Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

KPK Geledah Rumah Pribadi Gubernur Kepri Nonaktif di Karimun.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Usai penggeledahan rumah pribadi Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun di kampung Bukit Senang, Karimun terlihat ramai, Selasa (23/7/2019) pagi.

Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kemudian melanjutkan penggeledahan kantor Dishub Kepri, Tanjungpinang, dan penggeledahan rumah pribadi ajudan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang berada dikawasan elit di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok C No. 7 Batam Center.

Pantauan dilapangan, dari kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, KPK membawa koper hitam. Sementara tim KPK usai melakukan penggeledahan rumah pribadi staf Gubernur Nonaktif, dilokasi terlihat tidak ada penghuni rumah, namun di garasi depan terlihat mobil Dinas plat Bp 5 terparkir di TKP.

Penggeledahan Rumah Pribadi Staf Gubernur Kepri Nonaktif di Batam.

Menurut salah seorang RT setempat, Wonowo membenarkan adanya penggeledahan oleh tim KPK yang berjumlah puluhan.

“Benar ada tim kpk geledah rumah ini, namun tidak ada berkas yang dibawa dan hanya membawa perlatan mereka saja,” ujar bowo dilokasi ke awak media.

KPK Bawa Koper Hitam dari Kantor Dishub Kepri.

Penggeledahan rumah pribadi Gubernur Kepri, Kantor Dishub dan rumah pribadi staf Gubernur Kepri berdasarkan, pada 10 Juli lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan. Dan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait izin prinsip reklamasi.


Red

Direktur Humas BP Batam, Dendi Gustinandar. Fhoto:Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Terkait permasalahan lahan tidur di Kota Batam, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GI, Aldi Braga mengatakan, BP Batam tidak sanggup lagi mengelolah lahan di Batam, artinya kuasa negara yang di beriakan negara ke BP Batam harus di cabut.

"Kapala BP Batam, Edy Putra harus bertindak lebih tegas. Karena lahan tidur di Kota Batam sudah cukup lama tak di operasikan. Cabut lahan tidur," ungkap Aldi Braga, Senin (22/7-2019).

Menurutnya, lahan tidur adalah salah satu yang menghambat Investor masuk dan mengakibatkan ekonomi Batam stagnan bahkan semakin terpuruk.

"Lahan tidur adalah milik para dewa dewa dan bintang tujuh. Dimana ribuan titik dan puluhan ribu hektare lahan tidur sampai detik ini BP Batam tidak sanggup mengatasi. Kami minta BP Batam mencabut lahan tidur," ujarnya.

Sementara itu, Dendi Gustinandar, Dir Humas BP Batam mengatakan, alokasi lahan atas nama pemegang alokasi berpedoman kepada isi Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan. Sampai hari ini BP Batam tetap konsisten mengevaluasi lahan-lahan yang tidak dilakukan pembangunan sesuai perjanjiannya.

"Satu per satu dipanggil, ditanya komitmennya, serta sambil memvalidasi kembali kebenaran dan keabsahan dok perusahaan yang bersangkutan. Ini untuk mengurai kemungkinan pelepasan dan peralihan hak yang melanggar Surat Perjanjian dan tidak mendapat persetujuan dari BP Batam sebagai pemegang HPL," ujar Dendi, Senin (22/7-2019).

Kemudian, lanjutnya, yang berkomitmen, maka dibuat addendum terakhir atas Surat Perjanjian yang ada dengan berpedoman kepada jadwal pembangunan yang disampaikan. Tentunya jadwal dan kegiatan pembangunan yang relevan dan realistis.

"Terhadap yang tidak komitmen, tentu dapat dilakukan evaluasi seperti tercantum dalam pasal Surat Perjanjian hingga Pembatalan," katanya.


Alfred

Hutan Lindung Magrove di Nongsa yang Dijadikan Kavling.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Lahan hutan lindung seluas 30 Hektar yang dulunya ditumbuhi mangrove, di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa dijadikan kavling oleh PT Prima Makmur Batam (PMB) dan hitan lindung di Teluk Lengung Punggur luar 23 Hektar, menjadi sorotan publik.

Pasalnya, hutan lindung mangrove yang disulap menjadi kavling, dijual kembali kepada masyarakat, dengan alasan untuk pengurusan UWTO dan SHGB.

Pemotongan Bukit Hutan Lindung.

