Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Demo Bidan dan Perawat di Kantor Pemko Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Aksi demo 28 orang bidan/perawat di kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (10/2-2020), menuntut, dimana mereka di PHK sepihak oleh Management RS Camatha Sahidya.

Maulidah mengatakan, mereka menuntut gaji, karena gaji mereka (Bidan/Perawat) tidak dikeluarkan Management RS Camatha Sahidya selama 4 hari.

"Kami hanya mempertanyakan gaji. Tapi dalam sekejab itu, Management RS Camatha Sahidya langsung mengeluarkan surat PHK sepihak," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, mereka datang ke Pemko Batam ini untuk meminta keadilan. Namun Bapak Wali Kota Batam, H. M. Rudi tidak berani turun menemuinya.

"Kami hanya meminta penjelasan dari Wali Kota Batam. Apa alasan, kami di PHK sepihak. Tapi Wali Kota Batam tidak berani turun," ujarnya meneteskan air mata.

Inilah tuntutan mereka yang dibacakan oleh bidan/perawat.

1. Mempekerjakan kembali seluruh Pengurus dan anggota PUK FSP Farkes SPSI RS Camatha Sahidya (28 orang) yang telah di PHK sepihak oleh management RS Camatha Sahidya.

2. Membayarkan seluruh gaji para pekerja sesuai dengan UMK Kota Batam Tahun 2020 sekaligus meberikan slip gaji para pekerja.

3. Membayarkan Upah Lembur para pekerja yang bekerja pada hari libur Nasional.

4. Membayarkan Upah para pekerja yang bekerja melebihi ketentuan dalam aturan Perundang Undangan (40 jam/minggu).

5. Memberikan status PKWTT bagi para pekerja dari mulai awal bergabung menjadi pekerja pada RS Camatha Sahidya karena kontrak PKWT telah melanggar aturan dan peraturan Perundang-undangan tentang Ketenaga Kerjaan no 13 tahun 2003.

6. Memulihkan nama baik para pekerja yang telah di PHK secara sepihak (28 orang) karena mendapatkan perlakuan yang semena-mena yaitu:

  a) Memajang foto-foto para pekerja (28 orang) yang telah di PHK sepihak tanpa memikirkan perasaan dan harkat martabat para pekerja dimana foto para pekerja terpampang di Media Online (WA) dan di Pos Security untuk melarang para pekerja melakukan aktifitas pekerjaan nya.

  b) Adanya tindakan dari management mengusir para pekerja dari lingkungan RS Camatha Sahidya melalui petugas security Perusahaan.

Tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Batam, H. M. Rudi, Bidan/Perawat kembali melakukan aksi demo di gedung DPRD Kota Batam.


Alfred

Bidan dan Perawat RS Camatha Sahidya Melakukan Aksi Demo di Kantor Wali Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: 28 orang bidan dan perawat RS Camatha Sahidya  melakukan aksi demo di depan kantor pemerintah Kota Batam. Mereka menuntut, dikarenakan di PHK secara sepihak, Senin (10/2-2020).

Pantauan dilapangan, para bidan dan perawat dalam aksi demo mbawa sebuah 'Keranda' mayat, yang bertuliskan Matinya Keadilan Untuk Pekerja Kesehatan.

Aksi demo tersebut, bidan dan perawat meneteskan air mata mempertanyakan, kenapa mereka di PHJ secara sepihak oleh Managemen Rumah Sakit Camatha Sahidya.

"Kenapa kami pekerja medis dicamppakkan begitu saja, dan di PHK secara sepihak. Dimana keadilan, kami butuh penjelasan bapak Wali Kota Batam," ujar ibu bidan dalam orasinya.

Selain itu, lanjutnya, mereka di PHK dikarenakan, karena menanyakan gajinya. Dimana selama 4 hari tidak dikeluarkan pihak Managemen RS Camatha Sahidya.

"Kami hanya bertanya gaji kami. Kenapa kami langsung di PHK secara sepihak. Kami butuh gaji, untuk kehidupan kami dan kebutuhan anak-anak kami," ujarnya.

"Dimana pak Wali Kota Batam, keluarlah, dan temui kami di luar kantor Bapak ini," ujarnya kembali.

Kemudian, dilanjutkan salah seorang perawat. RS Camatha Sahidya berdiri dari klinik hingga sampai rumah sakit, mereka sudah bekerja.

"Sekarang kami di PHK sepihak, dimana keadilan bagi kami," tuturnya.

Hingga berita ini diunggah, sampai saat ini, Wali Kota Batam belum turun menemui bidan/perawat yang melakukan aksi demo. Para bidan/perawat duduk di panas trik matahari sambil menunggu Wali Kota Batam 'Turun'.


Alfred

Karen Pooroe (Fhoto: Net)

KEPRIAKTUAL.COM: Penyanyi Karen Pooroe atau Karen Idol mengaku punya firasat sebelum putrinya, Zefania Carina meninggal dunia. Dia bilang sempat tiga hari belakangan ini kesulitan tidur.

