Selasa, Mei 11, 2021 ,
Foto: Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Berkas pekara Penyelundupan Minuman Beralkohol (Mikol) dan Rokok ilegal atas tersangka Syarifudin Laudu, dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.

"Sejak hari Kamis (6/5/2021) lalu, berkas perkara atas nama tersangka Syarifudin Laudu sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam," kata Jaksa Dedi Simatupang saat di konfirmasi di Kantor Kejari Batam, Selasa (11/5/2021).

Dedi menyebut dengan dilimpahkannya berkas perkara tersebut, status penahanan terhadap tersangka Syaffrudin Laudu kini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, terang Dedi, setelah pihaknya menerima berkas perkara tahap II dari penyidik Bea dan Cukai. Adapun dalam berkas tahap II tersebut, penyidik menyerahkan satu orang tersangka, 29 karton rokok merk Luffman dan H Mild, 30 karton minuman mengandung Etil Alkohol merk Johnnie Walker tanpa dilekati pita cukai dan 213 case minuman mengandung Etil Alkohol merk Carlsberg.

"Sementara barang bukti Kapal Pompong masih dititipkan di gudang Bea dan Cukai Batam. Hal itu karena keterbatasan tempat atau lokasi penyimpanan barang bukti di kantor Kejari Batam," tambahnya.

Dalam berkas perkara tersebut, kata Dedi, Syaffrudin Laudu pun didakwa dengan pasal 54 UU RI No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

"Saat ini JPU masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan juga penetapan jadwal persidangan dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan," ujarnya.

Dedi Menjelaskan, kasus penyelundupan ini terungkap saat kapal pompong bermuatan Mikol dan Rokok ilegal yang di Nahkodai tersangka Syarfuddin Laudu ditangkap oleh Kapal Tim Patroli Kepolisian Air XXXI-28-2003 Kepolisian Resor Barelang di perairan Pulau Bulan. 

"Pada saat ditangkap, tersangka selaku nahkoda tidak bisa menunjukan dokumen resmi terkait barang-barang bawaannya. Sebab, Mikol dqn Rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai," tandasnya.

Setelah penangkapan, lanjutnya, kapal pompong kayu tanpa nama beserta awaknya dibawa ke Kantor Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resor Barelang. Saat di kantor polisi, tersangka mengaku bahwa semua muatan yang ada didalam kapal rencananya akan di selundupkan ke Sungai Guntung, Indragiri Hilir.

"Akibat perbuatannya, potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai mencapai ratusan juta Rupiah," pungkasnya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Senin, Mei 10, 2021
Komandan Batalyon Komposit 1/ Gardapati, Letkol Inf Rahmat, S.E, M.Si Dan Ketua Persit KCK Cabang XIX Yonkomposit 1 PD I BB, Ny. Erlina Rahmat, S.Sos, M.Acc, Menyerahkan Bantuan. 

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Batalyon Komposit 1/ Gardapati melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial pemberian Sembako kepada masyarakat kurang mampu di desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Senin (10/05/2021) Pagi.

Komandan Batalyon Komposit 1/ Gardapati, Letkol Inf Rahmat, S.E, M.Si didampingi Ketua Persit KCK Cabang XIX Yonkomposit 1 PD I BB, Ny. Erlina Rahmat, S.Sos, M.Acc, memimpin kegiatan Bhakti Sosial pemberian Sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah Sepempang.

Kegiatan Bhakti Sosial ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 M, serta bentuk nyata kepedulian TNI-AD dalam membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat terjalin hubungan yang erat antara TNI-AD dengan Rakyat.

Letkol Inf Rahmat, menyampaikan semoga dengan adanya kegiatan Bhakti Sosial ini, masyarakat dapat turut merasakan kebahagian dan keindahan di hari raya idul Fitri 1442 H yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya.

(IK)
Baca selengkapnya »


Minggu, Mei 09, 2021
Foto: Humas Kemenhub.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Di hari ketiga masa peniadaan mudik yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, penumpang di sejumlah simpul transportasi seperti di Stasiun Kereta Api Pasar Senen dan Terminal Bus Pulogebang turun signifikan mencapai hampir 90 persen dibandingkan hari biasa sebelum peniadaan mudik.

“Hari ini kami ingin memastikan bahwa larangan pemerintah tentang mudik itu dijalankan dengan baik. Kita tahu bahwa kita melakukan peniadaan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021, namun masih ada pelayanan transportasi untuk melayani masyarakat yang memiliki kepentingan nonmudik yang dikecualikan dari larangan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (08/05/2021).

Seperti diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, masih ada transportasi yang beroperasi melayani kegiatan nonmudik yang dikecualikan di masa peniadaan mudik, yakni untuk kegiatan perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil dan keperluan persalinan, serta kepentingan nonmudik lainnya.

Berdasarkan data hingga hari ini, Sabtu (08/05/2021), jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen turun hampir 90 persen dibanding hari biasa. “Stasiun Pasar Senen yang biasanya melayani 30.000 penumpang sekarang ini tidak sampai 3.000 penumpang, artinya ada penurunan yang banyak, sekitar hampir 90 persen,” tambah Menhub.

Di Stasiun Pasar Senen masih memberangkatkan tiga kereta yakni Bengawan, Serayu, dan Tegal Ekspress di pagi hari untuk penumpang nonmudik.

Sementara itu, di Terminal Bus Pulogebang juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai hampir 90 persen dibandingkan hari biasa.