Dikutip dari BATAMTODAY.COM, Kepala KPHL Kota Batam Unit 2, Lamhot Sinaga mengungkapkan, lahan tersebut tidak bisa ditindak karena sudah terbangun 30 persen.

"Itu sudah ada masyarakat yang tinggal di situ, tidak bisa kita tindak," kata Lamhot, berdalih.

Terkait hutan lindung yang dijadikan kavling, Dendi Gustinandar, Dir Humas BP Batam mengatakan, itu tidak bisa. Dan BP Batam tidak miliki kewenangan pada kawasan hutan lindung, dan permasalahan ini sedang ditangani kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Kegiatan di lapangan telah dihentikan KPHL Batam," kata Dendi Gustinandar, Senin (22/7-2019).


Alfred

Calon Jemaah Haji yang Diberangkatkan

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Calon Jamaah Haji asal Kecamatan Kundur dan Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun diberangkatkan, Jumat (19/7-2019). Mereka diberangkatkan lewat pelabuhan Tanjung Batu.

Kepala kantor Kementrian Agama Kecamatan Kundur, Mukrizal mengatakan, jumlah para jemaah haji yang diberangkatkan 35 orang. Dimana jumlah jamaah haji yang diberangkatkan, dari Kecamatan Kundur 33 orang, dan dari Kecamatan Ungar 2 orang.

"35 orang jamaah haji yang diberangkatkan ke Makkah al-Mukaromah bergabung dengan kloter Kota Batam," ujar Mukrizal.

Kemudian, lanjutnya, calon Jamaah Haji yang diberangkatkan melalui pelabuhan Tanjung Batau Kundur menuju Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 8:00 WIB menggunakan tranfortasi Feri. Hal itu, untuk bergabung dengan calon haji lainya.

"Calon Jamaah Haji akan di lepas dari rumah dinas Bupati Karimun menuju Batam untuk bergabung dengan kloter calon haji Batam," ujarnya.


Swadi

Fhoto Bersama Presiden RI, Joko Widodo dengan Selebritas, Musisi dan Pelaku Industri Kreatif.

BOGOR, KEPRIAKTUAL.COM: Sekitar 100 selebritas dan pelaku industri kreatif bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019) sore.

Didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, dan Erick Thohir Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Presiden Joko Widodo menerima para selebritas, seniman, musisi dan pelaku industri  kreatif yang mengusungnya pada Pilpres 2019.

Mewakili para selebritas pentolan grup musik Kahitna Yovie Widiyanto, dalam penyampaiannya. menjelaskan bahwa potensi dan kreatifitas para artis, musisi, seniman, dan pelaku industri kreatif Indonesia cukup dikenal di tingkat internasional,

“Indonesia seharusnya bisa berbangga karena talenta dari kawan-kawan musisi, artis penyanyi, seniman,dan para pelaku industri kreatif cukup disegani ditingkat internasional, bahkan dalam beberapa kompetisi tingkat internasional tak jarang kita selalu meraih juara pertama” ujar Yovie.

Yovie berharap agar dalam masa periode pemerintahan kedua ini Presiden Jokowi dapat memberikan perhatian lebih, demi meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan para pelaku seni dan kreatif agar semakin kompetitif di tingkat internasional.

“Atas dasar prestasi-prestasi itulah saya mewakili kawan-kawan berharap agar pak Jokowi di periode kedepan nanti dapat memberikan dukungan guna meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan para pelaku industry kreatif, seniman, musisi, dan artis-artis Indonesia agar kedepannya bisa lebih berprestasi dan semakin kompetitif ditingkat internasional” ujar Yovie yang serentak disambut dengan tepuk tangan oleh ratusan selebritas yang hadir.

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo  menyampaikan bahwa dalam masa pemerintahan  lima tahun kedepan ia telah merencanakan untuk memberikan dukungan dana untuk meningkatkan pengembangan industri kreatif.
.
“Saya yah..disini juga hadir pak Pratikno dan pak Triawan yah… sudah merencanakan untuk memberikan dukungan dana guna pengembangan industri-industri kreatif, yah termasuk anda semua ini tentunya”  ujar Jokowi

Jokowi menjelaskan bahwa ada sejumlah dana abadi yang seharusnya dapat dianggarkan untuk memberikan dukungan guna pengembangan potensi dan  sumber daya di industri kreatif

“Ada.. agar diketahui dana itu ada…Yah semacam dana abadi yang jumlahnya lumayan besar, dan dapat diberikan untuk pengembangan potensi dan  sumber daya di industri kreatif,  saya pasti akan alokasikan itu, tapi baru akan berjalan dan dimulai pada tahun depan.” Tegas Jokowi.

