Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Polda Kepri dan Kejati Kepri Launching SPDP Online

BATAM KEPRIAKTUAL.Con: Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga, diruang kerjanya menyampaikan Tentang Penandatanganan kesepakatan bersama dan Launching SPDP Online antara Polda Kepri dengan Kejati Kepri, (8/6-2017).

"Kegiatan tersebut, penandatanganan kesepakatan bersama dan Launching SPDP Online antara Polda Kepri dengan Kejati Kepri dilaksankan di Graha Lancang Kuning Polda Kepri pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib, dipimpin oleh Dirreskrimum Polda Kepri mewakili Kapolda Kepri, Aspidum Kejati Kepri, Para Stake Holder terkait, serta para Pamen, Pama dan Bintara reskrimum Polda Kepri," ujarnya.

Dalam sambutan Kapolda Kepri yang dibacakan oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho, Sik, MH, kata dia, menyampaikan Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi di era saat ini sangatlah vital. Pada jaman dulu masyarakat banyak enggan datang ke kantor polisi karena hanya akan habis waktu jika melapor. Sebagian yang lain merasa tidak nyaman karena merasa tidak dilayani. Bentuk-bentuk kekecewaan masyarakat seperti itu dahulu jamak terjadi. Zaman terus berputar, kini segala aspek-aspek kelemahan pelayanan seperti itu bisa diminimalisir oleh teknologi.

“Dengan adanya aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti SPDP Online ini maka kini masyarakat khususnya korban/pelapor dan terlapor dapat memonitor perkembangan proses penyidikan perkara yang sudah dilaporkan hanya dengan mengunduh aplikasi yang telah disediakan oleh Polda Kepri yang dapat digunakan melalui ponsel android, sehingga ini sangat berguna dalam memantau perkembangan penyidikan perkara yang sedang di jalaninya, dan untuk kepentingan pembelaan ataupun berkoordinasi dengan penasehat hukum baik dari pelapor maupun terlapor," katanya.

Untuk diketahui, lanjutnya,  bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) tidak hanya diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, tetapi juga kepada pihak terlapor dan korban. Selain itu, SPDP harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ketentuan tersebut sedianya tertuang dalam pasal 109 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Adapun bunyi pasal tersebut, yakni: “dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

"Adanya perubahan ketentuan pasal ini berdasarkan putusan majelis hakim, mk atas permohonan uji materi nomor perkara 130/PUU-XII/2015. “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan," ujarnya.

Kata dia, Polri menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ini, dengan putusan MK ini ada ketentuan waktu penyerahan SPDP sehingga penuntut umum atau kejaksaan tidak kesulitan dalam membuat pra penuntutan.

"Bapak Kapolri telah memerintahkan kepada Dirreskrimum dan seluruh penyidik untuk mempedomani putusan MK tersebut, untuk itu Polda Kepri pada tahap awal jangka pendek dimulai dari Ditreskrimum telah membuat suatu inovasi dengan menerbitkan SPDP berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan polri yang professional, modern, dan terpercaya, yang nantinya untuk jangka menengah dan jangka panjang diharapkan seluruh jajaran Polda Kepri sudah menerapkan SPDP Online,"terangnya.

Karena itu, Kapolda menyambut baik diselenggarakannya penandatanganan naskah kerjasama (Mou) antara Polda Kepri dengan kejaksaan tinggi Kepulauan Riau, tentunya kerjasama ini sangat penting dalam menciptakan sinergitas penanganan kasus tindak pidana diantara komponen dalam criminal justice system, melalui penerapan SPDP online tersebut.

"Pengiriman SPDP kepada kejaksaan selama ini dilakukan secara manual dengan menggunakan jasa pengiriman dan itu berpotensi akan terjadi kehilangan, apalagi antara Polda Kepri dengan kejaksaan tinggi berbeda pulau dan di batasi dengan lautan. Dengan SPDP online ini begitu polda menangani kasus, SPDP sudah dapat langsung dikirim melalui aplikasi online dan sudah langsung diketahui oleh kejaksaan, pelapor dan terlapor, ini sangat bagus untuk cek and balance,

Ketua PN Batam Santuni Anak Yatim

BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Bulan suci ramadhan, penuh dengan berkah. Ini yang tersirat di Keluarga Besar Pengadilan Negeri (PN) Batam bersama Dharmayukti Karini ( Organisasi Wanita Peradilan) menggelar acara buka puasa bersama dan memberikan santunan anak yatim. Kamis (8/6/17). 

