangkan, dan juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar tunjangan kinerja itu tidak hanya pemenuhan target kinerja, tapi juga pemenuhan apakah wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan dapat melayani masyarkat dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: (byu/HUMAS MENPANRB)

Fhoto: Diskominfo Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia mengingatkan kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum KPU di Daerah baik itu KPU Kepri dan Kabupaten Kota untuk dapat meningkatkan integritas dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Provinsi Kepri Arison terkait pesan KPU RI dalam Rapimnas KPU se Indonesia yang diadakan beberapa waktu lalu.

"Intinya pada Rapimnas tersebut, kami (KPU Kepri) diminta untuk dapat menyampaikan ke KPU Kabupaten Kota untuk dapat meningkatkan integritas dan asas keterbukaan dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 mendatang," tegas Arison di Tanjungpinang, Jum'at (13/2).

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, menurut Arison, selain itu ada beberapa penekanan-penekanan yang disampaikan KPU RI kepada KPU di daerah terkait tugas dan fungsi KPU dalam mensukseskan pilkada Kepri serentak.

"Serta kewenangan KPU Kepri dan kabupten kota dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Kepri," ungkap Arison.

Tak hanya itu, lanjut Arison KPU RI juga menjelaskan terkait perkara teknis dalam penyelenggaraan dan tahapan-tahapan pilkada serentak di Provinsi Kepri.

"Dan beberapa penegasan lainnya terkait peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Manusia SDM di lingkungan KPU Kepri dan kabupaten kota dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020," tegas Arison kembali.


Red

Menko PMK, Muhandjir didampingi Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, Kepala BNPB, Doni Munardo, Pangkogabwilhan I, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, dan Bupati Hamid Rizal bersama FKPD Natuna.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Selesai selama masa pengamatan di Hanggar Barat Pangkalan Militer Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepri, selama 14. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy jemput 238 WNI dari Wuhan, Cina, Sabtu (15/02/2020) Siang.

Kedatangan Menko PMK, Muhandjir didampingi Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, Kepala BNPB, Doni Munardo, Pangkogabwilhan I, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, dan Bupati Hamid Rizal bersama FKPD Natuna.

Pasca masa observasi selama 14 hari jam 12.00 WIB, rencananya 238 WNI dari Wuhan pada pukul 14.00 WIB tadi akan diberangkatkan ke Jakarta menggunakan tiga pesawat TNI AU.

”Pelepasan 238 WNI dari Wuhan kita lepas dari lanud Raden Sadjad Ranai, menurut laporan alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, selanjutnya di Jakarta akan dikirimkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Muhadjir juga akan tetap di Natuna, untuk melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan pemda dan tokoh masyarakat Natuna sesuai arahan. Presiden Jokowi juga akan melakukan doa tolak bala

Berbagai persiapan pun telah dilakukan di Lanud RSA dari pagi hingga persiapan persiapan di WNI, dan penyerahan penghargaan untuk semua pihak yang terlibat dalam operasi di Natuna.

Sumber: Batamtimes.co

Lokasi Kebakaran di Sekolah Sultan Agung.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sekolah Sultan Agung, Taman Raya, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepri, kebakaran sekitar pukul 12.15 WIB. Pantauan dilapangan, 5 unit pemadam kebakaran (Damkar) diturunkan untuk memadamkan kobaran api di lantai 3 sekolah tersebut.

Direktur Yayasan Sultan Agung mengatakan ruangan yang terbakar tersebut rencananya akan digunakan untuk dibangun Ballroom.

“Belum tahu ini kenapa penyebabnya, rencananya ruangan ini mau di bangun Ballroom,” katanya, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu menurut Kapolsek Batam Kota AKP Restia Octane Guchi mengatakan pemicu kebakaran kuat dugaan dari karpet sintetis yang ada di ruangan tersebut.

“Dugaan sementara api berasal dari karpet sintetis yang ada di ruangan ini, untuk korban jiwa tidak ada karena proses belajar mengajar di lantai bawah,” terangnya saat menyambangi lokasi kebakaran.

Dari pantauan di lapangan pada pukul 13.00 WIB api sudah berhasil diamankan oleh 4 unit mobil Damkar. Sedangkan untuk total kerugian akibat kebakaran tersebut pihak sekolah belum dapat memprediksikan.


Red

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepri Aries Fhariandi.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Terkait masih terdapat empat proyek strategis pembangunan di Provinsi Kepri tahun 2019 yang belum selesai hingga memasuki tahun 2020 ini.

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh pembangunan strategis yang masih belum selesai tersebut dapat segera selesai di akhir bulan Februari ini.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepri Aries Fhariandi di Tanjungpinang, Rabu (12/2), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

"Dari 66 Paket strategis pembangunan tahun 2019, ada sekitar 4 paket kegiatan yang hingga akhir tahun anggaran 2019 belum selesai," ungkap Aries.

