Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

(Fhoto: Is) Kapal laut.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi, Luhut B. Panjaitan menegaskan bahwa masalah kewenangan pungutan labuh jangkar akan selesai di bulan Februari tahun 2020.

Penegasan ini disampaikan langsung Luhut B Panjaitan kepada Isdianto, Plt Gubernur Kepri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepri di ruang rapat Kementerian Koordinator Kemaritiman Investasi di Jakarta (3/12).

Isdianto, Plt Gubernur Kepri secara terang benderang meminta langsung kejelasan masalah pungutan labuh jangkar ini. Sehingga ada kepastian bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Keprj yang merupakan provinsi perbatasan negara.

"Dari 12 item, tinggal 3 item lagi masalah labuh jangkar ini yang perlu finalisasi. Ini berkait erat dengan isu transhipment. Saya yakin dalam bulan januari atau maksimal februari akan selesai," tegas Luhut B Panjaitan dikutip dari situs web Diskominfo Kepri.

Luhut B Panjaitan menjelaskan bahwa semua item yang diusulkan ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi terhadap masyarakat Kepri yang harus dituntaskan.

Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se Kepri. Diantaranya Bupati Bintan, Lingga, Anambas, Karimun, dan Wakil Walikota Tanjungpinang dan Batam. Sementara itu dari Pemprov Kepri Isdianto Plt Gubernur Kepri didampingi oleh Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pariwisata, Asisten 2 dan Kepala Biro Pembangunan.


Red

Foto: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial

Kepriaktual.com: Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap 3 Desember sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen pemerintah, lembaga, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor.

Dikutip dari situs web Diskominfo Kepri, Hari Disabilitas Internasional 2019 mengangkat tema "Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul" dengan sebuah cita-cita besar Indonesia yang benar-benar inklusif, setara semua pihak, semua golongan, termasuk penyandang disabilitas.

Indonesia inklusif berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

Pembangunan inklusi harus menjadi arus utama dan terintegrasi di semua sektor pembangunan, dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2016, disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Karena keterbatasan ini, penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya. Seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan sekitarnya jika lingkungan mendukung.

Saat ini sebanyak 21,84 juta orang atau sekitar 8,56% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Hampir setengahnya menyandang disabilitas ganda.

Penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pelayanan publik, pendataan, bebas dari diskriminasi, dan hak lainnya yang dijamin dalam undang-undang.

Untuk itu pada Hari Disabilitas 2019 Kementerian Sosial menyosialisasikan tentang hak-hak penyandang disabilitas menuju "Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul" dan mengajak publik merayakan HDI bersama para penyandang disabilitas.

Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi perayaan HDI 2019 kepada media massa, kampanye melalui media sosial dengan hashtag #DisabilityDay2019 #IndonesiaInklusi #DisabilitasUnggul, Diskusi tentang Isu Disabilitas bersama Mensos dan Menteri Bappenas, serta meramaikan Car Free Day untuk mengajak masyarakat menyaksikan pameran dan acara puncak HDI 2019.

Pameran dan Acara Puncak HDI 2019 akan berlangsung di Plaza Barat, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan ini Kementerian Sosial didukung oleh Bappenas juga akan meluncurkan dua peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

PP Nomor 52 Tahun 2019 menegaskan empat pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial.

PP Nomor 70 Tahun 2019 memberikan pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dijabarkan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).

RIPD memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian dan memiliki tujuh sasaran strategis, yaitu Pendataan dan Perencanaan yang inklusif; Penyediaan lingkungan tanpa hambatan; Perlindungan hak dan akses politik pada keadilan; Pemberdayaan dan kemandirian ekonomi inklusif; Pendidikan dan keterampilan; dan Akses dan pemerataan layanan kesehatan.

RIPD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi. Dengan demikian upaya yang dilakukan akan mencakup tingkat pusat hingga daerah, sehingga Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul dapat terwujud.


Red

Plt Gubernur Kepri Fhoto Bersama dengan Penyelenggara GMP-LH. (Fhoto: Is).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Isdianto Plt Gubernur Kepri mengajak mahasiswa untuk bersatu padu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Himbauan ini disampaikan dalam acara Seminar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh GMP-LH Universitas Ibnu Sina Batam Minggu (1/12).

Isdianto mengharapkan adanya tindakan nyata dari mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga tidak terkesan hanya sebatas seminar belaka.

"Pemerintah tidak akan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup tanpa adanya dukungan masyarakat, khususnya mahasiswa yang ada di Kepr," ujar Isdianto, Plt Gubernur Kepri, dikutip sari situs Diskominfo Kepri.

Acara ini turut dihadiri oleh DR Ahars Sulaiman, staf khusus Gubernur Saidul Khudri dan Herizal Hood serta narasumbet dari manggala agni kota Batam.


Red

Saat Erlina Melaporkan OJK ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Laporan mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana, Erlina ke Ombudsman RI, tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kepri, mulai diproses, serta akan memanggil pihak-pihak terkait.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan dari Ombudsman itu, kata Manuel P Tampubolon, berdasarkan nomor register : 0140/LM/Xl/2019/BTM tanggal 18 November 2019. Kemudian, ia menyampaikan, bahwa laporan klienya ke Ombudsman, diproses lantaran telah memenuhi syarat formil dan materil seperti tertuang dalam Peraturan Ombudsman RI nomor 26 tahun 2017, pasal 7 huruf B yang berbunyi, "Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan dalam hal laporan telah memenuhi syarat materil", dan pasal 8 ayat (3) "Tahap pemeriksaan dimulai setelah pemberian nomor registrasi".

"Dengan kami terimanya surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan dari Ombudsman, dan sudah diterbitkanya nomor registrasi laporan, berarti, laporan Erlina tersebut, sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil," kata Manuel, Jumat (29/11-2019).

Manuel P Tampubolon mengatakan, laporan klienya ke Ombudsman tentang dugaan maladministrasi, dimana tidak adanya tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana di sektor keuangan yang dilakukan direktur dan Komisaris BPR Agra Dhana, yang sebelumnya dilaporkan ke OJK Perwakilan Kepri, telah diproses Ombudsman.

"Intinya, laporan klien saya mulai diproses, karena terpenuhi syarat formil dan syarat materiil. Karena sudah terpenuhi, maka tahap pemeriksaan dimualai, sebagaimana tercantum di pasal 8 ayat (3) Peraturan Ombudsman RI nomor 26 tahun 2017," kata Manuel.

