Foto Bersama saat Sosialisasi Perka BP Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam. 

Dengan terbitnya Perka tersebut, Muhammad Rudi menegaskan pihaknya senantiasa komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan usaha, khususnya usaha bidang kemaritiman di pelabuhan Batam. 

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).

“Kita ingin proses perizinan yang sudah ada kalau masih bisa dipercepat, persyaratan masih bisa dikurangi, tentu akan kita laksanakan, tidak lain tujuannya untuk membangun Batam dalam semua sektor salah satu pelabuhan ini,” kata Muhammad Rudi. 

Dalam Perka tersebut, BP Batam memangkas proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator saja dengan 8 alur kegiatan. 

“Salah satu hari ini yang kita sampaikan administrasinya saja belum menyangkut fisik pelabuhan, administrasi ini yang mau kita selesaikan mudah-mudahan dalam sosialisasi ini mereka (pelaku usaha) bisa terima kalau pun tidak, saya kira ada masukan dari pada pelaksana di lapangan kepada BP Batam,” ujar Muhammad Rudi. 

Ia juga menyampaikan pihaknya terus membuka diri untuk menerima masukan atau merevisi peraturan yang ada dari para pelaku usaha kepelabuhanan sehingga dapat menjadikan percepatan pelayanan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kepelabuhanan.

“Kalau masih ada masukan lagi, silahkan disampaikan nanti saya revisi lagi perka nya.  Dan tentu hari ini menjadi momentum baik, kita berharap dengan dipermudahnya seluruh perizinan utamanya di pelabuhan semoga investasi berjalan baik dan maju,” harap Muhammad Rudi.   

Sosialisasi tersebut mengundang 300 agen pelayaran dan turut dihadiri sejumlah asosiasi kepelabuhanan yaitu Ketua DPC Indonesian Shipping Agency Assosiasion (ISAA) Batam, Ketua Harian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Ketua Harian Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau, Perwakilan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan Perwakilan KSOP Khusus Batam.

BP Batam


Sosialisasi KPU Karimun. 

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Karimun lakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat se-Pulau Kundur terkait  tentang rancangan penataan Daerah Karimun dalam pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung tepatnya di Gedung Aula islamic Center, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Senin (23/11/2022).

Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko, SH, melalui Anggota KPU Karimun Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan Ir. Mardanus mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap rancangan penataan daerah Kabupaten Karimun dalam pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karimun pada 2024 mendatang.

"Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan bisa di buat secara tertulis sesuai dengan format yang dapat diperoleh di kantor KPU Kabupaten Karimun atau di unduh pada laman helpdesk, Kpu.go.id dan juga  bisa langsung di antar kekantor KPU kabupaten Karimun melalui surat elektronik ke alamat kpu.Karimunkab@gamil.com," ujarnya. 

Lanjutnya, dengan surat pengantar resmi bagi lembaga, badan organisasi masyarakat atau partai politik atau identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bagi perorangan.

"Hal ini akan melaui mekanisme terkait ada 4 dapil di Kabupaten Karimun dan akan di sampaikan ke KPU provinsi dan KPU pusat dan apa pun hasil keputusan nya nanti akan kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya. 

Kita berharap, lanjutnya, baik itu dari unsur masyarakat atau dari Kecamatan, Kelurahan, Desa, calon politik serta beberapa instansi lainnya. 

"Agar kiranya berperan aktif dan pro aktif untuk menyampaikan kepada kita dan hal ini tentunya di tunjang oleh kajian-kajian kita, analisa kita yaitu dengan menampilkan identitas pribadi," pungkasnya.

turut hadir pada acara kacab jari Doni Saputra SH. Kundur, Camat se-pulau Kundur, lurah Se pulau kundur,Desa sepulau Kundur, mantan ketua Anggota DPRD Karimun,H.Muhammad Asyura dan  mantan Anggota DPRD Karimun Suharsono dan sejumlah Tokoh Masyarakat Se-pulau Kundur.

Ahmad Yahya


Cak Ta'in Komari. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kali ini LSM Kodat86 menyoroti anggaran Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak, spesifikasi pekerjaan cetak spanduk/baliho senilai Rp. 2.563.431.361,- dengan kode PUR 37533729 melalui pengadaan langsung.

"Luar biasa anggaran di Diskominfo Kepri ini, hanya untuk cetak baliho saja menghabiskan 2,5 miliar setahun..!" kata Ketua Kodat86 Cak Ta'in Komari SS kepada media di Batam Center.

Menurut Cak Ta'in, baliho apa yang dicetak dan dipasang Diskominfo sampai menghabiskan anggaran sebesar itu. " Banyak pertanyaan jadinya. Itu angka yang luar biasa jika hanya untuk urusan baliho." ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, jika dibreakdown rata-rata perbulan Diskominfo menghabiskan anggaran sekitar Rp. 200 jutaan. Sementara pemasangan baliho tentu dilakukan secara periodik, bukan setiap hari pasang bongkar.

"Apalagi realisasinya dilakukan dengan pengadaan langsung. Apakah kemudian dilakukan suka-suka juga?" jelasnya.

Cak Ta'in juga mempertanyakan urgensi dari pengadaan baliho hingga menyita anggaran yang sangat besar itu. Seharusnya gubernur bisa memanfaatkan anggaran  untuk hal-hal yang lebih prioritas bagi kepentingan masyarakat.

"Bukanlah mala memberikan kesan menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk pencitraan diri," tegasnya.