Yangmana, keempat paket tersebut yakni proyek pembangunan jembatan pulau Parit pulau lumut di kabupaten Karimun, pembangunan SMA negeri 13 Karimun, pembangunan pelabuhan teluk Durian kabupaten Anambas dan Stadion sepakbola Dompak.

"Beberapa dari proyek tersebut dilaporkan telah selesai, insyaallah hingga akhir Februari dapat terealisasi 100 persen," tegas Aries.

Dikatakan Aries, keterlambatan selesainya proyek strategis pembangunan tahun 2019 tersebut dikarenakan persoalan yang berbeda-beda.

"Baik itu keterlambatan pelaksanaan kegiatan, lambatnya proses lelang hingga dikarenakan persoalan cuaca dan lainnya," tegas Aries.

Red

Pertemuan digelar Kadin Bintan bersama Human Resources Council di ruang rapat Banyan Tree Resort Lagoi, Rabu (12/2/2020). Dalam pertemuan ini, Kadin Bintan menawarkan sejumlah solusi sebagai upaya menggairahkan kembali aktivitas pariwisata Bintan yang terdampak mewabahnya virus korona.

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bintan menawarkan sejumlah solusi terkait menurunnya aktivitas pariwisata dampak mewabahnya virus korona.

Kadin Bintan menggelar pertemuan dengan Human Resources Council. Dalam pertemuan digelar di ruang rapat Banyan Tree Resort Lagoi itu, Kadin Bintan menyampaikan sejumlah solusi atas sepinya aktivitas pariwisata di Bintan, khusunya di kawasan Lagoi dan Trikora.

Edi Surbakti, Ketua Kadin Bintan, menyatakan persoalan yang sedang dihadapi pelaku usaha pariwisata juga menjadi persoalan Kadin.

"Jadi kami merasa harus mencoba untuk mengurangi beban kawan kawan," ungkap Edi, Rabu (12/2/2020), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Dia menegaskan akan membawa sejumlah usulan untuk ditawarkan kepada pejabat terkait dalam rangka mengurangi beban yang dihadapi manajemen resort, hotel dan pengelola destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bintan.

Usulan diantaranya berupa dispensasi pembayaran pajak, penguatan pasar wisatawan domestik dan kebijakan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Dia mencontohkan seperti diskon penerbangan dan penyelenggaraan iven pariwisata yang dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bintan.

"Akan kita tindak lanjuti sebagai upaya memberikan solusi bagi pelaku usaha pariwisata Bintan saat ini yang sedang mengalami dampak dari virus Korona," paparnya lagi.

Usulan ini disebut Edi akan segera disampaikan kepada Bupati dan DPRD setempat.

"Sesegera mungkin karena persoalan ini sangat mendesak," pungkasnya.


Red

Pemusnahan Narkoba Oleh Wakapolda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Polda Kepri musnahkan barang bukti Narkoba sebanyak 24.966,9 gram Sabu, 30.780 butir Ekstasi, dan 5.155,42 gram ganja. Barang bukti yang dimusnakan tersebut hasil tangkapan dari 17 orang tersangka, dimana 15 orang tersangka warga Negara Indonesia dan 2 orang tersangka warga Negara Asing, Selasa (11/2-2020).

Hal ini disampaikan oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. H. Yan Fitri Halimansyah, MH., didampingi Dirresnarkoba Polda Kepri, Kabid Humas polda Kepri, Perwakilan BNNP Kepri, Bea dan Cukai Kejaksaan Tinggi kepri, BPPOM, Penasehat Hukum dan LSM Granat.

Kata Wakapolda Kepri, berdasarkan dari Laporan Polisi dan Surat Ketetapan Sita dari Kejaksaan Negeri Batam maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilaksanakan pada hari ini, seperti yang diketahui bersama bahwa Wilayah Provinsi Kepri merupakan jalur masuk peredaran Narkoba, baik yang diedarkan di Kepri maupun di wilayah Indonesia lainnya.

"Sebagian besar tersangka merupakan warga Negara Indonesia dan patut kita prihatin dan sedih melihat kondisi seperti ini, karena para tersangka inilah yang merusak generasi-generasi bangsa, merusak ketahanan Negara kita melalui narkoba dan mereka adalah musuh Bangsa dan Negara" tegas Wakapolda Kepri.