“Dari pantauan kami di Terminal Pulogebang, pada hari pertama peniadaan mudik hanya ada 11 orang penumpang dan di hari kedua hanya 40 orang penumpang. Biasanya lebih dari 1.000 orang penumpang,” ujar Budi.

Menhub meminta kepada petugas di simpul transportasi untuk memastikan bahwa bahwa penumpang yang berangkat adalah mereka yang memang memenuhi persyaratan pengecualian.

“Jika terdapat penumpang yang tidak memenuhi syarat maka tidak akan diperkenankan untuk berangkat. Lakukan ini dengan tegas namun tetap humanis,” tegasnya.

Lebih lanjut Menhub mengapresiasi masyarakat yang telah memutuskan untuk tidak mudik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ia juga mengapresiasi para petugas yang telah bekerja dengan baik dan mengorbankan waktu libur bersama keluarga untuk menjalankan pengawasan ini.

(Redaksi/HUMAS KEMENHUB/UN)
Baca selengkapnya »


Minggu, Mei 09, 2021
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Mendekati hari Lebaran Tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para gubernur, wali kota, dan bupati  untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.”Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (07/05/2021).

Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, terdapat 1.569 laporan yang masuk selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.  Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri makanan dan minuman.

Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR tersebut.

“Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR. Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR,” ujar Anwar.

Sekjen Kemnaker juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Lebih lanjut, Anwar mengingatkan kepada pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya.

“Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya,” ujarnya.

Anwar juga mengingatkan bahwa terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

(Resd/HUMAS KEMNAKER/UN)

Baca selengkapnya »


Minggu, Mei 09, 2021 ,
Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Berdasarkan data pada hari ini, Sabtu (8/5/2021) Tim Satgas Penangan Covid 19 Provinsi Kepri mencatat penambahan harian Covid-19 sebanyak 112 kasus di Kepulauan Riau. Angka ini mengalami kenaikan dibanding Jumat kemarin, yakni sebanyak 94 kasus.

Dari penambahan hari ini, menjadikan total positif Covid-19 di Kepri secara kumulatif mencapai 12.339 kasus. Angka tersebut termasuk kumulatif kasus sembuh sebanyak 10.407 kasus serta 278 kasus meninggal dunia.

Sehingga, total kasus aktif di Kepri hingga saat ini tercatat sebanyak 1.654 kasus. Dari penambahan kasus hari ini, menjadikan total kasus aktif mengalami peningkatan dari Rabu lalu yakni 12.339 kasus.

Menurut catatan dari Tim Satgas Penanganan Covid 19 Provinsi Kepri, kasus aktif tersebut merupakan kasus yang masih menjalani perawatan. Perawatan tersebut meliputi isolasi mandiri maupun perawatan intensif di rumah sakit.

"Trend kasus Covid 19 di Kepri belakangan memang cenderung fluktuatif. Kita masih terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan kampanye disiplin Prokes ke masyarakat, upaya testing, tracing dan treatment serta penanganan isolasi bagi yang positif Covid," jelas juru bicara Satgas Penanganan Covid 19 Kepri, Dr. Tjetjep Yudiana, kepada media.

Rincian kasus harian Covid-19 di Kepri selama tiga hari ke belakang, kata Tjetjep memang fluktuatif. Beberapa rekam data kasus Covid 19 tiga hari terakhir yakni pada Kamis 6 Mei tercatat 253 kasus baru, pada Jumat 7 Mei ada 94 kasus baru dan pada Sabtu 8 Mei hari ini ada kenaikan lagi angka Covid di Kepri menjadi 112 kasus baru.

Gubernur Kepri, masih kata Tjetjep,  juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang larangan mudik selama 6 - 17 Mei 2021 dalam upaya penekanan penyebaran Covid 19 di masyarakat.

"Perayaan lebaran di rumah saja itu sangat efektif untuk menekan angka Covid di daerah kita. Masyarakat harus disiplin soal protokol kesehatan agar Kepri sehat, aman, dan produktif bisa tercapai," tegasnya.

Tjetjep minta kepada semua masyarakat Kepri  yang mengalami gejala Covid atau pernah berinteraksi dengan orang yang dinyatakan positif Covid, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti isolasi mandiri atau tes swab PCR.

"Bagi siapapun yang mengalami gejala Covid atau pernah berinteraksi dengan orang yang positif Covid bertemu bisa kontak ke puskesmas terdekat untuk menjalani swab test. Tentu tim tracking dari Dinas Kesehatan juga akan melakukan pendataan. Seluruh prosedur terkait akan dijalankan," tutupnya.

Sumber: Diskominfo Kepri.
Baca selengkapnya »


Minggu, Mei 09, 2021 , ,
Korban Tewas Pertikaian.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Warga sekitar saksikan mayat korban pertikaian di sekitaran pasar Tos 3000 Nagoya, Kecamatan Lubuk Baja. Dikabarkan, korban adalah pedagang es cendeol itu, tewas Bersimbah darah di tempat, diduga akibat pertikaian.

Hal ini diketahui setelah beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria berkucurkan darah tergeletak di jalan serta ditutupi dengan terpal biru pada Minggu (9/5/2021).

Dalam video yang diambil oleh salah satu pedagang sekitar itu disebutkan bahwa pertikaian itu diduga terjadi akibat aksi balas dendam yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya ini.

Sementara itu, Kapolsek Lubuk Baja, AKP Satria Nanda ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya saat tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

"Sedang kita tindak lanjuti pak," ujarnya singkat.