Kegiatan di ruang utama gedung Pengadilan itu, diisi dengan tausyiah oleh ustad Muhamad Chandra, dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Batam, Bambang Pramudwiyanto, SH, MH, sejumlah hakim PN Batam, perwakilan yayasan dan tamu undangan lainnya.

Endi Nurindra Putra, SH, MH, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) PN Batam usai acara mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan saat Ramadhan, yang dilakukan oleh  Keluarga Besar Pengadilan Negeri (PN) Batam bersama Dharmayukti Karini.

" Ini kegiata sosial, kita tadi membagikan bingkisan kepada 31 orang anak Panti Asuhan Darul Islah, Tiban. Kita berbagi kepada mereka, karena memang sebenarnya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain," terangnya.

(Red/Kepriaktual.com)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.Com: 405 orang Anak Buah Kapal (ABK) pelaku illegal fishing asal Vietnam yang dideportasi dari dua tempat, Ranai Natuna dan Tarempa direncanakan tiba di Batam, Kamis (8/6-2017).

Menurut Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno, ke 405 orang tahanan illegal fishing Non Justisia asal Negara Vietnam, yang terdiri dari 213 tangkapan TNI AL dan 137 PSDKP dan 55 orang dari Tarempa Kepulauan Anambas mereka adalah WNA asal Vietnam pelaku illegal fishing yang ditahan selama tahun 2017.‎

" Tahanan illegal fishing yang ditangkap TNI AL dan Pengawasan Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di wilayah Perairan Natuna, dipulangkan Pemerintah RI ke negara asalnya Vietnam yang sebelumnya akan dibawah ke Batam selanjutnya akan dideportasi ke Negara asalnya," katanya.

 ‎

" Para tahanan yang dipulangkan tersebut merupakan ABK Kapal ikan yang tidak ikut menjalani proses hukum, sidang di Pengadilan Perikanan Natuna, atau tahanan non justisia," ujarnya kembali

Dari 405 orang tersebut, lanjutnya, 213 orang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) asal Vietnam, yang ditangkap KRI saat patroli pengamanan laut di wilayah perairan Natuna, dan berada di Makolanal Ranai. Sementara 137 orang lainnya adalah tahanan dari PSDKP Satker Natuna, sedangkan 55 orang ditahan di Lanal Tarempa Kabupaten Anambas.

" ABK yang di deportasi ini merupakan tangkapan yang bersifat non justisia (yang tidak memiliki tanggung hukum-red) secara hukum Indonesia. Sedangkan Nahkoda dan KKM Kapal tetap harus menjalankan proses persidangan di Indonesia," tuturnya. 

Kemudian, para tahanan kedua institusi tersebut diangkut secara bersamaan dengan menggunakan kapal milik PSDKP,Orca 1, Orca-2, dan Hiu Macan Tutul-2. KP Paus 01, KP Hiu Macan 05 menuju Batam.

"Direncanakan pemerintah Indonesia akan memulangkan ke 405 ABK Kapal illegal fishing asal Vietnam melalui jalur laut diberangkatkan dari Selat Lampa Ranai dan Pelabuhan perikanan Antang (Satker PSDKP) Tarempa langsung dibawa ke Batam untuk dikumpulkan terlebih dahulu dan koordinasi lebih lanjut. Kemudian dilaksanakan pengiriman melalui jalur laut menuju Negara asal mereka Vietnam," katanya. 

Dilanjutkanya, sebelum diberangkatkan seluruh ABK menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tim kesehatan TNI Angkatan Laut yang berada di kedua pangkalan Lanal Ranai dan Lanal Tarempa hal ini dilaksanakan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) TNI AL yang berlaku.

" Proses deportasi ABK kapal pelaku illegal fishing semuanya WNA asal Vietnam dibawah pengawalan ketat oleh pihak Imigrasi Klas III Tarempa beserta personel TNI Angkatan Laut menuju Batam selanjutnya akan dideportasi menuju Negara asal Vietnam. Direncanakan rombongan ABK asal Vietnam akan tiba di Batam pagi ini,"tutupnya. 

(Dispen Lantamal IV).

Walikota Batam H. M. Rudi Jumpai Supir Taksi FKPTPB

BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Ratusan supir aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Barelang padati jalan engku putri kantor pemerintahan Kota Batam, Kamis (8/6-2017).

