Kamis, Maret 25, 2021
Ta'in Komari

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kelompok Diskusi Anti 86 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses dugaan suap yang dilakukan Bupati Karimun Aunur Rofiq kepada pejabat Kementerian Keuanagan RI, Yahya Purnomo senilai Rp. 500 juta. Suap tersebut diberikan sebagai kompensasi atas disetujui dan dicairkannya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 41,25 Milyar untuk Kabupaten Karimun yang dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2018.  

Yahya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan. Kasus suap tersebut selain melibatkan kepala daerah juga melibatkan beberapa anggota legislative DPR RI. Umumnya Kepala Daerah yang terseret kasus suap Yahya Purnomo terkait dengan lobi-lobi Dana Alokasi umum (DAK) dan DID dari Kemenkeu. 

Sepanjang Tahun 2018 dan 2019, Aunur Rofiq diketahui beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi untuk Tersangka Yahya Purnomo. Rofiq dikaitkan dengan sedikitnya 9 kepala daerah lainnya yang diduga melakukan suap terhadap Yahya Purnomo untuk kompensasi pencairan DID dari APBN Perubahan tahun 2018.

Kasua yang menyeret nama Rofiq itupun sudah mengendap sejak 2019 lalu, namun sejumlah kepala daerah telah diperiksa kembali oleh KPK sepanjang tahun 2020. Sebagian besar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2020 KPK sudah menahan 4 kepala daerah, yakni Bupati Sidoarjo Saifullah, Bupati Kutai Timur Ismunandar, Walikota Tasikmalaya Budi budiman, dan Labuanbatu Utara Khairuddin Syah pada 10 November 2020. 

Kepala Daerah yang terlibat suap terhadap Yahya Purnomo antara lain Bupati Lampung Tengah Mustofa dengan suap sebesar 3,175 milyar untuk pengurusan DAK senilai Rp, 300 milyar dan DID senilai Rp. 8,5 milyar. Bupati Halmahera Timur memberikan fee 7 persen dari DAK Rp. 30 milyar dan DID Rp. 50 milyar. Bupati Kampas Aziz Zenal memberikan Rp. 125 juta untuk pengurusan DAK menggunakan usulan anggota Komisi XI dari PPP Romahurmuzy.

Walikota Dumai Zulkifli AS memberikan Rp. 450 juta dan 53 ribu dolar Singapura untuk mendapatkan DAK Rp. 96 milyar tahun 2017 dan Rp. 20 milyar tahun 2018. Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) melalui Kadispenda memberikan 200 ribu dolar Singapura untuk DAK Rp. 75,2 milyar. Walikota Balikpapan HM. Rizal Effendy memberikan Rp. 1,3 milyar untuk DID Rp. 26 milyar. Walikota Tasikmalaya Budi Budiman memberikan Rp. 700 juta untuk DAK Kesehatan Rp. 29,989 milyar dan DAKPrioritas Daerah Rp. 19,924 milyar dan DAK PUPR Rp. 47,79 milyar. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti memberikan Rp. 600 juta dan 55 ribu dolar Amerika untuk DID Rp. 51 milyar. Dan Bupati Karimun Aunur Rofiq memberikan Rp. 500 juta untuk memperoleh DID Rp. 41,25 milyar. 

Kodat86 berharap KPK tidak berhenti untuk menuntaskan kasus suap sejumlah kepala daerah kepada Yahya Purnomo, termasuk terhadap Aunur Rofiq. “Seharusnya Rofiq yang secara gamblang disebutkan sebagai salah satu penyuap Yahya Purnomo sudah bisa dijadikan tersangka bahkan dapat langsung ditahan sebagaimana bupati Tasikmalaya. Putusan Pengadilan tipikor itu mengikat kepada semua yang disebutkan di dalamnya terlibat. Tinggal bagaimana keseriusan KPK dalam hal ini tidak menimbulkan penilaian adanya tebang pilih. Semua yang terlibat harus segera disikat dan ditangkap,“ kata Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari, SS. 

Menurut Cak Ta’in, keputusan hukum terhadap Yahya Purnomo itu bersifat otomatis mengikat kepada semua kepala daerah yang terbukti memberikan suap dalam lobi DID dan DAK, tidak terkecuali terhadap Aunur Rofiq. Kapala daerah yang menyuap itu terkait pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

“Keputusan bersalah Pengadilan Tipikor terhadap Yahya Purnomo itu bersifat ‘mutatis mutandis’. Secara otomatis mengikat semua orang yang dinyatatakan terlibat penyuapan. Ini tidak sulit hanya mau atau tidak? “ ujarnya.

Berdasarkan putusan pengadilan terhadap Yaya Purnomo, pejabat Kementerian Keuangannya, yang sudah divonis pengadilan Topikor Jakarta pusat tahun 2019 lalu. Secara otomatis ‘mutatis mutandis’ putusan hukum vonis bersalah terhadap Yahya Purnama atas kasus gratifikasi dan suap yang diberikan oleh beberapa kepala daerah dalam rangka pengurusan DAK dan DID sejumlah daerah. 

"Dalam putusan itu berdasarkan keterangan para saksi, jelas disebutkan Aunur Rofiq memerintahkan anak buahnya memberikan uang 500 juta untuk memuluskan Dana Insentif Daerah untuk kabupaten Karimun tahun 2018 senilai Rp. 41,25 milyar." jelas Cak Ta'in.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, beberapa kepala daerah yang terlibat suap terhadap Yaya Purnomo sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Prosesnya berjalan terus meski pun ada pandemj covid19.

"Jadi masalah Aunur Rofiq juga tinggal menunggu waktu saja, untuk menyusul kepala daerah yang sekarang sudah tersangka. Tapi kalau tidak ada yang teriak kasus tersebut bisa menguap, dan mengesankan KPK telah melakukan tebang pilih. Kenapa kepala daerah lain diproses dan ditahan, sementara Aunur Rofiq sepertinya bakal aman-aman saja. Ini kan tidak mencerminkan keadilan," papar Cak Ta’in.

Untuk itu, Mantan Jurnalis dan Dosen Unrika Batam itu, mendesak KPK agar memproses Aunur Rofiq secepatnya. Dia juga menilai sumber dana untuk melakukan penyiapan juga bersasal dari APBD dengan cara memanipulasi sejumlah anggaran.

"Maka masyarakat Karimun jangan dirugikan atas status Rofiq tersebut yang akan terus berpikir bagaimana bisa aman, terus kapan mikir kepentingan masyarakat? Lagian sumber dana untuk menyuap itu juga tidak mungkin menggunakan duit pribadi, hampir bisa dipastikan ngakal-ngakali anggaran yang ada pada APBD Karimun," tegas Cak Ta'in.