Hingga berita ini diunggah, Redaksi expossidik.com masih menunggu konfirmasi dari Polsek Lubuk Baja mengenai kronologi dan sebab kematian dari pedagang es cendol tersebut.

(Redaksi/Exp)
Baca selengkapnya »


Minggu, Mei 09, 2021

(Foto: Istimewa)

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Palsukan surat keterangan hasil swab PCR. Tiga orang warga negara Indonesia (WNI) diamankan oleh aparat keamanan di Pelabuhan Internasional Batam Center pada Minggu (9/5/2021) .

Diketahui, ketiga WNI itu adalah calon penumpang Kapal Ferry yang hendak berangkat ke Singapura. Namun saat dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, terbukti mereka menggunakan surat keterangan PCR Palsu.

Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam, Romel Simanungkalit membenarkan hal itu saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsAppnya.

"Ya benar, ada tiga orang yang memalsukan surat keterangan PCR," kata Romel kepada awak media via Whatshap.

Sebelumnya, kata Romel rombongan WNI yang hendak berangkat ke Singapura itu ada delapan orang. "Namun yang mengubah palsu terdapat tiga orang," ucap Romel.

Parahnya, setelah diketahui palsukan surat keterangan PCR, ketiga WNI itu ternyata terkonfirmasi positif Covid-19. "Ketiga WNI itu positif Covid-19," jelasnya.

Hingga akhirnya ketiga WNI itu langsung dibawa ke Rumah sakit khusus infeksi (RSKI) Galang untjm menjalani karantina.

(Redaksi/Exp)


Baca selengkapnya »


Sabtu, Mei 08, 2021 , ,
Lis Darmansyah, Anggota DPRD Kepri (F0t0: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Perusahaan Perseroda PT Pembangunan Kepri kedepannya dapat ikut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah PAD Provinsi Kepri.

Pasalnya, hingga saat ini kontribusi dari Perusahaan Perseroda PT Pembangunan Kepri masih belum dapat dirasakan pada peningkatan ekonomi Kepri.

"Kita harapkan Perusahaan Perseroda PT Pelabuhan Kepri sebagai perusahaan daerah dapat membantu berkontribusi memulihkan ekonomi Kepri bukan hanya menjadi beban keuangan daerah" ujar Anggota DPRD Kepri fraksi PDIP Lis Darmansyah saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda Perusahaan Perseroda PT Pembangunan Kepri di Kantor DPRD Kepri Dompak, Kamis (6/5), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Lis mengatakan Perseroda Pembangunan Kepri tak hanya diharapkan menunjang perekonomian Kepri saja namun juga mampu kembali menyetorkan modal yang diberikan pemerintah.

"Namun , nyatanya Perseroda Pembangunan Kepri yang ada kini masih belum mampu berkontribusi terhadap perekonomian Kepri," jelas Lis.

Lis juga memaparkan, dari 17 anak perusahaan di Perusahaan Perseroda PT Pembangunan Kepri saat ini hanya dua anak perusahaan yang masih aktif.

"Sedangkan 15 anak perusahaan lainnya berstatus tidak aktif. Untuk itu, lakukanlah RUPS untuk membubarkan anak perusahaan yang berstatus tidak aktif tersebut agar tidak membebani keuangan daerah," jelas Lis kembali.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Mei 08, 2021
Jenajah Dievakuasi ke Mobil.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Seorang pria berinisial, MF (31) tewas tergantung di lantai 2 Ruko Hollywood Hill blok Jecky Chen No 9H, Belian, Batam Kota, Batam pada Sabtu (8/5/2021) sekitar pukul 13.40 WIB.

Kapolsek Batam Kota, AKP Nidya Astuty Wilhelmina Huliselan mengatakan, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi, Geovani dan Heru sekitar pukul 13.20 WIB.

"Awalnya, mereka curiga melihat pintu ruko (TKP) yang belum terbuka yang mana biasanya pintu ruko itu sudah terbuka," kata Nidya.

"Kemudian saksi, Geovani dan Heru memanggil saksi, Agung security komplek tersebut untuk bersama-sama kelantai 2 untuk memastikan keadaan korban yang mana sehari-hari korban tinggal di dalam ruko tersebut," tambahnya.

Lanjut kata dia, setelah tiba dilantai 2 saksi, Agung melihat korban sudah tergantung dengan seutas tali jemuran yang diikatkan di tiang sekat kamar yang terbuat dari baja ringan.

"Setelah melihat kejadian tersebut saksi, Agung menghubungi pihak yang berwajib yaitu Polsek Batam Kota, sekira pukul 14.00 WIB Tim INAFIS Polresta Barelang tiba di lokasi Kejadian dan langsung melakukan olah TKP," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan jasad korban saat ini sudah dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(Redaksi/Exp)

Baca selengkapnya »


Jumat, Mei 07, 2021
Bhabinkamtibnas Polsek Bunguran Selatan Lakukan Penyemprotan Disfektan. 

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolsek Bunguran Timur Melalui, Bhabinkamtibmas Bunguran Selatan, Bripka Henri melaksanakan penyemprotan cairan Desinfektan untuk mencegah Covid -19 Di Desa binaannya Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat (7/5/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag SDM Kompol Zul Jufri, Kasat Samapta Iptu Rabunsyah, Panit Binmas Polsek Bunguran Timur Bripka David Arviad dan Panit Provos Polsek Bunguran Timur Aipda A. Budi Nata.

Selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan, Bripka Henri juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik tentang penyebaran virus corona yang saat ini menjadi ancaman.

