Fhoto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan dana Program Kartu Prakerja hingga 28 April 2020 sebesar Rp 1,62 triliun. Dana itu dibagikan kepada 456.265 peserta.

Ia menyatakan dana yang dicairkan ini merupakan biaya pelatihan peserta Program Kartu Prakerja sekaligus insentif pascapelatihan. Masing-masing peserta mendapatkan jatah sebesar Rp1 juta untuk biaya pelatihan dan Rp600 ribu selama empat bulan untuk insentif pasca pelatihan.

"Pelatihan yang diikuti termurah Rp24 ribu ini dibeli 42 orang. Harga pelatihan termahal Rp1 juta ini dibeli 22 ribu orang," tutur Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (8/5).

Kemudian, pelatihan yang paling banyak diminati adalah Bahasa Inggris. Total peserta yang memilih pelatihan itu mencapai 6.834 orang.

"Ini kan ada yang termurah, tidak semua Rp1 juta. Kalau hanya digunakan misalnya Rp300 ribu nanti sisanya Rp700 ribu kembali ke pemerintah," jelas Sri Mulyani.

Sementara, ia menyebut mayoritas peserta memilih Ruang Guru sebagai dalam mendapatkan pelatihan dari Program Kartu Prakerja. Jumlahnya sebanyak 62.184 peserta.

Kemudian, Tokopedia dipilih oleh 6.356 peserta, Bukalapak sebanyak 8.466 peserta, Mau Belaja Apa sebanyak 2.665 peserta, Sekolahmu sebanyak 6.337 peserta, Pijar Mahir sebanyak 3.206 peserta, Sisnaker sebanyak 11.169 peserta, dan Pintaria sebanyak 6.529 peserta.

Nantinya, peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan pertama akan diberikan insentif pasca pelatihan. Masing-masing peserta harus mengklaim terlebih dahulu untuk mendapatkan insentif tersebut.

"Jadi total yang dicairkan Rp600 ribu per bulan untuk peserta ini, ini juga sudah termasuk biaya pelatihan (total pencairannya per akhir April 2020)," jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Total dana yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

Sumber: CNN Indonesia

Menteri BUMN, Erik Tohir (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan seluruh rumah sakit BUMN untuk menggunakan produk kesehatan dan obat buatan dalam negeri.

Erick bilang hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi  pernah meminta seluruh pihak mengutamakan produk dalam negeri di tengah penyebaran virus corona.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. "Saya meminta seluruh RS BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, baik itu obat dan alat kesehatan," ungkap Erick dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/4).

Kendati begitu, Erick menyebut bukan berarti Kementerian BUMN anti terhadap barang-barang impor. Ia hanya ingin setiap orang di dalam negeri bisa menganggap bahwa mengurangi ketergantungan terhadap impor di tengah penyebaran virus itu penting untuk segera dilakukan.

"Saya bukan anti impor, tapi dari pandemi ini semua pihak harus belajar bahwa Indonesia harus mampu mewujudkan kesehatan nasional. Semua harus berperan besar mewujudkannya," tutur Erick.

Pihak-pihak tersebut antara lain, akademisi, periset, BUMN, BUMD, rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Saat ini, Erick bilang pihaknya sedang membangun ketahanan kesehatan nasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri kesehatan di dalam negeri dan sebagai upaya dalam menghadapi wabah penyakit di dalam negeri.

Sementara, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Sugihadi menyatakan pihaknya akan berpartisipasi dalam pembentukan peta jalan membangun ketahanan kesehatan nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Erick belum lama ini.

"Kami bersyukur bisa berdiskudi panjang lebar mengenai alat kesehatan dan laboratorium. Kami diminta terlibat dalam pembuatan peta jalan ketahanan kesehatan nasional yang sedang disiapkan Kementerian BUMN," jelas Sugihadi.

Sumber: CNN Indonesia

Presiden RI, Joko Widodo (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Jokowi memerintahkan pihak kepolisian dan Satgas pangan untuk mengawasi rantai pasok dan persediaan pangan di tengah penyebaran wabah virus corona.

Perintah ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Terbatas tentang Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Merdeka, Selasa (21/4).

Jokowi mengatakan pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik tidak sehat sistem distribusi dan perdagangan bahan pokok selama penyebaran wabah virus corona.

"Hindari praktek tidak sehat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Saya minta satgas pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan," katanya.

Selain memerintahkan pengawasan rantai pasok bahan pokok, Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas tersebut juga memerintahkan jajarannya untuk mewaspadai potensi krisis pangan yang terjadi akibat wabah virus corona. Jokowi mengatakan potensi tersebut sudah diingatkan oleh FA.