Ditambahkan Cak Ta'in, anggaran sebesar itu seharusnya dimanfaatkan oleh provinsi untuk program recovery ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19, sehingga target pemulihan ekonomi pemerintah bisa lebih cepat terealisasi. Apalagi belakangan gelombang PHK terus menghantui provinsi Kepri yang sudah menempatkan sebagai daerah yang penganggurannya nomor dua se-Indonesia.

"Bisnis baliho meman menggiurkan, terutama bagi mereka yang punya kepentingan pencitraan politik. Anggaran 2,5 miliar sangat kuat biasa kalau hanya untuk belanja baliho," tambah Cak Ta'in.

Redaksi


Rekonstruksi Pembunuhan Bocah di Piayu. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepolisian Sektor Sei Beduk menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Randy (20) terhadap MA bocah berusia empat tahun di Sei Beduk, Kota Batam, Senin (28/11/2022). 

Balita yang dianiaya Randy hingga berujung meninggal dunia itu tak lain adalah anak dari kekasihnya sendiri. 

Menurut Kanit Reskrim Polsek Sei Beduk, Iptu Yustinus Halawa, terkait kasus pembunuhan ini, ada 47 adegan yang diperagakan oleh pelaku Randy dan kekasihnya.  

"47 adegan ini direkonstruksi didua tempat kejadian perkara. Yang pertama di kontrakan ibu korban di Perumahan Griya Piayu Asri, dan di puskesmas Sei Pancur," kata Iptu Yustinus di lokasi rekonstruksi. 

Peragaan rekonstruksi ini sempat mengundang perhatian warga Perumahan Griya Piayu Asri ketika adegan ke-43, dimana pelaku memperagakan hendak membawa korban dan ibu korban ke Puskesmas menggunakan sepeda motor. (Esn)


Bakti Sosial Berbagi Ilmu oleh Mahasiswa magister Ilmu Hukum UIB. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ada yang beda dalam aksi bhakti sosial yang diselenggarakan sebanyak 22 mahasiswa magister ilmu hukum konsentrasi hukum kebijakan publik dan hukum bisnis Universitas Internasional Batam (Batch 19) di Kampung Tebing Tinggi, Kota Batam, Sabtu (26/11)

Apakah itu? Mahasiswa yang melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tidak hanya bergerak sendiri, melainkan mendapat dukungan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Baznas, Bank Indonesia dan Satgas Penanganan COVID-19.

Ketua Panitia Pelaksana PKM, Suko Suharnata, yang juga mahasiswa Magister Ilmu Hukum konsentrasi hukum kebijakan publik berhasil memukau dan membangkitkan semangat peserta PKM sebelum dimulai sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan hukum jaminan.

Dua dosen perwakilan UIB yakni DR. Nurlaily dan Ninne Zahara Silviani, S.H., M.H juga tampak bersemangat berbaur dalam mahasiswa dan warga. Nurlaily pun menyampaikan pantun sebelum membuka acara tersebut.

Menurut dia, kegiatan sederhana itu bertabur pengetahuan yang dibutuhkan warga, dan semakin menarik karena diwarnai kuis berhadiah.

"Kami mencermati kebutuhan warga Tebing Tinggi, dan ingin selalu membantu kampung binaan UIB ini," kata Ninne.

"November bahagia" mungkin layak disematkan untuk warga Tebing Tinggi yang ramah. Bagaimana tidak, sekitar 40 keluarga mendapatkan banyak bantuan dari para sponsor, selain mesin pemotong rumput dan bingkisan dari para mahasiswa.

Materi tentang UU Perlindungan Data Pribadi dengan narasumber Risbarita Simorangkir, mahasiswa Magister Ilmu Hukum konsentrasi hukum kebijakan publik. Risbarita  juga hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. 

Sementara materi soal hukum perjanjian  juga menarik perhatian warga. Narasumber yang memaparkan materi itu adalah Defi Arika, Magister Ilmu Hukum konsentrasi hukum bisnis, yang juga pengusaha muda di Batam.

Warga semakin antusiasme mendengar dan merespons pemaparan materi yang diselingi kuis berhadiah.

Tidak kalah serunya, Bank Indonesia yang diwakili Arif dan Ersan melebur bersama warga di dekat pulau penyangga tersebut. Sosialisasi rupiah, yang dibarengi dengan kuis berhadiah itu menambah semarak kegiatan yang penuh pengetahuan baru.

Duet Arif dan Ersan menyuguhkan pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan uang dan membedakan antara uang palsu dengan uang asli.

Di akhir kegiatan, warga menyuguhkan masakan dengan bahan baku utama ikan, cumi-cumi dan udang sehingga melepas kerinduan mahasiswa dan dosen terhadap masakan khas melayu.

Redaksi


Pelepasan Gerak Jalan Santai oleh Bupati Karimun.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si menghadiri dan melepaskan secara resmi gerak jalan santai untuk memperingati hari HUT PGRI yang ke 77 tahun 2022 di SMPN 3 Meral Karimun, Sabtu (26/11/2022).

Dalam sambutannya Bupati Karimun mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada wakil gubernur kepulauan Riau Hj Marlin Agustina untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di kabupaten Karimun.

"Akan diadakan gerak jalan santai dalam rangka memperingati HUT PGRI yang ke 77 yang akan di lepaskan oleh wakil gubernur kepulauan Riau," ucapnya.

Selanjutnya, Bupati Karimun mengucapkan selamat hari guru nasional yang ke 22 dan HUT PGRI ke 77 tahun kepada guru yang ada di kabupaten Karimun.

"Dengan guru-guru yang hebat semoga guru dan PGRI tetap semangat,bisa membentuk generasi-generasi yang cerdas serta bisa membangun kehidupan pendidikan di kabupaten Karimun," harap Bupati.