Provinsi kepri, tambah Cak Ta'in, selama ini selalu menempati posisi 5 besar daerah terkorup berdasarkan rilis KPK. Akhir bulan Februari 2021 lalu, KPK juga sempat obok-obok Kepri dengan focus di Bintan, Batam dan Karimun terkait kuota rokok dan miras di kawasan FTZ. Tapi hingga saat ini belum ada perkembangan informasi kasus tersebut sudah sampai mana. KPK sendiri berada di Kepri sekitar 14 hari.

"Artinya ini juga tantangan buat KPK untuk membuktikan bahwa di Kepri memang banyak kepala daerah yang korupsi, dan itu harus dibersihkan," tambahnya.

Redaksi/*
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 25, 2021
Kabel Tv fi Tiang Listrik PLN. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari SS minta kepada PLN Batam untuk menerbitkan bahkan membersihkan kabel yang semrawut yang dipasang jaringan TV Cabel. Kebakaran yang terjadi di Legenda Bali ada indikasi disebabkan oleh kabel yang menempel di tiang listrik pada selasa Malam sekira pukul 18.30 WIB. Kejadian tersebut luput dari pemberitaan media.

"Sebenarnya ini rananya penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran di Legenda Bali kemarin," kata Cak Ta'in setelah menerima informasi dari warga dan foto-foto kejadian, Kamis (25/3-2021).

Menurut Cak Ta'in, meskipun kabel TV tidak secara langsung menyalurkan arus listrik, tapi jika ada kabel PLN bermasalah dan menyentuh kabel TV itu maka bisa menimbulkan kebakaran. 

"Kabel listrik PLN kan ada standarnya, sementara kabel jaringan yang dipasang ngawur TV kabel siapa yang kontrol dan mengawasi standarnya.?" ujarnya.

Lebih lanjut Cak Ta'in menekankan agar PLN yang sudah sempat memutus dan menertibkan kabel yang menyimak di tiang listrik bulan lalu, agar dilanjutkan dan dituntaskan. "Penggunaan jaringan TV kabel itu justru mengganggu dan merusak pemandangan karen semrawut. Sebaiknya diputus semua. Jangan masyarakat jadi terancam dan jadi korban." tegas Cak Ta'in.

Dilanjutkan Cak Ta'in, kebakaran di Legenda Bali sebaiknya diselidiki oleh aparat terkait apa penyebabnya. Jika benar karena keberadaan jaringan TV Kabel maka pemilik TV kabel tersebut harus bertangung jawab dan bisa dijadikan tersangka.

"Kebakaran tersebut jelas merugikan warga karena aliran listrik jadi padam beberapa jam. Selain itu ya merusak estetika dan pemandangan. Pemasangan jaringan TV kabel itu harus ditertibkan lah." tambah Cak Ta'in.

Bulan lalu, PLN Batam sempat melakukan penertiban jaringan TV Kabel, namun langsung diprotes para pengusaha TV Kabel karena merasa sudah memiliki kerja sama. Namun hingga saat ini bagaimana bentuk kerja sama dan penyelesaiannya tidak diketahui publik. 

"Sebaiknya urusan yang terkait dengan kepentingan publik semua harus dipublikasikan sehingga transparan. Jika kegiatan itu legal dan resmi tentu tidak perlu dilakukan secara sembunyi dan dirahasiakan." pungkas Cak Ta'in.. 

Redaksi/***
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (Foto: Ist)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Ombudsman Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk menunda keputusan impor beras hingga awal Mei 2021. Temuan awal Ombudsman menunjukkan adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers daring di Jakarta pada Rabu (24/3/2021).

“Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog pada awal Mei,” tegas Yeka. 

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh Ombudsman RI, stok beras milik Perum Bulog per tanggal 14 Maret 2021 mencapai angka 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama periode 2018-2019, dan yang berasal importasi di 2018. Sehingga, stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton, atau sekitar 20% dari kebutuhan beras rata rata tiap bulan (2,5 juta ton). 

Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, per Februari 2021, stok beras yang ada di penggilingan padi sebesar 1 juta ton. Stok beras di LPM, 6,3 ribu Ton, Stok di PIBC sekitar 30,6 ribu ton, stok di Horeka sekitar 260,2 ribu ton, dan di rumah tangga sekitar 3,2 juta ton.

Merujuk angka sementara BPS pada tahun 2021, luas panen padi dari Januari hingga April 2021 mencapai 4,86 juta hektar dengan total potensi produktivitas padi pada subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG.

Diperkirakan mempunyai potensi produksi beras pada Januari-April 2021 sebesar 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan produksi beras pada subround Januari-April 2020 sebesar 11,46 juta ton.

“Merujuk data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional masih relatif aman, dan tidak memerlukan Impor dalam waktu dekat ini,” ucap Yeka.

Ombudsman meminta Perum Bulog untuk meningkatkan serapan gabah dalam negeri. Ombudsman juga menghimbau para pengusaha penggilingan untuk mempercepat giling gabah dan memastikan kualitas sesuai persyaratan pengadaan Perum Bulog.

Dalam keterangannya, Yeka mengatakan Ombudsman telah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak. “Temuan awal Ombudsman saat ini adalah kebijakan penyerapan beras oleh Perum Bulog, tidak diiringi dengan kebijakan penyalurannya. Hal ini berpotensi merugikan negara dan mematikan Perum Bulog,” ujarnya. 

Terkait adanya potensi maladministrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras, Yeka menyampaikan alternatif tindakan korektif yang akan didorong oleh Ombudsman adalah adanya early warning system dalam menentukan keputusan impor beras berbasis scientific dan evidence, serta mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan hati hati.

Tak hanya itu, Ombudsman juga mencermati adanya potensi maladministrasi dalam manajemen stok beras akibat kebijakan yang tidak terintegrasi dari hulu-hilir. 

Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT). Untuk kedua potensi maladministrasi tersebut, Ombudsman akan melaksanakan inisiatif atas prakarasa sendiri untuk pencegahan terjadinya maladministrasi dalam tata kelola kebijakan importasi dan stok beras.

“Dalam seminggu ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminya ke lapangan untuk memperkuat data-data yang ada,” jelasnya.

Dalam polemik rencana impor beras ini, Ombudsman meminta pedagang untuk tidak melakukan upaya spekulasi dalam masa tunggu, karena Pemerintah bisa sewaktu waktu mengambil keputusan alternatif. (r)
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021 ,
Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan sebagai provinsi yang berhasil membina kabupatan dan kota dalam pengisian data profil desa dan kelurahan (prodeskel) untuk wilayah regional 1 (Sumatera). Dalam penghargaan ini, Kepri mendapat nilai capaian 96,67%.