Jokowi mengatakan berkaitan dengan peringatran tersebut, setiap negara terutama produsen beras akan menjaga keamanan kebutuhan dalam negeri mereka sendiri.

"Rantai pasok bahan pangan juga akan terganggu akibat kebijakan lockdown. Oleh sebab itu saya tekankan pastikan ketersediaan bahan pokok, hitung betul berapa produksi beras kita, perkiraan produksi beras pada saat masuk musim kemarau, juga cadangan beras kita," katanya.

Jokowi tidak ingin jajarannya salah hitung yang nantinya justru memberi masalah bagi penyediaan pangan dalam negeri.


Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Istimewa, Menkeu Saat Memberikan Keterangan Pers.

KEPRIAKTUAL.COM: Beberapa bulan ke depan postur pembiayaan akan mengalami perubahan seiring dengan penerimaan negara yang mengalami tekanan dan belanja negara yang terakselerasi, terutama untuk membantu bidang kesehatan dan sosial serta mendorong sektor perekonomian. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), melalui konferensi video, Jumat (17/4).

“Mungkin saya tidak akan berpanjang, stimulus yang selama ini sudah kami sampaikan kepada seluruh dunia usaha maupun masyarakat, itu semuanya sifatnya gratis,” ujar Menkeu.

Jadi, menurut Menkeu, APBN meng-cover kebutuhan kesehatan, APBN meng-cover bidang sosial, dan APBN meng-cover bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino effect kesehatan maupun sosial, sosial maupun ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keungan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank.

“Jadi kita mencoba untuk melancarkan stimulus atau kebijakan-kebijakan untuk bisa dampak syok yang sangat besar ini. Baik untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruh syok nya akan di-unplugged oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat,” imbuh Menkeu.

Juga dari sisi ekonomi, Menkeu sampaikan syok dari Virus Korona (Covid-19) pasti akan mempengaruhi dunia usaha. Ia menambahkan APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar syok itu tidak merusak atau dalam hal itu menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif.

“Dalam hal ini kita berharap dunia usaha masih bisa cukup, dalam menghadapi syok ini dengan dibantu oleh stimulus atau kebijakan-kebijakan fiskal yang ikut membantu mengurangi dampak syok yang sangat besar,” kata Menkeu.

Beberapa stimulus, lanjut Menkeu, dari sisi stimulus satu yang dulu fokusnya hanya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dari jaminan kesehatan nasional. “Kita juga meningkatkan kartu sembako dan memberikan insentif bagi dunia pariwisata yang mungkin sebentar lagi juga akan dibutuhkan lagi di dalam rangka untuk me-revive atau menghidupkan kembali sektor pariwisata yang memang akan memperluas kepada sebelas kelompok usaha,” jelas Menkeu.

Yang di luar manufaktur, sambung Menkeu, juga untuk mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 yaitu penghasilan sampai dengan maksimal 200 juta ditanggung pemerintah PPh-nya, kemudian pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 30 persen. “Tapi ini 19 sektor, sekarang akan dinaikkan kepada seluruh ekonomi lebih dari 100 kelompok kategori bisnis atau industri dan termasuk dalam hal ini industri pariwisata, perhotelan, kehutanan, makanan, perdagangan hingga sektor jasa lainnya,” jelas Menkeu.

PPn, menurut Menkeu, juga akan dilakukan percepatan dan untuk yang non-fiskal berbagai fasilitas untuk keluar masuknya barang secara lebih mudah. “Stimulus lanjutan akan terus kita lakukan tentu dengan seiring perkembangan kondisi ekonomi, masyarakat, dan sosial kita. Termasuk dari sisi kesehatan kita akan terus melakukan monitoring eksekusi dari berbagai intervensi di bidang kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran,” tambah Menkeu.

Ini, menurut Menkeu, lebih banyak dibutuhkan koordinasi antara Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan seluruh Pemerintah Daerah. “Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan pada penanganan dari mulai pengadaan rapid test, reagen sampai kepada APD, ventilator, dan berbagai hal untuk bisa mendapatkan dukungan APBN secara over,” sambung Menkeu.

Kemudian dari sisi social safety net dengan masyarakat, Menkeu jelaskan yang dalam hal ini mengalami tekanan sosial, termasuk ancaman PHK dan sektor informal yang mengalami tekanan sangat besar dengan adanya social distancing dan Work from hom maka Pemerintah memberikan perluasan safety net yang luar biasa sangat besar, termasuk pemberian insentif bagi pelanggan listrik 400 VA dan 900 VA untuk ditanggung pemerintah 100 persen dan 50 persen.

“Ini lebih dari 31 juta rumah tangga akan mengalami mendapatkan manfaat dari ini. Kartu prakerja dinaikkan dua kali lipat sehingga bisa menampung 5,6 juta pegawai atau pekerja, baik di informal sector maupun formal sector yang bisa mendapatkan dukungan pemerintah,” ujarnya.

