Bangkai helikopter yang jatuh di Kawasan Industri Kendal, Sabtu (6/6/20). (Foto: Unggul/krjogja)

JATENG KEPRIAKTUAL.COM: Sebuah helikopter jatuh di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Sabtu sore, Sabtu (6/6-2020).

Heli jatuh di area lahan kosong kawasan tersebut. Belum diketahui korban jiwa dan penyebab dalam kejadian tersebut.

Enam orang sempat menyelamatkan diri dari heli yang jatuh di Kendal

Enam orang menyelamatkan diri dari dalam helikopter militer yang jatuh dan terbakar di area Kawasan Industri Kendal (KIK), Sabtu sore.

Salah seorang saksi mata, Sarwono mengatakan, enam orang berusaha menyelamatkan diri saat heli dalam kondisi terbakar.

"Ada enam orang berusaha keluar dengan berguling," kata pengawas di salah satu proyek di kawasan industri tersebut.

Sesaat kemudian, lanjut dia, sejumlah petugas langsung berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api.

Sementara dari informasi yang dihimpun, masih ada penumpang lain dalam heli yang belum sempat menyelamatkan diri.

Belum ada keterangan resmi tentang jumlah korban dalam kejadian nahas tersebut.

Sebuah helikopter militer terjatuh di area Kawasan Industri Kendal (KIK), Sabtu sore. Heli tersebut terbakar sesaat setelah terjatuh.

Sumber: Antara

Rapat Pleno Partai Golkar Kepri di Hotel Aston Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Rapat pleno pertama partai Golkar provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan agenda konsolidasi pengajuan nama bakal calon Walikota, calon Bupati, dan calon Gubernur Kepri di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kepri, Achmad Ma’ruf Maulana di Hotel Aston Batam, Kepri, Sabtu (6/6-2020) pagi.

Selain menggelar Rapat Pleno I, dalam kesempatan itu, Partai berlambang pohon beringin tersebut juga menggelar halal bihalal.

Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, dalam rapat pleno ke-I tersebut, DPD Partai Golkar Kepri menetapkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang akan dimungkinkan bakal bertarung di Pilkada Kepri.

“Alhamdulillah, acaranya sukses. Pada rapat pleno ini kami sangat bahagia karena terselenggaranya dengan baik. Pada pengurus telah mengupayakan kinerja sesuai tupoksinya masing-masing di kepartaian,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kepri.

Ma’ruf menyebut, dari hasil rapat pleno pertama tersebut, bakal dibawah ke Jakarta. Dan bakal mengerucut pada satu nama pasangan yang diandalkan partai Golkar di Pilkada serentak nanti.

“Kita juga akan melakukan survey, karena itu juga menentukan,” ungkapnya.

Berikut nama bakal calon (Balon) Walikota, Bupati dan Bakal Calon Gubernur Kepri yang telah ditetapkan dalam rapat pleno I DPD Partai Golkar Kepri :

Balon Gubernur/Wakil Gubernur Kepri

Ansar Achmad,
Isdianto
Ismeth Abdullah,
Huzirin Hood,
Taba Iskandar
Raja Syahniar Usman.

Untuk Balon Bupati Kabupaten Bintan, ada nama Robby Kurniawan dan Balon Bupati Lingga, ada nama M Ishak.

Sementara untuk Bakal Calon Kota Batam ada nama

Ruslan M Ali Wasyim.
Taba Iskandar.
Haris Lambey

Selanjutnya, untuk Kabupaten Natuna, ada nama Hadi Chandra dan Ngesti Yuni Suprapti serta untuk kabupaten Karimun, ada nama bakal calon tunggal yakni, Aunur Rafiq (petahana). Terakhir, untuk Kabupaten Anambas ada nama Fachrizal dan Johari.

Nama-nama itu kata Ma’ruf masih sebatas balon. Yang memutuskan calon tetap adalah DPP Partai Golkar di Jakarta.

“Tahapannya jelas ya, semua nama itu kita ajukan. Yang menentukan adalah DPP Partai Golkar di Jakarta. Insyaallah, jika tak ada halangan dalam waktu dekat diumumkan. Tapi seperti yang anda ketahui saat ini sedang wabah virus Corona. Makanya itu kita berdoa agar segera semua rampung dan pilkada berjalan lancar,” pungkasnya.

(***)

Fhoto Ilustrasi. (Net)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim agar membuat kurikulum baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Permintaan kembali diajukan lantaran sejauh ini belum ada kabar positif dari Kemendikbud mengenai hal tersebut.

"PGRI mengusulkan agar pemerintah merancang 'Kurikulum Sekolah Era Pandemi (KSEP)' yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran yang rasional," ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengutip Antara, Sabtu (6/6).

Sebenarnya, Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad pernah menyampaikan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan membuat kurikulum di tengah pandemi pada 1 Mei lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kabar terbaru tentang kurikulum darurat yang dimaksud. Terlebih, tahun ajaran baru sudah semakin dekat, yakni 13 Juli mendatang.

