Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Lima Terdakwa Pembobol ATM Usai Mendengarkan Putusanya.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Lima terdakwa kawanan pembobol uang dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI, tersenyum saat mendengarkan putusanya yang ringan. Dimana kelima terdakwa, yakni, Marya Ulfa, Afriyani, Parlin, Melki Seotian dan Ilham divonis 1 tahun, 4 bulan.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap kelima terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun, 4 bulan," kata Hakim Majelis Jasael didampingi Hakim anggota Chandra dan Efrida, Selasa (16/7-2019).

Menurut Hakim Jasael, kelima terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana yang didakwakan Jaksa penunut kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Dan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Rizki Harahap menuntut kelima terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun, 6 bulan. Serta barang bukti berupa dua unit mobil rental  miliknya Sunawan dan Anton Fitranto dan barang bukti berupa kartu ATM BRI milik terdakwa Marya Ulfa, ATM buku rekening mandiri BCA atas nama Jimmi Situmorang, ATM buku rekening BRI milik Afri Yani, ATM BNI dan buku rekening milik Julia Fitri Ratna Sari dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam pokok perkara kelima terdakwa. Kelima terdakwa diamankan polisi pada bulan Maret 2019 yang lalu di mana setelah kasus pembobolan mesin ATM itu diketahui pihak bank BNI Cabang Batam pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yang lalu.

Setelah itu, dua karyawan Bank BNI Batam yang melakukan pengisian uang di mesin ATM BNI Pasar Botania 2 Batam, melakukan pencocokan pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset.

Saat dilakukan pencocokan, ternyata hasilnya tidak singkron, dan ditemukan selisih kurang dari pencocokan sejumlah Rp.131.800.000.

Dari temuan itu, lalu rekaman CCTV yang ada di ATM itu pun diputar ulang, dan berujungnya berhasil menemukan wajah-wajah sipembuat jumlah selisih uang di mesin ATM tersebut. Akibat ulah para Kawanan ini, pihak Cabang BNI Batam saat bersaksi mengalami kerugian Rp 199,650.000.

Dalam kasus ini, bukan hanya 5 orang saja, namun masih ada dua orang pelaku lainnya yakni yang bernama Salamun dan Yolan, dan kini masih Dalam Pencarian Orang (DPO) oleh polisi.


Alfred

Ketua Umum Relawan TJ, Andre Opa Sumual.

KEPRIAKTUAL.COM: Sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi, Relawan Teman Jokowi (TJ) juga tak luput mengamati perkembangan yang terjadi paska penetapan pemenang Pilpres 2019 oleh KPU.

Relawan TJ dalam pertemuan internalnya juga membahas siapa-siapa sosok yang pantas masuk menjadi pembantu dalam kabinet Jokowi- KH Maruf Amin.

“Walau susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tapi Teman Jokowi sebagai organisasi relawan pendukung juga ingin sumbang saran dan masukan. Soal diterima atau tidak itu hak Presiden,” kata Andre OPA Sumual, Ketua Umum Relawan Teman Jokowi saat ditemui di acara Visi Indonesis di Sentul Int’l Convention Center.

Menurut Opa, internal Teman Jokowi membicarakan beberapa nama. Tentu dengan berbagai pertimbangan, teristimewa kemampuan dalam mendampingi dan membantu Jokowi mewujudkan Nawacita Plus menuju Indonesia maju.

“Layak tidaknya seseorang menjadi pembantu Presiden tentu bergantung kepada kemampuan berpikir, bertindak, mengambil keputusan, loyalitas serta riwayat perjuangan tentunya,” kata Opa.

Dua nama yang menonjol dalam diskusi internal Teman Jokowi adalah Adian Napitupulu dan Sakti Wahyu Trenggono.
Adian Napitupulu adalah tokoh populer karena sepak terjangnya dalam berbagai debat televisi selama massa kampanye. Perjuangan Adian dalam membela kepentingan rakyat sudah teruji mulai dari parlemen jalanan hingga parlemen sesungguhnya di Senayan. Adian adalah salah satu tokoh sentral Reformasi 98.