Kemudian dukungan industri, Menkeu sebutkan Pemerintah lakukan melalui tadi perluasan insentif pajak mulai dari pasal 21 PPn dan pajak korporasi serta stimulus kepada kredit usaha kecil dan menengah, termasuk KUR dan UMi. “Dan kita masih akan terus melakukan finalisasi dari dukungan sektor usaha yang sekarang sedang dibahas antarkementerian-lembaga maupun dengan BI dan OJK,” katanya.

Dari sisi anggaran APBN, Menkeu menjelaskan bahwa Keppres Nomor 54 Tahun 2020 sudah diterbitkan oleh Presiden yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan realokasi, refocusing penghematan dan penggunaan sisa anggaran yang direalokasi dan dihemat itu untuk prioritas Covid-19.

“Jadi dalam hal ini belanja barang seperti perjalanan dinas, biaya rapat semuanya dipotong. Belanja modal untuk proyek-proyek dapat ditunda atau dilakukan dari single years menjadi multiyear sehingga belanja modal tahun ini mungkin menurun tanpa menyebabkan proyeknya mengalami penghentian yang kemudian bisa berakibat mangkrak,” imbuhnya.

Kemudian, Menkeu menyampaikan akan melakukan refocusing seperti pengadaan barang-barang yang dibutuhkan di bidang kesehatan hand sanitizer, masker, APD, dan berbagai alat-alat medis lainnya. Memberikan bantuan kepada masyarakat, menambah pendapatan take home pay bagi aparatur, terutama insentif pada tenaga kesehatan.

Dalam hal ini untuk aparatur negara, Menkeu sampaikan akan dilakukan penghentian untuk kenaikan take home pay tanpa seizin dari Kementerian Keuangan, karena kita memang sedang mengendalikan belanja pegawai untuk fokus pada bidang Covid ini. “Dan berbagai belanja-belanja yang kemudian dibutuhkan untuk melakukan belajar dari rumah, belajar online, kemudian work from home semuanya yang akan lebih difokuskan. Sehingga fungsi pemerintah masih bisa jalan, namun biaya untuk mendanai kegiatan pemerintah akan menurun cukup tajam,” jelasnya.

Untuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Menkeu sampaikan juga akan dilakukan refocusing dan realokasi dan Kemenkeu sudah memberikan surat edaran joint dengan Menteri Dalam Negeri, dimana untuk pegawai di daerah yang Tukin nya melebihi dari pusat untuk dilakukan adjustment, anggarannya dipakai untuk daerah mengalami Covid.

“Belanja barang dan jasa di daerah diminta untuk dipotong 50 persen dan kemudian difokuskan lebih kepada penanganan Covid dan belanja modal juga diminta untuk diturunkan 50 persen hanya untuk yang sangat urgent,” tambahnya.

Ini semuanya, menurut Menkeu, di dalam rangka supaya APD benar-benar memfokuskan dalam penanganan Covid, baik itu di bidang kesehatan, membantu masyarakat secara sosial dalam bentuk bansos maupun membantu dunia usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong.

“Kita harapkan dengan hal ini, maka syok yang terjadi karena Covid-19 bisa diminimalkan dan daya tahan masyarakat maupun dunia usaha bisa ditingkatkan. Sehingga kita bisa melewati masa sulit ini secara baik dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi,” pungkas Menkeu akhiri keterangan.

Sumber: Setkab

Fhoto Kebijakan Ekonomi Makro tahun 2020.

KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan situasi krisis Virus Korona (Covid-19) harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan reformasi yang fundamental.

“Oleh karena itu, di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, nanti akan dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki fundamental ekonomi dan melakukan reformasi sesuai dengan yang selama ini Bapak Presiden selalu sampaikan,” ujar Menkeu memberikan keterangan usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (14/4).

Menurut Menkeu, masih ada beberapa prioritas yakni perbaikan sumber daya manusia untuk produktivitas dan inovasi, perbaikan dari regulasi dan birokrasi, pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah panjang untuk mendorong competitiveness Indonesia dan juga dari sisi kemampuan untuk meningkatkan atau melakukan transformasi ekonomi.

“Itu tetap merupakan fokus kita meskipun pada saat kita menghadapi krisis Covid-19 justru ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan negara birokrasi, regulasi, dan juga dalam men-transform ekonomi kita serta meningkatkan kualitas SDM,” imbuh Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu sampaikan di dalam 2021 kebijakan fiskalnya adalah untuk mendukung pemulihan atau recovery dan reformasi. Ia menambahkan bahwa pemulihan sosial ekonomi dan penguatan reformasi agar Indonesia bisa keluar dari krisis dan keluar dari middle income trap, itu tetap dilakukan dalam tema fiskal 2021.