Unifah yakin saat ini perlu ada kurikulum baru. Dia mengatakan kurikulum yang ada saat ini tidak optimal ketika diterapkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di rumah.

Karenanya, apabila kegiatan di sekolah masih belum memungkinkan untuk dilakukan kembali dalam waktu dekat, Unifah mengusulkan agar Kemendikbud membuat kurikulum baru. Tentu yang sesuai dan bisa diterapkan optimal bagi siswa yang belajar di rumah.

Selain kurikulum baru, Unifah mengusulkan agar Kemendikbud memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan proses belajar mengajar di rumah.

"Selanjutnya perlu adanya remodelling system belajar yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan anak termotivasi untuk terus belajar, menjadi pembelajar mandiri, bertumpu pada proses, guru sebagai manajer pembelajaran," kata Unifah.

PGRI, kata Unifah, juga mengusulkan agar pemerintah menyusun standar minimal pendidikan di tengah pandemi yang lebih praktis dan berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku sekarang.

Standar yang dimaksud mencakup capaian kompetensi literasi dan numerasi siswa, sumber belajar, hingga evaluasi dan asesmen pembelajaran.

Unifah yakin perubahan-perubahan perlu ada di sektor pendidikan agar berjalan optimal di tengah pandemi. Dengan tujuan proses pendidikan berjalan dengan baik, murid pun tetap dapat meningkatkan kemampuannya secara maksimal.

Terlebih, lanjutnya, sejauh ini mayoritas orang tua masih cemas anak-anaknya kembali belajar di sekolah. Khawatir virus corona menginfeksi putra-putri mereka.

Unifah bicara demikian merujuk pada survei yang telah dilakukan PGRI. Namun, Dia tidak merinci kapan survei dilakukan dan berapa banyak responden yang terlibat.

"PGRI juga melakukan sejumlah survei terkait dengan harapan orang tua, anak, dan guru terhadap rencana pembukaan sekolah. Sebanyak 85,5 persen orang tua cemas jika sekolah dimulai pada pertengahan Juli ini," ujar Unifah.


Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Istimewa

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari menilai kinerja PLN Bright Batam sangat tidak profesional. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya protes kenaikan atau melonjaknya pembayaran tarif listrik yang dilakukan hampir semua pelanggannya.

"Bright PLN Batam menunjukkan kinerja yang sangat tidak profesional, amburadul, bahkan berpotensi melanggar hukum," kata Cak Ta'in, Sabtu (6/6-2020).

Menurut Cak Ta'in, perusahaan yang dikatakan swasta itu ada indikasi ngawur dalam menetapkan angka yang harus dibayar konsumen. Apalagi ada pengakuan pihak PLN Batam kalau penetapan pembayaran itu ditebak saja disesuaikan dengan bulan sebelumnya.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi, tidak boleh ada angka dikira-kira seenaknya. Sebab faktanya di lapangan masyarakat harus membayar dengan kenaikan yang sangat fantastis. Ada yang sampai 350 bahkan 400 persen," jelasnya.

Cak Ta'in menduga ada indikasi kesengajaan menaikan pembayaran listrik itu kepada semua konsumen. Sebab di antara semua konsumen yang sekitar 300 ribuan paling tidak sampai 10 persen yang akan melakukan protes atau komplain ke kantor PLN.

"Saya curiga ini sudah dikalkulasi sebelumnya. Pelanggan yang cuma naik 100 hingga 300 ribu mungkin akan menganggap biasa karena faktor virus corona harus banyak stay at home. Tapi nyatanya banyak yang mengalami kenaikan pembayaran di atas 500 ribu bahkan di atas sejuta," papar Cak Ta'in.

Pengecekan meteran di konsumen, tambah Cak Ta'in, itu merupakan kewajiban PLN sendiri, tidak alasan membebankan kepada konsumen. "Kalau alasan corona, kenapa kalau yg bisa ada petugas yang turun kok ngecek meteran tidak ada," tegasnya.

"Mestinya kalau tidak melakukan cek di kalangan, jangan dipungut pembayarannya. Bisnis susah monopoli kok masih mau cari enaknya sendiri. Gak enaknya dikasih ke orang lain," tambah Cak Ta'in.

Untuk itu, Cak Ta'in menegaskan akan mendorong dan melakukan gugatan class action atas Dugaan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. "Kita sedang siapkan materinya, data dan.alat bukti untuk diajukan ke pengadilan. Tunggu secepatnya," ujarnya. ***


Redaksi

Penyerahan Paket Sembako.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang laksanakan pendampingan pendistribusian dan penyerahan sebanyak 272 paket sembako tahap ke-2 dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang kepada Kelurahan Penyengat bertempat di Balai Kelurahan Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Kamis (04/6/2020).

Pendampingan proses embarkasi kekapal sebanyak 272 paket sembako tahap ke 2 oleh Tim Potmar Lantamal IV dan Babinpotmar dari Pelantar 2 menuju Pulau Penyengat  yang dibantu oleh masyarakat pesisir setempat.

