Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama Tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nizar Ali, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, Asops Kapolri, dan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

“Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja” ujar Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/02/2021).

Adapun cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, yakni 12 Maret: Cuti Bersama dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad saw., 17, 18, 19 Mei: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 27 Desember: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2021.

Sementara cuti bersama yang tetap yakni pada  12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal, agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat.

“Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya,” imbuh Muhadjir.

Lebih lanjut Menko PMK menjelaskan beberapa alasan pengurangan libur, yakni kurva peningkatan COVID-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan. Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan.

“Oleh karena itu, Pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat,” tuturnya.

Pemerintah juga tetap mengimbau agar masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19.

“Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama dipotong 5 hari dari 7 hari yang ada,” pungkas Menko PMK.

(HUMAS KEMENKO PMK)

Barang Ilegal yang Diamankan dari Kapal Kandas Diperairan Nongsa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai Batam kembali berhasil meggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal. Tidak tanggung tanggung, 5,9 juta batang rokok serta 1.020 botol minuman alkohol yang menjadi barang bukti penegahan dari Kapal Motor (KM) Budi, Sabtu (20/2/21) kemarin.

"Nilai barang diperkirakan Rp10.046.310.000", pungkas Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Susila Brata, Senin (22/2/21) sore.

Penangkapan ini sambung Susila Brata, berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada kapal mencurigakan bernama KM. Budi yang mengarah ke perairan Sengkuang, Batam. 

“Informasi tersebut kami dapatkan pada pukul 02.00 WIB, kemudian pada pukul 03.00 WIB Satuan Tugas (Satgas) Patroli BC 7004 langsung melakukan pengejaran dan memberikan peringatan terhadap target  (KM. Budi) untuk memberhentikan kapalnya,” ungkap Susila.

Proses penegahan berjalan cukup lama, kendati mendapatkan peringatan, KM. Budi tetap melaju dan akhirnya mengandaskan diri di sekitar perairan Pulau Putri, Kec. Nongsa, Batam.

“Satgas Patroli BC 7004 menghubungi satgas kapal speed patroli lainnya, BC 15026, BC 15027, BC 15028, BC 1512 dan BC 20010 (Satgas Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau) serta dibantu Satgas DitPolairud Polda Kepri guna membackup proses pemeriksaan KM. Budi,” jelas Susila.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Budi, ditemukan sejumlah karton yang diduga berisi rokok dan minuman alkohol namun tidak satupun ditemukan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal tersebut.

“Satgas gabungan berhasil mengamankan muatan tersebut beserta satu orang ABK KM. Budi yang diduga melompat ke laut pada saat mengkandaskan kapal tersebut,” tambah Susila. Satgas selanjutnya menginterogasi terhadap satu ABK KM. Budi, dan diketahui bahwa ABK KM. Budi berjumlah delapan orang, mengetahui hal tersebut Satgas langsung melakukan pencarian ABK yang melompat ke laut di perairan pantai tersebut (SAR).

Tangkapan rokok ilegal diketahui sebanyak 454 karton dengan berbagai merek seperti Maximm, Rave Menthol, Rave Flavour, Double Happiness, Manchester Menthol, dan Manchester Blue Saphire, sedangkan minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai, diketahui berjumlah 85 karton terdiri dari Red Label ukuran 1 liter dan Red Label ukuran 700 mililiter.

“Untuk estimasi nilai barang diperkirakan Rp10 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar,” pungkas Susila.

Terhadap pelaku dijerat Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dijerat Pasal 50, pasal 54, dan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 

Red/Humas bc

Foto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Polemik tentang teori Bumi datar kembali muncul di media sosial. Kali ini, sejumlah pengguna TikTok dibuat berdebat dengan teori tersebut.

Salah satu akun yang aktif menggaungkan soal Bumi datar adalah @honeyquu. Akun itu tampak mengunggah puluhan konten yang isinya tentang berbagai penjelasan bahwa Bumi tidak bulat, melainkan datar.

