Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Foto Penyerahan KUA-PPAS APBD P 2020 Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri melalui Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Burhanuddin secara langsung menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2020 kepada DPRD Kepri, Selasa (6/10).

Dalam penyampaiannya, Bahtiar menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan APBD tahun 2020. Seperti, perubahan asumsi ekonomi makro terhadap fisikal, perubahan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat, perubahan proyeksi pendapatan, silpa, tunda bayar serta penanganan penanganan pandemi covid 19 di provinsi Kepri.

"Untuk tahun 2020 ini terjadi penurunan target pendapatan tak hanya di provinsi Kepri namun juga terjadi diseluruh provinsi di Indonesia akibat pandemi covid 19," jelas Bahtiar.

Sehingga, Bahtiar meminta seluruh pihak untuk dapat memaklumi perubahan ekonomi yang terjadi pada sistem pemerintahan saat ini. Bahtiar menyampaikan bahwa total target pendapatan daerah yang tadinya dianggarkan Rp 3.882 Triliun berkurang sebesar Rp 394 Miliar sehingga berubah menjadi Rp 3.517 Trilun.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah yang semula sebesar Rp 1.303 Triliun berkurang Rp 143 Miliar menjadi Rp 1.159 Triliun, Dana Perimbangan yang berkurang Rp 217 miliar dari Rp 2.539 Triliun menjadi Rp 2.321 Triliun, sedangkan untuk pendapatan lainnya yang sah dari target Rp 39 Miliar berkurang Rp 3 Miliar menjadi Rp 36 Miliar, "jelas Bahtiar dihadapan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama angota DPRD Kepri lainnya di sidang paripurna penyampaian KUA PPAS APBD P tahun 2020.

Sementara, untuk belanja Daerah yang semula sebesar Rp 3,957 Triliun berkurang Rp 34 Miliar sehingga menjadi Rp 3,923 Triliun. Dan untuk belanja daerah tidak langsung semula sebesar Rp 1,099 Triliu menjadi Rp 2,106 Triliun.

"Sedangkan untuk belanja langsung yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1,958 Triliun menjadi Rp 1,817 Triliun dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebelumnya diproyeksikan Rp 75 Miliar setelah melalui audit BPK RI menjadi Rp 405 Miliar,"tegas Bahtiar.

Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

KEPRIAKTUAL.COM: inDriver, aplikasi pemesanan transportasi online internasional yang berasal dari Yakutsk, Rusia dan berkantor pusat di Mountain View, California, meningkatkan perluasan operasinya di Indonesia dengan mulai meluncurkan layanan pemesanan transportasi motor dan mobil online di berbagai kota di Pangkal Pinang & Tanjung Pinang.

Mohd. Zulkarnain, Manajer Komunikasi, inDriver mengatakan, kehadiran inDriver di berbagai kota baru menandai pertumbuhan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi pemesanan transportasi online pribadi internasional yang populer memasuki Indonesia pada bulan Agustus tahun lalu ini dan telah berkembang dan mempunyai posisi yang lebih kuat dengan hadir di lebih dari 40 kota di negara ini, Kamis (8/10-2020).

Lanjutnya, Egor Fedorov, Direktur Pengoperasian (COO) inDriver mengaitkan pertumbuhan yang cepat dan kesuksesan aplikasi di Indonesia dengan peningkatan yang stabil dari basis pengguna karena permintaan akan layanan pemesanan transportasi online pribadi yang terjangkau terus meningkat.

“Terkait layanan pemesanan transportasi online pribadi, keterjangkauan dan aksesibilitas adalah kualitas utama yang paling dihargai orang Indonesia saat memilih layanan yang ingin mereka gunakan, terutama di zaman sekarang ini. Itu adalah kualitas yang kami berikan melalui layanan kami dan kami senang dapat memperluas layanan kami sehingga lebih banyak orang Indonesia yang dapat mengakses layanan pemesanan transportasi online pribadi yang berkualitas, terjangkau, dan aman,” ujarnya.

inDriver membedakan dirinya dari layanan pemesanan transportasi online pribadi lain yang tersedia di negara ini dengan memungkinkan penggunanya menawar harga terbaik untuk perjalanan. Dengan fitur Tawaran Waktu Nyata (RTD) yang unik, penumpang pertama-tama akan menawar tarif untuk permintaan perjalanan mereka, sementara pengemudi terdekat yang menerima pemberitahuan permintaan akan memiliki pilihan untuk menerima tawaran, mengabaikan permintaan tersebut, atau bernegosiasi untuk memperoleh tarif yang lebih menguntungkan.

Fitur RTD juga unik karena pengemudi tidak secara otomatis ditetapkan kepada penumpang. Setelah penumpang menerima tawaran balik dari pengemudi terdekat, mereka dapat dengan bebas memilih pengemudi yang sesuai dengan preferensi mereka - berdasarkan tarif, peringkat pengemudi, perkiraan waktu tiba, atau model kendaraan.

Layanan ini juga berlawanan dengan algoritme yang digunakan oleh perusahaan layanan pemesanan transportasi online pribadi lainnya, yang menaikkan ongkos perjalanan karena jam sibuk, kondisi lalu lintas, dan riwayat permintaan.

Untuk memastikan keamanan pengguna, inDriver menyediakan fitur seperti kemampuan untuk membagikan lokasi GPS dan informasi perjalanan dalam waktu nyata dari aplikasi dengan kontak tepercaya, serta tombol darurat khusus yang akan menghubungkan pengguna secara langsung dengan lembaga penegak hukum jika terjadi keadaan darurat.

Layanan layanan pemesanan transportasi mobil dan motor pribadi online dari inDriver tersedia di perbatasan kota Pangkal Pinang & Tanjung Pinang serta pinggiran kota terdekat. Sementara itu, pengemudi yang mendaftar masuk inDriver dapat menikmati biaya layanan nol selama waktu yang terbatas. Saat ini, perjalanan yang sudah selesai hanya dapat dibayar tunai untuk menghindari biaya tambahan, seperti biaya transaksi atau biaya bank jika membayar dengan kartu debit atau kredit.