Lanjut Manuel, OJK Perwakilan Kepri dilaporkan ke Ombudsman berawal dari mengendapnya laporan Erlina terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan jajaran komisaris dan direksi PT BPR Agra Dhana. Dengan adanya laporan tersebut, OJK pernah mengundang Erlina untuk menyelenggarakan pertemuan yang tertuang dalam risalah rapat nomor: RR-25/KO.0502/2018 Otoritas Jasa Keuangan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor OJK Propinsi Kepulauan Riau.

Dan saat pertemuan di kantor OJK, terang Manuel, terungkap bahwa Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam Laporan Keuangan PT BPR Agra Dhana Tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Kepri.

"Tidak adanya penjelasan dari jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tersebut telah mengarah kepada dugaan tindak pidana melanggar pasal 49 ayat (1) huruf A, B UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Maka dugaan atau indikasi tindak pidana yang laporan Erlina tidak digubris, bahkan terkesan ada pembiaran oleh penyidik dari OJK sehingga OJK Kepri dilaporkan ke Ombudsman. Padahal, dalam kasus ini, Erlina telah dirugikan karena dipaksa menyetorkan uang sebesar Rp 929 juta lebih ke rekening PT BPR Agra Dhana yang tidak diketahui peruntukannnya," tutur Manuel kembali dengan tegas.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari saat dikonfirmasi wartawan lewat sambungan telepon, membenarkan pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut (dalam hal ini Erlina). Hanya saja, Lagat mengaku belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai tindak lanjut penanganan laporan itu.

"Perkembangan penanganan laporan itu hanya disampaikan kepada pihak pelapor. Kecuali nanti sudah ada hasilnya, terbukti atau tidak ada dugaan maladministrasi," kata Lagat.

Namun, Lagat membenarkan, laporan terkait dugaan maladminsitrasi yang dilakukan jajaran Komisioner OJK Perwakilan Kepri, sudah memenuhi syarat formil dan materil. "Karena sedah memenuhi syarat formil dan materil, makanya kita tindak lanjuti," ujarnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri juga menegaskan proses yang sedang mereka lakukan saat ini belum bisa dijelaskan ke publik. Namun, dalam proses ini, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan, seperti terlapor, ahli dan lainnya, yang memiliki relevansi dengan kasus yang dilaporkan pihak pelapor.

"Pihak-pihak terkait nanti akan kita periksa. Bisa permintaan tertulis atau kita panggil untuk kita mintai keterangan. Atau nanti kita ke lapangan atau minta keterangan ahli. Pemeriksaan itulah yang tidak boleh kita publikasi, tetapi mekanismenya seperti itu," jelas Lagat.

Setelah itu nantinya, sambung Lagat, Ombudsman akan merekonstruksi laporan dan keterangan para pihak. "Nah, di ujungnya itu nanti kita tentukan apakah ada mal atau tidak," tutupnya.



Alfred

Candra Ibrahim Ambil Formulit du DPC Hanura Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Bursa calon kepala daerah Batam periode  tahun, 2020-2024 yang dibuka Partai Hanura banyak diminati dari berbagai, bakal calon (Balon).

Salah satu diantaranya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Candra Ibrahim ikut mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Batam di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Batam, Kamis (28/11-2019).

Direktur Utama Batam Pos itu datang dengan mengenakan peci hitam, dan kemeja kotak-kotak hitam. Kedatangan ke panitia penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota itu, diantar oleh sekretaris PWI Kepri, Anto bersama tim.

Candra diterima langsung oleh Ketua Tim Pilkada Cabang Hanura Batam Kamaruddin beserta tim penjaringan.

“Kami menyambut baik kedatangan pak Candra Ibrahim. Pak Candra sebagai ketua PWI Kepri kami anggap sebagai senior dan tokoh muda yang populer,” kata Kamaruddin.

Diakuinya, komunikasi politik sudah terjalin bahkan sebelum Candra mendaftar di DPC Hanura. Banyak hal yang ia dapatkan dari kepribadian seorang Candra Ibrahim.

Kamaruddin melanjutkan, sampai saat ini dipastikan belum ada kader atau pimpinan partai Hanura yang akan maju sebagai bakal calon kepala daerah. Hal ini tentu akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Candra dan calon lain untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat Hanura.

“Jadi disini siapa pun yang mendaftar punya kesempatan sama. Tidak ada namanya anak emas atau prioritas,” sebut Kamaruddin.

Untuk keputusan sendiri tambahnya, tim tidak bisa menentukan secara mutlak. Sebab hal ini nantinya akan dilaporkan ke tim pilkada daerah di tingkat provinsi dan selanjutnya diteruskan ke ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

Sementara itu Candra Ibrahim mengatakan, Partai Hanura menjadi salah satu partai yang menarik di pilkada kota Batam. Alasannya, sebab sampai hari ini belum ada satu pun kader Hanura yang akan maju di bursa pemilihan kepala daerah kota Batam.

“Sampai hari ini belum ada. Gak tau nanti ketua atau pak Kamaruddin maju kita tak tau. Tapi yang jelas bagi kami orang non partai ini sebuah kans bergabung dengan cara mendaftarkan diri di partai Hanura,” kata Candra.

Ia berharap, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi partai Hanura. “Setelah mereka melakukan konvensi pada tanggal 6 Desember nanti serta melalui fit and proper test dan survey elektabilitas kita berharap mudah-mudahan ada peluang,” harap dia.


Arthur/Tim

Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Terkait dengan peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai alat mencetak KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK, dan lain-lain beberapa waktu lalu oleh Mendagri Tito Karnavian.

Yangmana, Menteri Tito juga mendorong setiap daerah di Indonesia khususnya Disdukcapil untuk memiliki ADM ini untuk memudahkan program dan mengurangi potensi korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto mengatakan menyambut baik dan sangat mendukung pengadaan mesin ADM Dukcapil tersebut.

"Ya, saya sangat mendukung adanya mesin ADM Dukcapil ini, sehingga nantinya pembuatan berbagai data kependudukan dapat langsung dilakukan oleh pemerintah Daerah menggunakan mesin tersebut,'' ungkap Isdianto, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Namun, lanjut Isdianto tetap dengan pengawasan pemerintah pusat. Isdianto juga memastikan akan ikut menerapkannya di Kepri.