Dari tujuh Laporan Polisi dengan rincian sebagai berikut Laporan Polisi nomor : LP-A/110/XII/2019/Spkt-Kepri Tanggal 23 Desember 2019, dengan tersangka Inisial FP alias MN dan AD alias AM dengan TKP Pinggir Pantai Pulau Mantang Riau Desa, Mantang Lama Kec. Mantang Kab. Bintan. Laporan Polisi nomor : LP-A/02/I/2020/Spkt-Kepri Tanggal 4 Januari 2020 dengan tersangka Inisial RP, P, EM, M, MR, RJ dengan TKP lampu merah Simpang Gelael Kota Batam. Laporan Polisi nomor : LP-A/07/I/2020/Spkt-Kepri Tanggal 8 Januari 2020 dengan tersangka Inisial S Bin M dan MR Bin R dengan TKP di Perairan Pulau Pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam. Laporan Polisi nomor : LP-B/02/I/2020/Spkt-Kepri Tanggal 9 Januari 2020 dengan tersangka Inisial J dengan TKP di Pintu Pemeriksaan X-Ray Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam. Laporan Polisi nomor : LP-A/08/I/2020/Spkt-Kepri Tanggal 9 Januari 2020 dengan tersangka Inisial AH alias WA bin BJ dengan TKP di Jl. Pelita IV Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Laporan Polisi nomor : LP-A/10/I/2020/Spkt-Kepri Tanggal 16 Januari 2020 dengan tersangka Inisial DG alias B bin D dan J alias J bin J dengan TKP Di Perairan Laut Depan Pulau Putri, Nongsa Kota Batam. Dan Laporan Polisi nomor : LP-A/14/I/2020/Spkt-Kepri Tanggal 21 Januari 2020 dengan tersangka Inisial AJ alias J, J dan G alias J. Di samping pangkalan ojek Spbu Tiban III Kel. Patam Sekupang Kota Batam jelas Wakapolda kepri.

"Para Tersangka dikenakan pasal Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman Mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun," ungkapnya.

Selanjutnya dilaksanakan Pemusnahan Barang Bukti yang dipimpin oleh Wakapolda kepri, dimana barang bukti Narkoba jenis sabu dimusnahkan dengan cara direbus dengan air panas, untuk narkoba jenis Pil Ekstasi di blender dan untuk Narkoba jenis Ganja di Bakar. Selesai dimusnahkan keseluruhan barang bukti dibuang kedalam septic Tank.


Red

Demo Buruh di Depan Kantor DPRD Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri dan Kota Batam melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Batam, menolak Rancangan Undang-Undan (RUU) Omnibus Law, Rabu (12/2-2020).

Penolakan RUU Omnibue Law, kata Ketua KSPSI Kepri Imanuel Purba, bukan berpihak kepada buruh seluruh Indonesia. Karena ada beberapa poin yang tidak sesuai harapan buruh. Dan para buruh (Pekerja) tidak di ikutkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law. Serta Dewan pengupahan tidak punya pilihan, sehingga dalam eksepsinya pekerja hanya percaya kepada pemerintah.

Selain itu, tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), seperti apa nanti bentuk dalam aturan, buruh tidak memgetahuinya, dan apakah ada pengawasan atau tidak. Selanjutnya terkait pasangon, dimana isu yang berkembang, bahwa pasangon pekerja itu sekitar 6 bulan, dan pengakuan ini disahkan 3 bulan.

"Sampai saat ini, buruh di seluruh Indonesia belum jelas mengetahui apa isinya. Seperti apa itu isi RUU Omnibus Law. Karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan. Dan kami buruh yang tergabung dalam SPSI diseluruh Indonesia melakukan aksi demo diseluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk menolak RUU Omnibus Law," kata Imanuel Purba saat berorator.

Pengurus SPSI Serahkan Surat Peryataan Sikap ke Anggota DPRD Kota Batam.

Dengan tegas, kata Imanuel Purba, KSPSI menolak pernyataan UU Ketenagakerjaan, dianggap menghambat investasi masuk ke Indonesia. KSPSI sangat mendukung, banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, dengan catatan tidak merugikan dan mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

"Maka, kami buruh dari KSPSI meminta pemerintah pusat melalui DPRD Kota Batam memberikan dukungan melalui surat resmi, agar penyusunan draf Omnibus Law 'Cipta Lapangan Kerja' klaster Ketenagakerjaan melibatkan unsur pimpinan serikat perkerja buruh," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, penyusunan draff Omnibus Law harus tetap berpijak kepada kesejahteraan pekerja dan melindungi keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Selanjutnya, menuntut pencabutan klaster ketenagakerjaan didalam rancangan undang-undang cipta lapangan kerja yang merugikan pekerja/buruh Indonesia.

Aksi demo buruh SPSI, menyerahkan surat pernyataan sikap kepada anggota DPRD Kota Batam, yang diterima oleh Thomas A Sembiring, Putrw Yustisi Respaty, Tumbur M Sihaloho. Dimana surat peryataan sikap tersebut disampaikan ke pemerintah pusat. Supaya buruh ikut membahas RUU Omnibus Law.

