Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga.

BATAM KEPRIAKRUAL.COM: Dua jabatan Kapolres di Kepulauan Riau (Kepri) dimutasi. Mutasi jabatan Kapolres tersebut, Kapolresta Tanjungpinang dan Karimun, Selasa (3/9-2019).

Hal itu berdasarkan Surat TR Kapolri : ST/2316/IX/KEP./2019 dan ST/2317/IX/KEP./2019 tanggal 2 September 2019. Berikut TR Alih Tugas Pejabat Utama Polda Kepri dan Kapolres jajaran Polda Kepri.

AKBP Ucok Lasdin Silalahi, S.I.K, M.H. Kapolres Tanjungpinang Polda Kepri diangkat dalam jabatan Baru sebagai Irbid Itwasda Polda Kepri. Dan jabatan Kapolres Tanjungpinang diisi oleh AKBP H. Muhammad Iqbal, S.H., S.I.K, M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit II Subdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Kemudian, AKBP Hengky Pramudya, S.I.K. Kapolres Karimun Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Pamobvit Polda Bali. Dan jabatan Kapolres Karimun diisi oleh AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bengkayang Polda Kalbar.

Kombes Pol Hari Sindhu Nugroho, S.H. Dirpamobvit Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidkum Polda Riau. Dan jabatan Dir Pamobvit Polda Kepri diisi oleh Kombes Pol Agus Triatmaja, S.H., S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebgai Kabid Humas Polda Jateng.

Kombes Pol Guruh Arif Darmawan, S.I.K., M.H. Dansat Brimob Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Danmen Paspelopor II Korbrimob Polri. Dan jabatan Dansat Brimob Polda Kepri diisi oleh Kombes Pol Christiyanto Goetomo S.I.K., S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Danmen Paspelopor I Korbrimob Polri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan, alih Tugas/Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan rutin dilaksanakan di lingkungan Polri dengan tujuan untuk kebutuhan organisasi, penyegaran dan pembinaan karier Personel Polri.

"Untuk Serah terima para pejabat utama polda kepri dan Kapolres jajaran Polda Kepri waktu dan tanggal pelaksanaan sampai saat ini belum ditentukan," ujar Erlangga dalam rilisnya.


Red

Keluarga Salami Para Jemaah Haji yang Balik dari Tanah Suci.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Jemaah Haji warga masyarakat asal Kecamatan Kundur, pulang dari "Tanah Suci" dan mendapat sambutan keluarga di pelabuhan Tanjungbatu, di iringi dengan duka tangis bahagia dan ucapan syukur.

Pantauan dilapangan, dipelabuhan. Sebanyak 58 orang jemaah Haji asal pulau Kundur, Durai dan Moro yang tergabung di kloter 17 Batam, tiba di pelabuhan Fery Tanjungbatu sekitar pukul 10:05 WIB.

Keluarga pun beramai-ramai menunggu kehadiran jemaah haji yang bertolak dari Batam. Kapal Fery yang mengangkut jemaah haji, kemudian tiba di pelabuhan.

Efendi salah seorang keluarga jemaah haji mengatakan, ia merasa bersukur, karena keluaganya bisa selamat diperjalanan dan sampai ke tanah air. Kemudian bertolak dari Batam ke Karimun, Kecamatan Kundur, dengan menggunakan kapal Fery.

"Ucapan syukur kami ucapkan. Karena keluarga kami yang berangkat ke tanah suci sampai ke tanah air dengan selamat," kata Efendi, Selasa (3/9-2019).

Sebelum balik kerumah masing-masing, dari pelabuhan kapal Fery, para jemaah haji dikumpulkan di Mesjid Nurussalam Tanjungbatu Kota.


Swadi

Presiden Jokowi Terima Pansel Capim KPK. (Fhoto: istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa saat ini eranya adalah era keterbukaan. Karena itu, ia meminta agar masukan-masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan terkait proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dijadikan catatan-catatan.

“Dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel (Panitia Seleksi),” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat menerima Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9) sore.

Pansel KPK yang diterima Presiden Jokowi itu dipimpin langsung oleh Ketuanya Yenti Garnasih, dengan didampingi anggotanya yaitu: Hendardi, Indriyanto Seno Adji, Harkristuti Harkriswono, Hamdi Muluk, Marcus Priyo Gunarto, Al Araf, Diani Sadia Wati, dan Mualimin Abdi.