"Saya tiga hari tidak bisa tidur. Selama tiga bulan saya telepon anak saya saja sudah tidak dikasih. Tapi malam itu saat kejadian, perasaan saya nggak enak saat hujan besar," ujar Karen Idol ditemui di rumah duka RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2020).

Bahkan, pentolan Indonesian Idol ini sempat menghubungi suaminya, Arya Satria Claproth buat bertemu si kecil di waktu kejadian.

"Saya WhatsApp Arya dan bilang, 'Ar perasaan saya tidak enak, aku perlu lihat anak aku. Tolong... kalau kamu punya hati. I really need to see her. Saya nggak bisa kuat terus. Tolong, kamu boleh siksa saya asal jangan batin anak saya' Itu saya hubungin jam 1 malam," tutur Karen Idol dilansir dari Suara.com.

"Karena sudah tiga bulan saya tidak ketemu dan dengar suaranya. Ternyata anak saya sudah tidak ada. Akhirnya tidak ada jawaban," sambungnya lagi.

Dia mengaku baru tahu anaknya meninggal dunia setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian.

"Saya mengetahui kabarnya dari polisi bukan kabar dari keluarga mereka. Makasih dan minta doanya buat Zefania supaya dia berada di tempat yang terbaik, di sisi Tuhan Yesus. Minta doa untuk kami sekeluarga bisa diberikan kekuatan," kata Karen Idol.

Seperti diketahui, Zefania Carina meninggal dunia setelah terjatuh dari apartemen lantai 6, kepunyaan bapaknya, Aria Satria Claproth, di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (7/2/2020).
Karen Idol dan suaminya, Arya Satria, tak tinggal bersama lagi lantaran dalam proses cerai. Sementara si kecil sudah beberapa bulan ini tinggal bersama Arya.

Mereka juga terlibat keributan terkait hak asuh anak. Karen Idol menuding anaknya itu dibawa kabur oleh Arya. Mengaku dipersulit Arya untuk bertemu anak, Karen Idol sempat minta bantuan Komnas Perlindungan Anak.

Red

Efendi Simbolon (Fhoto: Net)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Politisi PDIP Effendi Simbolon menyebut ketidakcukupan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, menurut Effendi, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti dengan sosok yang dapat mendongkrak program pemerintah.

"Semua program beliau (Jokowi) itu bagus tapi tidak didukung anggaran yang cukup. Sektor (keuangan) ini yang jadi faktor utama. Kalau diperlukan ya dicari menteri keuangan yang fresh yang punya nilai jual di pasar. Bukan tak suka tapi buktinya sampai tahun ke-6 ini enggak ada poin yang jadi nilai jual lalu mendongkrak ke programnya Pak Jokowi. BPJS defisit, semua defisit," ujar dia usai menghadiri diskusi publik di Jakarta, Sabtu (8/2).

Effendi menegaskan, poinnya adalah menyukseskan visi, misi dan program yang diusung Jokowi. Tapi faktor utama penghambat saat ini adalah ketidakcukupan anggaran. "Siapa yang mengelola anggaran? Kita perlu maju dengan kecukupan anggaran. Jadi beliau (Jokowi) di satu sisi ingin maju tapi menempatkan orangnya yang gak kapabel," tuturnya, dilansir dari Republika.co.id.

Kondisi itu menurut Effendi seharusnya dikoreksi sebelum masuk ke tahun-tahun berikutnya. Ia mengaku, soal usulan pergantian ini bukan karena tak suka dengan Sri Mulyani. Effendi menilai tak punya persoalan pribadi dengan Menteri Sri Mulyani.

"Sri Mulyani harusnya menurut saya harus diganti biar ada kesegaran pasar. Karena sekarang ini pasar itu landai karena likuiditas. Bukan soal pribadi, tapi buktinya dia gak bisa menghasilkan uang. Kasih (pengganti) yang segar, yang background-nya juga banker agar bisa menstimulus program-program Jokowi," ujar dia.

Kendati demikian Effendi memuji stabilitas politik di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Menurut dia sekarang ini telah tercipta stabilitas politik yang menjadi bagian dari kerja Jokowi yang merajut silaturahmi di antara kekuatan politik yang berkontestasi selama ini. Stabilitas tersebut menjadi modal utama bagi pemerintahan Jokowi sekarang.

Red

Peresmian MTQ Tingkat Desa Sei Buluh.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Camat Ugar, Suzandra S.Stp secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Desa, acara berlangsung tepatnya di depan Masjid Baitul Mubin Rt 01 /Rw 02 Dusun 1, Desa Sei Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten karimun Kamis (6/2/2020).

Kata sambutan Suzandra, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua Desa yang telah melaksanakan kegiatan MTQ/STQ di setiap Desa. Dimana MTQ kali ini, pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa sama-sama menyerukan pentingnya membumikan Al-Qur'an. Sehingga nilai-nilai di dalamnya bisa di pahami dan di maknai dengan baik.

