Pemerintah Kucurkan Dana Rp 3,5 T untuk Listrik Gratis Warga Miskin

Pemerintah menggelontorkan Rp3,5 triliun untuk program listrik gratis bagi warga miskin di tengah corona.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk pembebasan tarif listrik selama tiga bulan di tengah wabah virus corona. Pembebasan tarif listrik tersebut hanya berlaku bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah juga memberikan diskon 50 persen kepada 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Alokasi tambahan insentif listrik ini merupakan upaya pemerintah dalam meredam dampak virus corona di dalam negeri.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan bantuan dalam bentuk tagihan listrik untuk 450 VA yang ditanggung pemerintah dan 900 VA diskon 50 persen dalam tiga bulan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (1/4).

Ia bilang pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif ini dalam tiga bulan ke depan. Tak menutup kemungkinan, insentif tersebut akan diperpanjang jika situasi ekonomi belum membaik.

"Kami evaluasi apakah dalam waktu tersebut (tiga bulan) sudah membaik atau belum," terang Sri Mulyani.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memperkirakan kebutuhan subsidi berkisar Rp1 triliun per bulan.

"Perkiraan kami sekitar Rp3 triliun atau kira-kira Rp1 triliun per bulan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah itu. Ia berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Kendati demikian, ia belum merinci mekanisme pemberian insentif lebih jauh.

"Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo," Ucap Zulkifli.

Sebagai informasi, insentif pembebasan tarif listrik bagi rakyat miskin merupakan bagian dari tambahan alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani virus corona di Indonesia. Alokasi dana itu diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Terkait penanganan covid19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun," ujar Presiden Joko Widodo, Selasa (1/4) kemarin.

Sumber: CNN Indonesia.com