Plt Gubernur Kepri, Isdianto. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto bangga atas kerja keras dan keberhasilan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 di seluruh Kepri.

Kebanggaan dan ucapan terimakasih tersebut disampaikan Isdianto, karena keberhasilan tim medis yang juga tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19 Kepri berhasil menyembuhkan pasien positif Covid-19 terbanyak di Indonesia.

"Ini keberhasilan dan kebanggan bersama, Tim Gugus Tugas Covid-19 di kabupaten/kota dan juga Provinsi Kepri," kata Isdianto di Tanjungpinang, Sabtu (9/5/2020) malam dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Selain itu, ia juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada tim garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19, yakni para tim medis di kabupaten/kota dan Provinsi Kepri.

Sebab tanpa kerja keras dari tim medis dan Tim Gugus Tugas secara keseluruhan, tidak akan mencapai keberhasilan penanganan penyembuhan bagi para pasien Covid-19 ini.

"Kita tahu ada juga pasien yang tidak tertolong dan meninggal, namun keberhasilan secara keseluruhan di Kepri yang terbaik dan terbanyak dalam penyembuhan pasien Covid-19. Bahkan pemerintah pusat memberikan apresiasi dengan Tim Gugus Tugas Kepri ini atas keberhasilannya," ujar Isdianto.

Adik kandung almarhum HM Sani ini juga meminta agar semua komponen dan lapisan masyarakat untuk terus saling menjaga dan membantu dalam pencegahan Covid-19 ini.

Sehingga tambah Isdianto penyebaran Covid-19 tidak meluas dan bahkan bisa terhenti dan Kepri benar-benar bebas dari wabah Covid-19.

"Kita semua harus mematuhi aturan pemerintah, dengan menerapkan sosial distancing, physical distancing, tidak keluar rumah, selalu memakai masker, cuci tangan setiap saat dan terus menjaga kebersihan diri agar terhindar virus Corona," harapnya.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepri menjadi provinsi dengan tingkat kesembuhan pasien Corona atau Covid-19 paling tinggi di Indonesia. Angka kesembuhan pasien di provinsi ini mencapai 67 persen.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan hingga 8 Mei 2020 terdapat 100 kasus positif corona di Kepri. Dari jumlah tersebut, 67 orang sembuh dan 10 orang yang meninggal.

"Menyusul Kepri adalah Provinsi Bali (65%), Nanggroe Aceh Darussalam (64,71%), Gorontalo (42,11%), dan Yogyakarta (41,26%)," kata Yurianto.


(***)

RDP Komisi I DPRD kota Batam, Bersama DPM-PTSP Kota Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi I DPRD kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengungkap skandal penerbitan 7 dokumen IMB yang dikeluhkan warga RT 02/ RW 06 komplek Marina Park, Jumat (8/6/2020).

Dokumen IMB itu dikeluarkan oleh, Tedy Nuh, yang menjabat sebagai Kabid IMB Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Pemko Batam.

Dalam RDP ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD kota Batam, Budi Mardianto SE, Utusan Sarumaha SH, dan anggota komisi lainya. Turut hadir sebagai undangan diantaranya Camat Lubuk Baja, Novi, Lurah Batu Selicin, Rio Setiawan SE, Kabid IMB DPM-PTSP, Tedy Nuh, Kasimun (“Calo”) yang dipercaya oleh pemilik bangunan, Bagian Hukum Pemko Batam, pihak RT dan RW, Lihana dan M Siregar. Sedangkan Dinas DLH dan Dinas Cipta Karya-Tata Ruang tidak menghadiri undangan ini.

Diliput media24jam.com, pada RDP yang digelar ini terungkap adanya penyimpangan jenis bagunan yang didirikan. Sesuai dengan dokumen IMB yang diterbitkan, jenis bangunan yang didirikan adalah perumahan, namun fakta dilapangan yang didirikan adalah jenis ruko. Lucunya, Kasimun, yang terindentifikasi sebagai “Calo” dalam pengurusan 7 IMB tidak dapat menunjukan dokumen yang diminta komisi I. Selain itu dalam pengurusan dokumen IMB juga terungkap adanya campur tangan “Calo” dan oknum pejabat Kabid Ortla Pemko Batam yaitu, Rudi Panjaitan.

Menjawab indikasi penyimpangan jenis bangunan yang didirikan dilapangan, Kabid IMB, Tedy Nuh, menyalahkan peran UPT Dinas Cipta Karya. Dikatakannya, untuk pengawasan pembangunan gedung adalah kewenangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Ditegaskannya, pengawasan pembangunan itu adalah kewenangan Dinas Cipta Karya. Sedangkan adanya keterangan pihak ketua RT setempat yang menyebut pengurusan IMB ada campur tangan oknum pejabat, Rudi Panjaitan, namun, Tedy Nuh, tidak membantahnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Komisi I DPRD kota Batam, Utusan Sarumaha SH, mengatakan dalam kasus ini, IMB yang diterbitkan DPM-PTSP bisa dibatalkan apabila terjadi penyimpangan jenis bangunan yang didirikan. Hal inipun tidak dibantah oleh, Tedy Nuh, yang bersedia membatalkan 7 dokumen IMB jika pelaksanaan mendirikan bangunannya menyimpang dari aturan yang ditetapkan.

Komisi I akan kembali melakukan RDP pada Minggu depan. Dalam RDP lanjutkan akan menghadirkan Dinas DLH dan Dinas Cipta Karya. Kehadiran kedua dinas Pemko Batam ini dianggap penting dalam mengungkap skandal penerbitan 7 dokumen IMB di RT 02/ RW O6 komplek Marina Park kota Batam.

Seperti diketahui, adanya dugaan skandal dan persekonkolan penerbitan 7 dokumen IMB yang dikeluarkan DPM-PTSP berawal dari dirobohkan 7 rumah di komplek Marina Park tanpa pemberitahuan warga maupun RT setempat. Rumah tersebut disebut milik warga negara Singapura yang telah lama di tinggal kosong.

Namun tiba-tiba dirobohkan dan dilakukan pembangunan gedung baru tanpa ada pemberitahuan siapa pemilik aslinya kepada RT setempat, apakah masih millik warga Singapura atau sudah dialihkan ke pemilik lain. Yang lebih mengherankan lagi sebelum dan setelah penerbitan 7 dokumen IMB di PTSP mereka juga tidak melakukan sosialisasi ke pihak warga dan ketua RT setempat.

Penerbitan 7 dokumen IMB ini dinilai tidak ada etika dan berbau persengkongkolan yang melibatkan dua oknum pejabat Pemko Batam. Dari hasil penelusuran media24jam.com proses pengeluaran 7 dokumen IMB tersebut diterbitkan melalui pejabat Kabid IMB DPM-PTSP, Tedy Nuh. Sedangkan pejabat Kabid Ortla, Rudi Panjaitan, berperan sebagai perpanjangan tangan, Kasimun (“Calo”) yang ditunjuk pemilik bangunan.

Sesuai Undang Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Mereka yang mekakukan bangunan gedung lazimnya memberi surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang di ditembuskan kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilampiri surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak. (khusus untuk bangunan posisi berhimpit dengan batas persil). Surat pemberitahuan ini salah satu poin dalam persyaratan penerbitan IMB yang dikeluarkan oleh kantor DPM-PTSP. Namun hal itu tidak di lakukan oleh si pemilik bangunan maupun oknum pejabat penerbit IMB.


