Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Korban Tewas Penikaman.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: HN pemilik salah satu stan di area kuliner Tiban MC Dermott tewas bersimbah darah akibat sabetan pisau pelaku, dibagian lehernya korban, Kamis (2/4/2020) sekira pukul 21.00 Wib.

Selain itu, IN salah satu pria pengunjung Stan milik HN juga menjadi korban penikaman oleh pelaku yang sama.

"IN mengalami luka tusukan pisau dibagikan dadanya hingga kritis. yang kini ia menjalani perawatan intensif di RSBP Sekupang, Batam," ungkap Fian salah satu warga kepada awak media.

Kejadian berdarah itu dipicu dari sejumlah pria yang sedang bertengkar di Stan sebelah yang diduga pengaruh minuman alkohol.

"Mendengar keributan itu, IN mendatangi warung sebelah dan menegur untuk tidak membuat keributan di area kuliner itu. Usai itu IN kembali ke Stan HN," jelasnya.

Merasa tidak terima dengan teguran IN, tak lama kemudian pelaku mendatangi Stan milik HN untuk mencari keberadaan IN.

"Saat itu pelaku mendatangi Stan milik HN, melihat IN sedang duduk, lalu pelaku spontan langsung menikam IN tepat di bagian dadanya hingga tersungkur jatuh," kata Fian.

Melihat itu, HN langsung melerai dan membawa IN, namun pelaku membabi buta langsung menyabet leher HN menggunakan pisau yang sama hingga tewas ditempat akibat kehabisan darah.

"Saat itu juga, para pengunjung Stan HN geram dan langsung mengejar pelaku yang sempat kabur. Saat pelaku ditemukan di belakang showroom Honda Tiban, massa langsung mengeroyok pelaku," ucap Fian.

"Anehnya, saat dikeroyok pelaku tidak mengalami luka sedikitpun ditubuhnya. Bahkan dibacok maupun ditombak pun tak mempan. Artinya pelaku ini tahan bacok dan Alhamdulillah gak butuh berapa lama pelaku sudah diamankan pihak Polsek Sekupang," pungkasnya.

Hingga berita ini diunggah, pihak kepolisian belum dapat dikonfirmasi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

(Red/Tamp)

Kades Gnting Pulur, Bambang Asmara.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur kepada warganya untuk mencegah penyebaran si Covid-19, dengan cara memfasilitasi tempat mencuci tangan dengan sabun Anti Septik di lingkungan desanya.

"Ada sejumlah 36 titik tempat pencuci tangan, secara sederhana disediakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur. Pembersih tangan disediakan di beberapa tempat diantaranya, pada tempat fasilitas umum, perkantoran, dan juga di setiap gang perumahan warga," kata Bambang Asmara, Kades Genting Pulur kepada awak media diruang kerjanya, Kamis (2/3/20).

Tempat pencuci tangan tersebut, Lanjut Kades, untuk membiasakan masyarakat menjalani pola hidup sehat, serta juga berguna mencegah penyebaran COVID-19, dan saat ini wadah itu menjadi fasilitas yang rutin dipergunakan masyarakat Desa Genting Pulur.

“Dari semua cara itu, kami dari pihak Pemdes Genting Pulur, memfasilitasi masyarakat kita dengan mengadakan tempat-tempat pencuci tangan sederhana, agar masyarakat terbiasa menjalani pola hidup sehat, karna dengan demikian kita dapat terhindar dari penyebaran Virus Corona,” ungkap Bambang.

Tempat Cuci Tangan Yang Disiapkan Pemdes.

Bambang juga berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga fasilitas yang telah disediakan Pemdes Genting Pulur dengan baik, Fasilitas tempat pencuci tangan tersebut dianggarkan oleh Pemdes Genting Pulur dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga berharap agar kiranya masyarakat bisa menimbulkan kesadaran diri untuk menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran COVID-19.