"Surat peryataan sikap ini kami terima, dan akan kami sampaikan permintaan buruh ini ke pemerintah pusat," ujarnya.

Alfred

Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS.

LINGGA KEPRIAKTUAL.COM: Pengawasan perijinan pelabuhan di pulau-pulau, seperti di pulau Cempa, Benan, Bukit diduga minim pengawasanya. Pasalnya pelabuhan itu Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan banyak penumpang naik turun dari pelabuhan tersebut.

Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS mengatakan, Kepala KUPP kelas III Senayang, Mahyudin Siregar diduga telah lalai melakukan pengawasan perijinan pelabuhan di pulau-pulau di wilayah kerjanya seperti Cempa, Benan, Bukit. Karena menurutnya, pelabuhan tersebut adalah TUKS, padahal banyak penumpang penumpang yang turun naik di pelabuhan itu.

"Coba kalau ada korban jiwa bagaimana cara pertanggung jawaban kepala KUPP Senayang ini, nyawa penumpang seperti tidak dihargai oleh kepala KUPP kelas III Senayang ini. Dan diduga Kepala KUPP Senayang masa bodoh dalam pengawasan," kata Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS, Selasa (11/2-2020).

"Otoritas pengawas pelabuhan di sana yang patut dipertanyakan," ujarnya kembali.

Menurut Cak Ta'in, ada yang tidak beres dalam penggunaan dan pengawasan, terutama yang punya otoritas di sana, yakni pihak Syahbandar.

"Ini harus menjadi perhatian bersama sebelum ada yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi penyalahgunaan fungsi tentu yang bersangkutan perlu ditindak dan diberikan sanksi tegas." Ujar Cak Ta'in.

Sementara Kepala KUPP kelas III Senayang, Mahyudin Siregar saat dikonfirmasi via Whatshapnya mengatakan, pelabuhan dipulau dibawah naunganya selalu ada pengawasan.

"Ada pengawasan terus di pelabuhan," jawab Mahyudin Siregar.


Red

RDP Komisi III DPRD Kota Batam dengan Pihak Perusahaan Pollux Habibie dan Warga Perumahan Citra Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi III DPRD Kota Batam minta proyek pembangunan Pollux Habibie diberhentikan, sebelum diselesaikan permasalahan dengan warga masyarakat yang tinggal di perumahan Cintra Batam. Hal itu disampaikan oleh pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Werton Panggabean didampingi Jeffry Simajuntak, Senin (10/2-2020).

"Kami minta proyek pembangunan pembatasan diberhentikan sementara pekerjaanya. Karena itu sesuai dengan rekomendasi Amdalnya," kata Werton Panggabean.

Kemudian, kata Werton Panggabean, Komisi III DPRD Kota Batam sudah memberikan waktu selama 10 hari terhitung dari hari ini. Penyelesainya nanti dilakukan oleh Management Pollux Habibie dengan warga yang tinggal di perumahan Citra Batam.

"Kesepakatanya nanti, hasil kesepakatan bersama dengan warga, tanpa ada yang dirugikan dari sebelah pihak," ujar Werton Panggabean.

Direktur Pollux Habibie, Saraswati.

Selanjutnya, Direktur Pollux Habibie, Dipl Pharm, Saraswati C mengatakan, akan menyelesaikan, dan bertanggungjawab atas semua dampak kejadian pada hari Kamis lalu.

"Kami akan lakukan dengan segera. Salah satunya adalah membersihkan lapangan. Dan kami juga sudah mendatangi warga satu persatu untuk mendatanya. Beberapa warga sudah kami berikan kompensasi," ujar Saraswati.

Kata Saraswati, warga yang tinggal diperumahan Citra Batam adalah tetangganya. Dan bisa menjalankan kegiatanya seperti sediakala.

"Jadi kami akan bertanggung jawab atas segala dampak yang telah terjadi. Nanti malam ini akan kami selesaikan, sesuai janji yang sudah disepakati, yaitu memberikan waktu selama 10 hari. Malam ini, kami akan bersilaturahim dengan warga," tutur Saraswati.

Selanjutnya, pas kejadian minggu lalu, ia sebagai Direktur langsung mendatangi warga satu persatu. Dan pada malam itu, mereka (Management Pollux Habibie) bertemu dan duduk bersama sambil bersilaturahim.

"Secepatnya malam ini akan kami selesaikan. Waktu sudah deberikan oleh Komisi III DPRD Kota Batam, kami akan melaksanakan hal tersebut," kata Saraswati.