Redaksi

Anggota DPRD Kota Batam, Tumbur Sihaloho (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho meminta sekaligus menghimbau kepada perguruan tinggi negeri seperti Politehnik Negeri Batam hingga perguruan tinggi swasta di Batam untuk turut meringankan biaya pendidikan dalam kondisi seperti saat ini.

“Dibutuhkan kerjasama semua pihak, menjaga ekonomi masyarakat, yang sedang turun. Keringanan biaya itu diharapkan dapat diberikan, karena kondisi ekonomi orang tua di Batam, sedang down (turun). Terlebih di Batam, saat ini banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Untuk itu, kita himbau agar perguruan tinggi juga membantu,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini dikutip dari IDNnews.id, Senin (11/5-2020).

Ia juga menegaskan, dampak dari Covid-19 terhadap mahasiswa, sudah dirasakan. Dimana pendapatan mahasiswa yang bekerja atau berusaha sambil kuliah, turun jauh. Sehingga banyak yang mengeluhkan kondisi ekonominya.

“Mereka butuh perhatian, karena mayoritas mahasiswa di Batam, merupakan pekerja. Banyak dari mereka yang di-PHK bahkan ada bisnis tak jalan karena Covid-19 ini,” ungkap Tumbur.

Ia pun menegaskan dan menggarisbawahi tidak akan ikut campur dalam kebijakan internal perguruan tinggi di Batam. Akan tetapi sebagai wakil rakyat, pihaknya berkewajiban untuk memberikan perhatian warga Batam.

“Kita harapkan dan dorongan agar perguruan tinggi di Batam, membantu mahasiswanya melalui keringanan biaya pendidikan. Jangan sampai ada yang putus kuliah,” himbau Tumbur.

Red

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. (Fhoto:Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dampak Covid-19 sudah sangat dirasakan ‘pukulan’ dahsyatnya dalam berbagai sektor kehidupan.

Mulai dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan hingga politik. Hal ini juga berdampak sulitnya orang tua Wali murid dalam memenuhi kebutuhan sekolah ‘buah hati’ mereka.

“Salah satu ujian yang muncul dari dampak Covid-19 ini adalah, beratnya biaya sekolah swasta saat ini. Baik tingkatan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” jelas Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Senin (11/5/2020) pagi.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku banyak menerima keluhkan dari para orangtua dan wali murid akan kondisi saat ini.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk bisa mencarikan solusi sehingga bisa membantu kondisi saat ini.

“Dengan adanya persoalan ini kami dari DPRD Kota Batam meminta kepada pemerintah dan pihak terkait, bisa mencari solusi terbaik, agar semua pihak bisa mendapatkan keadilan dalam keringanan bersama dalam bingkai persatuan kesatuan bersama dalam mengadapi Covid-19,” jelasnya dikutip dari IDNnews.id

Ia pun kembali menegaskan, pimpinan DPRD Kota Batam melalui Komisi 4 bisa membantu memasilitasi dengan mitranya di dinas Pendidikan Kota Batam dengan pihak terkait, sehingga ada penyelesaian masalah tingginya biaya sekolah swasta di Batam.

“Kita berharap hal ini bisa didapatkan solusinya,” terangnya.

Redaksi

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Pelni (Persero) memutuskan untuk membuka operasional kapal penumpang dengan syarat sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah soal pelonggaran transportasi di tengah pandemi covid-19 atau virus corona.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya Kuncoro mengatakan pihaknya masih mengevaluasi persiapan dan kemungkinan yang terjadi jika kapal penumpang diizinkan beroperasi.

"Untuk saat ini kami kan berpikir bagaimana menjaga agar kru kapal tidak terpapar. Kan mereka harus melayani penumpang lebih lama dari pada pesawat. Ini sedang kami evaluasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5).

Ia mengatakan pihaknya masih menimbang persiapan teknis pemeriksaan untuk memastikan penumpang tidak terpapar corona. Misalnya, dengan melakukan rapid test pada seluruh penumpang.

Untuk itu pihaknya masih ingin membahas lebih lanjut rencana ini bersama PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan terlebih dahulu, sebelum membuka kembali operasional kapal penumpang.

Yahya menyampaikan hingga kini, Pelni memastikan kapal yang masih beroperasi hanya untuk pengangkut logistik,  perintis atau lokal. Kapal-kapal penumpang digunakan untuk mengangkut logistik.

Ada lima kapal yang kini beroperasi untuk mengangkut logistik, yakni KM Gunung Dempo, KM Ciremai, KM Dobonsolo, KM Egon dan KM Sinabung. Setidaknya 50 persen dari kapasitas kapal ini bisa digunakan untuk mengangkut muatan kontainer.

Kapal tersebut adalah, KM Gunung Dempo dengan rute Tg. Priok - Surabaya - Makassar - Ambon - Sorong - Jayapura - Sorong - Makassar - Surabaya - Tg. Priok. KM Ciremai melayani rute Tg. Priok - Surabaya - Makassar - Ambon - Sorong - Biak - Jayapura - Sorong - Namlea - Surabaya - Tg. Priok.

KM Dobonsolo melayari rute Tg. Priok - Surabaya - Makassar - Ambon - Sorong - Serui - Jayapura - Sorong - Ambon - Namlea - Surabaya - Tg. Priok. KM Egon melayani rute Surabaya - Lembar - Waingapu (PP).

Sebagai kapal jenis ro-ro, angkutan logistik KM Egon tetap berjalan dengan catatan membawa surat keterangan sehat dari dinas kesehatan maupun KKP setempat. KM Sinabung menggantikan rute KM Kelud, yakni Tg. Priok - Kijang - Batam - Belawan (PP) hingga 14 Mei 2020.

Selanjutnya kapal akan melaksanakan portstay di Tanjung Priok. Kemudian ada delapan kapal perintis atau lokal yang beroperasi mengangkut penumpang dan logistik. Yakni Sanus 46, Sanus 52, Sanus 48, Sanus 78, Sanus 86, Sanus 109, Sanus 92 dan Sanus 83.

Yahya menjelaskan kapal ini masih beroperasi mengangkut penumpang karena menjadi jembatan orang antar pulau atau daerah. Kapal ini menjajaki rute-rute lokal.

Melalui SE Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria orang yang bisa melakukan perjalanan. Misalnya pekerja di sektor tertentu, TKI, WNI dan pelajar dari luar negeri.

Menteri Perhubungan Budi Karya melalui Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan larangan mudik tetap berlaku meskipun moda transportasi di izinkan beroperasi kembali.

(Foto: BP Jamsostek)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: BP Jamsostek menyerahkan donasi perlindungan yang diwujudkan dalam dua program, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) untuk relawan Covid-19 yang terdaftar di BNPB, Jumat (8/5). Sejak April lalu, kedua program itu melindungi 8 ribu relawan.

Seluruh insan BP Jamsostek yang terdiri dari 6.100 karyawan dengan jajaran Direksi dan Dewas disebut mendonasikan sebagian penghasilan untuk progam ini. Direktur Utama Agus Susanto mengatakan, ia mengajak pihak-pihak lain untuk turut berpartisipasi untuk perlindungan relawan ini melalui program GN Lingkaran, seperti Bank Danamon yang telah menyepakati berdonasi melindungi 10 ribu relawan BNPB.

Sementara secara khusus, anggota Dewas BP Jamsostek Rekson Silaban menyampaikan dalam acara yang digelar di Gedung Graha BNPD tersebut, pada Hari Buruh pada 1 Mei lalu pihaknya memberi bantuan paket sembako dan APD senilai Rp 2,25 miliar.