“Marilah kita menjaga fasilitas tersebut dengan baik, dan saya juga berharap dengan pengadaan fasilitas tempat pencuci tangan ini, agar masyarakat Desa Genting Pulur bisa menimbulkan kesadaran diri sendiri, dalam menjalani pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, " himbau Kades Genting Pulur.

Ditempat terpisah, ditemui awak media, salah seorang dilokasi salah satu titik tempat pencuci tangan, Sandi Saputra warga Desa Genting Pulur yang bertugas di Puskesmas Jemaja Timur menanggapi dengan baik terobosan yang dilakukan oleh Pemdes Genting Pulur tersebut.

“Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Pemdes Genting Pulur yang telah memfasilitasi tempat pencuci tangan bagi masyarakat. Saya merasa, dengan adanya fasilitas ini dapat membantu warga untuk menjalani pola hidup sehat, dan ini adalah salah satu bukti nyata, bahwa Pemdes Genting Pulur ada di tengah-tengah masyarakatnya, untuk mengambil langkah-langkah dalam meminimalisir penyebaran Virus Corona yang sedang melanda saat ini,” kata Sandi.

(Art/Slmt)

Rapat Tertutup DPRD dan Pemkab Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pademi Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bergerak cepat, dalam mengantisipasi wabah virus corona yang telah menyebar di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA bersama Pemerintah Daerah (Pemda) KKA melakukan Rapat Kerja (Raker) tertutup terkait tentang, percepatan penanganan pencegahan penyebaran wabah, Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di KKA, Kamis,(2/4/20)

Hal itu, Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil Umri yang memimpin langsung Raker tersebut mengatakan, raker tertutup bersama Pemda dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (TGTP C-19) KKA adalah membahas tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah KKA.

Salah satunya adalah, pihak DPRD mendorong agar Pemda KKA menyurati pihak maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan di Anambas. Serta menyurati pihak-pihak pelaku usaha pelayanan khususnya kapal penumpang yang akan melayani rute ke Anambas.

“Kita mengambil langkah tersebut terkait keluar masuknya orang dari luar daerah ke Anambas melalui jalur laut dan udara agar menunda atau mengurangi jadwal transportasi ke wilayah kita, guna untuk mengurangi lajunya gerak keluar-masuknya orang dari dan ke Anambas” ujarnya.

Selanjutnya DPRD, sebut Syamsil Umri, menghimbau dan meminta kepada pihak Pelni dan maskapai penerbangan melalui surat yang sudah disepakati bersama antara Pemda bersama DPRD Anambas dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di KKA. Agar pelaku usaha yaitu maskapai dan pelayaran agar koperatif serta bekerjasama untuk menyetujui apa yang menjadi harapan pemerintah.

“Untuk itu, kapal barang (Kargo) atau kapal pengangkut logistik kita wajibkan tetap berjalan, kalau untuk penerbangan khususnya yang ada di Bandara Letung yang seminggunya 4 kali penerbangan, kita batasi agar menjadi 1 kali penerbangan dalam satu minggu. Begitu juga dengan Bandara Matak yang awalnya setiap hari penerbangan juga akan kita batasi menjadi 1 kali dalam satu minggu. Untuk kapal Pelni dan kapal Ferry (Kapal Cepat) kita harapkan agar di tunda sementara waktu pelayarannya ke Anambas,” kata Syamsil.

Sementara itu Sahtiar Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga penanggung jawab TGTP, C-19 KKA membenarkan adanya raker tertutup di kantor DPRD Anambas bersama Pemda.

“Kami melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan Tim Gugus Tugas dari pertama di bentuk sampai sekarang. Dan pembahasan keinginan untuk menunda sementara transportasi laut buat orang. Serta mengurangi jam terbang transportasi udara, dan selanjutnya akan segera untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Sekda.

"Dan kami juga lagi mau berkoordinasi untuk menyampaikan surat kepada pihak maskapai dan pihak pelayaran yang melayani rute ke Anambas. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Sahtiar kembali.

