Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Foto: Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Isdianto turut serta menghadiri peringatan Hari Bhayangkara Ke–74 tahun di Mapolda Kepri, Rabu 1 Juli 2020 dengan mengangkat tema yang “Kantibmas Kondusif Masyarakat Semakin Profuktif”. Kegiatan dilaksanakan secara serentak melalui virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara dari istana negara.

Isdianto mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke–74 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia terkhusus keluarga besar Polisi Daerah (Polda) Kepri.

“Selamat Hari Bhayangkara yang ke–74 tahun 2020. Semoga kedepan institusi Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” ungkap Isdianto usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara secara virtual bersama Presiden Joko Widodo, di Mapolda Kepri, Batam, Rabu (01/07), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Kepada awak media, Isdianto juga mengapresiasi kinerja Polri khususnya Polda Kepri yang telah terbukti mengambil peran penting dalam pembangunan daerah khususnya pada saat penangan pandemi Covid–19 di kawasan Selat Malaka tersebut. Menurutnya, hal ini berkat koordinasi dan sinergi yang luar biasa antara Pemprov, Polda dan juga masyarakat.

“Secara pribadi saya memberikan apresiasi yang setinggi–tingginya kepada seluruh jajaran kepolisian. Terus terang kami merasakan betul, selama ini koordinasi sangat baik dan kinerja kepolisian yang luar biasa. Bahkan selama pandemi ini, Kepri behasil menekan jumlah penyebaran pandemi Covid–19, ini juga berkat kerja sama dengan pihak kepolisian. Terimakasih kepada Polda Kepri yang terus mewujudkan Kepri yang kondusif, aman dan nyaman yang sangat mendukung investasi dan pariwisata,” imbuhnya.

Sejalan dengan tema yang diusung, Isdianto juga berharap dengan terwujudnya suasana yang kondusif sehingga produktivitas masyarakat juga semakin meningkat dan pembangunan bisa terus berlanjut hingga ke pelosok daerah di seluruh wilayah Kepri.

“Inilah pentingnya kolaborasi dari semua elemen termasuk pihak kepolisian dan masyarakat sehingga setiap program pembangunan bisa terus berjalan secara maksimal. Ayo bersatu teruskan pembangunan untuk Kepri yang lebih maju,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan pantauan awak media, turut hadir pada Upacara Peringatan HUT Bhayangkara Ke 74, jajaran FKPD Provinsi Kepulauan Riau, Kapolda Kepri, Irjen Pol Dr.Aris Budiman, Ketua DPRD Provinsi, Jumaga Nadeak, SH, Wakajati, Danrem 033 / WP, Brigjen TNI Inf Harnoto, Danlantamal IV, Laksma TNI Indarto Budiarto, Ka BNNP, Brigjen Pol Richard Nainggolan, Kabinda, Brigjen Pol Dr. Riza Celvian Gumay, Danguskamla, Laksma Yayan Sofiyan, Ka Bakamla, Diwakili KolS.O.M Pardede, Dir BP Batam, Brigjen Pol Moch Badrus, Danlanud RHF, dan Kolonel PNB Andi Wijanarko.


(***)

Kuasa PT. Golden Teleshop, Predi Aritonang.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kuasa dari PT. Golden Teleshop, Predi Aritonang dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya bukan preman maupun mafia lahan sebagaimana yang diasumsikan oleh warga Kampung Seraya Atas.

Hal itu disampaikanya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di komisi I DPRD Batam, tentang pembahasan keabsahan surat kepemilikan lahan di Seraya Atas oleh PT.Golden Teleshop dengan warga RW 005, RT 001, RT 002 dan RT 003 Kampung Seraya Atas.

Predi Aritonang mengatakan, bahwa pihaknya bukan preman ataupun mafia lahan. Pihaknya sudah melakukan sesuai aturan yang berlaku, bahkan memanusiakan warga. Supaya nanti warga yang digusur nantinya mendapatkan haknya.

"Kami pihak pemilik lahan begitu peduli terhadap warga yang tinggal di sana. Bahkan kami menawarkan Rp.10 juta uang sagu hati, Kavling 6 x10 meter di Sambau dan plus sertifikat atas lahan kavling, namun itu pun sulit diterima warga di sana (Kampung Seraya Atas=red). Meski ada penolakan, kami tetap melakukan secara persuasif dengan warga dan para perangkat-perangkat setempat. Artinya bagaimana supaya berjalan dengan baik," ujar  Fredi Aritonang, Rabu (1/7) sore.

Kata Fredi Aritonang, PT. Golden Teleshop memiliki lahan kurang lebih 2 hektar di Kampung Seraya Atas yang mana lahan tersebut ditempati warga, dan rencananya lahan tersebut akan segera dibangun sekolah.

"Lahan itu kurang lebih 2 hektar dan rencananya akan dibangun sekolah. Soal mengenai Komisi I akan mengecek keabsahan surat kepemilikan lahan tersebut, ya silahkan saja karena surat-surat kami itu asli dan semuanya lengkap," kata dia memastikan.

Lanjut Fredi Aritonang, kapan saja dipanggil Komisi I untuk RDPU, mereka akan selalu siap untuk menghadirinya. Terkait penawaran dari pihak perusahaan untuk warga, saat RDPU berlangsung, Safari Ramadhan, Tohap Erikson Pasaribu dan Utusan Sarumaha mengapresiasi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada warga.

"Selama saya menjadi anggota DPRD, baru kali ada pihak perusahaan yang menawarkan seperti itu kepada warga yang akan digusur. Kita tahu bahwa saat ini tidak ada lagi relokasi kavling untuk penggusuran, namun pihak perusahaan tetap mengupayakan kavling untuk yang akan digusur, menurut saya ini sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan," pungkas Tohap Erikson Pasaribu.


Redaksi

Presiden RI Jadi Inspektur di HUT Bhayangkara ke-74.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Republik Indonesia saat mengikuti acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara, Rabu (1/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama.

”Tolong pelaksanaan program penanganan Covid-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan,” tutur Presiden saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara, Rabu (1/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Negara meminta aspek pencegahan harus lebih dikedepankan sehingga jangan menunggu sampai terjadi masalah.

”Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi ada mens rea-nya ya harus ditindak, silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satupun yang main-main,” imbuh Presiden.

Meski saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi Covid-19, lanjut Presiden, tapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan.

”Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu diwaspadai, lanjut Presiden, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember.

”Selain tugas yang sama pernah dilakukan di Pilkada serentak 2017 dan 2019, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan.

Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik,” jelas Presiden.

Redaksi

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra Resmikan Kampung Tangguh.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka nenyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-74, Wakil Bupati, Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra dan Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Cakhyo Dipo Alam meresmikan Kampung Tangguh Nusantara, Selasa (30/6/2020) di Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kapolres mengatakan, dipilihnya Desa Tiangau sebagai desa tangguh, lantaran secara garis besar desanya sudah siap, mulai dari kesehatan kemudian pintu masuk ke depan sampai dengan masyarakatnya sudah mulai menyadari untuk mencegah Covid-19.

Selain itu, dari segi ekonomi dan sosial, masyarakat Desa Tiangau sudah mampu untuk memberikan ketahanan pangannya sendiri.