Pemberian pengharaan dilaksanakan pada rakernis evaluasi perkembangan desa/kelurahan tahun 2021, dilaksanakan di hotel Fave Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Penghargaan diserahkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Dr Yusharto Huntoyungo MPd melalui Seketaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Muhamad Rizal SE MSi.

Selain Kepri, ada tiga provinsi lain di Indonesia yang menerima penghargaan sama. Yakni Provinsi Bali untuk Regional 2, Provinsi Gorontalo untuk Regional 3, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Regional 4.

Kepala Dinas PMD Dukcapil Kepri Sardison MTP menyebut penghargaan ini patut dibanggakan karena proses pendataan yang dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keterbatasan infrastruktur. 

"Rasa bangga ini didedikasikan kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa se Kepri dan Kabupaten Kota yang sudah mampu memenuhi harapan pemerintah dalam pengisian profil desa dan Kelurahan (prodeskel)," ucap Sardison, Rabu (24/3/2021).

Untuk diketahui, setiap desa dan kelurahan wajib mengisi data profil desa setiap tahun. Profil Desa menggambarkan keadaan desa secara utuh dan menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan kemajuan Desa dan Kelurahan.

Profil Desa dan Keluarahan ini digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah, membantu pelaksanan otonomi daerah, membantu pihak swasta untuk berpartisifasi dalam pemabangunan.

Profil juga dijadikan sebagai dasar menentukan anggaran dan prioritas pembangunan, sebagai penentu lokasi industri, pengembangan sumberdaya manusia, sebagai data potensi politik, kebutuhan data kependudukan, dan sebagai data basis Pilkades, Pilkada, maupun Pemilu.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021 ,
Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI akhirnya mengelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Rabu (24/3).

Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomalongo mengatakan ada delapan fokus utama pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

"Pertama, fokus pada perencanaan dan penganggaran pada APBD," ujar Nawawi, Dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Kedua lanjut Nawawi, pencegahan pada pengadaan barang dan jasa. Beberapa kasus korupsi di Indonesia dilakukan melalui tindak Korupsi proyek pengadaan barang dan jasa.

"Ketiga, pencegahan dalam perizinan, empat Pencegahan dalam APIP," jelas Nawawi.

Kelima, pencegahan dalam management ASN, keenam pencegahan dalam mengoptimalisasi sektor pajak daerah.

"Serta Ketujuh, pencegahan pada managemen aset daerah khususnya penyerahan kembali aset-aset daerah yang bermasalah," ucap Nawawi 

Dan yang terakhir tambah Nawawi, adalah pencegahan dalam tata kelola dana desa yang tepat sasaran.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021 ,
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepri akan terus berupaya meningkatkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. Yangmana, salah satunya menjalankan program-program kegiatan anti korupsi berjalan maksimal.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad saat Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi se Provinsi Kepri bersama KPK RI di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Rabu (24/3), dikutp dari situs Diskominfo Kepri.

"Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, berbagai kegiatan dapat menjadi cela yang rentan digunakan menjadi sumber tindak Korupsi," ujar Ansar.

Untuk itu, Ansar mengharapkan dukungan dari Kasatgas KPK di Provinsi Kepri dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi di Kepri.

"Pandangan-pandangan tersebut dapat membantu kami dalam menjalankan upaya pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri guna menciptakan pemerintahan Kepri yang bersih," ungkap Ansar.

Ansar juga mendorong seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat ikut mengutamakan program pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri.

"Kita harapkan tak hanya KPK saja yang menerapkan program pencegahan ini, namun setiap jajaran di Provinsi Kepri harus menerapkannya," jelas Ansar.

Sehingga seluruh kegiatan di Provinsi Kepri dapat terbebas dari tindak pidana Korupsi. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomalongo yang hadir mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini merupakan satu tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terdapat enam tugas pokok KPK seperti pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan dan melaksanakan keputusan hakim," ujar Nawawi.

Yangmana salah satunya, lanjut Nawawi kegiatan koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kepri saat ini.

"Terdapat beberapa fokus pencegahan Korupsi adalah Seperti persoalan penganggaran, perencanaan pengadaan barang dan jasa, management ASN, pengoptimalan pajak daerah dan lain sebagainya," tegas Nawawi.

Untuk itu Nawawi merekomendasikan beberapa hal kepada kepala daerah terkait pencegahan korupsi di Provinsi Kepri. Seperti komitmen dan aksi nyata dalam memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP.

"Khususnya penguatan terhadap APIP, Penguatan pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi," jelas Nawawi.

Serta mencegah Korupsi dalam pengelolaan APBD terkait penanganan Covid-19 bansos dan vaksinasi.

"Dan tindakan penyelamatan keuangan negara baik itu pengoptimalan pajak, aset daerah, sertifikat tanah, pelaporan LHKPN, dan lain-lain," tegas Nawawi kembali.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad mengatakan bahwa sebagai upaya untuk membuka kembali pariwisata di Kepri, pihaknya telah memberikan vaksinasi kepada 4000 petugas pariwisata di Kepri.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad pada rakor bersama Wakil Menteri Kesehatan RI secara virtual dengan agenda Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/3).

Menurut Ansar, untuk tahap awal 4000 vaksinasi sudah berikan kepada petugas pariwisata dengan persetujuan Menteri Kesehatan. 

"Karena kedua wilayah pariwisata yang di buka ini ini tidak berafiliasi langsung dengan masyarakat," ujar Ansar.

Ansar juga mengharapkan nantinya agar meningkatkan keamanan saat dibukaanya pariwisata Kepri, pihaknya akan menyiapkan agar wisman atau turis itu masuk ke Batam dan Bintan cukup dengan genose dan kembali lagi ke Singapura baru di swab. 

"Kita menggunakan vaksin reguler yang diberikan pada tahap dua untuk para petugas wisata ini," ujar Ansar.

Selanjutnya Ansar telah mengusulkan untuk penambahan sekitar 30.000 dosis untuk petugas pariwisata kemudian perkampungan yang dekat dengan daerah wisata dan keluarga petugas pariwisata.

Dengan begitu Ansar yakin bahwa nantinya dibukanya pariwisata Kepri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Sumber: Diskominfo Kepri

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021
Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mendorong seluruh RT/RW di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk gencar melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat. Khususnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat lansia.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad pada rakor bersama Wakil Menteri Kesehatan RI secara virtual dengan agenda Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/3)

"Kita akan dorong lagi melalui RT/RW dengan menyiapkan fasilitas dan edukasi lebih gencar lagi," ujar Ansar, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Apalagi saat ini vaksinasi masyarakat lansia menjadi perhatian khusus.

