Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Foto: Istimewa

Dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri, Anggota Bawaslu Kepri Indrawan, di Tanjungpinang, Minggu (06/12), mengatakan, patroli keliling dilakukan bersama anggota Polri dan TNI di kawasan yang rawan terjadi pelanggaran pilkada.

"Patroli keliling sebagai upaya antisipasi terhadap pelanggaran, sekaligus mengawasi pelaksanaan masa tenang pilkada 6-8 Desember 2020," ujarnya.

Indrawan mengemukakan kerawanan pilkada selama masa tenang seperti politik uang. Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat kelurahan dan desa memperketat pengawasan selama masa tenang untuk mencegah politik uang.

"Kami ingatkan kepada peserta pilkada untuk tidak melakukan politik uang. Kami imbau kepada masyarakat untuk tolak politik uang karena merusak nilai-nilai demokrasi," katanya.

Selain melakukan patroli keliling, jajaran Bawaslu Kepri juga mengawasi penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan KPU Kepri dan jajarannya. Selama masa tenang, kata dia seluruh alat peraga kampanye harus dicopot.

"Kami juga mengawasi kesiapan TPS, apakah memenuhi standar untuk mencegah penularan COVID-19 atau tidak. Di dalam TPS hanya dibenarkan sembilan orang pemilih menunggu atrean," ucapnya.

Indrawan mengatakan pengawasan juga dilakukan terhadap pengembalian formulir pemberitahuan. Seluruh formulir pemberitahuan harus dikembalikan kepada Panitia Pemungutan Suara pada 8 Desember 2020.

"Kami imbau seluruh pemilih menggunakan hak suara pada 9 Desember 2020," katanya.

Redaksi

Presiden RI, Joko Widodo.

"Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin pencegah Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus lalu," ujar Presiden Joko Widodo pada Minggu, 6 Desember 2020, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden .

Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat.

Selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah juga akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada bulan ini. Sementara Januari mendatang, sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku yang akan datang lebih lanjut oleh Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.

"Kita amat bersyukur alhamdulillah vaksin sudah tersedia. Artinya, kita bisa mencegah meluasnya wabah Covid-19. Tapi, untuk memulai vaksinasi masih dalam tahapan tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata Presiden.

Kepala negara, seluruh prosedur ilmiah dalam rangka persiapan vaksinasi harus dilalui dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas vaksin Covid-19 tersebut. Nantinya, pertimbangan ilmiah dan hasil akhir dari uji klinis yang akan menentukan kapan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan.

Selain itu, Presiden mengingatkan jajaran terkait persiapan distribusi vaksin-vaksin tersebut ke daerah. Hal-hal pendukung seperti peralatan, sumber daya manusia, hingga tata kelola vaksinasi sangat penting untuk segera dipersiapkan.

"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi. Saya yakin, setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap," tuturnya.

Namun, kondisi geografis Indonesia yang begitu besar dan terbentang luas tak memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara serempak. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pihak untuk tetap mematuhi dan mengikuti petunjuk serta informasi yang akan diberikan pemerintah.

"Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Tetap disiplin dalam 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Semoga Tuhan Yang Maha Esa anggotakahi kita untuk bisa melewati ujian wabah ini," tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Polres Natuna Dalam Pengamanan PengawalanPendistribusian Logistik Pilkada 2020.

Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si mengatakan bahwa pada hari ini dilakukan pergeseran logistik Pilkada 2020 dari KPU Kabupaten Natuna ke PPK. Untuk menjamin keamanannya kita libatkan personel untuk melakukan pengawalan.

"Pengawalan melibatkan personel Polres Natuna dibantu dengan anggota KPU serta masing2 anggota PPK dan Panwascam dan menggunakan 1 Unit mobil Patwal Polres Natuna, 2 Unit Lory pengangkut logistik yang nantinya akan menuju Pelabuhan Penagi Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna," ujarnya. 

"Selanjutnya akan di bawa ke Kec. Serasan, Kec. Serasan Timur dan Kec. Subi Menggunakan Kapal Ferry milik Pemda Natuna KM. Indra Perkasa 159," tambahnya. 

Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, juga siap memberikan jaminan keamanan melalui kegiatan pengamanan objek vital yang salah satunya adalah Pengamanan gudang logistik dan kantor KPU berikut seluruh inventaris logistik Pilkada yang ada agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna tahun 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang sehingga Pilkada sukses, aman damai dan sejuk.

Disampaikan bahwa karena saat ini dalam masa pandemi Covid-19 dalam kegiatan juga diterapkan Protokol Kesehatan. Protokol Kesehatan diterapkan untuk petugas pengawalan maupun petugas pendistribusian yang sudah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Natuna.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Natuna Kompol hendrinato, S.H., MH. menambahkan untuk hari ini logistik Pilkada harus sudah sampai PPK dilanjutkan dari PPK ke PPS dan dari PPS ke TPS. Semua pergeseran logistik Pilkada tersebut dalam pengamanan dan pengawalan pihak kepolisian.

"Dengan pengamanan dan pengawalan diharapkan logistik Pilkada sampai ke lokasi dengan aman tanpa gangguan. Sehingga bisa digunakan dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang," paprnya. 

Logistik Pilkada yang didistribusikan yaitu kotak suara sebanyak 60 yang dikirimkan ke PPK Serasan, PPK Serasan Timur, dan PPK Subi. Kemudian selain kotak suara diantaranya ada juga surat suara, Bilik suara, Bilik suara khusus, dan peralatan APD lainnya.

(IK)

Bupati Lantik Pengurus BPD Periode 2020-2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar beserta anggota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten serta para tamu undangan lainnya.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyampaikan, bahwa Pelantikan Anggota BPD kali ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Hamid Rizal menyebutkan, jabatan BPD merupakan jabatan yang cukup strategis. Karena kedudukan BPD merupakan penyeimbang Kepala Desa, dengan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, guna memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan masyarakat.

Untuk itu, Bupati meminta agar seluruh anggota BPD yang baru saja dilantik, supaya peka terhadap kondisi di lingkungan Desa, dengan kewenangan yang dimiliki, bagi mendukung lahirnya Peraturan-Peraturan Desa yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk pengembangan berbagai sektor, pontensi, pelayanan serta peluang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa kedepan.

"Namun demikian, saya berpesan masa New Normal harus menjadi acuan kita semua, dalam rangka memulihkan kondisi keterpurukan ekonomi, kendala pembangunan dan pelayanan, yakni dengan tetap menerapkan secara tegas protokol kesehatan dalam setiap aktifitas,"ungkapnya. 

Lebih lanjut Hamid Rizal menyampaikan, bahwa salah satu yang menarik pada acara pelantikan tersebut, adalah adanya peran serta kaum perempuan yang semakin besar di Desa. Hal ini terlihat dari jumlah anggota BPD dari kaum perempuan yang mencapai 67 orang, atau sekitar 30,5 persen dari 220 anggota BPD pada hasil pemilihan di 44 Desa se-Kabupaten Natuna beberapa waktu lalu.

Dengan adanya perwakilan perempuan ini, Bupati mengharapkan agar permasalahan gizi buruk pada balita, anak dan kesehatan pada ibu hamil, dapat teratasi dan menjadi perhatian khusus. Hal ini bertujuan bagi menekan angka stunting di Kabupaten Natuna, yang menjadi salah satu fokus pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) didaerah perbatasan. Untuk itu beliau meminta kepada Pemerintah Desa agar dapat membuat program prioritas, guna menuntaskan permasalahan tersebut diatas, yang dituangkan kedalam kegiatan pada setiap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terakhir Bupati berharap kepada anggota BPD yang baru, agar dapat bekerja dengan baik dan menjaga harmonisasi dengan Kepala Desa, bagi terwujudnya Desa di Natuna yang maju dan mandiri, serta masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan ditingkat Desa. 

(IK)

Bupati Natuna Sambut Kedatangan Danrem 033/Wirapratama, Brigjen TNI Harnoto.

