Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Kapal Saat Dimankan.

Operasi Bersama yang dihadiri Satpolairud Polres Karimun dilakukan guna melakukan penyelundupan dan ancaman peredaran barang ilegal yang terjadi di wilayah perairan Karimun. 

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto, menjelaskan bahwa operasi bersama dilakukan sebagai bentuk komitmen DJBC untuk terus bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka pengawasan dan menindak setiap  upaya penyelundupan di wilayah peraiaran Selat Malaka, khususnya perairan Karimun.

Ia menambahkan, bahwa sebagai langkah nyata dalam mencegah tindak pidana penyelundupan tersebut, maka operasi rutin adalah hal yang harus dilakukan. 

“Adanya operasi yang dilakukan secara rutin baik mandiri maupun melalui sinergi bersama  instansi penegak hukum lainnya, diharapkan akan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyelundupan itu sendiri, sehingga secara tidak langsung kita dapat mendorong pertumbuhan perekonomian agar lebih baik,"  kata Agus dalam rilis yang dikirim ke redaksi Kepriaktual.com.

Kemudian, lanjutnya, pihaknya dapat melakukan pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan patroli laut di bidang kepabeanan dengan instansi lainnya. Selain itu, dengan adanya sinergi seperti ini dapat meningkatkan kemampuan para petugas di lapangan baik dari sisi kemampuan teknis dan taktis operasi di laut.

Seperti yang diketahui, operasi ini merupakan operasi yang juga telah dilakukan oleh Bea Cukai Batam dengan Ditpolair Polda Kepri. Sebelumnya, telah dilakukan koordinasi dengan Satuan Polair masing-masing Polres dengan membahas teknis operasi, jadwal, dan wiayah yang menjadi objek pengawasan.

"Patroli bersama ini berpedoman kepada petunjuk operasi masing-masing unit. Pelaksaan apel pembuka operasi sinergi ini dilakukan di Pelabuhan Sandar Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam," tuturnya.

Redaksi

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto.

Satu persatu, nama-nama oknum Satpol PP Kota Batam itu ikut terseret dalam kasus pemerasan tersebut.

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto menjelaskan bahwa sebelumnya Tim Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Kepri sudah mengatakan empat orang Oknum Satpol PP pada Selasa (21/10/2020).

"Setelah melalui proses pemeriksaan, kita kembali keamanan tiga oknum lainnya yang ikut terlibat dalam kasus ini," ucap Arie, Rabu (21/10/2020).

Jadi kata Arie, dari tujuh oknum Satpol PP yang dimankan, baru tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. "Kita baru tetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah melalui proses pemeriksaan," ungkap Arie.

Sebelumnya diberitakan, empat oknum satpol PP yang bugar di Dinas Sosial Kota Batam peras pria pengemis jalanan (Selamat) di lampu merah dekat kampus UIB, Baloi, Batam pada Minggu (18/10/2020) lalu.

Dari hasil keterangan pak Selamat, bahwa dirinya sudah beberapa kali ditangkap oleh Satpol PP dan dimintai uang dari Rp100 rb sampai dengan Rp300 rb dan kejadian terakhir uang milik korban sebesar Rp50 rb yang diambil oleh Oknum berinisial S.

Untuk Modus Operandi, para pelaku berpura-pura menangkap para pengemis. Setelah berhasil diamankan, para pengemis ditakut-takuti akan dibawa kekantor dinas sosial.

Tetapi harus tidak mau dibawa, maka harus memberikan hasil mengemisnya. Atas perbuatannya, pelaku pelaku dengan Pasal 368 KUHP.

Merah / Tamp

Barang Bukti Narkotika Yang Dimusnahkan.

Pemusnahan Barang Bukti tersebut dipimpin oleh Kanit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Donris Pasaribu SH dan Paur Mitra Subbidpenmas Bidhumas Polda Kepri AKP Syarifuddin SH dan dihadiri dari Kejaksaan, BNNP Kepri serta Pengacara.

"Pemusnahan dilakukan pada hari ini berdasarkan dari Laporan Polisi nomor: LP.A / 131 / IX / 2020 / SPKT-Kepri tanggal 24 September 2020. Surat Ketetapan Sita Narkotika dari Kejaksaan Negeri Batam Nomor: SK-214 / L.10.11 / Eku. 1/10/2020 tanggal 29 September 2020. Berita acara pemeriksaan Labfor nomor LAB: 1244 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020. Dengan tersangka Inisial B alias D, laki-laki, 45 Tahun, TKP di salah satu Pos Partai Politik yang berada di daerah Kampung Bule, Batu Ampar Kota Batam, "jelas Kanit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Donris Pasaribu SH.