"Kami memberikan donasi untuk perlindungan bagi para relawan sebanyak 8 ribu orang nantinya. Saat ini baru 1.625 yang datanya sudah kami terima dan telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek," katanya.

Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, BP Jamsostek sudah membagikan bantuan berupa 128 ribu masker kepada masyarakat dan para pekerja terdampak, serta bekerja sama dengan 150 Warteg (Warung Tegal) di DKI Jakarta mengadakan makan siang gratis untuk pengemudi ojek daring.

Selain itu, mereka menggeser Rp300 miliar anggaran operasional sebagai dukungan dalam bentuk program vokasional untuk peserta ter-PHK, bantuan promotif dan preventif berupa 615 ribu masker, 123 ribu vitamin, dan 6.400 Alat Pelindung Diri (APD) kepada peserta BP Jamsostek.

Cakupan JKK terkait Penyakit Akibat Kerja (PAK) bagi pekerja kesehatan ataupun relawan di fasilitas kesehatan atau perawatan Covid-19 juga diperluas. BP Jamsostek juga menerapkan pemberlakuan relaksasi iuran untuk membantu pemberi kerja agar tidak mem-PHK karyawan dan tetap dapat membayar THR.

"Peserta atau perusahaan mendapatkan pemotongan iuran program JKK dan JKM sampai dengan 90 persen, atau hanya membayar 10 persen saja. Sementara untuk Jaminan Pensiun (JP) diberikan penundaan pembayaran sebagian iuran yang dapat dicicil hingga 6 bulan ke depan," kata Agus.

Ia menambahkan, BP Jamsostek bertekad untuk terus membantu pemerintah, pekerja, dan pengusaha di tengah pandemi, sesuai kemampuan dan tupoksi. Hal itu diamini oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan yang menyampaikan apresiasi atas langkah perlindungan itu.

"Kepedulian BP Jamsostek ini merupakan semangat dan tambahan imunitas bagi Gugus Tugas dan relawan. Dukungan ini membuat kita merasa menjadi satu keluarga besar Republik Indonesia dan bentuk bela negara yang nyata dari BP Jamsostek," kata Lilik.

Sumber: CNN Indonesia

Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5). (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan mengenai program-program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos, menurut Juliari, membagi dua program jaring pengaman sosial yang telah diamanatkan, yakni sebagai berikut:

Satu, Bantuan sosial (bansos) reguler, terdiri dari 2 program, yaitu: Program Keluarga Harapan/PKH dan Program Sembako atau BPNT.

“Sesuai dengan keputusan presiden terdahulu, untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan. Jadi sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi Covid-19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).

Program Bansos reguler lainnya, menurut Mensos, adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat, dengan indeks dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Ini saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. insyaallah bulan Mei ini, akhir Mei, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” imbuh Mensos.

Kedua, Bansos yang non reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama adalah Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek: Jakarta, kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor (tidak seluruh Kabupaten Bogor).

“Dengan target 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, dua minggu sekali,” jelas Mensos.

Menurut Mensos, setiap penyaluran itu nilainya Rp300.000 paketnya, jadi Rp300.000 kemudian dapat lagi Rp300.000 sehingga total Rp600.000 dalam sebulan kali 3 bulan.

“Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu. Yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua, dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600.000 KK dengan mekanisme yang sama pula, yaitu 2 kali penyaluran per bulan dan indeks Rp600.000,” terang Mensos.

Lebih lanjut, Mensos sampaikan bahwa Presiden memerintahkan agar untuk Bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

“Yang beras ini dilakukan ditugasi adalah Bulog. Sehingga nanti ada yang empat tahap dengan sembako, dua tahap dengan Bulog. Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras bulog, kemarin dengan sembako sekarang beras Bulog,” tandas Mensos.

Kementerian Sosial dengan Bulog, lanjut Mensos, sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran.
Bansos khusus lainnya, menurut Mensos, adalah Bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek, yaitu Bansos tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai BLT/Bantuan Langsung Tunai yang besarannya adalah Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan dan targetnya adalah 9 juta KK.

“Siapakah 9 juta KK ini? Kami mendapatkan data atau meminta data 9 juta KK ini dari  daerah, dari daerah tingkat 2, yaitu Pemkab dan Pemkot. Jadi kami memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan Bansos tunai,” urai Mensos.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Mensos sampaikan hanyalah menjadi referensi, karena tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima Bansos tunai.

“Jadi kami sangat berharap daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota memberikan kami data yang akurat, sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat,” jelas Mensos.

Progresnya, sambung Mensos, untuk tahap pertama adalah yang melalui rekening bank Himbara, masih tidak terlalu banyak sekitar 471,2 miliar atau kurang dari 9%. “Untuk yang melalui kantor pos/ PT Pos Indonesia per hari ini sedang jalan untuk sejumlah 1,8 juta KK,” ujarnya.

Menurut Mensos, kalau ditambah antara yang melalui bank Himbara melalui rekening transfer langsung sebesar 785.000 KK itu yang melalui rekening bank, kemudian yang melalui Kantor Pos untuk tahap ini sebesar kurang lebih 1,8 juta KK.

“Kalau kita tambahkan per 9 Mei kita harapkan bisa disalurkan untuk 2,6 juta KK. Karena mekanismenya ada dua, ada yang sebagian besar melalui Kantor Pos,” jelasnya.

Artinya, lanjut Mensos, nama-nama penerimanya manfaat ini diberikan undangan, nanti ditentukan jadwalnya kapan untuk datang ke Kantor Pos dan mendapatkan uang serta dicek identitasnya mendapatkan uang tunai Rp600.000 di Kantor Pos.

“Sementara yang 785.000 langsung ditransfer ke rekening yang sudah memiliki rekening di Bank Himbara,” sambungnya.

Dari target 9 juta KK, Mensos sampaikan bahwa hingga Jumat (8/5), belum mendapatkan 100% 9 juta KK dari daerah. “Sekitar yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah yang belum mengirimkan datanya,” urainya.

Hal ini, menurut Mensos, sudah diinformasikan agar segera mengirimkan datanya yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih tunggu dari daerah. “Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran Bansos tunai dan juga Bansos sembako bisa selesai sebelum Idulfitri,” jelasnya.

Pada bagian akhir penjelasan, Mensos sampaikan pihaknya sangat berkepentingan koordinasi dengan daerah baik dalam rangka pendataan yang akurat.
“Sehingga pada saat penyaluran baik bansos sembako dan bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sumber: Setkab RI

Mendes PDTT bersama Mensos mendampingi Menko PMK saat memberikan keterangan pers, (Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa Dana Desa digunakan untuk jaring pengaman sosial bidang kesehatan dan ketahanan ekonomi.

“Yang bidang kesehatan dalam bentuk Desa Tanggap Covid-19, di dalamnya mengatur pembentukan relawan Desa lawan Covid-19 dengan semangat gotong royong,” ujar Mendes PDTT saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).

Kemudian yang jaring pengaman sosial ketahanan ekonomi, menurut Abdul Halim, dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa dan dikeluarkan dalam bentuk SE nomor 8 tahun 2020 serta SE nomor 11 tahun 2020. “Perjalanan berikutnya, Bapak Presiden sebagai wujud komitmen perhatian beliau terhadap rakyat, maka Dana Desa diperintahkan untuk direalokasi untuk digunakan Bantuan Langsung Tunai,” imbuh Mendes PDTT.

