Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL .COM : Pemerintah Provinsi Kepri melalui Sekretariat Daerah Provinsi Kepri akhirnya mengeluarkan surat edaran terkait pengawasan pengawasan pegawai dan Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 dilingkungan pemerintah Provinsi Kepri, Jum'at (16/10).

Dalam surat edaran nomor: 800/1456 / BKPSDM-SET / 2020, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah menghimbau agar seluruh kepala perangkat daerah untuk dapat meningkatkan pegawainya dalam pelaksanaan kampanye netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Setiap kepala perangkat daerah wajib mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar netralitas oleh pegawai baik ASN maupun non ASN," jelas Arif.

Selain itu, Arif menyebutkan pencegahan pencegahan dan pencegahan pencegahan netralitas ASN yang dapat dilakukan di setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Pertama, mengikuti apel netralitas ASN yang dilaksanakan pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 07.45 hingga selesai di halaman apel kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak," tegas Arif.

Selanjutnya, Arif melakukan pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama netralitas pada unit kerja masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

"Yangmana, Naskah yang disampaikan dan disampaikan akan disampaikan ke BKPSDM dalam bentuk soft copy," ungkap Arif.

Serta melakukan sosialisasi melalui penggunaan media sosial pembuatan video, leaflet, banner, spanduk atau kegiatan lainnya yang kreatif dan berpedoman pada kode etik PNS.

"Dan yang mengingatkan peringatan peringatan kepada seluruh pegawai baik ASN dan Non ASN di lingkungan Provinsi Kepri untuk menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020," tambah Arif lagi.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL .COM : Replikasi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu cara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) tahun 2020 untuk melakukan transfer pengetahuan.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyatakan bahwa forum tersebut merupakan salah satu strategi dalam pengembangan inovasi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta per sektor / bidang. 

"Forum replikasi merupakan media sharing knowledge guna memantik kesadaran penyelenggara pelayanan publik akan mereplikasi suatu inovasi, sesuai konteks masing-masing,” katanya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur secara virtual, Kamis (15/10).

Selain Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, terdapat enam provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai percontohan Hub JIPP yakni Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Diah menyatakan, percontohan JIPP tersebut memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, yaitu mulai dari penyusunan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi. 

Lebih lanjut kebenaran, replikasi inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai proses untuk melakukan transfer pengetahuan implementasi ide atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Melalui replikasi, penyelenggara pelayanan publik dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaik.

"Penyelenggara pelayanan publik dengan kemampuan dan permasalahan yang dapat mempraktikkan salah satu atau lebih Inovasi yang terjaring dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan terbukti kemanfaatannya, tanpa harus mencari-cari lagi solusi,” imbuh Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut.

Forum tersebut bertujuan agar proses replikasi yang berjalan dengan fokus dan termonitor dengan baik di setiap tahapannya, serta memantaunya menjadi contoh bagi daerah lainnya, “Dan juga agar pelaksanaan replikasi di delapan provinsi tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi lembaga / daerah lain yang berminat melakukan replikasi, Ungkap Diah.

Forum kegiatan replikasi inovasi pelayanan publik ini diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum ini juga menghadirkan inovator yang memberi pengetahuan dan pengalaman kepada replikator terkait inovasi pelayanan publik yang terpilih untuk direplikasi.

Ada tiga inovasi yang direncanakan untuk direplikasi di wilayah Jawa Timur yakni inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) dari Provinsi Jawa Timur, inovasi Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari Provinsi Jawa Timur, dan inovasi Hospital Without Tembok dari Kabupaten Tulungagung. 

Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi Selatan terdapat empat inovasi yang salah untuk direplikasi yakni inovasi Posyandu Prakonsepsi dari Kabupaten Banggai, inovasi Satu Bendera, Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak (Bendera SASKIA) dari Kabupaten Bantaeng, inovasi Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal (Laboratorium Kemiskinan) ) dari Kabupaten Pekalongan, serta inovasi Tanda Aman Calon Pengantin (Tancap Nikah) dari Kota Gorontalo. 

Dalam Forum Replikasi Sulawesi Selatan, salah satu perwakilan dari Tim GIZ Transformasi Fadiah Machmud mengatakan justifikasi terpilihnya keempat inovasi tersebut karena adanya tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana yang mana yang targetnya masih lamban. Tiga tujuan tersebut yaitu orang miskin dalam segala bentuk dimanapun, kehidupan sehat dan sejahtera, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk saat ini belum ditemukan inovasi yang sesuai untuk tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga Sulawesi Selatan hanya berkonsentrasi pada pemilihan inovasi untuk tujuan 1 dan 3,” tuturnya.

Lebih lanjut Fadiah menjelaskan, dalam replikasi inovasi terdapat tiga model yaitu, mandiri, kerja sama, dan memfasilitasi. Model mandiri dilakukan oleh pemerintah daerah atau unit pelayanan yang secara mandiri aktif memilah dan memilih inovasi yang sesuai dengan permasalahan di daerahnya. Sedangkan model kerja sama, dilakukan oleh pemerintah daerah asal replikator dengan pemerintah daerah asal inovasi dengan melakukan kerjasama. 

Model terakhir memfasilitasi, yaitu ada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon replikator, calon kabupaten / kota yang akan menaruh minat. Dikatakan bahwa forum kegiatan tersebut merupakan model replikasi dengan model fasilitasi. “Artinya ada empat inovasi yang kita kenalkan kepada bapak / ibu sekalian,” ungkap Fadiah.

Dalam melakukan replikasi inovasi, tidak harus dilakukan secara total. Ada tiga aspek dalam replikasi inovasi yakni aspek aspek, aspek teknik, dan aspek manajerial. “Jadi Bapak / Ibu boleh memilih sebagian atau keseluruhan dari struktur inovasi yang ditawarkan,” pungkas Fadiah.