Namun Jokowi belum bisa memastikan bagaimana mekanismenya karena menurutnya itu akan kembali dibicarakan dan semoga DPR-RI juga dapat memberikan dukungan yang sama denganya menyangkut pengalokasian dana abadi tersebut.

“Mengenai mekanisme seperti apa, saya akan kembali bicarakan ini dengan berbagai pihak terkait baik itu dalam kementrian-kementrian terkait  dan..itu…  Terutama ke DPR-RI yah… Karena pengalokasian ini nantinya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. .. Yah.. semoga saja DPR memberikan dukungan yang sama…  Tapi saya yakin betul DPR-RI pasti juga akan mendukung, nanti gimana mekanismenya kami akan carikan jalan yah” ujar Jokowi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya, fotografer senior Indonesia Darwis Triadi, presenter sekaligus anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Muhammad Farhan, Andre Hehanusa,  Andre Opa Sumual Ketua Umum relawan Teman Jokowi, Mona Ratuliu dan suaminya Indra Brasco, Novita Angie, solois kondang Marcel Siahaan, bintang sinetron Kirana Larasati, Rian D’Masiv, Titi Rajo Bintang, Rival Achmad Labbaika Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, Ike Muti, Dennis Adhiswara, dan David Bayu vokalis Band Naif.


Red

Aksi Demo Mahasiswa di Pengurus Cabang PMII Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Batam melakukan aksi demo di depan Kantor BP Batam, Rabu (17/7-2019). Aksi demo tersebut dikawal personil polisi dan Ditpam BP Batam.

Aksi demo tersebut, dalam pernyataan sikap, mahasiswa menyoroti beberapa proyek paket Pekerjaan yang di tangani oleh BP Batam, baik pengerjaan proyek yang selesai dikerjakan maupun dalam tahapan proses pelelangan suatu paket pekerjaan yang sumber anggarannya memakai Anggaran Belanja Negara
(APBN).

"Salah satunya yaitu, proyek pembangunan pelabuhan telaga punggur yang bermasalah alat mesin X-ray," ujarnya para mahasiswa.

Kemudian, semenjak dari pengadaan, sudah 3 tahun tidak berfungsi, tidak pernah dipakai untuk Xray barang-barang yang keluar dan masuk dari pelabuhan telaga Punggur, dan juga di pelabuhan domestik sekupang.

"Kami menduga ada unsur korupsinya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan kami juga mengkritsi proses pelelangan yang terjadi dalam pengerjaan pengadaan fender didermaga Batu Ampar dengan nilai pagu anggaran dari APBN tahun 2019 yang baru selesai, sebesar Rp 10. 664.960.000," ujarnya.

Menurutnya, persyaratan teknis yang sudah terpublish di awal "berpengalaman dibidang pembangunan dermaga dan kemudian dihilangkan dengan Addendum. Dan ternyata tidak memiliki pengalaman dibidang melahirkan pemenang tender pembangunan dermaga.

"Kami menduga ada persekongkolan antara PPK dengan PT. Cakrawala Monica, yang jelas jelas PT CMA tidak memiliki persyaratan teknis pengalaman pekerjaan pelabuhan/dermaga bisa diloloskan," ujar para mahasiswa dalam orasinya.

Para mahasiswa menilai, bahwa dalam hal ini apabila dipaksakan akan berakibat fatal. karena aspek teknis merupakan unsur primer yang tidak dapat ditawar. Karena itu, mereka (Mahasiswa) pengurus cabag PMII Batam menyatakan sikap.

1. Menuntut Netralitas dan Profesionalitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Fender Dermaga Batu Ampar. Bahwa Addendum yang dilakukan oleh PPK sehari sebelum penyerahan dokumen, serta menangnya perusahaan yang memenuhi kriteria setelah Addendum dibuat. Kami menduga adanya oknum PPK melakukan praktek tebang pilih, Penyalahgunaan Wewenang, Mall Administratif. Dan Konsipirasi yang sarat dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).
2. Mendesak Kepala BP Batam untuk mengambil kebijakan terkait kualifikasi
pengadaan Fender Dermaga Batu Ampar karena adanya dugaan kongkalikong.
3. Meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan kantor BP Batam, diduga banyaknya proyek pekerjaan yang bermasalah yang berdampak pada kerugian negara.