Sementara itu, Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat hari guru Nasional yang ke 22 dan hari HUT PGRI yang ke 77 di kabupaten Karimun.

"Mudah-mudahan guru-guru yang ada di kabupaten Karimun merupakan guru yang cerdas, hebat, bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter dan mempunyai akhlak yang mulia," harap Wagub.

Terakhir dari sambutannya, Bupati Karimun dan wakil gubernur kepulauan Riau juga memberikan doorprize kepada 3 guru dan 6 murid sekaligus pelepasan gerak jalan santai yang diadakan oleh SMPN 3 Meral Karimun.

Ahmad Yahya


Road Show Batam Batik Fashion Week di Coastal Area.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. Sos M.Si  hadiri acara Road Show Batam Batik Fashion Week di Coastal Area, Sabtu (26/11/2022).

Road Show Batam Batik Fashion Week 2022 adalah acara kolaborasi antara Dekranasda dan Disperindag Kota Batam dengan Dekranasda dan Disperindag Kabupaten Karimun.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina yang merupakan penggagas kegiatan tersebut hadir ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Karimun.

Marlin Agustina mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa masyarakat Kabupaten Karimun untuk roadshow ini dan berharap kolaborasi ini di adakan tiap tahunnya.

"Mudah-mudahan acara ini memberikan motivasi khusus kepada anak-anak milenial, dan bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi kedepannya," ungkapnya

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Batam dan Dekranasda Kota Batam.

"Mari jadikan acara ini ladang motivasi bagi anak-anak kita semua. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini mendorong perkembangan untuk Dekranasda kabupaten karimun yang akan datang menjadi semakin baik, dengan bimbingan dan arahan dari Provinsi maupun dari Kota Batam," ujarnya.

Roadshow Batam Batik Fashion Week (BBFW) 2022 ini juga dihibur dengan penampilan artis ibu kota Dyrga Dadali, Tarian, serta stand bazar dari UMKM Lokal.

Ahmad Yahya


YMPPI Berikan Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Batu Besar Nongsa.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM:  Yayasan Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (YMPPI) Kepri bagikan paket bantuan sembako kepada masyarakat yang berada di Batu Besar Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat 25/11/2022).

Bantuan tersebut, sebagi bentuk kepedulian Yayasan MPPI kepada masyarakat pulau terluar yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura dalam memperingati hari Pahlawan.

Menurut Yan, perwakilan Yayasan MPPI Provinsi Kepri hal ini untuk mendukung situasi ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

"Apa yang menjadi permasalahan mereka kita serap. Nantinya dapat kita bantu sebisa kita. Karena peran masyarakat perbatasan ini sangat penting," ujarnya.

Pihaknya juga menjaring dan menyerap permasalahan sosial yang dialami warga di wilayah perbatasan, baik sektor ekonomi, pendidikan, dan berbagai kendala lainnya.

Ditempat yang sama, Apek sapaan akrabnya dan juga menjabat ketua Forum Kelompok Usaha Bersama (FKUB) Batu Besar Bersatu menyambut baik atas terlaksananya kegiatan pembagian bantuan sembako dari Yayasan MPPI.

"Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan ini, semoga kedepannya agar Yayasan FKUB bisa bersinergi dengan Yayasan MPPI," ujar Apek yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan.

Ia juga berharap agar kedepannya Yayasan MPPI menjadi besar, dan terus menjalankan programnya dan terus bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan.

Raden


Latihan Tembak Menembak.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Tim Instruktur menembak dipimpin Kabag Log Polres Karimun, Kompol BT Nasution bersama 3 orang anggota tim melaksanakan latihan menembak kepada personil Polres Karimun dan Polsek jajaran, Jumat (25/11/2022)

Latihan menembak tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Polsek Tebing Karimun dengan menggunakan senjata api Laras pendek dan di ikuti 75 personel yang memegang sempi dinas maupun personel yang akan mengajukan sempi dinas. Adapun personel yang mengikuti latihan menembak terdiri dari PJU Polres Karimun, personel pemegang sempi dinas aktif, personel operasional, personel Pam Obvit beserta Polsek jajaran.

Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano, S.I.K, S.H melalui Kabag SDM Polres Karimun Kompol Syukri menyatakan kegiatan latihan menembak ini merupakan Program Qwick Wins Polri yaitu pengembangan SDM unggul untuk menghilangkan penyalahgunaan senjata api di lingkungan Polri.

“Selain mengasah kemampuan menembak, kegiatan ini juga membekali kesiapsiagaan anggota di lapangan, dimana berkembangan situasi dan kondisi saat ini, mengharuskan anggota Polri dituntut siap siaga melaksanakan tugas di lapangan dan untuk mengimbangi hal tersebut, anggota dituntut memahami aturan yang ada, Sehingga bisa mengaplikasikan penggunaan senjata api secara tepat dan benar,” ungkapnya mengakhiri.

Yahya


Bupati Karimun Serahkan Insentif Guru Honorer.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM:  Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S.Sos M.Si pimpin upacara peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-77 dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 di SMPS Cahaya Meral, Jumat (25/11/2022).

Dalam upacara, turut dihadiri oleh Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano, Kepala Dinas Pendidikan Sugianto M.M, dan Ketua PGRI Karimun Muhammad Khudri.

Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari PGRI ke-77 dan HGN 2022.

Kemudian, lanjutnya, dalam momentum tersebut Bupati juga memberikan hadiah spesial bagi para guru di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 mendatang.

Hadiah spesial yang dimaksud adalah adanya peningkatan penghasilan bagi guru honorer dan tunjangan guru PNS.