Di Pulau Penyengat tepatnya di Balai Kelurahan Penyengat. Sebelum pendistribusian paket sembako tersebut kepada masyarakat, diawali dengan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Tim dari Potmar Lantamal IV.

Paban Komsos dan Bhakti TNI AL Letkol Laut (KH) Harazi, M.M., mengatakan, bahwa baru saja bersama-sama menyaksian dengan disaksikan oleh Tim Potmar Lantamal IV, Babinpotmar Lantamal IV, Babinsa Pulau Penyengat, Babinkamtibmas Pulau Penyengat, dan perwakilan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan penyerahan secara simbolis paket sembako dari Lurah Penyengat kepada masing-masing Ketua RW yang nantinya diserahkan kepada warga melalui RT.

“Sebagai informasi isi dari 272 paket sembako itu antara lain berisikan beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 liter, susu cair ukuran1 kg 1 kaleng, teh 2 kotak, Sarden ukuran 450g 2 kaleng dan Mie Instan 1 dus," ujarnya.

“Semoga bantuan dari pemerintah terdampak Covid-19 dapat membantu kepada masyarakat Pulau Penyangat dan pemberian ini merata kepada yang membutuhkan," pungkasnya kembali.


(Dispen Lantamal IV)

Richard Rando Sidabutar Didampingi Istrinya Menyerahkan Bantuan Paket Sembako  Kepada Salah Seorang Ibu Rumah Tangga.

---

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Di Hari Ulang Tahun ke 4, tepatnya ditengah pademi Covid-19, Kantor Hukum Richard Rando & Parners membagikan paket sembako bagi warga kawasan Seibeduk, Batam, Rabu (3/6/2020) kemarin.

Richard Rando Sidabutar mengatakan, paket sembako yang dibagikan kepada warga, khususnya janda dan kaum miskin yang terdampak pandemi Covid-19, sebanyak 50 paket sembako. Pembagian berlangsung di Kantor Hukum Richard Rando & Partners, Ruko Bukit Kemuning, Seibeduk.

"Kami berasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karerna di usia kantornya yang ke-4, kami bisa berbagi kepada warga yang terdampak pandemi Corona," kata Richard, Kamis (5/6/2020).

Dikatakanya, adapun paket sembako yang dibagikan untuk warga, berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 kg dan gula 1 kg. Selain itu, ada tambahan masker yang disumbangkan oleh kolega.

Warga yang menerima bantuan paket sembako, Ratna Juwita mengucapkan terimakasih dan merasa senang mendapatkan bantuan dari Kantor Hukum Richard Rando & Partners.

"Terima kasih untuk Richard dan patnernya. Semoga Tuhan menyertai langkah anda dalam memperjuangkan dan memberikan pendampingan hukum bagi mereka yang berhak," ujar Ratna.

Richard yang merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Batam ini, membuka kantor hukumnya sejak 4 tahun lalu di lokasi tersebut.

Dia juga aktif dalam pendampingan kasus-kasus perburuhan seiring dengan kiprahnya di Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI).

Redaksi

Ketua presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Beberapa hari terakhir heboh di masyakarat Kota Batam karena pembayaran listrik bulan Juni rata-rata mengalami kenaikan, bahkan ada yang sampai 350 hingga 400 persen. Mereka umumnya sulit untuk bisa menerima kenyataan tagihan listrik karena kenaikan yang fantastis itu.

Menurut Ketua presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS. kenaikan pembayaran listrik yang dialami hampir oleh seluruh pelanggan Bright PLN Batam juga akan meningkatkan pendapatan Pemko Batam dari sektor Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang mencapai  persen dari nilai pembayaran listrik masyarakat.

"Kenaikan Pembayaran tarif listrik di Batam yang lagi ribut sekarang ya hanya pemko yang jelas diuntungkan, karena pendapatan PPJU mengalami kenaikan juga," kata Cak Ta'in, Jumat (5/6-2020).

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, pada penutupan tahun anggaran 2019, Pemko mendapatkan hampir Rp. 200 miliar, sehingga dengan kenaikan pembayaran tahun ini yang sudah terjadi beberapa bulan ini jelas akan menaikkan pendapatan PPJU.

"Angkanya tahun ini ya minimal 200 miliar sampai 230 atau 240 miliar lah," ujarnya.

Cak Ta'in menambahkan, itu pendapatan tanpa harus kerja dan mengeluarkan keringat. "Perda yang mengesahkan dewan, pemko cuma menerima bersih saja saat ini," kilahnya.

Akibat kondisi pandemi covid19 yang memaksa masyarakat stay at home diduga menjadi salah satu faktor kenaikan penggunakan daya listrik, sehingga pembayaran juga mengalami kenaikan.

"Tapi kenaikan itu mestinya tidak sedrastis begitu. Karena listrik kan ada daya maksimal bisa digunakan... sehingga kenaikan yang bisa mencapai 300 hingga 400 persen itu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana perhitungannya..?" Tanya Cak Ta'in.