Menurut Ansar, saat ini perkembangan vaksinasi untuk lansia masih dalam proses dan perlu terus dioptimalkan.

"Mengingat para  lansia ini komorbit, ada yang memiliki penyakit bawaan.  Ditambah lagi menyangkut permasalaham psikisnya," kata Ansar.

Ansar menyampaikan bahwa saat ini perkembangan covid-19 dari seluruh  Kabupaten dan Kota yang ada di Kepuluan Riau menunjukan angka yang menggembirakan. 

Yangmana, di empat kabupaten sudah menunjukkan angka zero kasus dan menjadi green zone, sedangkan dan di tiga  kabupaten dan kota yakni Batam, Tanjungpinang dan Bintan, juga sudah membaik dengan  hanya 1-3 kasus saja.

"Dengan tingkat  kesembuhan di Provinsi Kepri mencapai 95,50 persen," jelas Ansar.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 24, 2021
Ketua LSM Barelang, Yusril Koto, SE.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang, Yusril Koto. SE, soroti anggaran belanja sembako, makanan dan minuman Wakil Walikota Batam. Menurutnya, pengadaan anggaran konsumsi tersebut diduga syarat penyimpangan atau kongkalikong, Rabu (24/3-2021).

Dikatakan Yusril, hal ini sangat luar biasa. Banyak yang aneh atau kejanggalan terkait pengadaan belanja sembako dan peralatan rumah tangga, habis dipakai Wakil Walikota Batam. Hal yang sama dengan pengadaan sembako anggaran tahun 2020 di Sekretariat DPRD Batam.

"Dari mulai bulan Januari hingga Maret 2021, ada beberapa kali pengadaan untuk Wakil Wali Kota Batam, dengan Total anggaran Rp 433.775.200," kata Yusril via Whatshapnya.

Yang aneh lagi, lanjut Yusril, dengan data yang ia miliki, pengadaan itu dimulai dari 15 Januari 2021, belanja sembako Wakil Walikota, bahan sayuran dan bahan lain Rp 109.104.000, bahan makanan dan minuman kemasan Rp100.564.800, bahan basah Rp 100.458.000, dan peralatan dan kebutuhan rumah tangga pakai habis rumah Rp 123.648.400. Jadi total jumlah Rp 433.775.200 jika dibagi 30 hari dibagi 12 bulan maka per hari Rp1.204.931, maka belanja konsumsi dan peralatan rumah tangga pakai habis di rumah Wakil Walikota Batam sungguh fantastis. Dan ini patut dipertanyakan. 

Sementara untuk pengadaan anggaran konsumsi tahun 2020 untuk rapat DPRD Kota Batam, ditunjuk langsung. Ini sangat luar biasa, dalam tahun 2020 dilakukan 16 kali penunjukan kepada 6 perusahaan, yakni:
  • 24 Jan 2020 Rp 197.106.000
  • 27 Jan 2020 Rp 197.106.000
  • 10 Feb 2020 Rp   98.580.000
  • 13 Feb 2020 Rp 197.505.000
  • 13 Feb 2020 Rp 197.505.000
  • 03 Mar 2020 Rp 100.567.500
  • 12 Mar 2020 Rp   80.028.000
  • 13 Mar 2020 Rp 164.160.000
  • 18 Mar 2020 Rp 192.300.000
  • 26 Mar 2020 Rp 103.740.000
  • 26 Mar 2020 Rp   82.992.000
  • 08 Jun 2020 Rp   90.642.000
  • 11 Jun 2020 Rp   80.753.400
  • 03 Jul  2020 Rp    97.740.000
  • 22 Jul  2020 Rp    15.682.000
  • 22 Okt  2020 Rp 114.467.000

"Perusahaan yang ditunjuk langsung pelaksananya itu, ada yang tidak sesuai alias fiktif. Kami telusuri tidak terdapat CV. Usaha Mandiri Jaya sebagai pemenang pengadaan langsung barang sembako kebutuhan Wakil Wali Kota yang beralamat di pasar Genta Plaza Blok A No, 14 Batam. Yang ada disana tukang pangkas dan jual pulsa. Walapun pengadaan itu penunjukan langsung, itu harus memenuhi legalitas, syarat administrasi dan kedudukan yang jelas," ujar Yusril.

Hal inilah, kata Yusril, ia menduga pengadaan langsung barang sembako kebutuhan Wakil Wali Kota Batam, jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirinya menilai ada syarat dengan permainan dan penyimpangan. 

"Saya minta Sekda Batam sebagai pengguna anggaran, dapat menjelaskan nya. Dimana dugaan fiktif CV.UMJ sebagai pemenang pengadaan barang langsung untuk kebutuhan Wakil Wali Kota Batam," ujarnya.

Dalam hal ini, hingga berita ini dipublis, Sekda Kota Batam, Jefriden saat dikonfirmasi awak media ini via Whatshapnya belum ada jawaban.

Alfred
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 23, 2021
Terpidana Warga Negara Malaysia, KRM. (Foto Terpidana saat Sidang di PN Batam). 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dapat informasi dari masyarakat, adanya peredaran Narkotika jenis sabu, yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjungpinang oleh terpidana Narkotika Warga Negara Malaysia (WNI) inisial KRM. Dimana pengendalian Narkotika tersebut diduga adanya suap kepada salah seorang oknum petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri.

Menanggapi issu tersebut, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Berantas Lingkaran Narkoba (DPP LSM BERLIAN) Akhmad Rosano meminta agar terpidana KRM tidak memfitnah petugas penanggulangan Narkoba Indonesia. Karena hal itu menurutnya bisa merusak institusi yang dimaksud.  

"Saya berharap, agar oknum yang menerima suap ditindak sesuai hukum, jika isu tersebut benar adanya. Dan isu dari masyarakat yang sampai kepada kami di LSM Berlian. Isu ini masih kita selidiki kebenarannya, karena informasi ini belum ada bukti yang masuk ke kami. Ucapan KRM ini bisa jadi fitnah ke BNN Kepri jika tidak benar, namun jika benar kami minta agar oknum yang dimaksud ditindak sesuai hukum," ujar Rosano, Selasa (23/3-2021).

Kemudian lanjut Rosano, KRM melakukan suap sekitar 150000 Ringgit (Rp 500 juta) dalam upaya agar kasus dirinya selaku otak penyelundupan sabu sekitar 3 kilogram, tidak sampai ke persidangan.