Terkait dengan fisikologis korban atau warga yang mengalami trauma akibat longsor, banjir serta lumpur masuk kerumah warga. Saraswati menyampaikan, ia akan bersama-sama dengan masyarakat. Bila ada hal-hal yang di inginkan, Management Pollux Habibie akan bersama-sama dengan bagian Kesehatan.

"Inntinya malam ini akan kita selesaikan. Kita usahakan secara marathon untuk penyelesaian ini," ungkapnya.

RDP tersebut, warga Perumahan Citra Batam akibat pemberitaan yang dirilis oleh pihak Management Pollux Habibie. Dimana pihak perusahaan telah memberikan konpensasi terhadap warga yang terdampak dari insiden robohnya tembok pembatas Pollux Habibie.


Alfred

Fhoto Bersama Bupati Karimun dengan Panitia Penyelenggaran Event MTQ tahun 2020.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H.Aunur Rafiq S.Sos M.Si membuka secara resmi event Musabaqah Tilawatil Qur'an ( MTQ ) Tingkat Kecamatan Kundur. Acara berlangsung tepatnya di Balai Pemuda dan Budaya Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Minggu (8/2/2020).

Diawal sambutannya, Rafiq mengucapkan syukur kepada Allah SWT terutama kepada seluruh masyarakat Kundur yang telah hadir pada event MTQ tingkat Kecamatan Kundur tahun 2020.

"Musabaqah Tilawatil Qur'an Thun 2020 ini merupakan ajang silaturahmi Pemerintah kepada seluruh masyarakat Kundur guna untuk menjadikan generasi - generasi kita yang Qurani, bisa membaca Alqur'an dengan baik serta mampu memahami dan menjadikan Al-Qur'an sebagai ptunjuk dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Selain itu, Rafiq juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kundur, Panitia plaksana terkhusus kepada ketua LPTQ, Qua alim Ulama, Camat, Lurah, Kades, KSPN, Polsek, Danramil, Kacabjari dan seluruh tokoh tokoh masyarakat yang telah bergandeng tangan dalam mensukseskan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2020 ini.

"Untuk itu, saya berpesan kepada Seluruh jajaran,instansi, ormas dan kepada seluruh masyarakat Kundur di ajang atau momentum seperti ini hendak nya kita  saling mendoakan dan mengingat kan Anatar satu dengan yang lain di sebabkan tahun 2020 ini adalah tahun politik yang mana tahun ini rentan dengan fitnah fitanah dan itu pasti akan terjadi," ungkap Rafiq.

Rafiq juga meyakini seluruh masyarakat Kabupaten karimun yang sudah cerdas dan tidak perlu lagi plek impek seperti itu dan Masyarakat kit sudah pasti tau memilah mana yang salah dan yang bnar.

"Yang terpenting, kita harus tetap dijalannya dan jadikan Al-Qur'an sebagai ptunjuk atas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT," ujarnya.

Di akhir sambutan Rafiq menabur satu baet pantun "Jalan-jalan ke bukit Gading, Di sane banyak pohon durian,
Kepada Qori dan Qori'ah slamat bertanding, Menang dan kalah harap tetap membaca Alqur'an.


Ahmad Yahya

Demo Bidan dan Perawat di Kantor Pemko Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aksi demo 28 orang bidan/perawat di kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (10/2-2020), menuntut, dimana mereka di PHK sepihak oleh Management RS Camatha Sahidya.

Maulidah mengatakan, mereka menuntut gaji, karena gaji mereka (Bidan/Perawat) tidak dikeluarkan Management RS Camatha Sahidya selama 4 hari.

"Kami hanya mempertanyakan gaji. Tapi dalam sekejab itu, Management RS Camatha Sahidya langsung mengeluarkan surat PHK sepihak," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, mereka datang ke Pemko Batam ini untuk meminta keadilan. Namun Bapak Wali Kota Batam, H. M. Rudi tidak berani turun menemuinya.

"Kami hanya meminta penjelasan dari Wali Kota Batam. Apa alasan, kami di PHK sepihak. Tapi Wali Kota Batam tidak berani turun," ujarnya meneteskan air mata.

Inilah tuntutan mereka yang dibacakan oleh bidan/perawat.

1. Mempekerjakan kembali seluruh Pengurus dan anggota PUK FSP Farkes SPSI RS Camatha Sahidya (28 orang) yang telah di PHK sepihak oleh management RS Camatha Sahidya.

2. Membayarkan seluruh gaji para pekerja sesuai dengan UMK Kota Batam Tahun 2020 sekaligus meberikan slip gaji para pekerja.

