Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Kabid Lalin Dishub Kota Batam, Edward Purba.

BATAM KEPRIAKTUAL .COM: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menyediakan pembuatan 2.000 SIM gratis bagi kaum Millenial dari Anggaran APBD tahun 2020.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas (Kabid Lalin) Dishub Kota Batam, Edward Purba, saat disetujui, di Kantor Dishub Kota Batam, pada Jum'at (21/2).

"Pada dasarnya kegiatan ini benar-benar ada, kami membuat SIM gratis khusus untuk anak SMA dan pelajar dimana
Pemerintah yang menganggarkan pengeluaran tersebut, "dikutip mengutip dari RASIO.CO.

"Pembuatan SIM Millenial ini untuk meningkatkan kesadaran bagi anak sekolah SMA, SMU, SMK, Mahasiswa dan Mahasiswi," tegas Edward.

Dalam hal pembuatan SIM semua prosedur yang dilakukan di Polresta Barelang, Dirlantas tetap dijalankan, baik itu teori maupun praktiknya

Edward menambahkan, kegiatan tersebut rencananya akan terealisasi pada bulan Maret mendatang. Dari 2.000 SIM tersebut untuk SIM A 1.000 dan SIM B 1.000.

Kita berharap dengan dibuatnya SIM gratis ini dapat mendorong mereka untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menjadi sarana masyarakat akan keselamatan lalu lintas lintas.

Merah

Fhoto Ilustrasi.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kota Batam bagaikan surga tempat permainan untung-untungan. Selain permainan gelanggang permainan, juga tersedia tempat permainan judi Cap Ji Kie dan Bola Pimpong.

Dugaan permainan judi Cap Ji Kie yang beralokasi, tepatnya di depan BCS Mall. Menurut informasi dari masyarakat, bahwa judi Cap Ji Kie ini telah lama buka.

"Pernah dulu pindah lokasi, kemudian kemudian pindah lagi kelokasi ini. Dan bukan hanya Cap Ji Kie yang ada, ada juga permainan lain didalamnya. Makanya orang yang masuk kedalam, orang tertentu," ujar warga sekitar, Jumat (21/2-2020).

Permainan Dugaan Judi Bola Pimpong.

Ia mengatakan, pernah rekanya bermain dilokasi. Permainanya bukan langsung dengan uang. Makanya yang masuk kedalam, yang punya member. "Kalau tak ada kartu member, mana bisa masuk kedalam untuk bermain," katanya, yang enggan dipublis namanya.

Bukan hanya permainan Cap Ji Kie ini, kalau gelanggang permainan kan, bukan rahasia umum lagi. Karna rata-rata mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam.

Seperti dugaan permainan judi 'Bola Pimpong' yang ada dilokasi tempat hiburan malam 'M One', di Harbourbay. Bola sebelum diputar, kita beli dulu kupon untuk menebak angka pilihan yang mau kita pasang.

"Kena nomor yang kita pasang, dibayar pakai poucher. Poucher tersebut, bisa kita tukarkan uangnya. Yang jadi pertanyaan. Dugaan permainan judi Cap Ji Kie dan Bola Pimpong, apakah ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam?. ungkapnya dia.

Firmansyah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam, saat dikonfirmasi media ini, terkait ijin permainan tersebut. Firmansyah mengatakan, bahwa ijin permainan Cap Ji Kie dan Bola Pimpong tidak ada ijin nya.

"Tidak ada ijin nya permainan itu," ujar Firmansyah via whatshapnya.

Dan kemudian, ketika ditanya, terkait apa tindakan dari pihak BPM-PTSP Kota Batam jika tempat permainan Cap Ji Kie dan Bola Pimpong tidak mempunyai ijin.

"Untuk pengawasan dan pembinaan ada di Dinas kebudayaan dan pariwisata," tuturnya.


Alfred

Serahterima Jabatan Perwira Menegah Polda Kepri dipimpin Kapolda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, pimpin upacara penyerahan jabatan dilapangan upacara Polda Kepri, Kamis (20/2-2020).

Hadir dalam serah terima jabatan tersebut Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pejabat yang melaksanakan Serah terima jabatan dan Personil Polda Kepri.

Kapolda Kepri, yang melantik melafalkan sumpah jabatan. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara".

Adapun pejabat yang melaksanakan penyerahan jabatan sebagai berikut:

• Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono, S.IK., M.M melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional di lingkungan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

• Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Djoko Susilo, S.H., S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri digantikan oleh Kombes Pol Albertus Bambang Indrata, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda Papua Barat.

• Dirsamapta Polda Kepri Kombes Pol Drs. Anzari Malatua Sinaga, M.M. jabatan Dirsamapta Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri digantikan oleh Kombes Pol  Sarif Rahman, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Dirsamapta Polda Jambi.