Karena bentuknya realokasi, lanjut Mendes PDTT, dan Permen-Permen yang lama belum mengatur tentang Bantuan langsung Tunai maka Kementerian Desa melakukan revisi Permendes nomor 11 menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Terkait dengan BLT Dana Desa, menurut Abdul Halim, sasarannya adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

“Jadi belum dapat PKH, belum dapat Bantuan pangan Non Tunai dan segala bentuk kebijakan jaring pengaman sosial yang ada. Itu sasaran BLT Desa,” jelas Mendes PDTT.

Ditambahkan di sana, lanjut Mendes PDTT, adalah keluarga yang memiliki keluarga rentan sakit menahun atau sakit kronis. “Kenapa ini dimasukkan? Karena kedekatan antara Covid-19 dengan penyakit-penyakit menahun, seperti darah tinggi, gagal ginjal, jantung, dan seterusnya. Itulah makanya di dalam indikator dimasukkan sebagai salah satu faktor penerima,” jelas Abdul Halim.

Menurut Mendes PDTT, yang melakukan pendataan adalah relawan Desa Lawan Covid-19 yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa dan diketuai langsung oleh Kepala Desa.
Basis pendataannya, menurut Abdul Halim, adalah RT/Rukun Tetangga, masing-masing RT diupayakan minimal di data oleh 3 orang relawan desa.

“Kenapa 3 orang? Karena ini pendataan baru, meskipun merujuk pada DTKS tetapi yang didata adalah mereka keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian, maka dibutuhkan pendefinisian miskin,” ungkap Mendes PDTT.

Pendefinisian miskin, menurut Mendes PDTT, kalau dipikir indikator terlalu rumit tidak akan bisa ketemu, maka indikatornya adalah mereka yang miskin akibat kehilangan mata pencaharian.

“Pendataan dilakukan oleh tiga orang supaya ada kesepahaman antar lebih dari satu orang bahwa keluarga itu miskin,” tandas Abdul Halim.

Kalau sudah disepakati oleh tiga orang pendata, sambung Mendes PDTT, dimana 3 orang pendata itu adalah warga RT itu pasti sangat paham tentang karakteristik warga di RT itu.
Tahapan terkait dengan pendataan, menurut Abdul Halim, dimulai dari tingkat RT oleh relawan Desa lawan Covid-19 dibawa ke forum yang namanya musdesus/musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi.

“Ini penting supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak di dalam membahas dan memutuskan siapa sih yang berhak menerima BLT desa. Setelah disepakati di musdesus barulah ditetapkan oleh Kepala Desa,” ujarnya.

Ini juga, sambung Mendes PDTT, dalam upaya memberikan ruang bagi kepala desa supaya tidak menjadi tumpuan kesalahan ketika ada pendataan- pendataan yang kurang akurat.
Setelah di tingkat desa selesai, Mendes PDTT sampaikan maka data tadi dibawa ke kabupaten agar terjadi sinkronisasi, sehingga harapannya adalah dengan dilakukan sinkronisasi di kabupaten, (maka) tidak ada lagi yang namanya overlapping.

“Karena apapun yang dalam konteks bantuan sosial atau bantuan langsung tunai itu kuncinya 2, yang pertama adalah kecukupan, yang kedua ketepatan sasaran. Dua hal ini tidak boleh ditinggalkan, insyaallah kalau dua hal ini terpenuhi, selesai. Tidak akan ada masalah. Cukup barangnya yang akan diberikan, kemudian tepat sasaran,” tambah Abdul Halim.

Untuk ketercukupan, sambung Mendes PDTT, itu salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari satu kebijakan.

“Itulah makanya sejak awal di dalam konteks BLT Desa harus mereka yang belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dan bahkan kalau perlu tidak overlapping dengan Kartu Prakerja. Supaya apa, supaya dana yang ada di APBD juga bisa teralokasikan pada sasaran yang tepat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendes PDTT juga mengharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan di dalam sinkronisasi data yang sudah disetor oleh desa supaya terjadi percepatan di dalam penyaluran BLT Desa.

“Karena duitnya ada di desa, penanggung jawab penyaluran BLT desa adalah kepala desa, tetapi untuk kepentingan ketepatan sasaran/tidak terjadi overlapping maka diperlukan sinkronisasi dan pengesahan oleh kepala daerah,” terang Abdul Halim.

Oleh karena itu, Ia berharap dukungan dari kepala daerah, bupati dan wali kota, agar data-data yang sudah masuk yang sudah sekian puluh ribu masuk segera diselesaikan dan Desa bisa segera menyalurkan BLT dana desa. Progres kondisi hari ini, Mendes PDTT sampaikan bahwa secara makro terkait dengan desa yang sudah membentuk relawan itu ada 53.783 desa atau 72% dengan jumlah relawan 1.505.419 orang. Kemudian, lanjut Mendes PDTT, desa yang telah melakukan pendataan pendatang itu ada 39.199 dan ini mengalami penurunan atau stuck karena ada larangan mudik.

“Ini sangat direspons positif oleh Kepala Desa, oleh relawan Desa, larangan mudik itu karena meringankan beban para relawan desa. Sudah ada 39.199 desa yang sudah menyiapkan pos jaga gerbang desa,” jelasnya.

Terkait dengan BLT desa, Mendes PDTT sampaikan bahwa desa yang sudah melakukan pendataan ada 27.062 desa, sedangkan yang sudah mengalokasikan untuk BLT Desa ada 24.309, dan yang sudah cair per Jumat (8/5), Pukul 11 siang, data terbaru ada 10.000 desa di 80 kabupaten/kota.

“Insyaallah mudah-mudahan janji para kepala daerah setelah kita lakukan, karena pekerjaan kita hari ini adalah melakukan pengawalan sehingga setiap hari ada yang berkomunikasi dengan bupati, ada yang berkomunikasi dengan DPM/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ada yang berkomunikasi dengan gubernur,” katanya.

Mendes PDTT, di akhir penjelasan, sampaikan telah membagi tugas untuk memastikan Dana Desa segera bisa cair ke yang berhak, dan berharap pada kepala daerah untuk percepatan di dalam pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

Sumber: Setkab RI

Pabrik Pengelolahan Sampah Plastik.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pabrik pengolahan sampah plastik yang berada di bilangan Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, mendapat kecaman dari warga setempat. Bagaimana tidak, limbah berupa cairan dari perusahaan tersebut, telah mencemari lingkungan hingga meresap ke dinding rumah warga sekitar.

Yohanes, salah seorang warga menuturkan, akibat luapan limba cair dari PT TIS, kini mereka tidak dapat menggunakan sumur yang menjadi sumber air bagi mereka.

"Sejak limbah cair dari pabrik sebelah meluap ke pemukiman, hingga ke sumur kami, kini sumur kami sudah tidak dapat di pakai lagi," tutur pria asal ende itu, jumat (8/5) siang.

Lebih jauh Yohanes menjelaskan, saat limbah cair itu meluap hingga ke pekarangan warga, bau busuk yang menyegatpun harus mereka rasakan.
"Warna air limbah itu, coklat ke hitam hitaman, baunya pun bisa buat perut mual," tutup nya.

Aliran Air Limbah Plastik.

Selanjutnya, Ketua RT/RW 002/019, Desi mengatakan, bahwa penanganan Limbah perusahaan tersebut tampak carut marut. Sebab limbah yang berbentuk cairan itu telah merembes kemana-mana hingga ke rumah-rumah warga sekitar.

Sebelumnya, kata Desi, dirinya pernah mencoba mendatangi pihak perusahaan didampingi beberapa warga karena rembesen air yang bisa mengakibatkan kaki gatal-gatal.