Kedatangan Pansel Capim KPK itu dimaksudkan untuk melaporkan hasil seleksi yang sudah menyelesaikan tahap akhir, yaitu Seleksi Wawancara dan Uji Publik yang diikuti oleh 20 peserta, dan berakhir Kamis (29/8) lalu.

Tidak Harus Tergesa-Gesa

Saat menerima Pansel Capim KPK itu, Presiden Jokowi menegaskan, tidak harus tergesa-gesa (seleksi Capim KPK, red), karena yang paling penting nanti yang disampaikannya ke DPR RI itu betul-betul nama-nama memang layak untuk dipilih.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras Pansel Capim KPK masa jabatan 2019-2023 dalam melakukan seleksi sejak awal, sampai mungkin sudah tinggal 20 atau 10.

“Ini adalah sebuah proses panjang yang telah dilalui,” ujar Presiden Jokowi.


Sumber: Setkab.go.id

Murni Megawati Sihaloho.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Inilah awal mulanya Murni Megawati Sihaloho (Direktur PT Gracia Mandiri Jaya) bekerjasama dengan Surya Sugiharto (Direktur PT. Perambah Batam Expresco). Murni mengatakan, tahun 2017, dirinya bertemu dengan Jumanto Fransisco S (Direktur PT. Petra Sumara Energy), di Komplek Ruko Aku Tau, Sei Panas dikantor Developer Perumahan Airis.

Dalam pertemuan tersebut, Jumanto Fransisco S menawarkan kerjasama kepadanya, untuk memasarkan perumahannya di daerah kabil “Green Lake Kabil“. Kemudian, Murni menyampaikan ke Jumanto Fransisco S "jelas tidak Ito (Panggilan akrab satu marga), lalu dijawab "Pasti jelaslah ito". Setelah itu, Murni menerima tawaran tersebut, untuk menjadi agen pemasaran perumahan Green Lake Kabil yang total unit rumah sekitar 258 unit.

"Saya di tugaskan untuk menjual dan menerima cicilan uang muka dari konsumen, dan selanjutnya menyerahkan uang muka konsumen ke Jumanto Fransisco S. Setiap bulan uang yang saya terima dari konsumen. Semuanya uang konsumen itu, saya setorkan ke Jumanto Fransisco S, sebesar Rp 1.077.000.000. Dari penjualan rumah, saya hanya menerima komisi penjualan," ujarnya Murni, Senin (2/9-2019).

Kemudian, pada bulan Januari 2018, Murni kembali melakukan pertemuan Jumanto Fransisco S. Dipertemuan tersebut, hadir Surya Sugiharto (Direktur PT. Perambah Batam Expresco). "Pada saat itu saya diberitahu bahwa Surya Sugiharto adalah pemilik lahan untuk perumahan Green Lake Kabil, sedangkan Jumanto Fransisco S sebagai Developer (Pengembang)".

Dalam pertemuan itu, kata Murni, Surya Sugiharto mengatakan, supaya dirinya (Murni) menyerahkan cicilan uang yang diterima dari konsumen kepadanya. Karena menurut Surya Sugiharto, bahwa Developer (Pengembang) adalah dia. Kemudian, hubungan kerjasama dengan Jumanto Fransisco S sudah dihentikan.
"Sebenarnya saat itu saya sudah ragu dengan kerjasama itu. Saya bertanya dalam hati, waduh, jelas gak proyek perumahan ini ya. Akan tetapi karena saya percaya dengan Jumanto Fransisco S karena satu marga dengan saya. Saya pun mau melanjutkan kerjasama itu dengan polosnya. Karena menurut saya, tidak mungkin Jumanto Fransisco S menjerumuskan saya kedalam jurang," kata Murni dengan sedih.

Setelah itu, uang muka konsumen yang diterimanya, disetorkan ke Surya Sugiharto. Dan kemudian Surya Sugiharto menawarkan beberapa perumahan yang lain untuk dipasarkan. Yang lokasinya disebelah perumahan Green Lake Kabil, yaitu perumahan Green Mega Permai, Perumahan Surya Permai, Perumahan Lotus Permai yang total unitnya menjadi  sekitar 538 unit termasuk perumahan Green Lake Kabil.