Hingga berita ini diunggah, para mahasiswa belum bisa bertemu dengan pihak BP Batam, dan masih menyampaikan aspirasinya didepan kantor BP Batam.


Alfred

Lima Terdakwa Pembobol ATM Usai Mendengarkan Putusanya.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Lima terdakwa kawanan pembobol uang dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI, tersenyum saat mendengarkan putusanya yang ringan. Dimana kelima terdakwa, yakni, Marya Ulfa, Afriyani, Parlin, Melki Seotian dan Ilham divonis 1 tahun, 4 bulan.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap kelima terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun, 4 bulan," kata Hakim Majelis Jasael didampingi Hakim anggota Chandra dan Efrida, Selasa (16/7-2019).

Menurut Hakim Jasael, kelima terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana yang didakwakan Jaksa penunut kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Dan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Rizki Harahap menuntut kelima terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun, 6 bulan. Serta barang bukti berupa dua unit mobil rental  miliknya Sunawan dan Anton Fitranto dan barang bukti berupa kartu ATM BRI milik terdakwa Marya Ulfa, ATM buku rekening mandiri BCA atas nama Jimmi Situmorang, ATM buku rekening BRI milik Afri Yani, ATM BNI dan buku rekening milik Julia Fitri Ratna Sari dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam pokok perkara kelima terdakwa. Kelima terdakwa diamankan polisi pada bulan Maret 2019 yang lalu di mana setelah kasus pembobolan mesin ATM itu diketahui pihak bank BNI Cabang Batam pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yang lalu.

Setelah itu, dua karyawan Bank BNI Batam yang melakukan pengisian uang di mesin ATM BNI Pasar Botania 2 Batam, melakukan pencocokan pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset.

Saat dilakukan pencocokan, ternyata hasilnya tidak singkron, dan ditemukan selisih kurang dari pencocokan sejumlah Rp.131.800.000.

Dari temuan itu, lalu rekaman CCTV yang ada di ATM itu pun diputar ulang, dan berujungnya berhasil menemukan wajah-wajah sipembuat jumlah selisih uang di mesin ATM tersebut. Akibat ulah para Kawanan ini, pihak Cabang BNI Batam saat bersaksi mengalami kerugian Rp 199,650.000.

Dalam kasus ini, bukan hanya 5 orang saja, namun masih ada dua orang pelaku lainnya yakni yang bernama Salamun dan Yolan, dan kini masih Dalam Pencarian Orang (DPO) oleh polisi.


Alfred

Ketua Umum Relawan TJ, Andre Opa Sumual.

KEPRIAKTUAL.COM: Sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi, Relawan Teman Jokowi (TJ) juga tak luput mengamati perkembangan yang terjadi paska penetapan pemenang Pilpres 2019 oleh KPU.

Relawan TJ dalam pertemuan internalnya juga membahas siapa-siapa sosok yang pantas masuk menjadi pembantu dalam kabinet Jokowi- KH Maruf Amin.

“Walau susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tapi Teman Jokowi sebagai organisasi relawan pendukung juga ingin sumbang saran dan masukan. Soal diterima atau tidak itu hak Presiden,” kata Andre OPA Sumual, Ketua Umum Relawan Teman Jokowi saat ditemui di acara Visi Indonesis di Sentul Int’l Convention Center.

Menurut Opa, internal Teman Jokowi membicarakan beberapa nama. Tentu dengan berbagai pertimbangan, teristimewa kemampuan dalam mendampingi dan membantu Jokowi mewujudkan Nawacita Plus menuju Indonesia maju.

“Layak tidaknya seseorang menjadi pembantu Presiden tentu bergantung kepada kemampuan berpikir, bertindak, mengambil keputusan, loyalitas serta riwayat perjuangan tentunya,” kata Opa.

Dua nama yang menonjol dalam diskusi internal Teman Jokowi adalah Adian Napitupulu dan Sakti Wahyu Trenggono.
Adian Napitupulu adalah tokoh populer karena sepak terjangnya dalam berbagai debat televisi selama massa kampanye. Perjuangan Adian dalam membela kepentingan rakyat sudah teruji mulai dari parlemen jalanan hingga parlemen sesungguhnya di Senayan. Adian adalah salah satu tokoh sentral Reformasi 98.

