Kawasan Wisata di Malang Rapat Bintan Zona Merah
![]() |
| Foto:Istimewa |
BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Kawasan wisata di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Zona Merah lantaran 24 orang dalam satu RT tertular COVID-19.
![]() |
| Foto:Istimewa |
![]() |
| Foto:Istimewa |
![]() |
| Rapat Sidang Paripurna Penyanpain Laporan Pansus, LKPJ APBD Kepri Tahun Anggaran 2020. |
![]() |
| Sidang Paripurna DPRD Kepri. |
![]() |
| Rapat Paripurna di Gedung DPRD Natuna. |
![]() |
| Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna Serta Bupati Natuna Memimpin Rapat. |
![]() |
| Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Natuna. |
![]() |
| Pengamanan Vaksinasi Covid-19 di Gedung PKK Desa Harapan Jaya. |
![]() |
| BC Batam Tunjukkan Gaya Baru Penyeludupan Benih Lobster. |
![]() |
| Tersangka Pelaku Jambret. |
![]() |
| Konfrence Pers Pengungkapan Tindak Pidana Penempatan PMI. |
![]() |
| Kadisops Lanud Hang Nadim Batam, Mayor Lek Wardoyo saat Memberikan Pengarahan. |
![]() |
| Penyerahan Bantuan Sembako dan Vitamin oleh PT Wings. |
![]() |
| Foto:Ilustrasi |
![]() |
| (Foto:Istimewa) Tersangka Penusuk Polisi Polantas di Palembang. |
![]() |
| Kapolri Tandatangani Peresmian Gedung Presisi Polres Kota Tagerang. |
Terkait peresmian Gedung Presisi, Sigit berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.
"Saya menyambut baik atas peresmian gedung baru Polres Kota Tangerang ini karena merupakan langkah nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Sigit dalam sambutannya di Gedung Presisi Polres Kota Tangerang.
Mantan Kapolda Banten ini menekankan, transformasi pelayanan publik harus menitikberatkan pada moderenisasi sarana prasarana sentra pelayanan kepolisian dengan didukung sistem manajemen mutu yang terintegrasi big data, teknologi komunikasi, dan sistem komunikasi publik, serta manajemen media yang baik.
"Semoga Polres Kota Tangerang mampu mewujudkan postur Polri yang Presisi sehingga selalu mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mampu menjawab harapan masyarakat," ujar Sigit.
Disisi lain, Sigit mengharapkan bahwa, gedung tersebut segera dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang ramah untuk para disabilitas, perempuan dan anak-anak.
Selain itu, Ia menyebut, gedung ini harus sesuai dengan cita-cita pembangunannya yakni Smart Building yang merupakan konsep mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Lalu, pelayanan di SPKT dapat terintegrasi dengan seluruh satuan fungsi pelayanan lainnya seperti pelayanan SKCK, pelayanan surat kehilangan, pelayanan perizinan kegiatan masyarakat. Tak lupa soal pemanfaatan Hotline layanan polisi 110 dan layanan masyarakat lainnya di command center.
"Sebagaimana janji saya pada saat Fit and Proper Test dengan DPR RI, bahwa kantor kepolisian akan menjadi tempat yang modern, humanis serta ramah untuk semua orang, terutama bagi kaum disabilitas, perempuan, dan anak," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.
Untuk peresmian 100 ribu rumah personel kepolisian dan ASN, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan program tersebut.
Menurut Sigit, pembangunan rumah merupakan salah satu aksi dalam konsep transformasi Polri menuju Presisi. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri.
Pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan bertahap itu, kata Sigit, dapat memaksimalkan kinerja dari personel ataupun ASN. Mengingat, rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.
"Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, diharapkan penyimpangan perilaku anggota dapat diminimalisir dan anggota dapat fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pada saat bekerja, tidak terpikir lagi tentang keluarga di rumah karena kondisi rumah yang kurang layak," papar eks Kadiv Propam Polri itu.
Dalam capaian program 100 hari Kapolri, Sigit memaparkan bahwa 213.526 personel atau 49,3 persen sudah memiliki rumah. 146.494 personel atau 33,7 persen personel belum mempunyai rumah. Dan 72.936 personel atau 17 persen telah menghuni Rumdin Polri.
"Polri bekerja sama dengan 35 Developer atau pengembang dan 4 Bank Pemberi Kredit dalam pemenuhan perumahan bagi PNPP melalui pembangunan rumah KPR bersubsidi dan non subsidi sebanyak 34.491 unit yang terdiri dari 17.400 unit apartemen dan 17.091 unit rumah tapak yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024," tutup Sigit.
Redaksi
![]() |
| Foto:Istimewa |
![]() |
| Foto Tersangka WD dan Barang Bukti. |
![]() |
| Konfrence Pers Pengungkapan Dugaan Korupsi apbdes Tahun 2018/2019. |
Kacabjari Tanjung Batu, Nico Fernando mengatakan, hal tersebut didasarkan hasil permintaan keterangan sebanyak 10 orang yang terdiri dari pihak aparatur Desa dan pihak lain yang terkait. Serta adanya dokumen-dokumen pendukung sehingga diperoleh bukti permulaan yang cukup terjadinya peristiwa Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes Desa Gemuruh Tahun Anggaran 2018 s/d 2019.
"Kasus ini bermula saat adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya
penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur desa. Berdasarkan laporan tersebut kami Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu melakukan Penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan," kata Nico Fernando dalam rilis yang dikirim ke media ini, Jumat (4/6-2021).
Lanjutnya, adapun modus operandi nya antara lain adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang terdapat dalam kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang riil.
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas kegiatan fisik maupun non fisik tahun anggaran 2018 s/d 2019 tdak dilakukan verifikasi oleh pejabat yang
berwenang.
"Hal tersebut diatas bertentangan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga telah diduga kuat merugikan Keuangan Negara," ungkapnya.
Kemudian, terang Nico Fernando, berdasarkan penghitungan sementara kerugian negara kurang lebih Rp. 200 juta.
"Penanganan dugaan tindak pidana korupsi ini sebagai bentuk komitmen kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang objektif, profesional dan akuntabel," tuturnya.
Ahmad yahya
![]() |
| Upacara Memperingati Hari Lahirnya Pancasila. (Foto:Istimewa). |
![]() |
| Kapal Nelayan Tenggelam di Perairan Belawan. |
![]() |
| Foto:Istimewa. |