Kedatangan kami supir taksi ke pemerintah Kota Batam untuk menjumpai Walikota Batam, H. M. Rudi menindaklanjuti surat yang kami sampaikan. "Kami datang kesini (Pemerintahan Kota Batam-red), bukan demo, tapi silaturahim," ujar pengurus Forum Komunikasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Barelang (FKPTPB).

Kata dia, sebelum hari puasa, selama dua hari, sudah mendatangi kantor Pemko untuk menjumpai Walikota Batam. Tapi tidak bisa jumpa, dengan alsan stafnya, pak Walikota sedang sibuk. 

" Alhamdulilah, kita mendapat jawaban dari pak Kadis Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendrik dan menyatakan, bahwa sampai saat ini, izin aplikasi taksi online belum ada. Namun kenyataanya, dilapangan taksi online yang menggunakan aplikasi sudah menjamur dilapangan. Bahkan sudah banyak yang kita tangkap dan diserahkan ke polisi," tuturnya dihadapan Walikota Batam Rudi dan Kadis Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendrik.

"Itulah kedatangan kami kesini, mau mempertanyakan keberadaan taksi online. Apakah keberadaan taksi online yang illegal dibiarkan,"tuturnya kembali. 

Kadis Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendrik dalam hal ini menyampaikan didepan supir taksi yang tergabung dalam FKPTPB yang mengatakan bahwa keberadaan taksi online, bukan hanya di Kota Batam. Bahkan di daerah lain juga menjadi persoalan.

"Badan perusahaan aplikasi tidak bisa menggunakan usaha angkutan. Kalau bekerjasama dengan badan usaha lainya baru bisa. Dan itu diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 pada 1 April 2017 sebagai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek," kata Yusfa. 

Berdasarkan peraturan inilah, kata dia, Dinas Perhubungan Kota Batam mengeluarkan surat tentang pemberhentian taksi online yang menggunakan aplikasi. " Sebelum persyaratanya dilengkapi, tidak bisa beroperasi," ujarnya.

Kemudian dilanjutkan Walikota Batam H. M. Rudi, tindakan dari pemerintah Kota Batam sudah di ikuti semuanya, tidak ada yang di izinkan. Dan ini sudah sampaikan ke Dirjen Perhubungan melalui telpon. 

" Kalau ini tidak aturan, kita buat aturan kesepakatan bersama. Yang berhak mengeluarkan izin Pemerintah Provinsi (Gubernur Kepri-red). Bila izin dikeluarkan Gubernur Kepri, maka saya sebagai pimpinan di Kota Batam diajak membahas ini. Apabila tidak, saya akan tetap bicara. Karena yang memimpin Kota Batam saya. Saya berhak membela masyarakat saya," terangnya.

Jadi, ungkapnya, mohon berikan kami waktu untuk membahas ini dengan Kapolresta Barelang. " Nanti akan kami undang juga perwakilan FKPTPB dalam pembahasan ini," kata Rudi kepada ratusan supir taksi.

(Red/Kepriaktual.com)

BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai tipe B Batam menghibahkan barang hasil tangkapan ke delapan yayasan. Selain menghibahkan barang, Bea dan Cukai Batam juga menggelar sosialisasi Kepabeanan, cukai dan Perpajakan serta Penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dan di iringi buka puasa bersama yayasan panti asuhan dan media, yang dilaksanakan di lantai dua kantor Bea dan Cukai Batam, Rabu (7/6-2017).

Kepala kantor Bea dan Cukai tipe B Batam, Noegroho Wahyu mengatakan, hasil barang tangkapan dalam beberapa bulan ini ada. Itulah yang dihibahkan ke panti asuhan, supaya barang hibah tersebut bisa berguna dan bermanfaat kepada masing-masing yayasan.

"Dalam beberapa bulan ini, banyak barang hasil tangkapan Bea dan Cukai Batam berupa sembako, sepeda dan elektronik," ujarnya dihadapan tamu undangan kepala kantor Madya Pajak Batam, Arman Imran, kepala kantor pelelangan dan media. 

Dilanjutkanya, Barang tangkapan itu sekiranya layak dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi kalau untuk hibah yang bisa memperoleh hanya yayasan panti asuhan. "Sedangkan hibah untuk barang elektronik, bisa diperoleh terhadap lembaga sosial atas persetujuan Pemerintah Daerah (Pemda)," tuturnya.