"Karena dengan adanya alat itu kita dapat membuat sesuai kebutuhan, sebelumnya dengan program yang saat ini diterapkan Kepri tergantung blanko yang disediakan pemerintah pusat," tegas Isdianto.

Yang sebelumnya, misalnya jika kebutuhan kita 1000 blanko yang tersedia hanya sekitar 200 blangko ,sisanya nanti menunggu. Hal itu yang membuat sulit sistem saat ini.

"Sehingga kedepannya dengan adanya mesin ADM Dukcapil ini di Kepri nantinya mempermudah masyarakat dalam mengurus  berbagai data kependudukan," tegas Isdianto.



Red

Fhoto: Is.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pertamina bekerja sama dengan Pemkot Tanjungpinang menetapkan Fuel Card atau Kartu BBM untuk mengendalikan penyaluran biosolar bersubsidi.

"Kartu BBM untuk  memastikan penyaluran biosolar bersubsidi tepat sasaran," kata Unit Manager Communication, Relation, dan CSR Marketing Operation Region (MOR) I, M Roby Hervindo, di Tanjungpinang, Rabu.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, ia mengungkapkan, pemberlakuan Kartu BBM itu juga melibatkan BRI.Kartu kendali pembelian Biosolar subsidi ini, kini dapat digunakan di seluruh SPBU Tanjungpinang.

"Kartu itu diluncurkan di SPBU 14291717, Batu 10 Tanjungpinang, semalam," ucapnya.

Roby mengemukakan, kartu tersebut diperuntukan bagi kendaraan roda empat dan roda enam yang sesuai dengan kriteria pengguna dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014. Dengan kartu ini, misalnya, kendaraan roda sepuluh hanya sebagian yang bisa pakai biosolar subsidi.

"Kartu BBM berfungsi agar biosolar dinikmati oleh pengguna yang berhak," ujarnya.

Manfaat lain dari "fuel card"adalah meminimalisir penyalahgunaan. Dengan menetapkan konsumsi biosolar subsidi maksimal 30 liter per hari.

Meski pemegang kartu membeli di SPBU lain, tetap terakumulasi 30 liter per hari untuk pembelian biosolar bersubsidi.

"Tidak bisa melebihi dari ketentuan itu sehingga diharapkan dapat mengurangi aksi penimbunan biosolar subsidi," tutur Roby.



Red

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga, H. Heryulita Alias W. (Fhoto: Is).

DAIK KEPRIAKTUAL.COM: Segar. Itu yang langsung terasa saat menikmati Gunung Daik. Sesuai namanya, air minum dalam kemasan (AMDK) ini memang berbahan baku dari aliran sungai Gunung Daik di Kabupaten Lingga. Sesuai tagline-nya ‘Minuman Warisan Para Raja’, diharapkan penikmat Gunung Daik dapat merasakan sensasi berbeda.

Saat ini Gunung Daik baru diproduksi dalam kemasan botol kecil, ukuran 330 mililiter. Ukuran itu dianggap cocok untuk memenuhi kebutuhan Pemkab Lingga, dalam memasok kebutuhan air mineral untuk acara-acara. Seperti saat perhelatan Hari Jadi ke-16 Kabupaten Lingga, disuguhkan Gunung Daik.

Memang masih diproduksi dalam jumlah terbatas. “Nanti rencananya akan diproduksi sekitar 10 ribu kemasan per hari. Sekarang sudah banyak yang menelpon, minta untuk menjadi agen,” ujar Sekda Lingga, Juramadi Esram, Rabu (27/11) dikutip dari situs web Diskominfo Kepri.

Gunung Daik ini diproduksi oleh Pemkab Lingga, melalui BUMD PT Pembangunan Selingsing Mandiri. Pabriknya di Dusun Cenot, Desa Mepar, Kecamatan Lingga. “Lokasinya tepat di kaki Bukit Kador, dimana air bakunya diperoleh dari Air Terjun Bukit Kador, jejeran Gunung Daik,” jelas Sekda.

Rencananya Gunung Daik akan resmi diluncurkan pada Februari 2020 mendatang. AMDK asli dari Lingga ini juga mendapat apresiasi dari Plt Gubernur Kepri, Isdianto. “Kemaren saat kemari, Pak Plt Gubernur sudah bilang akan menggunakan Gunung Daik di acara-acara Pemprov,” sebut Sekda.

Diharapkan nantinya Gunung Daik dapat memenuhi kebutuhan AMDK di Lingga. Pasalnya saat ini masyarakat Lingga masih mengkonsumsi AMDK dari luar daerah. Saat ini Gunung Daik dijual seharga Rp 2 ribu per kemasan.


Red

Terdakwa Tahir Ferdinan Usai Sidang Mendengarkan Jawaban JPU.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Dalam replik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring meminta majelis hakim menolak semua pledoi atau nota pembelaan terdakwa penggelapan Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng.

Penolakan itu dipaparkan JPU dalam jawaban (replik) atas pledoi yang dilayangkan penasehat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (15/11/2019).

JPU beralasan, uraian dalam nota pembelaan (Pledoi) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, sehingga tidak dapat menggugurkan surat tuntutan.

Rosamarlina dalam Repliknya tetap berpegang teguh pada tuntutan yang dilayangkan kepada terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, dan berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan jaksa pada sidang sebelumnya.

"Memohon majelis hakim menolak semua pledoi serta menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan penuntut umum," ujar jaksa Rosamarlina.

Ros, sapaan akrab Rosmarlina Sembiring menilai, pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan perkara aquo adalah prematur dan tidak tepat adalah tidak benar, karena sebagai komisaris, terdakwa Tahir Ferdian tidak berwenang untuk menjual aset PT Taindo Citratama sebelum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rosamarlina menganggap, nota pembelaan yang dilayangkan Kuasa Hukum Tahir Ferdian tidak beralasan lantaran perkara yang dibawa ke dalam persidangan telah melalui proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sebelum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam hingga akhirnya disidangkan.

Terkait pendapat kuasa hukum yang mempersoalkan ketidakhadiran saksi korban Ludjianto Taslim di persidangan, Rosmarlina menyebutkan bahwa pihaknya sudah melayangkan tiga kali surat panggilan secara resmi dan meminta kepada majelis hakim agar pemeriksaan saksi korban dilakukan melalui teleconference, tapi tidak penuhi oleh majelis hakim yang bersangkutan.