Sumber: (fik / HUMAS MENPANRB)

Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin. (foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri menghimbau seluruh masyarakat Kepri khususnya mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi Demonstrasi, Selasa (13/10) dengan tetap menerapkan aksi 'Demo Sehat'.

Hal ini disampaikan Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin di Tanjungpinang, Selasa (13/10).

"Pada situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Ayo lakukan 'Demo Sehat', yakni dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di Provinsi Kepri," ungkap Bahtiar melalui himbauan Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri.

Bahtiar juga ajakan seluruh masyarakat Kepri untuk dapat menjadi pelopor gerakan patuh kesehatan dan berperan aktif dalam menanggulangi pencegahan penularan Covid-19.

"Tidak ada larangan untuk menyuarakan aspirasi, namun yang perlu diperhatikan tetaplah mengedepankan aturan protokol kesehatan Covid-19 khususnya jaga jarak dan menghindari kerumunan," tegas Bahtiar.

Serta selalu menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker dan handsanitizer.

"Ada beberapa petugas kesehatan yang kita tempatkan untuk pusat pemeriksaan Rapid Test bagi buruh dan para mahasiswa yang mengikuti demo," tegas Bisri.

Rapid Test bagi pendemo ini lanjut Bisri dilakukan untuk mencegah adanya penularan Covid-19 saat aksi.

"Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada  Klaster Demonstrasi di Provinsi Kepri" tegas Bisri.

Sumber: Diskomimfo Kepri

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

BATAM KEPRIAKTUAL .COM : Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST / 2933 / X / KEP. / 2020, ST / 2934 / X / KEP. / 2020 dan ST / 2935 / X / KEP. / 2020 Tanggal 13 Oktober 2020. Pamen Dan Kapolres Jajaran Polda Kepri di mutasi. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol.Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Berikut jabatan yang dimutasi:

1. Wadirlantas Polda Kepri AKBP ERICK SARTANI MARBUN, SIK, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolairud Polda Bengkulu.
2. Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP WIWIT ARI WIBISONO, SH, SIK, MH, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Pacitan Polda Jawa Timur.
3. Kapolres Tanjung Pinang Polda Kepri AKBP H. MUHAMMAD IQBAL, SH, SIK, M.Si. diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirsamapta Polda Kepri. Digantikan oleh AKBP FERNANDO, SIK yang sebelumnya pernah menjadi Kasubbagrim Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri.
4. Kapolres Lingga Polda Kepri AKBP BOY HERLAMBANG, SIK diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar ROSDM Polda Kepri. Digantikan oleh AKBP ARIEF ROBBY RACHMAN, SH, SIK, M.Si yang sebelumnya pernah digunakan sebagai Kayanma Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri.

"Alih Tugas / Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan rutin dilaksanakan di lingkungan Polri dengan tujuan untuk kebutuhan organisasi, penyegaran dan pembinaan karier Personel Polri. Untuk melaksanakan Serah terima jabatan dilaksanakan dalam waktu 14 hari dari Surat Telegram Kapolri dikeluarkan,"ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Humas Polda Kepri

Peresmian Kampung Pengawasan Anti Politik Uang.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) meresmikan kampung pengawasan partisipatif politik uang. Giat acara berlangsung tepatnya di dusun 2 parit Senggarang Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Senin (12/10/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat dalam sambutannya mengatakan, apresiasi kepada masyarakat Desa Kundur Utara yang menyatakan sikap mendukung secara penuh agenda Bawaslu untuk menjadikan kampung ini sebagai kampung pengawasan partisipatif.

"Kehadiran kampung pengawasan tersebut merupakan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pemimpin yang bersih. Pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 merupakan momen penting bagi masyarakat Kepri yang mana natinya kita akan memilih secara serentak untuk memilih calon Gubernur, calon Wakil Gubernur Kepri, calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Yang mana pelaksanaan akan berlangsung di 6 Kabupaten/Kota se-Kepri," ujar Nurhidayat.

Untuk itu, kata Nurhidayat, pemilihan kali ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memilih kepala daerah yang bersih, jujur dan amanah sehingga melahirkan putra putra terbaik dan tangguh untuk memimpin dan membangun Kabupaten Karimun yang kita cintai ini.

Di samping itu H. Jainal sebagai tokoh masyarakat berharap semoga pilkada kali ini bebas politik uang dan semoga melahirkan pemimpin yang bersih.

"Moga Pilkada hari ini bebas politik uang," ungkapnya.

Peresmian kampung pengawasan partisipatif politik uang. di tandai dengan penandatanganan prasasti.

Ahmad Yahya

Ameng Manager PT. Pasifik Jaya Luntasindo Mandiri Bersama Kuasa Hukumnya, Roger Morrow Sirumapea, SH.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Manajer PT. Pasifik Jaya Lintasindo Mandiri (PJLM), Ameng bersama kuasa hukumnya Roger Morrow Sirumapea, SH dan pulhan orang pekerja Ameng datangi PT. Tri Karya Alam (TKA) Tanjung Uncang, Batam, Kepri. Kedatangan mereka untuk melihat dan mengambil 10 unit kapal tug boad dan tongkang, Sabtu (10/10/2020).

Namun, setiba dilokasi, pengawas PT. Dimensi Surya Bahari (DSB), Taripar, tidak memperbolehkan masuk, hingga terjadi adu argumen antar kedua belah pihak. Sementara dari pihak PT. TKA yang ditemui tidak berkenan hadir untuk bertemu. Ada pun maksud dan tujuan kedatangan Ameng didampingi kuasa hukumnya itu yakni, untuk melihat dan mengeluarkan 10 unit kapal tersebut. Karena menurut Ameng, sudah satu tahun kapal tersebut berada di lokasi lahan perusahaan PT. TKA, dan hal ini juga sudah disurati sebelumnya. 