"Uang muka konsumen saya setorkan kepada Surya Sugiharto dikantor. Kemudian pada bulan Mei 2018, saya bertanya, kapan perumahan Green Lake Kabil di bangun?, karena semua konsumen sudah mendesak dan menuntut agar rumahnya dibangun. Namun Surya Sugiharto menjawab saat itu, dana nya belum cair, jadi belum ada dana untuk membangun"

"Sempat saya berpikir, jadi uang muka konsumen selama ini yang saya setorkan kemana ya. Kemudian Surya Sugiharto membuat Surat pernyataan di bulan Mei 2018 yang menyatakan bahwa Surya Sugiharto akan membangun perumahan pada bulan Juli 2018. Dan saya menunjukkan surat pernyataan itu kepada konsumen," ujar Murni.

Di bulan Juli 2018, lanjutnya, Surya Sugiharto tidak menepati janjinya  untuk membangun perumahan Green Lake Kabil, dan dirinya sempat menawarkan kontraktor untuk membangun perumahan itu. Namun Surya Sugiharto terkesan menghindar, dan tidak pernah lagi datang ke kantor.

"Uang konsumen pun tidak lagi saya setorkan kepada Surya Sugiharto, karena uang konsumen tidak lagi saya terima, karena itikad baiknya tidak ada lagi. Karena itu, saya mengambil upaya hukum, dan melaporkan Surya Sugiharto ke Polresta Barelang. Dimana
saya mulai didesak oleh konsumen, dan diminta uangnya dikembalikan. Padahal uang konsumen udah saya setorkan ke Surya," ungkapnya.



Alfred

Wakapolda Kepri, Brigjend Pol Drs Yan Fitri Halimansyah Salami Sat Brimob BKO Polda Papua.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 252 Personel Sat Brimob Polda Kepri diberangkatkan BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan unjuk rasa serta menjaga situasi dan kondisi Kamtibmas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Apel pemberangkatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Yan Fitri Halimansyah M.H. bertempat di Bandara Hang Nadim pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 23.30 wib, Sabtu (31/8-2019).

Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Kepri menyampaikan, berdasarkan surat perintah dari Kapolri, Polda Kepri memberangkatkan 252 personel Sat Brimob Polda Kepri untuk di BKO ke Polda Papua yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Kepri Kombes Pol Guruh Arif Darmawan, S.IK., M.H. dan pada pukul 01.00 wib dini hari akan langsung berangkat menggunakan maskapai Lion Air.

Wakpolda Kepri juga berharap dan mendoakan semoga personel yang diberangkatan sebanyak 252 orang dalam keadaan sehat saat tiba di daerah penugasan maupun kembali setelah selesai pelaksanaan tugas, juga berharap semoga saudara-saudara kita di Papua dapat membantu menjaga situasi yang aman dan kondusif.

“Mari bersama kita doakan semoga Personel yang berangkat dalam keadaan sehat dan kembali lagi Ke Kepri dalam keadaan sehat dan lengkap, begitu juga dengan saudara-saudara kita di Papua dapat membantu menjaga situasi tetap kondusif tutur Wakapolda Kepri” ungkapnya.

Untuk perlengkapan personel yang dibawa pada BKO Polda Papua adalah perlengkapan perorangan yaitu perlengkapan PHH yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Disamping itu tugas Sat Brimob Polda Kepri yang tergabung dengan Brimob Nusantara tidak hanya menciptakan situasi yang aman dan kondusif disamping itu juga melakukan perbaikan Infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, operasi Kemanusian, operasi sosial dan kesehatan Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan langsung untuk dilakukannya Pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat serta menindak tegas bagi para pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Termasuk juga dengan perbaikan terhadap kerusakan sejumlah Fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa,dengan harapan aktivitas Perekonomian, Pendidikan dan Pelayanan Publik dapat kembali berjalan.

Turut hadir dalam Apel Pemberangkatan Personel Sat Brimob BKO Polda Papua, Pejabat Utama Polda Kepri, Personel Sat Brimob Polda Kepri dan para keluarga yang melepas Pemberangkatan BKO Polda Papua.


Red

BPJS Kesehatan, Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus membengkak selama lima tahun terakhir, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran. Dalam rapat dengan Komisi IX dan Komisi XI di DPR, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan, iuran BPJS Kesehatan naik untuk semua kelas.
Untuk rinciannya, Kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III menjadi Rp 42 ribu dari Rp 30 ribu.

