Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM
: Komisi Pemilihan Umum KPU Kepri mengatakan bakal segera menetapkan rapat pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri terpilih pada Minggu(21/2).

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kepri Sriwati di Tanjungpinang, Jum'at (19/2).

"Dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur Terpilih Kepri Tahun 2020, KPU Provinsi Kepri menetapkan rapat pleno pada Minggu (21/2) mendatang," ujar Sriwati.

Dikatakan Sriwati, pelaksanaan rapat pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri ini , KPU Kepri menyediakan Zoom meeting.

"Hal ini untuk menghindari kerumunan saat pandemi Covid-19," ungkap Sriwati.

Redaksi/Diskominfo Kepri


Foto; Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Penjabat Gubernur Provinsi Kepri Drs H Suhajar Diantoro akhirnya melakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpin Daerah Forkopimda Provinsi Kepri, Jum'at (19/2).

Dalam pertemuan pertama sebagai Pj Gubernur Provinsi Kepri tersebut, Suhajar mengatakan ada beberapa tugas yang menjadi fokusnya sebagai Pj Gubernur Kepri.

"Yang pertama tugas utama saya adalah fokus untuk mengawal tahapan akhir proses pilkada Kepri saat ini dan kedua fokus pada penanganan Covid-19," ujar Suhajar di Gedung Daerah, Jum'at (19/2).

Suhajar mengatakan melalui rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Kepri ini, ia berharap mendapatkan dukungan semua pihak untuk dapat menyelesaikan tugasnya tersebut.

"Khususnya agar tahapan terakhir pilkada ini selesai sampai nantinya dilantiknya Bupati,Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri," kata Suhajar.

Redaksi/Diskominfo Kepri



Foto: Istimewa

JAKARTA KERPIAKTUAL.COM
: Personel TNI-Polri telah dikerahkan ke setiap titik-titik wilayah yang mengalami kebanjiran dalam dua hari belakangan ini. Mereka ditugaskan untuk membantu para warga yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. 

"Pastinya ribuan personel TNI-Polri sudah dikerahkan untuk membantu para warga yang mengalami kebanjiran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (21/2/2021).

Menurut Argo, personel TNI-Polri itu melakukan perbantuan evakuasi warga, membuat posko dan dapur darurat, sekaligus melakukan pengawasan penerapan standar protokol kesehatan di kala banjir menerjang.

Argo menekankan, dikerahkannya personel TNI-Polri untuk membantu warga merupakan wujud implementasi bahwa Negara hadir di saat warganya membutuhkan bantuan.

"Personel TNI-Polri merupakan cerminan dari hadirnya Negara dalam membantu para warga yang menjadi korban banjir," ujar Argo.

Personel TNI-Polri diketahui langsung turun membantu warga yang kebanjiran disejumlah titik. Salah satunya di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Mereka mengerahkan perahu karet, membuat posko darurat dan membantu evaluasi warga yang mengungsi.

Sementara itu, polisi juga melakukan evakuasi dan bantuan ke wilayah Kabupaten Bekasi yang terdampak tanggul Sungai Citarum yang jebol. Diantaranya, Kampung Babakan Banten, Desa Sumber Urip, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. 

Adapun yang terdampak banjir  Desa Karang Segar dan Desa Karang Harja. Total Kepala Keluarga (KK) yang terdampak 6.000 dengan ketinggian air 1.5 meter.

Lalu, Kampung Biyombong di Desa Pantai bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Yang terdampak banjir  Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Jaya Sakti, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar. 

Jumlah keseluruhan kepala keluarga yang terdampak 5.094 dengan ketinggian air 1.5 meter.

Selain itu, karena banjir terjadi di tengah Pandemi virus corona, tim pemulasaran jenazah Covid-19 juga tetap bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal. 

Walaupun di tengah bencana, tim menerjang air banjir menggunakan perahu karet, meyusuri gang sempit untuk pemulasaraan jenazah korban virus Corona.

Redaksi/Diskominfo Kepri



Lokasi  Penambangan Pasir di Lahan PT Dwi Karya Usaha.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kegiatan tambang pencucian pasir di Batu Besar, Nongsa, dinilai menghambat para investor untuk berinvestasi. Seperti yang dialami PT Dwi Karya Usaha, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Hal ini diungkap oleh Tino salah seorang pengawas lahan perusahaan itu. Pria paruh baya ini menerangkan, lokasi aktifitas penambangan pasir itu merupakan lahan PT Dwi Karya Usaha.

"Sebelum nya kami sudah memasang 7 titik patok perusahaan di lokasi ini, namun para penambang pasir itu berkeras untuk masuk ke dalam area milik perusahaan kami. Akibat kegiatan penambangan ini, sekarang kami terhalang untuk melakukan pembangunan," terang Tino, Sabtu (20/2/21) sore.

Lebih lanjut Tino menjelaskan, sebulan yang lalu PT Dwi Karya Usaha pernah memasang pagar pembatas perusahaan namun terkendala oleh seorang oknum berinisial BS.

"Kami pernah mencoba memasang pagar untuk mengamankan area lahan perusahaan, namun seorang pria berinisial BS melarang. Dia mengaku lahan ini merupakan miliknya, serta berada di wilayah kampung tua. Jadi kalau mau bangun pagar harus ada hak-hak yang harus dituntaskan dulu", cetus Tino.

Sementara itu, PT Dwi Karya Usaha sendiri diketahui sudah mendapatkan pengalokasian lahan (PL) yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Nomor PL: 220050993.

Penolakan BS atas pemasangan pagar oleh perusahaan pengembang ini sudah pasti tentu dapat menghambat iklim investasi di Kota Batam.

Diketahui, semenjak tahun 2021 ini sudah ada dua kali penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap aktivitas tersebut.

Pada tanggal (4/2/2021) lalu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang juga melakukan penggerebekan terhadap lokasi tambang pasir ilegal di Kampung Tengah, Batubesar, Nongsa, tepatnya dekat dengan PT. Citra Lautan Teduh (CLT).

Sebanyak tujuh orang pekerja berhasil diamankan yang terdiri dari operator mesin dan penggali pasir. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Andri Kurniawan ketika dikonfirmasi oleh awak media membenarkan penggerebekan tersebut.

Kata dia, aktivitas ilegal tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan. "Selain para pekerja, kita juga berhasil mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, dan pasir beberapa kubik," ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia mengaku, kasus tersebut masih didalami oleh pihaknya untuk mencari tahu siapa pemilik dari tambang pasir tersebut.

Andri juga menegaskan, akibat penambangan pasir tersebut, lingkungan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. "Dibeberapa lokasi terdapat lubang besar yang ditutupi air hujan, tentu aktivitas ini tidak boleh dibiarkan lagi," tegasnya.

Selanjutnya, pada tanggal (17/2/2021) lalu, petugas patroli gabungan baru saja menindak sebuah lokasi penambangan pasir ilegal yang juga takjauh dari lokasi.

Tepatnya di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim. Dalam operasi itu, petugas berhasil menyita 6 unit mesin sedot pasir dan berbagai peralatan pendukung penambangan.

"Hari ini kita sudah menyita 6 unit mesin sedot tambang pasir ilegal. Akses masuk di kegiatan terlarang itu juga kita segel," kata Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Hang Nadim, Mayor Lek Wardoyo, kepada awak media.

Usut punya usut, kegiatan tambang pencucian pasir  ilegal ini diduga dibeckingi oleh oknum tertentu. Bagaimana tidak kerap dilakukan rajia oleh petugas, namun kegiatan  itu kembali berlanjut hingga saat ini.

Tim/red


Logo Lembaga K.P.K dan dan SMSI. 

KEPRI KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) Kepri, Kennedi Sihombing dan Ketua SMSI Kepri Zakmi mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas para mafia tanah di Indonesia. Apalagi di Kepri saat ini ada ratusan ribu hektar lahan yang terlantar.