"MTQ tingkat Desa Sei Buluh dalam rangka menyerukan pentingnya membumikan Al-Qran. Karena nilai-nilai dalam Al-Quran bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, dan juga momentum yang tepat dalam mengaumkan kembali nilai-nilai kemanusian serta solidaritas terhadap sesama umat muslim," ujar Suzandra.

Kemudian, Suzandra juga berpesan, di zaman sekarang zamannya semakin canggih serba gatjet. Jangan sampai anak-anak kita lupa membaca Alqur'an.

"Mudah-mudah dengan adanya kegiatan MTQ ini anak-anak kita ini termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan menjadi anak-anak yang Qurani," tuturnya.

Sementara itu kepala Desa Sei Buluh Raji'i mengatakan, bahwa sudah seharusnya pelaksanaan MTQ tingkat Desa Sei Buluh tahun 2020 ini dijadikan momentum seluruh masyarakat Desa.

"Untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam beragama dan tetap menjadikan al quran sebagai Petunjuk utama dlm setiap tindakan dan perbuatan dlm kebidupan sehari hari," kata Raji'i.

Turut hadir dalam acara pembukaan MTQ, Camat Ungar, Sekcam Ungar, Wakapolsek Kundur, Babinsa Ungar, Lurah Ungar, Kepala Puskesmas Ungar, Ketua MUI Ungar, Qua Ungar, Kepala Desa Batulimau.


Ahmad Yahya

pawai Ta’aruf Pelajar.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan peserta kafilah dari kontingen Pelajar mengikuti pawai Ta’aruf dalam rangka memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di tingkat Desa, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

Pelepasan peserta dilepas oleh Kepala Desa Sei Buluh Raji'i dimulai dari SMP 01 Ungar Dusun 2 ke Masjid Baytul Mubin Dusun 1 Sei Buluh, Kamis (6/2/2020).

Kepala Desa Sei Buluh Raji'i mengatakan, pawai ta’aruf merupakan rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Desa 2020.

"Sebelum dimulainya malam puncak  pelaksanaan MTQ Tingkat Desa Sei Buluh. Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Desa merupakan agenda tahunan yang mana tahun ini semakin bertambah jumlah peserta nya," kata Raji'i.

Untuk itu Raji'i berharap pelaksanaan kegiatan MTQ yang akan dibuka malam nanti tanggal 6 sampai8 Maret 2020 dapat berjalan lancar dan sukses sesuai harapan kita semua.

"Kita pelihara kesucian Al-Quran dan mengembangkan syiar Islam. Semoga dapat membawa manfaat dan maslahat dalam upaya mengembangkan nilai-nilai universal keagamaan dalam islam," ujarnya.

“Saya yakin, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat di Desa sungai buluh ini cinta dengan kerukunan umat beragama Semoga kerukunan antar umat beragama di Desa tetap terjaga,” ungkapnya kembali.

Jumlah Peserta MTQ tingkat desa sungai ungar diikuti sebanyak 40 peserta dari golongan Tartil,anak anak dan Remaja

Turut hadir Camat Ungar, Lurah ungar, polsek, Babinsa Ungar, kepala Dusun,RT/Rw serta majlis Ta'lim dan sejumlah tokoh agama Desa Sungai Buluh.



Ahmad Yahya

Cak Ta'in Komari.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta'in Komari mengatakan, pemotongan iuran BPJS pegawai Satgas Kebersihan Kecamatan Sagulung, namun tidak disetorkan selama 4 bulan. Itu adalah suatu tindakan korupsi.

"Gaji kan sudah dipotong, ternyata tidak disetorkan ke kantor BPJS. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat premi tanggungan berobat ketika mengalami sakit dan kecelakaan kerja, itu tindakan korupsi," kata Cak Ta'in Komari, di Batam Center, Rabu (5/2-2020).

Menurut Cak Ta'in, pemotongan gaji namun tidak disetorkan sesuai dengan tujuannya maka itu masuk tindakan pidana. "Karena yang melakukan itu pegawai pemerintahan itu masuk tindakan korupsi," katanya.

Mesti ditelusuri dan diusut tuntas, tambah Cak Ta'in. Ada kemungkinan kasus serupa terjadi di Kecamatan-Jecamatan lainnya.

"Ada indikasi aliran dana ke atasan kalau model begini, sebab pegawai bawahan tidak mungkin berani melakukan jika tidak mendapatkan restu dari pimpinannya, tentu saja kompensasinya ya setoran lah, " paparnya.

Anggaran pengelolaan sampah yang dianggarkan dari APBD Batam itu cukup besar, sementara pungutan retribusi sampah juga jalan terus.

"Ini akan sangat menarik kalau terus dilakukan investigasi kasusnya, ini bisa seperti gunung es, makin ditelusuri kasusnya akan semakin besar. Jadi ini harus dituntaskan," tegas Cak Ta'in


Alfred

Rapat Bupati Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si, memimpin rapat pengembangan diruang rapat Bandar Udara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun, Selasa (5/2-2020).

Pada kesempatan itu, Rafiq menjelaskan, rapat yang di pimpin guna untuk menindak lanjuti kunjungan Menteri Perhubungan RI ke Kabupaten Karimun mengenai penambahan Runway Bandara Raja Haji Abdullah.