Setelah acara dibuka oleh Kepala KPU BC Batam dilanjutkan penyampaian materi tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang dari/ke Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan  Bebas Batam, yang disampaikan oleh Kabid Penerimaan dan Keberatan KPU BC Tipe B Batam, Purnomo.

Kemudian dilanjutkan pemaparan, terkait perlakuan perpajakan di kawasan FTZ Batam yang disampaikan oleh Arman Imran, Kepala Kantor Madya Pajak Batam.

Usai pemaparan, dilanjutkan penyerahan hibah BMN kepada 8 Yayasan penerima hibah yakni Yayasan ibnul hasani, Panti Asuhan Nur Risqi Hidayatullah, Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Anshori, Pondo Pesantran Al-Pancori, Yayasan Ibnu Rasyid Centre, Pondok Pesantren Roudhlotut Tholibin, Yayasan Al-Khoirot, Panti Asuhan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah

Barang-barang BMN yg dihibahkan ke masing-masing yayasan panti asuhan berupa 56 pcs  Sepeda, 5 pcs laptop dan  10 kg.

(Red/Kepriaktual.com)

BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Terkait lontaran Ketua PMI Kota Batam Sri Soedarsono saat berbuka puasa bersama, Senin (5/6-2017) di gedung kantor PMI Kota Batam, Batam Center tentang dana pengelolaan Transfusi darah Palang Merah Indonesia (PMI-red) sebanyak Rp 1,2 Milyar tahun 2015 yang dibawa kabur oleh PNS Pemerintah Kota (Pemko) Batam Dr. Feryanti.

Ketua Umum (Ketum) LSM CCI Agus Lumban Gaol menyikapi hal tersebut, yang mengatakan, supaya penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Batam supaya memproses Dr. Feryandi yang membawa kabur uang kas PMI. Dimana dana tersebut pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam membayar ke PMI Kota Batam yang dibayarkan melalui no rekening PMI Kota Batam.

" Dana yang mau dibayarkan pihak RSUD Embung Fatimah Batam kepada PMI Kota Batam. Itu di duga diambil dari anggaran APBD Kota Batam yang dianggarkan tahun 2015. Karena RSUD Embung Fatimah kan di kelolah pemerintah Kota Batam," kata Agus Lumban Gaol di warung kopi Batam Center, Rabu (7/6-2017).

Kemudian, kata dia, Dr. Feryanti kan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam. Bila masih aktif sebagai PNS yah dipecat aja. Dan bukan hanya disitu, dikatakanya, pelaku yang juga mempunyai gelar seorang dokter segera dipecat dan dibekukan hak patenya untuk gelar kedokteranya.  Yang jelas sudah mencoreng gelar kedoteran di NKRI ini.

" Pihak IDI juga jagan tinggal diam, mohon di bantu pencarian sang dokter yang di duga melakun penggelapn dana kas PMI yang dibayar oleh Rumah Sakit RSUD Embung Fatimah," pungkasnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya, pemerintah Kota Batam juga harus ikut bertanggung jawab. Karena ini masalah nyawa orang, bila pasien membutuhkan darah, jadi darah di PMI Kota Batam selalu ada stoknya.

" Pemerintah Kota Batam harus berperan aktif dalam permasalahan ini," tutupnya.


(Red/Kepriaktual.com)

BATAM BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Buka bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam dengan forum media di Sahid Hotel Batam Center, Kota Batam, Selasa (6/6/17). 

Lukman Sungkar Kepala KPPU KPD Batam didampingi Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, mengatakan bahwa selama 17 tahun, yakni mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2017, KPPU telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 2.537 dengan komposisi 1.278 terkait tender atau 73% nya.

Dan dalam capaiannya, perkembangan penanganan perkara selama 17 tahun itu, KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender 55 perkara NON- TENDER dan sebanyak 8 perkara Merger.