“Bagi kami, persoalan ketidakhadiran saksi korban tidak ada masalah, karena sudah tiga kali melayangkan surat panggilan secara patut, namun saksi korban tidak bisa hadir di persidangan karena sedang menjalani perawatan di luar negeri. Selain itu, kami juga telah meminta kepada majelis hakim agar pemeriksaan saksi korban dilakukan melalui teleconference, tapi tidak penuhi,” terang Rosmarlina.

Lebih lanjut, Prihal pledoi kuasa hukum terdakwa yang mengatakan bahwa jika ada hal ikhwal yang harus diputus secara perdata maka menanggungkan proses pidana, Rosmarlina menanggapi dengan mengatakan bahwa, Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1956, perihal hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana pada Pasal 3 menegaskan :"Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya suatu hak tadi", sehingga pemeriksaan perkara perdata tidaklah harus menunda suatu atau menangguhkan suatu perkara pidana.

“Pada akhirnya, dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang kami bacakan pada pada persidangan sebelumnya. Dengan harapan, kiranya majelis hakim mempertimbangkan dan menerima surat tuntutan pidana terhadap terdakwa tersebut," pungkasnya.

Usai mendengarkan Replik dari Jaksa Penuntut Umum, Ketua majelis hakim Dwi Nuramanu didampingi Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa kembali menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada hari Kamis (28/11/2019) dengan agenda Duplik dari kuasa hukum terdakwa.

Untuk diketahui, terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng yang merupakan Komisaris PT Taindo Citratama diadili lantaran menggelapkan aset perusahaan senilai miliaran Rupiah.

Pada persidangan sebelumnya, JPU Rosmarlina menuntut terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dengan pidana penjara selama 2,5 tahun karena telah terbukti bersalah melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua JPU.

“Menyatakan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan,” kata Rosmarlina saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (14/11/2019) lalu.


Red

Direktur PT. Bandar Abadi dengan Kuasa Hukumnya, Zulkifli Nasution.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Direktur PT. Bandar Abadi, Maslina Simajuntak didampingi Kuasa Hukumnya, Zulkifli Nasution SH, MH, CLA dan Johni Rianto mengatakan telah melakukan pembayaran ganti rugi, sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam, terhadap gugatan PT. Usda Seroja Jaya.

"Kami (PT. Bandar Abadi) telah beritikad baik, dan telah membayarkanya ganti rugi lewat cek tunai senilai Rp 9, 085 Miliar. Penyerahan itu kami lakukan di Panitera PN Batam, dan disaksikan Kuasa Hukum penggugat, Nasib Siahaan. Dan penyerahan itu tadi siang," kata Maslina Simajuntak, Selasa (26/11-2019).

Kemudian, kata Maslina Simajuntak, adanya itikad baiknya melakukan pembayaran. Ia ingin perusahaan yang ia jalankan berjalan dengan baik. Dimana menurutnya, perusahaan yang ia pimpin mendapatkan job order ditahun ini.

Fhoto Bersama Penyerahan Pembayaran Ganti Rugi di PN Batam.

"Pembayaran yang telah kami lakukan, maka permasalahan antara penggugat PT. Usda Seroja Jaya dengan tergugat PT. Bandar Abadi baik bergerak maupun tidak bergerak telah di pulihkan," kata Maslina Simajuntak didampingi Zulkifli Nasution SH, MH, CLA dan Johni Rianto.

Ditambahkan Kuasa Hukum PT Bandar Abadi, dari sita jaminan yang diletakkan selama proses hukum berlangsung. Tidak ada lagi penggurangan atau pun pengalihan aset-aset PT. Bandar Abadi. Sebagaimana yang dimaksud dalam hasil putusan PN Batam dalam gugatan PT. Usda Seroja Jaya.

"Itikad baik kami sebelumnya sudah ada. Namun petikan putusan saat itu belum ada pada kami. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami taat hukum," ujar Zulkifli Nasution SH, MH, CLA dan Johni Rianto Kuasa Hukum PT. Bandar Abadi.

Diketahui, sekira tanggal 20 November 2019 Pengadilan Negeri Batam melakukan eksekusi berupa putusan Provisi Penggugat, dimana menarik Kapal TB. Tirta Samudra XXVII milik PT. Usda Seroja Jaya dari galangan PT. Bandar Abadi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Eksekusi no. W4.U8/4926/HK/.02/XI/2019, Tanggal 18 November 2019. JO. Penetapan No. 97/Pen.Pdt.G/20]8/PN.Btm Jo Nomor : 33/Pdl.Eks/2018/. PN.Btm Jo Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN.Btm Jo Nomor : I33 Pdt/2016./PT.Pbr Nomor : 1885 K/Pdt/2017.

Tanggal 18 September 2019 dan berita acara Eksekusi N0. 97/Pen.Pdt.G/2018/PN.Btm Jo Nomor : 33/Pdt.Eks/2018/PN.Btm Jo Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN.Btm Jo Nomor : 133/Pdt/2016/PT.Pbr Nomor : I885 K/Pdt/2017 tanggal 20 November 20 l 9.

Disela-sela perbincangan, setelah PT. Bandar Abadi membayarkan ganti rugi atas gugatan PT. Usda Seroja Jaya yang berjalan selama 4 tahun. Maslina Simajuntak dan Kuasa Hukumnya terlihat lega, karena sudah membayarkan ganti rugi.

Maslina mengatakan, dalam tahun ini, perusahaanya mendapatkan dua proyek. “Perusahaan kami dengan dua proyek skala besar akan membutuhkan tenaga kerja lebih kurang 1.500 orang, inilah hikmahnya," kata Maslina Simajuntak tersenyum.


Alfred

Proyek Tembok Penahan Tanah Depan Hotel Roboh.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Proyek peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Sei Panas sampai simpang Underpass hebohkan masyarakat setempat. Pasalnya, tembok penyangga tebing depan ruko dan hotel Zia, roboh kemarin malam, saat hujan deras datang di Kota Batam.

Menurut warga, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, proyek tersbut adalah proyek pemerintah Provinsi Kepri yang dianggarkan dari APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.550.473.629.62.

"Pemenang tendernya proyek PT. Sutan Agung Murni, dan Konsultan Pengawas adalah PT. Wadah Cipta Teknik. Masa kerjanya selama 180 hari," ujar warga dilokasi sambil menyaksikan proyek yang sedang dikerjakan, Selasa (26/11-2019).