"Rapat hari ini terkait pembebasan lahan yang nantinya akan di bebaskan untuk perpanjangan Runway," kata Rafiq.

Kemudian Rafiq mengatakan, rapat persiapan akan di lanjutkan hari Senin dengan hasil tahap penyelesaian pembebasan dan izin-izin yang nantinya akan di butuhkan perizinan.

Untuk hari ini juga akan di lakukan peninjauan lokasi yang akan di bebaskan untuk perpanjangan Runway pada pukul 02.00 siang ini.


Ahmad Yahya

Fhoto Bersama Bupati Karimun saat Meninjau Pembangunan Mesjid Islamic Kundur.

KARIMUN KERIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq didampingi Kadis PU Karimun Zulfan, Serta Kabag humas Karimun, Didi Irawan bersama rombongan lainnya, melakukan peninjauan terhadap pembangunan Masjid Islamic Center di Kelurahan Tanjungbatu, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (4/2/2020).

Peninjauan ini di lakukan dalam rangka melihat seberapa jauh pembangunan yang sudah berjalan.

Rafiq mengatakan, setelah kita tinjau proyek pekerjaan Islamic Center. Ternyata sudah berjalan sesuai rencana dengan pekerjaan fisik lebih dari 80 persen. Oleh karena itu, pekerjaan Islamic Center ini ditargetkan Insyallah akan kita resmikan pada 27 Maret 2020 mendatang.

"Jika selesai pada 27 Maret nanti, insyaallah kita akan undang penceramah kondang. Kemudian menyatakan kesiapannya, dan menyesuaikan jadwal pembangunan Islamiq Center ini selesai," ungkap Rafiq.

Pembangunan Masjid Islamic Center ini adalah dalam impian pemerintah. Bagaimana membangun sebuah sarana ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan yang kelak akan menjadi kebanggaan masyarakat Kundur.

"Insyaallah Islamiq Center ini kedepannya akan terus kita kembangkan guna memakmurkan Masjid terbesar yang akan menjadi ikon serta sebuah kebanggaan masyarakat Kundur nantinya," tutur Rafiq.

Usai melakukan peninjauan Masjid Islamic Center, Rafiq beserta rombongan melanjudkan perjalanan mengunjungi Puskesmas Tanjungbatu.

Dalam hal itu, Rafiq mengatakan, Puskesmas Tanjungbatu ini akan kita jadikan RS Kundur tipe D, yang mana akan disejalankan dengan peresmian Puskesmas yang baru di bangun tepatnya di jln  Sei Besi, Kecamatan Kundur.

"Nanti, untuk pasien yang ada di RS Kundur, tidak semua pasien lagi harus buat rujukan ke Karimun. Terkecuali ada beberapa penanganan khusus karena RS di Kundur ini hanya tipe D sarana prasarananya atau Dokter spsialisnya tidak seluruhnya ada," tuturnya.

Rafiq juga bertujuan untuk memindahkan Puskesmas lama dan di jadikan RS tipe D. Sehingga sedikit mengurangi beban masyarakat Kundur.

"Rumh sakit tipe D ini akan kita siapkan 3 atau 4 dokter spesialis, diantaranya spesialis, Anak,  Kandungan dan penyakit dalam selebihnya pasien akan tetap di tangani di RSUD Karimun," kata Rafiq



Ahmad Yahya

Terdakwa Indra Syaril (Baju Merah).

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Empat terdakwa penyeludup Narkoba jenis sabu berat 30,837 Kg dalam ember cat, tangkapan Ditpolair Polda Kepri, di Pearairan Pulau Puteri Nongsa Kota Batam dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Ke empat terdakwa tersebut dituntut masing-masing 'Seumur Hidup',  Selasa (4/2-2020).

JPU Rosmarlina Sembiring dalam amar tuntutan para terdakwa yang dibacakanya. Ia mengatakan, ke empat terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Menuntut ke empat terdakwa, yakni, Indra Syaril alias Indra bin Asmin, Suriyanto, Prastiadona alias Dona, dan Nasrul alias Apayon, dengan hukuman seumur hidup," baca Rosamarlina Sembiring dihadapan Majelis Hakim Christo E N Sitorus didampingi Hakim anggota, Marta Napitupulu dan Renni Pitua Ambarita.

Terdakwa Nasrul alias Apayon (Baju Merah)

Usai pembacaan amr tuntutan ke empat terdakwa yang dibacakan JPU satu persatu. Majelis Hakim Christo E N Sitorus menyampaikan, apakah saudara terdakwa menyampaikan pembelaan (Pledoi). Jika ada silahkan berkoordinasi dengan PH nya. "Silahkan koordinasi," kata Hakim Christo E N Sitorus.

"Kami mengajukan pembelaan yang mulia. Mohon kami diberikan waktu satu minggu," ujar masing-masing PH ke empat terdakwa.

Terdajwa Suriyanto, Prastiadona alias Dona.