Usulan ini lebih tinggi dibanding dengan usulan yang disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kecuali untuk kelas III, di mana iuran kelas I Rp 120 ribu, kelas II sebesar Rp 75 ribu, sedangkan kelas III Rp 42 ribu.

Kenaikan iuran ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 2016 lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan penyesuaian iuran, yakni kelas I menjadi Rp 80 ribu dari sebelumnya Rp 59.500, kelas II menjadi Rp 51 ribu dari Rp 42.500 dan kelas III jadi Rp 30 ribu dari Rp 25.500.

Salah satu yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, kapan kebijakan ini akan resmi diterapkan. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa kenaikan iuran tersebut akan naik dalam waktu dekat.


Sumber: celebestopnews.com

Konfrence Pers Penangkapan Pengurus Pengiriman PMI

Red/Humas Polda Kepri

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, (Fhoto; Istimewa).

Sumber: Republika.co.id

Konfrence Pers Polda Kepri tentang Pengungkapan Narkotika Sabu 30,8 Kg.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menyampaikan, sebanyak 30.8 Kg Narkotika jenis sabu. Menurutnya, Narkotika jenis sabu jaringan Internasional, diamankan Ditpolairud Polda Kepri, Senin (26/8-2019).

Pengungkapan Narkotika jenis sabu tersebut, dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga dengan didampingi Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Pol Benyamin Sapta S.IK, M.Si dan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Kepri Akbp C.P. Sinaga. S.IK., M.H.

Dalam rilis yang dikirim ke media ini, Kabid Humas Polda Kepri menyampaikan, bahwa Kronologis pengungkapan tindak pidana Narkotika, pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 wib penyidik Ditpolairud Polda Kepri melakukan patroli perairan perbatasan antisipasi masuknya Narkoba ke wilayah Batam.

"Sekira pukul 08.45 wib dijumpai 1 unit Speed Boat dengan membawa penumpang 2 orang dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Speed Boat tersebut berlayar dari OPL (Out Port Limit) tujuan Batam, kemudian dilakukan pemeriksaan barang-barang milik 2 orang Inisial I S dan S Y tersebut ditemukan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna kuning emas merk Guanyinwang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan disimpan didalam 4 buah ember oli," ujarnya.

Kemudian, modus operandi para tersangka I S dan S Y berangkat menuju johor Malaysia menggunakan jalur resmi dan menginap selama 1(satu) hari. Keesokan harinya mereka menemui Inisial A P status DPO dan Inisial P T status DPO warga Malaysia di wilayah pantai sungai Rengit Malaysia yang sudah mempersiapkan kapal speed boat berisi barang berupa 4 (empat) ember oli atau gemuk yang isinya diganti dengan sabu.

"Setelah itu I S dan S Y berangkat menuju salah satu kapal tanker didaerah OPL, cara yang dilakukan merupakan kamuflase dari para pelaku yaitu seolah-olah mereka adalah sebagai salah satu teknisi dikapal tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Erlangga, penyidik Ditpolairud bersama dengan Dit Resnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan kasus berupa control Delivery dan berhasil mengamankan tersangka lain dengan inisial P T alias D yang sedang berada di pantai Bengkong untuk menunggu Narkotika jenis Sabu tersebut datang lalu akan dibawa ke salah satu ruko di wilayah Botania, Nongsa Batam dengan menggunakan Mobil Lancer warna Merah.

Pengembangan berlanjut mengarah ke lokasi tempat penampungan barang tersebut di wilayah Botania dan berhasil mengamankan tersangka Inisial N S yang bekerja sebagai karyawan tokoh milik A P (DPO). Peran N S sendiri adalah penerima barang dan menaruhnya dimobil Innova Hitam. Dan dari keterangan para pelaku mereka telah melakukan pekerjaan pengiriman sabu dari malaysia sebanyak 5 kali, dimulai dari awal tahun 2019. Dengan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000.

"Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 4 (empat) orang, Inisial I S (43 tahun) dan Inisial S Y (34 tahun) yang berperan sebagai pengambil barang dr Malaysia, Inisial P T alias D (30 tahun) berperan sebagai pengambil barang dari I S dan S Y di wilayah Bengkong Batam, Inisial N S (33 tahun); berperan sebagai penerima barang dari saudara P T alias D di Ruko Botania 1 Nongsa," tuturnya.