Sementara Sakti Wahyu Trenggono adalah pengusaha yang sudah mendukung Jokowi sejak 2014. Trenggono adalah contoh pengusaha sukses yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dalam Tim Kampanye Nasional Joko Widido - KH Maruf Amin, Trenggono dipercaya sebagai Bendahara Umum.

“Kesamaan keduanya adalah loyalitas dan keringat mereka tak luntur mendukung Jokowi sejak 2014,” tambah Opa.

Teman Jokowi berharap buah pikir dan tenaga kedua nama itu bisa menjadi bagian dalam kabinet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia menuju negara maju.


Red

Menteri Keuangan, Sru Mulyani. (Fhoto: Istimewa).

KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawal penerimaan negara guna memacu pembangunan di Tanah Air. Hal yang disoroti Sri Mulyani adalah mengenai tantangan perpajakan di era ekonomi digital yang perlu diantisipasi Dirjen Pajak ke depannya.

“Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak,” ujar dia kala menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (15/7/2019).

Realisasi perpajakan saat ini masih belum mencerminkan potensi di era digital. Padahal, Indonesia memiliki potensi penerimaan dari penggunaan internet, e-commerce, serta jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Tantangan yang dihadapi era ekonomi digital adalah bahwa para pelaku usaha tidak lagi perlu ada di suatu negara untuk mengeruk pendapatan di wilayah tersebut, alias sudah serba digital

 “Physical presence sudah tidak lagi penting,” kata Sri Mulyani.

Physical economic presence sudah sulit diterapkan pada era ini.

Karena itu, Sri mengungkapkan bahwa pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap menjadi agenda penting untuk di antisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Konsep tersebut, menurut Sri Mulyani, sedang dipertimbangkan untuk diubah. Adapun perubahannya adalah dari bentuk Badan Usaha Tetap alias permanent establishmentmenjadi significant economic presence.

“Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang menggenerate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting,” ujar bekas Direktur Bank Dunia tersebut. Ia kembali mengingatkan bahwa tantangan nyata era digital yang harus dipahami oleh seluruh jajaran Direktorat jenderal Pajak, mulai dari pimpinan hingga tahapan pelaksana”

“Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak,” kata Sri Mulyani.


Sumber: Celebestopnews.com

Safari Ramadhan Temui Orang Tua Calon Siswa/siswi yang Tidak Lulus PPDB.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) calon siswa di SMA 14 Tanjung Sengkuang. Puluhan orang tua siswa mendatangi gedung DPRD Kota Batam, Jumat (12/7-2019).

Orang Tua siswa menyampaikan, bahwa anak-anaknya tidak diterima di sekolah tersebut, padahal sesuai zonasi. Dan tidak tau lagi mau mengadu kepada siapa, karena tanggal 15 besok sekolah sudah mulai masuk.

"Kami mengadu kemana lagi. kami minta anak kami diterima disekolah Negeri," kata salah seorang orang tua calon siswa kepada anggota DPRD Kota Batam yang menemuinya.

Safari Ramadhan, S.Pd.I dan Aman, S.Pd dari komisi IV DPRD Batam menerima langsung puluhan orang tua dan calon murid.

Safari mengatakan, SMA/SMK itu adalah kewenangan pemerintah propinsi. Namun, DPRD Kota Batam tetap mendorong pemerintah provinsi Kepri, agar persoalan ini bisa dibatasi.

“SMA dan SMK adalah kewenangan pemerintah Provinsi, kami di kota hanya mengawasi SD dan SMP,” ujar Safari.

Walaupun itu wewenang Provinsi, lanjutnya, DPRD Kota Batam akan terus berupaya mendorong pemerintah provinsi untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.

"Semua anak-anak kita harus bersekolah," kata Safari saat menemui orang tua calon siswa/siswi baru.

Red

Lembaga KPK, fhoto:Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, Rabu (10/07) malam. OTT tersebut, KPK  mengamankan uang sebesar  6.000 dolar Singapura.

Menurut informasi di lapangan, selain Gubernur Kepri,  juga ada lima orang lagi yang diamankan KPK, di antaranya seorang kepala dinas dan ada dari pihak swasta. Dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan sementara di Mapolres Tanjungpinang.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, OTT terhadap Gubernur Kepri itu terkait dengan izin kegiatan reklamasi. Namun, ia belum bisa merinci lokasi kegiatan reklamasi tersebut.