"Banyak cara upaya pencegahan penyebaran virus corona yang dapat dilakukan antara lain, rajin cuci tangan, dan yang tepenting menjaga jarak," ucapnya di sela-sela kegiatan. 

Bripka Henri juga mengatakan bahwa dalam penanganan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) merupakan tugas kita bersama serta mengajak elemen masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka kepedulian untuk mencegah/ antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19).

"Di minta kepada masyarakat untuk mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19 dengan selalu menerapkan 5 M yaitu Mencuci tangan, memakai Masker, Menjaga Jarak ,Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas," paparnya. 

(IK)
Baca selengkapnya »


Jumat, Mei 07, 2021
Kapolsek Bunguran Timur Melalui Panit Binmas, Bripka David Sampaikan Himbauan Prokes. 

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolsek Bunguran Timur Melalui Panit Binmas Polsek Bunguran Timur, Bripka David Arviad Memberi Himbauan Kepada Jamaah Masjid Besar Kecamatan Bunguran Selatan Tentang Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19, Jum'at (7/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Panit Binmas Polsek Bunguran Timur, Bripka David Arviad menyampaikan, dengan Menambahnya kasus Covid 19 yang baru Ini dikarenakan situasi dalam bulan Ramadhan, Maka Dari Itu Ia menghimbau kepada Tokoh Agama dan Jamaah Masjid Tsamaratul  infaq boleh tetap melaksakan ibadah tetapi dibatasi dan selalu memakai masker saat Melaksanakan ibadah.

"Virus yang masuk sekarang ini ada berbagai macam dari India, Inggris maupun dari negara lain, untuk di India setiap harinya ada ribuan org yang meninggal perharinya. Apabila terjadi di wilayah Kepri sekitar 300 org aja terpapar Covid-19 sudah kewalahan, tenaga medis kita dan tidak ada tempat lagi untuk dilakukan Isolasi," ungkapnya. 

Ia berharap kepada Jamaah Masjid-Masjid Tsamaratul  infaq Untuk selelau mematuhi Protokol kesehatan Covid 19 dengan selalu menerapkan 5 M yaitu Mencuci tangan, memakai Masker, Menjaga Jarak ,Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

"Sebagai Informasi, sudah ada 2 Org Lagi Yang Terpapar Covid-19 Diwilayah Kabupaten Natuna. Kami Mohon Kerja Samanya kepada Tokoh Agama Tokoh Masyarakat dan pengurus  Masjid Tsamaratul  infaq Marilah sama-sama kita menjaga dan memutuskan mata rantai Covid -19 dengan selalu menghimbau kepada warganya agar memberi pemahaman tentang protokol kesehatan Covid -19 dan Kita juga bisa Menjalankan ibadah Hari Raya Idul Fitri 1442 H dengan aman," paparnya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Personil Polsek Bunguran Timur dan Jamaah Masjid Tsamaratul infaq. Dilanjutkan Dengan Shalat Jumat Bersama.

(IK)
Baca selengkapnya »


Jumat, Mei 07, 2021 , ,
Foto: Tersangka Pemudik Pembawa Sabu. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai Batam berhasil mengamankan seorang pemudik inisial Z (27) calon penumpang Kapal Ferry tujuan Tanjung Pinang, Rabu (28/4/2021).

Tersangka didapati membawa sabu
seberat 18,3 gram yang disembunyikan di dalam tas selempangnya.

“Kecurigaan dari rekan-rekan lapangan dari bidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) di Pelabuhan Punggur adalah ketika seorang penumpang pria inisial Z melewati pemeriksaan x-ray, tas selempang
yang ia bawa menunjukkan citra x-ray yang mencurigakan,” ungkap Kepala Seksi Layanan Informasi, Undani, Jumat (7/5-2021).

Undani menambahkan bahwa tersangka tersebut juga menunjukkan gelagat yang mencurigakan, sehingga oleh petugas ia diminta untuk membuka tas selempangnya.

“Setelah dibuka, ditemukan barang yang mencurigakan berupa bungkusan plastik,” lanjut Undani.

Kemudian terhadap tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai di Batu Ampar untuk penelitian lebih lanjut.

“Atas barang bukti dilakukan pengecekan narkotes dan didapati hasil bahwa barang tersebut adalah sabu dengan berat 18,3 gram,” jelas Undani.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahterimakan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk proses lebih lanjut.

“Tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman pidana mati / penjara seumur hidup,
atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),” pungkas Undani.

Redaksi/***
Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021 ,



Jakarta, KepriAktual.Com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memodernisasi jaringan pengawasan dan penegakan hukum. KKP bahkan telah menggunakan Jaringan Interpol I-24/7 untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penegakan hukum.

 

Upaya modernisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memang terus didorong oleh Menteri Trenggono sebagai salah satu strategi pemberantasan IUU Fishing dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

 

“Jaringan I-24/7 ini akan membantu kami untuk mengungkap kejahatan di bidang kelautan dan perikanan khususnya yang bersifat transnasional,” terang Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan.

 

Antam menuturkan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong operasional jaringan untuk mendukung pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dia juga menjelaskan bahwa selain telah memiliki jaringan pada sejumlah Processing Unit yang telah terkonfigurasi dengan jaringan I-24/7, Ditjen PSDKP juga melakukan pelatihan kepada para operator agar dapat mengakses data base yang ada, diantaranya notices, stolen vessel, travel document, dan e-learning.