Sementara Sakti Wahyu Trenggono adalah pengusaha yang sudah mendukung Jokowi sejak 2014. Trenggono adalah contoh pengusaha sukses yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dalam Tim Kampanye Nasional Joko Widido - KH Maruf Amin, Trenggono dipercaya sebagai Bendahara Umum.

“Kesamaan keduanya adalah loyalitas dan keringat mereka tak luntur mendukung Jokowi sejak 2014,” tambah Opa.

Teman Jokowi berharap buah pikir dan tenaga kedua nama itu bisa menjadi bagian dalam kabinet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia menuju negara maju.


Red

Menteri Keuangan, Sru Mulyani. (Fhoto: Istimewa).

KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawal penerimaan negara guna memacu pembangunan di Tanah Air. Hal yang disoroti Sri Mulyani adalah mengenai tantangan perpajakan di era ekonomi digital yang perlu diantisipasi Dirjen Pajak ke depannya.

“Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak,” ujar dia kala menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (15/7/2019).

Realisasi perpajakan saat ini masih belum mencerminkan potensi di era digital. Padahal, Indonesia memiliki potensi penerimaan dari penggunaan internet, e-commerce, serta jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Tantangan yang dihadapi era ekonomi digital adalah bahwa para pelaku usaha tidak lagi perlu ada di suatu negara untuk mengeruk pendapatan di wilayah tersebut, alias sudah serba digital

 “Physical presence sudah tidak lagi penting,” kata Sri Mulyani.

Physical economic presence sudah sulit diterapkan pada era ini.

Karena itu, Sri mengungkapkan bahwa pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap menjadi agenda penting untuk di antisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Konsep tersebut, menurut Sri Mulyani, sedang dipertimbangkan untuk diubah. Adapun perubahannya adalah dari bentuk Badan Usaha Tetap alias permanent establishmentmenjadi significant economic presence.

“Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang menggenerate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting,” ujar bekas Direktur Bank Dunia tersebut. Ia kembali mengingatkan bahwa tantangan nyata era digital yang harus dipahami oleh seluruh jajaran Direktorat jenderal Pajak, mulai dari pimpinan hingga tahapan pelaksana”

“Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak,” kata Sri Mulyani.


Sumber: Celebestopnews.com

Safari Ramadhan Temui Orang Tua Calon Siswa/siswi yang Tidak Lulus PPDB.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) calon siswa di SMA 14 Tanjung Sengkuang. Puluhan orang tua siswa mendatangi gedung DPRD Kota Batam, Jumat (12/7-2019).

Orang Tua siswa menyampaikan, bahwa anak-anaknya tidak diterima di sekolah tersebut, padahal sesuai zonasi. Dan tidak tau lagi mau mengadu kepada siapa, karena tanggal 15 besok sekolah sudah mulai masuk.

"Kami mengadu kemana lagi. kami minta anak kami diterima disekolah Negeri," kata salah seorang orang tua calon siswa kepada anggota DPRD Kota Batam yang menemuinya.

Safari Ramadhan, S.Pd.I dan Aman, S.Pd dari komisi IV DPRD Batam menerima langsung puluhan orang tua dan calon murid.

Safari mengatakan, SMA/SMK itu adalah kewenangan pemerintah propinsi. Namun, DPRD Kota Batam tetap mendorong pemerintah provinsi Kepri, agar persoalan ini bisa dibatasi.

“SMA dan SMK adalah kewenangan pemerintah Provinsi, kami di kota hanya mengawasi SD dan SMP,” ujar Safari.

Walaupun itu wewenang Provinsi, lanjutnya, DPRD Kota Batam akan terus berupaya mendorong pemerintah provinsi untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.

"Semua anak-anak kita harus bersekolah," kata Safari saat menemui orang tua calon siswa/siswi baru.

Red

Lembaga KPK, fhoto:Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, Rabu (10/07) malam. OTT tersebut, KPK  mengamankan uang sebesar  6.000 dolar Singapura.

Menurut informasi di lapangan, selain Gubernur Kepri,  juga ada lima orang lagi yang diamankan KPK, di antaranya seorang kepala dinas dan ada dari pihak swasta. Dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan sementara di Mapolres Tanjungpinang.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, OTT terhadap Gubernur Kepri itu terkait dengan izin kegiatan reklamasi. Namun, ia belum bisa merinci lokasi kegiatan reklamasi tersebut.