Di dalam recovery dan reformasi untuk tahun 2021, penekanannya adalah sebagai berikut:

Satu, sesuai dengan dampak Covid-19, maka akan dijadikan momentum untuk mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan di dalam rangka untuk penguatan sistem kesehatan dan health security Indonesia.

Kedua, karena begitu masifnya melakukan belanja sosial, maka dengan Covid-19 ini dan nanti di dalam tahun 2021 diharapkan reform di bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan perbaikan sistemnya. 

Ketiga, reform di bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh Mendikbud, termasuk penggunaan teknologi.

“Di dalam Covid-19 ini memaksa kita semua menggunakan seluruh konektivitas dan komunikasi serta cara kerja atau bisnis model kita menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi atau ICT dan momentum itu akan terus ditingkatkan di dalam reform bidang kesehatan dan pendidikan,” imbuh Menkeu.

Reform Keempat, adalah di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi sangat penting.

“Dan kita diminta oleh Bapak Presiden untuk betul-betul disiplin melakukan reformasi sisi belanja dan ini yang kami lakukan bersama-sama dengan Bappenas dengan para Menko untuk melakukan disiplin dari sisi pembelanjaan,” ujarnya.

Kelima, Pemerintah juga akan melakukan reform di sisi pendapatan, karena dari sisi pajak PNBP dan kemampuan untuk memberikan insentif sektor usaha akan tetap dilakukan di dalam mendesain reform di sisi penerimaan negara ini.

“Dengan semua yang tadi saya sampaikan tadi di dalam KEM–PPKF 2021, maka kita akan menyampaikan nanti di dalam KEM–PPKF yang akan kami sampaikan ke DPR adalah suatu fokus mengenai postur atau outlook proyeksi tahun 2021,” imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan, menurut Menkeu, diperkirakan di dalam range antara 4,5 hingga 5,5 dengan inflasi antara 2 hingga 4 persen. Tahun depan, Menkeu sampaikan untuk tahun 2021 akan menyampaikan nanti postur pendapatan dan belanja negara serta defisitnya, seperti diamanatkan dalam Perpu, dimana untuk 3 tahun yaitu 2020, 2021, dan 2022, defisit bisa di atas 3 persen, namun menjaganya hati-hati.

“Untuk tahun ini kita tetap jaga di sekitar 5 persen atau mungkin bisa lebih rendah kalau kita disiplin. Kalau kita lihat dari tahun depan, maka desainnya adalah defisit ada di sekitar antara 3 hingga 4 persen,” jelas Menkeu.

Ini, menurut Menkeu, untuk mulai menurunkan disiplin anggaran untuk meningkatkan disiplin anggaran dan menurunkan defisit dan akan difokuskan untuk pembelanjaan barang atau sektor-sektor yang betul-betul menjadi prioritas tahun depan, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, bansos, dan juga untuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), serta untuk meningkatkan transformasi ekonomi.

“Tahun depan kita akan memberikan indikasi belanja mencapai Rp937,2 triliun untuk belanja K/L. Ini akan diseleksi, dan karena masih awal sekali, diseleksi berdasarkan program, tadi Menteri Bappenas sudah menyampaikan bahwa kita akan menurunkan dari sisi diversifikasi program yang begitu besar sekarang ini di atas 400 menjadi hanya sekitar 89 program,” tandas Menkeu.

Hal ini, menurut Menkeu, supaya anggaran tahun depan memang benar-benar fokus seperti yang disampaikan oleh Presiden untuk hal-hal yang memang benar-benar merupakan prioritas nasional.

“Dan untuk tahun 2021 ini nanti kita akan lihat belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bansos serta belanja-belanja yang sifatnya non-rupiah murni akan diteliti agar berbagai manfaat efisiensi yang kita dapatkan tahun 2020 karena akibat Covid-19,” jelasnya.

Akibat Covid-19 ini, menurut Menkeu, banyak sekali manfaat dari sisi belanja negara, seperti banyak sekali belanja–belanja untuk paket meeting, perjalanan dinas, dan bahkan berbagai langganan-langganan listrik semuanya menurun cukup tajam.

“Ini berarti ada potensi yang kita bisa lakukan untuk kita lock in untuk tahun 2021. Ini masih akan kita lakukan terus pada tahun 2020 dan untuk efisiensi akan coba terus dipertahankan di tahun 2021,” urainya.