 

“Ada 6 operator dan 1 koordinator operator jaringan yang akan dilatih langsung dari NCB Interpol Indonesia mulai tanggal 5 – 7 Mei 2021,” jelas Antam.

Sementara itu, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji menyampaikan bahwa pemanfaatan Jaringan Interpol I-24/7 ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama  antara Ditjen PSDKP dan Divisi Hubinter POLRI Nomor 05/PKS-DJPSDKP/XII/2020 dan Nomor PKS/82/XII/2020 tentang Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I24/7 dalam Pertukaran Data dan/atau Informasi, yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2020.

 

“Ini merupakan bentuk sinergi dengan Polri dalam kaitannya dengan dukungan data dan informasi bagi aparat penegak hukum,” ujar Nugroho.

 

Untuk diketahui, Jaringan Interpol I-24/7 merupakan jaringan komunikasi global Interpol yang disebut sebagai Interpol Global Police Communication System (IGCS) yang bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota Interpol. Penggunaan Jaringan Interpol I-24/7 ini sendiri diharapkan dapat mendukung pengawasan perikanan karena dilengkapi sejumlah fitur seperti notice terkait modus operandi IUU Fishing, status kapal perikanan maupun program pelatihan online. *Red/KKP*




Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021
Foto Bersama. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Perusahaan pers yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memilih penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang berbasis Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Pers selama ini. 

 “Pers itu profesi khusus yang pelatihan dan pengembangannya harus ditangani ahli di bidangnya. Undang-undangnya dibuat khusus pers, bukan bersumber dari ketenaga-kerjaan,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus, Selasa (4/5/2021) dalam acara penandatanganan kerjasama penyelenggaraan UKW antara SMSI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Laboratorium Multimedia FIKOM UPDM (B), Jakarta Selatan. 
 
Firdaus menegaskan, dalam pelaksanaan UKW, SMSI sebagai konstituen Dewan Pers mendukung sepenuhnya peraturan-peraturan yang ditetapkan Dewan Pers. 
 
Penandatanganan kerjasama UKW SMSI-UPDM dilakukan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dan Dekan  Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM Dr Yoga Prasetya Santoso, MSi dengan disaksikan oleh Ketua Jurusan Komunikasi UPDM Dr Wahyudi Pratama, Ketua Program Studi  Jurnalistik Nasrullah, MSi,  dan Kapala Bagian Umum Habib Umar. 

Dari pihak SMSI hadir juga Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat Dr Retno Intani ZA, MSc Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Syafaat, dan penguji UKW Makali Kumar. 

Dalam penyelenggaraan UKW yang merupakan tugas negara, dalam hal ini Dewan Pers yang dibentuk oleh undang-undang RI, Firdaus memilih bekerja sama dengan Lembaga UKW milik FIKOM UPDM yang telah memiliki reputasi baik, serta tradisi pengembangan keilmuan komunikasi yang tidak diragukan lagi. 

Setelah kerjasama ini, UPDM dan SMSI menyelenggarakan pelatihan, training of trainer (ToT) untuk mempersiapkan penguji UKW terbaik dari UPDM dan wartawan utama SMSI. 

“Para wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SMSI, nanti diuji oleh lembaga UKW UPDM. Jadi nanti para penguji UPDM keliling ke seluruh provinsi untuk menguji wartawan,” kata Firdaus. 

Selain menjalin kerjasama dengan UPDM, SMSI juga bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) dalam melayani para wartawan yang bekerja di perusahaan anggota SMSI untuk UKW. Di seluruh Indonesia, perusahaan media pers siber yang bernaung di SMSI tercatat 1.225 media. 

Sementara itu Dr Yoga Prasetya Santoso dalam sambutannya mengatakan, kerjasama UPDM -SMSI merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya jurnalis profesional, beretika, melaksanakan kode etik jurnalistik. 

Masyarakat, kata Yoga, membutuhkan wartawan berkompeten, profesional dan memerangi berita bohong (hoax) yang banyak disebarkan media sosial. (**)
Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021
Gubernur Tinjau RSKI. (Foto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang Kota Batam hari ini, Kamis (6/5), mendapat kunjungan resmi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan rombongan. Kunjungan Gubernur disambut langsung oleh Kepala RSKI Covid 19 Pulau Galang Kolonel Ckm DR dr Khairul Ihsan Nasution Sp. BS dan beberapa staf yang sudah bersiaga dari pagi. 

Menurut Khairul Ihsan, semenjak RSKI Pulau Galang berdiri baru kali ini Gubernur Kepri datang dan meninjau langsung. "Terima kasih Pak Gubernur atas kunjungannya. Sejak RSKI diresmikan, baru Pak Gubernur Ansar Ahmad yang berkunjung dan meninjau tempat kami ini," kata Kepala RSKI Khairul Ihsan dalam kata sambutannya. 

Dijelaskan Khairul, RSKI Pulau Galang pernah ditinjau Presiden RI Joko Widodo pada 1 April 2020. Dalam kunjungan tersebut Presiden berharap agar RSKI secepatnya diselesaikan dan diresmikan. "Karena itu pada 6 April 2020 RSKI diresmikan penggunaannya oleh Pangkogabwilhan I yang saat itu dijabat oleh Laksamana Madya TNI Yudo Margono," jelasnya. 

Masih menurut Khairul Ihsan, luas lahan keseluruhan RSKI di Pulau Galang mencapai 80 hektare yang diperkuat oleh kekuatan 247 tenaga medis yang terdiri dari relawan, TNI, Polri dan tenaga dokter. 