Kemudian, lanjutnya, jumlah Barang bukti sebanyak 204 Bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat total 178,2 gram dengan perincian sebanyak 13,3 gram disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor, 1 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan dan 163,9 gram dilakukan Pemusnahan pada hari ini.

"Barang Bukti Narkoba jenis Daun Ganja dimusnahkan dengan cara di atas rupa, dan selanjutnya perbuatannya kepada tersangka diterapkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (1), dan atau Pasal 111 Ayat (1) Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun, "ujarnya. 

Merah / Humas Polda Kepri

Foto: Istimewa.

Keempatnya berhasil diamankan dan dimintai keterangan oleh polisi, setelah videonya yang sempat viral mengambil paksa uang pengemis jalanan di Traffic Light, UIB, Baloi, Batam pada Minggu, 18 Oktober 2020 lalu.

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto membenarkan hal tersebut. Saat ini, petugas sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa empat orang pegawai tersebut.

“Iya benar, sedang di periksa. Ada empat orang yang diamankan. Tunggu hasil pemeriksaan akan kita ekspose,” ucap Arie Dharmanto melalui pesan singkat Whatsapp.

Sementara, untuk pengemis jalanannya Arie menambahkan, pihaknya saat ini sedang mencari keberadaan pengemis tersebut, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Pengemisnya masih kita cari untuk tambahan keterangan," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, seorang youtuber Kota Batam berhasil merekam aksi oknum Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam yang mengambil uang pengemis jalanan di Traffic Light UIB Baloi.

Dilansir dari akun youtube Ferry Kesuma mengatakan telah terjadi pengangkutan pengemis oleh oknum Dinsos Batam. Kebetulan pihaknya sedang berada di lampu merah tersebut.

“Aku melihat pengemis tersebut dipaksa naik kedalam mobil, dan pengemis tersebut berontak minta tolong. Lalu aku menghampiri oknum tersebut dan kutanyakan ada apa?,” ujar ferry dalam kutipan akun youtubenya.

Redaksi

Konfrence Pers Penangkapan Pelaku Pembuat Narkoba.

Penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur didampingi oleh Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Abdul Rahman bersama Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Andri Kurniawan.

Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Abdul Rahman menjelaskan pengungkapan itu merupakan tindak lanjut sebagai informasi yang sudah dihimpun dalam sebulan terkahir.

"Bahwa informasi tersebut menyebutkan ada home industri Narkotika jenis sabu-sabu di Apartemen Nagoya Mansion," ungkap Abdul saat gelar konferensi pers di Mapolresta Barelang, Senin (19/10/2020) sore.

"Berdasarkan informasi yang dihimpun satu bulan terakhir, akhirnya tepat pada Kamis (15/10/2020) sekira pukul 14.30 Wib kita langsung melakukan penggerebekan home industry tersebut," lanjut Abdul.

Saat penggerebekan, Polisi mengamankan dua orang pria dan barang bukti yakni, beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan Narkotika jenis sabu-sabu.

Kedua tersangka yakni, MF (37) yang beralamat di Pondok Pratiwi Sekupang dan MS (23) warga Danau Indah Punggur Nongsa dan satu orang DPO bernama Novi alias Beby.

"Dari keterangan kedua tersangka, mereka mengaku hanya sebagai pekerja, " mereka hanya bekerja atau membantu," ungkap Abdul. 

Terkait dengan Bos home industri sabu-sabu tersebut, sejauh ini Polisi belum dapat memberikan informasi, "kita masih melakukan pendalaman," katanya.

Tak hanya itu, dari pengakuan dua tersangka hasil produksi sabu-sabu tersebut belum sempat diedarkan. 

"Kenapa belum sempat diedarkan, karena ada beberapa hasil produksi belum siap pakai, artinya masih ada proses-proses lebih lanjut seperti pengeringan, penguraian dan lainnya," kata Abdul.

Lebih jauh dijelaskan, aktifitas proses pembuatan sabu-sabu itu masih perdana dilakukan oleh kedua tersangka. Sementara  keberadaan kedua tersangka  di apartemen Nagoya Mansion kamar 609 masih satu malam. 

Redaksi/Tamp

Foto: Ilustrasi.

Komisioner KPU Kepri, Widiyono Agung menjelaskan, bahwa total DPT di Kepri mencapai 1.168.188 Jiwa.