Akun @honeyquu tercatat diikuti oleh 13.500 lebih pengguna TikTok. Seluruh konten yang terkait dengan teori bahwa Bumi berbentuk datar telah disukai lebih dari 186 ribu. Akun itu pun terlihat mengikuti 302 pengguna TikTok yang lain.

Salah satu konten yang cukup menyita perhatian adalah tentang video berisi percobaan sederhana mengapa objek di kejauah tidak terlihat jika Bumi datar. Tampak pada video itu, seseorang menggunakan kaca pembesar mendorong sebuah objek di sebuah meja yang datar menjauh dari pandangan kaca pembesar hingga tidak terlihat.

Tampak video itu telah disukai lebih dari 10 ribu pengguna dan dikomentari hingga lebih dari 4.500 kali.

@honeyquu

logika apalagi yg kau dustakan 😏 #flatearth #FYP #fypシ #indonesia #malaysia

♬ Unstoppable - Sia

Salah satu akun yang berkomentar terhadap unggahan itu adalah @zerii777. Dia mengaku mendukung bahwa Bumi datar. Selama ini, dia menilai pembuktian itu belum didukung oleh media dan fasilitas yang memadai.

"Saya dukung, flat earth is REAL.... kita hanya kurang media yang mendukung dan alat untuk membuktikannya.," kata @zerii777.

Sedangkan @riqzaahmad sebaliknya. Dia menilai cara pembuktian dengan kaca pembesar yang berbentuk cembung tidak tepat. Dia pun menantang @honeyquu menggunakan cermin datar.

"Lah elu pakai cermin cembung.. berarti ada efek melengkung dr kaca pembesarnya. coba cermin datar," kata @riqzaahmad.

Sedangkan @shjwwjsh berkelakar Indonesia tidak maju karena masih ada yang memperdebatkan Bumi bulat atau datar.

"Pantes indo gak maju maju bentuk bumi aja masih mau di permasalahkan," kata @shjwwjsh.

Adapaun @ezayoef menyatakan bahwa keyakinan bahwa Bumi datar adalah bukti bahwa seseorang harus sekolah dengan benar.

"ini lho kenapa musti sekolah yg bener cuy," ujar @ezayoef.

Sedangkan akun @JeanFuckingMartin meminta pendukung teori bahwa Bumi datar untuk menunjukkan peta asli Bumi datar. Selain itu, dia meminta adakah peneliti yang sudah ke luar angkasa untuk membuktikan Bumi datar.

@jeanmitchellmartin

#stitch with @vanza_maylonda Apa iya negara maju nerbangin satelit cuma mau buktiin bumi bulat? #fyp #bumidatar #flatearth #flatearther #fypgakni

♬ original sound - JeanFuckingMartin

Sedangkan @tiktokwillykun juga menegaska bahwa Bumi bulat. Dia mengunggah konten yang isinya menjelaskan berbagai bukti bahwa Bumi bulat, bukan datar. Misalnya, foto Bumi yang diunggah oleh NASA.

@tiktokwillykun

Bumi Bulat #fyp #foryoupage #foryou #samasamabelajar #samasamadirumah #berbagiilmu #bumi #bumidatar #horortiktok #hororindonesia #teorikonspirasi

♬ Space - Dmajormusic

Perdebatan mengenai bentuk bumi masih ramai dibicarakan. Bumi bulat diawali filsuf Yunani kuno, Phytagoras memberikan konsep bumi berbentuk bola pada awal tahun 500 sebelum masehi.

Kemudian muncul Aristoteles yang menguatkan argumen Bumi berbentuk bulat. Dalam beberapa misi luar angkasa dilakukan NASA di luar angkasa juga memperlihatkan wujud Bumi bulat, sehingga teori Bumi datar pun belum bisa mematahkan teori sebelumnya.

(CNN Indonesia/jps/mik)

Foto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana Tugas (Plt.) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap pemerintahan Presiden Joko Widodo masih utang uang penghargaan Pemilu 2014 untuk para komisioner. Baik komisioner KPU tingkat pusat mau pun daerah.