Dalam berkas pokok ke empat terdakwa (Berkas perkara terpisah). Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib. Yusri M Nur alias Adam alias Agam Putra (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh berangkat ke Malaysia untuk menjemput sabu di Malaysia. Kemudian terdakwa Indra menghubungi terdakwa Suriyanto dan Prastiadonna memberitahukan adanya order pekerjaan, dan segera siap-siap, besok berangkat ke Malaysia.

Dan bila berhasil membawa sabu ke Batam, maka para terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp 15 juta. Kemudian sebelum para terdakwa berangkat ke Malaysia, Yusri menghubungi terdakwa Suriyanto dan menyuruh terdakwa Indra menemui Yusri di mini market Patra Mart Komplek Ruko Cipta Mandiri Blok A No.43 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk mengambil uang sebesar Rp 1,8 juta ditambah 100 RM, untuk membeli tiket berangkat ke Malaysia serta uang makan.

Kemudian, dalam fakta persidangan, agenda pemeriksaan saksi. Dimana ke empat para terdakwa mengatakan, bahwa sudah sering, bahkan ada sudah 7 kali melakukan, menyeludupkan sabu dari Malaysia ke Batam. Dan hal itu diakui oleh ke empat terdakwa.


Alfred

Fhoto Karantina Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Madu Tanjungpinang ternyata diminati warga negeri jiran, Malaysia. Sebanyak 150 kilogram madu asli dengan nilai Rp 15 juta berhasil diekspor ke Malaysia. Sebelum dikirim, madu tersebut diperiksa oleh Karantina Pertanian Tanjungpinang.

“Madu diperiksa secara argonoleptik dengan tujuan untuk memastikan bau, warna dan teksturnya. Setelah sesuai, diterbitkanlah sertifikat sanitasi,” ujar drh. Dainurritus, Dokter Hewan Karantina Pertanian Tanjungpinang, Minggu (2/2-2020).

Sebelumnya produk dari kelapa, berupa santan asal Bintan juga tembus pasar ekspor ke German. Santan tersebut diproduksi oleh PT. Bionesia Organic Foods, yang mengolah beberapa produk turunan dari kelapa.

PT. Bionesia Organic Foods mengekspor santan kelapa organis sebanyak 14 ribu ton karton atau 33.600 kilogram, senilai lebih dari Rp 630 juta. “Ekspor kali ini untuk tujuan German berupa kokosmilch sebanyak 33,6 ton,” sebut Yovita, Executive Shipper  PT. Bionesia Organic Foods, Jumat (31/1).

Kokosmilch adalah santan yang biasa digunakan untuk memasak atau keperluan lainnya. Jenis santan yang lebih encer dapat diminum langsung. Kokosmilch ini asli diolah dari kelapa yang ditanam oleh petani di Kepri.


Diskominfo Kepri

PH Yopi Koswara, Mangundang Lumban Batau

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Mangundang Lumban Batu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Yopi Koswara kasus perkara Narkoba 130 butir ekstasi protes jadwal sidang klienya yang di ulur-ulur oleh JPU. Protes tersebut dilontarkan di luar sidang Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (4/2-2020).

Mangundang Lumban Batu mengatakan, sidang kliennya diulur-ulur. Padahal durinya sudah lama menunggunya sejak agenda sidang dimulai. Ia memprotes Jaksa dan Hakim, karena sidang klienya tersebut, saat ini agenda sidang pembacaan amar putusan yang dibacakan oleh Hakim.

"Saya dari tadi diruang sidang ini, sampai sekarang belum juga dipanggil untuk sidang. Ada apa ini JPU dan Hakim tidak mau melaksanakan sidang klien saya," kata Mangundang Lumban Batu.

Harusnya, lanjut Mangundang, JPU dan Hakim terlebih dahulu memperhatikan sidang yang lebih cepat. Karena menurutnya, sidang klienya, hanya pembacaan amar putusan.

"Sidang klien saya ini cuma pembacaan amar putusan. Dan saya sudah ada diruang sidang ini dari tadi. Namun sampai sekarang saya tidak sidang," ujarnya.

Namun ketika ditanya media ini, alasan sidangnya klienya di ulur-ulur oleh JPU. Mangundang Lumban Batau mengatakan, tidak tau apa alasanya. Buktinya sampai sekarang juga belum sidang.



Alfred

Camat Sagulung, Reza Khadapy (Fhoto Saat RDP dengan Komisi I DPRD Kota Batam).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sungguh malangnya nasib pekerja Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan di Kecamatan Sagulung. Pasalnya, WN saat bekerja, pembersihan atau mengumpulkan sampah, mengalami luka robek di kakinya, akibat terkena benda tajam. Sehingga luka koyak di kakinya mengalami jahitan sampai sepuluh jahitan.

Pegawai Satgas Kebersihan, WN mengatakan, luka robek dikakinya akibat terkena benda tajam, hal itu terjadi saat melakukan pengumpulan sampah ditempat penampungan. Setelah itu, ia berobat ke rumah sakit, akibat terus mengalirnya darah dari lukanya.