Aplikasi inDriver tersedia dan dapat diunduh secara gratis di Play Store Google dan App Store Apple.

Redaksi

Aksi Demo Ratusan Mahasiswa Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan mahasiswa Kota Batam, BEM Politeknik Negeri Batam dan Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam (STT ibnu Sina) Batam gelar aksi demo menolak undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan, Selasa (5/10/2020) lalu, memanas.

Aksi demo tersebut tertahan di lapangan Welcome To Batam (WTB) karena dihadang oleh aparat kepolisian yang berjaga. Akibat dihalangi dan ditahan aparat kepolisian, massa yang sudah geram, memaksa menerobos barisan penjagaan. Akhirnya aksi pun terjadi baku dorong, hingga tak terhindarkan. Bahkan, adu jotos pun sempat terjadi. Beruntung tidak ada korban.

Menenangkan emosi massa pendemo, Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur pun langsung turun ke lokasi dan menenangkan mahasiswa yang memaksa melakukan longmarch menuju gedung DPRD Kota Batam.

Yos Guntur mengatakan, polisi berada di sini untuk mengawal mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya melalui aksi saat ini. Ia berpesan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Saya berpesan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi kami," ujarnya saat menemui mahasiswa.

Kemudian ia meminta, aksi bisa berjalan dengan damai, dimana mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Apalagi di Kota Batam sendiri sudah tercatat ada lebih dari 1.700 pasien yang terkonfirmasi positif.

"Jagalah jarak jangan sampai ada cluster baru dari aksi demo ini. Saya juga meminta mahasiswa tidak terprovokasi sehingga melakukan aksi anarkis. Silahkan rekan-rekan bisa menyampaikan aspirasi karena Ketua DPRD Batam, Nuryanto sudah hadir," ungkap Yos. 

Namun walau pun sudah ditemui Kapolresta, perwakilan mahasiswa tetap bersih kukuh meminta agar dibukakan jalan agar mereka bisa menyampaikan aksi unjuk rasa di depan DPRD Batam. Karena gedung DPRD Batam adalah gedung rakyat. 

"Kami ingin menyampaikan aspirasi kami di depan gedung DPRD Kota Batam. Itu adalah gedung rakyat, dan setelah kami sampaikan tuntutan kami, kami akan bubar dengan damai," ujar para mahasiswa yang tertahan di lapangan Welcome To Batam (WTB).

Redaksi

Rapat Kordinasi Bawaslu Kabupaten Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bawaslu Kabupaten Karimun rapat koordinasi netralitas ASN dalam menghadapi pilkada serentak 2020, acara di gelar tepatnya di Hotel Gembira, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Rabu (7/10/2020).

T1iurida Silitonga selaku kordinator divisi hukum penyelesaian dan penyelesaian kata, sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan atau mencegah adanya interaksi ASN pada kegiatan kampanye di Pilkada serentak 2020.

Untuk itu, kata Tiurida Silitonga, bahwa dasar hukum terkait dengan netalitas ASN UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan undang-undangan lainnya.

"Pelanggaran netralitas ASN yang bisa di jatuhi pidana sesuai regulasi yang ada," tuturnya.

Lanjutnya, percaya diri Bawaslu, berapa banyak kasus yang di tangani, tetapi bagaimana caranya, untuk memberi pencerahan atau masukan kemasyarakat atau berubah menset atau pola masyarakat untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan Undangan.

"Saya berharap sebagai ASN atau pelayan publik untuk tidak bertindak diskriminatif dan ia juga mememinta agar mengikuti kode etik sebagai aparatur sipil negara," ungkapnya. 

Turut hadir dalam acara camat kundur, camat kundur Utara, camat kundur barat, camat ungar, camat belat lurah Tanjungbatu kota, dan lurah Tanjungbatu barat, kades sekecamtan kundur, kades sekecamtan kundur barat, kades sekecamtan Kundur Utara, kades sekecamtan belat dan kades sekecamtan Ungar .

Ahmad Yahya

Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2020-2024 di Kantor DPRD Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: DPRD Kota Batam Kedekatan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi masalah legalitas Kampung Tua.

Desakan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat rapat koordinasi pembahasan rancangan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2020-2024 di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, dalam melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah daerah harus mempunyai peraturan untuk menyelsaikan permasalahan Kampung Tua.

“Dalam Ranperda ini memang harus dibahas secara konprehensif kemudian masalah-masalah yang timbul itu haruslah,” jelas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

“Pertanyaannya sekarang? untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu tentu saja yang harus menyelesaikan yakni BP Batam, pemerintah Kota Batam, BPN dan menteri-menteri terkait, ”lanjut Cak Nur.

Politisi PDI P ini juga membahasakan, penyelesaian penyelesaian legalitas Kampung Tua di Kota Batam sudah lama menjadi atensi DPRD Kota Batam. Jika belakangan Ranperda sudah disahkan, dia tidak berharap ada masalah baru yang timbul.

“Hal ini (Kampung Tua) tentu sudah menjadi atensi kita dan kalau mau kita ketok nanti Ranperdanya jangan sampai menimbulkan atau menyisakan masalah baru,” jelas Cak Nur.

Dikesempatan yang sama, Cak Nur menyayangkan kehadiran para pejabat terkait yang selalu diwakili oleh stafnya. Hal ini membuatnya ragu kendala legalitas Kampung Tua dapat terjamin segera selesai.

Sumber: Swarakepri.com

Foto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: (Kemenag) Kementerian Agama hari ini mengumumkan penerima bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 untuk tahap II bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Total ada 88.278 penerima bantuan tahap II ini.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, bantuan ini sangat penting untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Daftar penerima sengaja diumumkan terbuka agar lebih transparan dan mudah diakses publik sehingga bisa langsung ditindaklanjuti untuk proses pencairan bantuan.