Jadi konklusinya, menurut Menkeu, kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal adalah untuk mendukung pemulihan dan juga reformasi ekonomi dan sosial untuk tahun 2021 dengan postur tersebut

Sumber: Setkab

Fhoto Ilustrasi

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah akan mengerek tarif batas atas (TBA) harga tiket pesawat di tengah penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan sebagai timbal balik atas kebijakan yang mengharuskan transportasi hanya mengangkut 50 persen penumpang dari total kapasitas yang tersedia.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

"Benar (TBA harga tiket pesawat akan dinaikkan sebagai timbal balik pembatasan jumlah penumpang)," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo kepada CNNIndonesia.com, Minggu (12/4).

Novie mengaku masih terus menggodok aturan TBA yang baru ini. Ia belum bisa berbicara lebih rinci terkait nominal tarif yang akan ditentukan ke depannya.

"Mungkin harga dua kali lipat," imbuhnya.

Diketahui, harga tiket pesawat saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Baca Juga:

Diminta Pakai Masker, Pelaku Tampar Perawat Klinik Kesehatan

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyatakan sudah mendengar kabar rencana kenaikan tarif batas atas harga tiket pesawat. Hal ini agar maskapai penerbangan tak merugi signifikan atas kebijakan pembatasan penumpang yang hanya 50 persen dari total kapasitas.

"Kami akan mengikuti ketentuan pemerintah. Pemerintah berencana menaikkan tarif batas atas dan kami diminta menyesuaikan," tutur Irfan.

Di samping itu, Irfan mengakui ada penurunan penumpang yang signifikan karena penyebaran virus corona di dalam negeri. Ditambah, perusahaan nantinya hanya bisa mengangkut penumpang sebanyak 50 persen dari total kapasitas yang ada.

"Iya turun cukup drastis. Soal kerugian kami pikirkan nanti yang penting mobilisasi terbatas kami dukung. Kalau memang penuh nantinya kami ganti pesawat yang berbadan lebar atau tambah flight," papar dia.

Sementara, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihartono menyatakan pihaknya sedang menghitung potensi kerugian yang akan dialami karena pembatasan penumpang tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut.

"Mengenai perhitungan sedang kami lakukan, untuk data-datanya maaf kami belum bisa memberikan keterangan," terang Danang.

Danang menyatakan perusahaan akan terus memantau perkembangan di lapangan. Manajemen juga masih membahas terkait kebijakan pembatasan yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut.

"Terkait kebijakan strategis menghadapi situasi atau kondisi saat ini yang terjadi masih dibahas oleh manajemen internal," pungkas Danang.

Sumber: CNN Indonesia

Pelabuhan Internasional Batam Center, (Fhoto: Istimewa)

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pasca kebijakan karantina bagi ribuan pekerja migran oleh pemerintah Singapura beberapa waktu lalu.Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, hingga saat ini masih tetap melayani pelayaran dari Batam ke Singapura.

Assisten Manager Pelabuhan Internasional Batam Center, Sobri mengatakan, pelayaran dari Batam ke Singapura dan Malaysia masih tetap berjalan seperti biasanya. Namun pengurangan trip pelayaran kapal saja dikurangi.

"Masih beroperasi normal seperti biasa. Hanya saja ada pengurangan trip pelayaran kapal karena minimnya penumpang," ujar Sobri, Senin (6/4/2020).

Baca Juga:

Ditresnarkoba Polda Kepri dan Tim Gabungan Ditpolairud Baharkam Polri Ungkap Penyeludup Sabu 1 Kg

Biasanya di hari biasa, kata Sobri, schedule pelayaran kapal dari Batam tujuan Singapura sebanyak 34 trip. Namun, pasca mewabahnya virus corona atau Covid-19, berkurang menjadi 3 trip saja tiap harinya.

"Untuk hari ini cuma ada 3 trip. Yakni, Majestic 1 trip, Batam Fast 1 trip dan Sindo 1 trip. Sementara pelayaran dari Batam tujuan Malaysia sebanyak 6 trip," ujarnya.

Berdasarkan catatan pelabuhan, lanjut dia, jumlah penumpang pelayaran Batam-Singapura dan sebaliknya memang menurun sejak Februari 2020.

Hal ini yang membuat pelaku jasa ferry mengurangi rute berlayarnya. "Walaupun hanya ada 3 trip, namun operasional pelayaran tetap berjalan. Kapal ferry tetap berangkat berlayar walau penumpang yang akan dibawa ke Singapura ataupun Malaysia sama sekali tidak ada," imbuhnya.

Namun demikian, pihak pelabuhan tetap melakukan pengontrolan terhadap ferry-ferry yang hendak melakukan pelayaran ke Singapura dan Malaysia. Hal itu mengingat saat ini mewabahnya virus corona atau Covid-19 kian signifikan, jadi perlu ada antisipasi dari pihak jasa ferry agar virus tersebut tidak menyebar dan masuk ke Batam.