Sampai saat ini RSKI sudah melakukan perawatan sebanyak 13.235 orang. Sementara yang dirawat saat ini mencapai 327 orang sesuai kapasitas kamar yang ada. 

Dalam kesempatan tersebut, Khairul Ihsan juga memaparkan persoalan yang dihadapi RSKI Pulau Galang dalam melakukan perawatan pasien Covid 19 ke Gubernur. Diantaranya, persoalan ruang ICU sebanyak 20 tempat tidur yang tidak didukung dokter spesialis.

"Pak Gubernur ingin saya laporkan bahwa kami kekurangan dokter spesialis yang khusus membantu menangani pasien Covid 19. Kami sangat membutuhkan dokter spesialis paru, spesialis THT dan anastesis," katanya. 

Dirinya sudah melakukan berbagai upaya termasuk meminta bantuan Pemko Batam namun upayanya belum mendapatkan respon yang positif. 

"RSKI ini hebat dipandang di luar tapi sebenarnya di dalam masih sangat minim daya dukung. Mohon agar kami dibantu Pak Gubernur," harapnya. 

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM menanggapi hal tersebut sangat appreciated terhadap kerja Kepala RSKI Pulau Galang dan jajarannya. Meski berbagai kesulitan dihadapi namun RSKI tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik. 

"Saya mengapresiasi kerja Pak Khairul Ihsan, para relawan dan seluruh jajaran di RSKI Pulau Galang. Persoalan Covid adalah persoalan negara karena itu apa pun persoalan RSKI dalam pelayanan pasien Covid, negara harus hadir. Apa-apa yang dibutuhkan RSKI Pulau Galang, insyaa Allah sebisanya kita bantu melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," kata Gubernur. 

Menurut Gubernur, harus ada langkah yang serius dan bersama untuk menanggulangi persoalan Covid 19 di Kepulauan Riau. Karena persoalan Covid 19 di Kepri hari ini akar persoalan tidak hanya datang dari warga Kepri sendiri tetapi juga dari pihak luar terutama dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui Batam. 

"Diperlukan keseriusan kita bersama untuk menanggulangi masalah Covid 19 ini. Yakinlah setiap usaha yang diniati dan dilakukan dengan baik, insyaa Allah akan menghasilkan yang baik juga," jelas nya. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ansar Ahmad juga menyrahkan bantuan 15.000 masker ke RSKI Pulau Galang serta melakukan peninjauan ke beberapa ruang medis dan asrama para relawan dan tenaga kesehatan.

Redaksi/Ril

Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021
Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Jumlah kasus Covid 19 di Kepulauan Riau di akhir-akhir ini menujukkan gejala kenaikkan yang cukup signifikan. Untuk itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menginstruksikan para kepala daerah untuk menyiapkan ruang isolasi tambahan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Kami menginstruksikan ke Bupati dan Walikota agar mengantisipasi hal terburuk jika memang terjadi lonjakan. Maka rumah sakit dan ruang isolasi harus dipersiapkan dengan baik," ujar Ansar Ahmad pada media, Kamis (6/5/2021), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Gubernur Ansar mengatakan, kapasitas ruang perawatan dan ruang isolasi pasien Covid-19 di Kepri saat ini masih mencukupi.

Namun, dirinya tidak menampik ada peningkatan kasus Covid 19 di daerah yang dipimpinnya. "Karena itu persiapan untuk kemungkinan yang terburuk harus dilakukan. Hari ini saya juga baru saja meninjau RSKI Pulau Galang untuk memastikan kesiapan prasarana pendukung rumah sakit itu untuk perawatan pasien Covid 19 yang baru masuk termasuk yang dari pekerja migran Indonrsia yang kita tangani," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ansar Ahmad juga meminta Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri agar membentuk Satgas sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. 

"Bahkan kalau perlu RT dan RW dijadikan ujung tombak Satgas penanganan Covid 19 yang secara intensif turun ke masyarakat. Saya juga minta lembaga seperti Posyandu, BKMT, Ormas, organisasi kepemudaan dan lainnya ikut aktif membantu pemerintah menekan penyebaran Covid 19," harap Gubernur.

Gubernurvjuga mengingatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam tiap pelaksanaan kegiatan.

"Dengan adanya kasus-kasus yang positif serta munculnya klaster baru itu mudah-mudahan jadi pelajaran kepada semuanya. Bahwa penerapan protokol kesehatan itu penting. Karena itu saya berharap para ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan semua pihak agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Dari data yang masuk di Satgas Penanganan Covid 19 Provinsi Kepri total konfirmasi se-Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2.133 orang atau bertambah  253 orang. 

Dari 253 orang yang terpapar Covid 19 tersebut berasal dari 72 orang di Kota Batam, 61 orang di Kota Tanjungpinang,  41 orang di Kabupaten Kepulauan Anambas, 30 orang di Kabupaten Bintan, 28 orang di Kabupaten Lingga; dan 21 orang di Kabupaten Karimun.

"Dari jumlah itu hari ini ada 3 orang yang meninggal dunia karena Covid 19. Sebanyak 2 orang di Kota Tanjungpinang dan 1 orang di Kabupaten Karimun," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri M Bisri.

Bisri berharap, sesuai arahan Gubernur Kepri agar masyarakat tetap menetapkan protokol kesehatan serta di momen perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H tetap berada di rumah dan tidak mudik.