Cak Ta'in menegaskan pihak nya akan menindaklanjuti dan mencoba menganalisa lebih detail persoalannya. Jangan sampai.masyarakat dirugikan dalam.kondisi yang sudah serba sulit ini.

"Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga pula," tegasnya.


Alfred

Mahfud MD Tandatangani Prasasti Peresmian Mesjid Agung Ma'mur Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof H Muhammad Tito Karnavian, Ph.D beserta rombongan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (04/06/2020)

Kunjungan Menkopolhukam dan Mendagri itu dalam rangka meresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas dan meninjau hasil pembangunan kawasan perbatasan negara tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hasil pantauan media dilapangan, terlihat rombongan Menkopolhukam dan Mendagri tiba di tempat peresmian Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas kurang lebih pukul 11.00 WIB dengan disambut kompang rebana dan para tamu undangan.

Dalam peresmian Masjid Agung yang dibangun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 itu ditandai dengan pemotongan tali pita oleh Menkopolhukam yang didampingi Mendagri, Bupati Kepulauan Anambas, Wakil Bupati Kepulauan Anambas dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengungkapkan ucapan terima kasih atas hadirnya dua menteri dan peresmian Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas walaupun ditengah pandemi Covid-19 bisa berkunjung di Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Merupakan suatu kegembiraan bagi pemerintah daerah Anambas atas kunjungan menteri dan ucapan terimakasih telah meresmikan Masjid Agung Anambas walaupun ditengah pandemi Covid-19 bisa berkesempatan dapat berkunjung di Anambas", Ucap Haris dalam sambutannya.

Dikesempatan itu pula, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan kunjungan ini merupakan kunjungan yang tertunda dan merasa bersyukur bisa meresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas.

"Ini merupakan kunjungan yang tertunda pada saat pencanangan Gerbangdutas tahun 2020", Jelas Mahfud MD.

Mahfud MD juga berharap dengan telah diresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas bisa menjadikan tempat ibadah bagi umat muslim dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

"Semoga masjid ini bisa dijadikan sebagai tempat ibadah dan juga bisa berpartisipasi dalam membangun masjid dari hal kecil", Harapnya.

Selanjutnya Menkolpolhukam juga berharap walaupun ditengah pandemi Covid-19 masyarakat diminta jangan terlalu panik dan tetap waspada dengan cara menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak aman demi memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

Peresmian Masjid Agung Baitul Ma' mur Anambas juga dihadiri oleh, Sekda KKA, FORKOPIMDA, Kepala OPD, LAM, TOGA, TOMAS, LSM, ORMAS.

Arthur

RDP DPRD Batam Komisi I Dengan PT Hansol dan Warga.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Lik Khai anggota Komisi I DPRD Batam dari Fraksi Nasdem sebut proyek pengerjaan pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) anggaran 600 miliar di areal perumahan Mitra Raya dan Citra Indah, Citra Indah dan Sukajadi, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota "Proyek abal-abal".

"Proyek pipa IPAL sepanjang 140 kilometer, anggaran 600 miliar, yang di kerjakan PT Hasnol, proyek abal-abal. Pasalnya pekerjaannya asal-asalan saja, sehingga menimbulkan dampak banjir terhadap lingkungan warga sekitar. Pipa IPAL nya didalam drainase, jadi saluran air tersumbat," kata Lik Khai saat RDP diruang Komisi I DPRD Batam,(3/6-2020).

Kata Lik Khai, DPRD telah menerima laporan warga Perumahan Citra Indah. Waga mengeluhkan masalah banjir akibat dari pemasangan pipa proyek IPAL yang dikerjakan oleh PT. Hansol.
Bahkan warga perumahan menyampaikan, pihak PT Hansol tidak pernah mensosialisasikan atau memberitahukan adanya pekerjaan pipa IPAL dilokasi perumahan warga.

"Kami DPRD Batam Komisi I sudah melakukan mediasi dengan pihak PT Hansol, terkait banjir dilokasi perumahan warga. Namun PT Hansol sampai saat ini tidak menyelesaikan masalah itu dengan warga. Saat kita ngomong ke mereka (PT Hansol), dibilangnya iya, namun nyatanya cuek saja," kata politisi dari partai Nasdem ini.

Lanjut Lik Khai, proyek pemasangan pipa IPAL adalah proyek pemerintah, walau pun yang katanya masih pinjam, ia mendukung, asalkan tidak meresahkan masyarakat. Proyek itu dikeluhkan masyarakat, dikarenakan lokasi mereka berdampak banjir.

"Jadi jelas, sesuai gambar atau fhoto yang ditunjukkan warga Citra Indah, rumah warga sudah roboh akibat dampak proyek IPAL it menimbulkan banjir. Dan itu udah saya sampaikan juga sama Iyus (Pimpro)," tuturnya.

Bahkan, kata Lik Khai, banjirnya sampai meluap hingga kejalan. Bahkan satu komplek mengalami kebanjiran akibat dampak dari proyek IPAL itu. "Pengerjaan proyek itu tidak profesional, makanya menimbulkan dampak banjir, dan merugikan warga terdampak," jelasnya.