"Penetapan DPT Itu setelah dirapatkan pleno. Kini data telah diunggah di situs KPU Kepri," kata dia, Senin (19/10/2020).

Dijelaskan, data tersebut berdasarkan himpunan dari DPT Kabupaten Bintan 110.379 jiwa, Tanjungpinang 149.354, Karimun 165.780 jiwa, Lingga 70.545 jiwa, Natuna 52.896 jiwa, Anambas 31.707 jiwa, dan Batam 587.188 jiwa.

Sementara, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yakni 4. 062 TPS. Jumlah terbesar yang ada di Batam yakni 2177 TPS. Disusul Kabupaten Karimun 555 TPS. Jumlah Desa / Kelurahan se-Kepri 417 dan terdiri dari 76 kecamatan. 

"Disamping itu, kita berharap penyelenggaraan pilkada serentak ini tidak ada hambatan. Untuk pelaksanaan tetap mengacu pada protokol kesehatan," pungkasnya.

Redaksi / Tamp

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah.

Dalam surat edaran nomor: 800/1456 / BKPSDM-SET / 2020, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah menghimbau agar seluruh kepala perangkat daerah untuk dapat meningkatkan pegawainya dalam pelaksanaan kampanye netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Setiap kepala perangkat daerah wajib mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar netralitas oleh pegawai baik ASN maupun non ASN," jelas Arif.

Selain itu, Arif menyebutkan pencegahan pencegahan dan pencegahan pencegahan netralitas ASN yang dapat dilakukan di setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Pertama, mengikuti apel netralitas ASN yang dilaksanakan pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 07.45 hingga selesai di halaman apel kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak," tegas Arif.

Selanjutnya, Arif melakukan pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama netralitas pada unit kerja masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

"Yangmana, Naskah yang disampaikan dan disampaikan akan disampaikan ke BKPSDM dalam bentuk soft copy," ungkap Arif.

Serta melakukan sosialisasi melalui penggunaan media sosial pembuatan video, leaflet, banner, spanduk atau kegiatan lainnya yang kreatif dan berpedoman pada kode etik PNS.

"Dan yang mengingatkan peringatan peringatan kepada seluruh pegawai baik ASN dan Non ASN di lingkungan Provinsi Kepri untuk menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020," tambah Arif lagi.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyatakan bahwa forum tersebut merupakan salah satu strategi dalam pengembangan inovasi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta per sektor / bidang. 

"Forum replikasi merupakan media sharing knowledge guna memantik kesadaran penyelenggara pelayanan publik akan mereplikasi suatu inovasi, sesuai konteks masing-masing,” katanya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur secara virtual, Kamis (15/10).

Selain Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, terdapat enam provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai percontohan Hub JIPP yakni Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Diah menyatakan, percontohan JIPP tersebut memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, yaitu mulai dari penyusunan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi. 

Lebih lanjut kebenaran, replikasi inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai proses untuk melakukan transfer pengetahuan implementasi ide atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Melalui replikasi, penyelenggara pelayanan publik dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaik.

"Penyelenggara pelayanan publik dengan kemampuan dan permasalahan yang dapat mempraktikkan salah satu atau lebih Inovasi yang terjaring dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan terbukti kemanfaatannya, tanpa harus mencari-cari lagi solusi,” imbuh Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut.

Forum tersebut bertujuan agar proses replikasi yang berjalan dengan fokus dan termonitor dengan baik di setiap tahapannya, serta memantaunya menjadi contoh bagi daerah lainnya, “Dan juga agar pelaksanaan replikasi di delapan provinsi tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi lembaga / daerah lain yang berminat melakukan replikasi, Ungkap Diah.

Forum kegiatan replikasi inovasi pelayanan publik ini diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum ini juga menghadirkan inovator yang memberi pengetahuan dan pengalaman kepada replikator terkait inovasi pelayanan publik yang terpilih untuk direplikasi.

Ada tiga inovasi yang direncanakan untuk direplikasi di wilayah Jawa Timur yakni inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) dari Provinsi Jawa Timur, inovasi Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari Provinsi Jawa Timur, dan inovasi Hospital Without Tembok dari Kabupaten Tulungagung. 

Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi Selatan terdapat empat inovasi yang salah untuk direplikasi yakni inovasi Posyandu Prakonsepsi dari Kabupaten Banggai, inovasi Satu Bendera, Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak (Bendera SASKIA) dari Kabupaten Bantaeng, inovasi Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal (Laboratorium Kemiskinan) ) dari Kabupaten Pekalongan, serta inovasi Tanda Aman Calon Pengantin (Tancap Nikah) dari Kota Gorontalo. 