Lanjutnya, tadi malam pas hujan deras datang. Tiba-tiba tembok penyangga itu roboh. Lokasinya tepat didepan ruko dan Hotel Zia. Mobil yang parkir didepan hotel itu juga ikut tercebur, dan tadi malam diderek.

Selain itu, aktifis advokad, Mangundap Lumbanbatu ikut menyoroti kinerja kontraktor dan pengawasan konsultan proyek. Dimana, menurutnya, tembok tebing yang dibangun dan dianggarkan dari APBD Kepri itu, tidak terlebih dahulu mempersiapkan drainase untuk aluran air ketika hujan datang.

"Ini tanggung jawab pimpro dan konsultan pengawas bangunan. Kenapa mereka melakukan itu sebelum mempersiapkan infranstruktur lainya, seperti penyangga tanah. Harusnya buat drainase dulu. Sehingga ketika musim hujan, airnya mengalir dan tidak mengendap lagi ke tanah," kata Mangundap.

Kemudian, kata Mangundap, proyek tersebut dikerjakan, sangat diragukan. Diduga proyek tersebut dikerjakan terburu-buru, sehingga tidak sesuai lagi dengan speknya. Dan pihak kontraktor juga tidak memikirkan, seperti apa itu tanah. Apakah tanah tersebut timbunan atau korekan, jika tanahnya gambut. Harusnya pihak kontraktor mengantisipasinya. Itulah gunanya drainase itu.

"Besi dan campuran semen proyek itu perlu dipertanyakan. Tembok, tingginya 3 meter, besinya itu udah yang lebih besar digunakan, dan besinya asli. Sehingga kuat," terang Mangundap.



Alfred

Sambutan Panglima TNI.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlatamal) IV  Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., bersama Plt Gubernur Provinsi Kepri, pimpinan TNI dan Polri serta unsur FKPD Porvinsi Kepri menyambut kedatangan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., beserta rombongan di VIP Room Bandara Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (25/11-2019).

Kedatangan Panglima TNI tersebut, pertama adalah dalam rangka penyerahan hibah lahan seluas 20 hektar dari 40 hektar yang direncanakan yaitu dari Plt Gubenur Provinsi Kepri H. Isdianto, S.Sos., M.M., kepada Panglima TNI yang berlangsung di Kantor Gubernur Dompak. Dilahan tersebut nantinya akan dibangun Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Makogabwilhan) I.

Selain peninjauan kantor sementara Makogabwilhan I di Markas Komando Resort Militer (Makorem) 033/WP, Panglima TNI juga berkesempatan meninjau langsung ke lokasi lahan  pembangunan Makogabwilhan I di Dompak Kepulauan Riau.

Didepan awak media saat memberikan keterangan persnya dilokasi lahan pembangunan Makogabwihan I, Panglima TNI mengatakan, awal tahun 2020, dilahan ini akan segera dibangun Makogabwilhan I, setelah semua persyaratan lahan sudah selesai.

“Lokasinya sangat strategis karena langsung menghadap ke laut dan di Tanjungpinang ini juga di lewati  Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I sehingga tepat Makogabwilhan I ada di Tanjungpinang. Dan sesuai sejarah juga bahwa, dulu awalnya juga Kowilhan pernah berada di wilayah ini," ujar Panglima TNI.

Kemudian, lanjutnya, kogabwilhan memiliki Pos Komando yang ada dan satuan-satuan yang sudah tergelar yaitu Kodam I/BB, Armada I, Koopsau I yang merupakan satuan-satuan dibawah kendali Kogabwilhan I, apabila diperlukan dalam penindakan terhadap tiap Operasasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kunjungan Panglima TNI di Tanjungpinang berakhir setelah mengunjungi wisata religi ke Pulau Penyengat, disana Panglima TNI berkempatan untuk sholat Dzuhur di Mesjid Raya Sultan Riau kemudian ke tempat diletakkan tulisan-tulisan Gurindam 12 serta ke Balai Adat.

Hadir pada acara kunjungan kerja tersebut Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono,S.E.,M.M., Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han).,  Pangkoopsau I, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K., Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, S. Sos., Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan, S.T., Kasdam I/BB Brigjen TNI Untung Budiharto, Asintel Pangkogabwilhan I Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudi, S.H., M.H., Aspers Kogabwilhan I Marsekal Pertama TNI Muhammad Syafi’i, S.I.P.,  M.M., Danalnud RHF Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd., Unsur FKPD Provinsi Kepri serta unsur pimpinan TNI /Polri Kepri.



Red

Bupati Karimun Pimpin Upacara Hari PGRI ke-74.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM:  Bupati Karimun H. Aunur Rafiq S.Sos M.Si memimpin upacara Dirgahayu PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional ( HGN ) Tahun 2019 di Coastal Area Kabupaten Karimun, Senin (25/11/2019).

Upacara tersebut, selain Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Kapolres Karimun, Danlanal Karimun Dandim Karimun, Ketua Pengadilan Agama dan PLH Sekda Karimun turut hadir.

Dalam pidatonya, Rafiq meminta kepada semua yang hadir dalam upacara dirgahayu PGRI ke-74 untuk mengenang kembali semangat dan niat mulia para guru di seluruh tanah air, tepatnya tanggal 25 November 1945, puluhan organisasi guru yang berbeda faham dan golongan, sepakat untuk melebur menjadi satu sehingga lahirlah Persatuan Guru Republik lndonesia (PGRI).

"Dengan dijiwai semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan, memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berkhidmat memajukan Pendidikan Nasional," kata Rafiq.

Rafiq juga turut berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan guru, pendidik formaI/non formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

"Setelah 74 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik, dan non partisan senantiasa dijaga, dan melekat di dada pengurus, pejuang, aktivis dan para guru. Sebagai rumah besar perjuangan Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, PGRI terus bergerak, mengabdi dan memperbaharui diri agar senantiasa adaptif dan responsife terhadap perubahan," ujar Rafiq.

Dirinya juga menyadari sepenuhnya, betapa pentingnya peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan sejatinya mutu pendidikan terjadi di ruang kelas, dalam interaksi yang positif dan dialogis dengan semangat penghargaan kepada keunikan siswa.

Karena itu, lanjutnya, sejalan dengan Visi Bapak Presiden ”SDM Maju Indonesia Unggul”. "kami memaknainya sebagai pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa sehingga menjadi prioritas utama dalam periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan K.H. Makruf Amin," kata Rafiq.