Turut menyambut kedatangan rombongan Danrem 033/WP di Terminal Bandara Raden Sadjad Ranai, Dandim 0318/Natuna Letkol (Arm) Asep Ridwan, SH.M.Han, Danlanal Ranai, Kolonel Laut (P) Dofir, Danlanud RSA Ranai Kolonel (Pnb) Dedy Ilham Suryanto Salam, S.Sos., Danyon Komposit I/GP Letkol (Inf) Rahmat, SE., M.Si., Kepala Bandara Ranai, Suroso, Kepala Basarnas Natuna, Mexianus Bekabel serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengucapkan selamat datang kepada Danrem 03/WP beserta rombongan di Kabupaten Natuna. Beliau berharap kunjungan Jenderal bintang satu di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah itu, dapat membawa berkah bagi masyarakat dan daerah. 

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Danrem beserta rombongan, yang telah bersedia dilakukan rapid tes, saat tiba di Terminal Bandara Ranai.

"Hal itu menunjukkan kepedulian dan dukungan jajaran TNI AD terhadap pencegahan wabah Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 didaerah setempat," ucapnya. 

Selain menyambut di Terminal Bandara Raden Sadjad, rencananya Bupati dan sejumlah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna serta unsur Forkopimda, juga akan mengadakan ramah tamah dan makan malam bersama, di Rumah Makan Gerai, Jemengan, Ranai, pada Kamis (03/12) malam.

Untuk diketahui, bahwa tujuan kunjungan kerja Danrem 033/WP didaerah ujung utara NKRI tersebut, yaitu untuk meninjau serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran Kodim 0318/Natuna, pada program Binter Terpadu tahun anggaran 2020, diwilayah teritorial Korem 033/WP Kodam I/BB.

Diantaranya peninjauan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diwilayah Koramil 01/Ranai, peninjauan rumah edukasi (rumah baca) di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, ramah tamah dengan prajurit Batalyon Komposit I/GP, peninjauan pembangunan rehab jembatan dan semenisasi jalan di Air Kicur Dusun Air Raya, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, serta pembagian paket sembako dan masker kepada masyarakat Natuna. 

(IK)

Pelaku Penyeludup Benih Lobster.

“Berdasarkan informasi masyarakat, ada upaya ekspor benih lobster secara ilegal melalui Batam tujuan akhir Vietnam, oleh tiga orang penumpang KM Kelud asal Jakarta, berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 4 Desember 2020,” ungkap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Susila Brata.

Susila menambahkan, sebelum dikirim ke Vietnam, benih lobster akan transit di Singapura.

“Setelah petugas Bea Cukai Batam mengetahui adanya informasi tersebut, maka dilakukan koordinasi dengan BKIPM (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Batam untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kapal dan penumpang setiba KM Kelud di Batu Ampar pada Minggu, 6 Desember 2020,” jelas Susila.

KM Kelud diketahui sandar di Pelabuhan Batu Ampar pada pukul 8.30 WIB. Setelah sandar, petugas gabungan Bea Cukai Batam dan BKIPM Batam melakukan pemeriksaan (Boatzoeking) pada KM Kelud.

“Ditemukan tiga karung berisi baju yang dicampur dengan bungkusan plastik berisi benih lobster, bungkusan plastik benih lobster diketahui berjumlah 157 bungkus,” lanjut Susila.

Setelah dihitung, jumlah benih lobster jenis pasir sebanyak 41.500 ekor dan benih lobster jenis mutiara sebanyak 1.000 ekor.

“Sehingga total benih lobster yang berhasil diamankan Bea Cukai Batam adalah sebanyak 42.500 ekor, dan barang bukti diamankan di Kantor BKIPM Batam untuk proses lebih lanjut,” pungkas Susila.

Hal ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai Batam sebagai Community Protector yang tidak pernah lelah melakukan pengawasan untuk menjaga NKRI dari barang-barang ilegal.

Redaksi/Humas BC Batam

Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Sunardi Saat Penyerahan Santunan.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Sunardi, bersama sejumlah pegawainya dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tasrif menyampaikan, rakor ini digelar sebagai upaya bagi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Kabupaten Natuna, sekaligus dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Dijelaskan Tasrif, program Jaminan kecelakaan kerja merupakan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja, yang dapat dialami oleh pekerja saat bekerja. Manfaat yang diberikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaaan, berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja. 