“Itu kita lihat mulai dari peternakan, perkebunan sampai tanaman palawija mereka sudah tanam di sini. Sehingga masyarakat di sini kita rasa mampu untuk mempertahankan ekonomi mereka apabila ada wabah Covid-19 atau ada bencana lainnya,” tuturnya.

Di samping itu untuk meningkatkan ketahanan pangan, pihak Polres Anambas juga akan membina masyarakat agar siap dan tangguh tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

“Jadi tidak selalu meminta bantuan dari pemerintah, namun ke depannya bisa kita rasakan mereka ini bisa membantu masyarakat lainnya,” kata Cakhyo.

Sedangkan untuk menunjang semangat masyarakat ini, pihak Polres Kepulauan Anambas sudah menyiapkan anggaran 100 persen untuk masyarakat.

“Istilahnya program Polri sebagian besar akan kita tujukan kepada Desa Tiangau ini, mulai dari Babinkamtibmas, kegiatan pembinaan masyarakat, pembinaan penggalangan, akan difokuskan ke Desa Tiangau,” ungkapnya.

Melihat kampung tangguh diatas merupakan lebih tangguh dan mengetahui lebih lanjut lagi untuk mejaga kesehatan dalam covid-19 ini, dengan demikian terciptalah ketangguhan-ketangguhan dan yang mana ketangguhan itu diantara nya adalah ketangguhan pangan yaitu masyarakat dapat memproduksi untuk meningkatkan pertahanan pangannya di wilayahnya masing-masing dan juga di wilayah lainnya,” tutur Cakhyo

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, pada prinsipnya Pemda KKA siap mendukung secara maksimal dan pihaknya juga akan melakukan kolaborasi dengan program kerja terkait Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Wabup menjelaskan, diketahui sejak dahulu masyarakat Desa Tiangau ini beraktifitas sebagai petani perkebunan dan untuk ketahanan pangan dirinya yakin masyarakat ini akan lebih mampu.

“Apalagi memang ada dukungan dari sejumlah pihak untuk kemajuan dan ketangguhan dalam ketahanan pangan masyarakat. Kita pada prinsipnya siap membantu secara maksimal dan dikolaborasi dengan program Pemda Anambas yang telah dilaksanakan,” jelasnya.

Mengenai kesehatan, lanjut Wabup, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun saat ini sedang menuju kehidupan normal baru. Pihaknya juga menegaskan kepada seluruh perangkat Desa, Kecamatan untuk dapat lebih meningkatkan sesialisasi kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan Anambas sebagai wilayah zona hijau.

“Kita ketahui bersama sejak dulu memang Desa Tiangau masyarakatnya sudah terbiasa menjalankan aktivitas kehidupan sebagai petani perkebunan. Kami tidak akan ragu hal itu,”tutur dia.

Sedangkan, Kepala Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan, Khermansyah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak terutama Polres Anambas yang telah menetapkan desanya menjadi Kampung Tangguh Nusantara. Tentu kedepannya pihak desa bersama masyarakat berharap dilakukan pembinaan dan berharap desa tersebut bisa lebih maju dan baik lagi dari kondisi saat ini.

“Kami tidak menyangka bahwa Desa Tiangau yang dipilih menjadi Kamoung Tangguh Nusantara. Sudah pasti kami bangga dan senang sekali. Pada prinsipnya masyarakat disini siap menjalankan program yang diberikan nantinya,”tukas dia.

Turut hadir dalam acara, Kadis kesehatan KKA, Herianto, Ketua BPD KKA, Mustamsir, Danlanal Tarempa diwakili Pasprogar Lanal Tarempa Kapten Budi Hartoyo, Camat Siantan Selatan Awaludin, Kepala Puskesmas Kecamatan Siantan Selatan Didi Nurhadi, S.KM, Kades Tiangau Khermansyah, Danramil Tarempa diwakili Babinsa Desa Tiangau Serma Yurnalis, Ketua Cabang Bhayangkari Kepulauan Anambas Ny. Kiki Cakhyo Dipo Alam, PJU dan Personil Polres Kepulauan Anambas serta Bhayangkari.

Ketika pelaksanaan peresmian Kampung Tangguh Nusantara ditandai dengan pemotongan pita dan pemukulan Gong, acara tersebut digelar mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID-19.


(Arthur)

Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah. (Foto:Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 77 orang ikut mendaftar pelaksanaan Open Bidding yang digelar pemerintah Provinsi Kepri untuk mengisi 16 jabatan kepala OPD. Hal ini disampaikan H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Senin (29/6).

"Ada sebanyak 77 orang yang sudah ikut mendaftar mengikuti pelaksanaan Open Bidding tersebut," ujar Arif, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Dikatakan Arif, dari 77 pendaftar tersebut 72 orang pendaftar sudah dinyatakan lolos seleksi.

Selanjutnya, Arif mengatakan seluruh nama dalam daftar tersebut dinyatakan lulus tahapan administrasi sesuai dengan pengumuman nomor 11 /PANSEL-JPT/KEPRI/2020 tentang hasil seleksi administrasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

"Pada pelaksanaan open bidding ini terbuka bagi para seluruh pejabat seluruh Kepri. Bahkan, para peserta yang mendaftar didominasi oleh para pejabat di daerah. antusiasnya banyak dan ramai diikuti peserta kabupaten kota," ucap Arif.

Menurut Arif, para peserta diperbolehkan memilih maksimal 3 jabatan dari 16 jabatan yang dilelang. Pelaksanaan open bidding nampaknya menarik perhatian sejumlah pejabat di kabupaten/kota.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah nama yang tertera dalam daftar peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut.

Selanjutnya, para peserta akan mengikuti tahapan penyajian makalah dengan tema "Reformasi Birokrasi Kepri Menghadapi Era New Normal dan Revolusi Industri 4.0". Batas waktu penyampaian makalah hingga 2 Juli dan disampaikan ke Panitia Seleksi Terbuka melalui Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepri.

Tahapan lelang jabatan dimulai pada 22 - 26 Juni 2020 untuk pendaftaran melalui laman https://daftarjpt.kepriprov.go.id.

"Hingga dilanjutkan dengan tahapan lainnya dan berakhir pada 17 Juli 2020 untuk pengumuman hasil seleksi," jelas Arif kembali.

(***)

Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah yang ada di Provinsi Kepri.

Pasalnya, hingga saat ini pengelolaan retribusi sebagai pendapatan daerah di Provinsi Kepri belum terkelola dengan baik.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lis Darmansyah saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap LKPJ APBD Kepri tahun 2019 di Kantor DPRD Kepri Dompak, Senin (29/6).

"Kami melihat hingga saat ini pengelolaan sumber pendapatan daerah khususnya retribusi masih belum optimal," ungkap Lis, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Dikatakan Lis Darmansyah, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini hanya Mengelola retribusi dan potensi pajak yang sudah ada.

"Itu pun masih belum tergarap maksimal," ungkap Lis.

Lis mengatakan sebagai DPRD yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan khususnya pengelolaan retribusi masih belum adanya terobosan-terobosan baru yang kelola Pemerintah Provinsi Kepri khususnya dalam sektor retribusi.