"Pada momentum Hari PGRI dan HGN tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan hadiah perbaikan penghasilan berupa tambahan tunjangan bagi guru ASN dan tambahan insentif bagi guru honorer kita," kata Bupati Karimun.

Bupati juga menyampaikan, selain penambahan tunjangan dan insentif bagi guru. Pemerintah Kabupaten Karimun juga akan memberikan bantuan kepada guru-guru yang bertugas di hinterland atau pulau-pulau.

"Kita juga memberikan bantuan insentif untuk transportasi guru-guru yang harus menyeberang untuk mengajar di pulau-pulau, ini upaya kita untuk meringankan beban para guru ditengah kondisi kenaikan harga BBM saat ini," ujar Bupati.

Dengan adanya perbaikan penghasilan dan bantuan insentif transportasi ini, Bupati berharap dapat membantu dan meringankan beban para guru di Kabupaten Karimun.

"Ekonomi Karimun baru pulih pasca pandemi, perlahan kita berikan perhatian kepada guru-guru seperti perbaikan penghasilan ini. Semoga upaya kita ini dapat membantu dan membuat guru-guru di Karimun lebih semangat," kata Bupati.

Terakhir, Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru di Kabupaten Karimun yang terus memberikan pengabdiannya kepada generasi penerus bangsa.

"Atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang tidak kenal lelah mendidik generasi penerus bangsa. Majunya Kabupaten Karimun tentu tidak terlepas dari peran guru, semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT," kata Bupati.

Ril/Yahya


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir (Foto:Net).

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Terkait sewa mobil mini bus yang dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tahun 2022, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.761.042.000,-. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir mengatakan, sewa mobil bus itu digunakan untuk transportasi penjemputan anak didik (Siswa) sekolah yang jauh dari sarana pendidikan (sekolah) di Kabupaten Bintan.

Kata Tamsir, bus itu sudah di fasilitasi sejak tahun 2012. Dimana Geografis Bintan itu, tidak sama dengan Geigrafis Tanjungpinang. Geografis Bintan berjauhan antara penduduk dengan sarana pendidikan sekolah. Dan tidak ada transportasi umum. 

Kalau anak didik dibiarkan dengan menggunakan sepeda motor, itu rawan terjadi kecelakaan, karena melewati jalan lintas Barat, Tengah dan lintas Timur, itu sangat ramai. Mobilitas sangat padat. Dan konsekuensinya, jika tidak di fasilitasi, banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Karena jarak antara sarana sekolah dengan penduduk ada dari 10-30 Kilometer.

"Jadi harus kita fasilitasi dengan antar jemput siswa yang bersekolah. Dan anak yang dekat dengan sarana pendidikan, tidak mengunakan transportasi. Yang kita fasilitasi adalah anak didik yang jauh dari sarana pendidikan. Jadi jangan dibilang sewa mobil bus di Dinas Pendidikan itu, Siluman. Peruntukanya jelas," ujar Tamsir saat dikonfirmasi via telpon, Jumat (25/11-2022).

Lebih lanjut diterangkan Tamsir, kalau mobil antar jemput siswa ini di stop, orang tua siswa pada komplin. Dan ini sudah pernah terjadi, pernah mobil bus jemputan siswa di stop, orang tua siswa pada komplin.

Ditambahkan, Kabid Pendidikan atau PPK, Johari, jelas, mobil bus itu di sewa, untuk peruntukan transportasi siswa yang ada di Bintan, yang jarak tempuhnya (Geografisnya) jauh dari sarana pendidikan. 

"Mobil jemputan siswa di lelang dan terbuka untuk umum, diangarkan sebesar Rp 4.761.042.000, Reficussing 300 jt, Sisa 4.461.042.000. Jadi bukan penunjukan langsung, dan jumlah mobil yang disewa ada sekitar 30 unit mobil. Dan pemenangnya PT. Aneka Jaya," kata Johari. 

Nanti, lanjutnya, biar lebih jelas dan tidak mempraduga yang nggak-nggak, mari kita sama-sama mengecek ke lapangan. "Rute siswa jauh-jauh dari sarana (Lokasi) pendidikan. Karena itu, biar jelas, kita sama-sama mengenceknya kelapangan," kata Johari kembali.

Alfred


Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M.Si.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M.Si membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota di Hotel Balai View Karimun, Rabu (23/11/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun  dengan tema "Melalui Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kita Tingkatkan Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) di Kabupaten Karimun".

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan, mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi -tingginya kepada Dinas Sosial yang mengadakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Karimun. Karena dalam menjalankan kegiatan perlu suatu konsep yang jelas, sehingga harus diberikan wawasan keilmuan kepada lembaga sosial tersebut.

"Atas nama Pemerintah Daerah mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi -tingginya kepada Dinas Sosial yang mengadakan kegiatan ini. Saya berpesan kepada LKS yang menjadi peserta dikegiatan ini, untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan seaktif mungkin, tanyakan kepada narsumber bagaimana menjadi LKS yang sempurna sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang baik, serta tanyakan juga cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, sehingga apa yang menjadi kendala dilapangan bisa diatasi," ujarnya

Anwar Hasyim juga berpesan kepada LKS yang lembaganya belum mempunyai dasar hukum agar melengkapinya, supaya apabila ada bantuan dapat diberikan kepada mereka, karena kalau lembaga tersebut, tidak ada dasar hukumnya bantuan tidak dapat diberikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Muhammad Tang mengatakan, kegiatan tersebut adalah untuk mendorong lembaga kesejahteraan sosial untuk lebih meningkatkan pola pelayanan yang dilakukan, menuju empat pelayanan berstandar programnya, berstandar pemberdayaan sunber daya manusianya, standar menajeman dan berstandar sarana dan prasarananya.