" Total nilai tender yang menjadi obyek penanganan perkara di KPPU hingga Tahun 2017 adalah sekitar Rp. 33,2T dan USD 1 M" jelasnya. Hingga bulan Mei 2017 ini, pembayaran denda persaingan telah mencapai 579 miliar dan telah dieksekusi sebesar Rp 302,9 miliar dan itu untuk negara," terangnya.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto yang merupakan Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi Kepri mengatakan, bahwa pihaknya yang melakukan pengawasan masalah pangan di Kepri telah melakukan inspeksi ke sejumlah pasar dan distributor pangan di Batam. Dan menurutnya kebutuhan daging, minyak dan gula harganya masih stabil dan kebutuhan bahan-bahan pokok tersebut hingga 4 sampai 5 bulan ke depan masih ada.

" Harga daging es masih Rp 80 ribu/ kilogram dan daging segar masih sekitar Rp 120 ribu, begitu juga gula dan minyak, harganya masih stabil. Stoknya bahan-bahan itu masih ada hingga 4 sampai 5 bulan mendatang," urainya.

Kegiatan forum media yang digelar KPPU-KPD Batam ini turut diisi dengan pemberian bingkisan kepada puluhan anak yatim.: Buka bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam dengan forum media di Sahi
d Hotel Batam Center, Kota Batam, Selasa (6/6/17).

Lukman Sungkar Kepala KPPU KPD Batam didampingi Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, mengatakan bahwa selama 17 tahun, yakni mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2017, KPPU telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 2.537 dengan komposisi 1.278 terkait tender atau 73% nya.

Dan dalam capaiannya, perkembangan penanganan perkara selama 17 tahun itu, KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender 55 perkara NON- TENDER dan sebanyak 8 perkara Merger.

" Total nilai tender yang menjadi obyek penanganan perkara di KPPU hingga Tahun 2017 adalah sekitar Rp. 33,2T dan USD 1 M" jelasnya. Hingga bulan Mei 2017 ini, pembayaran denda persaingan telah mencapai 579 miliar dan telah dieksekusi sebesar Rp 302,9 miliar dan itu untuk negara," terangnya.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto yang merupakan Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi Kepri mengatakan, bahwa pihaknya yang melakukan pengawasan masalah pangan di Kepri telah melakukan inspeksi ke sejumlah pasar dan distributor pangan di Batam. Dan menurutnya kebutuhan daging, minyak dan gula harganya masih stabil dan kebutuhan bahan-bahan pokok tersebut hingga 4 sampai 5 bulan ke depan masih ada.

" Harga daging es masih Rp 80 ribu/ kilogram dan daging segar masih sekitar Rp 120 ribu, begitu juga gula dan minyak, harganya masih stabil. Stoknya bahan-bahan itu masih ada hingga 4 sampai 5 bulan mendatang," urainya.

Kegiatan forum media yang digelar KPPU-KPD Batam ini turut diisi dengan pemberian bingkisan kepada puluhan anak yatim.

(Red/Kepriaktual.com)

BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dibulan suci rahmadhan ini membagi-bagikan 500 bungkus takjil kepada warga yang melewati lampu merah depan kantor Kejaksaan Negeri Batam, Selasa (6/6-2017).

Kajari batam, Adi Wibowo beserta Kasinya dan seluruh Jaksa dan Stafnya ikut turun langsung membagikan takjil kepada warga yang mengendarai sepeda motor dan warga yang sedang naik angkot (Mobil angkot).

Warga yang menerima takjil tersebut, terlihat tersenyum disaat menerimanya, dan mengucapkan, banyak terimakasih. " Terimakasih ya pak,"ujar warga yang sedang melintas.

Kajari Batam Adi Wibowo mengatakan, takjil yang mau dibagikan kepada warga, sudah sedia sebanyak 500 bungkus. Dan itu akan dibagikan semua kepada warga untuk berbuka nanti.

" Kegiatan ini, berbagi takjil kepada warga didepan kantor kejaksaan ini, merupakan salah satu program Kejari Batam dalam memberi pelayanan pada masyarakat. Terutama bagi warga yang sedang dalam perjalanan mencari tempat berbuka," ujar Kejari Batam, Adi Wibowo yang didampingi Kasi Intel, Kasi Pidum.

Ia juga menyampaikan, takjil yang diberikan kepada warga, itu sudah disediakan sebelumnya. Dan sudang berlangsung sebelum-sebelumnya, hari ini dilaksanakan, untuk melanjutkan saja.

"Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus kita lakukan," tuturnya.