“Hari ini penerima bantuan diumumkan secara terbuka melalui website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Ini sengaja kami lakukan agar mudah diakses publik, bisa langsung diproses pencairannya, dan sekaligus menghindari adanya potensi pemotongan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Manfaatkan untuk pencegahan Covid dan tolak segala bentuk pemotongan!,” tegas Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (06/10).

Isu pemotongan bantuan pesantren sempat muncul pada pencairan tahap I. Sebagai antisipasi, Kemenag melakukan perbaikan teknis pencairan dan mengumumkan daftar nama bantuan melalui website agar mudah diakses.

“Jika memang terbukti ada kasus pemotongan pada pencairan tahap I, kami tentu sangat kecewa. Ini harus diproses hukum.

Itjen Kemenag juga tengah melakukan investigasi. Mesti diingat bahwa dalam situasi pandemi, ada pemberatan sanksi hukum atas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Penerima bantuan tidak berhutang terhadap siapapun dan karenanya tidak perlu memotong bantuannya untuk diberikan kepada siapapun,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pihaknya sudah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan dan akan segera diberikan kepada bank penyalur. 

Oleh bank penyalur, bantuan ini harus didistribusikan ke rekening penerima selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima SP2D.

Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang namanya ditetapkan sebagai penerima bantuan, bisa segera mengurus pencairan dengan datang ke bank penyalur, sambil membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan.

“Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apapun,” tegasnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono menambahkan,  bantuan operasional tahap II berjumlah Rp1.089.560.000.000,- Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  8.849 pesantren. Jumlah ini terdiri atas, 5.455 pesantren kategori kecil (mendapat bantuan Rp25juta), 1.720 pesantren sedang (Rp40juta), dan 1.674 pesantren besar (Rp50juta).

Selain itu, bantuan tahap II ini juga diberikan kepada 32.401 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 1.279 lembaga.

Menurut Waryono, bantuan  ini antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya.

Selain itu, bantuan juga bisa untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan lainnya,” tuturnya.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa Covid-19.

Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren, terdiri atas:  14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), dan  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang.

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan.

BOP juga disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ). Masing-masing MDT dan LPQ akan mendapat Rp10juta.

“Bantuan yang cair pada tahap pertama sebesar Rp930.835.000.000, bantuan yang cair tahap kedua sebesar Rp1.089.560.000.000. Jadi totalnya 2.020.395.000.000,-,” jelas Waryono.

"Sisanya akan cair pada tahap ketiga," tandasnya.

Daftar penerima bantuan dapat diakses melalui tautan berikut:

1. SK BOP Pesantren (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-pesantren/),

2. SK BOP Lembaga Pendidikan Al-Qur’an
(https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-lpq/)

3. SK BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-mdt/)

4. SK Bantuan Pembelajaran Daring (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-daring/)

Redaksi

Lis Veronica Batuara, Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara FISIP-UMRAH Tanjungpinang.

Ini sudah memasuki bulan ke 7 masa Pandemi Covid-19 dimana pada pertengahan bulan September masih belum ada tanda-tanda bahwa Covid 19 akan berakhir bahkan angka kasus yang positif terus bertambah naik, ini sangat mengkhawatirkan bagi seluruh lapisan elemen baik Pemerintah maupun masyarakat terkait kasus Covid 19. Sudah berapa banyak korban akibat kasus ini para tenaga kesehatan atau medis yang menjadi garda terdepan penyelamat kasus covid 19 pun telah banyak yang gugur akibat wabah corona ini.

Muncul statement baru terkait PSBB di Ibukota yaitu di Jakarta yang akan kembali diterapkan, hal ini menjadi sebuah pro dan kontra  dimana jika kembali ditetapkan itu akan menjadi hambatan untuk perekonomian tetapi jika tidak diberlakukakan kasus akan semakin melunjak.

Banyak kritikan yang masuk terkait PSBB yang akan dilaksanakan ini, namun setelah kesepakatan bersama pada 14 September 2020 Pemprov Jakarta akhirnya memberikan announcement terkait PSBB yg sudah dibuat untuk tetap dilaksanakan.

Terlepas dari hal itu Pemerintah Pusat yaitu Presiden juga sudah memerintakan Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menkomarev untuk mengkordinasikan 9 provinsi angka pertumbuhan positif harian cukup tinggi untuk bisa kemudian bersama-sama untuk menurunkan angka positif kasus corona.

Penambahan kasus virus Corona (COVID-19) per 19 September 2020 pecah rekor dengan bertambah 4.168. Hari ini diketahui tidak ada provinsi yang nihil kasus baru Corona. Berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu (19/9/2020), total kasus Corona di Indonesia menjadi 240.687. Total kasus sembuh hari ini ada 3.576 sehingga akumulasinya menjadi 174.350 orang.

Tak bisa dipungkuri juga sebenarnya salah satu hal yang membuat kasus ini tidak berkurang karena masih banyak nya orang-orang yang tidak menaati protokol kesehatan. Dimana setelah adanya kebijakan new normal kemarin banyak masyarakat yang lengah terhadap protokol kesehatan. Pergi keluar rumah tidak memakai masker mendatangi tempat-tempat umum.

Dan sekarang juga sudah banyak kembali masyarakat yang nongkrong di tempat umum, hal inilah yang menjadi keresahan susahnya kesadaran masyarakat itu dibentuk.  Sungguh miris melihat perjuangan para tenaga medis di rumah sakit mereka yang berusaha untuk tetap kuat dan semangat merawat pasien bahkan untuk bertemu keluarga mereka sendiri saat pulang kerumah pun memiliki rasa khawatir yang sangat besar. Hal ini akan jadi terlihat sia-sia jika memang masih banyak yang belum menaati protokol kesehatan.

