Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Presiden Jokowi  didampingi Seskab Pramono Anung dan pejabat lainnya meninjau area lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, NTT.  (Foto: Istimewa)

“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas pada September tahun lalu.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program pengembangan ini harus ditangani secara extraordinary, salah satunya lewat pendampingan yang intensif.

Syahrul menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan yang diberikan terhadap petani di kawasan lumbung pangan di tiga provinsi tersebut bisa berjalan maksimal, salah satunya lewat pembentukan Tim Pendamping/Detasering Pengembangan Kawasan Food Estate.

“Petugas perlu disiapkan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat optimal bekerja, dengan kompetensi ini, para pendamping dapat memiliki kemampuan mendampingi dan mengawal para petani di food estate dalam melakukan budidaya, penggunaan alsintan [alat dan mesin pertanian] dan penanganan panen serta pascapanen,” ujarnya saat memberikan pembekalan dan pelepasan tim pendamping tersebut, di Jakarta, Kamis (04/03/2021).

Mentan menegaskan, tim ini menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas lumbung pangan dari hulu ke hilir. Kehadiran pendamping bagi petani diharapkan membantu percepatan pengembangan lumbung pangan dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani.

“Di pertanian itu yang terpenting adalah bagaimana kemauan kita bekerja, kuncinya harus fokus dan paham secara jelas dan detail apa yang kita kerjakan, apa target kita, pahami medannya, pahami siapa orang-orang yang harus kita kenal di lapangan, dan tentu harus diikuti juga dengan disiplin dan kerja sama yang baik” paparnya.

Untuk kesuksesan program food estate ini Mentan berkomitmen akan mendukung penuh upaya pendampingan bagi para petani, sebagai langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate.

“Ini langkah yang bagus, jangan ada kata mundur ataupun berhenti, kita harus fight, saya dukung penuh pendampingan ini, secara teknis semua unit kerja di Kementan harus ikut bekerja dan mendukung,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk tahap awal tim pendamping akan bekerja secara intensif selama tiga bulan ke depan, tim ini terdiri dari 70 orang tenaga fungsional yang meliputi para peneliti, penyuluh pusat, widyaiswara, dosen, pengawas benih tanaman, litkayasa, pengamat organisme pengganggu tanaman dan fungsional umum lainnya.

(Redaksi/Setkab/HUMAS KEMENTAN/UN)

Panglima TNI dan Kapolri Saksikan Vaksinisasi Ribuan Prajurit dan Polri.

Kegiatan menjalani vaksinisasi Covid-19 oleh sebanyak 1.000 Prajurit TNI – Polri di wilayah Provinsi Kepri, disaksikan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., mengatakan, vaksin Covid-19 diberikan kepada 500 Personil Polri dan 500 Prajurit TNI. Sebelum mendapat suntikan vaksin Covid-19, anggota harus menjalani pemeriksaan awal, termasuk pengecekan suhu dan tekanan darah.

"Disamping melakukan peninjauan Vaksinasi terhadap anggota, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri juga memberikan pengarahan kepada sejumlah pejabat TNI dan Polri diwilayah Provinsi Kepri," tutur Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono.

Sebelumnya pada kamis tanggal 4 Maret 2021, seluruh pejabat utama Polda Kepri, para perwira, dan Personil Polda Kepri telah menerima suntik Vaksin dan pada hari ini merupakan tindak lanjut Vaksinasi terhadap anggota TNI-Polri yang belum melaksanakan.

"Suntikan vaksin ini hanya diberikan kepada seluruh anggota yang menurut hasil pemeriksaan kesehatannya layak untuk menjalani vaksinasi Covid-19." jelasnya.

"Walaupun nantinya telah menerima Vaksin, Kami tegaskan kembali kepada seluruh anggota agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," tutupnya.

Kadiv Humas Polri

Mikol dan Roko di Kapal Pompong yang Diamankan Satpolair Polresta Barelang.

Kasat Polair Polresta Barelang, AKP Syaiful Badawi mengatakan, penangkapan itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Kapal Pompong kayu yang membawa barang ilegal dari pelabuhan tikus Sei Lekop hendak menuju ke Tembilahan yang akan melewati perairan Pulau Bulan.