Uang penghargaan itu, kata Ilham, seharusnya diterima seluruh komisioner KPU di Indonesia usai gelaran pemilu. Namun, meski Pemilu 2019 sudah selesai digelar, uang penghargaan untuk 2014 belum juga cair.

"Uang penghargaan ini seharusnya diberikan setelah penyelenggaraan pemilu 2014," kata Ilham lewat keterangan tertulis, Senin (22/2).

Ilham tak menyebut nominal uang penghargaan yang harusnya diterima oleh komisioner KPU. Namun, besaran uang penghargaan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tidak berubah.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menyebut uang penghargaan Pemilu 2009 untuk Ketua KPU RI sebesar Rp51.750.000. Lalu nominal uang penghargaan untuk Anggota KPU RI Rp45 juta.

Kemudian, uang penghargaan Rp21,6 juta diberikan kepada Ketua KPU Provinsi. Masing-masing Anggota KPU Provinsi menerima Rp10,8 juta. Di tingkat kabupaten/kota, nominal yang diterima mencapai Rp14,5 juta untuk ketua dam Rp10,8 juta untuk anggota.

Ilham menyampaikan para Komisioner KPU RI periode 2012-2017 telah memperjuangkan uang tersebut. Komisioner periode ini juga telah mengupayakan agar pemerintah melunasi utang tersebut.

"Dari awal bertugas sudah mengusulkan pembahasan dan proses usulan pembayaran dan hingga saat ini masih belum juga terealisir," ucap Ilham.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah segera membayarkan uang tersebut karena negara telah berhutang jasa kepada seluruh anggota KPU yang telah menyukseskan proses pergantian kepemimpinan nasional dan daerah selama ini.

"Saya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti kepada Ketua dan Anggota KPU Pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia periode 2012-2017," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/2).

Luqman berkata bahwa temuan ini memprihatinkan dan menyedihkan karena pemerintah pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti seluruh anggota KPU selama empat tahun.

Ia pun meminta agar pemerintah tidak menggunakan ketiadaan anggaran sebagai alasan tak kunjung membayarkan uang purnabakti anggota KPU tersebut.

"Sudah terlalu lama ini, semoga bukan karena pemerintah lupa. Jangan juga beralasan negara tidak punya anggaran," katanya.

"Saya minta Plt. Ketua KPU, Menpan RB, Menkeu, dan Mensesneg segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purna bakti ini segera dibayarkan," imbuh Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sumber: CNN Indonesia

Foto; Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Penjabat Gubernur Provinsi Kepri Drs H Suhajar Diantoro akhirnya melakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpin Daerah Forkopimda Provinsi Kepri, Jum'at (19/2).

Dalam pertemuan pertama sebagai Pj Gubernur Provinsi Kepri tersebut, Suhajar mengatakan ada beberapa tugas yang menjadi fokusnya sebagai Pj Gubernur Kepri.

"Yang pertama tugas utama saya adalah fokus untuk mengawal tahapan akhir proses pilkada Kepri saat ini dan kedua fokus pada penanganan Covid-19," ujar Suhajar di Gedung Daerah, Jum'at (19/2).

Suhajar mengatakan melalui rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Kepri ini, ia berharap mendapatkan dukungan semua pihak untuk dapat menyelesaikan tugasnya tersebut.

"Khususnya agar tahapan terakhir pilkada ini selesai sampai nantinya dilantiknya Bupati,Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri," kata Suhajar.

Redaksi/Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa

JAKARTA KERPIAKTUAL.COM: Personel TNI-Polri telah dikerahkan ke setiap titik-titik wilayah yang mengalami kebanjiran dalam dua hari belakangan ini. Mereka ditugaskan untuk membantu para warga yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. 

"Pastinya ribuan personel TNI-Polri sudah dikerahkan untuk membantu para warga yang mengalami kebanjiran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (21/2/2021).

Menurut Argo, personel TNI-Polri itu melakukan perbantuan evakuasi warga, membuat posko dan dapur darurat, sekaligus melakukan pengawasan penerapan standar protokol kesehatan di kala banjir menerjang.