Lis mengatakan masih banyak potensi retribusi yang dapat menjadi sumber PAD baru yang belum dapat dikelola pemerintah. Seperti  pengelolaan retribusi labuh jangkar, pemanfaatan permukaan laut, pajak permukaan air ATB.

"Kami sangat mengharapkan komitmen pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi tersebut," tegas Lis Darmansyah.

Tak hanya terkait pengelolaan retribusi, sejumlah fraksi di DPRD Kepri juga menyoroti masih belum optimalnya realisasi anggaran di setiap OPD Kepri serta terkait kontribusi BUMD Kepri yang masih minim.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH ini juga dihadiri  Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah mewakili Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto.


(***)

Plt Gubernur Kepri, Isdianto.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Plt.Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menyerahkan secara simbolis bantuan sembako berupa beras dan lauk-pauk sebanyak 1057 paket kepada seluruh pelaku pariwisata yang ada di Tanjungpinang, baik hotel, travel dan sebagainya.

Penyerahan bantuan yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bekerjasama dengan Polda Kepri ini dilakukan di Gedung Aisyah Sulaiman, Tepi Laut Tanjungpinang, Senin (29/6).

Menurut Isdianto, bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap para pelaku wisata yang ada di Kepri. Apalagi, kenyataannya memang banyak terjadi karyawan yang di rumahkan akibat pandemi covid-19 ini.

"Pertama kita berterimakasih kepada Kementerian Pariwisata. Hal ini tidak hanya dialami oleh kita yang ada di Kepri saja. Tapi banyak daerah lain yang lebih parah lagi dampaknya akibat covid-19. Yang penting kita tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Selain bantuan dari kementerian pariwisata, sebentar lagi dari Pemerintah Provinsi Kepri juga akan kita bagikan," kata Isdianto.

Mengingat sampai sekarang belum ditemukan vaksin covid-19. Bagaimanapun juga hal ini kata Isdianto, adalah cobaan dari Allah yang harus disikapi dengan selalu berayukur.

"Di era new normal ini. Mari kita lanjutkan kehidupan bersosial dengan tatanan baru 'ala covid-19, Patuhi protokol kesehatan. Jangan terlaku takut, tapi kita harus selaku menjaga kesehatan serta saling mengingatkan satu sama lain," ujar Isdianto.

Sebagaimana disampaikan oleh kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, total bantuan pariwisata dan ekonomi kreatif diseluruh Kepri sebanyak 8000 paket.

Tampak hadir dalam kesempatan ini Plt.Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, Kepala Dinas Pariwisata Tanjungpinang Surjadi, dan ketua TP PKK Kepri Hj. Rosmeri.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi program Polres Bintan yang berupaya membangun desa tangguh.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Isdianto, di Tanjungpinang, Minggu (29/6), mengatakan, Polres Bintan tidak hanya memberi kejutan positif, melainkan juga berperan aktif dalam membangun desa tangguh yang mampu mencegah penularan COVID-19, yang diiringi dengan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui program ekonomi kerakyatan.

"Polres Bintan dapat menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan," katanya, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, mengatakan, kepedulian Polres Bintan dalam mencegah penularan COVID-19, yang disejalankan dengan kebijakan normal baru merupakan sikap terpuji, yang patut diapresiasi dan menjadi contoh.

Lomba Desa Tangguh yang diselenggarakan Polres Bintan otomatis memberi stimulus bagi pemerintahan desa untuk merawat desa agar aman, nyaman, mandiri dari aspek perekonomian, dan mencegah tindakan kriminal.

"Ini bukan lomba biasa, melainkan kegiatan yang istimewa, yang sejalan dengan program Presiden Joko Widodo," katanya.

Tjetjep juga memberi apresiasi kepada Polres Bintan yang berhasil memanfaatkan lahan kosong di Mapolres Bintan untuk ketahanan pangan. Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri telah mengunjungi lahan pertanian, perkebunan dan kolam ikan di Mapolres Bintan, dan memberi penilaian positif.

"Apa yang dilakukan Polres Bintan dapat menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan dan masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihartono, mengatakan Lomba Desa Tangguh untuk meningkatkan keamanan lingkungan, membangun ketahanan pangan dan mencegah menularan COVID-19.

Sebanyak 36 desa di daerah tersebut mengikuti perlombaan tersebut, dan dinilai oleh berbagai pihak seperti Polres Bintan, Kadinkes Bintan dan Kadis Pertanian Bintan.

"Lomba Desa Tangguh ini untuk kepentingan warga desa. Pada 1 Juli 2020 akan kami umumkan pemenangnya. Hadiahnya tentu menarik," ujarnya.

Menurut dia, seluruh kepala desa sudah mendapatkan pengarahan untuk membangun desa tangguh. Lomba tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat dalam penggunaan sebagian dana desa untuk upaya percepatan penanganan COVID-19.

Selain itu, Polres Bintan turut mendorong pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam di setiap desa perlu dilakukan bersama. Karena itu, budaya gotong royong perlu diwujudkan untuk melahirkan desa tangguh.

Lahan di desa seperti tanah yang tidak dikelola mulai dari pekarangan rumah hingga lahan kosong berukuran besar dapat dikelola untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sejumlah desa juga sudah memiliki lahan pertanian, kolam ikan air tawar, dan gudang sembako.

Seluruh desa di Bintan pada dasarnya memiliki potensi untuk mewujudkan desa tangguh sesuai karakteristik desanya.

"Kegiatan ini untuk mendorong warga desa kompak membangun desanya menjadi desa mandiri, aman dan nyaman. Dan yang tidak kalah penting, masing-masing desa melakukan upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19," ujarnya.

(***)

Foto: Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Satgas Bersatu Lawan Covid-19 Kepri di Batam berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk merancang titik-titik program Kampung Tangguh. Kampung Tangguh menjadi upaya Kepri bersama Polda Kepri menekan penyebaran Covid-19 dengan membentengi komunitas masyarakat.

Ketua Tim Humas dan Publikasi Tim Satgas Bersatu Lawan Covid-19 Kepri di Batam, Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan Tim Satgas mendampingi Plt Gubernur Kepri Isdianto dalam peluncuran Kampung Tangguh agar Tim Satgas bisa berkoordinasi dengan Polda Kepri dalam hal ini Dirbinmas Polda untuk memperkuat dan memperbanyak Kampung Tangguh.

"Kampung tangguh ini artinya membentengi komunitas. Sebab penyebaran Covid-19 sudah pada pola transmisi komunitas. Untuk itu perlu membentengi komunitas dengan pengetahuan tentang pola pencegahan dan penanganan Covid-19," jelas Iskandar, Sabtu (27/6/2020).

Dia menambahkan membentuk Kampung Tangguh selaras selaras dengan upaya yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri melalui Satgas Tim Bersatu Lawan Covid-19 Kepri di Batam.

Program Kampung Tangguh menjadi program untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Pelaksana Tugas Gubernur Kepri H Isdianto meluncurkan program Kampung Tangguh di Perumahan Marbella Residence, Kota Batam, Jumat (26/6/2020).