Karena itu, hal inilah yang menjadi tema HUT ke-74 PGRI yaitu ”Peran Strategis Guru dalam Mewujudkan Indonesia Unggul”. Tema ini secara substansial padu padan dengan tema hari Guru Nasional dari Kemdikbud yaitu ”Guru Penggerak Indonesia Maju”.

Lebih lanjut Rafiq menyampaikan, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Presiden RI,  dan seluruh jajaran Kemdikbud, KemenPan-RB, dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang responsife terhadap permasalahan guru yang selalu diperjuangkan PGRI.

Apresiasi antara lain dengan (1) terbitnya PP PPPK yang disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden RI pada Puncak Perayaan HUT ke-73 PGRI dan HGN 1 Desember tahun 2018, kemudian ditindaklanjuti Permenpan No. 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memungkinkan Honorer berusia 35 tahun mengikuti tes CPNS dengan perjanjian kerja.

(2) Surat Dirjen TK No. 9634 yang memberi kesempatan honorer di sekolah negeri mengikuti PPG,

(3) Surat Edaran Mendikbud Nomor 10 tahun 2019 mengenai PNS DPK yang terus dapat mengajar di sekolah yang dikelola masyarakat.

Sebelumnya Pemerintah juga melalui Permendikbud No. 10 tahun 2018 mengenai Juknis penyaluran TPG yang memberikan ruang bagi guru yang menunaikan haji, cuti sakit hingga 14 hari dan hal lainnya dengan tetap dihargai TPG nya.

Apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru honorer di daerah, dan memberikan kesempatan setara kepada semua guru tanpa membedakan status mereka untuk memperoleh kesempatan meningkatkan

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Guru, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi dan utamanya Guru Honorer yang selama ini" tak kenal lelah mengisi kekosongan guru dengan mengajar sepenuh hati. Tanpa dedikasi mereka, dapat dibayangkan bagaimana proses pembelajaran berlangsung bila gurunya tidak ada, adalah wajar, apabila berbagai pihak memberikan perhatian terhadap kesejaheraan dan peningkatan kualitas mereka," kata Rafiq.

Rafiq juga mengucapkan, selamat Hari Guru Nasional tahun | 2019 dan HUT ke-74 PGRI kepada para guru di seluruh tanah air, semoga pengabdian kita menjadi lentera bagi bangsa, Negara dan kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin. Mari kita tutup dengan salam Perjuangan.

Di akhir sambutanya, Rafif menyebutkan akan membangun Gedung PGRI pada tahun 2020 ini melalui APBD Kabupaten Karimun sebagai bentuk apresiasi kepada Guru - Guru yang telah mendidik generasi muda kita khusunya Kabupaten Karimun.



Ahmad Yahya

Nelayan di kawasan pesisir Tanjungpinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mencari solusi penyelesaian peraturan daerah perda RZWP3K..

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mencari solusi penyelesaian  peraturan daerah perda RZWP3K. Pasalnya,mndeknya perda RZWP3K ini diyakini telah menghambat investasi yang ada di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Kamis (22/11). "Kami minta Pemprov Kepri punya solusi terkait banyak nya perizinan yg tertunda dan tidak dapat perpanjang akibat dari belum di sahkan perda rzwp3k," ungkap Ing Iskandarsyah.

Menurut Ing Iskandarsyah, hingga kini banyak para usahawan yang mengeluh bahkan melaporkan ke Ombusmen terkait masalah perizinan di dinas PTSP Kepri. "Dinas PTSP tidak berdiri sendiri sangat tergantung tim teknis seperti dinas ESDM,  DKP,  LHK,  dll," jelas Politisi PKS ini

Iskandarsyah menyampaikan bahwa kita memang prihatin OTT yang terjadi tapi Pemprov Kepri harus tetap memikirkan langkah-langkah ke depan. "Pegawai kita jangan khawatir jika tetap ikuti prosedural dan tidak menerima uang gratifikasi," ungkap Ing Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga menginginkan agar pak Gubernur Kepri harus ada solusi dgn memetakan masalah yg ada dan kalau perlu membuat tim percepatan perizinan dan investasi.

"Tidak boleh ada kekosongan dasar hukum apakah kita bisa pakai RTRW dulu atau ada solusi yang lain. Kondisi ini jangan di biarkan berlarut larut. Masalah kita yg terhambat cuma di rencana ruang reklamasi tapi ruang-ruang  yang lain seperti untuk Pariwisata,  perhubungan, pertambangan,  Nelayan Budi Daya,  usaha di pesisir dan lain-lain," tegas Ing Iskandarsyah dikutip dari situs web Diskominfo Kepri.

Tambah Iskandarsyah bahwa sudah ada ketegasan bapak Presiden Jokowi bahwa terkait perizinan jangan susah susahkan dan minta apparat seperti polisi dan jaksa asal cepat-cepat mau periksa saja.

"Perizinan ini adalah administrasi publik, jangan masuk ke pidana dulu.  Selesai perdata jika ada masalah.  Kalau salah bisa di cabut,  asal tidak menerima uang dan melanggar aturan.  Kita bisa bayangkan jika investasi terhambat berapa banyak lagi orang pengangguran, dan  yang akhir nya menimbulkan Kemiskinan dan tindak kriminalitas," ungkap Iskandarsyah.

Apalagi, Kita tahu salah satu faktor penting dalam menumbuhkan Ekonomi dan lapangan kerja adalah investasi.  "Ingat, investasi yang terkait dengan RZWP3K sama juga kita membangun pesisir dan pemerataan Ekonomi," ungkap Iskadarsyah lagi.



Red

Perbaikan Jaringan Listrik.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri menyoroti ketersediaan tenaga listrik yang dimiliki Bright PLN Batam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam dan Bintan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Sardi pada rapat dengar pendapat dengan pihak Bright PLN Batam di Kantor DPRD Kepri, Kamis (21/11) kemarin.

Menurut Surya Sardi, ketersediaan sumber energi yang digunakan PLN Bright saat ini tak seimbang antara penggunaan bahan bakar gas dengan batu bara.  "Ini yang sering kali mengakibatkan pasokan listrik berkurang, karena penggunaan gas yang persentasenya mencapai 75 persen," kata Surya Sardi dikutip dari situs wab Diskominfo Kepri.