Dalam Forum Replikasi Sulawesi Selatan, salah satu perwakilan dari Tim GIZ Transformasi Fadiah Machmud mengatakan justifikasi terpilihnya keempat inovasi tersebut karena adanya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana yang mana yang targetnya masih lamban. Tiga tujuan tersebut yaitu orang miskin dalam segala bentuk dimanapun, kehidupan sehat dan sejahtera, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk saat ini belum ditemukan inovasi yang sesuai untuk tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga Sulawesi Selatan hanya berkonsentrasi pada pemilihan inovasi untuk tujuan 1 dan 3,” tuturnya.

Lebih lanjut Fadiah menjelaskan, dalam replikasi inovasi terdapat tiga model yaitu, mandiri, kerja sama, dan memfasilitasi. Model mandiri dilakukan oleh pemerintah daerah atau unit pelayanan yang secara mandiri aktif memilah dan memilih inovasi yang sesuai dengan permasalahan di daerahnya. Sedangkan model kerja sama, dilakukan oleh pemerintah daerah asal replikator dengan pemerintah daerah asal inovasi dengan melakukan kerjasama. 

Model terakhir memfasilitasi, yaitu ada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon replikator, calon kabupaten / kota yang akan menaruh minat. Dikatakan bahwa forum kegiatan tersebut merupakan model replikasi dengan model fasilitasi. “Artinya ada empat inovasi yang kita kenalkan kepada bapak / ibu sekalian,” ungkap Fadiah.

Dalam melakukan replikasi inovasi, tidak harus dilakukan secara total. Ada tiga aspek dalam replikasi inovasi yakni aspek aspek, aspek teknik, dan aspek manajerial. “Jadi Bapak / Ibu boleh memilih sebagian atau keseluruhan dari struktur inovasi yang ditawarkan,” pungkas Fadiah.

Sumber: (fik / HUMAS MENPANRB)

Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin. (foto: Istimewa).

Hal ini disampaikan Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin di Tanjungpinang, Selasa (13/10).

"Pada situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Ayo lakukan 'Demo Sehat', yakni dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di Provinsi Kepri," ungkap Bahtiar melalui himbauan Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri.

Bahtiar juga ajakan seluruh masyarakat Kepri untuk dapat menjadi pelopor gerakan patuh kesehatan dan berperan aktif dalam menanggulangi pencegahan penularan Covid-19.

"Tidak ada larangan untuk menyuarakan aspirasi, namun yang perlu diperhatikan tetaplah mengedepankan aturan protokol kesehatan Covid-19 khususnya jaga jarak dan menghindari kerumunan," tegas Bahtiar.

Serta selalu menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker dan handsanitizer.

"Ada beberapa petugas kesehatan yang kita tempatkan untuk pusat pemeriksaan Rapid Test bagi buruh dan para mahasiswa yang mengikuti demo," tegas Bisri.

Rapid Test bagi pendemo ini lanjut Bisri dilakukan untuk mencegah adanya penularan Covid-19 saat aksi.

"Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada  Klaster Demonstrasi di Provinsi Kepri" tegas Bisri.

Sumber: Diskomimfo Kepri

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Berikut jabatan yang dimutasi:

1. Wadirlantas Polda Kepri AKBP ERICK SARTANI MARBUN, SIK, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolairud Polda Bengkulu.
2. Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP WIWIT ARI WIBISONO, SH, SIK, MH, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Pacitan Polda Jawa Timur.
3. Kapolres Tanjung Pinang Polda Kepri AKBP H. MUHAMMAD IQBAL, SH, SIK, M.Si. diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirsamapta Polda Kepri. Digantikan oleh AKBP FERNANDO, SIK yang sebelumnya pernah menjadi Kasubbagrim Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri.
4. Kapolres Lingga Polda Kepri AKBP BOY HERLAMBANG, SIK diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar ROSDM Polda Kepri. Digantikan oleh AKBP ARIEF ROBBY RACHMAN, SH, SIK, M.Si yang sebelumnya pernah digunakan sebagai Kayanma Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri.

"Alih Tugas / Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan rutin dilaksanakan di lingkungan Polri dengan tujuan untuk kebutuhan organisasi, penyegaran dan pembinaan karier Personel Polri. Untuk melaksanakan Serah terima jabatan dilaksanakan dalam waktu 14 hari dari Surat Telegram Kapolri dikeluarkan,"ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Humas Polda Kepri

Peresmian Kampung Pengawasan Anti Politik Uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat dalam sambutannya mengatakan, apresiasi kepada masyarakat Desa Kundur Utara yang menyatakan sikap mendukung secara penuh agenda Bawaslu untuk menjadikan kampung ini sebagai kampung pengawasan partisipatif.