Argo menekankan, dikerahkannya personel TNI-Polri untuk membantu warga merupakan wujud implementasi bahwa Negara hadir di saat warganya membutuhkan bantuan.

"Personel TNI-Polri merupakan cerminan dari hadirnya Negara dalam membantu para warga yang menjadi korban banjir," ujar Argo.

Personel TNI-Polri diketahui langsung turun membantu warga yang kebanjiran disejumlah titik. Salah satunya di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Mereka mengerahkan perahu karet, membuat posko darurat dan membantu evaluasi warga yang mengungsi.

Sementara itu, polisi juga melakukan evakuasi dan bantuan ke wilayah Kabupaten Bekasi yang terdampak tanggul Sungai Citarum yang jebol. Diantaranya, Kampung Babakan Banten, Desa Sumber Urip, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. 

Adapun yang terdampak banjir  Desa Karang Segar dan Desa Karang Harja. Total Kepala Keluarga (KK) yang terdampak 6.000 dengan ketinggian air 1.5 meter.

Lalu, Kampung Biyombong di Desa Pantai bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Yang terdampak banjir  Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Jaya Sakti, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar. 

Jumlah keseluruhan kepala keluarga yang terdampak 5.094 dengan ketinggian air 1.5 meter.

Selain itu, karena banjir terjadi di tengah Pandemi virus corona, tim pemulasaran jenazah Covid-19 juga tetap bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal. 

Walaupun di tengah bencana, tim menerjang air banjir menggunakan perahu karet, meyusuri gang sempit untuk pemulasaraan jenazah korban virus Corona.

Redaksi/Diskominfo Kepri

Peti Kemas di Dekat Pemukiman Warga.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aktifitas bongkar muat ribuan Peti kemas (Kontainer) milik PT Laut Emas yang berada dikawasan industri Union, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam  resahkan warga Bengkong Polisi dan warga Bengkong Kartini, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (20/2/2021).

Pasalnya, keberadaan depo muat peti kemas yang tak jauh dari pemukiman warga setempat itu, nyaris 24 jam menimbulkan kebisingan kuat yang menganggu kenyamanan lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

Salah seorang warga RT 003/RW 011 Bengkong Polisi, Widodo mengatakan bahwa keberadaan depo petikemas yang persis diseberang belakang rumahnya itu sudah ada sekitar 3 tahunan melakukan bongkar muat.

"Jadi jujur saja, bisingnya itu sangat luar biasa, sesekali terdengar seperti suara Bom yang meledak tepat dibelakang rumah. Artinya kebisingan ini sangat mengganggu istirahat keluarga saya khususnya," kata Widodo.

"Belum lagi dimalam hari saat mereka lembur sampai pukul 01.00 Wib dini hari, asli sama sekali kita tidak bisa tidur. ini cerita fakta apa adanya, bukan mengada-ada. Ya mohonlah kepada pihak-pihak terkait agar datang mensurvei lokasi ini apakah keberadaan depo peti kemas ini layak dekat ke pemukiman warga," pinta Widodo.

Sesekali keluarga Widodo hanya bisa mencuri waktu tidur disaat pekerja bongkar muat Kontainer itu tengah istirahat jam makan siang dan Magrib. Itupun tidak lebih dari satu jam. lalu disaat keluarganya sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh suara dentuman keras.

"Siapa yang tidak kaget pak, tiba-tiba kita mendengar suara dentuman seperti bom meledak. Itu kondisi kita masih sehat. Apalagi saat kondisi kita sedang sakit yang layaknya membutuhkan istirahat total, apakah tidak terganggu?. Kalau mengidap penyakit jantung, artinya tinggal menunggu ajalnya saja," kesal Widodo.

Widodo menjelaskan, meskipun status tempat tinggalnya itu masih terbilang rumah liar (Ruli), tapi kita punya hak untuk hidup yang tenang. Sebab, sebelum depo peti kemas itu ada, 17 tahun sebelum itu, kita sudah lebih dahulu bermukim disini.