Menurut Surya Sardi, jika PLN terlalu banyak mengandalkan gas sebagai sumber energi untuk pembangkit yang harganya kian tinggi maka akan berpengaruh juga dengan ongkos produksi yang imbasnya kenaikan tarif dasar listrik. "Selain itu pasokan bahan bakar gas yang digunakan PLN Batam saat ini masih bersumber dari Sumatera Selatan saja," ungkap Surya.

Oleh sebab itu,  jika pasokan gas dari Sumatera Selatan terkendala maka akan sangat berpengaruh dengan jumlah ketersediaan listrik yang berimbas ke pemadaman bergilir. “Sebagian besar mesin pembangkit menggunakan gas, jika pasokan gasnya berkurang otomatis pembangkit-pembangkit tersebut akan berhenti beroperasi dan akibatnya pasokan listrik juga berkurang,” terang Surya Sardi.

Untuk mengatasi hal tersebut ia meminta agar PLN Batam mau mengembangkan pembangkit yang menggunakan batu bara. Menurutnya penggunaan batu bara ini akan sangat membantu terutama disaat pasokan gas berkurang.

Senada dengan Surya Sardi, anggota Komisi III Suryani juga meminta kepada kepada Bright PLN Batam untuk membangun pembangkit berbahan bakar batu bara. Selain harganya lebih murah, pasokan batu bara juga dianggap lebih stabil ketimbang dengan pasokan gas yang kerap kali terhenti saat ada perawatan sumur gas ataupun pipa dari Sumatera Selatan.

“PLN harus berkomitmen untuk menjaga kesetabilan pasokan listrik masyarakat, jangan lagi ada pemadaman karena sangat akan merugikan terutama bagi mereka yang kerjanya bergantung dengan listrik seperti UMKM,” terang Suryani.

Suryani juga meminta agar sanksi untuk PLN dijalankan jika terjadi pemadaman karena hal tersebut telah diatur didalam perda. “Jangan sanksinya ke masyarakat saja kalau telat bayar, PLN juga harus dikenakan sanksi jika terjadi pemadaman,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi III yang lain Sahmadin Sinaga berpesan kepada PLN agar memperhatikan kondisi pembangunan terutama di Batam. Ia mengatakan bahwa pembangunan perumahan dan apartemen terus berkembang otomatis kebutuhan listrik pun bertambah.

“Saat ini jumlah apartemen yang dibangun di Batam semakin banyak dan itu membutuhkan listrik yang cukup besar, PLN harus memperhatikan hal itu,” kata Sahmadin.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasi Bright PLN Batam Awaludin Hafid mengatakan saat ini ketersediaan listrik di Batam - Bintan dalam kondisi aman, Bright PLN Batam memiliki cadangan daya mencapai 64 MW.

Namun menurutnya masih ada beberapa kendala yang memang mengharuskan terjadi pemadaman yakni ketika terjadi pemeliharaan turbin. Ia mengakui perbandingan penggunaan energi gas dengan batu bara untuk pembangkit di Batam memang tidak seimbang. Penggunaan gas mencapai 75 persen sedangkan penggunaan bahan bakar batu bara baru sekitar 25 persen.

Ini berakibat jika pembangkit yang sebagian besar menggunakan gas berhenti beroperasi baik karena rusak, masa pemeliharaan ataupun karena pasokan gas terkendala akan sangat berdampak dengan jumlah pasokan listrik. “Pembangkit yang menggunakan gas ini memilki daya yang besar jadi kalau ada kendala pasti berdampak ke pemadaman,” terangnya.

Awaludin Hafid menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Persero pusat agar segera mengebangkan atau membangun pembangkit yang menggunakan energi batu bara untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar gas. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menambah pasokan gas yang bersumber dari Natuna sehingga tidak terpaku dari Sumatera Selatan saja.

“Kami telah berkoordinasi dengan PLN pusat agar segera menambah pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara, tapi kami belum tahu pembangkit tersebut nantinya akan dibangun di Batam atau di Bintan,” tambahnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut anggota Komisi III Surya Sardi, Raja Bakhtiar, Sahmadin Sinaga, Hadi Candra, Yudi Kurnain, suryani, Lis Darmansyah dan Widiastadi Nugroho.


Red

Bupati Karimun Saat Menghadiri Acara Pemuda Pancasila Kecamatan Kundur.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq serta rombongan menyempatkan diri menghadiri kegiatan konser amal anak-anak yatim piatuh yang di selenggarakan Pemuda Pancasila Kundur (PP). Acara berlangsung tepatnya di Lapangan Stadion Mini kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Kepri, Minggu (24/11/2019).

Pada kesempatan itu Rafiq  menyampaikan, bahwa kehadiran bersama keluarga besar Pemuda Pancasila, Kecamatan Kundur merupakan kebahagiaan tersendiri sekaligus ajang silaturahmi dengan Keluarga Besar Pemuda Pancasila.

“Semoga kehadiran saya dapat menjadi awal bagi kita untuk saling mempererat persaudaraan, guna meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam meperkokoh Persatuan dan kesatuan khusususnya di bumi berazam Kabupaten Karimun yang kita cintai ini," kata Rafiq.

Dirinya juga memandang positif akan kehadiran organisasi Pemuda Pancasila yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam berorganisasi.

Disamping itu Anggota DPRD kabupaten karimun, Joko Warsilo mengatakan, ini langkah awal dari Pemuda Pancasila, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang sudah bekerja sesuai porsi sebagai pemuda Pancasila yang tunduk dan patuh pada perinsip perisip pancasila.

Untuk itu kata Joko Warsilo, kegiatan Pemuda Pancasila perlu di dukung oleh segenap lembaga Anggota DPRD Kabupaten Karimun, dan semua instansi pemerintah aparat penegak hukum agar kegiatan amal yang di lakukan oleh pemuda Pancasila ini termotivasi oleh semua ormas yang ada di kabupaten Karimun.

Di tempat yang sama Ketua Ormas Pemuda Pancasila, Depri Yendi, menyampaikan, ucapan trimkasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karimun, beserta rombongan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan Konser Amal anak yatim.

"Insyallah Pelaksanaan kepada anak anak yatim akan kami selesai kan dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Selanjutnya, kata Depri, sebagai Ketua Pemuda Pancasila siap bekerjasama kepada seluruh masyarakat Kundur jika di perlukan. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal bagi kami dan Insyallah kita akan lanjudkan dengan berbagai kegiatan lainnya di masa masa mendatang.