Mereka pun meminta Kapolri, Listyo tidak ragu untuk menindak tegas para penguasa, oknum BPN, oknum pejabat tinggi TNI-Polri serta kepala daerah yang menjadi beking tindakan para mafia tanah yang merugikan hak negara dan meresahkan rakyat tersebut.

"Kami (Lembaga KPK dan SMSI), sangat mendukung sikap tegas Kapolri Listyo. Selain sikapnya yang menjadi bukti dukungan terhadap rakyat kecil, Dia (Kapolri red) juga sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap perintah Presiden Jokowi untuk menumpas para Mafia tanah.

"Negara melalui aparat penegak hukum harus hadir ditengah rakyat, memberantas para mafia tanah yg telah bergentayangan selama ini, sekaligus memberikan kepastian hukum soal pertanahan di negera ini," ucap Kennedi dan Zakmi saat meninjau lokasi Kelompok Tani di Lome dan Malang Rapat, Sabtu (20/02/21) kemarin.

Kennedi, yang sudah belasan tahun berjuang membantu masyarakat Kelompok tani dalam perjalananya melawan Mafia tanah menjelaskan.

"Permainan mafia tanah sudah menggurita dan  hampir semua tidak tersentuh hukum. Khusus di Kepri, objek tanah sering menjadi bancakan para mafia tanah lalu di terlantarkan, bahkan objek tanah yang jelas ada penghuninya pun berani mereka sikat," ungkapnya. 

Untuk membantu Kelompok tani serta mencegah kerugian rakyat akibat sepak terjang para Mafia tanah, kami (Lembaga KPK) telah mengandeng Sarikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk bersama berjuang membantu mereka (Masyarakat Kelompok Tani).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua SMSI Kepri Zakmi mengimbau masyarakat kelompok tani yang memanfaatkan tanah terlantar semata-mata untuk menafkahi keluarganya, agar dapat mengelola tanah tersebut dengan baik, terutama guna meningkatkan perekonomian keluarga.

Untuk diketahui, kasus mafia tanah ini bukan menjadi rahasia umum lagi bagi publik, seringkali muncul dugaan atau laporan bahwa ada beking orang-orang kuat yang terlibat di dalam seperti, oknum pejabat BPN, oknum pejabat TNI- Polri bahkan oknum pejabat.

Jika negara melalui aparat penegak hokum tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya berpihak kepada para mafia tanah, maka pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditegaskan oleh Kapolri untuk memberantas Mafia tanah, hanyalah sekadar jadi himbauan kosong saja.

"Dan sesungguhnya yang bisa membongkar semua ini adalah aparat penegak hukum itu sendiri baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga komitmen dari BPN," pungkas Zakmi.

Zakmi merasa prihatin banyaknya tanah terlantar di Kepri yang tidak pernah dikelola oleh perusahaan sama sekali hingga menyalahi ketentuan.
“Kepri ini serambi Indonesia. Sementara luas daratannya tidak sampai 4 persen dari total luas wilayah. Sudah daratannya sedikit ternyata banyak dikuasai oleh mafia tanah. Tentu saja ini merugiakan negara karena tidak ada kontribusi pajak serta tidak berpihak ke masyarakat karena mestinya sudah dibagun hingga bisa menyerap lapangan kerja. (***)


Tempat Pencucian Pasir.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pemandangan yang gersang dan tandus serta jauh dari kata 'asri" mungkin dapat disematkan di lokasi tambang pencucian pasir di bilangan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Batam, Provinsi Kepri. 

Bagaimana tidak, lokasi yang terdapat belasan mesin pencuci pasir itu memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Polusi udara acap kali menjadi konsumsi bagi pejalan kaki maupun pengendara yang melintas dari lokasi tersebut. 

Danau yang menjadi sumber air untuk pencucian pasir tampak mulai memerah akibat sisa dari kegiatan pencucian pasir tersebut, diduga ekosistem danau juga sudah rusak parah.

Menurut DN salah seorang pekerja tambang di lokasi itu menjelaskan, kegiatan tersebut sudah berlangsung sangat lama. Mirisnya, kegiatan tersebut berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri. 

"Kegiatan penambangan  ini sudah lama bang, sudah bertahun tahun. Dulu pernah di rajia petugas, tapi kemudian kami buka lagi, namanya juga cari makan bg", cetus salah seorang penambang, Sabtu (20/2/22) sore.

DN mengaku, untuk melakukan pencucian pasir itu, mereka harus mendapatkan material tanah galian atau uruk, yang di beli tidak jauh dari lokasi pencucian itu. 

"Untuk mendapatkan kualitas pasir yang bagus, kami harus beli material tanah bercampur pasir dari pemotongan lahan yang ada di atas sana, harganya antara 100 ribu hingga 150 ribu, setelah pasir di cuci kami jual seharga 400 hingga 450 ribu", pungkas DN .

Dari penelusuran awak media ini, pengantaran material pasir itu kerap dilakukan pada malam hari, diduga untuk menghindari petugas. Tidak tanggung tanggung, diperkirakan ada puluhan hingga ratusan mobil dump truck yang melangsir pasir uruk itu. 

Sebelumnya pada 17 Februari 2021 lalu, petugas gabungan baru saja melakukan penindakan lokasi penambangan pasir ilegal tidak jauh dari lokasi itu, tepatnya di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim. 

Dalam penertiban  itu, petugas berhasil menyita 6 unit mesin sedot pasir dan berbagai peralatan pendukung penambangan.

“Hari ini kita sudah menyita 6 unit mesin sedot tambang pasir ilegal. Akses masuk di kegiatan terlarang itu juga kita segel,” ucap Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Hang Nadim, Mayor Lek Wardoyo.

Kasi Patroli dan Pengamanan Hutan Direktorat Ditpam BP Batam, Wilem Sumanto, mengatakan, titik tambang pasir ilegal di seputaran Bandara Hang Nadim, memang banyak. Kegiatan ini menurutnya memang sudah berlangsung lama, bahkan titik penambangan ada yang sudah menjadi kubangan.

Selain alasan mengganggu keselamatan penerbangan di sekitar bandara sehingga KKOP melakukan penertiban, aktivitas pencucian pasir itu juga mengganggu investasi perusahaan-perusahaan yang mendapat alokasi lahan di sekitar lokasi pencucian pasir liar itu.

Tim/red


Peti Kemas di Dekat Pemukiman Warga.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aktifitas bongkar muat ribuan Peti kemas (Kontainer) milik PT Laut Emas yang berada dikawasan industri Union, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam  resahkan warga Bengkong Polisi dan warga Bengkong Kartini, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (20/2/2021).

Pasalnya, keberadaan depo muat peti kemas yang tak jauh dari pemukiman warga setempat itu, nyaris 24 jam menimbulkan kebisingan kuat yang menganggu kenyamanan lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

Salah seorang warga RT 003/RW 011 Bengkong Polisi, Widodo mengatakan bahwa keberadaan depo petikemas yang persis diseberang belakang rumahnya itu sudah ada sekitar 3 tahunan melakukan bongkar muat.

"Jadi jujur saja, bisingnya itu sangat luar biasa, sesekali terdengar seperti suara Bom yang meledak tepat dibelakang rumah. Artinya kebisingan ini sangat mengganggu istirahat keluarga saya khususnya," kata Widodo.

"Belum lagi dimalam hari saat mereka lembur sampai pukul 01.00 Wib dini hari, asli sama sekali kita tidak bisa tidur. ini cerita fakta apa adanya, bukan mengada-ada. Ya mohonlah kepada pihak-pihak terkait agar datang mensurvei lokasi ini apakah keberadaan depo peti kemas ini layak dekat ke pemukiman warga," pinta Widodo.

Sesekali keluarga Widodo hanya bisa mencuri waktu tidur disaat pekerja bongkar muat Kontainer itu tengah istirahat jam makan siang dan Magrib. Itupun tidak lebih dari satu jam. lalu disaat keluarganya sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh suara dentuman keras.