Raker tersebut dihadiri oleh, Bupati KKA, Abdul Haris, SH, wakil Ketua II DPRD-KKA, Firdiansyah, Anggota Komisi I. II. III DPRD-KKA serta Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 KKA.



Arthur

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan). (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman salah menyampaikan kebijakan pemerintah terkait mudik di tengah wabah virus corona. Pemerintah bukan tidak melarang mudik.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan pemerintah berusaha keras mengajak masyarakat tak mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona. Sebab pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah.

"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," ujar Pratikno dalam pernyataan persnya, Kamis (2/4/2020).

Pratikno menuturkan ajakan pemerintah untuk tidak mudik sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

"Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Fadjroel Rachman dalan keterangan tertulisnya mengatakan pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Namun pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari saat tiba di wilayahnya masing-masing.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," tulis Fadjroel.

Fadjroel menyebut kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," kata Fadjroel.

Jokowi kata Fadjroel juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat. Ia pun mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang.

Sumber: Suara.com

Penyemprotan Desinfektan Oleh Anggota DPRD Kota Batam, (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ditengah penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Negara Indonesia, khususnya di Kota Batam. Sejumlah peralatan kesehatan "Langka" dan harga pun semakin melambung tinggi.

Menyikapi situasi tersebut, dikutip dari elitnews.com, anggota DPRD Kota Batam, Lik Khai sangat kecewa dan kesal terhadap pelaku usaha yang mengambil kesempatan dalam situasi darurat.

"Harga masker biasanya seribu rupiah hingga dua ribu rupiah sekarang sudah diangkat lima ribu hingga tujuh ribu per lembar. Itupun sulit kali ditemukan," keluh sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Batam.

Lik Khai mengatakan cairan sanitizer, cairan disinfektan alat semprot, termometer juga ikut langka di pasaran. "Kalau ada di pasaran pasti harganya mahal," terang Lik Khai kepada elitnews.com saat ditemui di daerah Baloi.

Lik Khai mengingatkan kepada para pengusaha supaya tidak mencari keuntungan dalam situasi darurat bencana penyebaran Covid 19. " Tolong jangan coba-coba menimbun semua peralatan kesehatan saat kondisi darurat demi keuntungan pribadi ataupun perusahaan," himbau politisi Partai Nasdem itu.

Masih menurut keterangan Lik Khai bahwa dirinya sebagai anggota DPRD Kota Batam ingin membantu masyarakat melawan gempuran Covid 19 tetapi karena peralatan kesehatan langka maka sangat kewalahan sendiri.

Lik Khai juga mengharapkan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mengawasi para pelaku usaha yang menimbun peralatan kesehatan demi mencari keuntungan.

"Polisi tolong tangkap dan pidanakan mereka pelaku usaha yang mencoba menimbun peralatan kesehatan," ujar Lik Khai.

Lik Khai menyerukan kepada masyarakat kota Batam untuk tetap tenang di rumah dan jangan panik dengan merebaknya Covid 19.

"Dengan berdiam diri di rumah maka kita sudah membantu memutuskan mata rantai peredaran virus Corona," tutup Lik Khai.

(***)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, (Fhoto: MCB).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Kamis (2/4).

Dikutip dari situs Media Center Batam,rapat dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi video conference. Rudi mengikuti rapat ini dari kantor terbukanya, di balkon lantai II Kantor Wali Kota Batam di Batam Centre. Rapat tersebut juga diikuti oleh Menteri Luar Negeri, Pamglima TNI, Dirjen Imigrasi dan beberapa pejabat pusat lain.

Pembahasan utama rapat ini adalah terkait pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Rudi menjelaskan kondisi Batam di masa wabah corona virus disease (Covid-19) melanda Indonesia.

Menurutnya beberapa hari terakhir sudah ribuan PMI dari Malaysia yang dipulangkan melalui Kepulauan Riau termasuk Batam.

“Kalau semua yang masuk dari pelabuhan harus dikarantina, daerah tak punya biaya Pak Menteri. Maka kita lakukan pendataan dan pemeriksaan suhu tubuh masing-masing,” tutur Rudi.

