 |
| Menteri Keuangan, Sri Mulyani, (Fhoto; Istimewa). |
JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani
menuturkan, pihaknya masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemindahan ibu kota. Sri Mulyani mengaku masih mempelajari master plan atau
rencana induk yang dikembanghkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dari rencana induk tersebut, Sri menambahkan, Kemenkeu baru
dapat melihat seberapa besar kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di
lokasi ibu kota baru. Kegiatan ini direncanakan dimulai pada tahun depan.
"Gimana status asetnya dan layout kebutuhan capital spending,"
tuturnya ketika ditemui di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Selasa (27/8).
Di sisi lain, Sri mengatakan, Kemenkeu juga harus memikirkan
seluruh aset negara yang berada di ibu kota sekarang, DKI Jakarta. Hal ini akan
berpengaruh pada tahapan inventarisasi dan proses pelaksanaan proyek pemindahan
ibu kota itu sendiri. Apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
Sri memastikan, Kemenkeu bersama kementerian terkait lainnya
akan melakukan kajian berbagai poin tersebut secara matang. Aspek ini juga yang
akan menjadi dasar penentuan skenario pembiayaan pemindahan ibu kota.
"Kita harapkan, dampaknya bisa seminimal mungkin untuk
generasi yang akan datang," ujarnya.
Sri menjelaskan, sejumlah kementerian sudah menyusun
anggaran untuk mendukung proses pemindahan ibu kota. Misalnya, Kementerian PUPR
dan Kementerian Perhubungan. Hanya saja, jumlahnya tidak signifikan mengingat
mereka baru menentukannya dalam bentuk kajian awal dari infrastruktur yang akan
dibangun.
Sri juga menunggu rencana induk pembangunan ibu kota baru
ini dikomunikasikan lintas kementerian dan lembaga sekaligus pembuatan landasan
hukum dalam bentuk undang-undang. "Nanti kita lihat secara bersama,"
tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan
rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara
dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya di
Istana Negara, jakarta, Senin (26/8).
Ada beberapa alasan Kaltim dipilih sebagai lokasi ibu kota
baru. Di antaranya, daerah tersebut memiliki risiko bencana yang minim, seperti
gempa bumi, kebakaran hutan dan tanah longsor. Selain itu, lokasi dua kabupaten
tersebut terbilang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia.
Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya sekitar
Rp 466 triliun dengan porsi dari APBN hanya 19 persen. SIsanya, dana akan
didapatkan dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan jenis
pembiayaan lain seperti investasi langsung swasta maupun BUMN.
Sumber: Republika.co.id
Posting Komentar