Mereka berjuang buat kita tapi sebagian dari kita hanya mementingkan kepuasan dirinya semata. Bahkan yang dulu kita ketahui Wisma Atlet yang dulu dibuat untuk jaga-jaga penanganan kasus Covid 19 kini bahkan pasien harus ngantri untuk masuk kedalam,  ini pertanda bahwa semakin banyak yang terkena virus ini.

Pandemi Covid 19 telah memaksa pemerintah dari pusat hingga di daerah termasuk TNI, Polri, serta BUMN untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dan cepat dalam menghadapi dampak kesehatan dan perekonomian yang ditimbulkannya. Dikutip dari postingan instagram Presiden RI Pak Jokowi.

Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja untuk melawan atau memberantas kasus virus Corona ini secara fleksibilitas kerja masyarakat juga dapat membantu melalui mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat. Seperti menggunakan masker setiap bepergian keluar, menjauhi tempat-tempat umum atau keramaian, tidak pergi keluar rumah apabila  tidak penting, serta selalu rajin untuk mencuci tangan.

Bukankah jika kita memang secara taat dan teratur melakukan hal ini dapat menjadi sasaran efisien yang tepat untuk memutus rantai penyebaran kasus virus corona ini. Hal ini dilakukan demi keselamatan diri kita, keluarga dan orang-orang disekitar kita. Kunci agar ekonomi kita baik adalah kesehatan yang baik.

Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, hal ini yang menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Dan sebagai masyarakat kita jga sudah dapat membantu meringankan tugas pemerintan dalam pemutusan rantai penyebaran wabah ini.

Satu hal yang pasti jika kita benar-benar berserah kepada Tuhan yang Mahakuasa kita berdoa agar pandemic ini segera berakhir serta kita juga menaati  peraturan yang dibuat serta mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pandemi ini akan segera berakhir.

Kiranya untuk kita yang masih sehat selalu sehat serta tetap untuk menjaga diri dan untuk yang sakit kita doakan agar segera dipulihkan oleh Tuhan. Semoga harapan dan semangat untuk melawan wabah virus ini masih ada agar kita semua dapat melakukan aktivitas normal kembali dan pandemi ini segera berakhir.

Oleh: Lis Veronica Batuara
Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara FISIP-UMRAH Tanjungpinang

Upacara HUT TNI Secara Virtual.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., menghadiri Upacara Virtual Dirgahayu TNI ke- 75 tahun 2020 bertempat di Gedung Daerah Provinsi Kepri. Dalam kesempatan tersebut hadir Pjs. Gubernur Provinsi Kepri, Kaskogabwilhan I, Danrem 033/WP, Danlantamal IV Tanjungpinang, Kabinda Kepri, Danlanud RHF Tanjungpinang, Pejabat Utama Polda Kepri dan para peserta Upacara, Senin (5/10/20).

Tidak seperti peringatan di tahun sebelumnya yang digelar dilokasi terbuka dan dapat diikuti oleh segenap masyarakat, Upacara pada tahun ini dilaksanakan secara Virtual di Istana Negara, mengingat situasi Pandemi Covid-19. Upacara Virtual Dirgahayu TNI ke- 75 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Penghormatan Kebesaran, mengheningkan cipta dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sapta Marga. Sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan "Atas nama Rakyat, Bangsa dan Negara, saya menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari Ulang Tahun TNI bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI di manapun berada tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia".

Kata Jokowi, dalam sejarah panjang kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui operasi militer untuk perang tetapi juga melalui operasi militer selain perang yang membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam termasuk dalam menghadapi pandemi covid 19 sekarang ini, atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI. Pada para prajurit yang sedang bertugas di manapun juga, kepada para purnawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berperan penting untuk kemajuan negeri dalam Dunia.

"Sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia Saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI, para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati dan di berbagai kesempatan bahwa dunia berubah sangat cepat, dunia bergerak sangat dinamis transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer," ujar Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo

"Terima kasih kepada TNI yang selalu siap untuk memenuhi panggilan tugas Negara dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil di pulau-pulau terdepan dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di Garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Akhir kata terus tingkatkan kemampuan profesionalisme siap siaga untuk menerima tugas - tugas selanjutnya, pegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit jaga terus Mandala TNI dengan rakyat jadikanlah Sinergi sebagai kekuatan membangun Negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju," kata Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Pada waktu yang sama Secara bersamaan Irwasda Polda Kepri dan para Pejabat Utama Polda Kepri juga mengunjungi Markas Komando satuan TNI di Provinsi Kepri untuk memberikan ucapan Dirgahayu TNI ke- 75 secara langsung dengan harapan Mengabdi bersama untuk Negeri sesuai dengan Tema HUT TNI ke-75 tahun 2020.


Humas Polda Kepri

Upacara HUT ke-75 TNI

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Pjs Gubernur Provinsi Kepri DR.Drs Bahtiar,M.Si., dan pejabat Forkopimda Provinsi Kepri hadiri upacara HUT Ke-75 TNI secara vitual yang berlangsung di Gedung Daerah Jl. S.M. Amin No 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Senin pagi (05/10/2020).

Kegiatan upacara virtual tersebut dilaksanakan oleh satuan TNI yang ditunjuk diseluruh Indonesia dan di Kongo Afrika, sementara itu upacara virtual terpusat di Istana Negara Jakarta dengan Presiden RI Ir.H.Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Upacara diawali dengan salam kebangsaan, pengucapan Sapta Marga, pemberian Tanda Kehormatan kepada perwakilan Prajurit tiga matra, amanat, Andika Bhayangkari dan ditutup dengan salam kebangsaan.

Pemotongan Tumpeng Usai Upacara Secara Virtual.

Dalam amanatnya Presiden RI mengatakan, saat ini kita sedang dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Kita harus terus melakukan tranformasi teknologi dan personel yang mampumemahami dan memanfaatkan lompatan dibidang teknologi informasi, dan teknologi nano.

Lebih jauh dikatakan nya, kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur  yang lebih besar, pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang.

“Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang megikuti perkembangan teknologi termaju. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokohdan efektif," pungkas Presiden RI.

Sebagai acara tambahan di Gedung Daerah dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Danrem 033/WP, Danlantamal IV dan Danlanud RHF secara bersama kemudian secara bergantian memberikan kepada prajurit, setelah itu pemberian secara simbolis masker oleh Pjs Gubernur Provinsi Kapri kepada pejabat Forkopimda, kemudian peniupan kue ulang tahun bersama-sama dan ditutup dengan ramah tamah.

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Sambutan Presiden RI, Jokowi.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam Peringatan ke-75 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengangkat tema "Sinergi untuk Negeri", Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sinergi yang dilakukan oleh TNI dengan berbagai elemen bangsa merupakan hal yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan yang kokoh dan efektif.

Oleh karena itu, seluruh anggota dan prajurit TNI dengan karakter pejuangnya harus mampu bersinergi dengan lainnya agar dapat bahu-membahu mewujudkan kokoh dan efektifnya pertahanan bangsa dan negara.

"Selalu siap untuk bersinergi, bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa, sinergi antarkorps, sinergi antarmatra, sinergi antarinstansi, dan sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif," ujar Presiden dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara pada Peringatan ke-75 Hari TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Selain terus bersinergi, transformasi organisasi TNI juga sudah selayaknya untuk dilanjutkan agar TNI tetap relevan dalam mengemban tugasnya di era perubahan saat ini.

Presiden mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru untuk mendukung hal itu.

Di antaranya ialah pembentukan organisasi baru seperti Divisi 3 Kostrad, Komando Operasi Angkatan Udara III, Komando Armada III, Pasukan Marinir 3, hingga Satuan Siber TNI.

"Pembentukan satuan-satuan organisasi baru TNI ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi organisasi TNI agar TNI semakin kokoh dalam menjalankan perannya," imbuhnya.

Ke depannya, transformasi organisasi tersebut harus didukung oleh transformasi teknologi dan personel yang mengendalikannya. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi yang akan memengaruhi taktik, strategi, dan ancaman keamanan.

Untuk itulah transformasi diperlukan dalam rangka memahami sekaligus memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan dalam mendukung tugas-tugas TNI. Seluruh pihak juga harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju," kata Presiden.

Di pengujung amanatnya, Kepala Negara sekaligus menyampaikan apresiasinya atas kontribusi prajurit TNI yang selalu siap mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta yang penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, wilayah perbatasan, wilayah terpencil di pulau-pulau terdepan, dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian.

Presiden juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan atas peran aktif TNI dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 baik dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan maupun dalam perawatan di rumah sakit TNI.

"Terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan untuk menerima tugas-tugas selanjutnya. Pegang teguh amanat Sapta Marga dan sumpah prajurit, jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat, jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri dan membawa Indonesia menjadi negara maju," tandasnya.


Redaksi

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memberikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-75 yang jatuh tanggal 5 Oktober tiap tahunnya.

Ucapan itu disampaikan Jenderal Polisi Idham, dalam sebuah tayangan video bersama para pejabat tinggi Korps Bhayangkara yang diunggah Divisi Humas Polri.

“Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat HUT TNI ke-75,” kata Jenderal Idham Azis dalam video tersebut, Senin (5/10/2020).

Menginjak usia ke-75, Idham berharap, TNI semakin kuat demi melindungi kedaulatan Bangsa dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

“Semoga TNI semakin profesional dalam menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jenderal Polisi Idham.

Tema yang diangkat dalam HUT TNI ke-75 tahun 2020 ini adalah “Sinergi Untuk Negeri”. Menyambut peringatan HUT tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah melakukan serangkaian kegiatan.

Diantaranya adalah, melakukan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Hadi juga melakukan kegiatan tabur bunga di makam pahlawan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, puncak perayaan HUT TNI hari ini akan digelar secara virtual. Mengingat, Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Acara pelaksanaan akan dilaksanakan di Istana Negara.

Redaksi

Dua Tersangka Tindak Pidana PMI.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Unit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang Iptu Prawiro Hadi Wijaya, S.T.K, S.I.K., mengamankan 2 orang dewasa terduga Pelaku tindak pidana “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”.

Penangkapan tersebut dengan Dasar LP-A /94/X/2020/KEPRI/RESTA BRLG/ SPKT, tgl  3 Oktober 2020. Waktu kejadian Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib. Dengan TKP Perum. Bandara Mas Blok E 3 No 3, Kec. Batam Kota - Kota Batam.

Berikut nama-nama tersangka dan korban:

Tersangka :

1. Inisial S , Semarang / 6 Oktober 1978, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Perum. Bandara Mas Kec. Batam Kota - Kota Batam
2. Inisial MS, Bantul / 26 Desember 1969, Perempuan, Islam, Wiraswasta, Perum. Bandara Mas Kec. Batam Kota - Kota Batam

Korban :