Apabila PMI yang masuk ini suhu badannya di bawah 37,5 derajat celcius, maka diperkenankan untuk keluar pelabuhan. Tapi jika melebihi angka tersebut, yang bersangkutan harus terlebih dahulu diperiksa secara khusus oleh tim medis.

Ia menjelaskan, pendapatan asli daerah Kota Batam bertumpu pada sektor pariwisata diantaranya pajak hotel dan restoran. Dan sebulan terakhir akibat lesunya sektor ini, banyak hotel yang terdampak. Artinya pemasukan Kota Batam juga sangat terpengaruh.

“Pemulangan ini jadi permasalahan besar bagi kami. Kami mohon bantuan Pak Menteri agar TKI segera diselesaikan. Apa petunjuk pusat, kami laksanakan,” ujarnya.

Ia juga melaporkan bahwa masuknya PMI ke Batam ini tak hanya melalui jalur resmi. Sudah dua kali pihak kepolisian mengamankan kapal yang membawa warga negara Indonesia dari negara tetangga secara ilegal.

“Ada juga beberapa speed ditangkap kepolisian. Kami kembalikan ke kampungnya. Kalau ditahan di sini jadi biaya lagi. Kita carikan tiket paling murah supaya bisa kembali ke kampungnya. Maka kami mohon bantuan operasional supaya yang kembali betul-betul bersih dari Covid-19,” kata Rudi.

“Sekali lagi kita imbau, warga yang tidak ada keperluan keluarga rumah, janganlah keluar. Tetap di rumah saja, Demi kebaikan bersama. Tugas kita adalah memutus mata rantai penularan virus corona ini,” pungkas Rudi.

(***)

Ilustrasi, (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Diselah persiapan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimana status PSBB sudah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Negara Indonesia.

Pemerintah Kota Batam memberlakukan status serupa yaitu PSBB di wilayah Kota Batam. Warga akan melakukan karantina mandiri di rumah selama waktu yang ditetapkan atau dibutuhkan. Karena itu, pemerintah Kota Batam melakukan pendataan warga lewat RT/RW, umtuk mendapatkan
bahan kebutuhan pokok yang sedang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada warga seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan lainnya.

Salah seorang warga yang tinggal di Bengkong Aljabar, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong "terlihat kesal". Dimana RT/RW yang mendata warga mengatakan, warga yang didata untuk mendapatkan bantuan bahan pokok dari pemerintah adalah data warga yang sesuai dengan alamat tempat tinggal di KTP.

"Kata RT tadi, ketika kami melapor, mendaftarkan data kami. RT bilang, data warga yang disampaikan ke pemerintah Kota Batam, sesuai data warga, data pemilu tahun lalu. Padahal, saya disini tinggal sudah 7 tahun. Aneh RT nya kan!" ujarnya warga anak kos yang tak mau menyebutkan namanya.

Lanjutnya, kalaupun nanti tidak mendapatkan bantuan bahan pokok dari pemerintah. Kita jangan sampai dilarang keluar dari rumah untuk mencari sesuap nasi.

"Kami udah lama tinggal disini (Bengkong Aljabar). Tapi masih sewa rumah. dan alamat KTP kami Bengkong Indah, Kelurahan Bengkong Indah. Namun RT, jangan seperti itu, datalah warga yang tinggal di daerahnya," katanya.

"Jika PSBB ini jadi. Bahan batuan pokok ini kan bantuan pemerintah terhadap warganya, sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Batam di media beberapa hari lalu. Menghimbau warga yang tidak ada keperluan keluarga rumah, janganlah keluar. Tetap di rumah saja. Hal itu disampaikanya untuk memutus mata rantai penularan virus corona (Covid=-19)," ujarnya kembali.


Alfred

Pemulangan TKA Asal Cina.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 10 dari 39 orang tenaga kerja asing asal China diusir ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (2/4-2020).

Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Bintan, Hasfarizal Handra, di Bandara Raja Haji Fisabilillah, mengatakan, pemulangan terhadap TKA tersebut dilakukan secara bertahap karena terkendala tiket pesawat.

Pemerintah Bintan sendiri menginginkan proses pengusiran TKA ilegal yang ditemukan di PT Bintan Alumina Indonesia itu berlangsung cepat.

"Kalau bisa seluruhnya dipulangkan hari ini. Kami terus mengawasinya," katanya, yang juga Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bintan, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Hasfarizal mengemukakan Pemkab Bintan mengusir seluruh TKA asal China itu karena tidak memiliki ijin bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia. TKA itu, berdasarkan pernyataan pihak perusahaan, bekerja sebagai konsultan, yang mengarahkan penggunakan peralatan dalam proses pembangunan smelter.

Mereka tidak sempat bekerja di perusahaan itu sehingga tidak diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tìdak ada perbedaan perlakuan. Mereka baru tiba di lokasi perusahaan, kemudian heboh. Jadi mereka belum sempat bekerja, kemudian kami minta pihak perusahaan untuk mengembalikan mereka ke Jakarta. Urus ijinnya di Jakarta," ucapnya.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim medis terhadap 39 orang TKA asal China itu, Hasfarizal mengatakan mereka nonreaktif terhadap COVID-19. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan Rapid Test.

"Hasilnya nonreaktif," ujarnya.

(***)

(Fhoto: Istimewa).

KEPRIAKTUAL.COM: Kasus dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menetapkan 5 tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing Tahun Anggaran 2017, Rabu (1/4-2020).

Perkara dugaan korupsi anggaran belanja barang dan jasa di Setda Kuansing TA 2017 terdapat pada 6 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 13.300.600.000, yang bersumber dari APBD Kuansing TA 2017.

Berdasarkan press release yang digelar Kejari Kuansing, adapun kelima tersangka yang ditetapkan tersebut diantaranya Mls pada perkara tersebut selaku Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kuansing dan selaku pengguna anggaran (PA) pada 6 kegiatan tersebut.

Kemudian MS pada perkara tersebut selaku Kepala Bagian Umum Setda Kuansing dan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada 6 kegiatan tersebut.

Selanjutnya VA pada perkara tersebut selaku bendahara pengeluaran rutin di Setda Kuansing. Kemudian HH pada perkara tersebut selaku Kasubag Kepegawaian di Setda Kuansing dan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terhadap 5 kegiatan.

Terakhir Yhd pada perkara tersebut selaku Kasubag Tata Usaha di Setda Kuansing dan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terhadap 1 kegiatan.

Kajari Kuansing Hadiman, SH,MH melalui Kasi Intel KIcky Arityanto melalui keterangan tertulisnya mengatakan, penetapan lima tersangka tersebut merupakan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing Tahun Anggaran 2017.

Adapun rincian 6 anggaran kegiatan di Setda Kuansing yang diduga dikorupsi diantaranya anggaran kegiatan untuk dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan atau anggota organisasi dan masyarakat.

Kemudian anggaran penerimaan kunjungan kerja pejabat negara atau departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau luar negeri. Rapat koordinasi unsur Muspida, rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dan terakhir anggaran penyediaan makanan dan minuman (rutin).

Berdasarkan penghitungan kerugian negara dari ahli penghitung kerugian negara kelima tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.451.038.606.

Kelima tersangka diduga melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3, Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap kelima tersangka tersebut sejauh ini belum ditahan,"belum," kata Kasi Intel Kejari Kuansing, Kicky Arityanto singkat.

Dalam konferensi pers, Kajari Kuansing terlihat didampingi Kasi Intel Kicky Arityanto, Kasi Pidsus M Gempa Awaljon Putra, Kasi Pidum Samsul Sitinjak, Kasi Datun Carlo Romulo Lumban Batu, Kasi Pengelolaan BB Doni Saputra dan Kasubag BIN Jefri Hardi.