"Siapa yang tidak kaget pak, tiba-tiba kita mendengar suara dentuman seperti bom meledak. Itu kondisi kita masih sehat. Apalagi saat kondisi kita sedang sakit yang layaknya membutuhkan istirahat total, apakah tidak terganggu?. Kalau mengidap penyakit jantung, artinya tinggal menunggu ajalnya saja," kesal Widodo.

Widodo menjelaskan, meskipun status tempat tinggalnya itu masih terbilang rumah liar (Ruli), tapi kita punya hak untuk hidup yang tenang. Sebab, sebelum depo peti kemas itu ada, 17 tahun sebelum itu, kita sudah lebih dahulu bermukim disini.

Parahnya lagi kata Widodo, ternyata bukan hanya kebisingan saja yang dirasakan, tapi getaran juga dirasakan keluarganya hingga mengakibatkan tembok rumahnya retak dari bawah hingga atas yang nyaris terbelah dua.

‘’Selain bising, getaran kuat juga kita rasakan. Akibatnya, tembok rumah saya retak belah dua. Kalau sudah terjadi seperi ini, lalu siapa yang bertanggungjawab. Lama kelamaan rumah saya ini akan roboh akibat daripada dampak pekerjaan bongkar muat Kontainer itu’’ kata Widodo sembari menunjukkan dinding temboknya itu.

Ditempat yang sama, Mariska juga mengeluhkan keberadaan depo petikemas yang juga tak jau dari tempat tinggalnya. ‘’hari-hari dirina juga mendengarkan suara kebisingan yang berasal dari bongkar muat ribuan kontainer itu. 

‘’Hari-hari warga sini mendengar kebisingan. Bahkan kita sudah sudah mulai terbiasa dengan adanya suara bising dan getaran itu. Namun jika saat kita sedang sakit, disitu kita pastinya sangat terganggu. Tapi apa boleh buat. Kita hanya bisa pasrah saja. Tuhan itu maha adil," kata wanita paruh baya itu.

Terpisah, sebelumnya Bernauli, warga Bengkong Polisi pernah mengatakan bahwa semenjak kehadiran perusahaan tersebut dinding tempat ia tinggal menjadi retak dan sempat terjadi longsor kecil.

"Suara keributan aktivitasnya itu sampai membuat retak dinding, terkadang getaran nya sampai terasa," ucapnya.

Permasalahan yang terjadi antara warga dan perusahaan pemilik depo peti kemas tersebut sudah terjadi sejak 2018, hanya saja pemerintah tidak pernah merespon keluhan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Kawasan industry Union Batu Ampar belum dapat dikonfirmasi guna dimintai keterangan dan mempertanyakan persoalan izin yang dikantongi pihaknya terkait keberadaan depo peti kemas (Kontainer) yang persis  bersebelahan dengan pemukiman warga Bengkong Polisi dan warga Bengkong Kartini.


Raden



Filemon Tambunan, SM,

Hiruk-Pikuk Pesta Demokrasi Pilkada Kepri telah usai dan telah memilih Nahkoda yang baru untuk Kepulauan Riau beberapa tahun kedepan. Semuanya tentu penuh cerita, menguras tenaga, emosi dan waktu yang cukup banyak. Pilkada kali ini juga sedikit berbeda nuansanya karena terlaksana ditengah Pandemi yang masih merebak dimana-mana. 

KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 19 Desember 2020 kemarin. Namun, sebagai wujud berdemokrasi dinegara ini, pelantikan masih harus diundur karena masih ada pihak yang melayangkan gugatan atas hasil tersebut. Hingga saat ini, akhirnya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ansar-Marlin tetap dinyatakan sebagai pemenang pesta demokrasi di Kepulauan Riau usai MK menolak permohonan gugatan dari paslon nomor urut 2 INSANI. KPU langsung segera tancap gas untuk membahas persiapan pelantikan bersama pihak-pihak terkait.

Proses yang begitu alot, tentu menarik perhatian dari banyak pihak. Salah satunya termasuk dan pastinya tentu kalangan milenial saat ini. Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ansar-Marlin, ada beberapa hal yang tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Milenial yang notabenenya saat ini kebanyakan adalah pemuda sadar akan menjalankan fungsinya sebagai control social ditengah masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan hingga pada saat proses dan pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nanti ialah :

1. Persiapan dan Pelaksanaan dan Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti hendaknya dirayakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Pandemi saat ini. Berdasarkan dari laman https://corona.kepriprov.go.id/data per 21 Februari bahwa konfirmasi kasus COVID-19 berada diangka 8.513. Ini tentu menjadi tanggungjawab bersama untuk menurunkan angka ini. Perayaan pelantikan yang harapannya dilaksanakan dengan tidak berlebihan yang bisa menyebabkan kerumunan orang banyak nantinya.

2. Pelaksanaan dan Euforia kemenangan pasca pelantikan nanti hendaknya dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemimpin terpilih harus bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya dalam melaksanakan setiap aturan yang telah dibuat.

3. Pasca Pelantikan dalam perayaan kemenangan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, hendaknya perayaannya didasarkan atas prinsip kekeluargaan dan budaya lokal setempat. Sehingga tercipta nuansa lokal yang menyentuh sebagai bentuk perwujudan pepatah 'dimana kaki berpijak, disitu langit dijunjung'.

Itu beberapa poin yang menjadi pandangan sebagai kaum milenial kepada pihak-pihak terkait dalam persiapan dan proses serta pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Semua juga tentu mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah nanti asalkan rakyat menghendakinya. Mari kita kawal bersama proses pelantikan ini hingga kepada gubernur dan wakil gubernur nanti dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakannya. 

Filemon Tambunan, SM, Sekretaris Cabang GMKI Tanjungpinang-Bintan



Pelantikan Pengurus DPC Kota Batam,  Jhon Ronal Terima Bendera Petaka dari DPD Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Jabatan Ketua DPC Pemuda Karya Nasioanal (PKN) Kota Batam periode 2021-2026 secara resmi di pimpin oleh Jhon Ronal MM.

Pelantikan yang di gelar di komplek Buana Central Park, Sabtu (20/2/21) malam itu berlangsung dengan sangat khidmat, dengan mengusung tema "Organisasi adalah rumah bagi para calon pemimpin maju negeriku,jaya kotaku,abadi pemuda nasional".

Malam penyerahan jabatan itu di pimpin langsung Ketua Dpd Pkn Provinsi Kepri Manto Manalu. Dalam sambutan nya, Manto Manalu menyampaikan apresiasi kepada DPC PKN Batam atas terselenggaranya acara tersebut. 

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang terpilih, dan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dengan sukses, mulai dari pembentukan, persiapan hingga ke pelantikan," ucap Manto Manalu

Ia berharap, besar sambung Manto, DPC PKN Batam dapat secepat mungkin melebarkan sayap PKN ke seluruh Kota Batam, dan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangun dan sekaligus menjadi iklim yang harmonis.

Selain itu, dalam sambutan Ketua DPC PKN Batam, Jhon Ronal MM mengucapkan, terima kasih kepada Ketua DPD PKN Kepri yang telah mempercayakan tampuk kepemimpinan kepadanya.

"Terima kasih Ketua DPD PKN Kepri atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, DPC PKN Batam akan senantiasa bersama sama dengan Pemerintah dan Masyarakat dalam memajukan Kota Bandar Madani yang kita cintai ini," terang pria yang akrab disapa bang Ronal oleh awak media.

Diwaktu yang sama, Ronal juga melantik Brigade Khusus DPC PKN Batam, serta menyerahkan mandat kepada Maju Ginting.

Acara juga turut dihadiri oleh Anggota DPRD Batam Utusan Sarumaha, serta tamu undangan lainnya.

Raden


Operasi Yustisi oleh Polres Natuna, TNI dan Pemkab.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Personil Polres Natuna Polda Kepulauan Riau bersama TNI dan Satpol PP Kabupaten Natuna melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka penerapan disiplin dan penegakkan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Natuna sesuai dengan (Perbup) Nomor 51 Tahun 2020, Sabtu (20/02/2021) pagi.