• Kabidpropam Polda Kepri Kombes Pol Drs. I Gede Mega Suparwitha, M.Si diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Wabprof Divpropam Polri (Dalam rangka pendidikan Lemhannas PPRA LX T.A. 2020) digantikan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidpropam Polda Banten.

• Kapolresta Barelang Polda Kepri Kombes Pol Prasetyo Rachmat Purboyo, S.I.K diangkat dalam jabatan baru sebagai Peneliti Utama STIK Lemdiklat Polri digantikan oleh AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagstik Bagkurhanjardikbangum Rokurlum Lemdikpol.

• Kapolres Natuna Polda Kepri AKBP Nugroho Dwi Karyanto, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Asahan Polda Sumut dan digantikan oleh AKBP Ike Krisnadian yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepri.

• Kapolres Lingga Polda Kepri AKBP Joko Adi Nugroho, S.I.K., M.T. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwatpers Ro SDM Polda Kepri dan digantikan oleh AKBP Boy Herlambang, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bintan Polda Kepri.

• Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kaltim AKBP Bambang Sugihartono, S.I.K., M.M. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bintan Polda Kepri.

"Alih tugas atau mutasi jabatan merupakan proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi dilingkungan Polri yang merupakan sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karier personil Polri serta dalam rangka meningkatkan performa organisasi" tutur Kabid Humas Polda Kepri.


Red

Fhoto Ilustrasi Mikol.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Beredarnya informasi, adanya rajia Minuman Beralkohol (Mikol) di salah satu gudang di Seipanas, yang dilakukan oleh Unit Penindakan Bea dan Cukai (BC) Batam, pada Kamis (20/2-2020).

Menurut info, mikol yang diduga illegal tanpa cukai disimpan dalam gudang tersebut, diperjualbelikan ke tempat-tempat hiburan di Kota Batam.

Rajia tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea dan Cukai Batam, Sumarna. Ia mengatakan,
bahwa unit penindakan melaksanakan razia di seputaran gudang tersebut.

“Betul, unit penindakan BC razia mikol. Dan masih tahap mengumpulkan informasi dan penyelidikan,” ujar Sumarna singkat dihubungi melalui sambungan selularnya kepada awak media.


Alfred

Kepala BPS Provinsi Kepri, Zulkipli, (Fhoto:Is).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mencatat bahwa perkembangan nilai ekspor Provinsi Kepri pada Januari 2020 mengalami penurunan 4,78 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Zulkipli dalam Realease berita statistik, Rabu (19/2-2020).

"Untuk Januari 2020, nilai ekspor kita mencapai US$1.043,97 juta atau turun 4,78 persen di banding Desember 2019," ujar Zulkipli.

Tak hanya itu, lanjut Zulkipli penurunan nilai ekspor ini di karenakan penurunan ekspor migas Kepri pada Januari 2020 sebesar 17,43 persen atau senilai US$243,10 juta

"Sementara sektor non migas pada Januari 2020 mencapai US$800,87 juta atau turun 0,14 persen dibanding Desember 2019," tegas Zulkipli.

Menurut Zulkipli, untuk ekspor nonmigas HS 2 digit terbesar Januari 2020 adalah golongan barang mesin/peralatan listrik (HS 85) sebesar US$306,67 juta, dengan peranan terhadap ekspor nonmigas sebesar 38,29 persen.

"Dan untuk negar tujuan ekspor Kepri masih didominasi Singapura dengan nilai US$514,12 juta dengan kontribusi mencapai 49,25 persen," jelas Zulkipli

Zulkipli menjelaskan bahwa nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau Januari 2020 terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar US$484,14 juta; diikuti Pelabuhan Sekupang US$142,60 juta; Pelabuhan Tarempa US$ 110,48 juta; Pelabuhan Pulau Sambu US$95,72 juta; dan Pelabuhan Kabil/Panau US$93,57 juta.

"Yangmana kontribusi kelima Pelabuhan terhadap ekspor Januari 2020 sebesar 88,75 persen," tambah Zulkipli kembali.


Red

Limbah Minyak Hitam di Pantai Bintan.

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Limbah minyak berwarna hitam kembali mencemari pantai di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dengan volume yang lebih banyak dan luas.

Informasi terkait limbah minyak berbentuk kenyal tersebut disebarkan oleh sejumlah warga di media sosial.

"Siapa yang tega membuang limbah ini?" kata Ketua RT 2 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kurnia, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Di sepanjang pantai di kawasan Kawal, Desa Teluk Bintan, Desa Malang Rapat, Berakit hingga Senggiling terdapat minyak hitam yang mencair dan kenyal. Batu-batu yang berada di kawasan wisata, juga kotor.

Minyak hitam yang berada di pinggir pantai, tidak hanya mencemari kawasan objek wisata, melainkan juga kawasan tangkapan ikan. Ratusan perahu dan sampan juga kotor.

"Minyak hitam lengket di jaring ikan dan bubuh kepiting," katanya.