H Isdianto mengapresiasi dibentuknya Kampung Tangguh dalam suatu lingkungan masyarakat. Keberadaan Kampung Tangguh diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di wilayahnya. Keberadaan kampung tangguh juga harus menjadikan masyarakatnya, dispilin mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga warganya bisa terus beraktivitas secara normal dan produktif, di tengah-tengah masih adanya pandemi Covid-19. Apresiasi tersebut disampaikan Isdianto saat menghadiri Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara New Normal di Perumahan Marbella Residence, Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Jum'at (26/6).

“Keberadaan Kampung Tangguh Nusantara yang digagas dan difasilitasi Polda Kepri, adalah upaya nyata kepolisian, untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karenanya hal tersebut sangat kita apresiasi,” Isdianto bangga.

Provinsi Kepri tentu juga harus melakukan hal yang sama. Isdianto juga ingin lebih banyak lagi hadir kampung-kampung tangguh di wilayah Kepri. Karenaya ke depan, dia akan mengajak Bupati dan Walikota, untuk membentuk hal serupa. Karena ditengah pandemi yang masih belum ditemukan vaksin penyembuhnya, masyarakat harus terus beraktifitas. Sebab tidak mungkin bila semua hanya berdiam diri, tanpa segera bangkit berproduktifitas. Isdianto ingin, satu sisi berbagai aktifitas bisa berjalan, tapi kesehatan juga prioritas utama.

“Dengan demikian, bila di era kenormalan baru ini semua sektor telah bergerak, berarti pembangunan bisa terus berlanjut. Justru kalau kita tidak segera bangkit dan bergerak, tentunya akan membahayakan kelanjutan pembangunan yang kita lakukan,“ kata Isdianto.

Sementara itu Kapolda Kepri Irjend Pol Aris Budiman menyampaikan, bahwa kampung tangguh adalah arahan langsung Kapolri agar kepolisian ikut serta melakukan aksi nyata memutus mata rantai penyebaran covid 19.

Adapun filosofi kampung tangguh bermaksud, kalau setiap orang harus tangguh baik jasmani dan juga rohani. Selanjutnya, mereka juga harus tangguh dalam hal sosial ekonomi dan kemasyarakatan.

Berikutnya tambah Kapolda, tangguh dalam hal keamanan dan ketertiban. Serta tangguh pula dalam berkreatifitas dan informasi. “Jika ini bisa dilakukan, maka kita yakin Kepri segera menjadi zona hijau covid 19, " kata Kapolda.

Kampung Tangguh Nusantara yang sudah dibentuk di Provinsi Kepri sudah mencapai 10 tempat. Diantaranya, Kampung Tangguh Wisata Nongsa, Kampung Sanggam Seligi di Mangsang Kebun, Kampung Sanggam Selegi Tibeliat di Sri Temiang, Kampung Tangguh Seligi di Desa Tulang Karimun dan Kampung Tangguh Sidomulyo Batu X Tanjungpinang. Juga ada Kampung Tangguh Nusantara yang berada di Kelurahan Sei Lekop Kijang Bintan, Kampung Tangguh Batu Kacang di Singkep Lingga, Kambong Sigap di Bunguran Natuna dan Kampung Tangguh Tiangau di Siantan Selatan Anambas.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan fasilitas Kampung Tangguh New Normal Perumahan Marbella, diantaranya pokso pendataan kampung tangguh, bilik buang kuman, pondok sehat dan fasilitas pendukung lain seperti wastafel cuci tangan dan juga dapur umum.

Saat ini di Kampung Tangguh New Normal Perumahan Marbella, ada satu orang warga yang tengah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, karena yang bersangkutan baru saja tiba dari Surabaya.

Acara juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Wakapolda Kepri Brigjend Pol Darmawan, Danrem 033 Wirapratama diwakili Kol Persada Alam Kapolresta Barelang Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, Dandim 0316 Letkol Ahmad Daud Harahap, Asisten 1 Sekdako Batam Yusfa Hendri.

(***)

Foto: Istimewa

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto mengubah Tim Posko Lawan Covid-19 Kepri di Batam menjadi satuan tugas Tim Bersatu Lawan Covid-19 Batam Kepri. Tim bergerak cepat melaksanakan instruksi Plt Gubernur Kepri Isdianto untuk gencar mengedukasi, sosialisasi dan mendampingi masyarakat demi pencegahan Covid-19 di Batam sepanjang sepekan terakhir.

Plt Gubernur Kepri Isdianto melalui Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri yang juga Ketua Tim Humas dan Publikasi Tim Satgas Bersatu Lawan Covid-19, Iskandar Zulkarnaen, menuturkan melihat respons masyarakat Batam yang positif dan untuk semakin menselaraskan kerja, nama tim posko oleh Pelaksana Tugas Gubernur Kepri diubah menjadi Tim Satuan Tugas Bersatu Lawan Covid-19 Kepri di Batam yang bekerja di bawah kendali Gugus Tugas Provinsi Kepri.

“Tim merupakan perpanjangan tangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri yg dikomandoi oleh Pak Plt Gubernur Isdianto secara langsung,” tutur Iskandar, Sabtu (27/6/2020).

Selama sepekan, Tim Satgas, aktif menjalankan program yang ditugaskan Plt Gubernur Kepri Isdianto. Yakni mendatangkan pencipta aplikasi pencegahan Covid-19, Ahmad Alghozi Ramadhan, memfasilitasi pertemuan Alghozi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, dan mengadakan pelatihan sistem IT tracking. Alghozi telah dipertemukan dengan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, pada hari pertama Alghozi di Batam, Selasa (23/6/2020). Alghozi sebelumnya sudah membekali penerapan aplikasi digital tracing kepada sebanyak 9 orang dari Dinas Kesehatan, Bapelkes dan Tim Satgas Bersatu Lawan Covid-19 Kepri di Batam.

“Sesuai arahan Plt Gubernur Kepri Isdianto, agar Alghozi pertama kali harus ke Gugus Tugas Batam,” sambung Iskandar.

"Tim Satgas Bersatu kemudian telah memberikan madu tahap kedua sebanyak 10 liter kepada Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang, Kota Batam. Sebelumnya Tim sudah memberikan 10 liter dari janji Pak Plt Gubernur Kepri Isdianto sebanyak 20 liter. Sudah terpenuhi namun sesuai arahan, jika RSKI Galang masih membutuhkan, tim memiliki stok yang standby kapan saja jika dibutuhkan,” papar Iskandar kembali.

Kemudian, Tim Satgas telah memberikan minuman imboost kepada relawan agar menambah daya tahan tubuh karena aktif bekerja membantu masyarakat. Asupan daya tahan tubuh itu sumbangan dari komunitas pengusaha Batam.

Selanjutnya tim juga sepanjang sepekan terakhir telah menyerahkan bantuan masker ke Polda Kepri, membagikan masker ke masyarakat dan komunitas yang telah mengajukan permohonan ke Sekretariat Tim Satgas Bersatu Lawan Covid-19. Langkah itu bagian dari program pembagian 500.000 masker sumbangan Temasek Foundation. Sebanyak 200.000 masker telah didistribusi secara langsung. Lalu melakukan koordinasi penyerahan 300 ribu masker ke Gugus Tugas Batam.