Dalam pelaksanaan giat Operasi Yustisi yang dipimpin oleh Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si yang diwakilkan oleh Kasat Binmas Polres Natuna Iptu R. Suidyono mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada warga masyarakat agar tetap mematuhi  penerapan Protokol Kesehatan.

"Kami terus melakukan berbagai upaya pencegehan Penularan Covid – 19 dikarenakan sampai dengan saat ini Pandemi Covid – 19 belum berakhir9," ungkap Kasat Binmas Polres Natuna.

Lanjut Iptu R. Sudiyono, Polri bersama unsur TNI- Polri Satpol PP Kabupaten Natuna selalu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu memperhatkan Protokol Kesehatan dengan cara menerapkan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).

"Dimana kami Selalu menghimbau masyarakat untuk menggunakan Masker, Selalu menjaga Jarak, Selalu mencuci tangan dgn sabun dan Tidak berkerumun," paparnya. 

(IK)


Kapal Kandas Bermuatan Mikol dan Rokok Mulai Dievakuasi BC Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: KM Budi Berlayar yang diduga mengangkut rokok dan mikol ilegal mulai dari tarik satgas patroli bea cukai, di perairan Bakau Serip, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri. Sabtu (20/2/21) sore sekitar pukul 17.00 wib.

Sisi kiri depan kapal berwarna biru gelap itu, tampak sudah ditempel segel berwarna merah serta dijaga oleh aparat bea cukai dan pol air.

Proses evakuasi kapal kandas itu dikawal 7 kapal patroli Bea Cukai. Dantaranya, 3 kapal besar dan 4 speed. Diatas kapal juga terdapat pengawalan aparat Pol Air dan Bea Cukai berjaga.

Diberitakan sebelumnya, sebuah kapal kayu berwarna biru gelap kandas di perairan Nongsa, Batam, Kepri. Lokasi kandasnya kapal itu persis di depan Bakau Serip, pada Sabtu (20/2/21) pagi. 

Dari informasi yang di himpun, kapal tersebut diduga membawa rokok dan Mikol ilegal dari luar periaran Indonesia.

Salah seorang warga setempat menjelaskan, kapal tersebut kandas akibat di kejar oleh patroli bea cukai. 

"Kapal itu kandas akibat di kejar kapal patroli bea cukai subuh tadi, ada beberapa orang melompat dari kapal itu, muatan nya merek  rokok luar", ungkap warga yang enggan menyebut kan namanya, Sabtu (20/2/21) sore. 

Bea Cukai Batam  juga membenarkan bahwa kapal tersebut merupakan penegahan dari satgas patroli laut. 

"Saat ini sedang dilakukan penanganan atas barang bukti dan sarana pengangkut dan pengamanan sejumlah orang utk dimintai keterangan, untuk detailnya akan kami sampaikan melalui siaran pers, Trm kasih", ungkap Undani Kasi Pelayan Informasi Bea Cukai Batam. 

Mirisnya, akibat kejar kejaran dengan patroli petugas, kapal itu kandas dan merusak Kelong warga setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti apa, dan berapa banyak jumlah muatan kapal itu. Serta belum diketahui berapa nilai barang dan nilai kerugian negara.

Raden


Kapal Kandas di Perairan Nongsa, Diduga Bermuatan Rokok dan Mikol. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sebuah kapal kayu berwarna biru gelap kandas di perairan Nongsa, Batam, Kepri. Lokasi kandasnya kapal itu persis di depan Bakau Serip, pada Sabtu (20/2/21) pagi. 

Dari informasi yang di himpun, kapal tersebut diduga membawa rokok dan Mikol ilegal dari luar periaran Indonesia.

Salah seorang warga setempat menjelaskan, kapal tersebut kandas akibat di kejar oleh patroli bea cukai. 

"Kapal itu kandas akibat di kejar kapal patroli bea cukai subuh tadi, ada beberapa orang melompat dari kapal itu, muatan nya merek  rokok luar", ungkap warga yang enggan menyebut kan namanya, Sabtu (20/2/21) sore. 

Bea Cukai Batam juga membenarkan bahwa kapal tersebut merupakan penegahan dari satgas patroli laut. 

"Saat ini sedang dilakukan penanganan atas barang bukti dan sarana pengangkut dan pengamanan sejumlah orang utk dimintai keterangan, untuk detailnya akan kami sampaikan melalui siaran pers, Trm kasih", ungkap Undani Kasi Pelayan Informasi Bea Cukai Batam. 

Mirisnya, akibat kejar kejaran dengan patroli petugas, kapal itu kandas dan merusak Kelong warga setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti apa, dan berapa banyak jumlah muatan kapal itu.

Raden


Pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau dilokasi PT. GTI

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aktifitas kegiatan pemotongan kapal terus berlangsung, dan tidak ada penghentian  dari pihak terkait, terkhususnya dari KSOP Batam. Padahal, menurut informasi yang dapat dipercaya media ini, penghentian pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau dilokasi PT. GTI sudah dihentikan oleh pihak KSOP Batam.

"Penghentian pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau sudah dilakukan, dan suratnya dikeluarkan oleh Kabid Gakum atas perintah Kepala KSOP," ujar sumber dari KSOP yang tidak mau disebutkan namanya, beberapa hari lalu kepada awak media. 

Terkait informasi tersebut, bahwa adanya penghentian pemotongan kapala kargo Acacia Nassau. Kasi Tertib Berlayar KSOP Batam, Capt. Tohara saat dikonfirmasi usai Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPRD Kota Batam. Ia mengatakan, tanya aja langsung ke kuasa hukumnya, Sinaga.

"Tanya sama Sinaga aja," ujarnya sambil keluar dari ruang RDP Komisi III DPRD Batam, Kamis (19/2-2021) kemarin.

Mengetahui informasi tersebut, Ferdian, dari DPD Persatuan Anak Tempatan (Pesat) Kota Batam menampik issu itu. Ia mengatakan, bahwa pemotongan kapal kargo Acacia Nassau di perairan laut Tanjung Uncang, di lokasi perusahaan GTI tetap berjalan. Tidak ada berhenti. 

"Mana ada penghentian pemotongan kapal kargo Acacia Nassau. Sampai detik ini, pihak perusahaan GTI masih tetap melakukan pekerjaan pemotongan kapal," ujarnya didampingi pengurus PESAT Kota Batam.


Alfred




Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM
: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. 

“LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Calon PMI dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat meninjau LTSA di Komplek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/02/2021). 

Ida menjelaskan, LTSA pelayanan dan pelindungan MPI terdiri dari tujuh desk utama yaitu desk ketenagakerjaan, desk dukcapil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI. Selain tujuh desk utama tersebut terdapat juga satu desk tambahan yaitu desk perbankan. Sebagai salah satu daerah yang penduduknya banyak bekerja sebagai pekerja migran atau daerah kantong PMI, lanjut Menaker, Kemnaker telah membangun enam LTSA di Provinsi NTB. 

Selain Lombok Tengah, juga telah dibangun LTSA di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan tingkat Provinsi NTB. “LTSA Lombok Tengah ini salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019, ini layanannya semuanya sudah terkoneksi sampai cetak paspor pun tersedia di sini,” terangnya. 

Ida menambahkan, LTSA adalah upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi. Ia berharap layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

“Saya kira komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Desa,” ujarnya, 

Lebih jauh Ida berharap, kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA dapat mengurangi pekerja migran unprosedural, serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calo penempatan pekerja migran. 

“Kita berharap masyarakat jangan memilih cara yang instan, pakailah cara sesuai prosedur, karena pemerintah hadir untuk mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)




Mekanisme Pendaftaran dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan dua mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas, yaitu pertama vaksinasi yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan yang kedua vaksinasi massal di tempat.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (19/02/2021).

Nadia menjelaskan, untuk mekanisme pertama sasaran peserta vaksinasi lansia dapat mendaftar langsung pada website Kemenkes www.kemkes.go.id dan juga website Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) covid19.go.id.