“Terkait izin lokasi rencana reklamasi,” katanya.

Febri menegaskan, uang 6.000 dolar Singapura itu bukan uang pertama yang diterima Nurdin Basirun.

Febri mengatakan, saat ini status keenam orang itu masih terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Hingga berita ini diturunkan, Himas Provinsi Kepri belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini unggah.


Red

Rapat Paripurna DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah KKA. Selasa, (9/7/19) malam di gedung DPRD KKA.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 kepada DPRD merupakan amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah.

“Merupakan amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 yang telah dirubah berapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2011,” kata Haris.

Lanjutnya, arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah KKA tahun 2018 merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang dibangun atas komitmen bersama berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2018 yang lalu pemerintah KKA telah mengimplementasikan penerapan akuntasi berbasis aktual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) KKA sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah,” ujarnya.

Adapun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD KKA tahun anggaran 2018, dimana pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 826.203.547.568.75, sampai akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 837.725.038.534.17 atau 101,39%.

Guna menghindari keterlambatan dalam penyampaian kepada kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri, Abdul Haris, mengharapkan kerjasama DPRD untuk dapat menjadwalkan pembahasan Ranperda ini dengan cepat dan tepat.

Rapat yang dipimpin oleh Imran, Ketua DPRD KKA tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten berserta kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Arthur

RDP Komisi II DPRD Kota Batam dengan Dinas BPM PTSP Kota Batam dan Pengusaha Tempat Hiburan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Batam tentang peningkatan Pendaparan Asli Daerah (PAD) dari sektor tempat hiburan, kembali berlanjut. Dalam RDP, yang dipimpin Mesrawati Tampubolon menyampaikan, bahwa Komisi II DPRD Kota Batam telah mengundang pengusaha tempat hiburan, untuk memberikan keterangan terkait pajak usaha hiburan, namun para pengusaha banyak yang mangkir.

"Sudah tiga kali kami mengundang pengusaha tempat hiburan. Namun banyak juga yang tidak hadir," kata Mesrawati Tampubolon, Selasa (9/7-2019).

Menurutnya pengusaha yang tidak hadir,  tidak menghargai DPRD kota Batam. Kedepan Komisi II akan layangkan surat peringatan kepada pengusaha yang tidak menghadiri RDP.

"Dan kami akan panggilan paksa melalui Polresta Barelang," ungkapnya.

Kemudian, kata Mesrawati Tampubolon, jenis usaha hiburan yang dikeluarkan PTSP Kota Batam, itu ada menyalahi aturan. Karena jenis usaha berbeda dengan kegiatan didalamnya.

"Misalnya ada jenis karaoke namun ada kegiatan lain yang tidak terdaftar bayar pajak yang seharusnya bayar pajak. Jangan pengusaha hanya mencari untungnya saja tapi tidak bayar pajak," terang Mesrawati

Lanju Mesrawati, RDP ini, intinya Komisi II hanya berupaya bagaimana meningkatan PAD Kota Batam dan DPRD Kota Batam, tidak mau Batam defisit.

Untuk itu, dirinya berharap PTSP bisa lebih menjelaskan dan mengklarifikasi izin yang sudah diterbitkannya.

Pantauan di dalam ruangan RDP Komisi II DPRD Kota Batam, tampak pengusaha yang hadir tidak banyak yang hadir. Dan hanya beberapa orang saja yang hadir sesuai dengan undangan.


Red

Ribuan Wali Murid Menghadiri Undangan Gubernur Kepri dan Walikota Batam di Dataran Engku Putri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Undangan Gubernur Kepri dan Walikota Batam, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di Kota Batam ditingkat jenjang pendidikan SLTP/SMU. Ribuan wali murid mengahdirinya di dataran Engku Putri, Senin (8/7-2019).

Wali murid yang hadir mulai pagi pukul 6:15 WIB sempat berteriak, kecewa atas agenda sebagaimana yang di jadwalkan pada pukul 7:00 WIB "molor" akibat keterlambatan kedatangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Sekitar pukul 7,35 WIB, terlihat Gubernur telah tiba dilokasi didampingi Kadisdik Kepri, Walikota Batam, Wakil walikota Batam, Sekda dan pejabat teras lainnya dan pihak pengamanan jajaran kepolisian.