"Saya tidak mengijinkan masuk, karena ini perintah dari pihak manajemen PT. DSB," kata Taripar menyampaikan kepada kuasa hukum Ameng. 

Kata Ameng, jika kapal-kapal itu tidak dikeluarkan maka kerugian yang ditanggungnya akan semakin banyak. Dan terlihat Ameng sangat kecewa, karena tidak dipekenan masuk oleh pihak perusahaan untuk melihat kapalnya.

Hal itu juga, Taripar menampik dan beralasan atas perintah atasannya (Pihak Managemen PT. DSB). Taripar tetap kukuh tidak dapat memasukkan ke dalam lokasi perusahaan. "Ini bukan lagi lokasi PT. TKA melainkan sudah lokasinya PT. DSB," ujar Taripar.

Berbagai upaya dilakukan oleh Ameng dan Roger Morrow Sirumapea selaku kuasa hukumnya, untuk bisa melihat dan mengambil kapal. Namun Taripar tidak memgijinkan masuk, sehingga sempat nyaris di mana Ameng berkata, pintu jangan ditutup sampai pihak dari PT. TKA datang menemuinya.

Tak berlangsung lama, suasana dialog pun kembali normal di mana setelah pihak keamanan dari personel TNI AD dari Koramil datang menengahinya. Saat dialog, terkait kapal-kapal itu, Taripar mengatakan, bahwa pihak perusahaan sudah bekerja sudah melakukan gugatan ke pengadilan.

Pihak perusahaan kami sudah melakukan gugatan ke pengadilan. Itu bisa dicek. Jadi kita tunggu saja hasil putusan pengadilan, "ujar Taripar ke kuasa hukum PT. PJLM, Roger Morrow Sirumapea, SH.

Meski begitu, kata Roger Morrow, itu perihal yang berbeda, Taripar tetap tidak ada pihak PT. PJLM masuk untuk melihat kapal. Pantuan media ini, dialog berakhir dengan aman dan kondusif, namun bagi pihak PT. PJLM tetap tidak terima karena tidak ada etis karena tidak masuk untuk melihat kapalnya.

"Klien saya yang punyak hak atas kapal, tetapi tidak bisa melihatnya. Inikan aneh? Kapal sudah satu tahun di sini, kalau ada barang-barang ada yang hilang, siapa yang tanggung jawab," kata Roger Morrow.

Lanjutnya, mengenai tunggakan pembayaran, pasti akan dibayar. Hitung berapa, ia akan sisakan kapal. Karena kalau semua nyata, pihaknya tidak bisa bekerja, dan kerugian juga semakin banyak. Terkait bergantinya nama perusahaan pemilik lokasi saat itu juga menjadi perhatian serius bagi pihak yang kuasa hukum PT. PJLM. 

Saat dipertanyakan soal itu, Taripar Siregar tidak begitu rinci menjelaskan kronologis pergantian nama perusahaan pemilik lokasi tersebut.

"Saya di sini pekerja. Kapasitas saya di sini untuk menjaga dan menjalankan kerja sesuai perintah dari perusahaan. Saya juga tidak mau karena mengizinkan masuk, saya dipecat, jadi mohonlah dimengerti," kata Taripar.

Sebelum membubarkan diri, pihak keamanan yang berjaga mengatakan, akan berupaya agar pihak-pihak dalam hal itu bisa dipertemukan duduk bersama, agar persolan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik.

Redaksi

Foto Simulasi Pasangan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Persaingan tiga kandidat dalam kontestasi Pilkada Kepuluan Riau semakin terasa seiring kian lalu waktu pemilihan. Kendati demikian, kurang dari dua bulan waktu pemilihan, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto-Suryani (INSANI) yang paling banyak menarik dukungan publik. 

Duet Isdianto dan Suryani menjadi kandidat terkuat terkait modal elektoralnya jika dibandingkan pasangan Ansar Ahmad-Marlin Agustina dan Soerya Respationo-Iman Sutiawan. Beragam survei hasil peringkat di peringkat INSANI di peringkat teratas. 

Terbaru, mengutip hasil survei Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP), elektabilitas pasangan INSANI mencapai 38,63 persen. Pasangan nomor urut dua ini unggul 14,52 persen dari pasangan Ansar-Marlin yang hanya mendapatkan 24,11 persen dukungan publik. 

Sementara dengan Soerya-Iman, INSANI jauh lebih unggul, berjarak 25,44 persen. Itu karena elektabilitas pasangan Soerya-Iman terhubung 13,19 persen. 

“Survei dilaksanakan sedari 2 hingga 8 Oktober 2020, menempatkan 800 responden dengan metode _multistage random sampling_, sementara _margin error_ sebesar 3,46 persen,” jelas Direktur Riset LSPP Sendy Vicky Sutikno saat ditemui di kawasan Batam, Sabtu (10/10). 

Menurut Sendy, elektabilitas pasangan INSANI mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada medio Juli 2020 lalu, survei yang dilakukan LSPP mencatat tingkat elektoral pasangan Isdianto-Suryani mencapai 23,87 persen. Artinya, ada peningkatan 14,76 persen. 

Peningkatan penilaian, peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan setidaknya dalam kurun kurang dari tiga bulan menjadi modal kuat bagi pasangan INSANI untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kepri, 9 Desember mendatang. 

Di sisi lain, Sendy menyatakan, dukungan publik untuk pasangan Isdianto-Suryani masih meningkat sebelum pemilihan berlangsung. Musababnya, jika mengacu pada hasil survei Oktober ini, masih ada 24,07 persen responden yang memutuskan untuk tidak menjawab dan belum menentukan pilihan. 

“Masih ada peningkatan peningkatan dukungan untuk pasangan INSANI. Kini bagaimana tim pemenangan terus menggencarkan sosialisasi mengenai visi-misi, program kerja, juga ide dan gagasan kandidat agar bisa diterima masyarakat, ”jelas Sendy.