Namun, kata WN, setelah sampai dirumah sakit. Dirinya meminta surat sama dokter, supaya kecelakaan kerjanya bisa di klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi surat yang dimintanya, tidak dapat diberikan Dokter, dengan alasan Dokter, bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama 4 bulan.

"Kata Dokter, saya tidak bisa mengklaim kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurut Dokter, iuran BPJS Ketenagakerjaan saya tidak dibayar selama 4 bulan, mulai dari bulan September sampai Desember 2019. Padahal setiap gajian, langsung dilakukan pemotongan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar WN, Sabtu (1/2-2020).

Kemudian, lanjutnya, setelah ia cek ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata benar, bahwa BPJS Ketenagakerjaan bulan September baru dibayarkan pimpinanya di bulan Januari 2020.

"Saya juga tidak tau, entah begitu kami pegawai Satgas Kebersihan semuanya. Intinya, setiap kami gajian, sudah dilakukan pemotongan," tuturnya.

Camat Sagulung, Reza Khadapy ketika dikonfirmasi media Kepriaktual.com, via Whatshapnya, terkait tidak adanya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh pegawai Satgas Kebersihan. Ia malah menyampaikan, untuk menghubungi Jamil, Kasi Trantib Kecamatan Sagulung.

"Hubungi koordinator Satgas," kata Reza Khadapy ke media Kepriaktual.com.

Jamil, Kasi Trantip Kecamatan Sagulung saat dikonfirmasi via Whatshapnya, tidak dapat menjawab. Hingga berita ini diunggah.


Alfred

Bupati Karimun Potong Pita Peresmian Pasar Mutiara.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq S.Sos.Msi di dampingi Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi FS, beserta rombongan bersepeda sejak pagi. Perjalanan sepeda santai tersebut, dari Tanjung Berlian ke Pasar Mutiara Kundur. Hal itu dalam rangka peresmian Pasar Mutiara, Jecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Minggu (2/2/2020).

Pantauan dilapangan, sejak pagi terlihat antusias masyarakat Kundur datang memadati kegiatan Pembukaan atau peresmian Pasar Mutiara.

Dan kegiatan peresmian, turut hadir Kapolres Karimun, DPRD Karimun, Danramil Karimun, Kadis PU Karimun, Dirut Prusda Karimun, Polsek Kundur, Dandim Kundur, Camat Kundur dan Lurah Kundur.

Pada kesempatan itu H. Aunur Rafiq mengatakan, peresmian pasar Mutiara Kundur ini, akan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah baik fasilitas maupun anggaran dalam pelaksanaanya.

"Saya berharap dengan adanya pasar Mutiara, dapat meningkatkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat Kundur. Sehingga menjadi jauh lebih baik lagi kedepannya," ungkap Rafiq.

Selain itu, Rafiq meminta kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, untuk ikut serta membantu pemerintah dalam mengatasi polimik jual beli meja atau kios yang di sewakan pemilik.

"Saya tegaskan ke Prusd, agar jual beli meja sesama pedagang tidak harus terjadi lagi," kata Rafiq.

Di akhir sambutan Rafiq, secara resmi membuka pasar Mutiara di tandai dengan menandatangani prasasti dan pemotongan pita yang didampingi Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi FS dan di lanjutkan kunjungan ke stand stand yang ada di pasar Mutiara tersebut.

Ahmad Yahya

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Saat RDP Bersama Camat dan Lurah.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan menilai kinerja Camat dan Lurah telah berpihak kepada calon Pilkada ditahun politik tahun 2020. Hal itu disampaikanya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat Komisi I DPRD Batam bersama Camat dan Lurah se-Kota Batam, Kamis (30/1-2020).

Safari Ramadhan mengatakan, saat peresmian Posyandu di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, yang diresmikan oleh Wali Kota Batam, ia tidak di undang. Padahal, yang mengusulkan pembangunan Posyandu masuk dalam anggaran pemerintah tahun 2019 adalah dirinya.

"Saya mengusulkan pembangunan posyandu itu. Kalau tidak kami usulkan, itu tidak kami sahkan. Kenapa ketika peresmian anggota Dewan lain yang di undang. Jangan masyarakat disana nanti beranggapan bahwa anggota Dewan yang mengusulkan itu berbohong," tegas Safari Ramadhan menjelaskan dihadapan para Camat dan Lurah se-Kota Batam.

Kemudian, ini juga sudah ia sampaikan kepada Wakil Wali Kota Batam, bahwa Posyandu Nongsa yang diresmikan Wali Kota Batam. Anggota Dewan yang mengusulkan tidak di undang, jangan nanti ini terulang terjadi lagi.

"Nah, ternyata ini terulang kembali kepada saya. Saya yang mengusulkan, anggota Dewan lain yang di undang Lurah dalam peresmian. Dan masyarakat disana tau, bahwa saya yang mengusulkan. Itu saya sampaikan saat Pokir (Pokok Pikiran) reses disana," kata Safari.