"Mendapati informasi tersebut, di Perairan Pulau Bulan Batam dengan Koordinat 00°59.907 N - 103°56.358 E personil Patroli Sat Polair Polresta Barelang dengan menggunakan satu unit Kapal Patroli Nomor : XXXI-28-1001, melakukan patroli diseputaran perairan tersebut," ungkap Syaiful Badawi, Jum'at (5/3/2021).

Tak lama waktu berselang, satu unit kapal Pompong Kayu tanpa nama sedang melintasi perairan kemudian personil patroli merapat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kapal.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas tidak menemukan dokumen kapal dengan membawa barang berisi rokok dan mikol llegal," ujar Badawi.

Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya, 1 unit pompong kayu tanpa nama, 29 box rokok ilegal, 3 box mikol merk Black Label ukuran 1 liter dengan jumlah 12 botol per box, 27 box mikol merk Red Label ukuran 750 ml dengan jumlah 12 botol per Box dan 213 kes mikol Bir merk Carlsberg.

Selain berhasil mengamankan barang bukti, petugas Satpolair Polresta Barelang juga mengamankan nahkoda kapal berinisial SY (28).

"Menurut keterangan SY (28), bahwa pemilik barang adalah berinisial A yang saat ini dalam pencarian atau DPO," beber Syaiful Badawi.

Informasi yang dihimpun dari salah seorang narasumber, pemilik barang berinisial A disebut-sebut warga tembilahan yang kerap melakukan aksi penyelundupan Batam - Tembilahan.

Terhadap kapal dan ABK kapal diamankan untuk dilakukan proses selanjutnya dan atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan," pungkasnya.

(Redaksi/expos/Fay)

Anggota DPRD Batam Jalani Vaksinisasi Covid-19.

Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 Wib dan dilakukan dengan 4 tahap. Setiap tahapnya terdaftar 9 orang dari keseluruhan anggota Dewan yang terdaftar untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 3 Februari 2021 sebanyak 36 orang.

Hal tersebut disampaikan oleh Renata, salah satu tim medis yang melakukan vaksinasi kepada anggota Dewan.

Renata mengatakan, Vaksinasi tersebut di lakukan dengan tujuan agar mempercepat pencegahan penularan virus Covid-19.

"Untuk vaksinasi tahap II kepada anggota Dewan, akan berlangsung hingga Jumat mendatang," ucapnya.

Renata juga menjelaskan, tahap-tahap yang di lalui sebelum di lakukan vaksinasi tersebut adalah, akan di lakukan pendaftaran di meja, lalu dilakukan pencatatan dan observasi. Sejauh ini, Anggota Dewan yang sudah melakukan vaksinasi sudah ada 23 orang dari 36 orang Anggota Dewan.

Lanjutnya, anggota Dewan yang akan melakukan vaksinasi terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran di Meja 1. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan dan tidak terdapat penyakit yang menghalangi vaksinasi di Meja 2 akan dilakukan Skrining, lalu dilanjutkan dengan penyuntikan Vaksin di Meja 3.

"Terakhir sebelum mereka diperbolehkan pulang, anggota Dewan diharuskan untuk melakukan Pencatatan dan Observasi berkisar kurang lebih 30 menit," imbuhnya.

Capt Luther, salah satu anggota Dewan yang mengikuti vaksinasi Covid-19 mengatakan, bahwa saat ia menerima Vaksin dengan cara disuntik, ia tidak merasakan sakit dan baik baik saja.

"Tidak ada rasa sakit, Selain itu pelayanannya juga bagus, untuk kawan-kawan yang belum melakukan vaksin untuk segeralah, dan untuk masyarakat saya harap juga akan segera dilakukan vaksinasi, dan jangan takut dengan isu isu yang beredar di media sosial tentang bahaya vaksinasi," ujarnya.

Di lokasi sama, Budi Mardianto menyampaikan hal serupa, agar anggota Dewan yang belum melakukan vaksinasi agar segera dilakukan, karena prosesnya cukup cepat dan tidak ada rasa sakit.