"Kami kecewa terhadap Gubernur Kepri dan Walikota Batam. Dimana jadwal yang dijadwalkan tidak sesuai. Kami masih bayak yang mau bekerja," ujar wali murid berteriak.

Dihadapan ribuan wali murid, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Walikota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, akan memastikan anak-anak siswa yang tidak lolos melalui PPDP 2019 dapat tertapung di sekolah-sekolah sesuai zonasi.

“Saya perintahkan Kadisdik Kepri, kepala sekolah untuk segera bekerja dan mulai aplikasikan agar tidak ade hiruk pikuk lagi. Dan keberhasilan ini tidak ada berkat siapa-siapa, dan sudah tekat kami, namun berkat rahmat Allah dan tidak ade siape-siape yang kuat dan minal aidin walfaidzin,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun di hadapan wali murid.

Selain itu, Walikota Batam mengadakan sesi tanya jawab wali murid. Wali murid menyampaikan keluh kesahnya, dimana anak-anak mereka, tidak dapat diterima di sekolah zonasinya.

"Sudah banyak membantu beberpa sekolah melalui CSR, tetapi anaknya tidak bisa masuk disekolah itu. Padahal anak sata masuk kuota. Saya mau anak saya dapat masuk kesekolah tersebut," ujarnya.

Sambutan Gubernur Kepri, Walikota Batam, Serta Kadisdik Kepri dihadapan Ribuan Walimurid.

Kemudian ditambahkan salah seorang pria wali murid. Dirinya meminta penerimaan PPDB dapat di kongkritkan, dan memohon kepada Kadisdik untuk merevisi ulang terkait domisili. Karena banyak surat domisili informasi beredar diluar zonasi.

"Sementara kami yang dekat tidak diterima. Informasi ini kami dapat dari calo. Jadi kami mohon direvisi pak," ujarnya.

Menjawab pertanyaan wali murid, Kadisdik Kepri menjawabnya, bahwa pemerintah Kepri yakin dan akan mengikuti mekanisme tanpa kecurangan, dan yang melakukan kecurangan itu bisa terjadi ada dipeserta didik, bukan diteknis. Dan pihaknya sudah melakukan verifikasi dua kali.

“Sudah kita temukan ada kecurangan dan hanya pelakunya yang melakukan kecurangan. Oeh sebab itu sesuai ketentuan dan tidak dapat dipaksakan masih terjadi kekurangan daya tampung siswa. Ada 2216 yang belum medapatkan tempat, dan Gubernur Kepri, Walokota Batam, serta saya menyampaikan terjadi penumpukan, tujuan sekolah karena tidak dapat dipaksakan,” jelasnya.

Kadisdik Kepri mencontohkan, SMA 3 Batam, dimana hari ini ada 523 orang calon siswa yang belum dapat tertampung. Mau dipaksa tidak bisa, karena 523 ada 13 kelas.

"Beri kami kesempatan sesuai perintah Gubernur, namun sesuai mekanisme dimana minimal 2 kelas. Kami akan sesuaikan dengan situasi dengan konsep, dimana nantinya akan ada SMA 23 batu aji dengan konsep ade gadung yang akan ditumpangi dan warga menjamin bersama kepala sekolah ada 5 kelas. Solusinya bebas zonasi dimana dalam arti kata dibuat semula 8 menjadi menjadi 4 dan kalau padat maka bergeserlah kezonasi sebelah,” katanya.

Namun para walimurid kembali meminta kepastian kepada Gubernur dan Walikota Batam, supaya anak-anaknya yang tidak diterima melalui PPDB 2019, agar dapat diterima. Karena anak-anak mereka masuk zonasi diwilayah sekolah SLTP/SLTA tersebut.

“Kami minta kepastian dari pak Gubernur dan Walikota Batam. Pulang darisini, anak kami dapat diterima dan dapat melanjutkan sekolah, hanya itu keinginan kami,” ujar wali murid.