Pada kedua website tersebut, imbuhnya, akan disediakan tautan yang dapat diklik oleh sasaran penerima vaksinasi lansia untuk mengisi sejumlah pertanyaan yang diajukan.

“Dalam mengisi data tersebut, sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui ketua RT/RW setempat,” ujarnya. Nadia pun mengingatkan agar sasaran vaksinasi mengisi data yang diminta dengan benar.

Tautan yang tersedia di website Kemenkes dan KPCPEN ini, imbuhnya, sekaligus menggantikan tautan yang sebelumnya beredar di masyarakat dan tautan yang telah beredar tersebut dinyatakan sudah tidak dapat dipergunakan kembali.

“Bagi peserta atau sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia yang sudah sempat mengisi tautan tersebut tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa data Bapak/Ibu sekalian dijamin aman dan tersimpan di dalam data yang ada di dinas kesehatan provinsi di mana peserta tinggal,” tegas Nadia.

Ditambahkannya, peserta vaksinasi lansia yang sudah mendaftar sebelumnya, tidak perlu mengisi kembali tautan yang ada di website KPCPEN atau Kemenkes.

Selanjutnya, data yang telah diisi oleh sasaran vaksinasi akan masuk ke dinkes provinsi tempat peserta vaksinasi tinggal. Dinkes kemudian akan menentukan jadwal meliputi hari, jam, dan waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi bagi sasaran vaksinasi lansia. Vaksinasi akan diselenggarakan di fasilitas kesehatan masyarakat, baik itu di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dan swasta.

“Kami harapkan tentunya Bapak/Ibu sekalian bisa menunggu dengan sabar informasi berikutnya yang akan disampaikan dinas kesehatan, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, juga melalui puskesmas atau rumah sakit setempat, terkait waktu pelaksanaan vaksinasi bagi Bapak/Ibu sekalian masyarakat lanjut usia,” terangnya.

Sementara untuk mekanisme kedua, Nadia menyampaikan, dilakukan melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organisasi atau institusi yang bekerja sama dengan Kemenkes dan juga dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Nadia mencontohkan, organisasi atau institusi seperti organisasi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI/Polri (PEPABRI), dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dapat melakukan vaksinasi massal dengan bekerja sama dengan Kemenkes atau dinkes provinsi maupun kabupaten/kota.

“Organisasi lain juga dapat menyelenggarakan vaksinasi secara massal, misalnya organisasi keagamaan ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Syaratnya, organisasi tersebut harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan vaksinasi massal,” tegas Nadia.

Dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, maka organisasi atau institusi tersebut akan melakukan pendataan dan pendaftaran untuk masyarakat sasaran lanjut usia yang berada di daerah mereka masing-masing.

“Setelah melakukan pendaftaran, organisasi dan institusi tersebut akan bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan pelaksanaan, termasuk waktu dari vaksinasi massal. Organisasi tersebut akan memberitahukan jadwal dan tempat pelaksanaan vaksinasi massal kepada para peserta yang tentunya sudah mendaftar,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, Nadia menegaskan, Kemenkes juga telah menyiapkan langkah dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Untuk mengantisipasi munculnya KIPI, di setiap pelaksanaan vaksinasi akan memiliki contact person perwakilan dari komisi daerah ataupun focal point KIPI yang berasal dari kabupaten/kota atau provinsi tersebut yang tentunya dapat dihubungi oleh panitia penyelenggara ataupun fasyankes pelaksana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nadia juga menegaskan Kemenkes bersama dinkes akan memastikan bahwa proses vaksinasi yang akan dilaksanakan di fasyankes maupun vaksinasi massal tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Peserta harus senantiasa menggunakan masker saat menunggu hingga setelah vaksinasi. Kami akan memastikan bahwa dalam pelaksanaan tidak akan terjadi kerumunan. Dan juga kami akan pastikan seluruh tenaga vaksinator yang terlibat telah mendapatkan pelatihan,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Nadia kembali mengingatkan pentingnya disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) saat pandemi ini, termasuk bagi yang telah mendapatkan vaksinasi.

“Meskipun kita telah divaksinasi kemungkinan kita untuk terpapar oleh virus COVID-19 akan tetap ada namun kemungkinan untuk menderita gejala parah akan semakin kecil. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, kita akan mencegah penularan virus COVID-19 kepada orang lain,” tandasnya.

(Setkab/UN)



Diduga Mobil Seludupan dari Singapore yang di Timbun di TPS PT Persero Batu Ampar.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM
: Mobil mewah asal Singapura terparkir di gudang tempat penimbunan sementara (TPS) milik PT Persero di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Terlihat fisik body mobil sudah diselimuti debu pertanda sudah lama tertahan di sana. Diduga mobil import itu masuk tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Dikabarkan sebelumnya, ada sekitar 7-10 unit mobil terparkir di TPS sejak Desember 2020 dan sudah keluar masuk gudang. Hanya saja, ketika tim awak media mendatangi TPS itu pada Senin (15/2/2021) lalu, mobil yang terlihat tinggal 2 unit saja yaitu jenis Mercedez GLC 300 dan BMX X7.

Di lokasi TPS milik PT Persero Batam, Admin PT Persero, Citra mengatakan, sebagian mobil yang masuk dan tertahan di TPS sudah ada sejak Desember 2020. Dimana, pemiliknya adalah dua perusahaan mobil atau showroom yaitu PT EAD dan PT GA. dan diketahui, Mobil pesanan milik PT EAD sudah mengaspal keluar gudang, sedangkan dua unit yang masih tertahan adalah pesanan milik PT GA.

"Tinggal dua unit saja punya GA, diperkirakan terakhir datang sekitar tanggal 21 Januari 2021 lalu. Pastinya saya tidak tau harus lihat data dulu dan itu saya harus izin pimpinan. Kalau punya EAD sudah keluar, jumlah pastinya saya tidak tahu, karena di gudang ini mobil sudah keluar masuk," kata Citra saat ditemui, Senin (15/2/2021) lalu.

Terlepas dari legal atau ilegal proses importasinya, tim mencoba menelusuri siapa aktor pengusaha yang memesan mobil-mobil mewah tersebut. Hasilnya, diketahui kalau pemilik dua showroom itu adalah dua pemain lama berinisial SV dan SS.

Penelusuran rekam jejak menemukan kalau SV sudah berulangkali pernah tesangkut dalam kasus penyelundupan mobil dari Singapura ke Batam beberapa tahun silam. Parahnya, SV saat itu disebut-sebut berstatus tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus pemalsuan dokumen ratusan unit mobil mewah.

Dua karyawan PT EAD yang HMS jumpai hari itu, membenarkan kalau showroom mobil mewah tempatnya bekerja ialah milik SV. Hanya saja, kata dia, SV tidak berada di tempat dan sudah beberapa hari belakangan tidak datang ke kantor karena masih merayakan Imlek.

"Iya, punya Pak SV, Beliau lagi tidak masuk. Dia terkadang datang terkadang tidak. Biasanya masalah jual beli mobil disini kami komunikasi melalui Whatsapp. Terakhir datang sebelum Imlek. Kalau mau wawancara, nanti saya sampaikan dulu ke manajemen, kami juga tidak tahu soal itu (mobil mewah yang tertahan di TPS Persero Batam)," kata perempuan berambut lurus itu. 

Mobil Mewah yang Parkir di PT Persero

Sementara itu, SV saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsAppnya tidak menjawab konfirmasi yang dilayangkan wartawan. Justru SV malah memblokir WhatsApp wartawan. Dan didalam showroom PT EAD, mata dihadapkan dengan mobil-mobil mewah sekelas Ferarri, BMW, atau Lamborghini, dan jenis lainnya.