Warga Batam mulai menerima 200.000 masker antimikrobial dari Temasek Foundation dalam sepekan terakhir. Tim Satgas yang ditugaskan Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto ini menyalurkan ratusan ribu masker yang bisa dipakai ulang itu untuk banyak komunitas diantaranya tempat ibadah, komunitas ojek online, perumahan, dan relawan.

Tim Satgas juga dibantu Dirintelkam Polda Kepri dan relawan untuk menyerahkan langsung masker kepada masyarakat. "Langkah ini upaya Tim Satgas sebagai pencegahan Covid-19 di Batam. Ada satu juta masker dari Temasek yang akan dibagikan di Batam, 200.000 sudah kami distribusikan sesuai instruksi Plt Gubernur Kepri Pak Isdianto agar masker cepat dibagikan," papar Iskandar Zulkarnaen.

Iskandar menjelaskan, masker tersebut dibantu oleh Temasek Foundation, Singapura untuk Kepri. Masker ini punya lapisan luar antimicrobial dan telah dites secara medis melawan bakteri dan virus dengan tingkat efektif 94 persen melawan virus influenza dan Sars CoV-2. Masker bisa dipakai ulang dan bisa bertahan sampai dua bulan.

Tim Satgas, lanjut Iskandar, membagikan masker tersebut ke banyak lokasi sepanjang sepekan terakhir. Beberapa lokasi itu antara lain, masjid Perumahan Hang Lekir Batam Center di RRT 003/RW 005 serta lingkungan perumahan tersebut. Kemudian Masjid Nurul Fajar Blok 5, Baloi. Lalu Tim Satgas bersama Dirintelkam Polda Kepri membagikan masker serta sembako kepada komunitas ojek online. Selanjutnya ke Perumahan Simpang Raya Indah RT02/RW23 Kecamatan Belian, Batam Kota, RW 20 Perumahan Bandara Mas dan Perumahan Odessa. Masker juga diserahkan untuk Polda Kepri.

Ia menyatakan Plt Gubernur Kepri Isdianto menginstruksikan Tim Satgas untuk gencar mengedukasi masyarakat untuk memakai masker demi mencegah penyebaran Covid-19 tak cuma membagikan masker.

"Memakai masker membantu kita melawan virus ini. Jika semua memakai masker, kita mampu memperlambat penyebaran virus. Kita bisa melawan Covid-19 secara bersama-sama," ujar Iskandar.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto Ilustrasi.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 21 orang pasien di wilayah itu sembuh dari COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab dengan metode "Polymerase Chain Reaction" (PCR).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Jumat (26/6), mengatakan, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 terus bertambah.

"Total jumlah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 mencapai 220 orang, kebanyakan di Batam," katanya, yang juga Plt Kadis Kesehatan Kepri.

Dukutip dari situs Diskominfo Kepri, Tjetjep merincikan pasien yang sembuh dari COVID-19 tersebar di Karimun lima orang, Batam 159 orang, Tanjungpinang 23 orang dan Bintan dua orang. Selain itu, 32 dari 33 orang pasien dari Klaster KM Kelud dan KM Sabuk Nusantara juga sudah sembuh.

Saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Tanjungpinang tinggal satu orang. Hampir dua bulan tidak ada penambahan pasien positif COVID-19 di Tanjungpinang.

Sementara di Karimun, baru-baru ini bertambah satu pasien positif COVID-19 setelah lebih dari dua bulan lima pasien berhasil sembuh dari COVID-19. Sedangkan di Bintan, jumlah pasien positif COVID-19 baru beberapa hari lalu bertambah lima orang setelah beberapa hari ditetapkan sebagai Zona Hijau.

Di Batam jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat dan dikarantina tinggal 47 orang.

"Lingga, Natuna dan Anambas tidak ada kasus positif COVID-19," ujarnya.

Tjetjep mengemukakan jumlah orang tanpa gejala (OTG) di Kepri mencapai 8347 orang, sebanyak 7987 orang sudah selesai diawasi. Sementara jumlah orang dalam pemantauan mencapai 7113 orang, dan sebanyak 3868 orang sudah selesai dipantau.

Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan mencapai 894 orang, sebanyak 665 orang sudah selesai diawasi.

(***)

Penasehat Hukum ke 11 Tersangka Sabung Ayam, Jacobus Silaban.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus perkara 303 Jo 303 bis KUHPidana sabung ayam tersangka, Agus Lutfianto, Jannes Manurung, Sinaga dkk. Penasehat Hukum (PH) ke 11 tersangka, Jacobus Silaban, SH 'Pertanyakan' masa proses penahanan klienya selama di penyidikan polisi, sampai ke pelimpahan tahap dua (P21) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Jacobus Silaban mengatakan, bahwa sejak penangkapan ke 11 orang tersangka, dihitung mulai dari penagkapan tanggal 9 Februari 2020 sampai sekarang. Jadi ke 11 orang klien nya yang ditahan yang dikeluarkan PN Batam, hampir berjalan selama 6 bulan.

"Berkas perkara ke 11 orang tersangka dikasih Jaksa sama saya, seminggu setelah tahap dua (P21). Sementara surat penahanan ditingkat penuntutan baru hari ini diserahkan oleh Jaksa, berikut sekaligus surat perpanjangan penahanan para tersangka dari PN Batam," ujar Jacobus Silaban di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (29/6-2020).

Lanjutnya, kasus perkara judi sabung ayam 303 bis pemain, ancaman nya 4 tahun maksimal. Tetapi proses penyidikan dan penuntutanya dibuat seperti acaman 9 tahun. Sementara perpanjangan ditingkat penyidikan kepolisian bisa dua kali dikeluarkan, ancaman 9 tahun atau tersangkanya sakit. Dan itu jelas diatur dalam KUHAP.

"Kalau acaman maksimal 4 tahun, itu tidak boleh perpanjangan dua kali. Karena ini kasus 303 jo 303 bis KUHPidana. Jadi poin penahanan ini ada tiga, satu penahanan ditingkat penyidikan, penahanan ditingkat penuntutan, kemudian penahanan ditingkat pengadilan setelah berkas perkara para tersangka dilimpahkan ke pengadilan," ungkapnya.

Jacobus menjelaskan, ditingkat penyidikan, para tersangka ditahan itu 20 hari, kemudian 40 hari perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan, 30 hari perpanjangan penahanan PN yang pertama, dan 30 hari perpanjangan penahanan PN yang kedua. Jadi totalnya 120 hari penahanan ditingkat penyidikan. Akan tetapi proses penahanan klienya, diterapkan dalam pasal ancaman hukuman 9 tahun.

"Terhadap perkara ini, karena klien saya pemain, ada tiga orang, barang buktinya hanya 50 ribu. Apakah ini wajar dikenakan diatas 9 tahun ancaman nya. Sementara dalam kasus 303 bis, itu maksimal ancaman hukumanya 4 tahun. Artinya ini sudah menyalahi, dimana perkara 303 gelper (Jacpot), tidak seperti ini penahanan nya. Sekarang ini, kasus perkara klien saya, yang dikeluarkan PN Batam hampir berjalan 6 bulan," ujar Jacobus.