Kurnia yang tinggal di perumahan pelantar juga menunjukkan minyak hitam pada dinding puluhan perahu nelayan.

Di depan rumah milik Kurni juga terdapat kerambah ikan yang dikelola penginapan Kelong Eli. Di kerambah ikan itu juga terdapat minyak hitam.

"Sebagian warga di Teluk Bakau bekerja sebagai nelayan. Nelayan sulit mendapatkan ikan akibat limbah tersebut," ujarnya.

Di Desa Teluk Bakau dan Malang Rapat juga banyak menggantungkan hidup dengan menangkap kepiting, gonggong dan kerang. Limbah menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan kepiting, gonggog dan kerang.

"Kami berharap pemerintah menyelesaikan permasalahan ini. Ini permasalahan terjadi setiap tahun saat musim angin utara," katanya.


Red

Konprensi Pers Polres Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Wakapolres Kabupaten Karimun, Kompol Caidir, didampingi Kasat Narkoba AKP Rayendra dalam konferensi pers di ruangan Aula Mapolres Karimun mengatakan, terhitung dari bulan Januari hingga Febuari 2020, telah berhasil mengamankan 18 tersangka dari 9 kasus narkoba di wilayah hukum Polres Karimun, Rabu (19/2/2020).

Kata Wakapolres Chaidir, dari 9 kasus, Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan dari para tangan tersangka berupa narkotika jenis sabu seberat 150,77 gram, pil happy five 30 butir dan ganja kering seberat 2,52 gram.

Tempat kejadian perkara (TKP), untuk Kecamatan Meral, Satnarkoba Polres Karimun berhasil meringkus 6 tersangka dari 4 kasus narkotika jenis sabu dengan inisial LS, RD, MA, IN, YD serta SH. Dan untuk di Kecamatan Kundur, ada 4 Orang tersangkanya yaitu MM, AR, BY dan RZ.

"Para tersangka kasus narkotika tersebut akan dikenakan pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup hingga hukuman mati," ungkap Kompol Chaidir.

Sementara itu Bea dan Cukai Karimun, Bagus Hariadi mengatakan, telah mendapat informasi dari Satresnarkoba Polres Karimun terkait akan adanya narkotika jenis sabu dari Negara Malaysia diangkut dengan kapal penumpang Ocean Dragon dua, Jum'at 14 Februari 2020.

"Untuk selanjut nya, Tim gabungan Bea dan Cukai Polres Karimun, Berhasil meringkus tiga Kru kapal Ocean Dragon dua dipelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun," ucapnya.

Ahmad Yahya

Terdakwa Sumimi (Kerudung) Mendengarkan Keterangan Saksi dari BP Batam dan BC Batam.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samuel Pangaribuan, dalam kasus perkara terdakwa Sumimi alias Mimi binti Sumiadi, pemalsuan sertifikat SPPT-SNI, di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dua saksi tersebut dari BP Batam, dan dari BC Batam, Rabu (19-2-2020).

Kasi Lalin Barang BP Batam, Iddil Jamal mengatakan, bahwa sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) perusahaan PT. Tegar Mandiri Perkasa tidak terdaftar.

"Perusahaan terdakwa tidak terdaftar. Namun SIUP nya ada. Tetapi dalam barang impor mainan anak-anak tidak ada sertifikat SNI, karena itu perbatasan. Jadi harus ada SNI nya. Kuota barang impor barang lainya ada, tapi mainan anak-anak tidak ada," ujar saksi dari BP Batam, Iddil Jamal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saksi dari Bea Cukai Batam, Ruli. Ia menyampaikan dalam persidangan, barang impor mainan anak-anak milik perusahaan terdakwa tidak tercatat dalam manifested nya.

"Manifested nya tidak tercatat di Bea Cukai (BC) Batam," ujar Kepala Seksi Kepabaenan, Ruli dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Taufik Nainggolan didampingi Dwi dan Yona Lamerosa serta JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa, Rano Sirait.

Namun ketika ditanya Hakim, kalau manifest barang impor mainan anak-anak tidak tercatat di BC Batam. Kenapa barang tersebut bisa lolos masuk ke Batam. Dan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh BC Batam terhadap barang impor yang tidak tercatat manifes nya.

"Barang impor mainan anak-anak milik terdakwa masuk dari jalur hijau. Kalau lewat jalur merah, pengecekanya Rondom (acak)," kata Ruli.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumimi, Rano Sirait mempertanyakan ke saksi BP Batam dan BC Batam, tentang apa hubungan SNI terhadap barang mainan anak-anak yang di impor terdakwa.

"Tidak ada hubunganya," kata saksi dari BP Batam dan BC Batam.


Nat

Bupati KKA, Abdul Haris, SH (Fhoto 2 dari kanan) menghadiri kegiatan

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepualauan Anambas (KKA), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) di Aula Hotel Tropicall Inn,Tarempa, Rabu (19/02/20). Kegiatan itu merupakan upaya untuk meningkatkan toleransi antar agama, suku dan ras, yang ada di KKA.