"Kehadiran kampung pengawasan tersebut merupakan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pemimpin yang bersih. Pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 merupakan momen penting bagi masyarakat Kepri yang mana natinya kita akan memilih secara serentak untuk memilih calon Gubernur, calon Wakil Gubernur Kepri, calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Yang mana pelaksanaan akan berlangsung di 6 Kabupaten/Kota se-Kepri," ujar Nurhidayat.

Untuk itu, kata Nurhidayat, pemilihan kali ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memilih kepala daerah yang bersih, jujur dan amanah sehingga melahirkan putra putra terbaik dan tangguh untuk memimpin dan membangun Kabupaten Karimun yang kita cintai ini.

Di samping itu H. Jainal sebagai tokoh masyarakat berharap semoga pilkada kali ini bebas politik uang dan semoga melahirkan pemimpin yang bersih.

"Moga Pilkada hari ini bebas politik uang," ungkapnya.

Peresmian kampung pengawasan partisipatif politik uang. di tandai dengan penandatanganan prasasti.

Ahmad Yahya

Ameng Manager PT. Pasifik Jaya Luntasindo Mandiri Bersama Kuasa Hukumnya, Roger Morrow Sirumapea, SH.

Namun, setiba dilokasi, pengawas PT. Dimensi Surya Bahari (DSB), Taripar, tidak memperbolehkan masuk, hingga terjadi adu argumen antar kedua belah pihak. Sementara dari pihak PT. TKA yang ditemui tidak berkenan hadir untuk bertemu. Ada pun maksud dan tujuan kedatangan Ameng didampingi kuasa hukumnya itu yakni, untuk melihat dan mengeluarkan 10 unit kapal tersebut. Karena menurut Ameng, sudah satu tahun kapal tersebut berada di lokasi lahan perusahaan PT. TKA, dan hal ini juga sudah disurati sebelumnya. 

"Saya tidak mengijinkan masuk, karena ini perintah dari pihak manajemen PT. DSB," kata Taripar menyampaikan kepada kuasa hukum Ameng. 

Kata Ameng, jika kapal-kapal itu tidak dikeluarkan maka kerugian yang ditanggungnya akan semakin banyak. Dan terlihat Ameng sangat kecewa, karena tidak dipekenan masuk oleh pihak perusahaan untuk melihat kapalnya.

Hal itu juga, Taripar menampik dan beralasan atas perintah atasannya (Pihak Managemen PT. DSB). Taripar tetap kukuh tidak dapat memasukkan ke dalam lokasi perusahaan. "Ini bukan lagi lokasi PT. TKA melainkan sudah lokasinya PT. DSB," ujar Taripar.

Berbagai upaya dilakukan oleh Ameng dan Roger Morrow Sirumapea selaku kuasa hukumnya, untuk bisa melihat dan mengambil kapal. Namun Taripar tidak memgijinkan masuk, sehingga sempat nyaris di mana Ameng berkata, pintu jangan ditutup sampai pihak dari PT. TKA datang menemuinya.

Tak berlangsung lama, suasana dialog pun kembali normal di mana setelah pihak keamanan dari personel TNI AD dari Koramil datang menengahinya. Saat dialog, terkait kapal-kapal itu, Taripar mengatakan, bahwa pihak perusahaan sudah bekerja sudah melakukan gugatan ke pengadilan.

Pihak perusahaan kami sudah melakukan gugatan ke pengadilan. Itu bisa dicek. Jadi kita tunggu saja hasil putusan pengadilan, "ujar Taripar ke kuasa hukum PT. PJLM, Roger Morrow Sirumapea, SH.

Meski begitu, kata Roger Morrow, itu perihal yang berbeda, Taripar tetap tidak ada pihak PT. PJLM masuk untuk melihat kapal. Pantuan media ini, dialog berakhir dengan aman dan kondusif, namun bagi pihak PT. PJLM tetap tidak terima karena tidak ada etis karena tidak masuk untuk melihat kapalnya.

"Klien saya yang punyak hak atas kapal, tetapi tidak bisa melihatnya. Inikan aneh? Kapal sudah satu tahun di sini, kalau ada barang-barang ada yang hilang, siapa yang tanggung jawab," kata Roger Morrow.