(Red/Kepriaktual.com)

BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Ketua PMI Kota Batam Sri Soedarsono dalam acara buka bersama anak yatim piatu, sekaligus memperingati hari jadi satu tahun kantor PMI Kota Batam mengatakan, berdirinya kantor PMI Kota Batam atas dari sejarah dukungan bantuan teman-teman Bapak (Alm) dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK). Dan anak yatim piatu dari panti asuhan yang disantuni sebanyak 108 orang. 

" Mulai dari pembangunan sampai berdirinya gedung PMI ini, tidak ada pernah bantuan dari pusat. Begitu juga dari daerah baik pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah Kota Batam. Hingga saat ini, belum pernah mendapat batuan," kata Sri Soedarsono diruanganya usai buka puasa bersama, Senin (5/6-2017).

"Yang pernah membantu PMI ini hanya pak Ahmad Dahlan ketika masih memimpin pemerintahan Kota Batam. " Dua kali pak Ahmad Dahlan membantu, dengan nilai Rp 500 juta," ujarnya kembali. 

Dilanjutkanya, selama kepemimpinan Rudi sebagai Walikota Batam, tidak pernah memberikan bantuan ke PMI. Padahal, katanya, waktu itu pak Rudi pernah berpidato, yang menyampaikan mau memberikan bantuan ke PMI dengan dana 1Milyar.

" Sampai sekarang mana ada dibantu. Apalagi mau bantu secara ruti,"katanya.

Bahkan, kata dia, uang kas PMI tahun 2015 dibawa kabur oleh Dr. Feryanti. Dimana Dr. Feryanti yang diperbantukan pemerintah saat itu. " Uang yang dibawa kabur Dr. Feryanti sebanyak Rp 1,2 Milyar. Itu bayak sekali uangnya,"tuturnya.

PMI sekarang bisa mendapat bantuan dari teman-teman. Rumah sakit mengambil darah dari PMI, tapi belum di bayar. " Kalau tak ada bantuan darah dari PMI, pasien kan bisa mati, kasihan," katanya.

(Red/Kepriaktual.com)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.Com; Tim bentukan khusus yang ditunjuk Komandan Lantamal IV Tanjungpinang dipimpin langsung Kadispotmar Lantamal IV Letkol Laut (KH) Syafrudin,  S. Ag dalam acara "Pekan Pancasila" mengadakan sosialisasi dikalangan pelajar SMA 3, SMP Hang Tuah, dan SD Kota Tanjungpinang. Dan tak luput pula kepada masyarakat calon penumpang diruang tunggu pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Senin (5/6-2017).

Thema yang diangkat kali ini adalah “Saya Indonesia Saya Pancasila”. Melalui pembinaaan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia kita tingkatkan pemahaman dan implentasi 4 konsensus dasar bangsa Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Satu hal yang menarik dalam sosialisasi tersebut pemahaman Pancasila dengan jargon “Saya Indonesia Saya Pancasila” dibuat dalam bentuk yel-yel menjadikan acara pembekalan dan sosialisasi yang dilaksanakan Dispotmar Lantamal IV Tanjungpinang menarik dan mendapat perhatian dari kalangan pelajar dan penumpang dipelabuhan Sri Bintan Pura dengan konsep metodik didaktik tertentu dibawakan dengan santai dan diselingi permainan yang humoris menjadikan acara semakin menarik.

Menurut Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI R.Eko Suyatno,S.E,M.M. kedepan sosialisasi pemahaman dan implentasi 4 konsensus dasar bangsa Indonesia Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI akan terus kita galakkan diwilayah kerja Lantamal IV khususnya masyarakat Kepri untuk merajut dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan solusi membendung faham-faham  radikalisme dikalangan generasi muda.

“Kegiatan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat Tanjungpinang dengan sasaran agar masyarakat kembali kepada jati diri bangsa Indonesia serta implentasi 4 konsensus dasar bangsa Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hal ini sesuai dengan intruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut yang tertuang dalam TR Kasal tentang giat Pekan Pancasila," ujar Danlantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E, M.M.

(Dispen Lantamal IV).

BATAM KEPRIAKTUAL.Com; Bank Indonesia (BI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat kerja sama dalam meningkatkan keamanan dan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Kerja sama antara lain mencakup bidang sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, pengendalian inflasi,  serta penanggulangan kejahatan dunia maya.