Parahnya lagi kata Widodo, ternyata bukan hanya kebisingan saja yang dirasakan, tapi getaran juga dirasakan keluarganya hingga mengakibatkan tembok rumahnya retak dari bawah hingga atas yang nyaris terbelah dua.

‘’Selain bising, getaran kuat juga kita rasakan. Akibatnya, tembok rumah saya retak belah dua. Kalau sudah terjadi seperi ini, lalu siapa yang bertanggungjawab. Lama kelamaan rumah saya ini akan roboh akibat daripada dampak pekerjaan bongkar muat Kontainer itu’’ kata Widodo sembari menunjukkan dinding temboknya itu.

Ditempat yang sama, Mariska juga mengeluhkan keberadaan depo petikemas yang juga tak jau dari tempat tinggalnya. ‘’hari-hari dirina juga mendengarkan suara kebisingan yang berasal dari bongkar muat ribuan kontainer itu. 

‘’Hari-hari warga sini mendengar kebisingan. Bahkan kita sudah sudah mulai terbiasa dengan adanya suara bising dan getaran itu. Namun jika saat kita sedang sakit, disitu kita pastinya sangat terganggu. Tapi apa boleh buat. Kita hanya bisa pasrah saja. Tuhan itu maha adil," kata wanita paruh baya itu.

Terpisah, sebelumnya Bernauli, warga Bengkong Polisi pernah mengatakan bahwa semenjak kehadiran perusahaan tersebut dinding tempat ia tinggal menjadi retak dan sempat terjadi longsor kecil.

"Suara keributan aktivitasnya itu sampai membuat retak dinding, terkadang getaran nya sampai terasa," ucapnya.

Permasalahan yang terjadi antara warga dan perusahaan pemilik depo peti kemas tersebut sudah terjadi sejak 2018, hanya saja pemerintah tidak pernah merespon keluhan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Kawasan industry Union Batu Ampar belum dapat dikonfirmasi guna dimintai keterangan dan mempertanyakan persoalan izin yang dikantongi pihaknya terkait keberadaan depo peti kemas (Kontainer) yang persis  bersebelahan dengan pemukiman warga Bengkong Polisi dan warga Bengkong Kartini.

Raden

Filemon Tambunan, SM,

Hiruk-Pikuk Pesta Demokrasi Pilkada Kepri telah usai dan telah memilih Nahkoda yang baru untuk Kepulauan Riau beberapa tahun kedepan. Semuanya tentu penuh cerita, menguras tenaga, emosi dan waktu yang cukup banyak. Pilkada kali ini juga sedikit berbeda nuansanya karena terlaksana ditengah Pandemi yang masih merebak dimana-mana. 

KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 19 Desember 2020 kemarin. Namun, sebagai wujud berdemokrasi dinegara ini, pelantikan masih harus diundur karena masih ada pihak yang melayangkan gugatan atas hasil tersebut. Hingga saat ini, akhirnya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ansar-Marlin tetap dinyatakan sebagai pemenang pesta demokrasi di Kepulauan Riau usai MK menolak permohonan gugatan dari paslon nomor urut 2 INSANI. KPU langsung segera tancap gas untuk membahas persiapan pelantikan bersama pihak-pihak terkait.

Proses yang begitu alot, tentu menarik perhatian dari banyak pihak. Salah satunya termasuk dan pastinya tentu kalangan milenial saat ini. Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ansar-Marlin, ada beberapa hal yang tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Milenial yang notabenenya saat ini kebanyakan adalah pemuda sadar akan menjalankan fungsinya sebagai control social ditengah masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan hingga pada saat proses dan pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nanti ialah :

1. Persiapan dan Pelaksanaan dan Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti hendaknya dirayakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Pandemi saat ini. Berdasarkan dari laman https://corona.kepriprov.go.id/data per 21 Februari bahwa konfirmasi kasus COVID-19 berada diangka 8.513. Ini tentu menjadi tanggungjawab bersama untuk menurunkan angka ini. Perayaan pelantikan yang harapannya dilaksanakan dengan tidak berlebihan yang bisa menyebabkan kerumunan orang banyak nantinya.