"Atas nama Kepala Dinas Sosial, saya ucapkan terimakasih kepada pengelolah LKS yang sudah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan soaial kepada masyarakat yang membutukan. Semoga apa yang dilakukan ini menjadi amal ibadah kita semua," ungkapnya.

Kabid Jaminan Perlindungan Sosial yang juga Ketua Panitia Rizalsyah menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus agar pengelola PSKS, baik managerial maupun teknis fungsional pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan potensi kesejahteraan bagi Lembaga masyarakat khususnya di Kabupaten Karimun.

"Kegiatan ini, kita laksanakan selama dua hari yakni dari tanggal 23 hingga 24 November besok, jumlah peserta 40 orang yang berasal dari Lembaga Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Karimun. Sementara narasumber dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejateraan Sosial ( B2P2KS ) Regional 1 Sumbar dan dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun," jelasnya.

Yahya


Cak Ta'in Komari SS.

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kodat86 menemukan anggaran fantastis sewa 30 unit kendaraan roda empat di Disdik Kabupaten Bintan sebesar Rp 4.761.042.000,-.

"Sewa mobil menghabiskan anggaran hampir 5 miliar itu kira-kira wajar tak," kata Ketua Kodat86, Cak Ta'in Komari SS, Kamis (24/11-2022).

Disdik Bintan Rental 30 unit kendaraan berkapasitas 29-30 orang itu dilakukan sejak Februari hingga Desember 2022, jika dibreakdown akan ketemu Rp. 14.420.400,- perbulan perunit.

Menurut Cak Ta'in, angka sewa itu memang wajar tapi yang tidak wajar apakah penyewaan itu yang wajar atau tidak. "Untuk apa sewa kendaraan sebanyak itu. Di mana saja kendaraan itu digunakan?" ujarnya.

Cak Ta'in meragukan kebenaran realisasi anggaran tersebut apakah baru terlaksana tahun ini atau sudah pernah dilakukan tahun sebelumnya. 

"Penyedianya siapa kira-kira, proses lelang atau penunjukan langsung?" tegasnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika itu mempertanyakan keberadaan kendaraan yang disewa tersebut, pasalnya kendaraan minibus berkapasitas 29-30 hampir tidak ditemukan di Pulau Bintan. 

"Jangan sampai kendaraan siluman yang dirental," tegas Cak Ta'in.

Pertanyaannya, mengapa anggaran sebesar itu hanya dihabiskan untuk sewa, bukan dengan cara pengadaan pembelian sehingga menjadi aset daerah? Harga kendaraan minibus berkapasitas 16 orang hanya berkisar 400-500 juta. Artinya dengan anggaran hampir 5 miliar itu bisa dapat 10-12 mobil Isuzu elf atau Toyota Hiace Commuter.

"Maka dalam 2-3 tahun kebutuhan kendaraan itu bisa terpenuhi sebagai aset daerah. Penggunaan anggaran itu kan ada nilai kewajaran, efektivitas dan efisiensi dalam realisasi. Apalagi Bintan APBDnya masih terbilang rendah, sekitar 1 triliunan." jelasnya.

Cak Ta'in menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan informasi dan melakukan  investigasi terkait realisasi anggaran tersebut. 

"Semua akan terang benderang kalau sudah kita telusuri realisasi anggara tersebut. Sepertinya ada yang tidak beres dalam hal ini. Itu akan secepatnya kita lakukan." tegasnya.

Redaksi


Kepala Biro Humas, Promosi dan Humas BP Batam Ariastuty Sirait.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sehubungan dengan maraknya berita hoax yang bermunculan ke ruang publik, Kepala Biro Humas, Promosi dan Humas BP Batam Ariastuty Sirait kembali angkat bicara. Kali ini ia ingin menanggapi berita seputar pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (PBK) BP Batam yang disebutkan dalam sebuah artikel sebagai dugaan kendaraan bodong karena tidak berplat nomor.

Tuty mengatakan bahwa BP Batam dalam melaksanakan sebuah pengadaan senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku dengan diasistensi oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga, ia amat menyayangkan adanya pemberitaan yang merupakan opini berujung Hoax atau berita tidak benar. 

“BP Batam dalam pelaksanaan suatu pengadaan pasti berkoordinasi dengan instansi/Lembaga terkait. Kami dikontrol dan diasistensi dengan baik oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga semua prosedur peraturan yang berlaku, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” kata Tuty.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Mobil PBK di Bandara yang diduga tidak terpasang plat nomor, bukan karena tidak adanya bukti kepemilikan, melainkan sesuai dengan aturan yang berlaku di area kebandarudaraan.

“Dokumen pengadaan atas mobil tersebut ada dan telah diperiksa oleh BPK RI. Dan mobil dimaksud tidak menggunakan plat nomor itu bukan bodong, hal tersebut karena menyesuaikan dengan aturan yang ada  yakni Peraturan Menteri Perhubungan, mengingat Mobil Pemadam berada pada area kebandarudaraan.” Terang Tuty.

Sementara itu, hadir bersama Tuty, Kabag Administrasi Satuan Pemerika Intern Arie Handini juga menjelaskan bahwa mobil Damkar yang diberitakan sebagai dugaan mobil bodong, memang tidak berplat nomor sebagai bentuk kepatuhan BP Batam terhadap aturan kebandarudaraan yang tertuang dalam Permenhub 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menhub PM 33/2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.

Termasuk, Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Sistem Pelaporan Kendaraan/Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran PKP-PK

“Jadi tidak berplat itu bukan berarti bodong ya, harus dilihat kontekstualnya, karena berada pada area vital yakni Bandar Udara, yang mana tidak diperkenankan mobil pemadam PKP-PK keluar dari area Bandara.” lanjut Arie.