Hal ini berlaku dari mulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, sampai kembali kerumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Sunardi mengatakan, bahwa rakor ini bertujuan untuk mengkolaborasikan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dalam rangka melindungi seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Natuna.

Selain itu, lanjut Sunardi, pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan program BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Natuna selama tahun 2020. Baik mulai dari segi pelayanan, antusiasme peserta hingga masalah lain yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi mereka kedepannya.

"Untuk itu saya berharap, agar kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dapat terus mendukung perlindungan bagi pegawai non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak atau Harian Lepas (Harlep), kedalam program BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati, agar dapat mewajibkan setiap pekerja konstruksi yang menggunakan dana APBD Natuna, untuk dapat dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dijelaskan Sunardi, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dapat juga mengajukan usulan perlindungan jaminan sosial bagi para petani dan nelayan, melalui dana APBD Natuna.

"BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, serta membantu mencari informasi terkait penyaluran baru bagi PTT yang belum menerima bantuan dampak dari pandemi Covid-19," tutupnya. 

Selanjutnya Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Natuna, didampingi Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, menyerahkan Santunan Jaminan Kematian kepada  Ahli Waris atas nama Almarhum Suhardi dan Suhaimi serta Almarhumah Rosa Nadia Riska. 

(IK)

Foto: Istimewa.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kepri Sriwati di Tanjungpinang, Kamis (3/12-2020), dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri. 

"Sabtu(5/12) , kita sudah mulai mendistribusikan logistik Pilkada untuk daerah-daerah seperti Natuna, Anambas serta Tambelan kabupaten Bintan," ungkap Sriwati. 

Pendistribusian logistik Pilkada tersebut, dikatakan Sriwati menjadi prioritas utama, mengingat kondisi geografis kabupaten dan pulau-pulau tersebut yang lumayan jauh dan sulit di jangkau. 

Pendistribusiannyapun lanjut Sriwati, KPU Kepri telah melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu dan kepolisian untuk mendampingi pendistribusian logistik tersebut. 

Sementara untuk kabupaten kota Iainnya akan didistribusikan pada mulai tanggal 7 Desember. 

"Nantinya KPU Kepri juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengecek kesiapan pelaksanaan pilkada Kepri baik itu logistik Pilkada maupun persiapan lainnya," jelas Sriwati lagi.

Redaksi

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, M. Zaini.

Sanksinya telah diatur dalam pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2016, bahwa setiap orang dilarang menjanjikan dan memberi uang atau materi lainnya, maka pemberi dan penerima sama-mendapatkan sanksi pidana 72 bukan dan 1 milyar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua  Bawaslu Kota Tanjungpinang M. Zaini kepada media ini, Sabtu (5/12/2020).

Menurutnya, Bawaslu menghimbau agar tidak melakukan jadwal diluar kampanye selama masa tenang mulai dari tanggal 6-8 Desember 2020. Karena jika melanggar, maka ada sanksi pidananya.

"Secara tegas diatur dalam Pasal 187 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp100 ribu," tutup M.Zaini.

(M.HOLUL)

Deklarasi LIRA se-Kepri Memenangkan Paslon Ramah Pilkada Batam dan Paslin Aman Pilkada Kepri 2020.

Peryataan sikap ini di deklarasikan di Mega Legenda, Jumat (04 / 12-2020). LIRA Kepri Mendukung dan Siap memenangkan Paslon Haji Muhammad Rudi dan Haji Amsakar Ahmad Sebagai Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam pada Pilkada 9 Desember 2020.

Selain itu, LIRA Kepri juga siap memenangkan Paslon Haji Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada 09 Desember 2020.

Turut hadir pengurus teras yang dikegiatan, Gubermur LIRA Kepri Budi Sudarmawan, Vijay Jaelani, Wagub LIRA Kepri Deni Untu, Bendahara LIRA Kepri, Mursalin Ismail, Wakil Sek. Farida Rahmawati, Wakil Sek.Tantawi, Plt Wako LIRA Tanjung Pinang, Jajaran Camat LIRA se Batam Dan Relawan Lira.