Proyek pemasangan pipa IPAl tersebut, ungkapnya, pihaknya sangat kecewa dengan sikap PT Hansol. Sebab pihak PT Hansol dinilai bekerja tidak profesional mengatasi permasalahan tersebut.

“Jadi itu perlu diperhatikan, apakah itu wajar dan yang lebih aneh anggaran itu dari Korea dan katanya pinjaman Indonesia. Kontraktornya dan konsultannya semua dari Korea, jadi artinya kita pinjam uang semester proyeknya belum ada apa-apanya, seakan-akan mereka itu sudah mencari keuntungan dulu. Jadi ini kan aneh sekali,” ucapnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), seluruh anggota DPRD Batam Komisi I yang hadir menyampaikan, untuk sementara proyek pengerjaan pipa IPAL diberhentikan, karena sudah meresahkan warga.

"Sementara proyek itu diberhentikan dulu. Kami minta jangan dilanjutkan sebelum ada penyelesaian dengan warga. Dan pengerjaan proyek tersebut harus diperbaikai lagi, pipa IPAL tidak boleh di dalam Drainase," kata pimpinan RDP, Harmidi Umar.

Alfred

Penandatanganan Berita Acara Rakor.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang stunting atau gizi buruk pada anak 2020. Rakor di Ruang Rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, dilakukan Wakil Bupati secara video conference kepada para peserta yakni, Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Natuna.

Dalam Sambutannya, Ngesti Yuni Suprapti memberikan pengertian kepada segenap peserta rembuk, bahwa Stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami masalah kurang gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

Sejauh ini katanya, Kabupaten Natuna termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota yang mengalami masalah stunting, yakni pada tahun 2018 sebesar 20.05 persen, Tahun 2019, 17.08 persen dan tahun 2020, 13,51 persen.

Sedangkan saat ini yang menjadi salah satu fokus pemerintah adalah pencegahan masalah stunting, agar anak-anak Indonesia pada umumnya dan anak-anak Natuna khususnya dapat tumbuh sebagaimana mestinya, baik secara fisik, emosional dan sosial. Untuk dipersiapkan menjadi generasi yang memiliki kemampuan serta daya saing bagi menjawab tantangan zaman.

Untuk itu diharapkan, melalui kegiatan ini semua pihak dapat menyatukan persepsi dan komitmen serta mampu melakukan perencanaan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta transportasi dan komunikasi dalam pencegahan dan penurunan masalah stunting di Kabupaten Natuna.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Urai Damahnita melaporkan bahwa berdasarkan Data Dinas Kesehatan pada Tahun 2019 dari 76 Desa/ Kelurahan yang ada, terdapat 32 Desa/Kelurahan berada di atas batasan WHO 2010, yaitu 20 persen. Dengan kata lain prevalensi Balita stunting cukup tinggi.

Untuk itu Kementerian Kesehatan saat ini menetapkan program dalam upaya perbaikan gizi secara menyeluruh dan terpadu. Di antaranya pemantauan pertumbuhan dan perekonomian, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi masyarakat, imunisasi, pengendalian penyakit malaria, HIV/ AIDS, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Persalinan, Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga, Nusantara Sehat ( tenaga gizi dan tenaga promosi kesehatan serta tenaga kesehatan lingkungan).

Red

Kapal Kayu KM Wahyu Diamankan DJBC Kepri.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Terkait penangkapan kapal kayu milik pengusaha Batam. Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto mengungkapkan kronologi penindakan KM Wahyu oleh Satgas Gabungan Operasi Jaring Sriwijaya 2020 pada Minggu (31/5/2020) lalu.

Agus Yulianto menjelaskan Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Tipe B Batam sedang melakukan patroli terkoordinasi dalam Operasi Jaring Sriwijaya pada Minggu 31 Mei 2020.

“Satgas Patroli Laut BC yang saat itu sedang berada di Perairan Nongsa, Batam. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam upaya mengamankan wilayah perairan Indonesia,” ujar Agus, Rabu (3/6-2020).

Kata Agus, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat kapal kayu yang tidak mengaktifkan instrument AIS yang diduga memuat barang dari perairan Singapura yang mengarah ke Perairan Nongsa.

“Setelah dilakukan pemantauan, kapal telah memasuki perairan Indonesia pada pukul 13.51 WIB. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satgas Patroli Laut BC mendekati kapal tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:

Kapal Pengusaha Ditangkap BC Karimun, Haji Permata: Saya Akan Ambil Langkah Hukum

Dikatakan, sekitar pukul 14.15 WIB, Satgas Patroli Laut BC melihat sebuah kapal kayu dengan ciri-ciri yang mirip dengan informasi yang didapat, kemudian Satgas Patroli Laut BC segera melakukan pengejaran atas kapal kayu tersebut.