(Red/Kal)

Pengusaha UKM Cemilan, (Fhoto: Istimewa).

TAGERANG KEPRIAKTUAL.COM: Tetap produktif di tengah korona, produsen camilan snack tempe di Tangerang Selatan, Banten, kebanjiran pesanan. Pengusaha usaha kecil menengah (UKM) kewalahan memenuhi permintaan pengecer dari berbagai daerah.

"Kalau dibanding ke ritel modern, reseller (pengecer) lebih banyak permintaanya. Selain reseller, pesanan dari Malaysia juga naik," ucap Turipah, pemilik usaha keripik tempe Macaca di rumah produksinya di Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu 4 April 2020.

Menurut keterangan beberapa pengecer camilannya dari sejumlah wilayah di Indonesia permintaan meningkat tajam. Tak lain dan tak bukan karena kebijakan bekerja di rumah.

"Dalam setiap krisis ada saja peluang. Selama kita bisa konsisten dan memanfaatkan teknologi yang ada, usaha saya malah meningkat di saat yang lain mengencangkan ikat pinggang," ucap dia.

Baca Juga:

BLK Cibodas Kota Tagerang Produksi Alat Pelindung Diri

Namun, dia enggan menyebutkan kenaikan omset yang didapatnya. Turipah mengaku kebijakan pembatasan sosial membuatnya tak lagi bisa ikut ajang pameran. Biasanya dia rutin mempromisikan usahanya sejak bulan Maret.

"Penjualan kalau bukan dari kegiatan pameran, dilakukan online semua," kata dia.

Senada juga dirasakan Yulis, pemilik usaha dimsum beku CC Dimsum. Dia mengaku penjualan naik sejak kebijakan kerja dari rumah keluar.

"Naik tipis. Sekitar 10 persen, dibanding hari-hari biasanya," kata dia.

Pemesan dimsum buatannya biasanya pembeli langsung yang ingin menikmati dimsum dengan mengukus sendiri di rumah. Meski untung, dia berharap pandemi korona di Indonesia bisa segera usai agar aktivitas masyarakat kembali normal.

"Karena kalau lama-lama seperti ini juga repot, harga-harga sudah naik, kalau kelamaan takutnya daya beli malah menurun," kata dia.

Sumber:Medcom.id

BLK Cibodas Kota Tangerang. (Fhoto: Istimewa).

TAGERANG KEPRIAKTUAL.COM: Balai latihan kerja (BLK) Cibodas, Kota Tangerang, Banten, memproduksi alat pelindung diri (APD) berupa pakaian dekontaminasi atau baju hazmat secara mandiri. Produksi mandiri itu sebagai langkah atas langkanya APD bagi tenaga medis yang merawat pasien virus korona (covid-19).

"Mana yang sudah jadi coba dipakai, kita lihat sudah sesuai standar apa belum," ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meninjau pengerjaan baju hazmat di Cibodas, Kota Tangerang, Sabtu, (4/42020).

BLK Cibodas telah membuat 32 buah baju hazmat dari target awal yang akan dibuat sebanyak 100 buah. APD akan langsung dikumpulkan di Kantor Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Tangerang.

Tiap harinya terdapat 20 orang peserta yang terbagi dalam dua shift, yakni pagi dan siang masing-masing 10 orang untuk mengerjakan baju hazmat itu.

"Jahitannya harus diperhatikan kualitasnya ya, dan jangan lupa juga tetap jaga diri dan kesehatannya," jelasnya.

Arief mengatakan BLK Larangan juga ditunjuk untuk membuat masker kain. BLK Larangan telah menyelesaikan 200 dari target 5.000 masker kain.

"Kalau untuk masker langsung ke dinas sosial, biar nanti mereka yang distribusikan. Utamanya untuk PSM di Larangan dulu," jelasnya.

Sumber: Medcom.id

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.. (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Ditjen Pajak (DJP) memastikan tidak ada perubahan tenggat atau batas akhir penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan batas penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak akan akan diperpanjang seperi halnya yang dilakukan terhadap SPT wajib pajak orang pribadi.

“Tidak ada perubahan," katanya, Jumat (3/4/2020), dikutip dari DDTC News.

Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, tenggat ada di akhir Maret dan April.

Baca Juga:

Tarif PPh Badan Turun 22%, DJP Pastikan Angsuran Berkurang
Namun, DJP sebelumnya menggeser batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menjadi 30 April 2020. Dengan demikian tenggat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sama dengan wajib pajak badan. Simak artikel ‘Diperpanjang, Batas Akhir Lapor SPT Tahunan WP OP Jadi 30 April 2020’.