“Pada pilkada 2015 kami juga mendukung Pasangan Ramah pada Pilkada Batam. Dan terkait Aman untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, bahwa pasangan itu dalam keadaan mampu pemulihan ekonomi Kepri pasca Pandemi ini nantinya, ”kata Budi Sudarmawan. 

Kata Budi Sudarmawan, bahwa adanya pertanyaan dan misi dengan pasangan Ramah untuk Wako dan Wawako Batam yang sudah terbukti pada periode pertama.

"Terbukti sudah selama kepeminpinan Rama,” ujarnya. 

Ia memambahkan, selain itu deklarasi inu juga sudah dapat restu dari Ketua Dewan Pembina LIRA Kepri Bapak Nazief Soesiladarma, yang menyatakan langkah pengurus LIRA sudah benar agar kiprah LIRA selanjutnya bersinar.

Redaksi

Makanan Roti Yang Kadaluarsa Dipajangkan di Indomaret.

Seorang konsumen inisial RA menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula saat dirinya hendak membeli sarapan berupa Roti di salah satu Gerai Indomaret Jalan Raden Patah No 5 Kampung Pelita, Lubuk Baja pada Rabu (2/12/2020) sekira pukul 04.29 Wib.

"Saat memilih Roti, ketika itu saya melihat kemasan Roti Japanese Steamed Cake rasa Strawberry Flavour dan rasa Chocolate Flavour dituliskan tanggal Kadaluarsanya sudah jatuh tempo yakni EXP:02/12/20," jelas RA kepada awak media ini, Jumat (4/12/2020).

Mengetahui hal tersebut, lantas dirinya memilih Roti lainnya yang belum kadaluarsa yang letaknya persis disebelah roti yang sudah Kadaluarsa.

Tak berhenti disitu, dihari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saya mencoba mendatangi Gerai Indomaret tersebut guna mempertanyakan roti yang sudah kadaluarsa yang masih di pajang oleh pihak karyawan Indomaret.

"Sesampainya di Gerai Indomaret itu, saya coba pertanyakan hal tersebut dan di Gerai itu saya bertemu dengan kepala Tokonya Bu Damai," kata RA.

Ketika itu kata RA, Bu Damai mengakui kejadian tersebut memang benar adanya Roti yang dimaksud sudah Kadaluarsa.

"Dimana seharusnya, roti tersebut sudah ditarik atau tidak di pajang lagi satu hari sebelum jatuh tempo tanggal kadaluarsa yakni tanggal 1 Desember 2020.

Atas kejadian itu, pihak Indomaret dalam hal ini yang wakilkan oleh Bu Damai selaku kepala Toko Indomaret tersebut meminta maaf dan meminta agar kejadian itu tidak disebarluaskan.

Menurut RA, kejadian itu sangatlah disayangkan. Sebagaimana diketahui, Indomaret sudah memiliki Brand ternama di Indonesia. 

"Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Bagaimana jika kita tidak jeli melihat tanggal Kadaluarsanya. Mungkin ini bisa saja lolos kepada masyarakat lainnya," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak managemen Gerai Indomaret saat dikonfirmasi via whatshap nya, guna dimintai keterangan lebih lanjut atas kejadian tersebut, belum ada jawaban.

Alfred

2 Pelaku Pembakar Rumah di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Diamankan.

Kedua tersangka adalah Anto (37)  Nanda (20) berdomisili di Dusun II Desa Mangga Dua, Kec. Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang didampingi Kapolsek Tanjung Beringin, AKP M. Napitupulu S.Pd mengatakan kepada wartawan, Kamis (3/12/2020) bahwa penangkapan kedua tersangka lantaran diduga melakukan tindak pidana melakukan pembakaran rumah milik korban yang terjadi, Selasa, (16/6/ 2020) sekitar pukul 16.30 WIB. 

Selanjutnya korban melaporkan peristiwa itu ke Polsek Tanjung Beringin, sesuai LP/34/VI/YAN.2.6./2020/SU/RES SERGAI/ SEK TANJUNG BERINGIN tanggal 16 Juni 2020. 