“Setelah mendekati kapal tersebut, Satgas Patroli Laut BC memberikan isyarat lisan untuk berhenti, akan tetapi pada saat berusaha mendekat untuk melakukan pemeriksaan awal, akan tetapi kapal tersebut tidak berhenti dan melakukan manuver untuk melarikan diri,” terangnya.

Selanjutnya, Satgas Patroli Laut BC memberikan perintah untuk berhenti tetapi tidak dihiraukan oleh kapal tersebut, sehingga Satgas Patroli Laut BC melepaskan tembakan peringatan sebagai isyarat agar dilakukan tembakan peringatan terhadap Kapal tersebut sebagai isyarat agar kapal tersebut berhenti.

Sekitar Pukul 15.00 WIB Satgas Patroli Laut BC berhasil sandar pada kapal yang kemudian diketahui adalah KM. Wahyu dengan total ABK 9 orang yang mengangkut muatan berupa BKC HT.

“Sehubungan dengan pengejaran yang telah dilakukan oleh Satgas Patroli BC, KM. Wahyu yang diduga memuat Barang Kena Cukai (BKC HT) Ilegal asal Singapura dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan penelitian lebih lanjut,” terangnya.

Agus menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh Satgas Patroli Laut BC tersebut dilaksanakan sebagai upaya DJBC untuk melindungi masyarakat dari barang ilegal yang berbahaya.

“Melindungi industri dalam negeri dan penerimaan negara yang sangat kita butuhkan dalam masa penanganan pandemi COVID-19 saat ini,” pungkasnya.


Alfred

Infografis Haji. (Sumber: Kemenag).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:
1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. “Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Sumber: Humas Kemenag/EN

RDP Komisi I DPRD Kota Batam, Warga Perumahan, PT Hansol, Lurah, Camat Batam Kota dan Dinas Bina Marga Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi I DPRD Kota Batam minta proyek pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) anggaran 600 miliar, yang dikerjakan oleh PT Hansol di areal perumahan Mitra Raya dan Citra Indah, Citra Indah dan Sukajadi, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota 'dihentikan'.

Hal itu disampaikan seluruh anggota Komisi I, yang dipimpin oleh Harmidi Umar Husen (Fraksi Gerindra), Lik Khai (Fraksi Nasdem), Muhammad Fadhli (Fraksi PKB) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (3/6-2020).

DPRD batam Komisi I, Harmidi Umar Husen mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat ke Dewan, akibat pekerjaan proyek IPAL tersebut. Warga sekitar terdampak banjir ketika air hujan deras. Selain itu, jalan pemukiman warga pun mengalami rusak berat, dan tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh PT Hansol.

"Proyek sudah berjalan 3 tahun. Sampai saat ini pihak PT Hansol tidak ada melakukan perbaikan jalan. Bahkan warga juga terdampak banjir akibat proyek itu asal-asalan," ujar Harmidi.

Dikatakan Harmidi, pipa proyek yang dikerjakan PT Hansol itu, berada di dalam drainase. Sehingga saluran air tersumbat ketika hujan datang, dan mengakibatkan banjir sampai kerumah warga.

"Pipa IPAL itu berada didalam parit dan didekat rumah warga. Bahkan ada lagi pipa nya yang diatas gorong-gorong. Makanya warga yang tinggal diperumahan itu terdampak," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, saat pengerjaan proyek IPAL yang dikerjakan PT Hansol, PT Hansol tidak pernah mensosialisasikan hal ini kepada warga setempat. Bahkan pemberitahuan ke Kelurahan dan Kecamatan pun tidak ada.

"PT Hansol tidak pernah sosialisasikan bahwa adanya pekerjaan proyek pipa IPAL," kata warga, Lurah dan Camat.


Alfred

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Wali Kota Batam Muhammad Rudi menerapkan tatanan hidup normal baru (New Normal). Ditekankan, ada tiga hal yang perlu diterapkan di tengah masyarakat.

Pertama: wajib memakai masker hal ini didasari aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga perlu disampaikan agar warga tetap mamatuhi ini.

Kedua: jaga jarak termasuk di rumah ibadah. Hari ini saya kumpulkan semua ulama dan imam masjid terkait ini. Bahkan, untuk tempat ibadah ini, pihaknya akan membuka dalam waktu dekat ini. Sementara pusat keramaian lain seperti pelabuhan, mal dan sebagainya dibuka pada tanggal 15 Juni 2020.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Ides Madri menanggapi rencana tersebut dan dijelaskan juga dengan kebijakan Pemko Batam yang akan terapkan new normal ini juga harus melihat kondisi saat ini makin hari terus bertambahnya kasus positif Covid-19.

“Kalau sudah diberlakukan new normal ini, otomatis akan berdampak pada kehidupan baru. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah sudah siap dengan kebijkan tersebut.?,” jelas Ides, Rabu (3/6-2020).

Ides menegaskan jika ini tidak memungkinkan untuk new normal nggak usah dipaksakan dulu, langkah kita bagaimana supaya penyebaran dari Virus Corona ini jangan sampai meluas. “Kita fokuskan untuk kesembuhan pasien yang sudah positif dulu,”tegasnya.