Lanjutnya, mengenai tunggakan pembayaran, pasti akan dibayar. Hitung berapa, ia akan sisakan kapal. Karena kalau semua nyata, pihaknya tidak bisa bekerja, dan kerugian juga semakin banyak. Terkait bergantinya nama perusahaan pemilik lokasi saat itu juga menjadi perhatian serius bagi pihak yang kuasa hukum PT. PJLM. 

Saat dipertanyakan soal itu, Taripar Siregar tidak begitu rinci menjelaskan kronologis pergantian nama perusahaan pemilik lokasi tersebut.

"Saya di sini pekerja. Kapasitas saya di sini untuk menjaga dan menjalankan kerja sesuai perintah dari perusahaan. Saya juga tidak mau karena mengizinkan masuk, saya dipecat, jadi mohonlah dimengerti," kata Taripar.

Sebelum membubarkan diri, pihak keamanan yang berjaga mengatakan, akan berupaya agar pihak-pihak dalam hal itu bisa dipertemukan duduk bersama, agar persolan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik.

Redaksi

Foto Simulasi Pasangan.

Duet Isdianto dan Suryani menjadi kandidat terkuat terkait modal elektoralnya jika dibandingkan pasangan Ansar Ahmad-Marlin Agustina dan Soerya Respationo-Iman Sutiawan. Beragam survei hasil peringkat di peringkat INSANI di peringkat teratas. 

Terbaru, mengutip hasil survei Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP), elektabilitas pasangan INSANI mencapai 38,63 persen. Pasangan nomor urut dua ini unggul 14,52 persen dari pasangan Ansar-Marlin yang hanya mendapatkan 24,11 persen dukungan publik. 

Sementara dengan Soerya-Iman, INSANI jauh lebih unggul, berjarak 25,44 persen. Itu karena elektabilitas pasangan Soerya-Iman terhubung 13,19 persen. 

“Survei dilaksanakan sedari 2 hingga 8 Oktober 2020, menempatkan 800 responden dengan metode _multistage random sampling_, sementara _margin error_ sebesar 3,46 persen,” jelas Direktur Riset LSPP Sendy Vicky Sutikno saat ditemui di kawasan Batam, Sabtu (10/10). 

Menurut Sendy, elektabilitas pasangan INSANI mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada medio Juli 2020 lalu, survei yang dilakukan LSPP mencatat tingkat elektoral pasangan Isdianto-Suryani mencapai 23,87 persen. Artinya, ada peningkatan 14,76 persen. 

Peningkatan penilaian, peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan setidaknya dalam kurun kurang dari tiga bulan menjadi modal kuat bagi pasangan INSANI untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kepri, 9 Desember mendatang. 

Di sisi lain, Sendy menyatakan, dukungan publik untuk pasangan Isdianto-Suryani masih meningkat sebelum pemilihan berlangsung. Musababnya, jika mengacu pada hasil survei Oktober ini, masih ada 24,07 persen responden yang memutuskan untuk tidak menjawab dan belum menentukan pilihan. 

“Masih ada peningkatan peningkatan dukungan untuk pasangan INSANI. Kini bagaimana tim pemenangan terus menggencarkan sosialisasi mengenai visi-misi, program kerja, juga ide dan gagasan kandidat agar bisa diterima masyarakat, ”jelas Sendy.

Redaksi

Foto Pemotongan Kue HUT ke-72 Kesehatan Angkatan Laut.

Kegiatan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian membaca pemutaran video Fokker, lalu pembacaan amanat Aspers Kasal dan Penekanan Kadiskesal. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, pembacaan doa lalu pemotongan tumpeng / kue, acara ditutup dengan lagu Bagimu Negeri.

Dalam pengarahannya Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI dr.Ahmad Samsulhadi mengatakan, perlu mempersiapkan dan melengkapi fasilitas kesehatan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dan menyiapkan kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan yang tepat guna mengatasi wabah Covid-19.

“Tingkatkan upaya upaya penyiapan kesehatan Prajurit agar terwujud Prajurit yang siap tempur dalam penugasan. Tingkatkan dukungan dan pelayanan kesehatan TNI Angkatan Laut agar dapat menjamin kesehatan personel TNI Angkatan Laut dan keluarga dari wabah Covid-19, serta terus menjalin kerjasama yang baik antar satuan dan instansi di luar TNI Angkatan Laut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, "pungkasnya .

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Foto Penyerahan KUA-PPAS APBD P 2020 Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri melalui Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Burhanuddin secara langsung menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2020 kepada DPRD Kepri, Selasa (6/10).