Selanjutnya, Tim Opsnal Polsek Tanjung Beringin menyelidiki keberadaan para pelaku yang kabur usai melakukan tindak pidana pembakaran tersebut. 

Akhirnya keberadaan mereka diketahui, dan  bersama dengan Team Opsnal Polsek Batam Kota dan Polsek Bengkong Polresta Balerang, Polda Kepulauan Riau meringkus keduanya. 

Kronologis penangkapan tersangka, ungkap kapolres, Rabu (2/12/2020) sekira pukul 09.00 WIB,  Team Opsnal Polsek Tanjung Beringin tiba di Polsek Batam kota lalu berkoordinasi dengan Kapolsek Batam. 

Kemudian Team Opsnal Polsek Tanjung Beringin bersama dengan Team Opsnal Polsek Batam Kota menuju kearah wilayah hukum Polsek Bengkong  yang mana dari informasi yang didapat personel bahwa keberadaan kedua tersangka. 

Tersangka Anto sedang berdagang es tebu, dan setibanya Team gabungan di Hujasera Golden King Kelurahan Bengkong Laut, Kec. Bengkong Kota Batam . 

Team gabungan mengintai keberadaan kedua tersangka di tempat jualan es tebu, dan sekira pukul 15.00 WIB, Team melihat tersangka Nanda di kedai es tebu milik Anto. 

Kemudian Team gabungan mengintai dan mengikuti tersangka Nanda dan sekitar pukul 17.00 WIB, Team gabungan bertemu dan berkordinasi dengan Team opsnal Polsek Bengkong lalu Team mengikuti istri tersangka Anto yang sedang menuju kerumah sewa yang bertempat di komplek YKB. Blok F No. 1 Kelurahan Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam. 

Dan sekira pukul 19.00 WIB, tersangka Anto terlihat didepan rumahnya lalu Team langsung mengamankan  Anto kemudian Team juga mengamankan  Nanda di kedai es tebu di Hujasera Golden Kibg. 

Selanjutnya kedua tersangka dibawa dan diamankan ke Polsek Batam Kota dan selanjutnya diboyong ke wilayah hukum Polda Sumut, Polres Sergai, Polsek Tanjun Beringin guna proses penyelidikan dan penyidikan. 

"Tersangka diduga melakukan kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang (pembakaran rumah) sebagaimana di maksud dalam pasal 187  angka ke 1e dan angka ke 2e dari KUHPidana ancaman hukuman 15 Tahun penjara," pungkas kapolres.

Redaksi

Supraptono, Warga Batam Yang Juga Purna Bhakti ASN BP Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM

Kata Supraptono, surat ini kembali ia layangkan, dikarenakan surat verifikasi ijazah yang dikeluarkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV pada tanggal 30 November 2020, dinilai adanya kejanggalan.

"Dua surat yang dikeluarkan LLDIKTI ditandatangani Prof.Dr.Uman Suherman AS.M.Pd., diduga sangat aneh atau merupakan kejanggalan belaka. Dimana dalam dua surat tersebut, sangat ada perbedaan. Karena itulah saya menyurati Komisi VI DPR RI dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung," kata Supraptono, Rabu (2/12-2020).

Lanjutnya, menurut pengamatan nya adanya dua surat tersebut bukan saja merupakan kejanggalan belaka, akan tetapi juga ditemukan perbedaan yang sangat mendasar dalam kop surat dan tanda tangan diantara keduanya.

"Oleh karena itu, agar hal ini tidak terus menjadi polemik yang bisa menyebabkan kegaduhan atau bahkan menimbulkan adanya tindak pidana ditengah kehidupan masyarakat khususnya yang berada dikota Batam. Jadi mohon kiranya LLDIKTI wilayah IV dapat memberikan Klarifikasi terkait keabsahan kedua surat tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya. 

Dengan adanya Verifikasi tersebut, kata Supraptono, maka patut diduga Sdr. Rudi selama menjabat sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam sampai dengan saat ini telah menggunakan/memakai Ijazah palsu.