Andi Agrial, Kepala Bakesbangpol KKA yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana kegiatan, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan itu dihadiri oleh seluruh Paguyuban yang berasal dari suku atau ras yang ada di KKA.

“Peserta acara ini yakni dari Paguyuban-paguyuban yang berasal dari suku dan ras yang ada di KKA," ungkap Andi Agrial.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris,SH juga menyampaikan bahwa Rakor FPK yang diselenggarakan tersebut sangat tepat untuk segea melakukan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan kondisi bangsa yang pernah keruh dan retak.

Diketahui juga pada akhir-akhir ini dapat disaksikan dimedia massa maupun media elektronik, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan antar suku, ras dan agama (SARA).

“Melalui Rakor ini, sangat tepat untuk segera dilakukan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan kondisi yang pernah keruh akibat perbedaan SARA,” ujar Haris.

Haris memastikan bahwa pihak Pemeintah Daerah (Pemda) KKA sangat mendukung dan meyambut baik atas telah terselenggranya acara ini.

“Kami dari Pemerintah Daerah KKA, sangat mendukung dan menyambut baik atas terselenggaranya Rakor ini. Semoa ke depan dapat terus berjalan dengan baik," imbuh Bupati

Arthur

Festival Musik Anambas Soundnation.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka merayakan empat tahun masa kepemimpinan Abdul Haris dan Wan Zuhendra (Haris -Wan), Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Anambas, sejumlah Musisi Anambas menggelar Festival Musik Anambas Soundnation dengan tema 'Hapus Perbedaan Melalui Musik'. Acara dilangsungkan di Lapangan Sepak Bola Sulaiman Abdullah, Tarempa, Selasa, (18/02/20).

Para Musisi Anambas yang tergabung dalam Anambas Soundnation, berinisiatif untuk ikut serta memeriahkan momentum empat tahun masa kepemimpinan Hairs -Wan tersebut. Ajang adu talenta di bidang seni musik itu, digelar selama dua malam dan melibatkan 16 peserta dari berbagai perwakiilan di Kabupaten Kepulauan Anamas (KKA).

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan empat tahun kepemimpinannya. Kegembiraan (acara ini) yang dibagi dan diakomodir atas keinginan para pemuda/pemudi juga orang tua. Sebelumnya didatangkan Ustad Abdul Somad dan dari segi kesehatan sudah dilaksanakan gerak jalan santai dan pembagian doorprize di kecamatan Jemaja.

Bupati juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dia menyebutkan ada satu hal yang harus disampaikan, tidak cukup hanya dibidang musik saja, pemuda juga harus diberdayakan dari bidang lainnya, terutama sisi keagaamaan dan sosial masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas siap mendukung dan mendorong hal ini, mari bersama-sama dan bekerja sama supaya Anambas bisa maju dan bersaing dengan kabupaten lainnya,” imbahunya sembari memberi semangat kepada hadirin.

Dikesempatan yang sama Edo, panitia pelaksana (Panpel) mengatakan
aksi seni musik ini dipertunjukan tidak tanggung-tanggung. Pada malam penutupan acara, Anambas Soundnation mengundang bintang tamu yang cukup tersohor di kancah dunia musik tanah air, yaitu eks Gitaris Tiket Band, Teguh Dewanto.

Rencananya, Teguh Dewanto akan menampilkan 16 lagu. Salah satunya ialah lagu Bukan Rayuan Gombal yang dipopulerkan oleh Judika. Musisi lokal KKA juga akan turut serta berkolaborasi dalam penampilan tersebut.

“Malam penutupan besok kita akan menampilkan Bintang Tamu eks Gitaris Tiket Band, Teguh Dewanto. Kita juga akan berkolaborasi dengan dia, ” kata Ketua Panpel kegiatan, Edo,

Edo berharap acara Anambas Soundnation, dapat menghapus perbedaan melalui musik, sesuai dengan tema yang diusung. “Kita berharap dengan terselenggaranya acara musik ini, kita dapat menghapus perbedaan,” imbuhnya.

Arthur

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi menunjukkan kekesalannya kepada BPJS Kesehatan. Sebab, masalah keuangan BPJS Kesehatan masih terus menjadi bahasan.

Sri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu masih ada potensi gagal bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 15,5 triliun. Padahal, pemerintah sudah menyuntik sebesar Rp 13,5 triliun untuk menutupi potensi defisit yang diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

"Kami sudah transfer Rp 13,5 triliun kepada BPJS sebelum akhir 2019 untuk mengurangi defisit, yang estimasi Rp 32 triliun. Tapi meski sudah diberikan Rp 13,5 triliun masih gagal bayar Rp 15,5 triliun," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2020) dikutip dari CNBC Indonesia.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan masih defisit untuk keuangan tahun 2019. Oleh karenanya, pada saat itu BPJS Kesehatan meminta Kemenkeu untuk membayarkan iuran PBI Pusat dan Pemda untuk dibayarkan di awal untuk menutupi kebolongan keuangannya.