Berlanjut, pada hari yang sama, tim bertandang ke PT GA. Pemandangan berbeda terlihat di showroom PT GA. Di sana, hanya terlihat beberapa unit mobil jenis keluarga saja, itupun harganya sekitaran Rp200 juta. Bedanya, showroom tiga lantai itu juga menyediakan layanan servis semua jenis dan merk mobil.

Satu petugas keamanan yang di jumpai hari itu mengaku tidak mengetahui siapa pemilik showroom tempatnya bekerja, dia mengatakan, "Saya baru bekerja di sini, jadi tidak tahu banyak soal siapa-siapa saja yang bertanggung jawab. Tadi orang manajemen ada, cuma sudah keluar beberapa menit yang lalu. Nanti saya sampaikan kalau ada yang datang mencari," katanya.

Terpisah, salah satu pengusaha rekanan SV dan SS mengatakan, SV dan SS memang adalah pemain lama yang sudah malang melintang dalam bisnis jual beli mobil. Menurut dia, salah satu diantaranya dia ketahui memang tersandung kasus hukum, dan sempat menjadi buronan polisi beberapa tahun silam dan belum tertangkap sampai saat ini.

"Waktu itu, setahu saya ada satu orang yang menjadi "tumbal'. Dipenjara 6 bulan saja. Kalau si SV, waktu dicari polisi itu dia lari ke Singapura, sekalian sekolah dia di sana. Kalau si SS ini, siapa lah yang tidak tahu dia, memang bisnisnya itu yaitu jual beli mobil," katanya, sembari memberi tahu kalau dalam kasus-kasus SV sebelumnya, beberapa nama pejabat Pemerintahan Kota Batam, disinyalir terlibat dalam lingkaran penyelundupan mobil tersebut.

Tim awak media mencoba mengonfirmasi sejumlah pihak terkait apakah mobil yang tertahan di PT Persero, adalah milik PT EAD dan PT GA. Salah satunya, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana. Hanya saja, dia tidak mau berkomentar ketika ditanyakan ditanyakan siapa pengusaha pemilik mobil-mobil tersebut, "Nanti saya cek dulu, ya,"

Harlas menjelaskan, mengenai alasan mengapa mobil-mobil tersebut tertahan di TPS PT Persero, karena masih menunggu master list. Namun demikian, pihaknya mengaku tidak tahu kapan dan sudah berapa mobil yang keluar dari TPS, karena menurutnya, perihal keluar masuk barang dari TPS adalah ranah Bea Cukai Batam.

"Bisa (mobil masuk sebelum master list keluar), tapi masuknya ke TPS di kawasan pabean. Untuk lebih jelasnya terkait hal ini, teman BC bisa menjelaskan," kata Harlas saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/2/2021).

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, “Sampai hari ini BP Batam tidak ada menerima pengajuan master list dari pemilik mobil yang ada di TPS PT Persero Batam tersebut,

Perihal siapa pemilik mobil impor ini, Kasi Informasi Bea Cukai Batam, Undani, juga tidak mau berkomentar ketika ditanyakan apakah mobil yang tertahan di PT Persero, adalah milik PT EAD dan PT GA. "Pemiliknya saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan data lebih rinci, ya. Intinya dealer lah, perusahaan besar, bukan perorangan," kata Undani, Selasa (16/2/2021)

Undani menjelaskan, mobil yang tertahan di sana ada enam unit dan masuk dalam kondisi baru. Kedatangan mobil-mobil tersebut ke Batam sudah diberitahukan pemilik barang dengan mengajukan manifest dan sudah tercatat di Bea Cukai Batam. Kalau menurut Admin PT Persero mobil terakhir masuk tanggal 21 Januari 2021, menurut Undani, masing-masing mobil masuk pertanggal 15 Desember dan 22 Desember 2020.

"Datang dan langsung disimpan di TPS itu, sampai menunggu proses kepabeanannya. Syarat mengajukan berkas kepabeanan itu kan harus mengajukan dokumen PPFTZ 01, kita memerlukan persetujuan impor master list [Dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor] dari BP Batam. Sampai kemarin, dua mobil itu belum keluar persetujuan impornya dari teman-teman BP Batam, sehingga pemiliknya tidak bisa mengajukan dokumen PPFTZ 01," jelasnya.

Menurutnya mobil-mobil tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mobil "bodong". Sebab, kata dia, barang-barang yang disimpan di TPS memang diperuntukkan untuk penyimpanan barang-barang sambil menunggu proses berkas kepabeanan selesai. "Kalau dia mobilnya bodong, simpannya bukan di TPS, tetapi di TPP (Tempat penimbunan pabean). Dari situ saja sudah keliatan," kata dia.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk pengeluaran barang dari pelabuhan, katanya, sudah ada empat mobil jenis Toyota Harrier yang keluar dari TPS tanggal 3 Februari 2021. Sementara persetujuan pemasukan kendaraan bermotornya dari BP Batam, keluar tanggal 26 Januari 2021, "Sisanya belum dapat persetujuan," kata Undani. Ketika ditanyakan ada berapa jumlah mobil impor yang masuk ke Batam setiap tahunnya, "Kalau itu saya harus cek data dulu."

Perihal mobil-mobil itu sudah diperbolehkan masuk sedangkan Master List-nya belum selesai, Undani menjelaskan, kalau sebetulnya dalam Peraturan Kepala BP Batam nomor 8 dan 11 tahun 2019, tidak ada dijelaskan secara rinci, bahwa dokumen induk itu apakah harus ada sebelum atau sesudah importasi, "Berbeda dengan importasi barang bekas itu kan harus ada surat surveyor, surveyor itu memang harus diurus atau diperiksa sebelum importasi. Mobil ini tidak diatur lebih tegas mana yang lebih dulu," kata dia.

Untuk memastikan mobil-mobil yang masuk itu baru, dia mengatakan,"Kalau dikami ya memang invoice, survey list, dan surat persetujuan impor dari BP Batam itu. Nah, untuk permasalahan bagaimana seorang importir atau pengusaha itu mendapatkan surat persetujuan impor, prosesnya kan panjang itu, kan ada Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) dari Kemenperin (Kementerian Perindustrian). Misalnya, belum pernah diujikan dia ada uji dari Kemenhub (Kementrian Perhubungan), nanti ada surat izin terdaftar namanya. Kalau spesifikasi mobil itu sudah menjadi standar sejak awal," kata Undani.

Ketika ditanyakan perihal BP Batam yang belum menerima master list mobil-mobil tersebut, kata dia, "Ya itu kan belum disamperin sama Kemenperin-nya, yang mengatur kuotanya kan, di sana, kuota itu kan dibuatkan perbulan. Katakanlah dealer atau owner mobilnya misal, mereka mau impor kan harus disertakan dulu ke Kemenperin. Peraturan pendistribusian itu memang ada di sana. Intinya, di situ kan apakah ada hak negara yang tidak dibayar atau tidak. Kalau dalam proses mobil, tentunya kan tidak ada potensi penerimaan negara yang hilang atau lost, begitu kan. Sifatnya lebih ke pertanyaan persyaratan dari SPBB. Tidak ada masa tenggang," pungkasnya.

Raden 



Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro memberikan apresiasi atas penggunaan GeNose C19 untuk kepariwisataan Indonesia. Dia menilai hadirnya GeNose C19 sebagai upaya kecil untuk sesuatu yang besar.
 
“Sektor pariwisata menggunakan GeNose C19 untuk hidupkan industry pariwisata, untuk pulihkan ekonomi negeri, karena GeNose C19 bisa lakukan skrining Covid-19 secara massif dengan cepat, nyaman dan harga terjangkau,”

Demikian dikatakan Bambang Brodjonegoro yang secara resmi melaunching penggunaan GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia, yang diselenggarakan oleh Indonesia Tourism Forum bekerjasama dengan ACCOR Group, dan didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/2).

Lebih lanjut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan betapa powerfulnya GeNose C19 untuk mobilitas orang di dunia pariwisata karena kecepatan proses deteksi Covid-19, tingkat akurasinya yang tinggi yakni 95%-97% dan satu unit GeNose C19 mampu melakukan 100 ribu kali tes untuk skrining Covid-19.