"Kami mohon dengan hormat, kiranya Komisi VI dibawah kepemimpinan Bapak yang dalam hal ini merupakan Mitra Kerja Kementerian Teknis dibawah Koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian RI / Ketua Dewan Kawasan Batam - Bintan - Karimun, agar mendesak Menteri Koordinator Perekonomian RI / Ketua Dewan Kawasan Batam - Bintan - Karimun untuk mencopot / memberhentikan Sdr. HM. Rudi SE.MM dari jabatannya selaku Ex Officio Kepala BP Batam karena diduga te lah melakukan pelanggaran pidana dengan ca ra menggunakan / memakai Ijazah palsu," ungkapnya.

alfred

Kepala BNNP Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan.

Diketahui, pria tersebut berinisial SY (31) merupakan seorang karyawan swasta berdomisili di Kecamatan Galang, Kota Batam. 

Kepala BNNP Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan menjelaskan kronologi penembakan terhadap pria tersebut bermula pada Senin (30/11/2020) sekira pukul 10.00 Wib, Petugas BNNP Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat.

"Kita mendapatkan informasi bahwa di pelabuhan rakyat PT Pandan Bahari Tanjung Uncang akan terjadi transaksi narkotika golongan I jenis Sabu dan diduga berasal dari Malaysia. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib petugas BNNP Kepri berangkat menuju ke Tanjung Uncang," jelas Richard, Rabu (2/12/2020).

Sekitar pukul 12.30 WIB petugas mendapat informasi bahwa Sabu tersebut turun di pelabuhan rakyat di daerah PT. Pandan Bahari dan akan di bawa oleh seseorang menggunakan sebuah motor Yamaha Mio.

"Kemudian petugas pun menuju ke Pelabuhan Rakyat PT Pandan Bahari itu, sekira pukul 13.15 Wib petugas melihat seorang menggunakan motor Yamaha Mio sesuai dengan ciri-ciri yang didapat," kata Richard.

Ketika petugas mencoba untuk menghentikan pemotor tersebut, tersangka mencoba melakukan perlawanan kepada petugas dan tidak mengindahkan tembakan peringatan petugas.

"Akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan tembakan ke arah kaki dan lengan tangan tersangka," jelasnya.

"Setelah tersangka dilumpuhkan, petugas membawa tersangka ke Rumah Sakit Charis Medika Batu Aji, dalam perjalanan menuju rumah sakit tersangka meninggal dunia karena kehabisan darah," tambahnya.

Dari pengungkapan itu, petugas menemukan barang bukti yang ditaruh di motor tersangka berupa 1 buah tas, yang didalamnya berisi 3 buah plastik teh cina yang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 3Kg.

Redaksi

Foto: Istimewa

Dikutip dari situs resmi Didkominfo Kepri, program CHSE ini merupakan bagian dari program hibah pariwisata yang diluncurkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pariwisata.

Sebanyak 75 perwakilan hotel dan restoran yang ada di Tanjungpinang mengikuti kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (1/12/2020).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Drs Surjadi MT menjelaskan, Sertifikasi CHSE sangat penting dimiliki oleh setiap hotel dan restoran di Tanjungpinang sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

"Ini demi untuk memberikan kepercayaan terhadap hotel dan restoran itu sendiri," ujar Surjadi.

Selain pemberian pemahaman mengenai CHSE, dalam kegiatan ini Disbudpar juga memberikan pemahaman mengenai proses percepatan penyaluran dana hibah pariwisata. 

Surjadi menjelaskan, Tanjungpinang mendapatkan dana Rp3,5 miliar dari pemerintah pusat untuk hotel dan restoran dengan KLBI 01. Besaran dana itu dia jelaskan terbagi 30 persen untuk kegiatan dan 70 persen untuk pembiayaan hotel dan restoran. 

"Besaran dana hibah diterima masing-masing hotel dan restoran berbeda, tergantung besar pajak yang disetorkan," jelas Surjadi.