"Namun satupun pihak perusahaan tidak ada yang bisa ditemui bahkan merespon keluhan kami ini pak. Mirisnya pintu gerbang perusahaan pun ditutup, hanya bisa komunikasi dengan security di luar," ungkap Desi sembari meneteskan air mata.

Tak hanya itu, lanjutnya, bahkan limbah perusahaan tersebut sudah mencemari Sumur warga sekitar. Dimana sebelumnya warga kampung Seisamak memiliki dua sumur, sebagimana kedua sumur tersebut merupakan sumber air bersih warga.

"Namun, setelah merembesnya limbah perusahaan ke Sumur sejak kurang lebih enam bulan berdirinya perusahaan itu, akhirnya warga hanya mengandalkan satu Sumur untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, nyuci dan masak," bebernya.

Sementara itu, Arsyad selaku warga juga mengatakan bahwa kebisingan mesin perusahaan yang beroperasi selama 24 jam itu sangat menggangu kenyamanan warga sekitar.

"Bahkan getaran mesin perusahaan itu juga sangat kuat hingga tembok rumah warga mengalami keretakan," ungkap Arsyad.

Lanjutnya, saat itu Perusahaan awalnya tidak mengakui keretakan rumah warga akibat dampak getaran mesin, "namun setelah ada perdebatan dengan warga akhirnya perusahaan sepakat berjanji akan mengganti rugi keretakan namun hingga kini belum juga terealisasi," ucapnya.

Belum lagi, pihak perusahaan pernah berjanji akan salurkan air bersih ke warga yang terdampak cairan Limbah, "tapi sampai sekarang janji itu belum terpenuhi oleh pihak perusahaan," kata Arsyad.

Ia berharap, semua janji-janji perusahaan sebelumnya yang pernah disepakati terhadap warga itu segera direalisasikan, "terutama air bersih yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari," harapnya.

Hingga berita ini diunggah, pihak perusahaan belum dapat dikonfirmasi guna dimintai keterangan lebih lanjut.


Raden

Fhoto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan dana Program Kartu Prakerja hingga 28 April 2020 sebesar Rp 1,62 triliun. Dana itu dibagikan kepada 456.265 peserta.

Ia menyatakan dana yang dicairkan ini merupakan biaya pelatihan peserta Program Kartu Prakerja sekaligus insentif pascapelatihan. Masing-masing peserta mendapatkan jatah sebesar Rp1 juta untuk biaya pelatihan dan Rp600 ribu selama empat bulan untuk insentif pasca pelatihan.

"Pelatihan yang diikuti termurah Rp24 ribu ini dibeli 42 orang. Harga pelatihan termahal Rp1 juta ini dibeli 22 ribu orang," tutur Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (8/5).

Kemudian, pelatihan yang paling banyak diminati adalah Bahasa Inggris. Total peserta yang memilih pelatihan itu mencapai 6.834 orang.

"Ini kan ada yang termurah, tidak semua Rp1 juta. Kalau hanya digunakan misalnya Rp300 ribu nanti sisanya Rp700 ribu kembali ke pemerintah," jelas Sri Mulyani.

Sementara, ia menyebut mayoritas peserta memilih Ruang Guru sebagai dalam mendapatkan pelatihan dari Program Kartu Prakerja. Jumlahnya sebanyak 62.184 peserta.

Kemudian, Tokopedia dipilih oleh 6.356 peserta, Bukalapak sebanyak 8.466 peserta, Mau Belaja Apa sebanyak 2.665 peserta, Sekolahmu sebanyak 6.337 peserta, Pijar Mahir sebanyak 3.206 peserta, Sisnaker sebanyak 11.169 peserta, dan Pintaria sebanyak 6.529 peserta.

Nantinya, peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan pertama akan diberikan insentif pasca pelatihan. Masing-masing peserta harus mengklaim terlebih dahulu untuk mendapatkan insentif tersebut.

"Jadi total yang dicairkan Rp600 ribu per bulan untuk peserta ini, ini juga sudah termasuk biaya pelatihan (total pencairannya per akhir April 2020)," jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Total dana yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.200 bencana terjadi sejak awal tahun hingga 7 Mei 2020. Data BNPB per Jumat (8/5) ini mencatat 172 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi.

Lebih dari 99 persen kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi seperti  banjir, tanah longsor dan puting beliung.

"Bencana yang paling dominan yaitu banir dengan jumlah kejadian 457 kali, puting beliung 359, tanah longsor 275 dan gelombang pasang atau abrasi 2," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

"Bencana hidrometeorologi lain yang jumlahnya tinggi yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 119 kali. Total kejadian bencana berjumlah 1.221," imbuh Raditya.

BNPB mencatat juga bencana lain seperti letusan gunung api 3 kali dan 5 gempa bumi. Raditya menerangkan bahwa jumlah kejadian bencana ini di luar bencana nonalam pandemi Covid-19.

Dari rangkaian bencana tersebut BNPB mencatat 172 orang meninggal dunia. Korban luka-luka sebanyak 235 orang, 8 orang hilang, 1,97 juta orang mengungsi.

"Kerusakan berupa rumah mencapai 17.105 unit, sedangkan infrastruktur lain seperti fasilitas pendidikan 327 unit, peribadatan 394, kesehatan 32, perkantoran 58 dan jembatan 172 unit," papar Raditya.

Bencana banjir merupakan kejadian yang paling banyak memakan korban meninggal dunia, dengan jumlah 120 orang. Sedangkan tanah longsor 46 dan puting beliung 5 orang. Banjir juga menyebabkan sebagian besar warga harus mengungsi, dengan jumlah 1.951.412 orang.

Memasuki bulan Mei, musim kemarau termonitor di sebagian besar wilayah Indonesia meskipun bencana banjir dan longsor masih terjadi.

"Terakhir seperti banjir di enam desa di wilayah Banda Aceh pada hari ini," kata Raditya.

Potensi Karhutla dan Kekeringan

BMKG melaporkan bahwa puncak musim kemarau pada Agustus 2020. Diprakirakan kondisi hujan normal pada musim kemarau. Yang perlu mendapat perhatian adalah potensi karhutla dan kekeringan.

Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin mengatakan bahwa daerah rawan karhutla di Pulau Sumatera, seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis BMKG, wilayah tersebut diprakirakan akan mendapatkan curah hujan menengah sampai rendah pada bulan Juni - September 2020.

Daerah rawan karhutla di Pulau Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini akan mendapatkan curah hujan menengah hingga rendah pada bulan Agustus dan September 2020.

Sumber: CNN Indonesia

Penanaman Tanaman Hidroponik.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun (Danlanal TBK), Letkol Laut (P) Mandri Kartono, M.Tr.Hanla., M.M., didampingi Ketua Cabang 6 Korcab IV DJAI Ny. Mandri Kartono pimpin tanam tanaman hidroponik bertempat di Green House Hidroponik Komplek TNI AL R.E Martadinata Bukit Senang Jl. Pendidikan Teluk Air Karimun Kepri, Jumat (08/5/2020).

Tanaman Hidroponik tersebut yaitu jenis Sawi Pokcoy dan Kailan yang masing-masing berjumlah 576 pokok tanaman, yang ditanam secara simbolis dan selanjutnya diteruskan oleh segenap Prajurit dan Pns Lanal TBK serta ibu-ibu Jalasenastri. Penanaman ini akan terus berlangsung, baik itu bagaimana sanitasi air dan perawatannya.

Disela-sela kegiatan tersebut dihadapan awak media mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup Prajurit, Pns Lanal TBK dan masyarakat yang belum mapan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terkait ketahanan pangan guna menghadapi efek pandemi Covid-19," tuturnya.