1. MARNITA YESTI KADU , Tanah KK 13 Desember 1990, Kristen, 30 Tahun, Sumba NTT (Daerah asal NTT)
2. SRI YUNIATI KAHELEBA, Babau 06 Agustus 1989, Kristen, 31 Tahun, (Daerah asal Kupang)
3. ZENI LALIGAWI, NTT 01 Februari 1986, Kristen, 31 Tahun, (Daerah asal NTT)
4. IKE DUPE, Rote (NTT) 10 Januari 1974, Kristen 42 Tahun, (Daerah asal ROTE NTT)
5. EKA JAYANTI, Pati Jawa Tengah 06 Mei 1987, Islam, 33 Tahun, (Daerah asal Pati Jawa Tengah)
6. SUSI PURWANTI, Pekan baru 14 Mei 1993, Islam, 27 Tahun, (Daerah asal Jambi)
7. BERTA BATA, NTT 01 Januari 1988, Kristen, 32 Tahun, (Daerah asal Sumba Barat / NTT)
8. DEWI SARTIKA, Labuhan Batu / Lombok, Islam, 10 September 1982, 38 Tahun, (Lombok)
9. DIAN PRIHATINI, Tanjung Pandan / Babel 27 Juli 1982, Islam, 38 Tahun, (Bangka belitung)
10. lINDRA MATI, Malang 10 April 1982, 38 Tahun, Islam, (Malang)
11. WIDAYATI , Latar / Lampung 15 Februari 1989, 31 Tahun, Islam, (Palembang)
12. YULI PRIHATINI, Temenggung / Jawa tengah 25 Juli 1989, 31 Tahun, Islam (Jawa tengah)
13. IIS ARDRIANI, Lampung / 12 Maret 1985, 35 Tahun, Islam (Lingga pura Lampung Tengah
14. ERNIA TELALIPORA, Sumbang / 17 Agustus 1985, 35 Tahun, Kristen (Kelimpuning Sumbang NTT)
15. JENNI HAIR, Sumba  / 17 Juli 1984, 36 tahun, Kristen (Pahola Sumba NTT).

Dari kronologis kejadian, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yg ditampung di Perum. Bandara Mas Blok E 3 No 3, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam.

Kronologisnya, pihak Unit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh Kanit PPA Polresta Barelang IPTU Prawiro Hadi Wijaya, S.T.K, S.I.K mendapat informasi bahwa di Perum. Bandara Mas Blok E 3 No 3, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam terdapat tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia.

Unit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang langsung mendatangi TKP tersebut dan bahwa benar di alamat tersebut terdapat 15 orang Pekerja Migran Indonesia yang di tampung oleh terduga pelaku S dan MS.

Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 buah Paspor milik Pekerja Migran Indonesia, 4 lembar tiket pesawat dan 1 lembar tiket kapal.

Selanjutnya, Unit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang yang dipimpin langsung oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan membawa ke mako Polresta Barelang guna proses lebih lanjut.

Sedangkan, barang bukti yang dapat diamankan berupa 13 buah Paspor; 4 lembar tiket Pesawat dan 1 lembar tiket Kapal.

Atas tindak pidana penempatan pekerja migran, kedua tersangka dikenakan Pasal ; 81 UU RI NO 18 TAHUN 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan denda 10 milyar.

Menanggapi hal ini, Kapolresta Barelang Polda Kepri AKBP Yos Guntur Yudi F.S, SH, SIK, MH, kepada wartawan membenarkan bahwa Unit PPA telah melakukan penangkapan atas perkara Tindak Pidana orang perseorangan dilarang melaksanakan penetapan pekerja Migran Indonesia.

“Sekarang sudah dalam tahapan penetapan tersangka (sidik)," ungkap Kapolresta yang disampaikan melalui Kasubaghumas Polresta Barelang, AKP Betty Novia.


Red/Humas Polresta Barelang

Harmidi, Anggota DPRD Kota Batam, Komisi I.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto kepada media dari agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau perangkat RT-RW se- Batam, tidak terlibat di dalam politik praktis mendukung Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada di Pilwako Batam maupun di Pilgub Kepri.

Kata dia, Jika ada yang terbukti melakukan, yang dapat ditempatkan di penjara paling lama 6 bulan dan penjara paling banyak Rp 6 juta.

"Jika ada melihat oknum ASN terbukti melakukannya, ditangkap saja. Bawa ke kantor polisi sesuai dengan tanggung jawab agar oknum ASN tidak menyalahgunakan jabatannya. Apa lagi perangkat RT-RW, sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta sesuai UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 70 Ayat 1, ”tegas Budi Mardiyanto pada hari Rabu, (30/9/2020) yang lalu.

Tak hanya anggota DPRD Batam saja yang mengingatkannya, selaku kontrol sosial, Ketua Umum (Ketum) DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan, Akmad Rosano juga dengan tegas mengingatkan agar perangkat RT-RW se-Kota Batam tetap netral dengan tidak terlibat politik praktis mendukung suatu Paslon, karena hal itu melanggar peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (2) huruf j, Perwako Batam No.24 Tahun 2017 pasal 22 ayat 2 dan 3 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan aturan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 20 ayat 2 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan sejak berita luasnya pemberitaan tersebut, tentu beragam argumen maupun pendapat dari dikalangan masyarakat terutama pendapat masyarakat di media sosial.

Tentu ada yang mendukung dan tidak menolaknya. Mereka yang menolak berpendapat, tidak jadi persolan jika yang bersakutan (RT-RW = red) lakukan itu atas nama tidak mengatasnamakan jabatannya selaku perangkat RT-RW.

Menanggapi hal itu, saat Wakil ketua komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husein dimintai tanggapannya oleh awak media ini, Senin (5/10/2020) siang, ia mengatakan, bahwa itu hanya pintar-pitarannya yang berpendapat.

"Kalau dibilang boleh atas nama pribadi, itukan pintar-pintarannya yang berpendapat saja. Kan jelas itu aturannya. Walau itu katanya mengatasnamakan pribadi, itu tetap tidak bisa karena bagi masyarakat, jabatan RT maupun RW itu akan tetap melekat dengan, kecuali yang sudah mengundurkan diri dari perangkat, silahkan saja !, "tegas Harmidi dari partai Gerindra itu.

Harmidi juga menambahkan, kata dia, jika perangkat RT-RW ada yang ingin terlibat politik praktis, anjurnya mengundurkan diri saja.

"Ya terburu-buru mengundurkan diri saja, silahkan minta surat pengunduran diri dari kelurahannya," tutup Harmidi.

Redaksi

Foto Cak Tai'in Komari dan Ansar Ahmad.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Materi kampanye Calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menjanjikan akan memberikan motor kepada RT/RW se-Kepri selain melanggar aturan kampanye, juga dinilai ada unsur pidana.