“Terkait izin lokasi rencana reklamasi,” katanya.

Febri menegaskan, uang 6.000 dolar Singapura itu bukan uang pertama yang diterima Nurdin Basirun.

Febri mengatakan, saat ini status keenam orang itu masih terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Hingga berita ini diturunkan, Himas Provinsi Kepri belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini unggah.


Red

Rapat Paripurna DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah KKA. Selasa, (9/7/19) malam di gedung DPRD KKA.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 kepada DPRD merupakan amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah.

“Merupakan amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 yang telah dirubah berapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2011,” kata Haris.

Lanjutnya, arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah KKA tahun 2018 merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang dibangun atas komitmen bersama berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2018 yang lalu pemerintah KKA telah mengimplementasikan penerapan akuntasi berbasis aktual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) KKA sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah,” ujarnya.

Adapun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD KKA tahun anggaran 2018, dimana pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 826.203.547.568.75, sampai akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 837.725.038.534.17 atau 101,39%.

Guna menghindari keterlambatan dalam penyampaian kepada kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri, Abdul Haris, mengharapkan kerjasama DPRD untuk dapat menjadwalkan pembahasan Ranperda ini dengan cepat dan tepat.

Rapat yang dipimpin oleh Imran, Ketua DPRD KKA tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten berserta kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Arthur

RDP Komisi II DPRD Kota Batam dengan Dinas BPM PTSP Kota Batam dan Pengusaha Tempat Hiburan.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Batam tentang peningkatan Pendaparan Asli Daerah (PAD) dari sektor tempat hiburan, kembali berlanjut. Dalam RDP, yang dipimpin Mesrawati Tampubolon menyampaikan, bahwa Komisi II DPRD Kota Batam telah mengundang pengusaha tempat hiburan, untuk memberikan keterangan terkait pajak usaha hiburan, namun para pengusaha banyak yang mangkir.

"Sudah tiga kali kami mengundang pengusaha tempat hiburan. Namun banyak juga yang tidak hadir," kata Mesrawati Tampubolon, Selasa (9/7-2019).

Menurutnya pengusaha yang tidak hadir,  tidak menghargai DPRD kota Batam. Kedepan Komisi II akan layangkan surat peringatan kepada pengusaha yang tidak menghadiri RDP.

"Dan kami akan panggilan paksa melalui Polresta Barelang," ungkapnya.

Kemudian, kata Mesrawati Tampubolon, jenis usaha hiburan yang dikeluarkan PTSP Kota Batam, itu ada menyalahi aturan. Karena jenis usaha berbeda dengan kegiatan didalamnya.

"Misalnya ada jenis karaoke namun ada kegiatan lain yang tidak terdaftar bayar pajak yang seharusnya bayar pajak. Jangan pengusaha hanya mencari untungnya saja tapi tidak bayar pajak," terang Mesrawati

Lanju Mesrawati, RDP ini, intinya Komisi II hanya berupaya bagaimana meningkatan PAD Kota Batam dan DPRD Kota Batam, tidak mau Batam defisit.

Untuk itu, dirinya berharap PTSP bisa lebih menjelaskan dan mengklarifikasi izin yang sudah diterbitkannya.

Pantauan di dalam ruangan RDP Komisi II DPRD Kota Batam, tampak pengusaha yang hadir tidak banyak yang hadir. Dan hanya beberapa orang saja yang hadir sesuai dengan undangan.


Red

Ribuan Wali Murid Menghadiri Undangan Gubernur Kepri dan Walikota Batam di Dataran Engku Putri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Undangan Gubernur Kepri dan Walikota Batam, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di Kota Batam ditingkat jenjang pendidikan SLTP/SMU. Ribuan wali murid mengahdirinya di dataran Engku Putri, Senin (8/7-2019).

Wali murid yang hadir mulai pagi pukul 6:15 WIB sempat berteriak, kecewa atas agenda sebagaimana yang di jadwalkan pada pukul 7:00 WIB "molor" akibat keterlambatan kedatangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Sekitar pukul 7,35 WIB, terlihat Gubernur telah tiba dilokasi didampingi Kadisdik Kepri, Walikota Batam, Wakil walikota Batam, Sekda dan pejabat teras lainnya dan pihak pengamanan jajaran kepolisian.