Redaksi/Ril

Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021
Foto Pantauan Pengiriman PMI Ilegal di Pelabuhan Harbourbay.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dimasa Pandemi Covid-19, pengiriman calon PMI ilegal ke Singapura dan Malaysia, kabarnya kian marak melalui pelabuhan Internasional Harbour Bay. Pengiriman PMI ilegal ini disebut-sebut dikendalikan dua orang 'pemain' dan melibatkan oknum Imigrasi di pelabuhan.

"Hampir setiap hari, para pemain mampu mengirimkan puluhan PMI ilegal. "Hari ini mereka mengirimkan 50 orang. Kemarin Selasa (4/5/2021) juga ada 50 orang," kata narasumber media ini, Rabu (5/5/2021).

Menurut narasumber, biaya pengiriman seorang PMI ilegal melalui Pelabuhan Harbour Bay tergantung pada tebal atau tipisnya paspor. "Kalau paspor 24 halaman biayanya Rp 750 ribu. Kalau yang 48 halaman biayanya Rp 800 ribu," ujarnya.

Pengiriman calon PMI Ilegal tersebut dilakukan dengan cara yang cukup teroganisir. Para calon PMI ilegal tersebut diantar ke pelabuhan dengan cara serentak.

“Tapi mereka masuk ke pelabuhan tidak sekaligus,. Masuknya sendiri-sendiri. Mereka tidak diturunkan di depan pelabuhan, melainkan diturunkan di tempat yang terpencar di sekitar pelabuhan,” bebernya.

Informasi yang dihimpun, orang yang mengorganisir pengiriman PMI ilegal tersebut disebut-sebut seorang pria berisinial AD bersama rekannya AM.

Kedua pria ini disebut-sebut sudah lama menjalankan aksinya walau di masa pandemi Covid-19. Para calon PMI ilegal tersebut diberangkatkan sekali dalam sehari. “Mereka berangkat jam 9.30 Wib, Bang,” katanya

Terpisah, menurut Humas imigrasi Batam, Tessa, keberangkatan PMI ke luar negeri sah-sah saja apabila PMI tersebut memiliki izin tinggal di negara tujuan. Contohnya, si pekerja pernah kerja di Singapura dan izin cuti pulang ke Indonesia.

"Artinya, nama dia sudah terdaftar sebagai pekerja di negara Malaysia adan Singapura. Itu bisa saja berangkat. Selain itu, persyaratan lainnya, hasil tes PCR wajib Negatif," jelas Tessa.

"Namun, jika masih baru mau mencari kerja ataupun seorang Turis, itu tidak bisa masuk ke Singapura," tambahnya.

Terkait dengan keberangkatan calon PMI lewat Pelabuhan Internasional Harbour Bay ini, pihaknya akan melakukan Crosscek dilapangan. "Kita akan cek bersama teman-teman yang ada di pelabuhan Harbour Bay pak," kata Tessa.

Sementara itu, para calon PMI tersebut diketahui adalah pekerja baru atau pun sudah pernah bekerja di Singapura dan Malaysia yang tidak memiliki izin Domisili di Negara tujuan. "Masa setiap hari 50 orang yang diberangkatkan itu memiliki izin Domisili. Ini kan semua permainan," bebernya. (Exp)

Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021
Peketat Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pemko Batam mulai memperketat aturan mudik lebaran khusunya di pelabuhan-pelabuhan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Kamis (6/5/2021).

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam bersama Polsek KKP Polresta Barelang tampak melakukan pengecekan bagi warga yang ingin bepergian.

Syarat yang harus dipenuhi warga untuk bepergian diantaranya wajib memiliki hasil tes GeNose, atau Rapid Test Antigen dan Swab PCR negatif Covid-19.

Aturan itu akan berlaku untuk pelayaran Batam-Tanjungpinang, Batam-Karimun dan lainnya yang waktu tempuh dibawah 3 jam. Hal ini juga berlaku untuk mudik lokal di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan mudik lokal. Ketentuan larangan mudik lokal antar kabupaten dan kota Provinsi Kepri ini, dipertegas dengan surat nomor 460/SET-STC19/V/2021.

Dalam surat yang ditanda tangani Gubernur Kepri Selasa (4/5/2021) itu, mulai berlaku 6 sampai 17 Mei 2021. Surat ini dikeluarkan berdasarkan SE Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Berikut ini ketentuan persyaratannya dan larangannya :

1. Peniadaan perjalanan orang untuk sementara bagi masyarakat untuk perjalanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri, perjalanan lintas provinsi, serta perjalanan lintas negara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021.

2. Peniadaan perjalanan orang sementara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, dikecualikan bagi:

a. Pelaku Perjalanan Orang dengan keperluan mendesak untuk kepentingan bekerja/perjalanan dinas, keperluan pengobatan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang;

b. Pelaku Perjalanan Orang untuk keperluan bisnis/berdagang yang melaksanakan perjalanan orang lintas kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau; serta

c. Pelaku Perjalanan Orang dari dan ke wilayah aglomerasi darat Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

3. Pelaku Perjalanan Orang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dan b, wajib melakukan pengisian e-HAC serta melengkapi diri dengan Surat Izin Perjalanan tertulis sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN dan pegawai BUMN/BUMD, menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari pejabat setingkat Eselon II;

b. Bagi pegawai swasta menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan perusahaan;

c. Bagi pekerja sektor informal menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa/lurah/ketua RT/RW; dan

d. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dan kunjungan keluarga sakit, menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa/lurah/ketua RT/RW; serta

e.Bagi masyarakat untuk keperluan pengobatan, ibu hamil, dan kepentingan persalinan, menunjukkan surat rujukan dokter dari
fasilitas kesehatan.