Selanjutnya, Arie menguraikan perbedaan nomor sejumlah mobil pada STNK dengan simak BMN, dikarenakan pada saat proses pemeriksaan BPK RI, aplikasi simak BMN belum dapat menginput jumlah huruf dan angka lebih dari 12 digit.

“Hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan koreksi bersama BPK RI dan saat ini sudah selesai. Bahwa nomor mesin yg tercatat sama dengan STNK.” Kata Arie.

Arie mengatakan pihaknya sudah merekonsolidasi data kendaraan antara dokumen secara fisik dengan data SIMAK BMN. 

Dalam kesempatan ini, Arie juga menyampaikan bahwa BP Batam berterima kasih atas asistensi dan monitoring yang dilakukan oleh BPK RI. 

Sehingga pihaknya dapat menindaklanjuti hasil temuan dari pemeriksaan BPK dengan melengkapi  seluruh dokumen pendukung kepemilikan berupa dokumen pengadaan kendaraan mobil Pemadam Kebakaran.

“Kami sangat berterima kasih dengan asistensi seluruh pihak terkait. Dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tentu akan menunjang pengelolaan dan tanggung jawab kami terhadap keuangan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” tutur Arie.

BP Batam


Plang Nama Pengacara Ir. Hambali Hutasuhut, SH.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pengacara pelapor dugaan korupsi di Diskominfo Kepri, Ir. Hambali Hutasuhut, SH mulai dapat teror. Plang nama di depan gerbang perumahan Baloi Mas Permai Kota Batam dicoret-coret pilok oleh orang tak dikenal (OTK). 


Hambali Hutasuhut pada tanggal 17 November melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kominfo Provinsi Kepri TA 2022 atas nama kliennya. Berkas dan data-data sudah dilampirkan semua dalam laporan tersebut.


"Saya tidak mau berasumsi dan menjustifikasi seseorang. Tapi ada kemungkinan terkait laporan itu atau yang..?" kata Hambali, Rabu (23/11-2022).


Menurut Hambali, kejadian ini terjadi di luar dugaan tapi dia tidak ambil pusing. "Kan cuma plang yang dicoret, nanti tinggal buat saja yang baru. Memang sudah waktunya diganti yang baru kok," tegasnya.


Menurut Hambali, pencoretan itu mungkin sebuah peringatan saja agar dirinya hati-hati dan waspada. Kejadian itu juga tidak akan mempengaruhi aktivitas terkait tugas penegakan hukum. 


"Ini justru memberikan semangat buat saya untuk lebih fokus dalam penuntasan kasus korupsi," tambah Hambali. 


Corat-coret itu diketahui Hambali ketika pulang dari malam, namun dia sempatkan mengambil gambar plang yang tertutup pilok tersebut. Hal ini juga terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dugaan korupsi di Diskominfo Kepri dipublikasi secara luas, termasuk berita kejaksaan yang melimpahkan laporan ke Aparat Pengawasan Internal Pegawai (APIP).


"Biar sajalah soal pencoretan itu, yang penting kita tetap fokus pada penuntasan kasus di Diskominfo itu," pungkasnya.


Redaksi



Masyarakat antusias mengikuti vaksin yang digelar Polsek Batam Kota.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kabar gembira bagi anda masyarakat kota Batam yang sedang berburu vaksin dosis Booster. Pasalnya, Polsek Batam Kota membuka kembali gerai vaksin Covid-19 intuk masyarakat.

Vaksinasi direncanakan akan dibuka setiap harinya di halaman kantor Mapolsek Batam Kota, gerai vaksin dibuka setiap pukul 09:00 sampai pukul 11:30 wib. 

Kapolsek Batam Kota, AKP I Made Putra mengatakan setelah hampir dua bulan gerai vaksin Polsek tidak ada kini kembali dibuka. 

“Bagi warga yang belum vaksin bisa langsung mendatangi Polsek, kita rencanakan setiap hari gerai vaksin kembali dibuka,” ujar Kapolsek, Selasa (22/11/2022).

Untuk hari ini, kata dia gerai vaksin dibuka untuk 100 peserta. Vaksin dosis Booster Pfizer. Kuota masih terbatas hanya untuk 100 peserta. 

Kendati demikian, ia meminta agar warga tidak perlu panik. pemerintah akan terus menyediakan vaksin secara bertahap. 

Untuk itu ia mengingatkan agar warga jangan takut vaksin, hal ini untuk menekan penyebaran Covid-19.

Fay/Redaksi


Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi meminpin jalannya press release ungkap kasus Pemalsu Cap Pasport bagi WNI di Malaysia.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, berhasil membekuk pemalsu cap keimigrasian yang akan digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Penangkapan terhadap tersangka berinisial R ini, didapatkan dari kerjasama antara pihak Imigrasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru.

Dari informasi yang dihimpun, awalnya tersangka R bersama istrinya diketahui berangkat menuju Johor Bahru, Malaysia melalui Bandara Juanda, Surabaya, Senin (3/10/2022).

Namun saat tiba di tujuan, tersangka dicurigai membawa benda yang dianggap terlarang, hingga akhirnya menjalani pemeriksaan oleh petugas Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru.

"Penangkapan terhadap tersangka ini dilakukan pada 3 Oktober lalu. Disaat yang sama tersangka dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Batam Center, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, Selasa (22/11/2022).

Saat tiba di Pelabuhan Batam Center, tersangka kemudian menjalani pemeriksaan lebih mendalam, dan petugas akhirnya mendapati 7 buah cap yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan luar negeri.