"Kami kecewa terhadap Gubernur Kepri dan Walikota Batam. Dimana jadwal yang dijadwalkan tidak sesuai. Kami masih bayak yang mau bekerja," ujar wali murid berteriak.

Dihadapan ribuan wali murid, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Walikota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, akan memastikan anak-anak siswa yang tidak lolos melalui PPDP 2019 dapat tertapung di sekolah-sekolah sesuai zonasi.

“Saya perintahkan Kadisdik Kepri, kepala sekolah untuk segera bekerja dan mulai aplikasikan agar tidak ade hiruk pikuk lagi. Dan keberhasilan ini tidak ada berkat siapa-siapa, dan sudah tekat kami, namun berkat rahmat Allah dan tidak ade siape-siape yang kuat dan minal aidin walfaidzin,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun di hadapan wali murid.

Selain itu, Walikota Batam mengadakan sesi tanya jawab wali murid. Wali murid menyampaikan keluh kesahnya, dimana anak-anak mereka, tidak dapat diterima di sekolah zonasinya.

"Sudah banyak membantu beberpa sekolah melalui CSR, tetapi anaknya tidak bisa masuk disekolah itu. Padahal anak sata masuk kuota. Saya mau anak saya dapat masuk kesekolah tersebut," ujarnya.

Sambutan Gubernur Kepri, Walikota Batam, Serta Kadisdik Kepri dihadapan Ribuan Walimurid.

Kemudian ditambahkan salah seorang pria wali murid. Dirinya meminta penerimaan PPDB dapat di kongkritkan, dan memohon kepada Kadisdik untuk merevisi ulang terkait domisili. Karena banyak surat domisili informasi beredar diluar zonasi.

"Sementara kami yang dekat tidak diterima. Informasi ini kami dapat dari calo. Jadi kami mohon direvisi pak," ujarnya.

Menjawab pertanyaan wali murid, Kadisdik Kepri menjawabnya, bahwa pemerintah Kepri yakin dan akan mengikuti mekanisme tanpa kecurangan, dan yang melakukan kecurangan itu bisa terjadi ada dipeserta didik, bukan diteknis. Dan pihaknya sudah melakukan verifikasi dua kali.

“Sudah kita temukan ada kecurangan dan hanya pelakunya yang melakukan kecurangan. Oeh sebab itu sesuai ketentuan dan tidak dapat dipaksakan masih terjadi kekurangan daya tampung siswa. Ada 2216 yang belum medapatkan tempat, dan Gubernur Kepri, Walokota Batam, serta saya menyampaikan terjadi penumpukan, tujuan sekolah karena tidak dapat dipaksakan,” jelasnya.

Kadisdik Kepri mencontohkan, SMA 3 Batam, dimana hari ini ada 523 orang calon siswa yang belum dapat tertampung. Mau dipaksa tidak bisa, karena 523 ada 13 kelas.

"Beri kami kesempatan sesuai perintah Gubernur, namun sesuai mekanisme dimana minimal 2 kelas. Kami akan sesuaikan dengan situasi dengan konsep, dimana nantinya akan ada SMA 23 batu aji dengan konsep ade gadung yang akan ditumpangi dan warga menjamin bersama kepala sekolah ada 5 kelas. Solusinya bebas zonasi dimana dalam arti kata dibuat semula 8 menjadi menjadi 4 dan kalau padat maka bergeserlah kezonasi sebelah,” katanya.

Namun para walimurid kembali meminta kepastian kepada Gubernur dan Walikota Batam, supaya anak-anaknya yang tidak diterima melalui PPDB 2019, agar dapat diterima. Karena anak-anak mereka masuk zonasi diwilayah sekolah SLTP/SLTA tersebut.

“Kami minta kepastian dari pak Gubernur dan Walikota Batam. Pulang darisini, anak kami dapat diterima dan dapat melanjutkan sekolah, hanya itu keinginan kami,” ujar wali murid.

Selain itu, wali murid minta Kadisdik Provinsi Kepri, dan Kota Batam agar segera menindak oknum-oknum RT/RW yang mengeluarkan izin domisili agar dapat diterima disekolah tersebut. Padahal mereka tidak tinggal di zona itu.

Sementara itu, Walikota Batam, M. Rudi dalam sambutanya mengatakan, untuk penerimaan PPDB tahun 2019, dia hanya mengikuti kebijakan Kementrian. Walaupun kebijakan ini berpotensi merugikan masyarakat, namun kebijakan ini sebetulnya sempurna kalau pemerintah daerah punya uang yang cukup membangun sekolah.