Hestu meminta wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan untuk menghindari sanksi administrasi. Sesuai ketentuan, sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT tahunan adalah senilai Rp1 juta. Simak artikel ‘Yakin Rela Telat Lapor SPT? Lihat Dulu Sanksi Dendanya di Sini’.

Adapun jumlah penyampaian SPT wajib pajak badan pada awal bulan ini juga masih lebih rendah dari tahun lalu. Laporan pajak korporasi dengan jenis SPT 1771 hingga Rabu (1/4/2020) sebanyak 258.519. Jumlah tersebut turun dari periode sama tahun lalu yang sebanyak 276.104 SPT.

Adapun pelaporan SPT 1771 dalam denominasi dolar AS sebanyak 258 SPT atau turun dari tahun lalu yang sebanyak 262 SPT. Sementara itu, jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT sekitar 1,48 juta wajib pajak.

"Untuk SPT tahunan wajib pajak badan, per 1 April 2020 sekitar 258.519 SPT yang telah diterima, dari sekitar 1,48 juta wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunannya" imbuhnya.


Sumber: DDTC News

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama., (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKUAL.COM: Angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 wajib pajak badan untuk masa pajak April sudah menyesuaikan tarif PPh badan yang baru dalam Perpu No.1/2020. Seperti diketahui, dalam beleid ini tarif PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan diterapkannya tarif PPh badan 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, angsuran PPh 25 untuk tahun ini akan disesuaikan.

“Untuk angsuran PPh Pasal 25 masa pajak April 2020 kan sudah berdasarkan data SPT tahunan 2019 [dan nantinya dihitung] dengan tarif baru 22%,” ujar Hestu, Kamis (2/4/2020).

Dengan demikian, tarif PPh untuk tahun pajak 2019 – yang dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat akhir April tahun ini – masih menggunakan tarif 25%. Namun, dasar penghitungan untuk PPh Pasal 25 mulai April 2020 sudah menggunakan tarif 22%.

Hestu mengatakan angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak badan untuk 2020 akan berkurang. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk membantu para wajib pajak badan yang tertekan karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19).

Sementara itu, untuk mengompensasi pembayaran yang lebih pada Januari sampai dengan Maret 2020, wajib pajak bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak berikutnya.

Namun demikian, sambung dia, yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa penurunan tarif PPh badan itu sebesar 12% (3% dari 25%), sedangkan syarat dalam KEP 537/2000 adalah penurunan PPh terutang menjadi kurang dari 75% dari basis sebelumnya.

Dalam pasal 7 ayat (1) KEP 537/2000 disebutkan permohonan pengurangan besaran PPh Pasal 25 bisa diajukan ke Kepala KPP apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh 25.

“Jadi nanti KPP akan melakukan penelitian dalam memutuskan permohonan tersebut,” imbuh Hestu.

Seperti diberitakan sebelumnya, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif PPh badan akan menjadi 20% pada 2022. Penurunan ini lebih cepat setahun dari rencana awal dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Simak infografis ‘RUU Omnibus Law Perpajakan (1): Pengurangan Tarif PPh Badan’.

Untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh badan.

Penurunan tarif PPh badan ini menjadi salah satu dari 4 kebijakan di bidang perpajakan dalam Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Simak artikel ‘Ini 4 Kebijakan Perpajakan dalam Perppu 1/2020’.

Baca Juga: Dianggap Tidak Bermoral, Klub Sepak Bola Diancam Pajak Ekstra
Sejumlah kebijakan pajak dalam Perppu ini terlihat menitikberatkan pada fungsi regulerend daripada budgeter. Tidak mengherankan jika pendapatan negara pada tahun ini diproyeksi turun hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Simak artikel ‘Sri Mulyani: Pendapatan Negara Tahun Ini Diproyeksi Turun 10%’ dan Simak Perspektif ‘Pajak Hadir Lawan Dampak Korona’.

Dalam analisis DDTC Fiscal Research sebelumnya, respons dari sisi kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sejalan dengan arah global. Pasalnya, ada 112 yurisdiksi telah (atau berencana) menggunakan instrumen pajak. Simak artikel ‘Ternyata, Respons Pajak Indonesia Hadapi COVID-19 Sesuai Tren Global’.

Sumber: DDTCNews

BPJS Kesehatan akan mengembalikan kelebihan bayar iuran setelah kenaikan iuran peserta dibatalkan. (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: BPJS Kesehatan akan mengembalikan kelebihan pembayaran iuran peserta mandiri setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebelumnya, MA mengabulkan judicial review atas Perpres 75/2020 pada awal Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

"(Skema pengembalian kelebihan iuran) Bisa menjadi saldo untuk pembayaran iuran bulan selanjutnya," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).