3. Membayarkan Upah Lembur para pekerja yang bekerja pada hari libur Nasional.

4. Membayarkan Upah para pekerja yang bekerja melebihi ketentuan dalam aturan Perundang Undangan (40 jam/minggu).

5. Memberikan status PKWTT bagi para pekerja dari mulai awal bergabung menjadi pekerja pada RS Camatha Sahidya karena kontrak PKWT telah melanggar aturan dan peraturan Perundang-undangan tentang Ketenaga Kerjaan no 13 tahun 2003.

6. Memulihkan nama baik para pekerja yang telah di PHK secara sepihak (28 orang) karena mendapatkan perlakuan yang semena-mena yaitu:

  a) Memajang foto-foto para pekerja (28 orang) yang telah di PHK sepihak tanpa memikirkan perasaan dan harkat martabat para pekerja dimana foto para pekerja terpampang di Media Online (WA) dan di Pos Security untuk melarang para pekerja melakukan aktifitas pekerjaan nya.

  b) Adanya tindakan dari management mengusir para pekerja dari lingkungan RS Camatha Sahidya melalui petugas security Perusahaan.

Tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Batam, H. M. Rudi, Bidan/Perawat kembali melakukan aksi demo di gedung DPRD Kota Batam.


Alfred

Bidan dan Perawat RS Camatha Sahidya Melakukan Aksi Demo di Kantor Wali Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: 28 orang bidan dan perawat RS Camatha Sahidya  melakukan aksi demo di depan kantor pemerintah Kota Batam. Mereka menuntut, dikarenakan di PHK secara sepihak, Senin (10/2-2020).

Pantauan dilapangan, para bidan dan perawat dalam aksi demo mbawa sebuah 'Keranda' mayat, yang bertuliskan Matinya Keadilan Untuk Pekerja Kesehatan.

Aksi demo tersebut, bidan dan perawat meneteskan air mata mempertanyakan, kenapa mereka di PHJ secara sepihak oleh Managemen Rumah Sakit Camatha Sahidya.

"Kenapa kami pekerja medis dicamppakkan begitu saja, dan di PHK secara sepihak. Dimana keadilan, kami butuh penjelasan bapak Wali Kota Batam," ujar ibu bidan dalam orasinya.

Selain itu, lanjutnya, mereka di PHK dikarenakan, karena menanyakan gajinya. Dimana selama 4 hari tidak dikeluarkan pihak Managemen RS Camatha Sahidya.

"Kami hanya bertanya gaji kami. Kenapa kami langsung di PHK secara sepihak. Kami butuh gaji, untuk kehidupan kami dan kebutuhan anak-anak kami," ujarnya.

"Dimana pak Wali Kota Batam, keluarlah, dan temui kami di luar kantor Bapak ini," ujarnya kembali.

Kemudian, dilanjutkan salah seorang perawat. RS Camatha Sahidya berdiri dari klinik hingga sampai rumah sakit, mereka sudah bekerja.

"Sekarang kami di PHK sepihak, dimana keadilan bagi kami," tuturnya.

Hingga berita ini diunggah, sampai saat ini, Wali Kota Batam belum turun menemui bidan/perawat yang melakukan aksi demo. Para bidan/perawat duduk di panas trik matahari sambil menunggu Wali Kota Batam 'Turun'.


Alfred

Karen Pooroe (Fhoto: Net)

KEPRIAKTUAL.COM: Penyanyi Karen Pooroe atau Karen Idol mengaku punya firasat sebelum putrinya, Zefania Carina meninggal dunia. Dia bilang sempat tiga hari belakangan ini kesulitan tidur.

"Saya tiga hari tidak bisa tidur. Selama tiga bulan saya telepon anak saya saja sudah tidak dikasih. Tapi malam itu saat kejadian, perasaan saya nggak enak saat hujan besar," ujar Karen Idol ditemui di rumah duka RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2020).

Bahkan, pentolan Indonesian Idol ini sempat menghubungi suaminya, Arya Satria Claproth buat bertemu si kecil di waktu kejadian.

"Saya WhatsApp Arya dan bilang, 'Ar perasaan saya tidak enak, aku perlu lihat anak aku. Tolong... kalau kamu punya hati. I really need to see her. Saya nggak bisa kuat terus. Tolong, kamu boleh siksa saya asal jangan batin anak saya' Itu saya hubungin jam 1 malam," tutur Karen Idol dilansir dari Suara.com.

"Karena sudah tiga bulan saya tidak ketemu dan dengar suaranya. Ternyata anak saya sudah tidak ada. Akhirnya tidak ada jawaban," sambungnya lagi.

Dia mengaku baru tahu anaknya meninggal dunia setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian.

"Saya mengetahui kabarnya dari polisi bukan kabar dari keluarga mereka. Makasih dan minta doanya buat Zefania supaya dia berada di tempat yang terbaik, di sisi Tuhan Yesus. Minta doa untuk kami sekeluarga bisa diberikan kekuatan," kata Karen Idol.