“Namun pemerintah daerah tidak mampu atau tidak berduit yang cukup, karena masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian Batam dan kedepannya kita mencari lahan dan membagun sekolah agar dapat menampung anak-anak kita. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangan kami dan nanti jangan ada melalui si A, B dan C untuk membayar sesuatu, sepakat ya,” ujarnya.


Red

Zulkifli Serahkan Bantun Yang Digalangnya Kepada Eli Susanto, Ayah Erlanda Dwiguna.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Perjuangan Eli Susanto untuk mencari biaya pengobatan putrinya Erlanda Dwiguna yang mengidap penyakit kanker otak. Hingga Eli Susanto, warga Tanjungbalai Karimun sampai menawarkan ginjalnya kepada masyarakat atau orang sekitarnya.

Eli Susanto mengatakan, dia mau menawarkan ginjalnya kepada masyarakat yang mau membelinya. Hal itu dia lakukanya untuk biaya pengobatan anaknya putrinya yang mengalami sakit kanker otak.

"Bagi masyarkat yang mau ginjal saya, saya mau menjualnya," ujar Eli Susanto dengan nada sedih, Minggu (7/7-2019).

Melihat perjuangan seorang ayah ini, rasa prihatin pun kian muncul dari benak, Zulkifli (Komunitas Warga Tanjungbalai Karimun). Kemudian, dirinya bergerak menjalankan berupa penggalangan sumbangan di jalan, untuk meringankan beban biaya yang dialami Eli Susanto.

Pengalangan Dana yang Dilakukan Komunitas Tanjungbalai Karimun di Jalan.

"Penggalangan dana ini di jalan, untuk meringankan beban biaya yang dialami Eli Susanto. Beliau mau mengobati penyakit putrinya, namu terkendala dengan biaya. Dan saya terharu terhadap perjuanganya yang sampai menawarkan ginjalnya kepada masyarakat Tanjungbalai Karimun," kata Zulkifli.

Kata Zulkifli, setelah dana terkumpul, dirinya langsung menyerahkan kepada ayah Erlanda Dwiguna. "Semoga dana yang terkumpul dapat berguna buat biaya pengobatan Erlanda Dwiguna," ujarnya.

"Sebagai Komunitas masyarakat Tanjungbalai Karimun, saya merasa bangga dapat bisa membantu bapak Eli Susanto. Dimana dia sangat membutuhkan uluran tangan untuk mengobati putrinya yang mengalami sakit kanker otak. Semoga anaknya diberikan kesehatan, dan cepat sembuh dari penyakit yang dialaminya. Hanya ini yang bisa saya bantu," ujar Zulkifli saat menyerahkan bantuan dana yang di kumpulnya di jalan.


Swadi

Jalan Tanjung Batu Kundur ke Tanjung Berlian Berlobang.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Akibat jalan umum jalur Tanjung Batu Kundur ke Tanjung Berlian banyak rusak parah. Salah seorang pengendara sepeda motor terjungkal balik untuk menghindari jalan berlobang.

"Jalan berlobang tersebut disekitaran Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur," kata ujarnya saat merasakan kesakitan bersama istrinya, Jumat (5/7-2019) malam.

Menurutnya, jalan tersebut sangat memprihatinkan kerusakanya. Sehingga pengendara yang lalu lalang darisana sering terjatuh. Bahkan sering terjadi kecalakan karena menghindari jalan berlobang tersebut.

"Apalagi saat kita melewati jalan itu, pas malam hari. Tidak nampak, bahwa jalan itu berlobang," katanya.

Kemudian, lanjutnya, dirinya berharap, supaya pemerintah Kabupaten Karimun dapat memperbaiki jalan tersebut. Hingga tidak lagi pengendara sepeda motor terjatuh akibat jalan berlobang.

"Jalan ini kan jalan umum, jadi perlu perhatian pemerintah. Karena selama ini, udah bayak pengendara sepeda motor yang terjatuh, gara-gara jalan yang berlobang. Jangan hanya jalan di perkampungan aja yang diperhatikan," tuturnya.

"Jalan umum ini, jika hujan datang, jalan udah tergenang air, hingga lobang pun tak nampak lagi," ungkapnya kembali.


Swadi