Barang Bukti adalah 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna kuning emas merk Guanyinwang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 30.837 gram atau 30.8 kg. 4 (empat) buah ember merk Duckhams, 1 (satu) unit pompa air merk shimizu, 2 (dua) Paspor, baju wearpack warna merah dan biru, 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) unit Mobil yaitu Innova hitam dan Lancer merah.

Para pelaku melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.


Red/Humas Polda Kepri

Kuasa Hukum Penggugat Ahkmad Rosano Salami Majelis Hakim Usai Pembacaan Perma No 2 tahun 2019.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Hakim Majelis pengadilan Negeri (PN) Batam, Dwi Nuramanu, Taufik dan Yona Lamerosa, mengalihkan gugatan Fachry Agusta dan Ahkmad Rosano terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, Walikota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke PTUN Tanjungpinang.

Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim di sidang pertama perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dan disaksikan yang disaksikan oleh banyak pengunjung sidang.

Kemudian, dalam sidang gugatan pertama, tergugat satu Presiden RI, DPRD Kota Batam tidak hadir.

Hakim Dwi Nuramanu mengatakan, sesuai pedoman penyelesaian sengketa, gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah. Maka PN Batam akan mengalihkan gugatan penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Sekupang, Kota Batam.

"Majelis PN Batam yang dalam hal ini menyidangkan perkara gugatan melawan hukum. Memerintahkan Panitera pengganti mengirimkan berkas gugatan perkara penggugat ke PTUN Tanjungpinang, untuk disidangkan. Hal itu berdasarkan hasil Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2019 ," kata Dwi Nuramanu.

Diberitakan sebelumnya, Akhmad Rosano melalui kuasa hukumnya Amir Mahmud, S.Ag.. MH., CLA., dan ARIFAWLAN, SH, gugat Presiden RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan no register perkara, No: PN JKT.PST-072019UQP, Kamis (25/7-2019). Gugatan tersebut, menurut Akhmad Rosano adalah perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945, bahwa menentukan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 menentukan "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Contohnya, menurut Rosano, Peraturan Presiden untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tahun 2015 semenjak Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI, tidak pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) disaat mengatakan ingin membubarkan BP Batam.

"Nah, sampe detik ini itu tidak terlaksana. Kemudian masuk lagi ke hal-hal baru, seperti ekonomi semakin merosot, dan rangkap jabatan pun akan diputuskan dalam waktu dekat. Ya kita tidak bisa terima, makanya saya mengajukan gugatan melalui pengacara," kata Rosano di Batam Center, Jumat (26/7-2019).

Kemudian, kata Akhmad Rosano, gugatan yang diajukan ke PN Jakarta Pusat ada 9 materi pokok perkara. Tergugat tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam. "Tergugat tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah. Sehingga di Kota Batam terjadi dualisme kepemimpinan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pihak tergugat (Presiden RI) tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No 53 tahun 1999 tentang pembentukan Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Dan Presiden RI, lalai menjalankan fungsi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Dan tergugat justru mengambil tindakan yang sangat bertentangan yaitu, pada tahun 2000 menerbitkan PERPU No.I tahun 2000 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Tindakan tergugat ini mengakibatkan hilangnya Otorita Batam digantikan BP Batam yang justru menambah tumpang-tindihnya kewenangan di Kota Batam. Sehingga tumpang-tindih kewenangan tersebut, atau lazim disebut berbagai pihak sebagai dualisme kewenangan meniadakan atau setidaknya memperparah ketidakpastian hukum dalam layanan pemerintahan di Kota Batam. Hal ini pun berimplikasi pada penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi untuk dalam akses berusaha berkesempatan mendapatkan kesejahteraan," tuturnya.

Akibat Peraturan Pemerintah tidak diterbitkan, tambah Rosano, ada indikasi kuat untuk meloloskan ex-officio di Kota Batam. "Dan itu kuat dugaan," kata Rosano dan juga Presiden LSM Berlian, mengakhirinya.

Alfred

Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi menanggapi kabar viral soal seorang perempuan yang menukarkan uangnya ke BI lantaran dimakan rayap.

Emas Antam, Fhoto: Istimewa

Keterangan Saksi IP (Komisi Amdal DLH Kota Batam) di PTUN Tanjungpinang.

Boy Zasmita,(Pegawai BP Batam) Saksi yang dihadirkan Tergugat Intervensi dua.