Selain itu, wali murid minta Kadisdik Provinsi Kepri, dan Kota Batam agar segera menindak oknum-oknum RT/RW yang mengeluarkan izin domisili agar dapat diterima disekolah tersebut. Padahal mereka tidak tinggal di zona itu.

Sementara itu, Walikota Batam, M. Rudi dalam sambutanya mengatakan, untuk penerimaan PPDB tahun 2019, dia hanya mengikuti kebijakan Kementrian. Walaupun kebijakan ini berpotensi merugikan masyarakat, namun kebijakan ini sebetulnya sempurna kalau pemerintah daerah punya uang yang cukup membangun sekolah.

“Namun pemerintah daerah tidak mampu atau tidak berduit yang cukup, karena masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian Batam dan kedepannya kita mencari lahan dan membagun sekolah agar dapat menampung anak-anak kita. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangan kami dan nanti jangan ada melalui si A, B dan C untuk membayar sesuatu, sepakat ya,” ujarnya.


Red

Zulkifli Serahkan Bantun Yang Digalangnya Kepada Eli Susanto, Ayah Erlanda Dwiguna.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Perjuangan Eli Susanto untuk mencari biaya pengobatan putrinya Erlanda Dwiguna yang mengidap penyakit kanker otak. Hingga Eli Susanto, warga Tanjungbalai Karimun sampai menawarkan ginjalnya kepada masyarakat atau orang sekitarnya.

Eli Susanto mengatakan, dia mau menawarkan ginjalnya kepada masyarakat yang mau membelinya. Hal itu dia lakukanya untuk biaya pengobatan anaknya putrinya yang mengalami sakit kanker otak.

"Bagi masyarkat yang mau ginjal saya, saya mau menjualnya," ujar Eli Susanto dengan nada sedih, Minggu (7/7-2019).

Melihat perjuangan seorang ayah ini, rasa prihatin pun kian muncul dari benak, Zulkifli (Komunitas Warga Tanjungbalai Karimun). Kemudian, dirinya bergerak menjalankan berupa penggalangan sumbangan di jalan, untuk meringankan beban biaya yang dialami Eli Susanto.

Pengalangan Dana yang Dilakukan Komunitas Tanjungbalai Karimun di Jalan.

"Penggalangan dana ini di jalan, untuk meringankan beban biaya yang dialami Eli Susanto. Beliau mau mengobati penyakit putrinya, namu terkendala dengan biaya. Dan saya terharu terhadap perjuanganya yang sampai menawarkan ginjalnya kepada masyarakat Tanjungbalai Karimun," kata Zulkifli.

Kata Zulkifli, setelah dana terkumpul, dirinya langsung menyerahkan kepada ayah Erlanda Dwiguna. "Semoga dana yang terkumpul dapat berguna buat biaya pengobatan Erlanda Dwiguna," ujarnya.

"Sebagai Komunitas masyarakat Tanjungbalai Karimun, saya merasa bangga dapat bisa membantu bapak Eli Susanto. Dimana dia sangat membutuhkan uluran tangan untuk mengobati putrinya yang mengalami sakit kanker otak. Semoga anaknya diberikan kesehatan, dan cepat sembuh dari penyakit yang dialaminya. Hanya ini yang bisa saya bantu," ujar Zulkifli saat menyerahkan bantuan dana yang di kumpulnya di jalan.


Swadi

Jalan Tanjung Batu Kundur ke Tanjung Berlian Berlobang.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Akibat jalan umum jalur Tanjung Batu Kundur ke Tanjung Berlian banyak rusak parah. Salah seorang pengendara sepeda motor terjungkal balik untuk menghindari jalan berlobang.

"Jalan berlobang tersebut disekitaran Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur," kata ujarnya saat merasakan kesakitan bersama istrinya, Jumat (5/7-2019) malam.

Menurutnya, jalan tersebut sangat memprihatinkan kerusakanya. Sehingga pengendara yang lalu lalang darisana sering terjatuh. Bahkan sering terjadi kecalakan karena menghindari jalan berlobang tersebut.

"Apalagi saat kita melewati jalan itu, pas malam hari. Tidak nampak, bahwa jalan itu berlobang," katanya.

Kemudian, lanjutnya, dirinya berharap, supaya pemerintah Kabupaten Karimun dapat memperbaiki jalan tersebut. Hingga tidak lagi pengendara sepeda motor terjatuh akibat jalan berlobang.