"Saya berharap dengan di lakukan Vaksinasi ini bisa melumpuhkan virus virus yang selama ini membuat kita menjadi lemah fisik dan ekonomi, dan kami berharap pihak rumah sakit akan terus melajukan vaksinasi agar terhidar dari penyakit apapun," pungkasnya.

Red/expos/Fay

Foto, Kuasa Hukum Eti Rumiati, Allingson Revan Simajuntak dan Kantor BPN.

Eti Rumiati melalui kuasa hukumnya, Allingson Revan Simanjuntak, SH, CPL dkk menjelaskan pembatalan Sertifikat tanah itu bermula dari Kliennya memperoleh sebidang tanah dua Kavling yang beralamat di Kavling Sungai Lekop Blok D1 Nomor 19 dan 19A, Kecamatan Sagulung, Kota Batam beberapa waktu lalu dari Candra Gunawan (pihak pertama) berdasarkan surat hibah. 

"Namun, sebelum Eti mengurus surat hibah atas tanah tersebut, terlebih dahulu ia melakukan pengecekan pada kantor BP Batam bagian Lahan. Setelah dicek, ternyata benar surat kavling tersebut terdaftar atas nama Candra Gunawan," kata Revan diseputaran Batam Center, Selasa (2/3/2021) kemarin.

Karena sudah merasa yakin bahwa 2 kavling tersebut milik Candra Gunawan, akhirnya Eti melakukan pengurusan balik nama atas surat kavling tersebut di Kantor Lahan BP Batam tanpa adanya permasalahan yang muncul. 

"Berawal adanya program pemerintah pusat yakni, proyek operasi nasional agraria (Prona) yang dilaksanakan secara gratis pada sekitar tahun 2017 lalu, akhirnya Klien kami ikut serta mengajukan proses Sertifikat dan saat itu BP Batam mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPN Batam dengan UWTO terhutang.

Setelah Sertifikat keluar dengan No. SHGB : 2536/Sei Lekop dan No. SHGB : 2627/Sei Lekop pada sekitar bulan April 2017 silam, selanjutnya ia mengurus dan mulai melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Seiring berjalannya waktu, Candra Gunawan selaku pihak pertama atas dua Kavling tersebut meninggal dunia. Dan pada tahun 2019 lalu, tiba-tiba seorang wanita yang mengaku bernama Erna muncul dan mengklaim bahwa tanah yang sudah dimiliki Eti Rumiati sebelumnya itu adalah miliknya," kata Revan.

Bahkan lanjut Revan, Erna yang mengklaim tanah itu miliknya juga mengaku bahwa Almarhum Candra Gunawan adalah suaminya. Namun setelah didesak untuk menunjukkan dokumen pernikahannya, dirinya tidak bisa menunjukkan surat nikahnya dengan Chandra gunawan. 

Tak berhenti disitu saja, Klien kami Eti Rumiati pun pernah didatangi oleh sejumlah pria berbadan besar dengan melakukan intimidasi hingga diusir secara paksa dari rumah yang sudah ditempatinya itu.

Bahkan Eti malah dilaporkan ke Polsek Sagulung atas tudingan penyerobotan lahan. Namun laporan tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur, sebab Eti sudah memiliki Sertifikat. Hingga akhirnya Polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

"Tak merasa puas, saudari Erna pun berangkat ke kantor BPN Batam untuk melaporkan kejadian tersebut dan sempat dilakukan mediasi pertama di depan Bapak Askani yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor BPN Batam yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum pada bulan Januari 2019," jelasnya.

Saat mediasi itu, Saudari Erna memintai uang senilai Rp300 Jt kepada Eti Rumiati agar permasalahan tersebut selesai. Namun Eti didampingi kuasa hukumnya bersikeras tidak mau memenuhi permintaan Erna tersebut. 

Selanjutnya mediasi kedua di kantor BPN Batam pada September 2019, permasalahan tersebut juga tidak berujung selesai. Namun seminggu setelah itu, kepala kantor BPN Batam, Askani mengeluarkan surat rekomendasi atas penyelesaian permasalahan tersebut. 