"Makanya BPJS kirim surat ke kami untuk minta seluruh PBI bayar di depan. Kalau bicara surplus, defisit masih Rp 15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang sudah kita masukan Rp 13,5 triliun," tegasnya.

Lanjutnya, dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan akan kembali mengalami defisit dan bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BPJS terus mengalami defisit.

Pada 2014 defisit mencapai Rp 9 triliun dan disuntik pemerintah Rp 5 triliun, 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntik pemerintah Rp 6 triliun. Namun, pada 2017 meningkat jadi Rp 13,5 triliun dan 2018 naik lagi menjadi Rp 19 triliun dan pada 2019 BPSJ mengestimasi defisit capai Rp 32 triliun.

"Dengan demikian, pemerintah putuskan naikkan iuran. Menurut Peraturan UU, kenaikan iuran 2 tahun sekali. Tapi sejak 2014 tidak ada perubahan iuran. Padahal UU bilang review tiap 2 tahun," tegasnya.

Sebagai informasi kenaikan iuran yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Kemudian yang menjadi permasalah adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Dimana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah.

Kelas III : naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulanKelas II : naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulanKelas I : naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.


Red

Simulasi penanganan virus corona (Codiv 2019) oleh petugas medis RSUP Raja Ahmad Thabib. Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Selasa (19/2/2020), berharap semua pihak membantu mensosialisasikan Kepri terbebas dari Codiv 2019. Imbauan ini disampaikan Sekdaprov mengingat Kepri ikut terdampak. Mulai dari sektor pariwisata, kesehatan, maupun kenyamanan masyarakat.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mendorong semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam mensosialisasikan kondisi Kepri yang aman dari Corona Virus atau Codiv-2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang,Selasa (18/2-2020).

"Kita minta seluruh pihak ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kondisi Kepri saat ini yang aman," ungkap Arif dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Pasalnya, kondisi Kepri yang langsung berbatasan dengan beberapa negara yang telah tersuspect Corona virus membuat Kepri saat ini ikut terdampak cukup besar dari berbagai sektor.

"Baik itu sektor pariwisata,kesehatan serta kenyamanan masyarakat Kepri terkait isu Codiv 2019 ini," jelas Arif.

Menurut Arif, untuk saat ini dipastikan kondisi Kepri masih aman dari keberadaan virus Corona atau codiv 2019 ini. Namun begitu ia meminta kepada seluruh pihak untuk dapat mensosialisasikan kondisi Kepri saat ini.

" Kami minta media untuk dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kondisi Kepri saat ini dengan akurat dan transparan," tegas Sekda.

Serta untuk instansi dan dinas kesehatan diharapkan terus mensosialisasikan kepada masyarakat Kepri untuk dapat mengerti dan menjaga kesehatan khususnya SOP dalam mencuci tangan yang baik.

"Mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah dan instansi lainnya agar masyarakat mengerti dan memahami tata cara menjaga kesehatan khususnya dari mencuci tangan," jelas Arif.

Untuk dinas pariwisata Kepri yang diharapkan terus mensosialisasikan berbagai promosi promosi pariwisata di Provinsi Kepri.

"Dan Kominfo juga terus mensosialisasikan pemberitaan yang benar dan hoax khususnya pada situasi saat ini," ungkap Arif.

Sehingga kondisi Kepri dapat perlahan-lahan dapat membaik di segala sektor.

"Apalagi tahun ini ada beberapa agenda pusat yang di laksanakan di Provinsi Kepri, sehingga kami harap kondisi tercermin selalu aman dan kondusif," jelas Arif kembali.


Red

Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah. (Fhoto: Is)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah memastikan akan segera menyurati kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri agar hadir dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Arif Fadillah terkait dengan permintaan Anggota DPRD Kepri akan kehadiran kepala OPD saat pelaksanaan paripurna pembahasan Ranperda RZWP3K, Perusahaan Air Minum Tirta Kepri dan pengelolaan barang milik daerah, Selasa (18/2-2020).

"Sebelum dewan menyoroti kehadiran anggota OPD, saya sudah laporkan dulu kepada Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto terkait absensi kehadiran OPD ini," ungkap Arif dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Arif juga menegaskan pihaknya akan segera menyurati langsung setiap kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri baik yang absen hari ini maupun untuk kehadiran pada paripurna mendatang.

"Setelah ini akan kita Surati, memang ada beberapa yang tidak hadir karena mengikuti rapat terkait RZWP3K di kementerian pusat, seperti DKP, Dinas perhubungan dan Bappeda," ungkap Arif.

Sedangkan yang lain pihak ya belum mengetahui alasan ketidakhadirannya. Yang jelas akan sampaikan juga agar hadir kedepannya.