2. Pelaksanaan dan Euforia kemenangan pasca pelantikan nanti hendaknya dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemimpin terpilih harus bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya dalam melaksanakan setiap aturan yang telah dibuat.

3. Pasca Pelantikan dalam perayaan kemenangan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, hendaknya perayaannya didasarkan atas prinsip kekeluargaan dan budaya lokal setempat. Sehingga tercipta nuansa lokal yang menyentuh sebagai bentuk perwujudan pepatah 'dimana kaki berpijak, disitu langit dijunjung'.

Itu beberapa poin yang menjadi pandangan sebagai kaum milenial kepada pihak-pihak terkait dalam persiapan dan proses serta pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Semua juga tentu mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah nanti asalkan rakyat menghendakinya. Mari kita kawal bersama proses pelantikan ini hingga kepada gubernur dan wakil gubernur nanti dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakannya. 

Filemon Tambunan, SM, Sekretaris Cabang GMKI Tanjungpinang-Bintan

Pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau dilokasi PT. GTI

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aktifitas kegiatan pemotongan kapal terus berlangsung, dan tidak ada penghentian  dari pihak terkait, terkhususnya dari KSOP Batam. Padahal, menurut informasi yang dapat dipercaya media ini, penghentian pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau dilokasi PT. GTI sudah dihentikan oleh pihak KSOP Batam.

"Penghentian pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau sudah dilakukan, dan suratnya dikeluarkan oleh Kabid Gakum atas perintah Kepala KSOP," ujar sumber dari KSOP yang tidak mau disebutkan namanya, beberapa hari lalu kepada awak media. 

Terkait informasi tersebut, bahwa adanya penghentian pemotongan kapala kargo Acacia Nassau. Kasi Tertib Berlayar KSOP Batam, Capt. Tohara saat dikonfirmasi usai Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPRD Kota Batam. Ia mengatakan, tanya aja langsung ke kuasa hukumnya, Sinaga.

"Tanya sama Sinaga aja," ujarnya sambil keluar dari ruang RDP Komisi III DPRD Batam, Kamis (19/2-2021) kemarin.

Mengetahui informasi tersebut, Ferdian, dari DPD Persatuan Anak Tempatan (Pesat) Kota Batam menampik issu itu. Ia mengatakan, bahwa pemotongan kapal kargo Acacia Nassau di perairan laut Tanjung Uncang, di lokasi perusahaan GTI tetap berjalan. Tidak ada berhenti. 

"Mana ada penghentian pemotongan kapal kargo Acacia Nassau. Sampai detik ini, pihak perusahaan GTI masih tetap melakukan pekerjaan pemotongan kapal," ujarnya didampingi pengurus PESAT Kota Batam.

Alfred

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. 

“LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Calon PMI dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat meninjau LTSA di Komplek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/02/2021). 

Ida menjelaskan, LTSA pelayanan dan pelindungan MPI terdiri dari tujuh desk utama yaitu desk ketenagakerjaan, desk dukcapil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI. Selain tujuh desk utama tersebut terdapat juga satu desk tambahan yaitu desk perbankan. Sebagai salah satu daerah yang penduduknya banyak bekerja sebagai pekerja migran atau daerah kantong PMI, lanjut Menaker, Kemnaker telah membangun enam LTSA di Provinsi NTB. 

Selain Lombok Tengah, juga telah dibangun LTSA di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan tingkat Provinsi NTB. “LTSA Lombok Tengah ini salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019, ini layanannya semuanya sudah terkoneksi sampai cetak paspor pun tersedia di sini,” terangnya. 

Ida menambahkan, LTSA adalah upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi. Ia berharap layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

“Saya kira komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Desa,” ujarnya, 

Lebih jauh Ida berharap, kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA dapat mengurangi pekerja migran unprosedural, serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calo penempatan pekerja migran. 

“Kita berharap masyarakat jangan memilih cara yang instan, pakailah cara sesuai prosedur, karena pemerintah hadir untuk mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)