Menuju new normal ini tentu istilahnya semua kegiatan kembali seperti biasa namun tetap menerapkan aturan protokol kesehatan.

“Namun kebijakan ini menurutnya tidak akan efektif untuk memutus mata rantai dari Virus Corona atau Covid-19,”jelas Ides.


(BB/MK)

Mobil Angkutan Darat. (Fhoto: Ilustrasi).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut total pekerja yang dirumahkan di sektor angkutan darat hingga April 2020 mencapai 1,5 juta orang. Ini terjadi karena jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum darat turun drastis mencapai 90 persen di tengah pandemi virus corona.

"Kami harap new normal lebih banyak bus yang beroperasi, karena jumlah anggota kami yang dirumahkan pada April 2020 sudah 1,5 juta," ucap Ketua DPP Organda Adrian Djokosoetono, Selasa (2/6).

Adrian menyatakan pemerintah perlu memberikan kebijakan lebih untuk menolong pelaku usaha di sektor angkutan darat. Masalahnya, jumlah maksimal penumpang untuk satu angkutan hanya boleh 50 persen dari total kapasitas di tengah pandemi virus corona.

Hal itu akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sementara, manajemen tetap harus membayar biaya operasional.

"Ada pembatasan dan harga tiket naik pun tidak bantu pemulihan lebih cepat. Butuh kebijakan lain," terang Adrian.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi nasabah yang terdampak penyebaran virus corona juga belum dirasakan oleh pelaku usaha di sektor angkutan darat. Dengan demikian, masih ada beban yang ditanggung pengusaha.

"Aturan (restrukturisasi) juga belum terealisasi untuk anggota kami, sehingga masih restrukturisasi masih banyak yang belum terjadi," tegas dia.

Aturan restrukturisasi ini tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Fasilitas ini berlaku bagi seluruh elemen masyarakat, dari pengusaha hingga masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki kredit di perbankan dan terdampak virus corona.


Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sentimen global merupakan kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) menjadi sentimen yang kurang baik bagi nilai tukar dolar AS. Bagaimana tidak, aksi yang tengah menjadi sorotan dunia ini mampu membuat mata uang Paman Sam memerah di hadapan hampir semua mata uang.

Hingga siang ini, dolar AS masih saja digempur oleh sebagian besar mata uang, seperti poundsterling, dolar Kanada, yuan, dolar Singapura, baht, dan rupiah.

Berbanding terbalik dengan dolar AS, rupiah berbalik naik makmur dengan menjadi mata uang terbaik regional maupun global.

Dengan apresiasi lebih dari 1%, rupiah mengeluarkan dolar AS dari level Rp14.400, di mana beberapa saat lalu rupiah naik hingga level terdalam di angka Rp14.403 per dolar AS. Hingga pukul 14.05 WIB, rupiah terapresiasi 1,02% ke level Rp14.435 per dolar AS.

Tiga mata uang global lainnya juga tak luput dari tekanan rupiah, yaitu dolar Australia (1,06%), euro (1,14%), dan poundsterling (0,64%). Pasukan Asia juga takluk seluruhnya untuk rupiah, termasuk menang (1,42%), yen (1,23%), dolar Taiwan (1,11%), dolar Hong Kong (1,06%), dolar Singapura (0,99) %), yuan (0,93%), baht (0,80%), dan ringgit (0,62%).


Sumber: Wartaekonomi.co.id

Kapal Pengusaha Batam Ditangkap BC Karimun.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Penegahan kapal cargo milik pengusaha Batam oleh Patroli DJBC Kepri, menuai protees keras dari sang pemilik.

Diketahui, Senin (1/6) sore kemarin, patroli Bea Cukai Kanwil Kepri menangkap kapal milik Haji Permata diperairan Malaysia.

"Kapal itu di tangkap oleh patroli BC Karimun di perairan Malayasia dan saya akan lakukan langkah hukum kepada institusi bea cukai Karimun," tegas pria asal sulawesi itu, Selasa (2/6) siang.

Kejadian penangkapan itu sambung permata, dilakukan Bea Cukai Karimun sekitar pukul 4 sore waktu negara Malaysia.

Menurutnya, penangkapan itu telah melanggar Standard Operasional Prosedur (SOP) karena penangkapan itu bukan perairan wilayah hukum Indonesia melainkan wilayah hukum Malaysia.

"Pada saat ditegah oleh Bea cukai Karimun kapalnya berada di titik koordinat 01°16.660 N 104°11.020 E yakni sekitar 3 Mill dari bibir pantai Malaysia petronas," terang permata kepada awak media ini.

Akibat penangkapan kapal kayu itu hj permata  mengaku sangat merugi atas tindakan bea cukai Karimun yang telah membawa kapal yang bukan wewenangnya.

Lanjut Permata, Kapalnya sudah ditangkap dan diperiksa oleh pihak BC Karimun, namun tidak ditemukan ada barang dari Indonesia tapi kapal tetap dibawa ke kantor Bea Cukai yang berada di karimun itu sangat merugikan dirinya.