"Adapun surat yang dikeluarkan BPN Batam itu bertuliskan yakni, merekomendasikan kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan ke Peradilan Umum, selanjutnya apapun hasil keputusan pengadilan itulah yang akan dikeluarkan oleh BPN Batam," ucap Revan menjelaskan isi surat tersebut.

Kendati demikian, Revan menyambut baik atas rekomendasi tersebut dan berharap saudari Ernawati jika merasa dirugikan dapat mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri Batam.

"Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan sama sekali dan kami sangat terkejut, kenapa tiba-tiba Kanwil BPN Kepri mengeluarkan SK pembatalan?. Ada apa ini?," Ucap Revan.

Sebagaimana diketahui, pada bulan November 2020, Kanwil BPN Kepri mengeluarkan SK pembatalan sertifikat tanah atas nama Ety Rumiati yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Kepri yang kini dijabat oleh Askani.

Adapun dasar Kanwil BPN Kepri melakukan pembatalan Sertifikat tersebut mengatakan bahwa surat Kavling yang dikeluarkan oleh BP Batam itu diduga palsu.

"Kalau pun palsu, seharusnya yang dilakukan oleh Kanwil BPN Kepri terlebih dahulu adalah menyurati BP Batam agar membatalkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BP Batam atas penerbitan Sertifikat itu, "karena dasar Klien saya mendapatkan Sertifikat ini sebelumnya adalah atas rekomendasi dari BP Batam," pungkasnya.

"Jadi gugatan sudah kami daftarkan di PTUN Tanjung Pinang, Sekupang, kota Batam pada Senin (1/2/2021) lalu dengan Nomor Perkara : 4/G/2021/PTUN.Tpi. Dalam hal ini, Kanwil BPN Kepri selaku tergugat. Hari ini, Rabu (3/3/2022) adalah terakhir tahap pemeriksaan persiapan (Dismissal process). Selanjutnya tinggal menunggu jadwal Sidang," pungkasnya.

(Redaksi/Exp)

Foto: Istimewa.

Hal ini pun, diakui sejumlah pihak memunculkannya titik-titik api atau hotspot yang meresahkan. Mengingat, ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) patut diwaspadai. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama masyarakat kiranya bisa bahu membahu dan berperan aktif dalam mencegah karhutla.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Widiastadi Nugroho saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan hutan lindung dan Serapan Air di Kelurahan Mangsang, Sei Beduk, Batam, Selasa (2/3/2021) pagi. 

Bersama Politisi PDI Perjuangan tersebut, tampak hadir Anggota Komisi III yang terdiri dari Surya Sardi, Irwansyah, Nyanyang Haris Pratamura, Yudi Kurnain dan Yusuf. 

Pria yang akrab disapa Iik ini pun sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan tim gabungan satgas dalam pemadaman titik api yang sebelumnya sempat membesar.

"Selain mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan dan tidak melakukan aksi ilegal, kami juga mengapresiasi kerja keras tim gabungan yang sudah berjibaku dalam pemadaman titik api yang muncul di Batam ini," jelasnya.

Meski Pemerintah Daerah telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penanganan Karhutla, tambahnya, Akan tetapi penanganan kebakaran ini tidak bisa dilakukan sendiri. Namun perlu adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan Karhutla. 

"Masyarakat harus membantu dan ikut serta dalam pencegahan Karhutla dengan cara tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan saat akan memasuki musim tanam, dan khusus pengguna jalan, jangan jangan membuang puntung rokok," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo menyebutkan bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari kebakaran hutan dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk kolaborasi antara pemerintah dan daerah. Untuk itu, Instansi pemerintah tidak dapat mengatasi masalah karhutla sendirian, solusinya butuh sinergi semua pihak. 

"Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen" kata Doni Monardo.

Salah satunya sinergi Pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Fakta di lapangan, pemerintah daerah yang dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar. 

Selain itu, pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah. Disamping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar.

Tidak semua permasalahan pemadaman diserahkan ke pemerintah pusat. Jika Kepala Daerahnya dapat menjadi contoh, elemen dibawahnya pasti juga mengikuti. 

Pembakar hutan adalah kejahatan yang luar biasa. Tantangan kedepannya adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Sumber: Diskominfo Kepri