Seperti diketahui, Zefania Carina meninggal dunia setelah terjatuh dari apartemen lantai 6, kepunyaan bapaknya, Aria Satria Claproth, di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (7/2/2020).
Karen Idol dan suaminya, Arya Satria, tak tinggal bersama lagi lantaran dalam proses cerai. Sementara si kecil sudah beberapa bulan ini tinggal bersama Arya.

Mereka juga terlibat keributan terkait hak asuh anak. Karen Idol menuding anaknya itu dibawa kabur oleh Arya. Mengaku dipersulit Arya untuk bertemu anak, Karen Idol sempat minta bantuan Komnas Perlindungan Anak.

Red

Efendi Simbolon (Fhoto: Net)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Politisi PDIP Effendi Simbolon menyebut ketidakcukupan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, menurut Effendi, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti dengan sosok yang dapat mendongkrak program pemerintah.

"Semua program beliau (Jokowi) itu bagus tapi tidak didukung anggaran yang cukup. Sektor (keuangan) ini yang jadi faktor utama. Kalau diperlukan ya dicari menteri keuangan yang fresh yang punya nilai jual di pasar. Bukan tak suka tapi buktinya sampai tahun ke-6 ini enggak ada poin yang jadi nilai jual lalu mendongkrak ke programnya Pak Jokowi. BPJS defisit, semua defisit," ujar dia usai menghadiri diskusi publik di Jakarta, Sabtu (8/2).

Effendi menegaskan, poinnya adalah menyukseskan visi, misi dan program yang diusung Jokowi. Tapi faktor utama penghambat saat ini adalah ketidakcukupan anggaran. "Siapa yang mengelola anggaran? Kita perlu maju dengan kecukupan anggaran. Jadi beliau (Jokowi) di satu sisi ingin maju tapi menempatkan orangnya yang gak kapabel," tuturnya, dilansir dari Republika.co.id.

Kondisi itu menurut Effendi seharusnya dikoreksi sebelum masuk ke tahun-tahun berikutnya. Ia mengaku, soal usulan pergantian ini bukan karena tak suka dengan Sri Mulyani. Effendi menilai tak punya persoalan pribadi dengan Menteri Sri Mulyani.

"Sri Mulyani harusnya menurut saya harus diganti biar ada kesegaran pasar. Karena sekarang ini pasar itu landai karena likuiditas. Bukan soal pribadi, tapi buktinya dia gak bisa menghasilkan uang. Kasih (pengganti) yang segar, yang background-nya juga banker agar bisa menstimulus program-program Jokowi," ujar dia.

Kendati demikian Effendi memuji stabilitas politik di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Menurut dia sekarang ini telah tercipta stabilitas politik yang menjadi bagian dari kerja Jokowi yang merajut silaturahmi di antara kekuatan politik yang berkontestasi selama ini. Stabilitas tersebut menjadi modal utama bagi pemerintahan Jokowi sekarang.

Red

Peresmian MTQ Tingkat Desa Sei Buluh.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Camat Ugar, Suzandra S.Stp secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Desa, acara berlangsung tepatnya di depan Masjid Baitul Mubin Rt 01 /Rw 02 Dusun 1, Desa Sei Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten karimun Kamis (6/2/2020).

Kata sambutan Suzandra, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua Desa yang telah melaksanakan kegiatan MTQ/STQ di setiap Desa. Dimana MTQ kali ini, pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa sama-sama menyerukan pentingnya membumikan Al-Qur'an. Sehingga nilai-nilai di dalamnya bisa di pahami dan di maknai dengan baik.

"MTQ tingkat Desa Sei Buluh dalam rangka menyerukan pentingnya membumikan Al-Qran. Karena nilai-nilai dalam Al-Quran bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, dan juga momentum yang tepat dalam mengaumkan kembali nilai-nilai kemanusian serta solidaritas terhadap sesama umat muslim," ujar Suzandra.

Kemudian, Suzandra juga berpesan, di zaman sekarang zamannya semakin canggih serba gatjet. Jangan sampai anak-anak kita lupa membaca Alqur'an.

"Mudah-mudah dengan adanya kegiatan MTQ ini anak-anak kita ini termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan menjadi anak-anak yang Qurani," tuturnya.

Sementara itu kepala Desa Sei Buluh Raji'i mengatakan, bahwa sudah seharusnya pelaksanaan MTQ tingkat Desa Sei Buluh tahun 2020 ini dijadikan momentum seluruh masyarakat Desa.

"Untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam beragama dan tetap menjadikan al quran sebagai Petunjuk utama dlm setiap tindakan dan perbuatan dlm kebidupan sehari hari," kata Raji'i.