Menurut Menristek, alat yang memanfaatkan kecerdasan artifisial tersebut dinilai mampu mendeteksi seseorang yang baru dua hari terpapar virus Corona penyebab Covid-19. Sementara, tes PCR atau rapid antigen belum mampu mendeteksi pada periode yang sama.

"Membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk mengetahui hasilnya (skrining Covid-19 menggunakan GeNose). Dan yang tidak kalah penting adalah harga pengetesan. Harga total dari mesinnya itu sekitar 60 juta rupiah, tetapi bisa dipakai untuk 100.000 kali tes. Itu artinya sangat memudahkan wisatawan untuk bergerak tanpa diberatkan oleh uang yang harus dikeluarkan," kata Menristek dalam acara yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata nasional.

GeNose C19 merupakan singkatan dari Gadjah Mada Electronic Nose. Alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan didukung penuh oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN ini mampu mendeteksi Covid-19 melalui hembusan napas. GeNose bekerja mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama nafas melalui hembusan nafas ke dalam kantong khusus. Selanjutnya diidentifikasi melalui sensor-sensor yang datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).
 
Chairman of Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar, mengatakan ditahap awal ini GeNose C19 akan digunakan di seluruh jaringan hotel ACCOR Group, Hotel Sahid Group dan Hotel Santika Group.
 
“Kecepatan dan kenyamanan penggunaan GeNose C19 inilah yang membuat kami, insan pariwisata Indonesia, akan menggunakannya di seluruh destinasi wisata baik hotel, restoran, event pameran, spa, café, tempat-tempat hiburan seperti bioskop, taman rekreasi dan sebagainya. Khusus untuk hotel tahap awal akan langsung digunakan di seluruh jaringan hotel ACCOR Group, Hotel Sahid Group dan Hotel Santika Group.” kata Sapta Nirwandar.
 
Hybrid Launching GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga serta Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kementerian Kesehatan Vivi Setiawaty serta berbagai asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata, seperti PHRI, ASITA, INACEB, ASTINDO, MASATA, INTOA, INACA, IPI, APPBI, HIPPINDO, ASPERAPI, FOKBI dan JTF.                                      

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan pariwisata Indonesia atas dukungannya terhadap GeNose C19.
 
“Saya ucapkan selamat dan sukses atas launching GeNose C19 untuk pariwisata Indonesia, semoga dapat mempercepat kebangkitan industry pariwisata,” demikian Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan kegembiraannya.
 
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan kebanggaannya atas kehadiran GeNose C19 ini.
 
“Saya bangga atas inovasi negeri sendiri, dari oleh dan untuk Indonesia,” kata Jerry Sambuaga disambut applause peserta yang hadir di Raffles Hotel.

Acara Hybrid Launching GeNose C19 yang juga didukung oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini diakhiri dengan Penandatanganan Nota Dukungan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia kepada Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kesediaan mempromosikan dan memanfaatkan GeNose C19 untuk Kepariwisataan Indonesia.
 
Asosiasi Pariwisata Indonesia yang hadir menandatangani Nota Dukungan adalah:
  1. Haryadi Sukamdani, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 
  2. N. Rusmiati, Chairman Association Of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA)
  3. Budi Tirtawisata, Ketua Indonesian Convention & Exhibition Bureau (INACEB)
  4. Elly Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO)
  5. Panca Sarungu, Ketua Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)
  6. Ricky, Sekretaris Umum Indonesia Inbound Tour Operator Association (INTOA)
  7. Denon Prawiraatmadja, Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA)
  8. I Gede Susila Wisnawa, Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia (IPI)
  9. Alphonzus Widjaya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia  (APPBI) 
  10. Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
  11. Hosea Andreas Runkat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)
  12. Lily G Karmel, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI)
  13. Salman Dianda Anwar, Ketua Jakarta Tourism Forum (JTF)
 
Diakhir acara, dilakukan juga Penandatanganan Kerjasama Pembelian 100 Unit GeNose C19 oleh Accor Group Indonesia, yang diwakili oleh Adi Satria, VP Sales and Marketing Accor Hotels Indonesia, Singapore and Malaysia. (***)


Sambutan Sapta Nirwandar saat Acara Hybrid Launching GeNose C19 Inovasi Indonesia.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: “Stakeholder kepariwisataan Indonesia siap mempromosikan dan menggunakan GeNose C19 dalam menyongsong kebangkitan pariwisata Indonesia di tengah pandemi ini. Bukan hanya GeNose C19 terbukti efektif mendeteksi virus Corona Covid-19 dengan cara mudah dan biaya yang murah, namun alat ini adalah buah karya Anak Negeri sendiri.” 

Demikian dikatakan Sapta Nirwandar, Chairman of Indonesia Tourism Forum, dalam acara Hybrid Launching GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia, yang diselenggarakan oleh Indonesia Tourism Forum bekerjasama dengan ACCOR Group, dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, di Hotel Raffles Jakarta (19/2).

GeNose C19 merupakan singkatan dari Gadjah Mada Electronic Nose. Alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan didukung penuh oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN ini mampu mendeteksi Covid-19 melalui hembusan napas. 

GeNose bekerja mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama nafas melalui hembusan nafas ke dalam kantong khusus. Selanjutnya diidentifikasi melalui sensor-sensor yang datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence).
 
Ketertarikan lain industri pariwisata menggunakan GeNose C19 juga karena alat pendeteksi Covid-19 ini memiliki tingkat akurasi tinggi, yakni hingga di atas 95 persen. Penggunaannya pun hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk mengetahui hasilnya (skrining Covid-19 menggunakan GeNose).
 
“Kenyamanan penggunaan GeNose C19 inilah yang membuat kami, insan pariwisata Indonesia, akan menggunakannya di seluruh destinasi wisata baik hotel, restoran, event pameran, spa, café, tempat-tempat hiburan seperti bioskop, tempat rekreasi dan sebagainya,” sambung Sapta Nirwandar mantap.
 
Hybrid Launching GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia ini dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga serta Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kementerian Kesehatan Vivi Setiawaty serta berbagai asosiasi besar dan pelaku industry pariwisata, seperti PHRI, ASITA, INACEB, ASTINDO, MASATA, INTOA, INACA, IPI, APPBI, HIPPINDO, ASPERAPI, FOKBI dan JTF.
 
Menristek Bambang Brodjonegoro memberikan apresiasi atas launching GeNose C19 untuk kepariwisataan Indonesia. 
 
“Tepat sekali Pak Sapta Nirwandar mengundang seluruh asosiasi pariwisata, karena industry pariwisata yang paling menderita terdampak pandemic Covid-19. Sektor pariwisata menggunakan GeNose C19 untuk hidupkan industry pariwisata karena GeNose C19 bisa lakukan skrining Covid-19 secara massif dengan cepat, nyaman dan harga terjangkau,” lanjut Bambang Brodjonegoro dan secara resmi melaunching penggunaan GeNose C19 Inovasi Indonesia untuk Kepariwisataan Indonesia.
 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan pariwisata Indonesia atas dukungannya terhadap GeNose C19.
 
“Saya ucapkan selamat dan sukses atas launching GeNose C19 untuk pariwisata Indonesia, semoga dapat mempercepat kebangkitan industry pariwisata,” demikian Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan kegembiraannya.
 
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan kebanggaannya atas kehadiran GeNose C19 ini.
 
“Saya bangga atas diluncurkannya GeNose C19 yang merupakan inovasi negeri sendiri, dari oleh dan untuk Indonesia,” kata Jerry Sambuaga disambut applause peserta yang hadir di Raffles Hotel.                         

Acara Hybrid Launching GeNose C19 yang juga didukung oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini diakhiri dengan Penandatanganan Nota Dukungan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia kepada Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kesediaan mempromosikan dan memanfaatkan GeNose C19 untuk Kepariwisataan Indonesia.
 