"Jalan ini kan jalan umum, jadi perlu perhatian pemerintah. Karena selama ini, udah bayak pengendara sepeda motor yang terjatuh, gara-gara jalan yang berlobang. Jangan hanya jalan di perkampungan aja yang diperhatikan," tuturnya.

"Jalan umum ini, jika hujan datang, jalan udah tergenang air, hingga lobang pun tak nampak lagi," ungkapnya kembali.


Swadi

Bupati Kepulauan Anambas Fhoto Bersama dengan Gubernur Kepri.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur, Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun meresmikan Kecamatan baru, dengan nama Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulaun Anambas, di Desa Impul, Selasa, (2/07/2019).

Dalam amanatnya, Nurdin Basirun mengucapkan selamat kepada Camat yang telah di lantik, teruslah berbakti dan mengabdi kepada masyarakat melalui tugas-tugas dan fungsi Camat.

"Camat harus selalu pro aktif di dalam mengambil suatu kebijakan yang cepat dan tepat. Serta Camat harus mengetahui dan terus memfasilitasi permasalahan yang ada di masyarakat," kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin Basirun juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk dapat menjaga kebersihan laut.

“Anambas merupakan salah satu Kabupaten di Kepulauan Riau yang masih memiliki pantai dan keindahan laut yang luar biasa, untuk itu marilah kita jaga bersama- sama,” himbaunya

Sementara itu, Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas mengharapkan kepada desa-desa, aparatur dan masyarakat yang ada di Jemaja Barat untuk selalu kompak dan bersatu, sehingga mampu bersaing dengan desa-desa yang ada di kecamatan lain.

“Jika kompak dan bersatu maka kita kuat dalam membangun daerah ini," tegas Haris.

Lanjutnya, dirinya mengucapkan terimakasih atas mekarnya Kecamatan Jemaja Barat, serta berterimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemekaran.

“Terimakasih yang tidak terhingga atas mekarnya Kecamatan ini, diharapkan, Kecamatan ini mampu bersaing dengan kecamatan-kecamatan lainnya,” harap Haris.

Sedangkan, Suhajar Diantoro, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, menjelaskan agar masyarakat harus mampu memproyeksikan serta memajemen bagaimana gambaran kesuksesan kedepannya.

“Bagaimana anak-anak kita kedepannya, sebagai orang tua harus mampu mensukseskan anak-anaknya dan didorong dengan fungsi pemerintah sebagai fasilitasi dan memberi kemudahan serta akses terhadap upaya masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Peresmian Kecamatan Jemaja Barat, dilanjutkan dengan Penandatanganan Prasasti Kecamatan Jemaja Barat, serta pelantikan Camat Jemaja Barat oleh, Bupati Kepulauan Anambas, dan Pelantikan TP-PKK Jemaja Timur dan Jemaja Barat oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas serta tepung tawar bagi pejabat yang di lantik.

Turut menghadiri kegiatan tersebut diantaranya, Kepala BAPPEDA Provinsi Kepri, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas, serta pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kepulauan Anambas.


Arthur/ HumasKKA

Pemilik Perusahaan PT. Tasek Berlian, Rasit

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Masyarakat Desa lebuh minta perusahaan PT. Tasek Berlian yang melakukan aktivitas pengerukan tanah uruk harus tetap berjalan guna menunjang perekonomian dan pembangunan yang ada di Desa lebuh Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Hal itu disampaikam pak Taher RT. 02 kepada media ini di jalan pancur desa lebuh, Minggu (30/6/2019).

Taher mengatakan, perusahaan PT. Tasek Berlian (TAB) yang bergerak di bidang Tambang tanah uruk, merupakan salah satu aset yang dimiliki masyarakat Desa Lebuh. Dimana hampir dua tahun perusahaan tersebut sudah beroprasi dan bekerjasama dengan masyarakat.

"Berbagai pembangunan yang sudah di bangun di antaranya tembok penahan ombak di jalan pancur sepanjang 120 meter, pembangunan jalan menuju Pengaram dan berbagai bantuan lainnya,"ujar Taher.