Lanjut Safari Ramadhan, waktu tahun 2018, pemerintah melalui Dinas Kesehatan, tidak mau mengusulkan Posyandu. Dan ini proses perjuangan dari anggota Dewan, dan setelah peresmian, diklaim oleh sepihak.

"Makanya saya tanyakan. Kenapa anggota Dewan yang mengusulkan tidak di undang oleh Lurah, ada apa. Dan ini akan berimbas kepada Percepatan Infranstruktur Kecamatan (PIK). Karena semua data-data yang ada di Kecamatan dan Lurah disetorkan ke Pusat. Biar kita tau dimana titik-titiknya. Jika tidak sesuai, anggota Komisi I DPRD Kota Batam setuju, maka tidak jalan," terang Safari Ramadhan.

"Jangan setelah jadi peresmianya. Yang diundang anggota Dewan lain, jadi Camat dan Lurah jangan berpihak. Bekerjalah sesuai standar, tugas ASN," ungkap Safari kembali.

Selain itu, Safari Ramadhan menanyakan anggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) yang diadakan Kecamatan Batam Kota. "Darimanakah anggaran ini, apakah ini anggran dari Pemko atau anggaran sendiri," tanyanya.

"Anggaran Musrenbang, itu dari Masyarakat. Bukan dari Pemerinta Kota (Pemko) Batam," jawab Camat Batam Kota.

Selanjutnya, kata Safari Ramadhan, terkait pengumpulan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan oleh Lurah Kibing, Kecamatan Batu Aji. Itu atas suruhan siapa?. Kenapa ditahun politik ini ada terjadi pengumpulan KK.

"Janganlah masyarakat kita ini selalu di kotak-kotak kan oleh Camat dan Lurah ketika menjelang tahun politik. Layanilah masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat tidak jenuh terhadap pemerintah," ujarnya

"Terkait pengumpulan KK, itu menindaklanjuti dari Perendagri Nomor 12 tahun 2007," jawab Lurah Kibing, Irwan.


Red

RDP Komisi I DPRD Kota Batam dengan Camat dan Lurah se-Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi I DPRD Kota Batam undang Camat dan Lurah se-Kota Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang beberapa hal-hal dalam pelayanan kepada masyarakat. Dimana tahun ini adalah tahun politik. Kota Batam adalah bagian dari Pilkada, Kamis (30/1-2020).

RDP tersebut dipimpin oleh pimpinan rapat, Budi Mardianto, Harmidi Umar Husein, Lik Khai dan dihadiri anggota Komisi I DPRD Batam, Tohap Erikson Pasaribu, Siti Nurlailah, Utusan Sarumaha, Muhammad Fadhli.

Budi Mardianto mengatakan, undangan Komisi I DPRD Kota Batam, tentang adanya pengaduan dan instruksi pimpinan DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti tentang adanya hal-hal yang perlu disampaikan. Bahwa Camat dan Lurah adalah merupakan mitra Komisi DPRD Kota Batam yang menentukan anggaran.

"Komisi I DPRD Kota Batam berperan menindaklanjuti Camat dan Lurah dalam pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Dimana beberapa waktu lalu, kami sudah menyampaikan, bahwa setiap kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan untuk supaya memberikan catatan dalam hal penggunaan anggaran," kata Budi Mardianto.

Namun dalam realitanya, terang Budi Mardianto, program penggunaan anggaran itu berjalan lancar. Padahal Komisi I DPRD Kota Batam sudah memangkas. Jadi perlu diketahui Camat dan Lurah, apa tugas Komisi I DPRD Kota Batam.

"Komisi I DPRD Kota Batam, sudah menjadwalkan, untuk mengevaluasi anggaran. Namun karena sangat penting, bahwa adanya pengaduan tentang pelayanan masyarakat ini, maka kami jadwalkan hari ini. Supaya pelayanan kepada masyarakat, tidak terkontaminasi ditahun politik ini," ujarnya.

Kemudian, lanjut Budi Mardianto, perlunya Inspektorat Pemko Batam untuk secara langsung turun kelapangan terkait dengan kinerja Camat dan Lurah Kota Batam. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara. Disini dikatakan, ASN harus netral dan tidak dapat berpolitik ataupun itu interpensi kepentingan politik manapun.

"Netralitas ASN itu diatur beberapa pasal dalam UU No 5 tahun 2014. Managemen ASN adalah pengelolahan infraatruktur pegawai yang lebih profesional. Bukan titipan atau pesanan yang memiliki dasar atau etika profesi yang bebas dari intervensi politik. Selanjut dalam PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN, telah ditentukan larangan dalam berpolitik. Dan jika terbukti berpolitik, akan diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut," ujarnya.

Budi Mardianto juga menegaskan, bahwa mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon, sebelum, selama dan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya atau anggota masyarakatnya, itu termasuk tindak pidana.

Hal ini diketahui, bahwa ada beberapa usulan yang diberikan masyarakat. Dimana ini sebuah tentang kegiatan. Padahal tahun anggaran 2020, Komisi I telah meniadakan anggaran yang dimaksud, yaitu kegiatan silaturahmi. Tetapi realitanya, kegiatan tersebut berjalan di Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji.