Redaksi

Foto Pemotongan Kue HUT ke-72 Kesehatan Angkatan Laut.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL .COM: Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lantamal IV Letkol Laut (K) Suryatno, S.Kep.Ns., M.Tr.Opsla., Melalui video conference (vicon) mengikuti acara Peringatan HUT Ke-72 Kesehatan Angkatan Laut , di ruang kerja Kadiskes Lantamal IV Jl. SM Amin Tanjungpinang Kepri, Jumat pagi (09/10/2020).

Kegiatan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian membaca pemutaran video Fokker, lalu pembacaan amanat Aspers Kasal dan Penekanan Kadiskesal. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, pembacaan doa lalu pemotongan tumpeng / kue, acara ditutup dengan lagu Bagimu Negeri.

Dalam pengarahannya Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI dr.Ahmad Samsulhadi mengatakan, perlu mempersiapkan dan melengkapi fasilitas kesehatan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dan menyiapkan kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan yang tepat guna mengatasi wabah Covid-19.

“Tingkatkan upaya upaya penyiapan kesehatan Prajurit agar terwujud Prajurit yang siap tempur dalam penugasan. Tingkatkan dukungan dan pelayanan kesehatan TNI Angkatan Laut agar dapat menjamin kesehatan personel TNI Angkatan Laut dan keluarga dari wabah Covid-19, serta terus menjalin kerjasama yang baik antar satuan dan instansi di luar TNI Angkatan Laut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, "pungkasnya .

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Foto Penyerahan KUA-PPAS APBD P 2020 Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri melalui Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Burhanuddin secara langsung menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2020 kepada DPRD Kepri, Selasa (6/10).

Dalam penyampaiannya, Bahtiar menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan APBD tahun 2020. Seperti, perubahan asumsi ekonomi makro terhadap fisikal, perubahan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat, perubahan proyeksi pendapatan, silpa, tunda bayar serta penanganan penanganan pandemi covid 19 di provinsi Kepri.

"Untuk tahun 2020 ini terjadi penurunan target pendapatan tak hanya di provinsi Kepri namun juga terjadi diseluruh provinsi di Indonesia akibat pandemi covid 19," jelas Bahtiar.

Sehingga, Bahtiar meminta seluruh pihak untuk dapat memaklumi perubahan ekonomi yang terjadi pada sistem pemerintahan saat ini. Bahtiar menyampaikan bahwa total target pendapatan daerah yang tadinya dianggarkan Rp 3.882 Triliun berkurang sebesar Rp 394 Miliar sehingga berubah menjadi Rp 3.517 Trilun.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah yang semula sebesar Rp 1.303 Triliun berkurang Rp 143 Miliar menjadi Rp 1.159 Triliun, Dana Perimbangan yang berkurang Rp 217 miliar dari Rp 2.539 Triliun menjadi Rp 2.321 Triliun, sedangkan untuk pendapatan lainnya yang sah dari target Rp 39 Miliar berkurang Rp 3 Miliar menjadi Rp 36 Miliar, "jelas Bahtiar dihadapan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama angota DPRD Kepri lainnya di sidang paripurna penyampaian KUA PPAS APBD P tahun 2020.

Sementara, untuk belanja Daerah yang semula sebesar Rp 3,957 Triliun berkurang Rp 34 Miliar sehingga menjadi Rp 3,923 Triliun. Dan untuk belanja daerah tidak langsung semula sebesar Rp 1,099 Triliu menjadi Rp 2,106 Triliun.

"Sedangkan untuk belanja langsung yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1,958 Triliun menjadi Rp 1,817 Triliun dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebelumnya diproyeksikan Rp 75 Miliar setelah melalui audit BPK RI menjadi Rp 405 Miliar,"tegas Bahtiar.

Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

KEPRIAKTUAL.COM: inDriver, aplikasi pemesanan transportasi online internasional yang berasal dari Yakutsk, Rusia dan berkantor pusat di Mountain View, California, meningkatkan perluasan operasinya di Indonesia dengan mulai meluncurkan layanan pemesanan transportasi motor dan mobil online di berbagai kota di Pangkal Pinang & Tanjung Pinang.

Mohd. Zulkarnain, Manajer Komunikasi, inDriver mengatakan, kehadiran inDriver di berbagai kota baru menandai pertumbuhan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi pemesanan transportasi online pribadi internasional yang populer memasuki Indonesia pada bulan Agustus tahun lalu ini dan telah berkembang dan mempunyai posisi yang lebih kuat dengan hadir di lebih dari 40 kota di negara ini, Kamis (8/10-2020).

Lanjutnya, Egor Fedorov, Direktur Pengoperasian (COO) inDriver mengaitkan pertumbuhan yang cepat dan kesuksesan aplikasi di Indonesia dengan peningkatan yang stabil dari basis pengguna karena permintaan akan layanan pemesanan transportasi online pribadi yang terjangkau terus meningkat.

“Terkait layanan pemesanan transportasi online pribadi, keterjangkauan dan aksesibilitas adalah kualitas utama yang paling dihargai orang Indonesia saat memilih layanan yang ingin mereka gunakan, terutama di zaman sekarang ini. Itu adalah kualitas yang kami berikan melalui layanan kami dan kami senang dapat memperluas layanan kami sehingga lebih banyak orang Indonesia yang dapat mengakses layanan pemesanan transportasi online pribadi yang berkualitas, terjangkau, dan aman,” ujarnya.

inDriver membedakan dirinya dari layanan pemesanan transportasi online pribadi lain yang tersedia di negara ini dengan memungkinkan penggunanya menawar harga terbaik untuk perjalanan. Dengan fitur Tawaran Waktu Nyata (RTD) yang unik, penumpang pertama-tama akan menawar tarif untuk permintaan perjalanan mereka, sementara pengemudi terdekat yang menerima pemberitahuan permintaan akan memiliki pilihan untuk menerima tawaran, mengabaikan permintaan tersebut, atau bernegosiasi untuk memperoleh tarif yang lebih menguntungkan.