Kemudian, kata Jacobus Silaban, berkar perkara klienya, ketika ditanya ke Kasipidum Kejari Batam, katanya, berkas klien nya belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam. Dan anehnya lagi, Kasipidum Kejari Batam, tadi menyerahkan surat perintah penahanan ditingkat penuntutan selama 20 hari, bersamaan dengan surat perpanjangan penahanan ke 11 tersangka yang dikeluarkan oleh ketua PN Batam, yaitu 30 hari.

"Berarti 50 hari penahanan ditingkat penuntutan, ditambah penahanan ditingkat penyidikan selama 120 hari. Jadi total penahanan sudah 170 hari. Padahal berkas perkara ke 11 orang tersangka belum dilimpahkan ke Pengadilan," tuturnya.

Tadi, lanjutnya, kasus perkara klienya, ada dua orang penahanan nya di Polda Kepri, padahal penahanan sebelumnya di Polresta Barelang. "Setelah saya tanya apa dasarnya itu ke wakil ketua PN Batam, jawabanya salah ketik aja," ujar Jacobus sambil tersenyum.

Yang paling parahnya lagi, tambah Jacobus Silaban, setiap penyidik melakukan penyedikan, itu ada surat perintah tugas sama surat perintah penyidikan. Setelah ia pelajari berkas perkara klienya, itu masa berlaku surat tugas dan surat penyidikan mereka (Polisi), itu udah satu bulan telat.

"Berdasarkan berkas perkara ini yang saya diterima. Surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan 9 Mei 2020. Sementara berkas tahap dua (P21) ke kejaksaan tanggal 8 Juni 2020. Makanya saya bilang surat tugas penyidik sudah habis. Dan sudah tidak ada surat tugas perpanjangan, jadi menurut saya ini ilegal," ungkapnya.

Saat disinggung terkait dengan hal ini, Jacobus Silaban mengatakan akan mengambil langkah-langkah yang akan diajukan nanti. Tapi dibiarkan dulu sidang, mana tau ada nanti peraturan yang baru. Dan ini nanti akan saya pertanyakan nanti didalam persidangan.

"Kalau nanti jawaban mereka (penyidik) tidak ada dasar hukumnya, maka mereka akan saya laporkan ke instansi horizontal mereka. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum. Karena JPU sudah tau, bahwa surat tugas mereka sudah habis. Kenapa Jaksa masih menerimanya. Seharunya Jaksa penuntut Umum meminta surat perpanjangan surat tugas penyidik. Masa diterima berkas yang ilegal, surat perintah tugas sudah habis," uturnya.


Alfred

Foto Bersama Plt Gubernur Kepri, Bupati Karimun serta ormas dan tokoh masyarakat.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Peresmian pembangunan Gedung Pondopo Among Mitro DPC Kundur secara langsung di lakukan dengan peletakan batu pertama oleh Plt Gubernur H. Isdianto S. Sos. M.M, di KM. 5 Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Minggu (28/6/2020).

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq dalam kata sambutanya mengatakan, dirinya atas nama pemerintah kabupaten Karimun mengucapkan terimakasih kepada  Gubernur Kepri, karena sudah mengunjungi beberapa Desa dan Kecamatan, khususnya di Kabupaten Karimun ini. Di samping itu, ia juga mengajaknya untuk sama sama memperhatikan kemajuan di pulau Kundur yang kita cintai ini terutama dalam segi pembangunan.

"Sebagai putra daerah kelahiran pulau Kundur tidak salah, kalau saya dan bapak Gubernur punya keinginan yang lebih untuk terus meningkatkan kemajuan perekonomian dan pembangunan di pulau Kundur ini. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan di musim new normal dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan dan selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah," ujar Rafiq.

Ditambahkan Plt.Gubernur Kepri H. Isdianto. Ia mengatakan, pembangunan Gedung pendopo Mitro kundur yang dibangun ini bukanlah untuk Kecamatan Kundur saja, melainkan untuk seluruh masyarakat yang berada di pulau Kundur ini.

"Dan insyaallah jika di percayakan lagi oleh masyarakat Kundur untuk memimpin Kepri lima tahun mendatang. Saya dan pak Rafiq akan satukan pulau Kundur dengan Karimun dengan cara membangun jembatan penghubung antar pulau kundur dan karimun," ucap Isdianto.

Turut hadir dalam acara DPRD kabupaten Karimun, Asisten II, III, Setda, Kabag Kom Humas, Camat Kundur, Camat Kundur Utara, Camat Kundur Barat, Polsek Kundur, Kacapjari, Danramil, Ketua DPD Among Mitro Karimun dan Ketua Among Mitro DPC Kundur, Ormas Perpat Pesisir Kundur, Gagak Hitam dan Melayu Raya, serta tokoh masyarakat.



Ahmad Yahya.

Mahasiswi Yuni Samosir

Besarnya dampak wabah Covid-19 berimbas pada perekonomian global yang menghantam hampir seluruh sektor termasuk pariwisata. Negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sekalipun, tidak luput dari merosotnya investasi di sektor pariwisata.

Hal ini sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh UNWTO (United Nations World Tourism Organization) bahwa perekonomian pariwisata dunia menurun 22% dan akan terus menurun hingga 60% pada tahun kedepannya. Indonesia sendiri mengalami penurunan sebesar 7,62% sejak Januari 2020 dan terus merosot seiring berkembangnya wabah COVID-19.

Kota Batam juga merasakan dampak dari wabah terlihat dari menurunnya jumlah wisatawan dan investasi pariwisata secara keseluruhan sebesar 50% hingga 54% sejak Februari 2020 berdasarkan data dari Indonesia Marketing Association.

Sejak merebaknya COVID-19, banyak proyek pembangunan di sektor pariwisata yang mangkrak seperti pembangunan wisata religi Masjid Sultan Mahmud Rayat Syah dan revitalisasi Museum Raja Ali Haji Batam.

Sektor yang paling terdampak sejak awal dari pandemi adalah perhotelan dimana terdapat sekitar 21 hotel dari bintang dua hingga bintang lima menyatakan tutup untuk sementara waktu.

Sebelumnya persoalan investasi di Kota Batam bersumber dari perizinan dan kompleksnya dualisme antara BP Batam dan Pemko, akan tetapi menurut Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin setelah dualisme itu berakhir justru pertumbuhan investasi di Batam semakin turun yang sebelumnya 10% kini anjlok ke 4.5%.

Kini dengan persoalan wabah yang melanda, investasi di sektor pariwisata khususnya semakin parah ketika banyak hotel dan restoran di Batam gulung tikar akibat tidak adanya turis yang berkunjung, sehingga okupansi hotel dan pendapatan restoran jatuh pada titik kritis.

Selain hotel dan juga restoran yang gulung tikar yang membuat tidak adanya turis yang berkunjung, melemahnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata juga membuat industri retail atau pengusaha retail merasakan dampaknya karena Covid -19 ini.

Walaupun tidak terlalu berdampak dari segi ketersediaan stok namun, efek ini sangat signifikan dan berdampak pada segi transaksi. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey mengatakan, industri retail berpotensi kehilangan omset sebesar US$ 48 juta atau sekitar Rp 652 miliar karena menurunnya kunjungan turis dari China dalam dua bulan terakhir.

Daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta. Sementara itu, Menurut perhitungan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI).

Sektor perdagangan Indonesia diprediksi akan mengalami kontraksi Lebih dari 495 jenis komoditas atau 13% komoditas dengan tujuan ekspor Tiongkok akan terimbas. Selain itu, sekitar 299 jenis barang impor dari China diperkirakan menyusut atau menghilang dari pasar Indonesia.

“Sebagian produk yang merupakan barang konsumsi strategis akan memiliki implikasi serius terhadap inflasi dalam negeri".

Ditulis oleh Yuni Samosir
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

Bupati Karimun Serahkan Piagam.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. menghadiri Acara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Gedung Nasional, Jumat (26/6/2020).

Dengan tema Peringatan Hari Anti Narkoba Internasonal Tahun 2020 ini adalah "Hidup 100% Diera New Normal, Sadar, Sehat, Prodiktif dan Bahagia Tanpa Narkoba".

Di kesempatan itu Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si.dalam sambutannya mengatakan kami
atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, mengucapkan Selamat memperingati HANI Tahun 2020.

"Adanya suatu semangat yang baru saat Kita memperingati HANI ini walaupun Kita selenggarakan Peringatan ini secara sederhana," ucap Bupati Karimun.

Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq juga menuturkan bahwa Saya mengucapkan Selamat kepada Dinas Pendidikan dan OPD yang lainya atas diterimanya penghargaan dari president atas komitmennya dalam memberantas Narkotika.

"Pada acara ini juga disejalankan dengan Acara purna tugas, karena Beliau (Kepala BNK) sudah memasuki masa pensiun. Dan beliau sudah bertugas di Kabupaten Karimun lebih kurang selama 3,9 Tahun, jadi sedikit banyak sudah mengenal kehidupan di sini," ungkapnya.

"Masalah Narkoba bukan hanya ada dikota-kota tapi sudah masuk ke Desa-desa bahkan sudah memasuki ASN, TNI/Polri bahkan Ibu-Ibu Rumah tangga. Dan Sewaktu-waktu Saya ingin mengajak BNK untuk turun ke Desa-desa secara mendadak," tuturnya kembali.

Ahmad Yahya/Humas

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Satriana Yuza tak pernah terpikirkan akan kehilangan suaminya, drg. Budi Santosa, saat menangani pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menjadi tenaga medis ditengah pandemi memang tidak mudah. Nyawa adalah taruhannya. Dokter Gigi Budi dan puluhan tenaga medis lainnya yang gugur dalam tugas negara, diberikan penghargaan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Yang mungkin tidak pernah terpikirkan, akan seperti ini risikonya. Cuma karena tugas dan tanggung jawab, dia harus melaksanakan,” ujar Satriana saat mengisahkan suaminya, usai acara pemberian santunan kepada keluarga/ahli waris tenaga medis ASN yang tewas menangani pasien Covid-19, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (24/06).

Baginya, drg. Budi dan rekan medis lainnya adalah garda terdepan melawan pandemi. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, tetap melaksanakan tugasnya apapun risiko yang menghadang. Ia berharap, tenaga medis yang kini masih berjuang, agar tetap menjaga kesehatan, dan ingat dengan keluarga yang menantinya di rumah.

Satriana menjelaskan, drg. Budi bertugas sebagai Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ia mengatakan, suaminya harus berjuang demi masyarakat dan orang di sekitarnya, meski harus kehilangan nyawa. “Saya bangga menjadi bagian dari beliau, anak-anak pun bangga,” kata Satriana mengungkapkan rasa bangganya.

Dalam acara itu pula, Talita Rotua Margaret Silitonga, anak dari dr. Tonni Daniel Silitonga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PANRB, PT Taspen, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas penghargaan ini. Dokter Tonni merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kab. Bandung, yang gugur ditengah pandemi.

Talita menjelaskan, di masa awal Covid-19 mewabah, ayahnya merasa berat menangani pasien yang terpapar. “Tapi karena alamiahnya di sana, jadi ayah lupa untuk beristirahat dan berdedikasi untuk pekerjaannya,” ungkap Talita.

Apresiasi juga diungkapkan Syahrul Rahmadi, suami dari Ninuk Dwi Pusponingsih, perawat RSCM yang juga gugur melawan pandemi. Baginya, penghargaan yang diberikan ini sangat membantu bagi keluarga yang ditinggalkan.

Penghargaan itu berupa santunan yang secara simbolis diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Santunan merupakan komponen Tabungan Hari Tua yang mencakup asuransi dwiguna dan asuransi kematian, serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari santunan kematian, uang duka wafat, biaya pemakaman, serta beasiswa bagi anak korban. Total santuan bagi ketiga ahli waris tersebut berjumlah Rp1.020.937.100.

Santunan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Komisaris Utama PT Taspen Suhardi Alius, Direktur Utama PT Taspen Antonius N. Steve Kosasih, dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat Kementerian PANRB, pejabat BKN, para para ahli waris/keluarga ASN tenaga medis yang tewas, dan pimpinan para ASN yang tewas tersebut. Acara penyerahan santunan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19.

Sumber: don/HUMAS MENPARB

Anggota KPU Kepri Arison. (Foto: Istimewa).

TANUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau mulai melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung pasangan calon perseorangan.

Anggota KPU Kepri Arison, di Tanjungpinang, Kamis (24/6), mengatakan, calon perseorangan di Batam hanya satu orang yakni Rian Ernes-Yusiani Gurusinga. Sementara di Anambas ada dua pasangan calon perseorangan yakni Fachrizal-Johari dan Saripan-Arman.

Ia mengatakan jumlah pendukung yang diverifikasi faktual di Batam sekitar 38 ribu orang, sementara di Anambas sekitar 3.100 orang.

Verifikasi faktual berlangsung mulai 24 Juni-12 Juli 2020 dilakukan dengan tiga cara mendatangi rumah pendukung calon perseorang setelah dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan data KPU Batam dan KPU Kepulauan Anambas. Jika tidak ketemu dengan orang yang memberi dukungan tersebut, maka disampaikan kepada petugas penghubung dari pasangan calon perseorangan untuk dikumpulkan di suatu tempat seluruh pendukung yang belum diverifikasi secara faktual.

Bila dua cara itu tidak berhasil, maka PPS meminta petugas penghubung pasangan calon perseorangan tersebut untuk datang ke Kantor PPS.

"Kalau tiga cara itu masih gagal, berarti tidak memenuhi syarat," tegasnya.

Arison menjelaskan dalam melaksanakan tugas, PPS dalam merekrut petugas peneliti. Jumlah petugas peneliti yang direkrut untuk masing-masing kelurahan tergantung kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Petugas peneliti hanya bertugas meneliti data administrasi pendukung pasangan calon perseorangan yang bersumber dari KPU Batam dan KPU Kepulauan Anambas.

"Dalam melaksanakan tugasnya, petugas dibawah kendali KPU Batam dan KPU Anambas dilengkapi alat pelindung diri," katanya.

Sumber: Diskominfo Kepri.