Dalam tindak kejahatan itu, KRM adalah tersangka otak yang menyuruh Erlin bin Murdi menjemput sabu sekira 3 Kilogram dari Malaysia.

Erlin sendiri adalah tersangka kurir sabu yang ditangkap BNN Kepri di di Pinggir jalan Bintan Sayang Resort, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 17 November 2020, sekira pukul 13.20.

Untuk di ketahui, KRM adalah terpidana kasus narkotika sabu yang saat ini berada di Lapas Tanjungpinang. Yang mana pria warga negara ( WN) Malaysia keturunan India ini, sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara yang divonis Pengadilan Negeri ( PN) Batam pada tahun 2017. Karena membawa sabu dari Malaysia sebanyak 3001 gram.

Terkait isu tersebut, Humas BNN Kepri, Salman mengatakan, ini barusan dikonfirmasi ke bidang terkait.  "Ini barusan saya konfirmasi ke bidang terkait, bahwa tidak benar ada oknum dari BNNP Kepri yg menerima suap dari tersangka dimaksud, justru kasus yg disangkakan kepada tersangka sudah akan dinaikkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan," ujar kepada awak media  via Whatshap, Selasa (23/3-2021).

Alfred
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 23, 2021
Foto Bersama Pengurus SMSI Dengan Ketua DPRD Batam. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto, S.H., M.H menyambut baik hadirnya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Batam. 

"Melalui SMSI ini kita bisa tahu informasi yang faktual disampaikan ke publik. Karena organisasi ini yang membimbing dan membina langsung anggotanya. Bahkan yang tergabung dalam organisasi tersebut adalah perusahaan pers atau perusahaan media yang sudah terferivikasi Dewan Pers," kata Nuryanto saat audiensi bersama pengurus SMSI Kota Batam di ruang kerjanya, Batam, Kepri, Selasa (23/3/2021). 

Nuryanto mengaku pernah kaget atas berita yang tidak benar atas dirinya. Saat itu dia diisukan ditanggkap KPK. Padahal dia sendiri waktu itu menghadiri beberapa kegiatan termasuk dengan salah satu televisi lokal. 

"Dengan adanya SMSI ini, berita yang disampaikan ke publik, sudah tentu berita yang benar atau faktual. Jadi tidak ada lagi isu-isu yang negatif tanpa ada kroscek terlebih dulu sebelum dipublikasikan," ujarnya. 

Nuryanto berharap kedepannya, melalui sekretaris dewan (Sekwan) Batam bisa menggadeng SMSI untuk program kerja DPRD Kota Batam. Hal ini agar semua kegiatan di dewan bisa tersampaikan dengan baik oleh masyarakat. 

"SMSI ini bukan organisasi main-main. Semua anggotanya sudah terverifikasi Dewan Pers. Semua informasi yang disampaikan ke publik, sudah tidak diragukan. Untuk itu kedepannya kita berharap bisa digandeng dalam semua kegiatan yang ada di dewan," ujar Nuryanto didampingi Sekretaris DPRD Kota Batam, Aspawi Nangali.    

Di tempat yang sama, Ketua SMSI Kota Batam Indra Helmi menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Batam dan jajaran, yang memberikan kesempatan pertama untuk melakukan audiensi Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pengurus SMSI Kota Batam.

"Kami haturkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Batam, yang menyempatkan waktu dan telah menerima kehadiraan kami pada audiensi hari ini. Semoga kedepan kehadiran SMSI Kota Batam dapat bermamfaat bagi lembaga wakil rakyat dan masyarakat Kota Batam terutama dalam menyajikan informasi-informasi yang akurat, update dan profesional," kata Indra Helmi.

Indra Helmi juga menjelaskan sejarah awal berdirinya SMSI di Indonesia dan terbentuknya SMSI Kota Batam masa bakti 2021-2024.  

Menurutnya, susunan pengurus dan personalia SMSI Kota Batam baru resmi hadir di sini setelah diterima surat keputusan (SK)nya pada 25 Februari 2021.

"Walau kita belum genap satu bulan terbentuk di Kota Batam, SMSI Kota Batam mulai mencoba  melaksanakan kegiatan sosial dengan memberikan pembagian Sembako pada 12 Maret dan 19 Maret 2021. Dengan mengandeng Polda Kepri dan Polresta Barelang serta para pengusaha untuk meringankan beban masyarakat sebagian terutama yang terdampak," ungkapnya.

Kepada Ketua DPRD Kota Batam, Indra Helmi berharap kedepannya, kegiatan-kegiatan lembaga wakil rakyat ini dapat mengandengan SMSI Kota Batam dalam mensosialisasikan kegiatan serta mempublikasikannya secara luas termasuk kegiatan sosial maupun lainnya.

"Audiensi ini tidak hanya ke Ketua DPRD Kota Batam, hal yang sama juga sudah akan kita laksanakan ke Forkompinda se Kota Batam. Sudah kita surati, untuk perkenalan pengurus SMSI Kota Batam dan menjalin silaturahmi dan meningkatkan kerja sama dalam banyak hal yang positif," harapnya.

Sebagaimana diketahui, sedikitnya ada 10 organsisasi yang  telah menjadi Kontituen Dewan Pers, yakni, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independe (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbis Pers (SPS), PRSSNI, ATVLI, ATVSI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).(*)
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 23, 2021 ,
Foto: Istimewa. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya optimis pembelajaran Tatap Muka di sekolah-sekolah di Provinsi Kepri dimulai pada tahun ajaran baru 2021 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri H Muhd Dali di Tanjungpinang, Senin (22/3), dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri. 

Menurut Dali, sesuai arahan pemerintah pusat yang mengatakan bahwa pembelajaran Tatap Muka dilakukan pada tahun ajaran baru 2021 atau awal Juli mendatang.

"Kita intinya mengikuti saja, tetap dengan penerapan protokol kesehatan, vaksinasi tenaga pendidik dan mempersiapkan pembelajaran Tatap Muka dengan baik dan matang," ujar Dali.

Menurut Dali, hingga saat ini pihaknya telah mempersiapkan seluruh persyaratan dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran Tatap Muka tersebut di terapkan.

"Jangan sampai keputusan pembelajaran Tatap Muka ini menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19," tegas Dali.

Untuk itu, lanjut Dali pihaknya telah berupaya untuk melakukan vaksinasi bagi seluruh tenaga pendidik selesai sebelum dibukanya tahun ajaran baru.