"Saya akan tuntut kerugian saya" jelasnya.

Pria asal Bugis itu kembali menjelaskan kepada para awak media, dirinya hanyalah sebagai transportasi saja dan pemilik barang adalah milik orang Malaysia. Dan sampai sekarang, kata Permata, belum tahu kapalnya di bawah kekantor dengan alasan pemeriksaan.

"Dokumen kapal saya lengkap semua, kenapa harus ditahan sama Bea Cukai. Apa dasarnya BC Karimun menahan kapalnya?," kata Haji Permata.

Lanjutnya, kerugian yang dialaminya bukan kali ini saja, sebelumnya haji permata mengalami kerugian dengan meninggalnya 2 ABK beberapa bulan lalu, pada saat itu kapal miliknya ditabrak kapal patroli beacukai Karimun.

Ketika ditanya kapan pengusaha Batam itu akan menempuh jalur hukum pihaknya hanya menjawab akan mengatur waktunya dengan kuasa hukumnya, yang pasti kata Permata akan tempuh jalur hukum.

"Kalau kita salahsilahkan disikat tapi kita tidak salah ngapain harus ditangkap," jelasnya.

Sementara itu Kanwil Bea cukai Karimun, Agus Yulianto ketika dikonfirmasi terkait adanya kapal yang ditegah oleh Bea Cukai Karimun pihaknya menjawab dirinya belum mendapatkan laporan.

"Belum ada laporan penangkapan, hanya ada beberapa pemeriksaan," jawabnya singkat.

Raden

Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media, di Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/6). (Foto: Humas Kemenag).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media, di Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/6). Tautan:

Sesuai amanat Undang-undang, Menag menyampaikan bahwa selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.

Pada kesempatan itu, Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

”Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan,” ujarnya.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

Dampak Pembatalan

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal dan Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakn posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Sumber: Setkab/ Humas Menag

Bupati KKA, Abdul Haris, SH (pake masker oranye)  Fhoto Bersama Tim Pemaketan Sembako.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Terkait bantuan paket sembako yang diterima pemerintah Kabupaten  Kepulauan Anambas (KKA) dari Pemprov Kepri. Bupati KKA, Abdul Haris,SH meninjau langsung ketempat pemaketannya.

Bupati Abdul Haris mengatakan, saat ini tim penyedia masih bekerja memaketkan sembako dan dipantau langsung oleh, Dinas Inspektorat Anambas di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS). Jika selesai akan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Alhamdulillah, bantuan paket sembako dari Pemprov Kepri sudah tiba di Anambas, kita akan segera salurkan sebanyak 6.818 paket sembako ke masyarakat yang mengalami dampak Covid-19," ujar Bupati kepada awak media, Minggu (31/5/2020).

Lebih lanjut Bupati mengatakan,
berdasarkan data penerima bantuan paket sembako yang sudah disalurkan maupun segera disalurkan sekitar 11.263 Kartu Keluarga (KK). Jika dikalikan 4 orang dalam satu KK maka dipastikan secara keseluruhan penduduk merasakan paket sembako tersebut.

“Coba kita hitung 11.263 kali 4 orang per KK maka hasilnya sekitar 45 ribu jiwa. Sedangkan penduduk Anambas sekitar 47 ribu jiwa,” ucap dia.

Dirinya juga menyebutkan, Pemda telah mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak terdata dapat segera melaporkan ke posko. Hasil dari laporan dari posko yang didirikan beberapa waktu yang lalu sekitar 2 ribu KK membuat laporan dan telah di verifikasi oleh tim.

“Kita akan segera prioritaskan kepada 2 ribu jiwa yang belum pernah mendapatkan paket sembako sebelumnya,”ujarnya.

Haris mengakui, bahwa dalam menyalurkan bantuan paket sembako tidak bisa memuaskan hasrat masyarakat dan perlu di ketahui pula Pemda terus berupaya melakukan yang terbaik. Nilai paket sembako yang disalurkan dari Pemprov Kepri kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sejumlah Rp 300 ribu/paket.

“Satu paket terdiri dari sembilan bahan makanan seperti, beras, gula, sarden, mie instan, minyak goreng, teh celup, kopi bubuk, sirup dan susu. Jika nanti ada item makanan mengalami kekurangan, segera laporkan kepada tim terdekat,” pungkasnya.

(Arthur)

Seskab saat mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila dengan khidmat dari Kediaman, di Provinsi DKI Jakarta. (Fhoto: Humas Seskab).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengikuti acara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin, 1 Juni 2020 dengan khidmat, dari kediaman, di Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan peringatan hari lahir Pancasila kali ini mengangkat tema, “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju,” menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi kondisi itulah, acara peringatan hari lahir Pancasila tahun ini digelar melalui telekonferensi serta turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut Proklamator Republik Indonesia (RI) berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Untuk itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Dasar pertimbangan dalam Keppres tersebut, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan penetapan Keppres tersebut, sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.


Sumber: Setkab