“Lanal Tanjung Balai Karimun menyediakan aset tanah TNI Angkatan Laut untuk lahan pertanian dan perikanan. Hal itu dalam rangka ketahanan pangan guna menghadapi efek pandemi Covid-19 yang saat ini sedang mewabah khususnya di wilayah Kabupaten Karimun," jelasnya.

Danalanal TBK berharap, dampak dari pandemik Covid-19 akan sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian dan perikanan.

"Sehingga perlu diantisipasi dengan menciptakan lahan pertanian baru, yang diharapkan dapat menghasilkan stok pangan agar tidak terjadi kelangkaan pangan," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pjs. Paspotmar Lanal TBK Lettu Laut (P) Hendriyono, Paurlidkrim Pomal Lanal TBK Letda Laut (PM) Agus Susanto, dan Pengurus Jalasenastri Cabang 6 Korcab IV DJA I (Jalasenastri Lanal TBK). (Dispen Lantamal IV).

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Sekda Kepri Arif Fadilah. (Fhoto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ke Kabupaten/Kota. Penyaluran bantuan sosial tersebut, diserahkan langsung ke Kabupaten/Kota lewat Mou dan PKS (perjanjian kerjasama).

"Provinsi akan berkaloborasi dengan Kabupaten/Kota untuk mulai membagikan bantuan sosial menyangkut dampak ekonomi maupun dampak-dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19," ujar Arif saat melakukan Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Dampak COVID-19 lewat Video Confrence di Rupatama lantai 4 Dompak, Tanjungpinang, Kamis (7/5).

Rapat persiapan tersebut tampak dalam vidcon Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Bahrum, Asisten Adminitrasi Umum M Hasbi, Sekda Batam Jefridin, Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad, Sekda Kep Anambas Sahtiar, Sekda Lingga Juramadi Eskram, Sekda Karimun M Firmansyah, Kadis Perindag Natuna Agus Supardi, Asisten Pemerintahan Bintan Mohd Setioso beserta sejumlah Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau.

Pihak Provinsi sedang menunggu data-data yang belum masuk, sebab data bantuan sosial itu ada yang dari Kabupaten/Kota.

"Rencana kebijakan Plt Gubernur ini, kita satukan irama dan bergerak cepat, agar dapat disalurkan yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan disepakati dengan Mou dan PKS. Data harus sinkron sesuai dengan arahan KPK, supaya tidak ada masalah ketika dilakukan pemerikasaan nantinya," ungkap Arif.

Selain itu, Arif juga meminta Kabupaten/Kota  untuk segera melaporkan data terbaru penerima bantuan sosial tersebut ke pemerintah provinsi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan yang ada.

Data masyarakat ini, kata Arif jangan berubah. Karena itu dia minta tim teknis harus melakukan update data dan laporkan segera. Agar tidak tumpang tindih dengan masyarakat yang sudah dapat bantuan APBN

Lebih lanjut, guna mendukung penyaluran tersebut. Arif mengatakan segera mempersiapkan bantuan untuk masyarakat ini agar mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak Corona.

"Kami harap bantuan sosial itu segera dibagikan apalagi kita yang sebentar lagi lebaran dengan daerah yang geografisnya pulau pulau. Dan pendistribusian ini bisa diakomodir dengan baik," kata Arif.

Mengakhiri rapat tersebut, Arif menyimpulkan hari senin (13/5) akan dilaksanakan MoU Gubernur bersama Bupati/Walikota. Setelah MoU Gubernur bersama Bupati/Walikota dilanjutkan PKS Kepala Dinas Perindag Provinsi bersama Dinas Kabupaten/Kota. Nantinya tim koordinator wilayah setiap daerah yang ditunjuk untuk masing masing Kabupaten/Kota melalui SK Gubernur yaitu di Batam Kadis Pariwisata dan Kadis Perindag, Tanjungpinang Kadis Sosial dan Kadis PMD, Karimun Karo Kesra dan Kadis Perindag, Bintan Kadis Koperasi dan UMKM, Lingga Plt Kadis Kelautan dan Perikanan, Natuna Kasatpol PP dan Kadis Perindag Natuna, Anambas Kadis Pertanian.

Sumber: Diskominfo Kepri

Serah Terima Jabatan Kapolda Kepri

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si pimpin upacara serah terima jabatan Pejabat Utama Mabes Polri dan 9 Kapolda. Bertempat di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/20).

Serah terima jabatan yang dilaksanakan pada hari ini, berdasarkan surat telegram nomor ST/1377/V/KEP./2020 dan ST/1378/V/KEP./2020, tertanggal 1 Mei 2020. Berikut daftar pejabat utama Mabes Polri dan 9 Kapolda yang melakukan upacara serah terima jabatan pada hari ini:

1. Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto sebagai Irwasum Polri 
2. Inspektur Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel sebagai Kabaintelkam Polri
3. Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Luthfi sebagai Kapolda Jateng
4. Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran sebagai Kapolda Jatim
5. Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri sebagai Kapolda Sumsel
6. Brigadir Jenderal Polisi Sutrisno Yudi Hermawan sebagai As SDM Kapolri
7. Inspektur Jenderal Polisi Fiandar sebagai Kapolda Banten 
8. Inspektur Jenderal Polisi Aris Budiman sebagai Kapolda Kepri
9. Inspektur Jenderal Polisi Nico Afinta sebagai Kapolda Kalsel 
10. Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kapolda Kalteng
11. Brigadir Jenderal Polisi Teguh Sarwono sebagai Kapolda Bengkulu 
12. Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal sebagai Kapolda NTB
13. Brigadir Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono sebagai Kadiv Humas Polri.
14. Brigadir Jenderal Polisi Rusdianto sebagai Kapusdokkes Polri

"Pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei, jam 09.00 wib telah dilaksanakan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sembilan Kapolda yang dipimpin oleh bapak Kapolri," tutur Kadiv Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Mutasi jabatan merupakan suatu penyegaran dalam Organisasi Polri dan Tour Of Duty, penempatan sesuai dengan Kompetensi tiap Personel Polri dan berdasarkan hasil pertimbangan Dewan Kepangkatan dan jabatan tinggi (Wanjakti)," jelas Kadiv Humas Polri.

Ditambahkan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si, untuk rangkaian kegiatan serah terima jabatan Kapolda Kepri akan dilaksanakan di Mapolda Kepri tepat nya diruang kerja Kapolda Kepri pada hari senin (11/5/20) yang akan datang. Mengingat situasi ditengah Pandemi Covid-19 saat ini.

"Kegiatan rangkaian serah terima jabatan Kapolda Kepri akan dilakukan secara pembatasan dan berdasarkan jarak yang telah ditentukan, kepada rekan-rekan awak media dan masyarakat Provinsi Kepri dapat mengikuti melalui Live Streaming Instagram : humaspoldakepri atau melalui Facebook : Humas Polda Kepri, sementara itu untuk kegiatan Tradisi Farewell Parade, kenal pamit dan pisah sambut Kapolda Kepri ditiadakan," kata Kabid Humas Polda Kepri.

Redaksi?Humas Polda Kepri

Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menilai penjualan paket lebaran murah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat tidak efektif.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang Arif, di Tanjungpinang, Kamis (7/5), berpendapat, kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan warga sehingga potensial tertular COVID-19.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, seharusnya, kata dia, penjualan paket lebaran murah itu diatur sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga. Penjualan paket lebaran itu juga harus diatur sehingga satu keluarga tidak mendapatkan lebih dari satu paket.