Pelayanan BPJS Kesehatan, Fhoto: Istimewa

Gudang Tempat Kejadian Kebakaran di Bengkong Mas.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kebakaran yang terjadi digudang bengkel mobil, Bengkong Mas. Menurut salah seorang yang bekerja dideretan kejadian kebakaran, api awalnya berasal dari gudang tempat pengepul ban, Rabu (21/8-2019).

"Saya disini juga bekerja bang, namun gudang kami belum dilalap api. Masih empat gudang yang dilalap api, salah satunya gudang bengkel mobil," ujarnya sambil mengangkut barang dari gudangnya.

Pantauan dilokasi, hingga sampai saat ini, api masih belum bisa dipadamkan. Dan masih tetap menyala.

Dan petugas pemadam kebakaran dan polisi tetap berjibaku untuk memadamkan api.

Sementara salah seorang warga yang tinggal didekat tempat kejadian kebakaran, telah mengangkut barang-barangnya. Takut api menyebar ke ruko tempatnya tinggal.

"Takut apinya menyebar ke ruko ini. Terpaksa kami angkut keluar barang-barang. Soalnya, hingga sampai sekarang, api belum juga padam," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, penyebab kebaran belum diketahui. Api tadi berasal dari gudang ban.

"Api berawal dari gudang tempat pengepul ban itu dan terus melalap gudang bengkel mobil. Dan gudang yang terbakar ada empat gudang," tuturnya.

Sampai saat ini, api belum berhasil dipadamkam, dan masih tetap menyala. Namun petugas Damkar tetap berusaha memadamkanya.


Red

Lokasi Kebakaran.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Gudang Bengkong mas, depan Top 100 Bengkong dilalap sijago merah. Hingga sampai saat ini api masih tetap menyala, Rabu (21/8-2019).

Pantauan dilokasi, mobil pemadam kebakaran berusaha/ berjibaku memadamkan api. Dan pengawalan dari pihak kepolisian masih tetap menjaga, dan menginstruksikan kepada warga, supaya tidak mendekati gudang yang terbakar.

"Diminta kepada warga, supaya jangan mendekati tempat kejadian kebakaran. Diharapkan warga yang tidak berkepentingan menjauh, dan tinggalkan lokasi," ujar petugas pemadam kebakaran.

Menurut warga, gudang yang terbakar adalah bengkel cat mobil. "Yang terbakar bengkel cat mobil," ujar salah seorang warga yang menyaksikan kebakaran.

Hingga sampai saat ini, warga tetap menyaksikan kejadian kebakaran. Dan belum mengetahui akibat terjadinya kebakaran.


Red

Aksi Demo Buruh SPMI di Kantor Walikota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Selain organisasi buruh Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, menolak revisi PP UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) kembali melakukan aksi demo di kantor Walikota Batam, Rabu (21/8-2019).

Aksi demo buruh tersebut, mendapat pengawala dari kepolisian Polsek Batamkota, Polresta barelang dan Polda Kepri.

Dalam orator yang disampaikan buruh, mereka meminta ke Walikota Batam, untuk meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat, yaitu menolak revisi PP UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Hidup buruh, kami minta Walikota Batam menyampaikan ke pusat. Agar tidak merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003, sebab jika direvisi, kami buruh di Batam akan dirugikan," kata para buruh.

Kemudian, para buruh menilai, bahwa dalam draf revisi UU tersebut, dianggap akan merugikan buruh di kemudian hari. Karena beberapa pasal yang ditolak dalam revisi itu diantaranya terkait pasal pengurangan pesangon untuk masa kerja 9 tahun. Sehingga akan membuat perusahaan PHK besar-besaran.

Setelah itu, pasal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Awalnya untuk status kontrak pekerja ditetapkan 3 tahun, diubah sampai 5 tahun. Berlakukan aturan outsourcing bisa untuk posisi leader dan supervisor.

Tak lama melakukan orasi, Walikota Batam, Muhammad Rudi turun menemui para buruh.

"Barusan saya sudah menerima perwakilan buruh bapak Syaiful. Yang disampaikan sama. Besok tututan saudara akan saya kirim langsung ke Bapak Presiden," ujar Rudi.

Lebih lanjut lagi kata Rudi, untuk saat ini pihaknya juga terus berupaya agar industri di Batam bertambah.

Selain itu kata Rudi, untuk menambah industri di Kota Batam, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak BP Batam agar para investor dapat dipermudah.


Red