Sumber: Riauonline.co.id

Pemberitahuan Pencegahan Covid-19 Oleh Polda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 21 Personel Dit Samapta Polda Kepri dibawah Pimpinan AKBP Heryanto, SE mendatangi Pasar-pasar yang ada di Kota Batam untuk memberikan himbauan pencegahan Covid-19 dan mensosialisasikan Maklumat Kapolri, Kamis, (2/4/20).

Pasar pertama yang dikunjungi adalah di Komplek Pasar Penuin Center, dengan menggunakan Mobil Penerangan Masyarakat Satgas Dit Samapta Polda Kepri beri himbauan Kepada pedagang maupun pengunjung pasar untuk selalu menjaga jarak antar sesama/Physical Distance dan selalu membersihkan tangan, dihimbau juga kepada masyarakat untuk terapkan Disiplin kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, pada kesempatan tersebut dibagikan juga Maklumat Kapolri dalam pencegahan Covid – 19.

Selesai pelaksanaan di Komplek Pasar Penuin Center selanjutnya Satgas Dit Samapta Polda Kepri bergerak menuju Pasar Bengkong Shopping Center dan Pasar Mitra Raya, dilokasi tersebut tim juga terus memberikan himbauan kepada Masyarakat dan membagikan Maklumat Kapolri dalam rangka pencegahan Covid-19.

"Dihimbau juga kepada para pedagang dan pembeli agar membungkus makanan atau minumannya untuk dibawa pulang serta tidak di Konsumsi ditempat. Tetap dirumah merupakan langkah aman, Kini saatnya kita untuk berperan secara aktif dan ikut menentukan terkait pemutusan rantai penularan Covid-19," ujar AKBP Heryanto.


(***)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama., (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKUAL.COM: Angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 wajib pajak badan untuk masa pajak April sudah menyesuaikan tarif PPh badan yang baru dalam Perpu No.1/2020. Seperti diketahui, dalam beleid ini tarif PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan diterapkannya tarif PPh badan 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, angsuran PPh 25 untuk tahun ini akan disesuaikan.

“Untuk angsuran PPh Pasal 25 masa pajak April 2020 kan sudah berdasarkan data SPT tahunan 2019 [dan nantinya dihitung] dengan tarif baru 22%,” ujar Hestu, Kamis (2/4/2020).

Dengan demikian, tarif PPh untuk tahun pajak 2019 – yang dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat akhir April tahun ini – masih menggunakan tarif 25%. Namun, dasar penghitungan untuk PPh Pasal 25 mulai April 2020 sudah menggunakan tarif 22%.

Hestu mengatakan angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak badan untuk 2020 akan berkurang. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk membantu para wajib pajak badan yang tertekan karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19).

Sementara itu, untuk mengompensasi pembayaran yang lebih pada Januari sampai dengan Maret 2020, wajib pajak bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak berikutnya.

Namun demikian, sambung dia, yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa penurunan tarif PPh badan itu sebesar 12% (3% dari 25%), sedangkan syarat dalam KEP 537/2000 adalah penurunan PPh terutang menjadi kurang dari 75% dari basis sebelumnya.

Dalam pasal 7 ayat (1) KEP 537/2000 disebutkan permohonan pengurangan besaran PPh Pasal 25 bisa diajukan ke Kepala KPP apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh 25.

“Jadi nanti KPP akan melakukan penelitian dalam memutuskan permohonan tersebut,” imbuh Hestu.

Seperti diberitakan sebelumnya, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif PPh badan akan menjadi 20% pada 2022. Penurunan ini lebih cepat setahun dari rencana awal dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Simak infografis ‘RUU Omnibus Law Perpajakan (1): Pengurangan Tarif PPh Badan’.

Untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh badan.

Penurunan tarif PPh badan ini menjadi salah satu dari 4 kebijakan di bidang perpajakan dalam Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Simak artikel ‘Ini 4 Kebijakan Perpajakan dalam Perppu 1/2020’.