"Untuk perwakilan PDAM Tirta Kepri dan BUMD Provinsi Kepri juga tidak tahu kenapa tidak datang, padahal ranperda ini untuk mereka, yang jelas nanti kita Surati," tegas Arif.

Sehingga kedepannya lanjut Arif, setiap OPD dan instansi terkait dapat terus hadir dalam rapat paripurna.

"Jika ada pekerjaan lain ya setidaknya kirimkan perwakilan untuk menggantikannya," lanjut Arif kembali


Red

Fhoto: Istimewa.

Fhoto Bersama Bupati Karimun Bersama FKPD Karimun dan Tokoh Agama.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Rakor Tindak Lanjut penyelesaian pembahasan permasalahan Gereja Santo Joseph kembali digelar di ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati, Kabupaten Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (17/2-2020).

Tema rapat kordinasi ini 'Bersama Mari Bersenergi Menciptakan Kehidupan Beragama yang Harmonis dan Dinamis'

Pada kesempatan itu Bupati Karimun H. Aunur Rafiq S.Sos M.Si dalam rapat kordinasi, telah disepakati beberapa hal, yaitu menyampaikan 5 point dari hasil pertemuan Bupati Karimun di Kementrian Agama sebagai kesepakatan bersama di antaranya:

1. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung yang terkait keputusan PTUN tentang IMB Gereja Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun.

2. Selama proses hukum berlangsung kedua belah pihak mengupayakan dialog dan silaturahmi. Pihak Gereja tidak melakukan aktivitas pembangunan dan semua pihak diminta tidak melakukan demo.

3. Bupati Karimun telah menyampaikan terkait usulan dari Forum umat Islam Bersatu (FUIB) Dan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) tentang relokasi Pembangunan Gereja Dan menjadikan Gereja Paroki Santo Joseph cagar budaya dan pihak gereja melalui uskup pangkal pinang akan mempelajari sambil menunggu proses hukum yang sudah berlangsung.

4. Kementrian Agama, Bupati, uskup, Kanwil kemenag kepri akan melakukan silaturahmi ke Kabupaten Karimun untuk bertemu masyaràkat dalam upaya menciptakan situasi yang harmonis bagi kehidupan umat beragama di Kabupaten Karimun.

5. Semua pihak harus menghormati hasil keputusan PTUN yang sedang berlangsung.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir, Wakil Bupati Karimun, Kapolres, Danlanal, Dandim dan Kajari, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karimun, Tim Atensi Polda Kepri, Kepala Kementrian Agama  Kabupaten Karimun, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Asisten I, Ketua Forum Umat Islam Bersatu ( FUIB ), Ketua Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK), Ketua LAM Kabupaten Karimun, Ketua Lembaga Melayu Bersatu (LMB), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan  Ketua Makelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karimun, Panitia Pembangunan Gereja Paroki  Santo Joseph Tanjung Balai Karimun dan Ketua Pemuda Khatolik Kabupaten Karimun.

Dalam pertemuan, Rafiq mengajak semua pihak yang hadir untuk membuat kesepakatan bersama dengan membuat pernyataan terkait kondusif Kabupaten Karimun yang aman damai dan sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama.

Selain itu  Rafiq juga menyampaikan, agar masing-masing pihak dapat meluruskan, baik itu dari perwakilan pihak gereja, supaya dapat meluruskan pemberitaan yang beredar agar tidak terajadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyaràkat dan menyampaikan umat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terpancing isu Sara Agama.

"Begitu juga dari pihak ormas FUIB dan APKK agar dapat menahan diri dan menghormati proses hukum, dan dapat mensosialisasikan dan meluruskan informasi kepada masanya. Agar masyaràkat lebih bijak menyikapi pemberitaan di media Sosial," kata Rafiq.

Untuk itu, Rafiq menekankan kembali untuk menghormati dan mematuhi apa yang menjadi pedoman saat ini yaitu 5 point penting yang menjadi kesepakatan bersama antara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak Keuskupan Pangkal Pinang yang di fasilitasi oleh pihak Kementrian Agama RI, agar dapat kita hormati dan melaksanakan demi terwujudnya Karimun Aman dan Harmonis.


Ahmad Yahya

Fhoto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri telah menyediakan satu unit sepeda motor, sebagai doorprice pada Kepri Bersepeda 2020. Kegiatan tersebut merupakan pencanangan gerakan gemar bersepeda di Kepri.

“Pemprov Kepri akan melaksanakan pencanangan Kepri bersepeda 2020. Yang Insha Allah akan kita laksanakan pada 20 02 (20 Februari 2020). Start akan dilaksanakan pada pukul 06.00 di Tugu Pemprov Kepri di Pulau Dompak,” ujar Kadis Pemuda dan Olahraga Kepri, Maifrizon, Senin (17/2).