Fitur RTD juga unik karena pengemudi tidak secara otomatis ditetapkan kepada penumpang. Setelah penumpang menerima tawaran balik dari pengemudi terdekat, mereka dapat dengan bebas memilih pengemudi yang sesuai dengan preferensi mereka - berdasarkan tarif, peringkat pengemudi, perkiraan waktu tiba, atau model kendaraan.

Layanan ini juga berlawanan dengan algoritme yang digunakan oleh perusahaan layanan pemesanan transportasi online pribadi lainnya, yang menaikkan ongkos perjalanan karena jam sibuk, kondisi lalu lintas, dan riwayat permintaan.

Untuk memastikan keamanan pengguna, inDriver menyediakan fitur seperti kemampuan untuk membagikan lokasi GPS dan informasi perjalanan dalam waktu nyata dari aplikasi dengan kontak tepercaya, serta tombol darurat khusus yang akan menghubungkan pengguna secara langsung dengan lembaga penegak hukum jika terjadi keadaan darurat.

Layanan layanan pemesanan transportasi mobil dan motor pribadi online dari inDriver tersedia di perbatasan kota Pangkal Pinang & Tanjung Pinang serta pinggiran kota terdekat. Sementara itu, pengemudi yang mendaftar masuk inDriver dapat menikmati biaya layanan nol selama waktu yang terbatas. Saat ini, perjalanan yang sudah selesai hanya dapat dibayar tunai untuk menghindari biaya tambahan, seperti biaya transaksi atau biaya bank jika membayar dengan kartu debit atau kredit.

Aplikasi inDriver tersedia dan dapat diunduh secara gratis di Play Store Google dan App Store Apple.

Redaksi

Aksi Demo Ratusan Mahasiswa Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan mahasiswa Kota Batam, BEM Politeknik Negeri Batam dan Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam (STT ibnu Sina) Batam gelar aksi demo menolak undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan, Selasa (5/10/2020) lalu, memanas.

Aksi demo tersebut tertahan di lapangan Welcome To Batam (WTB) karena dihadang oleh aparat kepolisian yang berjaga. Akibat dihalangi dan ditahan aparat kepolisian, massa yang sudah geram, memaksa menerobos barisan penjagaan. Akhirnya aksi pun terjadi baku dorong, hingga tak terhindarkan. Bahkan, adu jotos pun sempat terjadi. Beruntung tidak ada korban.

Menenangkan emosi massa pendemo, Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur pun langsung turun ke lokasi dan menenangkan mahasiswa yang memaksa melakukan longmarch menuju gedung DPRD Kota Batam.

Yos Guntur mengatakan, polisi berada di sini untuk mengawal mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya melalui aksi saat ini. Ia berpesan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Saya berpesan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi kami," ujarnya saat menemui mahasiswa.

Kemudian ia meminta, aksi bisa berjalan dengan damai, dimana mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Apalagi di Kota Batam sendiri sudah tercatat ada lebih dari 1.700 pasien yang terkonfirmasi positif.

"Jagalah jarak jangan sampai ada cluster baru dari aksi demo ini. Saya juga meminta mahasiswa tidak terprovokasi sehingga melakukan aksi anarkis. Silahkan rekan-rekan bisa menyampaikan aspirasi karena Ketua DPRD Batam, Nuryanto sudah hadir," ungkap Yos. 

Namun walau pun sudah ditemui Kapolresta, perwakilan mahasiswa tetap bersih kukuh meminta agar dibukakan jalan agar mereka bisa menyampaikan aksi unjuk rasa di depan DPRD Batam. Karena gedung DPRD Batam adalah gedung rakyat. 

"Kami ingin menyampaikan aspirasi kami di depan gedung DPRD Kota Batam. Itu adalah gedung rakyat, dan setelah kami sampaikan tuntutan kami, kami akan bubar dengan damai," ujar para mahasiswa yang tertahan di lapangan Welcome To Batam (WTB).

Redaksi

Rapat Kordinasi Bawaslu Kabupaten Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bawaslu Kabupaten Karimun rapat koordinasi netralitas ASN dalam menghadapi pilkada serentak 2020, acara di gelar tepatnya di Hotel Gembira, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Rabu (7/10/2020).

T1iurida Silitonga selaku kordinator divisi hukum penyelesaian dan penyelesaian kata, sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan atau mencegah adanya interaksi ASN pada kegiatan kampanye di Pilkada serentak 2020.

Untuk itu, kata Tiurida Silitonga, bahwa dasar hukum terkait dengan netalitas ASN UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan undang-undangan lainnya.

"Pelanggaran netralitas ASN yang bisa di jatuhi pidana sesuai regulasi yang ada," tuturnya.

Lanjutnya, percaya diri Bawaslu, berapa banyak kasus yang di tangani, tetapi bagaimana caranya, untuk memberi pencerahan atau masukan kemasyarakat atau berubah menset atau pola masyarakat untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan Undangan.

"Saya berharap sebagai ASN atau pelayan publik untuk tidak bertindak diskriminatif dan ia juga mememinta agar mengikuti kode etik sebagai aparatur sipil negara," ungkapnya. 

Turut hadir dalam acara camat kundur, camat kundur Utara, camat kundur barat, camat ungar, camat belat lurah Tanjungbatu kota, dan lurah Tanjungbatu barat, kades sekecamtan kundur, kades sekecamtan kundur barat, kades sekecamtan Kundur Utara, kades sekecamtan belat dan kades sekecamtan Ungar .

Ahmad Yahya

Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2020-2024 di Kantor DPRD Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: DPRD Kota Batam Kedekatan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi masalah legalitas Kampung Tua.