"Kalau yang terjadi sekarang justru menimbulkan kerumunan warga di kantor kelurahan dan Kantor Disperindag Tanjungpinang. Kami juga mendapat informasi ada satu keluarga yang mendapatkan lebih dari satu paket lebaran," katanya, yang juga anggota Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Tanjungpinang.

Sebaiknya, pelaksana kegiatan itu bukan Disperindag Tanjungpinang karena ada transaksi jual beli, melainkan dapat dilaksanakan oleh BUMD setempat. Selama beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan oleh Disperindag Tanjungpinang.

"Ini juga perlu dievaluasi, apakah Disperindag memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan semi bisnis tersebut? Sebaiknya, kegiatan yang berbau bisnis itu dilaksanakan BUMD," tegasnya.

Disperindag Tanjungpinang menjual 12.696 paket lebaran. Penjualan mulai 4-6 Mei 2020. Masing-masing paket sembako tersebut berisi 30 butir telur, 2 kg gula, 2 kg tepung terigu dan 1 liter minyak goreng.

Disperindag merinci harga satu paket lebaran itu Rp123.000. Setiap paket sembako disubsidi Rp63.000, sehingga dijual kepada pembeli dengan harga Rp60.000.

Proyek tersebut, kata Arif dilaksanakan dengan anggaran Rp799 juta.

Komisi II DPRD Tanjungpinang tidak mengawasi sampai ke persoalan teknis penetapan harga sehingga tidak mengetahui apakah terjadi penggelembungan harga atau tidak.

"Yang kami lihat penetapan harga oleh Disperindag sesuai satuan harga perkiraan sendiri. Kami tidak mengawasi sampai ke persoalan harga di lapangan," katanya saat ditanya apakah menemukan dugaan penggelembungan harga.

(***)

Aktifis Kota Batam, Jerry Makassau.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Beberapa hari ini, warga Kota Batam mengeluhkan pembayaran tarif listrik yang kian membengkak atau melonjak naik selama pademi Covid-19. Keluhan itu, viral di media sosial, serta sontak membuat masyarakat koor seperti paduan suara, menghujat dan bahkan mengeluarkan kalimat tak sedap terhadap penyedia kelistrikan di Kota Batam.

Jerry Makassau, Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Dan Sosial Kemasyarakatan menyampaikan, bahwa penyediaan kelistrikan di Kota Batam sejak tahun 1996. Dan sejak PT. PLN (Persero) hengkang dan diambil alih pihak swasta dalam pengelolaan penyedia kelistrikan di Kota Batam selalu membuat kegaduhan dan polemik di tengah masyarakat.

Kemudian, setiap ada pembahasan kenaikan Tarif Dasar Lisrik (TDL), tarik ulur penetapan besaran per Kwh selalu alot diatas meja antara pemerintah, anggota legislator dan PT. Bright PLN Batam itu sendiri. Tidak tahu apa yang menjadi bargaining dalam pembahasan tersebut.

"Ditenggarai kongkalikong aroma permainan dalam penentuan TDL. Dirembuk bersama oleh semua pemangku kepentingan, dan ataukah ada pembagian fee yang tidak fair diantara stakeholder pengambil keputusan. Tak dapat dipungkiri bahwa permainan pengambilan keputusan sering menjadi bancaan ladang korupsi," ujar Jerry Makassau di kirim ke redaksi media ini, Jumat (8/5-2020).

Tenaga kelistrikan di Kota Batam, lanjutnya, tertuang dalam Permen ESDM No 33/2008 seperti momok monster penghisap darah. Yang diduga setiap tiga bulan sekali naik tanpa ada pelanggan yang mengetahuinya. Berbekal Permen ESDM itulah, di indikasi semena-mena dan zhalim terhadap pelanggan sebagai konsumen kelistrikan.

"Seharusnya sebagai penyedia tenaga kelistrikan terbesar di Kota Batam melihat situasi yang terjadi. Ketika pertumbuhan ekonomi dikisaran dua digit, laju inflasi dan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia. PT. Bright PLN Batam harus lebih mementingkan warga dimasa Covid-19 ini. bukan malah mencekik, dimana pembayaran tarif listrik selama Covid-19 melonjak naiknya. Dan ini sangat berlebihan," kata Jerry Makassau.

Lanjutnya, berbicara nilai kurs valuta, memang bukan hal sepele bagi PT. bright PLN Batam dalam biaya operasionalnya sehari-hari. Tapi apakah tidak melihat tingkat daya jual beli masyarakat yang terpapar terdampak coronavirus tersebut. Dimana hati nurani para pemegang kebijakan yang duduk di kursi empuk dengan bergaji ratusan juta per bulannya?.

"Sedang bagi mayoritas masyarakat Kota Batam hidup dalam garis menengah ke bawah. Bahkan ada masyarakat yang hanya hidup dan berharap bantuan sosial yang datang dari pemerintah. Menunggu sumbangan dari pengusaha kaya sehingga kita diberi label pengemis di negeri sendiri?," tuturnya.

"Bright PLN Batam begitu tega dan sadis menaikkan tarif listrik pada saat bersamaan masyarakat dihantui kematian oleh keganasan Covid-19?. Dimana belas kasih dan hati nurani mu?. Ataukah mungkin, kalian sengaja menggratiskan bagi pelanggan 2-4 Amp tapi kalian perkosa pelanggan pemakaian 6 Amp dan seterusnya?," ungkapnya kembali.

Dalam hal ini, dirinya beranggapan, bahwa PT. Bright PLN Batam memiliki system management kapitalis liberalis. Tidak menghargai UU No. 15/1985 tentang ketenagalistrikan yang tertuang dalam Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No 74 dan tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia No 3317; Dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42, Serta tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia No.4628.

Jadi dalam hematnya, dirinya sebagai Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Dan Sosial Kemasyarakatan, supaya Pemerintah Pusat, Legislator Senayan Dapil Prov. Kepulauan Riau, Legislator Kota Batam, Legislator Prov. Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam untuk perlu duduk bersama segera mengambil alih pengelolaan ketenagalistrikan yang selama ini dikelola pihak swasta. Supaya masyarakat merasa memiliki sumber daya kelistrikan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 dst.

"PT. bright PLN Batam harus dibubarkan dan dikembalikan ke PT. PLN (Persero) sesegera mungkin dan masih segar dalam ingatan kita bahwa pengelolaan air bersih yang sedari dulu dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. ATB kini sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan peralihan mulai berlangsung secara bertahap. Hal ini pun saya beserta sahabat Aktivis senior gencar bersuara sejak lama dan puji syukur berhasil," imbunya.

"Saya bicara disini hanya mewakili rakyat yang menderita dari akibat bentuk penjajahan baru dari rezim management penindas dan rezim bank rentenir!. Dalam perspekitf HAM tidak ada  namanya bantuan yang ada adalah hak, setidaknya hak rakyat atas hidup dan penghidupannya, Negara wajib memenuhinya, terutama terhadap kelompok yang rentan," tutupnya.

Redaksi

Kepala PPATK memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Rabu (6/5). (Foto: Humas/Teguh).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Widodo) menyaksikan pengucapan sumpah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (6/5).

Prosesi pengucapan sumpah diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Setya Utama.

Dian Ediana Rae menjadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melanjutkan sisa masa jabatan sampai dengan Tahun 2021. Prosesi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK.

Usai pembacaan Keppres, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji oleh Kepala PPATK di hadapan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK, yang kemudian disahkan oleh Presiden Jokowi.