Ansar diduga melanggar UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang - khususnya pasal 187A (1) yang intinya adalah 'Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum *menjanjikan* atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih....., memilih calon tertentu.... sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

Plamflet pasangan Anwar Marlin pun sempat beredar melalui media sosial. Sementara berita rencana pemberian motor kepada RT/RW itu terbit melalui beberapa media.

Ketua Kelompok Diskusi Anti 86, Cak Ta'in Komari mendesak agar Bawaslu dan Gakumdu memproses pelanggaran tersebut secepatnya. "Itu unsur pelanggarannya jelas dan nyata, mau cari pendapat ahli bahasa kemanapun itu sudah sangat gamblang. Bawaslu dan gakumdu mestinya langsung bisa bergerak," kata Cak Ta'in, Minggu (4/10-2020).

Menurut Cak Ta'in, materi kampanye itu mempunyai implikasi administrasi dan pidana. Apa yang dilakukan Ansar sudah memenuhi bukti awal yang cukup untuk dilakukan penyidikan.

"Bawaslu Kepri jangan pura-pura gak tahu persoalan ini, sebab beritanya sudah beredar di sejumlah media beberapa hari lalu. Bahkan saya sudah dapat plamflet soal janji motor itu dari media sosial," terang Cak Ta'in.

Untuk memberikan proses pembelajaran pada publik, baik calon maupun pemilih, sebab implementasi pasal tersebut bisa berimbas pada keduanya, maka diperlukan proses hukum.

"Kita tunggu Bawaslu dalam seminggu ini kalau tidak juga bergerak, kita akan laporkan ke Bawaslu pusat," tegas Cak Ta'in.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, Bawaslu dan KPUD harus reaktif terhadap informasi dan isu yang berkembang di masyarakat. "Kalau mereka gak paham seperti ini ya terlalu lah," kilahnya.


Redaksi

Foto Bersama LIRA Kepri dan Batam Usai Rapat Pleno Digelar.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: LIRA Kepri dan Batam gelar rapat pleno, pembentukan DPD LIRA Batam dan pembahasan program kerja setiap bulanya. Rapat pertemuan rutin tersebut dilakukan pada minggu pertama awal bulan, di kantor sekretariat LSM LIRA kawasan Ruko Pelangi, Sabtu (3/10-2020).

Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan mengatakan, rapat pleno ini dilakukan setiap awal bulan. Dan rapat ini selalu membahas program kerja dan juga evaluasi dari pekaksanaan program program yang di jalankan sebelumnya.

"Tetapi agenda kali ini adalah agenda yang penting dan vital terkait eksistensi dan gerak langkah LIRA yang selama ini selalu menjadi perhatian dan motor pergerakan di Kepri dan Batam ini," kata Budi Sudarmawan.

Kata Budi Sudarmawan, dalam rapat pleno ini diputuskan, tentang struktur lengkap kepengurusan DPD LIRA Kota Batam. Wali Kota LIRA Batam dikomandoi, Dida Priautama, Sekretaris Daerah, Suhari Kartono dan Bendahara, Ramali Padang.

"Saya berharap dengan adanya struktur baru DPD LIRA Batam. Dan nantinya akan di SK kan oleh DPP LIRA pimpinan Ollies Datau selaku Presiden LIRA satu satunya. Dan LIRA Batam akan semakin eksis dan menjadi motor dan barometer gerekan social control kepada Pemerintah dan pihak pihak terkait lainnya," ujar Budi.

Lanjut Budi menambahkan, bahwa pelantikan struktur baru ini segera akan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Raker LIRA se-Kepri pada bulan November 2020 ini. Dan dalam rapat pleno kali ini dihadiri oleh Juanda Surbakti selaku Ketua Dewan Penasehat LIRA Kepri, untuk membahas tentang sikap LIRA dalam situasi Politik ini.

Juanda menyampaikan, agar LIRA tetap dalam posisi sebagai organisasi yang selalu berpihak pada aspirasi masyarakat, sehingga LIRA akan semakin dicintai dan dibutuhkan masyarakat.

Akhir kata sambutan Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan menghimbau, kepada seluruh Pengurus dan Relawan LIRA se-Kepri untuk selalu bergandeng tangan dan selalu menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan disuarakan kepada Pamerintah dan pemangku kebijakan lainnya.

"Terkait Pilkada yang akan datang LIRA dapat berperan aktif turut mengawalnya. Agar tercapai Pilkada Damai dan sukses seperti harapan semua lapisan masyarakat," ungkap Budi mengakhirinya.


Redaksi

Kapal Kayu Bermuatan 5 Ton BBM Solar.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Patroli KP Anis Madu - 3009 berhasil amankan kapal kayu bermuatan BBM Ilegal jenis solar sebanyak 5 ton di perairan Batu Berhenti, Pulau Sambu, Kecamatan Belakang Padang, Batam pada Kamis (1/10/2020) kemarin.

Kapal kayu tanpa nama itu ditangkap persis di perairan selat Singapura, Kepulauan Riau dengan koordinat (01' 12' 704" N - 103' 56' 004" E).

Penangkapan kapal kayu bermuatan BBM Ilegal ini berawal saat Tim Patroli Anis Madu yang dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe tengah berpatroli rutin.

"Saat Patroli di Perairan Batu Air tampak sebuah kapal kayu sedang berlayar di Perairan Selat Singapura, saat itu juga kita menghampiri untuk melakukan pemeriksaan," ungkap Marlon, Jumat (2/10/2020).

Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati bahwa pemilik kapal tanpa nama tersebut bernama Krismion ginting alias Kris Bin membawa muatan BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

"Untuk barang bukti yakni, satu buah kapal tanpa nama, BBM jenis solar 5000 liter dan satu buah alkon yang digunakan untuk memompa minyak," ujar Marlon.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang pelayaran dan/atau  pasal 53 huruf d UU RI no 22 Tahun 2001 tentang migas dan/atau pasal 480 ke- 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Hingga kini barang bukti dan tersangka diamankan ke KP Anismadu-3009 untuk proses penyidikan lebih lanjut.