Desakan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat rapat koordinasi pembahasan rancangan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2020-2024 di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, dalam melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah daerah harus mempunyai peraturan untuk menyelsaikan permasalahan Kampung Tua.

“Dalam Ranperda ini memang harus dibahas secara konprehensif kemudian masalah-masalah yang timbul itu haruslah,” jelas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

“Pertanyaannya sekarang? untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu tentu saja yang harus menyelesaikan yakni BP Batam, pemerintah Kota Batam, BPN dan menteri-menteri terkait, ”lanjut Cak Nur.

Politisi PDI P ini juga membahasakan, penyelesaian penyelesaian legalitas Kampung Tua di Kota Batam sudah lama menjadi atensi DPRD Kota Batam. Jika belakangan Ranperda sudah disahkan, dia tidak berharap ada masalah baru yang timbul.

“Hal ini (Kampung Tua) tentu sudah menjadi atensi kita dan kalau mau kita ketok nanti Ranperdanya jangan sampai menimbulkan atau menyisakan masalah baru,” jelas Cak Nur.

Dikesempatan yang sama, Cak Nur menyayangkan kehadiran para pejabat terkait yang selalu diwakili oleh stafnya. Hal ini membuatnya ragu kendala legalitas Kampung Tua dapat terjamin segera selesai.

Sumber: Swarakepri.com

Foto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: (Kemenag) Kementerian Agama hari ini mengumumkan penerima bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 untuk tahap II bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Total ada 88.278 penerima bantuan tahap II ini.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, bantuan ini sangat penting untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Daftar penerima sengaja diumumkan terbuka agar lebih transparan dan mudah diakses publik sehingga bisa langsung ditindaklanjuti untuk proses pencairan bantuan.

“Hari ini penerima bantuan diumumkan secara terbuka melalui website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Ini sengaja kami lakukan agar mudah diakses publik, bisa langsung diproses pencairannya, dan sekaligus menghindari adanya potensi pemotongan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Manfaatkan untuk pencegahan Covid dan tolak segala bentuk pemotongan!,” tegas Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (06/10).

Isu pemotongan bantuan pesantren sempat muncul pada pencairan tahap I. Sebagai antisipasi, Kemenag melakukan perbaikan teknis pencairan dan mengumumkan daftar nama bantuan melalui website agar mudah diakses.

“Jika memang terbukti ada kasus pemotongan pada pencairan tahap I, kami tentu sangat kecewa. Ini harus diproses hukum.

Itjen Kemenag juga tengah melakukan investigasi. Mesti diingat bahwa dalam situasi pandemi, ada pemberatan sanksi hukum atas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Penerima bantuan tidak berhutang terhadap siapapun dan karenanya tidak perlu memotong bantuannya untuk diberikan kepada siapapun,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pihaknya sudah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan dan akan segera diberikan kepada bank penyalur. 

Oleh bank penyalur, bantuan ini harus didistribusikan ke rekening penerima selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima SP2D.

Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang namanya ditetapkan sebagai penerima bantuan, bisa segera mengurus pencairan dengan datang ke bank penyalur, sambil membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan.

“Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apapun,” tegasnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono menambahkan,  bantuan operasional tahap II berjumlah Rp1.089.560.000.000,- Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  8.849 pesantren. Jumlah ini terdiri atas, 5.455 pesantren kategori kecil (mendapat bantuan Rp25juta), 1.720 pesantren sedang (Rp40juta), dan 1.674 pesantren besar (Rp50juta).

Selain itu, bantuan tahap II ini juga diberikan kepada 32.401 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 1.279 lembaga.

Menurut Waryono, bantuan  ini antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya.

Selain itu, bantuan juga bisa untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan lainnya,” tuturnya.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa Covid-19.

Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren, terdiri atas:  14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), dan  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang.

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan.

BOP juga disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ). Masing-masing MDT dan LPQ akan mendapat Rp10juta.

“Bantuan yang cair pada tahap pertama sebesar Rp930.835.000.000, bantuan yang cair tahap kedua sebesar Rp1.089.560.000.000. Jadi totalnya 2.020.395.000.000,-,” jelas Waryono.

"Sisanya akan cair pada tahap ketiga," tandasnya.

Daftar penerima bantuan dapat diakses melalui tautan berikut:

1. SK BOP Pesantren (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-pesantren/),

2. SK BOP Lembaga Pendidikan Al-Qur’an
(https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-lpq/)

3. SK BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-mdt/)

4. SK Bantuan Pembelajaran Daring (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-daring/)

Redaksi

Lis Veronica Batuara, Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara FISIP-UMRAH Tanjungpinang.

Ini sudah memasuki bulan ke 7 masa Pandemi Covid-19 dimana pada pertengahan bulan September masih belum ada tanda-tanda bahwa Covid 19 akan berakhir bahkan angka kasus yang positif terus bertambah naik, ini sangat mengkhawatirkan bagi seluruh lapisan elemen baik Pemerintah maupun masyarakat terkait kasus Covid 19. Sudah berapa banyak korban akibat kasus ini para tenaga kesehatan atau medis yang menjadi garda terdepan penyelamat kasus covid 19 pun telah banyak yang gugur akibat wabah corona ini.

Muncul statement baru terkait PSBB di Ibukota yaitu di Jakarta yang akan kembali diterapkan, hal ini menjadi sebuah pro dan kontra  dimana jika kembali ditetapkan itu akan menjadi hambatan untuk perekonomian tetapi jika tidak diberlakukakan kasus akan semakin melunjak.

Banyak kritikan yang masuk terkait PSBB yang akan dilaksanakan ini, namun setelah kesepakatan bersama pada 14 September 2020 Pemprov Jakarta akhirnya memberikan announcement terkait PSBB yg sudah dibuat untuk tetap dilaksanakan.