Baca Juga: Dianggap Tidak Bermoral, Klub Sepak Bola Diancam Pajak Ekstra
Sejumlah kebijakan pajak dalam Perppu ini terlihat menitikberatkan pada fungsi regulerend daripada budgeter. Tidak mengherankan jika pendapatan negara pada tahun ini diproyeksi turun hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Simak artikel ‘Sri Mulyani: Pendapatan Negara Tahun Ini Diproyeksi Turun 10%’ dan Simak Perspektif ‘Pajak Hadir Lawan Dampak Korona’.

Dalam analisis DDTC Fiscal Research sebelumnya, respons dari sisi kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sejalan dengan arah global. Pasalnya, ada 112 yurisdiksi telah (atau berencana) menggunakan instrumen pajak. Simak artikel ‘Ternyata, Respons Pajak Indonesia Hadapi COVID-19 Sesuai Tren Global’.

Sumber: DDTCNews

BPJS Kesehatan akan mengembalikan kelebihan bayar iuran setelah kenaikan iuran peserta dibatalkan. (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: BPJS Kesehatan akan mengembalikan kelebihan pembayaran iuran peserta mandiri setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebelumnya, MA mengabulkan judicial review atas Perpres 75/2020 pada awal Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

"(Skema pengembalian kelebihan iuran) Bisa menjadi saldo untuk pembayaran iuran bulan selanjutnya," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).

Sebagai pengingat, per 1 Januari 2020, iuran kelas mandiri BPJS Kesehatan naik dua kali lipat. Rinciannya, iuran peserta kelas mandiri I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan. Kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulan. Lalu, kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

Rencananya, jumlah iuran yang akan dibayar peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan ke depan akan dipotong sesuai dengan total kelebihan iuran yang dimiliki masing-masing peserta.

Misalnya, peserta mandiri kelas II yang telah membayar Rp330 ribu selama Januari-Maret memiliki kelebihan bayar Rp177 ribu. Saldo lebih bayar itu bisa digunakan untuk membayar tagihan pada bulan selanjutnya sebesar Rp51 ribu per bulan.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com melalui salah satu aplikasi mobile banking, tarif iuran peserta mandiri saat ini belum kembali seperti tahun lalu. Nominal untuk peserta mandiri kelas II masih dikenakan sebesar Rp110 ribu per peserta.

Iqbal menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, ada beberapa tahapan regulasi yang harus dilakukan sebelum mengubah kebijakan saat ini.

"Kami akan melaksanakan landasan hukum yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat tentu tetap mendapatkan apa yang menjadi haknya," terang Iqbal.

Sebelumnya, Staf Khusus Bidang Hukum Presiden Jokowi Dini Purwono mengatakan iuran BPJS Kesehatan lama berlaku kembali setelah MA membatalkan aturan kenaikan iuran yang diteken Jokowi tahun lalu. Menurutnya, hal itu berlaku secara otomatis.

Sumber: CNN Indonesia

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sejumlah bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memberlakukan bebas biaya administrasi pengisian saldo (top up) uang elektronik Gopay, dompet digital milik Gojek Indonesia. Bebas biaya isi ulang saldo diberlakukan di tengah penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.

Manajemen Gojek Indonesia mengatakan kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong masyarakat untuk lebih memilih transaksi pembayaran nontunai di tengah penyebaran virus corona. Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintah untuk membatasi kontak fisik (physical distancing).

"Selain di rumah saja, cara lain untuk mengurangi penularan Covid-19 adalah dengan menggunakan pembayaran nontunai ketika bertransaksi," ungkap manajemen Gojek Indonesia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/4).

Gojek memaparkan bank-bank yang memberikan bebas biaya isi saldo Gopay, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, Pegadaian, dan ATM Bersama. "Cashback sebesar Rp1.000 per transaksi top up," tulis manajemen.

Selain itu, juga diberikan oleh bank-bank yang tergabung dalam jaringan ATM Prima, seperti Bank Danamon, BRI Syariah, Bank Panin, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Maybank, dan Bank Bukopin. Kemudian, Bank BJB, Bank DBS, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank UOBI, Bank Shinhan Indonesia, Bank DKI, dan BPD DIY.