Sistem besaran dana hibah dihitung besaran pajak yang dibayarkan (oleh hotel atau restoran) di tahun 2019, dibagi jumlah pajak hotel dan restauran secara keseluruhan, kemudian dikali besaran dana hibah Rp2,5 miliar.

"Jadi dana hibah yang diterima setiap hotel dan restoran berbeda," tegasnya lagi.

Surjadi mengharapkan dana hibah ini dapat segera disalurkan. "Kita menargetkan pada minggu ini sudah bisa disalurkan," timpalnya.

Untuk mempercepat proses penyaluran, Disbudpar menggandeng DPPKAD untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan maupun kewajiban yang harus dipenuhi pengelola hotel dan restoran untuk mendapatkan dana hibah dimaksud.

Dalam kesempatan ini, Fengky Fesinto, Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang yang turut hadir mengharapkan semua hotel dan restoran di Tanjungpinang dapat memperoleh sertifikasi CHSE. 

"Saya sepakat dengan Kadisbudpar. Bahwa dalam bisnis hotel dan restoran yang terpenting adalah bagaimana membangun kepercayaan. Berbicara pariwisata tentu yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan pelayanan," ujarnya. 

Redaksi

Konfrence Pers Polda Kepri.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Darmawan, M. Hum., didampingi oleh Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriyadi, S.H., S.Ik., M.H, Kabid HumaS Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., dan Kasat Resnarkoba Polresta Barelang, saat Konferensi Pers di Media Center Bid Humas Polda Kepri, Senin (30/11/20).

"Hal pertama yang saya sampaikan adalah pengungkapan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 bungkus besar, yang berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kemudian ditindak lanjuti oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri," ujar Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Darmawan.

Kemudian, lanjutnya, pada tanggal 24 nopember 2020, sekira jam 16.00 wib, dilakukan undercover untuk menjemput seorang tersangka Inisial DE yang membawa narkotika jenis shabu tersebut dari malaysia dengan menggunakan kapal speed boat fiber. Saat tiba dilokasi tim langsung melakukan penangkapan dan membawa tersangka ke Perairan Laut Nongsa, Kota Batam dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah jerigen warna biru.

"Didalam jerigen tersebut berisikan 5 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk qing shan, 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guan Yin Wang, dan 1 bungkus sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan setiap bungkusan sabu tersebut dibalut lagi dengan pempers merk drypers," tuturnya. 

Ditambahkanya, dari penangkapan terhadap Inisial DE kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka kedua berinisial AC pada hari selasa, tanggal 24 nopember 2020, sekira jam 23.00 wib di parkiran Hotel Ramayana, Nagoya, Kota Batam. Kemudian tim terus melakukan pendalaman lagi dan didapatkan satu berinisial A yang masih menjadi DPO.

"Dari hasil penimbangan keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut seberat 8.322 gram dengan dua orang tersangka Inisial DE dan AC dan hasil interogasi terhadap tersangka bahwa barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Surabaya dan Madura," ungkapnya.

Berikutnya pengungkapan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20.000 Butir, Kronologisnya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika Internasional dari Malaysia ke Indonesia diwilayah perairan Batam. 

Kemudian dilakukan Observasi dilapangan Tim opsnal dari Polda Kepri pada tanggal 18 November 2020 sekira jam 18.00 wib berhasil mengamankan satu orang laki-laki Inisial AK alias K dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil atau tablet berwarna biru dan pink yang diduga narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20.000 butir dengan rincian 10.600 butir pil berwarna biru dan 9.400 butir pil berwarna pink. Tersangka diamankan di Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

"Dari keterangan tersangka bahwa barang bukti tersebut berasal dari Malaysia dan sampai saat ini Tim dari Dit Resnarkoba Polda Kepri terus melakukan pendalaman dan pengembangan dan diharapkan ini bisa membuka jaringan nya sehingga kita bisa mengungkap lebih banyak lagi barang bukti dan tersangka. Dan informasi yang kita dapat Pil ini akan diedarkan di Kepri dan didistribusikan ke tempat-tempat lain," ujarnya. 

"Atas perbuatannya para tersangka diatas dapat dikenakan pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana Penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun" Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. 

Humas Polda Kepri