Redaksi

Foto Virtual.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Direktur Muda Berkarya Foundation Isfandi Irfan mengatakan, sektor kesehatan dan ekonomi harus menjadi program prioritas yang ditonjolkan setiap kandidat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk di Kepulauan Riau.

Hal tersebut sebagai respons dampak pandemi virus corona baru (Covid-19). Menurut Isfandi, kepala daerah yang dipilih masyarakat di Pilkada Serentak 2020 akan memulai tugasnya dengan penanganan pandemi Covid-19, terutama pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Namun, Isfandi menilai, dari tiga pasang kandidat di Pilkada Kepri, belum semuanya memiliki ide, gagasan, dan program kerja yang mampu menjawab tanggung jawab penanganan pandemi Covid-19.

“Jika melihat dari program kerja yang ditawarkan, saya kok hanya melihat pasangan Isdianto-Suryani (INSANI) yang mampu dan bisa merespons tanggung jawab terkait pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi,” kata Isfandi saat menghadiri diskusi virtual bertajuk “Peran Politik Milenial di Pilkada Kepri 2020”, Jumat (2/10).

Menurut Isfandi, program kerja dan solusi yang ditawarkan pasangan Soerya Respationo-Iman Sutiawan serta Ansar Ahmad-Marlin Agustina terkait penanganan pandemi belum terlalu menonjol. Isfandi menilai pengalaman Isdianto menjadi Gubernur Kepri menjadi salah satu alasan ide program kerja yang diusung pasangan INSANI lebih menonjol.

Isfandi mengingatkan, tidak mudah menjadi pemimpin di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Itu karena ada banyak sektor yang terpukul, terutama sektor perekonomian. Kondisi ini juga terjadi di Kepri.

Karenanya, ia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan kritis dalam melihat rekam jejak, visi-misi, serta program kerja yang diusung masing-masing kandidat di Pilkada Kepri.

“Yang terpenting, kemampuan kandidat tersebut untuk menangani berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi di Kepri. Jika dicermati lebih jauh, saya menilai hanya Pak Isdianto yang memiliki pengalaman memimpin. Kinerjanya juga sudah terbukti dengan tetap menjaga perekonomian Kepri di tengah hantaman pandemi,” kata Isfandi.

Dalam kontestasi Pilkada Kepri, pasangan INSANI telah menyiapkan sejumlah program unggulan yang menyentuh seluruh sektor, termasuk ekonomi dan kesehatan. Di sektor kesehatan, pasangan nomor urut dua ini akan menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pembentukan program kesehatan kewilayahan di semua level, termasuk menjamin ketersediaan obat, vaksin, dan alat diagnostik untuk pengendalian Covid-19.

Sementara di sektor ekonomi, pasangan INSANI akan meningkatkan iklim ekonomi yang kondusif untuk kegiatan penanaman modal, termasuk pengembangan UMKM.


Redaksi

Ditpam BP Batam Amankan 3 Ton Kayu Ilegal dari Kawasan Hutan Lindung Dam Muka Kuning.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam berhasil amankan tiga Ton kayu ilegal di kawasan hutan lindung Dam Muka Kuning, Batam pada Rabu (30/9/2020) kemarin.

"50 batang kayu ilegal berukuran kurang lebih 4 meter itu merupakan hasil penebangan liar," Kepala Pos Wilayah Area Tangkapan Air (ATA), Eben Ezer Tampubolon.

Namun sangat disayangkan, saat petugas tiba di lokasi pembalakan liar itu pelaku sudah kabur, "karena pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu akan kedatangan kami," jelasnya.

Dijelaskannya, bahwa pihaknya terus melakukan monitoring terhadap pelaku illegal logging dan terus berupaya memantau area sekitar hutan lindung tersebut.

"Dalam seminggu, kita tetap melakukan rutinitas 2 sampai 3 kali patroli, namun sering juga kecolongan,” terangnya.

42 personil Ditpam BP Batam dikerahkan guna mengamankan serta mengevakusai puluhan batang kayu balok tersebut.

Hingga kini belum diketahui pasti siapa pelaku pembalakan liar terhadap hutan lindung Dam Mukakuning," pungkasnya.


Red/Tamp

Barang Bukti Ganja Tersangka

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri amankan pria bernama Bagus alias Dongan (45) pengedar Narkotika jenis Ganja di Pos PDI Kampung bule, Jodoh, Batam pada Kamis (24/9/2020) lalu.

Saat dilakukan upaya penangkapan paksa terhadap Pria yang diketahui warga Sagulung ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti ratusan paket daun ganja.

"Dari tangan pelaku, tim berhasil menyita barang bukti daun Ganja seberat 286 gram dengan bentuk paketan sebanyak 204 paket siap edar," ungkap DirresNarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Mudji, Kamis (1/10/2020) sore.

Hingga kini, terhadap tersangka dan barang bukti daun ganja seberat 286 gram itu masih dalam pengembangan.


Redaksi

Foto Upacara Virtual Danlantmal IV Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar dan FKPD Provinsi Kepri hadiri upacara secara virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Gedung Daerah Jl. S.M. Amin No 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Kamis pagi (01/10/2020).

Kegiatan yang sama juga diselenggarakan di Taman Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Ir.H Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti membacakan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangan Ikrar Bernafaskan Persatuan Bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai sumber kekuatan.

Seusai Upacara, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Puan Maharani, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, dan Muhadjir Effendy melakukan napak tilas ke Lubang Buaya dan rumah penyiksaan tujuh pahlawan revolusi pada 30 September-1 Oktober 1965.

Danlantamal IV usai upacara mengatakan, meskipun tahun ini Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan secara sederhana, namun diharapkan bagi setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi historis.

"Agar dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah dari setiap episode perjuangan Nasional Bangsa," ujarnya.


Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.