Terlepas dari hal itu Pemerintah Pusat yaitu Presiden juga sudah memerintakan Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menkomarev untuk mengkordinasikan 9 provinsi angka pertumbuhan positif harian cukup tinggi untuk bisa kemudian bersama-sama untuk menurunkan angka positif kasus corona.

Penambahan kasus virus Corona (COVID-19) per 19 September 2020 pecah rekor dengan bertambah 4.168. Hari ini diketahui tidak ada provinsi yang nihil kasus baru Corona. Berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu (19/9/2020), total kasus Corona di Indonesia menjadi 240.687. Total kasus sembuh hari ini ada 3.576 sehingga akumulasinya menjadi 174.350 orang.

Tak bisa dipungkuri juga sebenarnya salah satu hal yang membuat kasus ini tidak berkurang karena masih banyak nya orang-orang yang tidak menaati protokol kesehatan. Dimana setelah adanya kebijakan new normal kemarin banyak masyarakat yang lengah terhadap protokol kesehatan. Pergi keluar rumah tidak memakai masker mendatangi tempat-tempat umum.

Dan sekarang juga sudah banyak kembali masyarakat yang nongkrong di tempat umum, hal inilah yang menjadi keresahan susahnya kesadaran masyarakat itu dibentuk.  Sungguh miris melihat perjuangan para tenaga medis di rumah sakit mereka yang berusaha untuk tetap kuat dan semangat merawat pasien bahkan untuk bertemu keluarga mereka sendiri saat pulang kerumah pun memiliki rasa khawatir yang sangat besar. Hal ini akan jadi terlihat sia-sia jika memang masih banyak yang belum menaati protokol kesehatan.

Mereka berjuang buat kita tapi sebagian dari kita hanya mementingkan kepuasan dirinya semata. Bahkan yang dulu kita ketahui Wisma Atlet yang dulu dibuat untuk jaga-jaga penanganan kasus Covid 19 kini bahkan pasien harus ngantri untuk masuk kedalam,  ini pertanda bahwa semakin banyak yang terkena virus ini.

Pandemi Covid 19 telah memaksa pemerintah dari pusat hingga di daerah termasuk TNI, Polri, serta BUMN untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dan cepat dalam menghadapi dampak kesehatan dan perekonomian yang ditimbulkannya. Dikutip dari postingan instagram Presiden RI Pak Jokowi.

Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja untuk melawan atau memberantas kasus virus Corona ini secara fleksibilitas kerja masyarakat juga dapat membantu melalui mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat. Seperti menggunakan masker setiap bepergian keluar, menjauhi tempat-tempat umum atau keramaian, tidak pergi keluar rumah apabila  tidak penting, serta selalu rajin untuk mencuci tangan.

Bukankah jika kita memang secara taat dan teratur melakukan hal ini dapat menjadi sasaran efisien yang tepat untuk memutus rantai penyebaran kasus virus corona ini. Hal ini dilakukan demi keselamatan diri kita, keluarga dan orang-orang disekitar kita. Kunci agar ekonomi kita baik adalah kesehatan yang baik.

Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, hal ini yang menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Dan sebagai masyarakat kita jga sudah dapat membantu meringankan tugas pemerintan dalam pemutusan rantai penyebaran wabah ini.

Satu hal yang pasti jika kita benar-benar berserah kepada Tuhan yang Mahakuasa kita berdoa agar pandemic ini segera berakhir serta kita juga menaati  peraturan yang dibuat serta mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pandemi ini akan segera berakhir.

Kiranya untuk kita yang masih sehat selalu sehat serta tetap untuk menjaga diri dan untuk yang sakit kita doakan agar segera dipulihkan oleh Tuhan. Semoga harapan dan semangat untuk melawan wabah virus ini masih ada agar kita semua dapat melakukan aktivitas normal kembali dan pandemi ini segera berakhir.

Oleh: Lis Veronica Batuara
Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara FISIP-UMRAH Tanjungpinang

Upacara HUT TNI Secara Virtual.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., menghadiri Upacara Virtual Dirgahayu TNI ke- 75 tahun 2020 bertempat di Gedung Daerah Provinsi Kepri. Dalam kesempatan tersebut hadir Pjs. Gubernur Provinsi Kepri, Kaskogabwilhan I, Danrem 033/WP, Danlantamal IV Tanjungpinang, Kabinda Kepri, Danlanud RHF Tanjungpinang, Pejabat Utama Polda Kepri dan para peserta Upacara, Senin (5/10/20).

Tidak seperti peringatan di tahun sebelumnya yang digelar dilokasi terbuka dan dapat diikuti oleh segenap masyarakat, Upacara pada tahun ini dilaksanakan secara Virtual di Istana Negara, mengingat situasi Pandemi Covid-19. Upacara Virtual Dirgahayu TNI ke- 75 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Penghormatan Kebesaran, mengheningkan cipta dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sapta Marga. Sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan "Atas nama Rakyat, Bangsa dan Negara, saya menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari Ulang Tahun TNI bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI di manapun berada tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia".

Kata Jokowi, dalam sejarah panjang kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui operasi militer untuk perang tetapi juga melalui operasi militer selain perang yang membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam termasuk dalam menghadapi pandemi covid 19 sekarang ini, atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI. Pada para prajurit yang sedang bertugas di manapun juga, kepada para purnawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berperan penting untuk kemajuan negeri dalam Dunia.

"Sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia Saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI, para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati dan di berbagai kesempatan bahwa dunia berubah sangat cepat, dunia bergerak sangat dinamis transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer," ujar Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo

"Terima kasih kepada TNI yang selalu siap untuk memenuhi panggilan tugas Negara dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil di pulau-pulau terdepan dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di Garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Akhir kata terus tingkatkan kemampuan profesionalisme siap siaga untuk menerima tugas - tugas selanjutnya, pegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit jaga terus Mandala TNI dengan rakyat jadikanlah Sinergi sebagai kekuatan membangun Negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju," kata Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Pada waktu yang sama Secara bersamaan Irwasda Polda Kepri dan para Pejabat Utama Polda Kepri juga mengunjungi Markas Komando satuan TNI di Provinsi Kepri untuk memberikan ucapan Dirgahayu TNI ke- 75 secara langsung dengan harapan Mengabdi bersama untuk Negeri sesuai dengan Tema HUT TNI ke-75 tahun 2020.


Humas Polda Kepri

Upacara HUT ke-75 TNI

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Pjs Gubernur Provinsi Kepri DR.Drs Bahtiar,M.Si., dan pejabat Forkopimda Provinsi Kepri hadiri upacara HUT Ke-75 TNI secara vitual yang berlangsung di Gedung Daerah Jl. S.M. Amin No 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Senin pagi (05/10/2020).

Kegiatan upacara virtual tersebut dilaksanakan oleh satuan TNI yang ditunjuk diseluruh Indonesia dan di Kongo Afrika, sementara itu upacara virtual terpusat di Istana Negara Jakarta dengan Presiden RI Ir.H.Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Upacara diawali dengan salam kebangsaan, pengucapan Sapta Marga, pemberian Tanda Kehormatan kepada perwakilan Prajurit tiga matra, amanat, Andika Bhayangkari dan ditutup dengan salam kebangsaan.

Pemotongan Tumpeng Usai Upacara Secara Virtual.

Dalam amanatnya Presiden RI mengatakan, saat ini kita sedang dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Kita harus terus melakukan tranformasi teknologi dan personel yang mampumemahami dan memanfaatkan lompatan dibidang teknologi informasi, dan teknologi nano.

Lebih jauh dikatakan nya, kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur  yang lebih besar, pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang.

“Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang megikuti perkembangan teknologi termaju. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokohdan efektif," pungkas Presiden RI.

Sebagai acara tambahan di Gedung Daerah dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Danrem 033/WP, Danlantamal IV dan Danlanud RHF secara bersama kemudian secara bergantian memberikan kepada prajurit, setelah itu pemberian secara simbolis masker oleh Pjs Gubernur Provinsi Kapri kepada pejabat Forkopimda, kemudian peniupan kue ulang tahun bersama-sama dan ditutup dengan ramah tamah.

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Sambutan Presiden RI, Jokowi.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam Peringatan ke-75 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengangkat tema "Sinergi untuk Negeri", Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sinergi yang dilakukan oleh TNI dengan berbagai elemen bangsa merupakan hal yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan yang kokoh dan efektif.

Oleh karena itu, seluruh anggota dan prajurit TNI dengan karakter pejuangnya harus mampu bersinergi dengan lainnya agar dapat bahu-membahu mewujudkan kokoh dan efektifnya pertahanan bangsa dan negara.

"Selalu siap untuk bersinergi, bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa, sinergi antarkorps, sinergi antarmatra, sinergi antarinstansi, dan sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif," ujar Presiden dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara pada Peringatan ke-75 Hari TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Selain terus bersinergi, transformasi organisasi TNI juga sudah selayaknya untuk dilanjutkan agar TNI tetap relevan dalam mengemban tugasnya di era perubahan saat ini.

Presiden mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru untuk mendukung hal itu.

Di antaranya ialah pembentukan organisasi baru seperti Divisi 3 Kostrad, Komando Operasi Angkatan Udara III, Komando Armada III, Pasukan Marinir 3, hingga Satuan Siber TNI.

"Pembentukan satuan-satuan organisasi baru TNI ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi organisasi TNI agar TNI semakin kokoh dalam menjalankan perannya," imbuhnya.

Ke depannya, transformasi organisasi tersebut harus didukung oleh transformasi teknologi dan personel yang mengendalikannya. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi yang akan memengaruhi taktik, strategi, dan ancaman keamanan.

Untuk itulah transformasi diperlukan dalam rangka memahami sekaligus memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan dalam mendukung tugas-tugas TNI. Seluruh pihak juga harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju," kata Presiden.

Di pengujung amanatnya, Kepala Negara sekaligus menyampaikan apresiasinya atas kontribusi prajurit TNI yang selalu siap mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta yang penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, wilayah perbatasan, wilayah terpencil di pulau-pulau terdepan, dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian.

Presiden juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan atas peran aktif TNI dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 baik dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan maupun dalam perawatan di rumah sakit TNI.

"Terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan untuk menerima tugas-tugas selanjutnya. Pegang teguh amanat Sapta Marga dan sumpah prajurit, jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat, jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri dan membawa Indonesia menjadi negara maju," tandasnya.


Redaksi

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memberikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-75 yang jatuh tanggal 5 Oktober tiap tahunnya.

Ucapan itu disampaikan Jenderal Polisi Idham, dalam sebuah tayangan video bersama para pejabat tinggi Korps Bhayangkara yang diunggah Divisi Humas Polri.

“Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat HUT TNI ke-75,” kata Jenderal Idham Azis dalam video tersebut, Senin (5/10/2020).

Menginjak usia ke-75, Idham berharap, TNI semakin kuat demi melindungi kedaulatan Bangsa dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

“Semoga TNI semakin profesional dalam menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jenderal Polisi Idham.

Tema yang diangkat dalam HUT TNI ke-75 tahun 2020 ini adalah “Sinergi Untuk Negeri”. Menyambut peringatan HUT tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah melakukan serangkaian kegiatan.

Diantaranya adalah, melakukan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Hadi juga melakukan kegiatan tabur bunga di makam pahlawan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, puncak perayaan HUT TNI hari ini akan digelar secara virtual. Mengingat, Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Acara pelaksanaan akan dilaksanakan di Istana Negara.

Redaksi