"Tahun politik ini, saya minta kepada Camat dan Lurah tidak mengadakan keberpihakan kepada calon. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat tidak terkotak-kotakkan," terang Budi Mardianto.

Menanggapi hal tersebut, Reza selaku kordinator Camat dan Lurah se-Kota Batam mengatakan, bahwa kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Wali Kota Batam belum menggunakan anggaran. Bulan satu ini belum ada yang dikeluarkan.

"Kegiatan tersebut ditunjuk langsung oleh Wali Kota Batam, dan Wali Kota Batam menginginkan untuk bisa menampung aspirasi masyarakat menjelang proses Musrenbang. Karena tidak semua dapat dimasukkan dalam Musrenbang, sehingga Wali Kota Batam turun langsung ke masyarakat," kata Reza.

Dan dalam kegiatan itu, terang Reza, ada hadir Panwas dan Pascam yang sudah dilantik. Disitu bisa dilihat bentuk kegiatanya seperti apa. Dan sebelumnya itu, juga rutin dilaksanakan, dan ini berlanjut ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Dan terbukti, dalam pertemuan itu, ada aja permintaan dan sanggahan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Wali Kota Batam.

"Kami pegawai sudah cukup paham dan mengerti, jika melanggar maka kami akan menanggung konsekuensinya, sebagaimana dalam aturan dan UU. Dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya lewat Camat dan Lurah. Selain itu kami tidak melakukan apa-apa," ujar Reza.


Alfred

Cak Ta'in Komari.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86, Cak Ta'in Komari mempertanyakan akhir masa kontrak konsesi ATB dengan BP Batam apakah berakhir 17 April atau November 2020.

"Ada selisih waktu 6 bulan yang perlu dijelaskan dengan data dan fakta," kata Ta'in kepada media Kepriaktual.com, Kamis (30/1-2020).

Menurut Cak Ta'in, berdasarkan kontrak konsesi yang ada padanya, kontrak ditandatangani pada tanggal 17 April 1995, jika masa konsesi adalah 25 tahun maka berakhir pada tanggal dan bulan yaang sama.

"Sejauh ini baik pihak ATB maupun BP Batam menunjukkan dokumen bahwa kontrak konsesi ATB itu berakhir bulan November. Ini yang akan kita kejar," kata Cak Ta'in.

Cak Ta'in juga menilai belum melihat adanya keseriusan pihak BP Batam akan mengelola air bersih di Kota Batam, setelah kontrak dengan ATB berakhir.

"Tahapan untuk pengambilalihan pengelolaan air itu belum ada, baru sebatas pernyataan Kepala BP Batam. Takutnya itu hanya pernyataan politis, untuk menenangkan massa." Terangnya.

Tahapan yang patut dilalui salah satunya adalah audit dan penghitungan nilai aset ATB secara keseluruhan yang akan diserahkan kepada BP Batam, yang dilakukan setahun sebelum konsesi berakhir. Selain itu, Pihak BP Batam mulai menempatkan beberapa karyawan di BP Batam 6 bulan sebelum kontrak berakhir untuk pendampingan administrasi.

"Pengakuan BPKP Kepri kan hingga saat ini belum ada pengajuan penghitungan aset oleh BP Batam. Jadi bagaimana kita bisa percaya begitu saja," paparnya.

Untuk itu, Cak Ta'in akan berkirim surat secara resmi mempertayakan dokumen yang menjelaskan berakhirnya kontrak konsesi ATB tersebut.


Red

Musrenbang Kelurahan Tarempa.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kelurahan, Rabu (29/01/2020).

Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan tersebut dibuka langsung oleh Camat Siantan, Riorizal. Tema yang diusung Musrenbang "Pembangunan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan dan Konektivitas Wilayah Yang Handal".

Dalam penyampaian kata sambutannya Riorizal mengatakan, kegiatan Musrenbang merupakan persiapan untuk mendapatkan informasi, aspirasi, dan usulan dari stakeholder, agar terciptanya perencanaan pembangunan yang optimal.

”Apa yang perlu dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, di usulkan bersama, agar bisa terakomodir untuk Rencana Kerja Pembangunan ( RKP) Kelurahan. Dari tahun ke tahun kita konsisten untuk membangun, maka mari kita salurkan aspirasi kita untuk membangun kampung kita,” himbau Riorizal.

Dikesempatan yang sama, Syamsir selaku Lurah Tarempa mengatakan, kegiatan Musrenbang menggunakan anggaran, APBD Anambas tahun 2020. Kegiatan tersebut merupakan forum musyawarah tahunan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP), sebagai visi misi rencana pembangunan untuk tahun 2021.

"Tujuan Musrenbang ini sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan, dari usulan tersebut, akan ditampung mulai tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi,"sebut Syamsir.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekcam, Babinkamtibmas dari Polsek Siantan, RT/RW, Kaposyandu serta lembaga yang ada di Kelurahan Tarempa.

Arthur