Kemudian ditambahkan, tokoh masyarakat, Rabu. Dirinya mengatakan, terkait permasalahan yang di angkat kemuka umum oleh LSM Anak Karimun Maju, Rahimat beberapa waktu yang lalu, itu adalah berita bohong.

Menurut Rabu pada saat LSM Rahimat datang ke Desa Lebuh dan langsung melakukan cek & ricek ke perusahaan PT. Tasek Berlian tersebut. Tanpa adanya laporan terlebih dahulu kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tambang tersebut.

"Sehingga kami masyarakat menilai prilaku yang di lakukan Rahimat tidak beretika dan tidak mengedepankan asas sebagaimana mestinya," ujarnya.

Lebih lanjut Rabu menjelaskan, pada saat Rahimat dan rekan-rekanya melaporkan permasalahaan PT. Tasek Berlian ke DPRD Kabupaten Karimun melalui Komisi C, terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Lebuh.

"Itu semua laporan kebohongan dan mengada-ada," pungkas Rabu dengan nada marah.

Di samping itu pemilik perusahaan PT. Tasek Berlian H. Raset Tap mengatakan, pemberitaan yang di unggah ke publik oleh Medialaskar online, terkait ijin yang di miliki PT. Tasek Berlian sudah habis masa berlakunya dan hingga kini masih beroprasi, itu tidak lah benar. Dan menurutnya, itu berita bohong yang sengaja mencemarkan nama baiknya.

"Untuk itu, saya akan melaporkan masalah ini ke Dewan kehormatan Dewan Pers Jakarta pusat untuk meluruskan permasalahan yang terjadi," tutur Rasit.

Rasit juga menambahkan, bahwa laporan LSM Anak Karimun Maju, Rahimat, ke DPRD Kabupaten Karimun baru baru ini. Menurutnya, laporan itu adalah bohong, dan sama sekali tidak benar.

"Untuk itu pihaknya akan melaporkan Rahimat ke pihak yang berwenang laporan atas perbuatan tidak menyenangkan. Karna perusahaan Tasek Berlian yang kami miliki sudah tidak beroperasi sebulan yang lalu," tutur Rasit Tap.



Ahmad Yahya

Terdakwa Hendri als Ahok dan Rahmat Nur Cahyono Usai Mendengarkan Putusan.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah dengan gencar-gencarnya dalam pemberantasan Narkoba, sehingga membuat para pengguna, dan bandar membuat efek jera. Namun penegak hukum keadilan dan Kejaksaan bukan malah mendukung, sehingga menuntut dan menvonis terdakwa Hendri Als Ahok dan Rahmat Nur Cahyono berat sabu 0,65 di hukum ringan.

Faktanya, hukuman ringan terhadap terdakwa Hendri Als Ahok dan Rahmat Nur Cahyono berat sabu 0,65, hanya divonis 1 tahun 2 bulan kurungan penjara.

Dimana terdakwa Hendri dan Rahmat Nur Cahyono dituntut JPU, Kadek Agus dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam amar putusan kedua terdakwa, Majelis Hakim Jasael mengatakan, bahwa kedua terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba sabu.

"Menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa, dengan hukuman kurungan penjara selama 14 bulan kurungan penjara," kata Hakim Jasael, Senin (1/7-2019).

Usai Majelis Hakim Jasael didampingi Hakim anggota Efrida dan Muhammad Chandra membacakan putusan kedua terdakwa. Kedua terdakwa menyampaikan menerima putusan hakim. "Kami terima yang mulai," ujar kedua terdakwa dengan senyum. Hal yang senada disampaikan oleh JPU Kadek Agus.

Anehnya lagi,  dalam amar putusan kedua terdakwa, Hakim Jasael dan JPU Kadek Agus mengesampingkan pasal dalam surat dakwaan JPU, kedua terdakwa dijerat 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga mengedepankan pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian, selama dalam proses mulai penangkapan sampai dengan ke persidangan, kedua terdakwa tidak bisa menunjukan surat keterangan atau dokumen resmi dari dokter yang menyatakan kedua terdakwa adalah pecandu berat sehingga bebas menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan, kedua terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisan Satres narkoba Polresta Barelang di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ketika baru turun dari sebuah mobil yang ditumpangi oleh kedua terdakwa. Dan dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 0,65 gram.