Dalam penyampaiannya, Bahtiar menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan APBD tahun 2020. Seperti, perubahan asumsi ekonomi makro terhadap fisikal, perubahan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat, perubahan proyeksi pendapatan, silpa, tunda bayar serta penanganan penanganan pandemi covid 19 di provinsi Kepri.

"Untuk tahun 2020 ini terjadi penurunan target pendapatan tak hanya di provinsi Kepri namun juga terjadi diseluruh provinsi di Indonesia akibat pandemi covid 19," jelas Bahtiar.

Sehingga, Bahtiar meminta seluruh pihak untuk dapat memaklumi perubahan ekonomi yang terjadi pada sistem pemerintahan saat ini. Bahtiar menyampaikan bahwa total target pendapatan daerah yang tadinya dianggarkan Rp 3.882 Triliun berkurang sebesar Rp 394 Miliar sehingga berubah menjadi Rp 3.517 Trilun.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah yang semula sebesar Rp 1.303 Triliun berkurang Rp 143 Miliar menjadi Rp 1.159 Triliun, Dana Perimbangan yang berkurang Rp 217 miliar dari Rp 2.539 Triliun menjadi Rp 2.321 Triliun, sedangkan untuk pendapatan lainnya yang sah dari target Rp 39 Miliar berkurang Rp 3 Miliar menjadi Rp 36 Miliar, "jelas Bahtiar dihadapan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama angota DPRD Kepri lainnya di sidang paripurna penyampaian KUA PPAS APBD P tahun 2020.

Sementara, untuk belanja Daerah yang semula sebesar Rp 3,957 Triliun berkurang Rp 34 Miliar sehingga menjadi Rp 3,923 Triliun. Dan untuk belanja daerah tidak langsung semula sebesar Rp 1,099 Triliu menjadi Rp 2,106 Triliun.

"Sedangkan untuk belanja langsung yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1,958 Triliun menjadi Rp 1,817 Triliun dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebelumnya diproyeksikan Rp 75 Miliar setelah melalui audit BPK RI menjadi Rp 405 Miliar,"tegas Bahtiar.

Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

Mohd. Zulkarnain, Manajer Komunikasi, inDriver mengatakan, kehadiran inDriver di berbagai kota baru menandai pertumbuhan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi pemesanan transportasi online pribadi internasional yang populer memasuki Indonesia pada bulan Agustus tahun lalu ini dan telah berkembang dan mempunyai posisi yang lebih kuat dengan hadir di lebih dari 40 kota di negara ini, Kamis (8/10-2020).

Lanjutnya, Egor Fedorov, Direktur Pengoperasian (COO) inDriver mengaitkan pertumbuhan yang cepat dan kesuksesan aplikasi di Indonesia dengan peningkatan yang stabil dari basis pengguna karena permintaan akan layanan pemesanan transportasi online pribadi yang terjangkau terus meningkat.

“Terkait layanan pemesanan transportasi online pribadi, keterjangkauan dan aksesibilitas adalah kualitas utama yang paling dihargai orang Indonesia saat memilih layanan yang ingin mereka gunakan, terutama di zaman sekarang ini. Itu adalah kualitas yang kami berikan melalui layanan kami dan kami senang dapat memperluas layanan kami sehingga lebih banyak orang Indonesia yang dapat mengakses layanan pemesanan transportasi online pribadi yang berkualitas, terjangkau, dan aman,” ujarnya.

inDriver membedakan dirinya dari layanan pemesanan transportasi online pribadi lain yang tersedia di negara ini dengan memungkinkan penggunanya menawar harga terbaik untuk perjalanan. Dengan fitur Tawaran Waktu Nyata (RTD) yang unik, penumpang pertama-tama akan menawar tarif untuk permintaan perjalanan mereka, sementara pengemudi terdekat yang menerima pemberitahuan permintaan akan memiliki pilihan untuk menerima tawaran, mengabaikan permintaan tersebut, atau bernegosiasi untuk memperoleh tarif yang lebih menguntungkan.

Fitur RTD juga unik karena pengemudi tidak secara otomatis ditetapkan kepada penumpang. Setelah penumpang menerima tawaran balik dari pengemudi terdekat, mereka dapat dengan bebas memilih pengemudi yang sesuai dengan preferensi mereka - berdasarkan tarif, peringkat pengemudi, perkiraan waktu tiba, atau model kendaraan.

Layanan ini juga berlawanan dengan algoritme yang digunakan oleh perusahaan layanan pemesanan transportasi online pribadi lainnya, yang menaikkan ongkos perjalanan karena jam sibuk, kondisi lalu lintas, dan riwayat permintaan.