Dalam hal ini, sinergi  kedua pihak sangat penting, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kegiatan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik. Untuk itu,Gubernur BI, Agus d.w.Martowardojo, dan Kapolri, Jenderal (pol) Tito Karnavian, menyelenggarakan video conference dengan seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan kantorPerwakilan Bank Indonesia di indonesia, hari ini, Senin (05/06-2017), di Jakarta. Dalam video conference, dibahas strategi penguatan keamanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah di setiap daerah.


Dalam bidang pengelolaan uang rupiah, kerja sama antara lain berfokus kepada usaha pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang di seluruh jaringan dari hulu ke hilir. Pada tahun 2016, polri telah berhasil mengungkap 111 kasus uang palsu, dan melaksanakan proses  hukum terhadap distributor, pembuat dan pemodal uang palsu.


Kerja sama ini diharapkan terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan adanya sistem Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BI-CAC) yang memetakan seluruh temuan uang palsu di wilayah NKRI. Selain itu, penegakan hukum tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI juga semakin ditingkatkan. Dalam hal ini, penindakan akan dilakukan oleh Polri, dengan dukungan BI berupa penyediaan keterangan ahli dalam setiap proses hukum.


Kerja sama di bidang sistem pembayaran antara lain dilakukan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terkait alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yaitu kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit.


Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sistem pembayaran lainnya terus diperkuat secara berkesinambungan, seperti pada penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (kupva bb) tidak berizin, penyelenggara transfer dana (ptd) ilegal, serta pemalsuan cek/bilyet giro. Kerja sama antara lain dilakukan melalui pertukaran informasi, upaya penertiban bersama, dan koordinasi dalam setiap jenjang.


Kemudian, kedua pihak juga membahas mengenai pengendalian harga pangan. Kerja sama pengendalian pangan telah terjalin dengan baik antara Polri dengan BI, khususnya melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Pengendalian inflasi menjadi semakin relevan menjelang idul fitri, yang biasanya ditandai dengan lonjakan harga.


Untuk itu, salah satu hal yang penting adalah adanya tindakan pencegahan dan penindakan hukum atas pelaku penimbunan, pungutan liar atau peningkatan harga sepihak, baik dari sisi distributor maupun pedagang. Kerja sama yang erat dalam berbagai bidang antara bank indonesia dan kepolisian republik indonesia tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman pada masyarakat indonesia.


Dapat diinformasikan bahwa saat ini, kupva bb di prov. Kepri berjumlah 160 (seratus enam puluh). Dengan telah berlakunya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu no.18/20/pbi/2016 tanggal 7 oktober 2016 tentang kegiatan penukaran valuta asing bukan Bank, Bank Indonesia akan menindak tegas apabila terdapat kegiatan penukaran valuta asing yang tidak memiliki izin dari bank indonesia, yaitu kami akan mendatangi pihak yang melakukan kegiatan penukaran valuta asing dan meminta untuk segera mengajukan ijin atau menutup usaha penukaran valuta asing. 

Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dari kepolisian yang akan menindaklanjutinya. Selanjutnya untuk jumlah penyelenggara transfer dana (PTD) di prov. Kepri saat ini berjumlah sebanyak 38 (tiga puluh delapan), seperti halnya kupva bb, ptd juga harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari bank indonesia dan kegiatan transfer dana telah di atur dalam undang-undang republik indonesia no.3 tahun 2011 tanggal 23 maret 2011, tentang transfer dana.


Di wilayah prov. Kepri terdapat beberapa kasus terkait dengan penyalahgunaan kupva bb dan ptd, yang berhasil di ungkap oleh kepolisian dan bnn, yaitu penyalahgunaan untuk tindakpidana penyucian uang diantaranya untuk hasil transaksi narkoba dan hasil perjudian.


Sehubungan dengan kewajiban penggunaan uang rupiah KPW BI prov. Kepri dan kepolisian daerah akan melakukan peningkatan pemantauan terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah, khususnya terhadap transaksi-transaksi terhadap usaha-usaha yang masih mencantumkan harga mata uang valuta asing, kegiatan pemantauan tersebut telah rutin dilakukan oleh kpwbi provinsi kepri, selain melakukan pemantauan juga kpw bi melakukan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha yang menggunakan transaksi dengan menggunakan mata uang asing.


Berkaitan dengan penanggulangan uang palsu, kepolisian daerah kepri telah melakukan langkah kongkrit mengungkap jaringan uang palsu dan menangkap pencetak, pengedar dan menyita alat cetaknya. Kpwbi kepri telah memberikan piagam penghargaan pada tahun 2016 kepada 2 (dua) anggota polri polres tanjung balai karimun.