Acara diakhiri dengan ucapan selamat dari Presiden Republik Indonesia diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Sebagai informasi, Dian Ediana Rae akan mengisi jabatan Kepala PPATK yang kosong selepas berpulangnya Kepala PPATK sebelumnya, Kiagus Ahmad Badaruddin, pada 14 Maret 2020 lalu.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK, yang dilantik untuk masa jabatan periode tahun 2016 hingga 2021. Turut hadir dalam pelaksanaan pelantikan ini Menko Polhukam Mahfud MD dan Mensesneg Pratikno.

Sumber: Setkab RI

Fhoto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 56 pasien positif COVID-19 di wilayah itu dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes PCR sebanyak dua kali negatif.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Selasa(5/5), jumlah pasien COVID-19 yang sembuh pada hari ini sebanyak 12 orang.

Pasien tersebut terdiri dari 4 pasien yang ditangani rumah sakit selain Rumah Sakit Galang, dan 8 pasien lainnya sempat dirawat di Rumah Sakit Galang.

"Dari total 56 pasien yang tersebut terdiri dari 33 orang yang ditangani rumah sakit selain RS Galang, dan sisanya (23 orang) sempat dirawat di Rumah Sakit Galang," katanya.

Tjetjep menjelaskan pemisahan data pasien COVID-19 itu disebabkan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Galang bukan warga Kepri, contohnya, awak Kapal Motor KM Kelud.

"Jumlah pasien yang dikarantina sebanyak 7 orang, dirawat 19 orang, dan yang meninggal dunia 10 orang," ujarnya.

Tjetjep mengemukakan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 362 orang, bertambah 7 orang. Sebanyak 298 orang di antaranya sudah selesai diawasi.

Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 3487 orang, bertambah 135 orang. Tim medis telah menyelesaikan pemantauan terhadap 2919 orang.

Sementara jumlah orang tanpa gejala sebanyak 2631 orang, bertambah 171 orang.

(***)

Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto. (Fhoto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta PT PLN Batam agar dalam kondisi pandemi Covid-19 tetap menjaga pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan, serta menghindari pemutusan sambungan listrik masyarakat.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, pengenaan denda keterlambatan pembayaran yang hangat di media sosial akibat keterlambatan atas tunggakan pembayaran tagihan oleh pelanggan PLN Batam pun perlu diperhatikan, khususnya terhadap rumah ibadah, mengingat masyarakat saat ini sedang khusyuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.

"Saya minta PLN agar tetap menjaga rumah-rumah ibadah agar teraliri listrik," ujarnya, Rabu (6/5) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi terkait kenaikan tagihan listrik masyarakat, Isdianto meminta PT PLN Batam agar mengaktifkan lagi pencatatan secara manual ke rumah-rumah. Kebijakan PT PLN Batam yang mengharuskan masyarakat untuk mengirim foto pemakaian listrik pada KWH meter setiap bulannya kurang tepat, mengingat tidak semua pelanggan PT PLN Batam rutin untuk mengirim foto hasil pengukuran setiap bulannya, sehingga resiko kesalahan pencatatan pemakaian listrik cukup besar.

Baca Juga:

Komisi III Panggil Bright PLN Batam Akibat Ada Keluhan dari Masyarakat

"Kami prihatin dengan kondisi saat ini, mengingat masyarakat cukup banyak yang terkena dampak COVID-19, khususnya golongan masyarakat tidak mampu," ucapnya.

Isdianto menambahkan Pemerintah Kepri di masa COVID-19 tetap berupaya untuk melistrik masyarakat tidak mampu dan berada di pulau-pulau yang belum menikmati listrik, dimana untuk tahun 2020 telah dilaksanakan penyambungan listrik gratis kepada masyarakat yang terdata di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, dan kabupaten/ kota lainnya.

PT PLN Batam harus memahami kondisi kesulitan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tidak memberatkan msyarakat. Untuk itu, ia mengharapkan komitmen PT PLN Batam untuk berpartisipasi membantu masyarakat dalam melawan Covid-19 melalui kegiatan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dalam bentuk sumbangan sembako, masker, cairan pemberi tangan dan kegiatan lainnya.

Kebijakan sektor ketenagalistrikan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah di setiap kondisi dalam membantu perekonomian masyarakat miskin dan tidak mampu.

"Pemerintah Kepri akan mengevaluasi kebijakan keringanan PT PLN Batam diatas. Sekiranya masih dibutuhkan, perpanjangan pemberian keringanan tagihan listrik akan dilanjutkan sesuai keadaan," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020, serta sesuai arahan pemerintah, PT PLN Batam telah mempersiapkan program keringanan tagihan listrik yaitu kebijakan tarif listrik untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemi COVID-19, untuk memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan (April-Juni 2020).

"Golongan rumah tangga R1/450 VA mendapat diskon 100 persen  dan golongan rumah tangga R1/900 VA tidak mampu (subsidi) mendapat diskon 50 persen. Target dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020 ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah hanya untuk dua golongan pelanggan yang selama ini telah menerima subsidi," katanya.


(***)

Polisi Memberikan Himbauan Kepada Warga.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim satgas pencegahan  Operasi Aman Nusa II penanggulangan covid 19 seligi 2020 Polda Kepri kembali memberikan himbauan diwilayah Bengkong  dan sekitarnya pada Selasa, (05/5/20) pukul 20.00 WIb s/d selesai.

Kegiatan pada malam tadi, kembali dipimpin oleh AKBP Eko Budhi Purwono Sik selaku KaSubsatgas Samapta. Adapun kali ini rute patroli dialogis malam ini dimulai dari Kapling Bengkong Nusantara, Perumahan Regata, Perumahan Orian, Perumahan Cipta Permata Batam, Perumahan Koplek Sei. Nayon, Perumahan Cahaya Garden, Perumahan Kampung Durian, Perumahan Kavling Bengkong Jaya,Perumahan Oceanic Bliss, Perumahan Bengkong Sadai, Golden King Food Court,Holland Bakery Bengkong 2, Pasar Malam Bengkong, Kopi Tiam Potong Lembu Bengkong, Geylang Food Court, Golden Prawn Foodcourt, Pizza Hut Delivery Bengkong, G Coffee Carnival Bengkong, Warung Laguna Coffee Bengkong, Uncle Bean Workshop & Cafe Bengkong

Dalam kegiatan tersebut Tim menuju sasaran tempat keramian seperti foudcourt dan cafe-cafe. Selanjutnya tim tidak henti-hentinya memberikan  himbauan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menggunakan masker ketika keluar rumah dan menjaga jarak.

Membungkus makanan dan minuman untuk dibawa pulang tidak makan di tempat, agar menerapkan pola hidup sehat, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dan menjaga kebersihan lingkungan serta menghimbau masyarakat agar tidak berkumpul di satu tempat keramaian dan melakukan social distancing.

“Jika masyarakat tidak mengindahkan dan tidak korperatif saat di himbau kita tidak akan segan-segan bertindak tegas dan terukur. Ayo sama-sama kita lebih disiplin dalam menerapkan polda hidup yang sehat demi memutus mata rantai Covid-19 di Kepri kita cintai ini," tutur Kabid Humas Polda Kepri.

"Kepada masyarakat yang berkumpul tim meminta untuk segera membubarkan diri dan tetap dirumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selama pelaksanaan kegiatan pemberian himbauan, dan hunting patroli terpantau dikawasan tersebut dalam keadaan sepi, situasi relatif kondusif dan tidak ditemukan intensitas masyarakat yang cukup padat," imbuhnya kembali.


Red/Humas Polda Kepri