Turut hadir dalam acara pembukaan MTQ, Camat Ungar, Sekcam Ungar, Wakapolsek Kundur, Babinsa Ungar, Lurah Ungar, Kepala Puskesmas Ungar, Ketua MUI Ungar, Qua Ungar, Kepala Desa Batulimau.


Ahmad Yahya

pawai Ta’aruf Pelajar.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan peserta kafilah dari kontingen Pelajar mengikuti pawai Ta’aruf dalam rangka memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di tingkat Desa, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

Pelepasan peserta dilepas oleh Kepala Desa Sei Buluh Raji'i dimulai dari SMP 01 Ungar Dusun 2 ke Masjid Baytul Mubin Dusun 1 Sei Buluh, Kamis (6/2/2020).

Kepala Desa Sei Buluh Raji'i mengatakan, pawai ta’aruf merupakan rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Desa 2020.

"Sebelum dimulainya malam puncak  pelaksanaan MTQ Tingkat Desa Sei Buluh. Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Desa merupakan agenda tahunan yang mana tahun ini semakin bertambah jumlah peserta nya," kata Raji'i.

Untuk itu Raji'i berharap pelaksanaan kegiatan MTQ yang akan dibuka malam nanti tanggal 6 sampai8 Maret 2020 dapat berjalan lancar dan sukses sesuai harapan kita semua.

"Kita pelihara kesucian Al-Quran dan mengembangkan syiar Islam. Semoga dapat membawa manfaat dan maslahat dalam upaya mengembangkan nilai-nilai universal keagamaan dalam islam," ujarnya.

“Saya yakin, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat di Desa sungai buluh ini cinta dengan kerukunan umat beragama Semoga kerukunan antar umat beragama di Desa tetap terjaga,” ungkapnya kembali.

Jumlah Peserta MTQ tingkat desa sungai ungar diikuti sebanyak 40 peserta dari golongan Tartil,anak anak dan Remaja

Turut hadir Camat Ungar, Lurah ungar, polsek, Babinsa Ungar, kepala Dusun,RT/Rw serta majlis Ta'lim dan sejumlah tokoh agama Desa Sungai Buluh.



Ahmad Yahya

Cak Ta'in Komari.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta'in Komari mengatakan, pemotongan iuran BPJS pegawai Satgas Kebersihan Kecamatan Sagulung, namun tidak disetorkan selama 4 bulan. Itu adalah suatu tindakan korupsi.

"Gaji kan sudah dipotong, ternyata tidak disetorkan ke kantor BPJS. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat premi tanggungan berobat ketika mengalami sakit dan kecelakaan kerja, itu tindakan korupsi," kata Cak Ta'in Komari, di Batam Center, Rabu (5/2-2020).

Menurut Cak Ta'in, pemotongan gaji namun tidak disetorkan sesuai dengan tujuannya maka itu masuk tindakan pidana. "Karena yang melakukan itu pegawai pemerintahan itu masuk tindakan korupsi," katanya.

Mesti ditelusuri dan diusut tuntas, tambah Cak Ta'in. Ada kemungkinan kasus serupa terjadi di Kecamatan-Jecamatan lainnya.

"Ada indikasi aliran dana ke atasan kalau model begini, sebab pegawai bawahan tidak mungkin berani melakukan jika tidak mendapatkan restu dari pimpinannya, tentu saja kompensasinya ya setoran lah, " paparnya.

Anggaran pengelolaan sampah yang dianggarkan dari APBD Batam itu cukup besar, sementara pungutan retribusi sampah juga jalan terus.

"Ini akan sangat menarik kalau terus dilakukan investigasi kasusnya, ini bisa seperti gunung es, makin ditelusuri kasusnya akan semakin besar. Jadi ini harus dituntaskan," tegas Cak Ta'in


Alfred

Rapat Bupati Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si, memimpin rapat pengembangan diruang rapat Bandar Udara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun, Selasa (5/2-2020).

Pada kesempatan itu, Rafiq menjelaskan, rapat yang di pimpin guna untuk menindak lanjuti kunjungan Menteri Perhubungan RI ke Kabupaten Karimun mengenai penambahan Runway Bandara Raja Haji Abdullah.

"Rapat hari ini terkait pembebasan lahan yang nantinya akan di bebaskan untuk perpanjangan Runway," kata Rafiq.

Kemudian Rafiq mengatakan, rapat persiapan akan di lanjutkan hari Senin dengan hasil tahap penyelesaian pembebasan dan izin-izin yang nantinya akan di butuhkan perizinan.

Untuk hari ini juga akan di lakukan peninjauan lokasi yang akan di bebaskan untuk perpanjangan Runway pada pukul 02.00 siang ini.


Ahmad Yahya