Sebagai pengingat, per 1 Januari 2020, iuran kelas mandiri BPJS Kesehatan naik dua kali lipat. Rinciannya, iuran peserta kelas mandiri I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan. Kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulan. Lalu, kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

Rencananya, jumlah iuran yang akan dibayar peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan ke depan akan dipotong sesuai dengan total kelebihan iuran yang dimiliki masing-masing peserta.

Misalnya, peserta mandiri kelas II yang telah membayar Rp330 ribu selama Januari-Maret memiliki kelebihan bayar Rp177 ribu. Saldo lebih bayar itu bisa digunakan untuk membayar tagihan pada bulan selanjutnya sebesar Rp51 ribu per bulan.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com melalui salah satu aplikasi mobile banking, tarif iuran peserta mandiri saat ini belum kembali seperti tahun lalu. Nominal untuk peserta mandiri kelas II masih dikenakan sebesar Rp110 ribu per peserta.

Iqbal menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, ada beberapa tahapan regulasi yang harus dilakukan sebelum mengubah kebijakan saat ini.

"Kami akan melaksanakan landasan hukum yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat tentu tetap mendapatkan apa yang menjadi haknya," terang Iqbal.

Sebelumnya, Staf Khusus Bidang Hukum Presiden Jokowi Dini Purwono mengatakan iuran BPJS Kesehatan lama berlaku kembali setelah MA membatalkan aturan kenaikan iuran yang diteken Jokowi tahun lalu. Menurutnya, hal itu berlaku secara otomatis.

Sumber: CNN Indonesia

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sejumlah bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memberlakukan bebas biaya administrasi pengisian saldo (top up) uang elektronik Gopay, dompet digital milik Gojek Indonesia. Bebas biaya isi ulang saldo diberlakukan di tengah penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.

Manajemen Gojek Indonesia mengatakan kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong masyarakat untuk lebih memilih transaksi pembayaran nontunai di tengah penyebaran virus corona. Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintah untuk membatasi kontak fisik (physical distancing).

"Selain di rumah saja, cara lain untuk mengurangi penularan Covid-19 adalah dengan menggunakan pembayaran nontunai ketika bertransaksi," ungkap manajemen Gojek Indonesia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/4).

Gojek memaparkan bank-bank yang memberikan bebas biaya isi saldo Gopay, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, Pegadaian, dan ATM Bersama. "Cashback sebesar Rp1.000 per transaksi top up," tulis manajemen.

Selain itu, juga diberikan oleh bank-bank yang tergabung dalam jaringan ATM Prima, seperti Bank Danamon, BRI Syariah, Bank Panin, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Maybank, dan Bank Bukopin. Kemudian, Bank BJB, Bank DBS, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank UOBI, Bank Shinhan Indonesia, Bank DKI, dan BPD DIY.

"Cashback sebesar Rp2.000 per transaksi per top up," imbuhnya.

Selain bank, bebas biaya isi saldo juga bisa didapat dengan pengisian melalui rekan bisnis lain, seperti Alfamart, Lawson, Dan+Dan, Alfamidi. Cashback yang diberikan sebesar Rp2.000 per transaksi per top up.

Bebas biaya isi saldo berlaku mulai 30 Maret lalu hingga 31 Mei 2020. Pembebasan biaya isi saldo akan diberikan melalui pengembalian dana (cashback) ke akun Gopay usai proses isi saldo di bank yang berekanan dengan Gojek Indonesia.

Pengguna bisa memperoleh cashback melalui fitur mission dengan jumlah maksimal delapan kali per bank per pengguna. Cashback akan diberikan maksimal dalam dua kali 24 jam.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan bebas biaya isi saldo kepada nasabah yang melakukan transaksi di saluran transaksi nontunai perusahaan. Misalnya Mandiri Online melalui aplikasi di ponsel pintar nasabah.

"Kerja sama ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dan Gojek untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat menggerakkan roda perekonomian nasional di tengah tantangan penurunan konsumsi masyarakat akibat Covid-19," ujar Thomas.

Thomas berharap promo ini dapat mendorong konsumsi nasabah bank pelat merah itu. Menurut catatan Thomas, setidaknya ada 4,9 juta pengguna Mandiri Online.

Dari jumlah itu, frekuensi transaksi mencapai 394 juta dengan nilai transaksi mencapai Rp748 triliun pada 2019. "Dari jumlah itu, 6,8 persen diantaranya merupakan transaksi top up Gopay," katanya.

Baca juga:
Peserta IMF Kesulitan Mendapatkan Penerbangan ke Bali
Dekopi Akan Menggelar Pameran dan Ekspo Kopi Nusantara

Sumber: CNN Indonesia