Dari barang bukti yang berhasil diamankan, didapati 4 buah cap berbentuk segi enam yang mirip dengan cap tanda masuk ke Indonesia, dan 3 buah cap yang mirip dengan cap tanda keluar dari Indonesia.

"Ketujuh cap ini seluruhnya palsu, walau sangat mirip dengan cap yang digunakan oleh petugas imigrasi untuk Kota Batam, Surabaya, dan Jakarta," paparnya.

Kepada petugas, tersangka mengaku memproduksi cap palsu tersebut di wilayah Batang, Jawa Tengah.

Nantinya cap palsu tersebut akan diserahkan kepada seorang warga Indonesia berinisial S yang berada di Malaysia.

"Mereka ini sudah berjanji akan bertemu di Malaysia, dan tersangka ini akan menyerahkan seluruh cap palsu ini kepada tersangka yang saat ini masih kami selidiki keberadaannya," ungkapnya.

Seluruh cap palsu ini, nantinya akan digunakan untuk para WNI pemegang paspor izin wisata, namun melakukan kegiatan bekerja di Malaysia.

Hal ini dilakukan, untuk membuat para WNI yang bekerja di Malaysia seolah-olah telah melakukan kegiatan keluar masuk Malaysia, walau sudah melanggar izin tinggal maksimal 30 hari bagi pemegang izin tinggal wisata.

Terpisah, tersangka R mengaku baru pertama kali melakukan tindakan melanggar hukum keimigrasian, dikarenakan adanya pesanan pemalsuan cap yang dilakukan oleh tersangka S.

Nantinya, jasa pengecapan pasport bagi WNI pemegang izin wisata di Malaysia, dibanrol dengan harga 250 Ringgit Malaysia, atau sekitar Rp900 ribu untuk satu kali cap.

"Saya baru pertama melakukan tindakan ini karena ada pesanan. Dan jasa untuk cap palsu ini dibanrol dengan harga 250 RM," paparnya.

Kini atas perbuatannya, tersangka R dikenakan pasal 128 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Fay/Redaksi


Bupati Karimun Menyerahkan Cendramata saat Membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat BAT-KLM.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. Sos M.Si  membuka acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training-Kapal Layar Motor (BAT-KLM) bagi operator kapal tradisional dan nelayan di wilayah Kabupaten Karimun di Gedung Nasional, Selasa (22/11/2022).

Kegiatan ini kerjasama Politeknik Pelayaran Banten dengan KSOP Kelas I Kabupaten Karimun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, yang diikuti oleh 144 peserta, serta dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan bagi para peserta dalam mengantisipasi akan adanya bahaya diatas kapal. Untuk jangka panjang, hal ini berguna dalam upaya mewujudkan tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dibidang Pelayaran. 

Sebagaimana dimaklumi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015, tentang Standar Keselamatan Pelayaran, bahwa keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Selanjutnya standar keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan/atau prasarana, Standar operasional prosedur, Lingkungan dan sanksi.

Bupati Karimun mengatakan, pelatihan Basic Safety Training-Kapal Layar Motor (BAT-KLM) selama 3 hari ini manfaatnya sangat besar. Dimana karimun terdiri dari 259 pulau yang mana transportasi terbesarnya adalah transportasi laut.

"Mudah-mudahan ditahun depan dapat dilaksanakan lagi dan tentunya dengan yang lebih besar lagi," tuturnya.

Yahya


Pengacara Hambali Hutasuhut SH dan Cak Ta'in Komari. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Beredarnya berita pernyataan aparat Kejaksaan Tinggi Kepri tentang laporan dugaan korupsi di Diskominfo Kepri yang dilaporkan berbagai pihak dilimpahkan ke Aparat Pengawasan Internal Pegawai (APIP) dinilai sikap yang 'salah kaprah'. Tidak ada urgensinya aparat penegak kejaksaan melimpahkan suatu laporan dugaan korupsi kepada APIP.

"Pelapor menyurati lembaga Kejaksaan Tinggi Kepri secara resmi; Ada bukti tanda terima pelaporan; seharusnya Wajib lembaga tersebut secara resmi membalas/menyurati si Pelapor. Apapun isi surat tersebut harus disampaikan secara tertulis berlogo Kejati Kepri kepada si Pelapor." kata pengacara pelapor, Hambali Hutasuhut SH kepada media di Batam Center, Selasa (22/11-2022).

Hambali juga menyayangkan tindakan yang dilakukan Kejaksaan dengan mempublikasi tanpa konfirmasi dengan pelapor. "Apalagi sampai membuka identitas pelapor yang seharusnya dijaga kerahasiaannya," ujarnya.

Lebih lanjut Hambali menjelaskan, apapun hasil telaah atau kajian Kejati harus dihasilkan melalui prosedur atau SOP dan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Tidak boleh kesimpulan yang diambil merupakan hasil telaah/kajian perseorangan mengatas namakan oknum Jaksa," tegas Hambali.

Untuk itu, Hambali menambahkan, Oknum Jaksa yang seperti itu terindikasi/diduga melakukan trading influence/dagang pengaruh dan/atau bagian daripada industri hukum.

"Oknum Jaksa tersebut diduga telah melanggar Kode Etik Jaksa dan wajib diberi sanksi." paparnya.

"Layak bagi si Pelapor untuk menyurati Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan. Agar oknum Jaksa tersebut ditindak. Dan Laporan dari si Pelapor WAJIB  ditindaklanjuti secara hukum," tambah Hambali.