Untuk memastikan keamanan pengguna, inDriver menyediakan fitur seperti kemampuan untuk membagikan lokasi GPS dan informasi perjalanan dalam waktu nyata dari aplikasi dengan kontak tepercaya, serta tombol darurat khusus yang akan menghubungkan pengguna secara langsung dengan lembaga penegak hukum jika terjadi keadaan darurat.

Layanan layanan pemesanan transportasi mobil dan motor pribadi online dari inDriver tersedia di perbatasan kota Pangkal Pinang & Tanjung Pinang serta pinggiran kota terdekat. Sementara itu, pengemudi yang mendaftar masuk inDriver dapat menikmati biaya layanan nol selama waktu yang terbatas. Saat ini, perjalanan yang sudah selesai hanya dapat dibayar tunai untuk menghindari biaya tambahan, seperti biaya transaksi atau biaya bank jika membayar dengan kartu debit atau kredit.

Aplikasi inDriver tersedia dan dapat diunduh secara gratis di Play Store Google dan App Store Apple.

Redaksi

Aksi Demo Ratusan Mahasiswa Kota Batam.

Aksi demo tersebut tertahan di lapangan Welcome To Batam (WTB) karena dihadang oleh aparat kepolisian yang berjaga. Akibat dihalangi dan ditahan aparat kepolisian, massa yang sudah geram, memaksa menerobos barisan penjagaan. Akhirnya aksi pun terjadi baku dorong, hingga tak terhindarkan. Bahkan, adu jotos pun sempat terjadi. Beruntung tidak ada korban.

Menenangkan emosi massa pendemo, Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur pun langsung turun ke lokasi dan menenangkan mahasiswa yang memaksa melakukan longmarch menuju gedung DPRD Kota Batam.

Yos Guntur mengatakan, polisi berada di sini untuk mengawal mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya melalui aksi saat ini. Ia berpesan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Saya berpesan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi kami," ujarnya saat menemui mahasiswa.

Kemudian ia meminta, aksi bisa berjalan dengan damai, dimana mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Apalagi di Kota Batam sendiri sudah tercatat ada lebih dari 1.700 pasien yang terkonfirmasi positif.

"Jagalah jarak jangan sampai ada cluster baru dari aksi demo ini. Saya juga meminta mahasiswa tidak terprovokasi sehingga melakukan aksi anarkis. Silahkan rekan-rekan bisa menyampaikan aspirasi karena Ketua DPRD Batam, Nuryanto sudah hadir," ungkap Yos. 

Namun walau pun sudah ditemui Kapolresta, perwakilan mahasiswa tetap bersih kukuh meminta agar dibukakan jalan agar mereka bisa menyampaikan aksi unjuk rasa di depan DPRD Batam. Karena gedung DPRD Batam adalah gedung rakyat. 

"Kami ingin menyampaikan aspirasi kami di depan gedung DPRD Kota Batam. Itu adalah gedung rakyat, dan setelah kami sampaikan tuntutan kami, kami akan bubar dengan damai," ujar para mahasiswa yang tertahan di lapangan Welcome To Batam (WTB).

Redaksi

Rapat Kordinasi Bawaslu Kabupaten Karimun.

T1iurida Silitonga selaku kordinator divisi hukum penyelesaian dan penyelesaian kata, sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan atau mencegah adanya interaksi ASN pada kegiatan kampanye di Pilkada serentak 2020.

Untuk itu, kata Tiurida Silitonga, bahwa dasar hukum terkait dengan netalitas ASN UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan undang-undangan lainnya.

"Pelanggaran netralitas ASN yang bisa di jatuhi pidana sesuai regulasi yang ada," tuturnya.

Lanjutnya, percaya diri Bawaslu, berapa banyak kasus yang di tangani, tetapi bagaimana caranya, untuk memberi pencerahan atau masukan kemasyarakat atau berubah menset atau pola masyarakat untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan Undangan.

"Saya berharap sebagai ASN atau pelayan publik untuk tidak bertindak diskriminatif dan ia juga mememinta agar mengikuti kode etik sebagai aparatur sipil negara," ungkapnya. 

Turut hadir dalam acara camat kundur, camat kundur Utara, camat kundur barat, camat ungar, camat belat lurah Tanjungbatu kota, dan lurah Tanjungbatu barat, kades sekecamtan kundur, kades sekecamtan kundur barat, kades sekecamtan Kundur Utara, kades sekecamtan belat dan kades sekecamtan Ungar .

Ahmad Yahya