"Sebelum Juli kita harapkan seluruh tenaga pendidik sudah kita vaksin agar orang tua dan masyarakat tak khawatir dengan dibukanya pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka ini,"jelas Dali.

Namun begitu lanjut Dali hingga saat inipun sudah terdapat beberapa sekolah di Provinsi Kepri yang telah menerapkan pembelajaran Tatap Muka.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 23, 2021
Dinas Kesehatan Kepri, Bisri. (Foto: Istimewa). 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat bahwa wilayah itu belum bebas dari COVID-19, meski jumlah kasus aktif cenderung menurun.

Kepala Dinkes Kepri Bisri, di Tanjungpinang, Senin (22/03), mengatakan, COVID-19 akan terus mengintai dan menginfeksi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sampai sekarang, menurut dia masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, terutama saat beraktivitas atau berinteraksi. Sikap itu justru memberi peluang pada virus tersebut untuk menyebar luas.

"Kepri sulit aman dari COVID-19 jika masyarakatnya tidak menggunakan masker, menjaga jarak interaksi, tidak berada di kerumuman orang, dan malas membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih," kata Bisri.

Ia menyatakan kasus aktif COVID-19 di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang belum sadar untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat beraktivitas.

"Masih ada yang bandel 'kan? Itu faktanya masih ada yang tertular, dan membentuk klaster karena jumlahnya cukup banyak," ucapnya.

Bisri juga memberi apresiasi kepada anggota masyarakat yang sampai saat ini tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. 

Masyarakat yang konsisten menerapkan protokol kesehatan menyebabkan daerah tersebut nol kasus aktif COVID-19 seperti Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Sedangkan di Karimun baru muncul satu kasus aktif setelah sempat dua hari nol kasus aktif.

Jumlah kasus aktif COVID-19 per 21 Maret 2021 sebanyak 151 orang. Mereka tersebar di Tanjungpinang 49 orang, Batam 91 orang, Bintan 10 orang dan Karimun satu orang. Satgas Penanganan COVID-19 menetapkan Tanjungpinang, Batam dan Bintan sebagai Zona Kuning atau resiko penularan COVID-19 rendah.

Sementara Natuna, Anambas, Karimun dan Lingga ditetapkan sebagai Zona Hijau atau aman dari penularan COVID-19. 

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021 ,
Anggota DPRD Natuna Foto Bersama dengan Bupati Natuna, Hamid Rizal.

Bupati Natuna Serahkan Buku LKPJ tahun Anggaran 2020 Kepada Ketua DPRD.

Ketua DPRD Natuna dan Wakil Ketua Foto Bersama Bupati Natuna saat Penerimaan LKPJ Tahun Anggaran 2020.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakioan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna gelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Senin Malam (22/03/2021).

Kegiatan Rapat dipimpina langsung oleh, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar didampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD).

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam kata sambutan dmenjabarkan, Pendapatan Kabupaten Natuna tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 926.42 milyar atau mencapai 88.03 persen dari anggaran Rp 1.05 triliun. Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan sah lainnya.

PAD tahun lalu ditargetkan Rp 70.23 milyar. Terealisasi sebesar Rp 51.53 milyar atau 73.37 persen. Dana Perimbangan ditargetkan Rp 813.53 milyar, terealisasi sebesar Rp 718.83 milyar atau 88.36 persen, sementara itu pendapatan lainnya pada tahun 2020 ditargetkan Rp 168.64 milyar, terealisasi sebesar Rp 156.06 milyar atau 92.54 persen.

Belanja daerah Kabupaten Natuna ditetapkan Rp 1.21 triliun, terealisasi sebesar Rp 1.07 triliun, atau 88.31 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang terealisasi sebesar Rp 535.71 milyar atau tercapai sebesar 91.05 persen dari anggaran Rp 588.39 milyar. Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 533.79 milyar atau capaian 85.72 persen dari anggaran ditetapkan sebesar Rp 622.66 milyar.

Hamid menjelaskan, belum terserapnya anggaran secara keseluruhan disebabkan pelaksanaan APBD yang belum sepenuhnya berjalan lancar. Sebagai implementasi sejumlah peraturan perundangan, seperti Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan untuk refocussing anggaran terkait bencana nasional Pandemi Covid-19.

Selain itu, Ia juga menyampaikan sejumlah capaian kinerja Pemda Natuna pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 mencapai 72.72, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 72.63. Natuna naik ke peringkat ke empat di Provinsi Kepri.

Usia Harapan Hidup di Natuna mencapai 65.06, sebelumnya hanya sebesar 64.57 tahun. Harapan Lama Sekolah meningkat menjadi 13.90 tahun, Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 8.73 tahun, Pengeluaran Perkapita mengalami fluktuatif pada tahun 2020 Rp 14.705.00 turun sebesar 0.8 persen, Laju Pertumbuhan Domestik Bruto mengalami pasang surut dari tahun sebelumnya, Pendapatan Perkapita Penduduk mengalami penurunan dari 81.29 juta menjadi 78.21 juta, Angka Kemiskinan di Kabupaten Natuna meningkat 0.3 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 4.10 persen.

"Namun demikian masih ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya dibawah target pada tahun 2020 ini," ungkapnya. 

(IK)
Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021
Silaturahim Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan Keluarga Besar PERPAT.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Siang malam Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM terus bekerja untuk membenahi dan menata pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang baru saja dipimpinnya. Di sisi lain, Gubernur harus loby ke berbagai Kementerian agar keinginannya yang ingin membangun Kepulauan Riau berhasil sesuai keinginan masyarakat.

"Saya mohon maaf apa bila belum sempat bertemu satu persatu kelompok masyarakat. Karena terus terang kondisi Pemprov Kepri saat ini harus banyak dilakukan pembenahan agar kita bisa bekerja dengan baik. Saya juga harus meyakinkan pusat bahwa kita serius bekerja. Karena itu saya tidak pernah lelah keluar masuk ke Kementerian. Kalau tidak bisa bertemu Pak Menteri, bertemu Pak Deputi atau Pak Dirjen tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita sampai. Yang penting Kementerian mau bantu kita untuk kemajuan Kepulauan Riau," ujar Gubernur Ansar Ahmad ketika memberikan kata sambutan dalam acara silaturahmi dengan keluarga besar Perpat Kepri di kediaman Saparuddin Muda di Bengkoang Sadai Kota Batam, Jumat (18/3), dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Menurut Ansar Ahmad, pemerintah pusat selalu melihat keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Untuk itu, dirinya terus melakukan loby dan pendekatan ke pusat agar langkahnya yang ingin membangun Kepulauan Riau mendapatkan dukungan penuh dari pusat.