Asosiasi Pariwisata Indonesia yang hadir menandatangani Nota Dukungan adalah:
  1. Haryadi Sukamdani, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 
  2. Nunung Rusmiati, Chairman Association Of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA)
  3. Budi Tirtawisata, Ketua Indonesian Convention & Exhibition Bureau (INACEB)
  4. Elly Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO)
  5. Panca Sarungu, Ketua Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)
  6. Ricky, Sekretaris Umum Indonesia Inbound Tour Operator Association (INTOA)
  7. Denon Prawiraatmadja, Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA)
  8. I Gede Susila Wisnawa, Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia (IPI)
  9. Alphonzus Widjaya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia  (APPBI) 
  10. Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
  11. Hosea Andreas Runkat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)
  12. Lily G Karmel, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI)
  13. Salman Dianda Anwar, Ketua Jakarta Tourism Forum (JTF)
 
Diakhir acara, dilakukan juga Penandatanganan Kerjasama Pembelian 100 Unit GeNose C19 oleh Accor Group Indonesia, yang diwakili oleh Adi Satria, VP Sales and Marketing Accor Hotels Indonesia, Singapore and Malaysia. (***)


BB Yang Diamankan BC Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Satgas Patroli Laut BC 15028 Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan elektronik dan barang kena cukai ilegal.

Lokasi kejadian berada di sekitaran Perairan Sekupang di titik koordinat 01°06'50"U/103°55'39"T pada hari Senin, 08 Februari 2021.

“Senin, 08 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Satgas Patroli BC 15028 KPU dan PSO Bea Cukai Batam berhasil melakukan penegahan terhadap ratusan barang elektronik dan BKC tanpa pita cukai yang disembunyikan di dinding dan di bawah lantai speedboat SB. Rahmat Jaya 09.” kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Susila Brata, Jumat (19/2-2021).

Penangkapal Kapal Spedboad oleh BC Batam. 

Barang hasil penindakan tersebut terdiri dari 348 unit alat elektronik berupa Handphone, Laptop, dan Komputer berbagai merek dan jenis; 713 slop sigaret kretek mesin merek ”HMIND” tanpa dilekati pita cukai; 108 botol dan 432 kaleng botol Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai; serta 70 pcs aksesoris laptop berbagai merek. Total nilai barang ditaksir mencapai sekitar Rp1,56 milyar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp414 juta.

“Barang-barang tersebut diduga akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke tempat lain dalam Daerah Pabean tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.” jelas Susila.

Kejadian berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa akan ada kegiatan pemuatan barang-barang eks FTZ dari Tanjung Riau tujuan Tembilahan menggunakan speed boat penumpang SB. Rahmat Jaya 09. Pada sekitar pukul 06.00 WIB, Satgas Patroli BC 15028 bertolak dari pos Tempang dan melakukan patroli laut di sekitaran perairan Sekupang.

Pada sekitar pukul 09.00 WIB, dari arah perairan Tanjung Riau terlihat speedboat dengan haluan mengarah ke Pelabuhan Domestik Sekupang. Satgas Patroli BC 15028 segera melakukan pengejaran dan berhasil merapat di lambung kiri yang diketahui kapal tersebut bernama SB Rahmat Jaya 09. 

Satgas Patroli BC kemudian melakukan pemeriksaan awal dan berkat kejelian petugas ditemukan sejumlah barang berharga (high value goods) berupa handphone dan laptop, MMEA serta rokok yang disembunyikan di dinding dan di bawah lantai kapal (false compartment).

Bersama barang bukti telah diamankan seorang pria dengan inisial R (39) yang berperan sebagai nahkoda kapal. Tersangka diduga melanggar Pasal 102 huruf e dan/atau huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Atas penindakan tersebut saat ini sedang dinaikkan ke tahap Penyidikan.

Redaksi/Humas BC Batam


Foto Pengerus DPD PESAT Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Terkait permsalahan pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau berbendera Bahama IMO 7926150 di perairan laut Tanjung Uncang di lokasi galangan Pax Ocean PT Graha Trisaka Industri (GTI) Industri. Komisi III DRPD Kota Batam gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, KSOP Batam, Lurah Tanjung Uncang, PT Graha Trisakti Industri (Paxocean), Agen kapal Sinar Mandiri dan DPD Pesat Kota Batam, Kamis (19/2-2021).

Ferdian, dari DPD Persatuan Anak Tempatan (Pesat) Kota Batam mengatakan, pihaknya meminta, supaya perusahaan yang melakukan pemotongan kapal tersebut, agar menghentikan pekerjaannya terlebih dahulu sampai permasalahan ini selesai.

"Kami minta hentikan pekerjaan pemotongan kapal, karena sudah berdampak pada pencemaran laut, hingga merugikan masyarakat nelayan sekitarnya," Kata Ferdian didampingi rekanya Pengurus DPD PESAT Kota Batam, saat RDP digelar.

Namun hal itupun sia-sia disampaikan oleh pengurus DPD PESAT Kota Batam, karena RDP tidak dapat dilanjutkan, akibat dokumen surat ijin pemotongan kapal tidak dapat diperlihatkan oleh perwakilan perusahaan PT GTI. Sehingga RDP ditutup dan akan dilanjutkan pada minggu depan.

"Pihak perusahaan GTI tidak membawa dokumen-dokumen pemotongan kapal, jadi RDP ini tidak dapat dilanjutkan, dan dilanjutkan pada minggu depan setelah pihak perusahaan membawa dokumen-dokumenya, dan sekaligus kami mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepri," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo.

Kemudian, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo mengatakan, saat pihaknya turun kelokasi melalukan pengecekan beberapa waktu lalu secara kasat mata dampak lingkungan disekitaran perairan tersebut tidak ada.

"Waktu komisi III DPRD Batam turun, tidak ada ditemukan dampak dan terjadinya pencemaran. Pemotongan itu boleh-boleh saja sepanjang itu berada dilokasinya perusahaan yang mengerjakan," ucap Arlon.

    RDP Tentang Permasalahan Pemotongan Kapal Acacia Nassau di Komisi III DPRD Kota Batam, Bersama DPD PESAT Kota Batam, Masyarakat Nelayan, KSOP Batam dan DLH Kota Batam.

Disampaikan Arlon, kapal Acacia Nassau tersebut berbendera Bahama dan sudah dianggap skrap dan sudah dihapus dari sana dan dibeli oleh PT Graha Trisakti Industri (Paxocean). Mereka sah-sah saja melakukan pemotongan kapal tersebut dilokasi itu, selagi tidak ada pencemaran dilokaksi perusahaan itu. 

"Saat ini kita lagi meminta surat-surat izin mereka, kalau izinnya lengkap maka tidak akan jadi masalah dan kalau permintaan warga untuk menghentikan aktivitas itu dulu maka tidak cocok, karena itu akan merugikan perusahaan yang bersangkutan," tutur politisi partai Nasdem itu.

Usai RDP, Kasi Tertib Berlayar, Capt. Tohara saat dikonfirmasi terkait informasi yang didapat media ini, tentang bahwa pemotongan kapal Kargo Acacia Nassau di lokasi PT. GTI sudah dihentikan oleh pihak KSOP Batam. 

"Tanya aja langsung ke Kuasa Hukumnya PT.GTI, Sinaga," ujarnya sambil laju berjalan keluar dari ruang RDP Komisi III DPRD Batam.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang didapat oleh media ini, pemotongan kapal kargo Acacia Nassau sudah dihentikan. Dan surat penghentian pemotongan kapal, dikeluarkan oleh Kabid Gakum atas perintah Kepala KSOP.

Terkait informasi ini, Ferdian, dari DPD Persatuan Anak Tempatan (Pesat) Kota Batam menampik issu ini. "Mana ada penghentian pemotongan kapal kargo Acacia Nassau. Sampai detik ini, pihak perusahaan GTI masih tetap melakukan pekerjaan pemotongan kapal," ujarnya didampingi pengurus PESAT Kota Batam.

Alfred



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.