4. Surat Izin Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga)
memiliki 3 (tiga) ketentuan, yaitu:
– berlaku secara individual;
– berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara; dan
– bersifat wajib bagi Pelaku Perjalanan Orang yang berusia 17 tahun ke atas;

5. Pelaku Perjalanan Orang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a dan b, diwajibkan untuk:
a. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat; serta

b. Melengkapi diri dengan hasil negatif:
– RT-PCR, dengan masa berlaku 3×24 jam; atau
– Rapid Test Antigen, dengan masa berlaku 2×24 jam; atau
– GeNose C-19, dengan masa berlaku 1×24 jam, tes dilaksanakan di pelabuhan/bandar udara sebelum keberangkatan.

6. Pemeriksaan dokumen Surat Izin Perjalanan dan Surat Keterangan Negatif COVID-19 melalui tes RT PCR/Rapid Test Antigen/GeNose C-19, dilakukan pada pintu masuk/kedatangan meliputi bandar udara, pelabuhan dan terminal oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota bersama unsur TNI/Polri dan instansi terkait;

7. Penyelenggaraan operasional moda transportasi meliputi kendaraan pelayanan distribusi logistik serta moda transportasi darat, laut dan udara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021.
Dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

8. Kepada Bupati/Walikota agar dapat:
a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan media sosial, maupun melalui pelibatan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, dan/atau tokoh lainnya yang memiliki pengaruh/influenser;

b. Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko Pengamanan Terpadu pada Pelabuhan Laut, Bandar Udara, serta Terminal yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah kabupaten/kota masing-masing serta Posko COVID-19 Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW;

c. Mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas umum.
Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI-POLRI.

9. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait perjalanan orang pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing;

10. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021, dan/atau menyesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Selama tanggal 6 mei - 17 mei untuk agen-agen kapal di pelabuhqn domestik sekupang dan domestik harbourbay tidak beroperasional kecuali ada yang carter, demikian disampaikan para agen penyedia kapal. (Fay)
Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 06, 2021
Kapolres Natuna Serahkan Bantuan Sembako ke Pengurus Pesantren Fastabiqul Khoirot.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam menjalankan bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini, Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si laksanakan kegiatan silaturahmi himbauan Protokol Kesehatan serta Pemberian Tali Asih berupa sembako di Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirot Desa Kelanga, Kamis (06/05/2021).

Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk para ustad dan santri pondok pesantren Fastabiqul Khoirot Desa Kelanga.

"Untuk para ustad dan santri pondok pesantren Fastabiqul Khoirot agar tetap menjalankan Protokol Kesehatan yang berlaku pada saat ini mengingat penyebaran Covid 19 yang semakin meningkat di Kabupaten Natuna ini," ungkapnya. 

Ia juga menghimbau agar para santri untuk mematuhi aturan aturan yang berlaku terutama aturan larangan mudik agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Pesantren, H, Hamin Tohori, Panit Provos Polsek Bunguran Timur Aiptu Ahmad Budi Nata, Panit Binmas Polsek Bunguran Timur Bripka David Arviad dan Bhabinkamtibmas Desa Kelanga Bripka Suharjo.

(IK)
Baca selengkapnya »


Rabu, Mei 05, 2021
Apel Operasi Ketupat Seligi-2021.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri 1442 H, Polres Natuna Polda Kepulauan Riau laksanakan Apel Kesiapsiagaan Operasi Ketupat Seligi-2021 di lapangan apel Polres Natuna, Rabu (05/05/2021).

Apel gelar pasukan tersebut di pimpin oleh Bupati Natuna yang di wakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna, H. Budi Darma S. Sos.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K, M.Si, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Dofir, Danyon Komposit I/GP Letkol Inf Rahmat, S.E, M.Si., Dandim 0318 / Natuna, Letkol Arm. Asep Ridwan, S.H.M. Han, Ka Basarnas Kabupaten Natuna, Mexi Bekabel, Danpomal Lanal Ranai Kapten Deni Iqbal, Dansubdenpom AD Kapten Cpm. Anang Winarko dan PJU Polres Natuna.

H. Budi Darma S. Sos mengatakan, apel gelar pasukan Operasi Ketupat Seligi 2021 ini dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengecek kesiapan akhir dalam menjalankan Operasi Ketupat Seligi 2021 dalam pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H , baik kesiapan personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra kamtibmas lainnya.

"Operasi ini akan kita laksanakan selama 12 hari dimulai dari besok tanggal 06 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 dengan mengusung tema “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 Kita Tingkatkan Sinergi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman kepada masyarakat Pada Perayaan Idul Fitri 1442 H," ujarnya. 

"Untuk diketahui bersama, saat ini Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 H. Ini merupakan tahun kedua Pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 yang mana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020/1441 H," ungkapnya. 

Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, menyampaikan saat ini Polres Natuna sudah menurunkan 64 personil yang akan melaksanakan Operasi ketupat seligi 2021 di wilayah hukum Polres Natuna, yang mana dari personil tersebut akan ditempatkan di 6 Pos yang terdiri dari 1 Pos Terpadu, 2 Pos Pengamanan dan 3 Pos Pelayanan

"Oleh karna itu, diharapkan kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas serta masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19 serta tidak melakukan mudik tahun ini demi keluarga dan orang-orang yang kita sayangi di Kampung halaman agar terhindar dari penyebaran Covid-19," jelasnya. 

(IK)
Baca selengkapnya »


Langganan: Komentar (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.