Para peserta nantinya akan bersepeda sejauh 20 kilometer. Mulai dari Tugu Pemprov Kepri, memutari Pulau Dompak, kemudian keluar ke Jalan Wiratno dan berakhir di Gedung Daerah. Plt Gubernur Kepri, Isdianto juga mengajak seluruh pegawai Pemprov Kepri untuk meramaikan acara tersebut.

“Diharapkan semua pegawai turut berpartisipasi sebagai wujud kebersamaan. Namun jangan sampai karena acara bersepeda ini, pegawai ambil kredit sepeda. Tidak usah. Cicilannya akan membebani, yg harusnya ada dana untuk susu anak jadi terpakai buat nyicil sepeda. Jangan sampai,” sebut Isdianto.

Bagi pegawai yang tidak memiliki sepeda, dapat bergabung di Gedung Daerah dengan berpakaian olahraga. Masyarakat juga diminta ikut meramaikan Kepri Bersepeda 2020 ini. Disediakan berbagai doorprice, termasuk satu unit sepeda motor.

Masyarakat yang berminat untuk ikut serta, dapat mendaftarkan diri ke Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan kupon doorprice. “Sebenarnya bisa datang langsung saat acara. Tapi nanti kesulitan mendapatkan doorprice,” tambah Maifrizon


Red

Petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri membantu pegawai Dinas Kominfo Kepri untuk mengisi data pada Sensus.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pegawai Dinas Kominfo Kepri semangat mengisi data pada Sensus Penduduk 2020. Masyarakat diminta melakukan pendataan diri secara online, hingga 31 Maret mendatang. Sensus Penduduk 2020 ini penting, guna perencanaan pembangunan kedepan.

Ada lebih dari 40 orang pegawai Dinas Kominfo Kepri yang ikut mendatakan diri pada Sensus Penduduk 2020, yang dibantu oleh petugas dari Badan Sensus Penduduk (BPS) Kepri, Senin (17/2-2020).

Masing-masing menyiapkan kartu keluarga (KK) dan juga buku nikah, sebagai bekal mengisi data.

“Untuk mengisi data, diperlukan nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NK) dan buku nikah atau akta cerai atau akta kematian bila dibutuhkan,” sebut Eko Aprianto, Kabid IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada BPS Kepri.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, sensus Penduduk 2020 ini sudah dimulai sejak 15 Februari dan berakhir pada 31 Maret mendatang. Masyarakat diminta mendatakan diri secara mandiri melalui laman sensus.bps.go.id. Ada 22 pertanyaan yang wajib diisi.

“Ada sekitar 22 pertanyaan, mulai dari individu, pendidikan, pekerjaan hingga perumahan. Kalau perumahan itu terkait listrik, toilet, lantai luas,” tambah Eko. Mereka yang tidak mendatakan diri pada sensus online ini, akan mengikuti sensus wawancara atau tatap muka pada Juni mendatang.

Sedangkan yang sudah mengikuti sensus secara online, tidak akan didata lagi oleh petugas melalui sistem wawancara. “Ada kode tertentu maka dia tidak akan didatangi lagi untuk diwawancarai oleh petugas. Yang didatangi paling untuk menghitung bangunan, personilnya tidak dihitung lagi,” jelas Eko.

Sensus Penduduk 2020 ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sensus secara online ini dapat dilakukan melalui personal computer (PC), telpon genggam atau perangkat sejenis lainnya. Bagi yang tidak memiliki perangkat tersebut, dapat datang langsung ke Kantor BPS Kepri.

“Bisa datang langsung dengan membawa nomor KK, NIK dan buku nikah atau akta cerai atau akta kematian bila dibutuhkan. Nanti akan kami pandu,” terang Eko. Disamping itu perkantoran atau perkumpulan masyarakat yang membutuhkan panduan, dapat mengundang petugas BPS.


Red

Fhoto: Ist

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai upaya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan upaya tersebut diawali dengan proses rekrutmen CPNS yang baik, dengan menjaring SDM yang bermental mengabdi dan mengutamakan kepentingan umum.

KPK mengakui tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, pihaknya perlu bekerja sama, khususnya dengan Kementerian PANRB yang memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pada sistem rekrutmen CPNS.

Dengan terlaksananya rekrutmen yang transparan, akuntabel serta sesuai prosedur, diyakini dapat melahirkan SDM berkualitas dan anti korupsi. “Kementerian PANRB dalam hal ini menyediakan SDM unggul juga mengintegrasikan SDM itu sesuai dengan harapan dan tujuan bangsa Indonesia. Karena itu manajemen SDM adalah kunci sukses untuk melahirkan aparat-aparat yang anti korupsi,” ujarnya saat memberikan arahan pada Dialog Kebangsaan, di Kantor Kementerian PANRB, beberapa waktu lalu.