Klien Hambali menuturkan pihaknya segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk laporan ke Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, laporan kasus ke KPK dan Mabes Polri. "Laporan ini akan kami teruskan ke atas. Dalam 3-4 hari ke depan kami akan berangkat ke Jakarta," katanya.

Sementara itu aktivis Antikorupsi yang sedang getol menyoroti anggaran-anggaran pemerintah yang diduga menyimpang dan disalahgunakan, Ketua LSM Kodat86 Cak Ta'in Komari SS, menanggapi pemberitaan itu justru mempertanyakan apa hubungan Kejati dengan APIP. "Tidak ada konteknya aparat penegak hukum melimpahkan laporan dugaan korupsi ke APIP," kata Cak Ta'in.

Mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan, tidak ada hirarki hubungan kerja antara kejaksaan tinggi dengan Pemprov. kecuali kaitannya dengan Forkopimda. "Kejaksaan itu lembaga penegakan hukum bukan lembaga auditor seperti BPKP alasan BPK.!" tegasnya.

Cak Ta'in menjelaskan, bahwa tidak seharusnya ada terjadi pelimpahan suatu laporan kepada APIP. "Konteks penegak hukum ya memenuhi unsur tindak pidana atau tidak untuk mengambil keputusan ditindaklanjutinya suatu laporan, bukan melimpahkan ke lembaga internal mereka. Ya seperti jeruk makan jeruk lah itu," ujarnya.

Seharusnya kejaksaan serius menangani laporan tersebut apalagi menjelang peringatan Hari AntiKorupsi se-Dunia tanggal 9 Desember.

"Jangan kebanyakan beretorika dan eforia seolah-olah giat memberantas korupsi, sementara faktanya laporan korupsi pun kalau bisa tidak diproses-proses. Kalau tidak ada indikasi kuat adanya tindak pidana korupsinya, tidak mungkin orang mau capek-capek melapor ke aparat penegak hukum. Bertindak dan bekerja profesional lah, karena kinerja aparat juga disorot dan dinilai banyak pihak." papar Cak Ta'in. 

Dicontohkan dilimpahkan nya pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di Kantor Camat Bintan Timur tahun 2018 oleh Polres Bintan kepada APIP, namun hingga saat ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan terkait kasus tersebut. Padahal Polres Bintan tahun 2020 telah menyatakan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 800 juta.

"Mestinya minta audit BPKP untuk mendapatkan angka dugaan korupai yang valid, bukan diberikan ke lembaga perbaikan administratif. Tindak pidana itu unsurnya kerugian negara, jika pembenahan administratif jadinya mala bisa manipulatif. Lah wong anggaran sudah direalisasikan dilaporkan secara administratif kok mau dilakukan perbaikan administratif. " jelas Mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD Batam itu.

"Kita belum tahu apakah kasusnya di Polres Bintan sudah SP3 atau belum. Tapi pelimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi dari penyidik ke lembaga pengawasan administratif seperti APIP itu salah kaprah. Seharusnya sikap penyidik itu cuma dua, memenuhi unsur pidana dengan alat bukti yang cukup lanjutkan, tidak cukup kuat hentikan. Selesai, gitu doang.!Kita yakin kasus inipun bisa dibuka kembali. Kalau sebelumnya alasan karena pandemi covid toh sekarang sudah bebas," tambah Cak Ta'in.

Redaksi


Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko S.I.P Salam Kompak Usai Melantik Bupati Karimun Sebagai Ketua DPD HKTI Kepri. 

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si resmi dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2022-2027.

Bupati Aunur Rafiq dilantik secara langsung oleh Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko S.I.P di Gedung Nasional Karimun, Senin (21/11/2022).

Pelantikan Aunur Rafiq beserta pengurus ini juga dihadiri oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad S.E,MM, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim M.Si, Bupati Lingga Muhammad Nizar S.Sos dan pengurus DPP HKTI.

Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko mengucapkan selamat atas telah dilantiknya kepengurusan DPD HKTI Provinsi Kepri.

"Selamat kepada Ketua dan pengurus DPD HKTI Kepri yang telah dilantik, semangat untuk mengabdi dan bekerja dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Khususnya para petani," kata Moeldoko.

Moeldoko juga berpesan kepada DPD HKTI Kepri dan DPC di kabupaten dan kota untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan terlibat dalam proses pembangunan khususnya pada sektor pertanian.

"HKTI juga harus tampil untuk membantu pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia saat ini," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Karimun sekaligus Ketua DPD HKTI Kepri Aunur Rafiq menegaskan ia dan pengurus sangat berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian di Provinsi Kepri.

Selain soal ketahanan pangan, ia menyebut HKTI juga akan fokus untuk mensejahterakan para petani di Provinsi Kepri.

"Petani makmur dan sejahtera wajib kita wujudkan, berbagai persoalan seperti ketahanan pangan, sarana dan prasarana, pupuk bersubsidi dan harga komoditas pertanian di pasaran jadi perhatian kita semua," ucap Aunur Rafiq.

Mengenai pesan Moeldoko agar HKTI bisa terus menjadi mitra pemerintah, Aunur Rafiq mengaku siap mendorong hal tersebut.

Salah satunya yakni HKTI Kepri akan segera melakukan konsolidasi hingga ke pengurus tingkat desa.

"HKTI Kepri siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, kita akan segera lakukan konsolidasi hingga ke para petani kita se-provinsi Kepri. Ini upaya kita tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan para petani sesuai dengan slogan kita yaitu HKTI Bangkit dan Petani Makmur," papar Rafiq.

Usai pelantikan, Ketua Umum DPP HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Ketua DPD HKTI Kepri Aunur Rafiq dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menemui ratusan petani di Coastal Area Karimun.

Yahya


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.