"Alhamdulillah upaya kita direspon baik. Hampir semua Kementerian membuka pintu bagi kita. Tentu respon baik dari pemerintah pusat ini harus dibarengi dengan keseriusan kita bekerja di lapangan. Harus diimbangi dengan kesiapan semua OPD dan daya dukung yang kita sediakan. Sehingga ketika pemerintah pusat mengimplementasikan program bantuannya ke Kepri, tidak ada kendala dan berhasil dengan baik," jelas Ansar.

Untuk itu Ansar berharap seluruh OPD dan para pemangku kepentingan di Kepulauan Riau untuk bekerja dengan baik dan sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah diberikan. 

"Tidak ada waktu lagi untuk bersantai, berleha-leha dan bermalas-malasan. Kita harus berlari cepat. Karena banyak hal yang ingin kita raih dan capai untuk kesejahteraan masyarakat Kepri," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ansar Ahmad juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Perpat Kepri yang ikut berjuang. "Nanti tentu ada program-program yang bisa kita sinergikan dengan Perpat Kepri yang tentunya agar para putra putri daerah dan anak tempatan ikut menjadi pelaku pembangunan di daerahnya," jelasnya.

Ansar berharap upayanya yang ingin membangun Kepulauan Riau menjadi Kepri Baru Kepri Maju mendapatkan dukungan semua pihak. "Kalau semua elemen masyarakat bergerak dan mendukung penuh, yang berat jadi ringan. Yang susah jadi mudah. Dan yang terlupa bisa terbawa. Kita berharap semua dimudahkan demi Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera," tutupnya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021
Kadisdik Kepri, Muhammad Dali. (F0t0: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan seluruh guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Luar Biasa (SLTA dan SLB) baik negeri maupun swasta disuntik vaksin untuk mencegah penularan COVID-19.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali, di Tanjungpinang, Jumat, (19/3) mengatakan, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengabdi di seluruh SLTA dan SLB sekitar 6 ribu orang.

Sejumlah guru di Tanjungpinang sudah divaksinasi. Ia berharap seluruh guru yang mengabdi di Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Batam, Natuna dan Kepulauan Anambas juga disuntik vaksin dalam waktu dekat.

"Kami sudah usulkan agar guru-guru dan staf sekolah diprioritaskan sehingga sistem pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan secara maksimal," ujarnya, dikutp dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Dali mengemukakan guru dan staf sekolah merupakan bagian terpenting dalam upaya pencegahan COVID-19. Mereka dapat secara konsisten menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada para pelajar dan juga orang tua pelajar tersebut.

Peran mereka juga semakin besar karena pendidikan harus terus berjalan di masa pandemi COVID-19. Mereka harus tetap produktif, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kondisi mereka semakin rentan tertular COVID-19 bila sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Karena itu, guru dan staf harus mendapat posisi yang strategis dan prioritas dalam pelaksanaan program vaksinasi.

Pada posisi itu, Dali berharap vaksinasi terhadap guru dan staf sekolah dipercepat, termasuk terhadap para pelajar. 

"Pendidikan harus terlaksana sampai kiamat tiba. Karena itu peran guru dan renaga kependidikan sangat strategis," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Bisri mengatakan vaksinasi terhadap guru dan staf sekolah akan diprioritaskan. Sejumlah guru di Tanjungpinang sudah mendapat vaksinasi.

"Prosedur administrasi tentunya harus dipenuhi dinas yang berwenang sehingga vaksinasi dapat dilaksanakan secara maksimal," katanya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat Memberikan Pemaparan Diacara Dialog Ekonomi Ketua Umum Kadin.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengajak Kadin Batam untuk bersama berupaya memulihkan perekonomian Kepri. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad saat Silaturahmi dan Dialog Ekonomi Ketua Umum Kadin Provinsi se-Sumatera di Aston Hotel Batam, Kamis malam (18/3). 

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, menurut Ansar, dengan kemampun yang dimiliki, Kadin bisa menjadi lokomotif menggerakan ekonomi Kepri.

"Saya yakin dengan bersam kita mampu pulihkan ekonomi Kepri," jelas Ansar pada acara yang mengangkat tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Daerah Khususnya di Sumatera Pada Masa Pandemi Covid 19". 

Menurut Ansar, dirinya mengapresiasi Kadin yang menggelar pertemuan di tengah indikator ekonomi makro yang terkontraksi akibat pandemi covid 19. 

"Hampir semua idikator dan sendi ekonomi di Kepri mengalami kontraksi, bahkan hingga akhirnya pertumbuhan ekonomi Kepri  menyentuh angka minus 3,8 persen tahun 2020 lalu," jelas Ansar. 

Untuk itu,  tahun ini Ansar mengajak semua tancap gas bergerak bersama  guna mengembalikan pertumbuhan kejayaan ekonomi Kepri. Ansar berharap target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 1,5 sampai 3,5 persen akan  bisa tercapai.

"Saya yakin, Kadin dengan pengalaman luar biasa, bisa membuat terobosan dan gagasan brilian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Kepri ini," tegas Ansar.

Menurut Ansar, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah harus terus berkontribusi sekaligus mengambil bagian dalam rangka pemulihan ekonomi. 

Pasalnya, program pemulihan ekonomi baik secara nasional dan terobosan dari dalam  yang terus dilakukan, harus bisa dioptimalkan Kadin.

"Saya yakin, teman-teman di Kadin bisa dan mampu mengambil kesempatan tersebut,” kata Gubernur Ansar.

Ansar Ahmad juga bersyukur, karena program pengendalian covid 19 di Kepri berjalan dengan baik, dan berhasil menekan laju penyebaran  virus ini.  

"Kita harapkan bila penyebaran ini bisa terus dikendalikan, maka akan meringakan langkah pemulihan percepatan ekonomi," jelas Ansar.

Karena saat masyarakat bisa tetap terjaga dan terlindungi kesehatannya, maka secara sendirinya, ekonomi akan secara otomatis bergerak. 

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie memuji kesiapan Kepri yang sudah sangat tepat  dalam mengelola pandemi covid 19. 

Dampaknya, perekonomian Kepri secara berlahan terus bergerak dari keterpurukan. Bahkan Kepri terus digesa menjadi pusat percontohan  pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan Kepri juga telah menjadi pusat logistik. 

Dia juga melihat, Kepri  secara kebijakan diuntungkan luar biasa. Bagaimana tidak, secara bersamaan  disini ada kawasan ekonomi khusus, free trade zone hingga kawasan  industri. 