Cak Ta'in Komari  Saat di PN Batam Mendaftarkan Gugatan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Cak Ta'in Komari memasukkan Draft gugatan class action ke Pengadilan Negeri Batam tadi pagi, Kamis (25/6-2020. Didampingi pengacara, Hambali Hutasuhut SH.

"Kita tadi baru masukkan draft, itu akan dipelajari oleh sekretariat panitera pengadilan. Mudah-mudahan besuk sudah dapat hasilnya apa saja yg perlu kami siapkan selanjutnya," kata Cak Ta'in.

Menurut mantan dosen Unrika Batam itu, pihak nya berharap besuk sudah ada kejelasan, bahkan kalau memungkinkan bisa langsung registrasi.

"Ya kita maunya cepat dapat nomor registrasi, supaya bisa dapat proses selanjutnya," ujarnya.

Lebih lanjut Cak Ta'in yang juga seorang jurnalis sekaligus aktivis itu menekankan bahwa persiapan gugatan sudah matang.

"Hampir satu bulan ini kami sudah pelajari pokok persoalan dan potensi pelanggaran hukumnya," jelasnya.

Cak Ta'in menambahkan pihaknya sudah menghimpun data dan fakta di lapangan tentang pelanggaran hukum atas Kenaikan tagihan pembayaran listrik oleh PT. PLN Bright Batam bulan Juni 2020 yang mengalami kenaikan tidak wajar.

"Ada yang tidak naik bahkan turun, tapi jauh lebih banyak yang mengalami kenaikan. Ada yg di bawah 100 persen, tapi ada yang hingga 400 persen. Bahkan ada yg hampir 900 persen." papar Cak Ta'in.

Sayangnya lanjut Cak Ta'in, kenaikan yang tidak wajar itu seolah mendapat pembenaran dengan adanya kesepakatan antara Walikota Batam dan Dirut. PLN.

"Seharusnya penekanannya pada pemeriksaan ulang pada bukti otentik dan faktual, gak boleh main perkiraan dan asumsi," jelasnya lagi.

Cak Ta'in menekankan seharusnya dalam kondisi masyarakat sulit akibat pandemi covid19 mendapatkan.berbagai keringanan dan fasilitas dari pemerintah, ini.justru terjadi sebaliknya mendapatkan beban yg lebih berat.

"Ini jelas menyakiti hati masyarakat umumnya," kilahnya mengakhiri. ***

Terdakwa Esti Rocmah Saat Jalani Sidang Online.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus otak pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hasil kencing kapal tugboat di perairan Tanjungbakong, perbatasan antara Provinsi Jambi dan Kepri. Terdakwa Esti Rocmah, dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel yang dibacakan JPU Rumondang menyatakan, terdakwa Esti Rocmah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

"Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Esti Rocmah dengan pidana penjara selama selama 2 tahun dan 6 bulan," kata Rumondang saat membacakan amar tuntutan melalui video teleconference, disaksikan ketua majelis hakim Taufik Nainggolan didampingi Yona Lamerosa dan Dwi Nuramanu di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (22/6/2020) lalu.

Selain pidana penjara, sebut Rumondang, terdakwa Esti Rocmah juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

"Apabila denda yang dimaksud tidak bayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan" tambahnya.

Mendengar tuntutan itu, terdakwa dihadapan majelis hakim langsung mengajukan nota pembelaan (Pledoi) secara lisan, yang pada intinya meminta keringanan hukuman.

"Yang mulia, saya mohon keringanan hukuman. Saya memiliki anak yang harus dinafkahi karena," pintanya sambil terisak.

Usai mendengar tuntutan dan pledoi, majelis hakim kemudian menunda persidangan selama satu minggu untuk pembacaan putusan.

"Berhubung majelis hakim belum bermusyawarah, sidang kita tunda hingga minggu depan untuk pembacaan putusan," tutup Taufik Nainggolan.

Dijelaskan JPU Samuel Pangaribuan dalam surat dakwaan, terdakwa Esti Rocmah didakwa sebagai otak pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal dari tugboat tanpa nama di Perairan Tanjungbakong, perbatasan Provinsi Jambi.

Awalnya, kata Samuel, terdakwa Esti Rocmah menghubungi saksi Noldy Christi untuk menawarkan BBM jenis solar dengan harga Rp 6.300 per liternya. Setelah bersepakat, terdakwa akan mendistribusikan BBM jenis solar sebanyak 76 ton kepada Noldy.

Dengan adanya kesepakatan itu, Noldy mengirimkan uang pembelian BBM jenis solar melalui rekening PT Bintang Energy Mandiri ke rekening atas nama terdakwa Esti Rocmah," kata Samuel membacakan surat dakwaan melalui video teleconference beberapa waktu lalu.

Usai transaksi dengan saksi Noldy, terdakwa menyewa KM Tanpa Nama milik saksi Alfian dengan kesepakatan penyewaan dibayar oleh saksi Noldy sebesar Rp 80 juta untuk penyewaan kapal selama 3 bulan untuk mengangkut BBM tersebut.

Namun, sebelum berhasil mengangkut BBM itu, pihak Bakamla RI terlebih dahulu menangkap nahkoda kapal yang disuruh Esti untuk mengambil minyak kencingan dari tugboat tanpa nama di perairan Tanjungbakong, perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri.

"Kasus ini terungkap setelah anggota Bakamla menangkap Sudirman, nahkoda kapal yang sudah divonis 1,8 tahun penjara dalam kasus yang sama," papar Samuel.


Redaksi

Ketua DPRD Kepri Terima LKPJ Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2019.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LKPJ tahun anggaran 2019 kepada DPRD Kepri melalui sidang paripurna di kantor DPRD, di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (25/6).

Ranperda ini diajukan kepada DPRD setelah 6 bulan tahun anggaran berakhir. Adapun sebelumnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI pada, Jum'at 29 Mei lalu, telah dinyatakan hasil pengelolaan keuangan Pemprov Kepri dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Beberapa substansi Ranperda yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD Kepri dalam kesempatan ini meliputi, pendapatan Pemda sebesar Ro3,9 triliu dari yang dianggarkan sebesar Rp3,7 triliun.

Selain itu tentang belanja dan transfer ke kabupaten/kota yang terealisasi sebesar Rp3,65 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp3,8 triliun.

Dan juga tentang neraca yang terdiri dari aset sebesar Rp6,45 triliun dengan kewajiban sebesr Rp417,14 miliar dan ekuitas sebesar Rp6,038 triliun.

"Pada kesempatan ini Ranperda ini kami sampaikan kepada DPRD Kepri sebagai mitra kerja kami. Dengan harapan kami selalu mendapatkan masukan-masukan positif dalam mengeloka keuangan daerah. Lebih transparan dan akuntabel," kata Isdianto.

Isdianto juga berterimakasih kepada seluruh stakeholder, juga OPD yang telah bersama-sama bekerja dengan baik selama ini.

Sidang ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan jajaran wakil ketua I, II dan III serta dihadiri sebagian besar anggota DPRD lainnya.

Diakhir sidang Isdianto menyerahkan berkas Ranperda secara simbolis kepada ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Sumber: Diskominfo Kepri