Terdakwa Agus Rianto Usai Mendengarkan Putusan.

Kasus yang sama dengan beda terdakwa. Terdakwa Agus Rianto kasus perkara sabu 0,73 gram. JPU Frihesti Putri Gina menuntut terdakwa selama 5 tahun, denda 1 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara. Kemudian divonis Hakim Majelis Jasael, sama dengan tuntutan Jaksa, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaiman dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa Agus Rianto menerimanya. Dan JPU pengganti, Mega mengatakan, terima.

Diketahui, terdakwa Agus Rianto berhasil di ringkus oleh aparat kepolisan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 di rumahnya yang terletak di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

Pada saat penangkapan, Polisi berhasil mengamankan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu seberat 0,73 gram yang terdakwa simpan dalam kotak sepatu merk Fladeo.



Alfred

Asril Masbah (Kiri) saat berada di depan kantor Cabjari Tarempa saat dikonfirmasi salah satu awak media.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Akhirnya, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang dari awal telah melakuakan aksi ke Bawaslu KKA, agar seluruh Komisioner serta Sekretariat Bawaslu mengundurkan diri, dikarenakan kinerja mereka yang tak becus.

AMPD mendatangi kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa atas dugaan, Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Senin, (1/7/2019).

Ketua AMPD, Asril Masbah mengatakan, kedatangan ke Cabjari Natuna di Tarempa, sebagai upayah melaporkan atas dugaan SPT fiktif yang dilakukan Komisioner Bawaslu KKA.

“Kita menemukan ada indikasi awal berupa SPT yang diduga fiktif yang dikeluarkan oleh Komisioner dan Kepala Kordinator kesektariatan Bawaslu Anambas,” jelas Asril.

Dirinya menambahkan, bahwa ada dugaan penyelahgunaan keuangan negara di Bawaslu KKA.

“Kami sudah konfirmasi ke salah satu ketua Panwas Kecamatan, bahwa tidak mengetahui ada kegiatan Komisioner Bawaslu sesuai dengan SPT pada tanggal 27/6/2019 lalu,” jelasnya.

Menurut Asril, dugaan SPT fiktif sebagai pintu awal penegak hukum untuk melalukan penyelidikan dan penyidikan atas penggunaan keuangan di Bawaslu.

Pantauan awak media  dilapangan kedatangan AMPD belum berhasil menemui Jaksa, di kantor Cabjari Natuna di Tarempa.

Saat dikonfirmasi, Ade Suganda Kasubsi Pidana Umum dan Pidana Khusus mengatakan lagi berada diluar.

“Saya lagi ada kegiatan diluar, istirahat siang baru bisa menemui di kantor,” jelas Ade pada salah satu anggota AMPD.


Arthur/DD

Harkenas ke XXVI, Sekda Pimpin Upacara.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperingati Hari Keluarga Nasional (Harkenas) yang ke XXVI tahun 2019 di lapangan kantor Dinas Kesehatan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) jalan Imam Bonjol, Senin,(01/07/2019).

Sebagai inspektur upacara kegiatan tersebut dipimpin oleh, Sekretaris Daerah kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H,M.M.

Dalam kata sambutannya Sekda Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H.MM menyampaikan, keluarga merupakan lingkungan pribadi yang pertama dalam membangun dan membentuk Kepribadian anak bangsa.

"Karena, keluarga memiliki 8 fungsi yang disebut 8 fungsi keluarga yaitu Fungsi Agama, Fungsi Cinta Kasih, Fungsi Perlindungan, Fungsi Ekonomi, Fungsi Pendidikan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosial Budaya serta Fungsi Lingkungan9" kata Sahtiar.

Sahtiar juga menghimbau, melalui Hari Keluarga Nasional ini diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum dan pemacu bagi keluarga Indonesia untuk terus menerus berupaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat menghasilkan generasi yang berkualitas.

“Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional” sambil mengajak seluruh peserta meneriakan Yel Yel Harkenas dan dihakiri dengan Deklarasi Keluarga," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), seluruh pejabat eselon II-III-IV, seluruh staf PNS dan PTT yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.


Arthur