Dan ini tidak ditemui di daerah lain di Indonesia. Karenya tidak ada alasan, Kepri harus bisa maju, dan menjadi percontohan ekonomi nasional.

Pada kesempatan tersebut juga, Anindya Bakrie juga sangat mendukung usulan Kadin Kepri untuk menggelar musyawarah nasional dalam waktu dekat, terkait pemilihan Ketua Umum Kadin.

 Menyusul Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Ditempat yang sama Ketua Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana menyakinkan kalau Kadin ingin membangun Indonesia yang diawali dari Kepri. Karena bagaimanapun cermin kemajuan Indonesia, harus dimulai dari daerah. Dan Kepri siap mewujudkannya.

Redaksi/Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah secara serius menyiapkan dua kawasan wisata khusus yang akan dibuka kembali pada 21 April 2021 mendatang. Dua tempat wisata tersebut yakni Nongsa dan Lagoi yang merupakan sebuah kawasan wisata yang tidak berafiliasi secara langsung dengan masyarakat luas. 

Untuk itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk secara simbolis membuka acara vaksinasi perdana bagi pelaku pariwisata di Nongsa. 

Upaya vaksinasi, kata Ansar Ahmad, baik pelaku wisata dan masyarakat luas lainnya karena didorong keinginan kuat dari Pemprov Kepri yang ingin menjadikan seluruh kabupaten dan kota di Kepri menjadi green area dari pandemi Covid 19. 

"Kalau bisa green area maka dibukanya kembali kawasan wisata akan mampu menjadi salah satu sektor yang positif dalam menggerakkan recovery economy di Kepulauan Riau," ujar Gubernur Ansar Ahmad dalam rapat terbatas bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Batam View, Sabtu (20/3).

Dijelaskan Gubernur, untuk tahap awal 5000 vaksinasi akan dilaksanakan dan pihaknya minta bantu pemerintah pusat untuk kebutuhan sebanyak 30.000 vaksin untuk program vaksinasi pelaku pariwisata dan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tempat wisata. 

"Kita serius menyiapkan program ini. Semoga Pak Menteri dan pemerintah pusat mendukung penuh semua langkah kita," ujarnya.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kesempatan tersebut mengatakan, 
penanganan pencegahan Covid 19 dengan baik maka akan semakin menambah kepercayaan wisatawan asing dan domestik  untuk datang ke Kepri. 

Pemerintah pusat, kata Sandiaga Uno, akan mendukung 1000 persen setiap upaya serius Gubernur Kepri dalam rencananya yang akan membuka kembali kawasan wisata di Kepulauan Riau. "Ini rencana bagus dalam upaya menggerakkan ekonomi kita. Kita dukung seribu persen Pak Gubernur," kata Sandiaga Uno.

Menurut Menteri Sandiaga, dampak pandemi Covid 19 di Kepri terhadap dunia wisata memang luar biasa. "Kunjungan wisatawan asing ke Kepri rata-rata turun di atas 80 persen. Mudah-mudahan rencana saat ini menjadi momentum untuk bangkitnya kembali dunia pariwisata di Kepulauan Riau," ujar Sandiaga penuh semangat.

Namun Sandiaga menyarankan agar diupayakan berbagai hal supaya wisatawan asing bisa bertambah long of stay nya ketika berkunjung ke Kepri. 

"Untuk itu alternatif-alternatif tempat wisata perlu diperbanyak. Kreativitas dan inovasi perlu terus dikembangkan untuk menambah daya tarik wisatawan asing. Dan satu hal yang terpenting, ciptakan suasana agar wisatawan nyaman, aman dan terjaga kesehatannya," pungkas Menteri.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021 ,

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun. (Foto: Istimewa)

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun gelar rapat paripurna LKPj Bupati Karimun Tahun Anggaran 2020 dan sekaligus pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020, Senin (22/3/2021) di Gedung Balai Rong Sri DPRD Karimun.

Rapat paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat dan dihadiri langsung Bupati Karimun H. Aunur Rafiq dan Wakil Bupati H.Anwar Hasyim.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat menyampaikan, rapat paripurna dilaksanakan sehubungan adanya surat dari KPU Karimun nomor 520/1.02-6-KPT/2102/KPU-K/XII/2020 dan Keputusan KPU Karimun tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2020 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan.

"Alhamdulillah jumlah anggota DPRD yang hadir telah memenuhi pada rapat paripurna ini. Dengan mengucapkan Bismillah kita mengumumkan dan menetapkan pasangan calon Bupati Karimun H. Aunur Rafiq dan pasangannya H. Anwar Hasyim sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Serentak 2020, Aamiin,” ungkap Ketua DPRD Karimun.

Dikatakan Yusuf, sesuai dengan mekanisme, hasil rapat paripurna ini, DPRD Karimun akan melanjutkan pengusulan pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepri.

M.Yusuf Sirat mengharapkan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedepan dapat bekerjasama yang lebih baik lagi dengan DPRD Karimun.

"Dan juga diharapkan dapat meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” pintanya.

Terakhir, Ketua DPRD Karimun mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara pilkada serentak di Kabupaten Karimun.

"Dan juga kepada pihak keamanan, saya atas nama DPRD Karimun megucapkan terimakasih yang telah mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak 2020 dengan aman dan kondusif di Bumi Berazam ini,” ucap M. Yusuf Sirat.

Redaksi/Yahya

Baca selengkapnya »


Senin, Maret 22, 2021 ,
Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karimun. 

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terpilih pada Pilkada Karimun 2020 masa jabatan 2021-2024, Senin,(22/3/2021).

Paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karimun terpilih pada Pilkada Karimun 2020 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, pada hari Minggu (21/3/2021).

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Karimun 2020 adalah Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun dan Anwar Hasyim sebagai Wakil Bupati Karimun," ucap Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat.

Yusuf menjelaskan, selanjutnya DPRD Karimun akan mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Kepulauan Riau untuk pengesahan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun terpilih.

"Selanjutnya hasil paripurna ini akan kita usulkan untuk disahkan oleh Kemendagri melalui bapak Gubernur Kepulauan Riau," jelasnya.

Seperti diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim akan memasuki masa akhir jabatan pada 23 Maret mendatang.

Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim kembali terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun, setelah melalui perjalanan panjang Pilkada Karimun 2020 yang harus diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi.

Turut hadir dalam paripurna tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, H. Aunur Rafiq- H. Anwar Hasyim, FKPD Karimun Ketua KPU, Bawaslu Karimun, Kepala OPD serta para Kabag dilingkungan Pemkab Karimun. (Ahmad Yahya)
Baca selengkapnya »


Langganan: Komentar (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.