"Kami yakin jika kita mampu bersatu padu dan meluluhkan perbedaan. Maka kita yakin dapat ikut serta dalam memotivasi Pemuda untuk menjunjung tinggi keberadaban sesama Ormas yang ada di kabupaten Karimun. Dan kedepan menjadi jauh lebih baik. Untuk itu Pemuda Pancasila bersama TNI/Polri siap berada di garda terdepan jika di butuh kan Masyarakat," ungkapnya.


Ahmad Yahya

Wisuda Santri Sebanyak 123 Orang.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq Beserta Rombongan hadiri Tabligh Akbar dan sekaligus mewisuda Santri Sebanyak 123 santri dari 103 orang. Acara tersebut diselenggarakan tepatnya di lapangan kantor camat Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Sabtu (23/11/2019)

Ribuan Santri dan masyarakat hadir memenuhi lapangan kantor camat Kundur Utara untuk mendengar kan tawsyiah Agama dari Ustad Syafrizal.

Pada kesempatan itu Rafiq juga meminta kepada Santri yang telah di wisuda untuk dapat mengembangkan pribadi dan ahklanya agar berguna bagi orang tua dan bangsa.

Di samping itu Rafiq juga berharap kepada anak anak-anak Santri TPQ sebagai generasi penerus yang telah mendapatkan ilmu dapat mendalami Al-Qur'an sehingga berguna bagi masyarakat luas khususnya di kabupaten Karimun yang kita cintai ini.

"Kberadaan Santri saat ini juga turut menjaga keseimbangan di dalam canggihnya teknologi, sehingga anak anak kita dapat menjadi Santri relijius serta mencintai Agama dan bangsa secara bersamaan," kata Rafiq.

Kemudian, lanjutnya, dari kalangan santri ini semoga menjadi pemimpin bangsa dan semoga inovasi inovasi dalam pendidikan agama terus ditingkatkan untuk generasi yang berakhlak mulia dan beriman berlandaskan AlQur'an.

Turut hadir di acara Anggota DPRD kabupaten karimun, Kabak Humas Kabupaten Karimun, Ktua Adat Melayu Kabupaten Karimun, Basnas Kabupaten Karimun, Camat kundur Utara,Polsek kundur Utara, seluruh kepala Desa di wilayah Kundur Utara,Alim ulama Kundur Utara,serta tokoh masyarakat Kundur Utara.


Ahmad Yahya

Bupati Karimun Serahkan Bantuan Kapal dan Alat Tangkap Ikan.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq serahkan bantuan sebanyak 25 unit perahu dan alat tangkap ikan. Di mana perahu tersebut di berikan di tiga Kecamatan di antaranya Kecamatan Kundur, Durai dan Moro. Bantuan tersebut diserahkan di jalan besar Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kamis ( 21/11/2019 ).

Pada kesempatan itu, Rafiq mengatakan, bagi nelayan yang telah diberi bantuan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan karena tidak semua kelompok nelayan mendapatkan bantuan tersebut.

"Dan bagi yang belum menerima bantuan Insyallah secara bertahap akan kita berikan di tahun tahun berikutnya," kata Rafiq.

Kemudian, Rafiq juga meminta Kepada nelayan untuk menggunakan perahu dan alat tangkap tersebut dengan sebaik baiknya.

“Bantuan perahu dan alat tangkap ikan tersebut tidak boleh diperjualbelikan, dipinjamkan, ataupun disewakan. Bantuan dari pemerintah itu agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh anggota kelompok yang telah mendapatkan bantuan," ungkap Rafiq.

Dirinya juga berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membuat para nelayan termotivasi untuk bekerja, dan semoga penghasilan nelayan semakin membaik sehingga perekonomian mereka ikut membaik.

Penyerahan bantuan itu juga dihadiri Kadis Perikanan dan kelautan, Anggota DPRD kabupaten karimun,Kabak humas Kabupaten Karimun, Kacap jari Kundur,Polsek Kundur, dan Camat Se-pulau Kundur .


Ahmad Yahya

Aksi Demo Pedagang Pasar Induk Saat Ditemui Wakil Wali Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan massa korban penggusuran pedagang pasar induk, kembali melakukan aksi didepan kantor pemerintahan Kota Batam. Aksi pedagang dan LSM Gebrak tersebut, meminta solusi dari Wali Kota Batam, tentang nasib tempat usaha pedagang, mencari nafkah dan menghidupi keluarga.

"Turun pak wali, berikan kami solusi. Sampai sekarang ini tidak ada kami dapat solusi dari pak Wali Kota Batam," ujar para pedagang sambil berteriak, Kamis (21/11-2019).

Tak lama aksi demo pedagang pasar induk berlangsung. Wakil Wali Kota Batam turun menemui para pedagang. Namun hasil yang mau didapatkan para pedagang, tidak seperti yang mereka (Pedagang) inginkan. Dimana Wakil Wali Kota Batam menyampaikan, belum ada yang mau disampaikan, karena masih kosong.

"Belum ada yang bisa saya sampaikan, karena bahan yang mau saya sampaikan, masih kosong," ujar Amsakar didepan para pedagang pasar induk.

Mendengarkan, apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar. Para massa pedagang berteriak. "Huuuuu, Wali Kota Batam memberikan janji palsu. Masa Wakil Wali Kota Batam tidak dapat memberikan solusi," kata para pedagang berteriak.

Kemudian disampaikan Amsakar, bahwa ia belum mendapatkan data, jumlah pedagang pasar induk yang terdata untuk mendapatkan lapak tempat berdagang.

"Belum ada data yang memperbaiki jumlah pedangang di pasar induk. Saya meminta pak Budi dan kawan-kawan untuk menginput informasi dari pedagang yang tidak tercover. Supaya saya bisa mengambil keputusan," kata Amsakar.

Kata Amsakar lebih lanjut, ia akan menggunakan jalur RDP di DPRD Kota Batam untuk menuntaskan hal ini. "Silahkan para bapak/ibu rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Batam. Nanti kita pakai momentum finalnya disana," kata Amsakar.

Kekecewaan para pedagang pun terlihat saat menuju ke gedung DPRD Kota Batam untuk melanjutkan aspirasinya. "Udah pembohong semua ini," kata ibu-ibu pedagang sambil berjalan ke gedung DPRD Kota Batam.


Red