"Cashback sebesar Rp2.000 per transaksi per top up," imbuhnya.

Selain bank, bebas biaya isi saldo juga bisa didapat dengan pengisian melalui rekan bisnis lain, seperti Alfamart, Lawson, Dan+Dan, Alfamidi. Cashback yang diberikan sebesar Rp2.000 per transaksi per top up.

Bebas biaya isi saldo berlaku mulai 30 Maret lalu hingga 31 Mei 2020. Pembebasan biaya isi saldo akan diberikan melalui pengembalian dana (cashback) ke akun Gopay usai proses isi saldo di bank yang berekanan dengan Gojek Indonesia.

Pengguna bisa memperoleh cashback melalui fitur mission dengan jumlah maksimal delapan kali per bank per pengguna. Cashback akan diberikan maksimal dalam dua kali 24 jam.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan bebas biaya isi saldo kepada nasabah yang melakukan transaksi di saluran transaksi nontunai perusahaan. Misalnya Mandiri Online melalui aplikasi di ponsel pintar nasabah.

"Kerja sama ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dan Gojek untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat menggerakkan roda perekonomian nasional di tengah tantangan penurunan konsumsi masyarakat akibat Covid-19," ujar Thomas.

Thomas berharap promo ini dapat mendorong konsumsi nasabah bank pelat merah itu. Menurut catatan Thomas, setidaknya ada 4,9 juta pengguna Mandiri Online.

Dari jumlah itu, frekuensi transaksi mencapai 394 juta dengan nilai transaksi mencapai Rp748 triliun pada 2019. "Dari jumlah itu, 6,8 persen diantaranya merupakan transaksi top up Gopay," katanya.

Baca juga:
Peserta IMF Kesulitan Mendapatkan Penerbangan ke Bali
Dekopi Akan Menggelar Pameran dan Ekspo Kopi Nusantara

Sumber: CNN Indonesia

Jalan Tanjung Laut Desa Tarempa Barat Rusak.

Pangkalan BBM Eceran di Tarempa.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Akibat belum adanya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) premium, dan solar masuk dari Agen Premium Minyak Solar (APMS). Sehingga terjadi kelangkaan BBM ditingkat pengeceran di Tarempa.

Kepada awak media, Selasa (31/3/2020), salah satu pengecer BBM jenis bensin, Acai mengaku, saat ini dirinya hanya memiliki stok sebanyak tiga gelen. Dan masih menunggu pasokan dari APMS, Aken.

“Stok kita sudah menipis. Saat ini lagi nunggu pasokan, yang katanya awal bulan April,” ujar Acai.

Meski begitu, Acai menyebut, jika sebenarnya masyarakat tidak menimbun, ketersediaan masih cukup.

“Sebenarnya kalau dikatakan minyak putus itu saya rasa tidak, kalau saja masyarakat tidak ada yang membeli sampai 5 botol kemudian distok di rumah. Itulah sebabnya, stok kami saat ini hanya untuk emergency ambulans saja, untuk pengendara kami batasi satu orang dua botol,” kata Acai.

Menurut Acai, sebulan sekali ia mengambil BBM melalui Aken sebagai distributor BBM di Anambas. Sekali ambil BBM ia memilih melihat kuota, jadi tidak mengambil dalam jumlah banyak, agar tidak terjadinya penimbunan BBM.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, diketahui penyebab belum adanya pasokan BBM pada APMS Aken, lantara kapal pengangkut BBM tersebut mengalami kerusakan.

“Saat ini, stok di tangki sudah habis, karena kapal belum tiba di Anambas penyebabnya salah satu kapal pengangkut sedang melakukan perbaikan,” ujar salah seorang staf penjualan APMS Aken yang tidak mau disebutkan namanya

Saat awak media mengkonfimasi ke Aken (Distributor BBM) melalui telepon Hp nya berbunyi diluar jangkauan.


Arthur