Selain Kementerian PANRB, BKN juga dapat mendukung mewujudkan aparatur yang anti korupsi melalui proses seleksi CPNS yang dilaksanakan. Disamping itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN terkait anti korupsi.  Ghufron juga meyakini jika Kementerian PANRB mampu menghadirkan sistem rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan ASN maka diyakini separuh pekerjaan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dapat terselesaikan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan ASN yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk tidak melakukan segala tidak korupsi, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga sua-menyuap. Ghufron mengatakan bahwa pada intinya sebagai aparat negara dilarang meminta ataupun menerima pemberian yang sekiranya mengganggu objektivitas dan mengganggu independensinya dalam memberikan layanan. Berdasarkan data yang dimiliki KPK tahun 2004-2009, profesi yang paling banyak terlibat praktek korupsi adalah swasta, anggota dewan, dan pejabat.

Untuk menekan praktek korupsi pada penyelenggara negara, pihaknya terus menggandeng Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing instansi pemerintah. “Banyak beberapa laporan ke KPK sesungguhnya lahir atas laporan dari beberapa Inspektorat dari Kementerian, jadi jangan anggap KPK hebat sendirian,” katanya

Selain itu, sesuai data KPK terdapat beberapa titik yang rawan korupsi, diantaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data tersebut, ia meminta kepada ASN yang bertugas pada unit kerja tersebut untuk berhati-hati dan selalu menjaga integritas sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

KPK juga memberi apresiasi pada Kementerian PANRB yang selalu berupaya menghilangkan praktek korupsi pada penyelenggara negara melalui sejumlah peraturan, diantaranya Peraturan Menteri PANRB No. 2/2013 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan atau Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian PANRB, Peraturan Menteri PANRB No. 26/2018 tentang LKHPN di Lingkungan Kementerian PANRB, Peraturan Menteri PANRB No. 10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran No. 4/2009 tentang Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi, juga Surat Edaran Menteri PANRB No. 10/2018 tentang Pemberhentian Aparatur Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Ia mengapresiasi Kementerian PANRB terus mendorong pelaksanaan zona integritas di seluruh unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Harapannya ini terus dikembangkan, dan juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar tunjangan kinerja itu tidak hanya pemenuhan target kinerja, tapi juga pemenuhan apakah wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan dapat melayani masyarkat dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: (byu/HUMAS MENPANRB)

Fhoto: Diskominfo Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia mengingatkan kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum KPU di Daerah baik itu KPU Kepri dan Kabupaten Kota untuk dapat meningkatkan integritas dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Provinsi Kepri Arison terkait pesan KPU RI dalam Rapimnas KPU se Indonesia yang diadakan beberapa waktu lalu.

"Intinya pada Rapimnas tersebut, kami (KPU Kepri) diminta untuk dapat menyampaikan ke KPU Kabupaten Kota untuk dapat meningkatkan integritas dan asas keterbukaan dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 mendatang," tegas Arison di Tanjungpinang, Jum'at (13/2).

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, menurut Arison, selain itu ada beberapa penekanan-penekanan yang disampaikan KPU RI kepada KPU di daerah terkait tugas dan fungsi KPU dalam mensukseskan pilkada Kepri serentak.

"Serta kewenangan KPU Kepri dan kabupten kota dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Kepri," ungkap Arison.

Tak hanya itu, lanjut Arison KPU RI juga menjelaskan terkait perkara teknis dalam penyelenggaraan dan tahapan-tahapan pilkada serentak di Provinsi Kepri.

"Dan beberapa penegasan lainnya terkait peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Manusia SDM di lingkungan KPU Kepri dan kabupaten kota dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020," tegas Arison kembali.


Red

Menko PMK, Muhandjir didampingi Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, Kepala BNPB, Doni Munardo, Pangkogabwilhan I, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, dan Bupati Hamid Rizal bersama FKPD Natuna.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Selesai selama masa pengamatan di Hanggar Barat Pangkalan Militer Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepri, selama 14. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy jemput 238 WNI dari Wuhan, Cina, Sabtu (15/02/2020) Siang.

Kedatangan Menko PMK, Muhandjir didampingi Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, Kepala BNPB, Doni Munardo, Pangkogabwilhan I, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, dan Bupati Hamid Rizal bersama FKPD Natuna.

Pasca masa observasi selama 14 hari jam 12.00 WIB, rencananya 238 WNI dari Wuhan pada pukul 14.00 WIB tadi akan diberangkatkan ke Jakarta menggunakan tiga pesawat TNI AU.

”Pelepasan 238 WNI dari Wuhan kita lepas dari lanud Raden Sadjad Ranai, menurut laporan alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, selanjutnya di Jakarta akan dikirimkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Muhadjir juga akan tetap di Natuna, untuk melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan pemda dan tokoh masyarakat Natuna sesuai arahan. Presiden Jokowi juga akan melakukan doa tolak bala

Berbagai persiapan pun telah dilakukan di Lanud RSA dari pagi hingga persiapan persiapan di WNI, dan penyerahan penghargaan untuk semua pihak yang terlibat dalam operasi di Natuna.

Sumber: Batamtimes.co