(Humas Polda Kepri)

BATAM KEPRIAKTUAL.Com;  Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kepri, Joko Agus Setyono mengatakan, dari 68 DPW/DPD/DPC partai politik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Ada 8 DPW/DPD/DPC partai politik di Kepri yang belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) nya ke BPK, Senin (5/6-2017).

“ Hal ini  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan pada partai politik, dan peraturan BPK Nomor 2 tahun 2015 disebutkan, bahwa partai politik berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggung jawabanya kepada BPK, satu bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Joko Agus Setyono.

Untuk itu, ia pun mendorong, agar pemerintah Daerah Bakesbanglinmas beserta Inspektorat Daerah dapat menyampaikan informasi tersebut dan memantau kepatuhan partai politik dalam menyerahkan LPJ nya secara tepat waktu sesuai ketentuan tersebut.

“Hasil pemeriksaan kami, atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik DPW/DPD/DPC se Provinsi Kepri. Dan juga diketahui bahwa dari bantuan yang telah dipertanggung jawabkan sebesar Rp 6,8 Milliar oleh 60 DPW/DPD/DPC Partai Politik di Kepri masih ditemukan adanya permasalahan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kriteria sebesar Rp 1,47 Milyar (21,53%). Serta pengeluaran dengan bukti tidak lengkap sebesar Rp 4,82 Milyar (70,54%),” ujarnya.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.Com; Proses pencarian 3 korban ABK Kapal trawl yang tenggelam di perairan Tanjung Dato Lingga yang dihantam gelombang tinggi akhirnya membuahkan hasil. Dua korban atas nama Jumadi dan Nong berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh Tim SAR Gabungan TNI AL Lanal Dabo Singkep dan Tim SAR KN Bhisma Basarnas (Sabtu 3/6).

Menurut Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI R.Eko Suyatno telah mengintruksikan kepada Danlanal Dabo Singkep sejak awal agar melaksanakan perbantuan pencarian korban berkoordinasi dengan Basarnas yang mempunyai otoritas dalam Search and Rescue (SAR).

Setelah dilaksanakan pencarian sejak musibah terjadi Patkamla Patroli Keamanan Laut Cempa Lanal Dabo Singkep bersama tim Basarnas gabungan KN. Bhisma Basarnas melaksanakan pencarian lanjutan dengan menyisir perairan Tanjung Dato terhadap ketiga korban kapal tenggelam.

"Penemuan pertama sesosok jenazah yang mengapung pada posisi 00 00.68'S-104 17.18'T sekitar pukul 10.50 Wib oleh Patkamla Cempa yang diduga salah satu ABK korban laka laut, selanjutnya jenazah dievakuasi ke KN.Bhisma Basarnas untuk diadakan evakuasi dan identifikasi," kata Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, Minggu (4/6-2017).

Hanya berselang dua jam  pada pukul 12.50 Tim SAR (Patkamla Cempa) kembali menemukan jasad ke dua tidak jauh dari lokasi penemuan jasad pertama yang diduga korban laka laut (kapal nelayan tenggelam) pada posisi 00 00.46'U-104 16.81'T. Selanjutnya pukul 13.00 Wib jasad korban dievakuasi ke KN. Bhisma Basarnas untuk identifikasi.

Dari keterangan Danlanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Agus Yudho Kristianto identifikasi sementara kedua jenazah berdasarkan ciri-ciri fisik dapat dipastikan bahwa kedua jenazah atas nama Jumadi dan Nong, walau pihak petugas sempat menemui kendala mengidentifikasi karena kondisi kedua mayat sudah membengkak, namun berdasarkan ciri-ciri yang diberikan keluarga berhasil diidentifikasi.

Lanjut Agus sampai saat ini Patkamla Cempa bersama Tim SAR gabungan masih terus melaksanakan pencarian lanjutan terhadap 1 korban lagi yang belum ditemukan atas nama Madi dilokasi yang sama.

“Dari total korban 3 orang  sudah berhasil ditemukan jenazahnya 2 orang atas nama Jumadi dan Nong sedangkan yang belum ditemukan 1 orang atas nama Madi, pihak tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melaksanakan pencarian satu korban namun terkendala faktor cuaca, tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian” ujar Danlanal.

(Dispen Lantamal IV).